Sudut Pandang
@_pandangsudut • 2,391 subscribers
Menangkap fenomena sosial, tren, dan realita pekerja sehari-hari.
Shorts
Videos
Sehabis wawancara dengan korlap demo dari Aliansi Perempuan Indonesia, saya tanya ke mana mereka setelah aksi bubar. Sebagian memang ada yang pulang, rata-rata pakai kendaraan umum seperti bus Transjakarta. Terpantau tidak ada yang bawa kendaraan pribadi. Sebagian lagi ke mana? Ikut aksi kamisan di depan Istana. Wah, saya nggak bisa ikut. Hormat saya atas perjuangan para perempuan yang jalan kaki dari Dukuh Atas ke Thamrin dengan cuaca terik dan dihalangi aparat. Tapi lanjut aksi kamisan. "Di balik banyak hak yang kita nikmati hari ini, ada perempuan-perempuan yang dulu dianggap terlalu berisik." Ini video saat di depan Halte Sarinah. Kalau ada foto keikutsertaan massa aksi di kamisan boleh reply di sini. Terima kasih. Hidup perempuan yang melawan!
Sudut Pandang103,936 Aufrufe • vor 1 Monat
Para demonstran perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) terpaksa membubarkan diri usai diadang aparat kepolisian di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Perwakilan API, Afifah, mengatakan mereka sempat adu mulut dan bentrok dengan polisi karena rute aksi mereka ditutup.
Sudut Pandang51,176 Aufrufe • vor 1 Monat
Detik-detik massa aksi Aliansi Perempuan Indonesia menuju Bundaran HI.
Sudut Pandang32,155 Aufrufe • vor 1 Monat
Sejumlah mahasiswa dari Uhamka yang akan melakukan aksi demo di Istana Negara tertahan di kawasan Bendungan Hilir, Senin (15/6/2026). Kronologi mahasiswa: - Berencana berangkat dari kampus pukul 12 siang - Hujan. Baru berangkat pukul 13. 30 - Saat melintas di Bendungan Hilir, diblokade aparat gabungan - Sampai saat ini masih tertahan di Benhil Tuntutan aksi: 1. Menuntut pemerintah untuk tidak melakukan pemborosan dana APBN, memulihkan ekonomi dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. 2.Menuntut pemerintah untuk memberantas segala praktik KKN (Korupsi, Kolusi,& Nepotisme), pada tata kelola negara. Mengesahkan RUU perampasan aset, & memecat pejabat publik yang tidak memiliki kompetensi. 3.Menuntut pemerintah untuk menjamin perlindungan hak sipil, menghilangkan Dwi Fungsi TNI & POLRI serta revisi UU Militer.
Sudut Pandang16,614 Aufrufe • vor 1 Monat
Keine weiteren Inhalte verfügbar