Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

Data KPU RI Yang Diduga Hilang .. Tapi Bisa Muncul Di TikTok Muncul Data Web KPU Kota Semarang 2014 Yang Saat Ini Diduga Hilang Di Website KPU Daftar Riwayat Hidup Atas Nama Ir Jokowi Dodo Alias Joko Widodo

People Power

31,613 subscribers

11,365 views • 1 year ago •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Comments

Peternak Ayam1 year ago

@KPU_ID @jokowi Oh negeriku tercinta,. Kok semua pada tidak terlindungi.. rakyat, data, tanah, air,. PEngaruh JAhat BAnyak Tipu

Deso Anak1 year ago

@KPU_ID @jokowi Akhirnya terungkap juga yaaa👍👍👍

Jangetes1 year ago

@KPU_ID @jokowi Jkw memang pembohong besar, semua keanggotaan di organisasi kemasyarakatan dan macam-macam penghargaan disebutkan dengan rinci, tp riwayat sekolah dari sd - kuliah tdk disebut dengan jelas kapan masuk dan lulus nya, kecuali kuliah cuma disebut thn 85 lulus, knp disembunyikan pak

ilham lazuardi1 year ago

@KPU_ID @jokowi Ss aja bang kecil bgt tulisan kaga kebaca

Ade Rusmaya (Ade Bohel)1 year ago

@KPU_ID @jokowi KPU komplotan pengabdi uang!!!

irwanda1 year ago

@KPU_ID @jokowi Mul pembohong

Malla Cha1 year ago

@KPU_ID @jokowi Ntar para termul bilang hoax

Opdonderig1 year ago

@KPU_ID @jokowi Namanya juga hoax pesanan bohir (didlmnya politikus&pejabat kotor, koruptor, pihak asing yg kecewa krn program hilirisasi) hrs keliatan perfect dong.

Répoeblikën1 year ago

@KPU_ID @jokowi Izin Download, bang. Biar bs di ZOOM.

Kang Gun1 year ago

@KPU_ID @jokowi It's gone be a Big scandal...

Related Videos

Lho..??? Data Curiculum Vitae Pak Jokowi hilang di Website KPU ?? Kok bisa??? Sc: 🎥 bakinupdate

Sensitive content

Lho..??? Data Curiculum Vitae Pak Jokowi hilang di Website KPU ?? Kok bisa??? Sc: 🎥 bakinupdate

Maria A. Alkaff

45,490 views • 1 year ago

Semua presiden ada datanya di KPU, tapi data jokowi hilang! Ada apa ini? Digondol tikus....!!? 😂🤣

Semua presiden ada datanya di KPU, tapi data jokowi hilang! Ada apa ini? Digondol tikus....!!? 😂🤣

Boediantar4

36,813 views • 1 year ago

SINDIKAT IJAZAH PALSU JOKOWI MASIH TERUS MEMANIPULASI KEBOHONGAN IJAZAH JOKOWI... SALAH SATU YANG MENGAGETKAN BAHWA DATA JOKOWI TIBA-TIBA HILANG DI WEB KPU....‼️ #PeoplePowerAtauRevolusi #PeoplePowerAtauRevolusi #2025LengserkanGibran 🆘🆗

SINDIKAT IJAZAH PALSU JOKOWI MASIH TERUS MEMANIPULASI KEBOHONGAN IJAZAH JOKOWI... SALAH SATU YANG MENGAGETKAN BAHWA DATA JOKOWI TIBA-TIBA HILANG DI WEB KPU....‼️ #PeoplePowerAtauRevolusi #PeoplePowerAtauRevolusi #2025LengserkanGibran 🆘🆗

Pengadilan Rakyat

22,043 views • 1 year ago

Pakar Pemilu: KPU sampai Ganti Status Pendidikan Wapres Gibran, Ini Berarti Skandal Besar dan Serius Pengamat pemilu menyoroti perubaan pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di laman resmi KPU. Menurutnya, jika sampai KPU mengganti status pendidikan terakhir Gibran, maka persoalan ijazah bukanlah masalah sepele. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dalam keterangannya Senin (22/9/2025). Jeirry menuturkan bahwa perubahan apapun di situs resmi KPU apalagi menyangkut calon presiden atau wakilnya bisa mengindikasikan adanya skandal besar. “Ini persoalan yang sangat serius, bahkan merupakan skandal besar. Apalagi melibatkan nama wakil presiden yang sedang menjabat,” kata Jeirry, Senin (22/9/2025). Jeirry mengatakan bahwa KPU harus kredibel dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dalam kasus ini. Dugaan adanya perubahan data yang diduga dilakukan KPU sebelumnya disampaikan oleh penggugat Wapres Gibran, Subhan Palal dalam sidang di PN Jakarta Pusat. Disampaikan oleh Subhan bahwa KPU sudah mengubah data pendidikan Gibran dari pendidikan terakhir menjadi SI. “Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu ‘Pendidikan Terakhir’. Saat ini diganti jadi ‘S1’,” kata Subhan menjelaskan. Subhan menjelaskan dia baru menyadari ada perubahan informasi pendidikan Gibran di laman KPU RI pada Jumat (19/9/2025) lalu. “Saya ngeh (data berubah) itu hari Jumat (pekan kemarin),” kata Subhan. Mengenai tuduhan Subhan Palal ini, anggota KPU RI Idham Holik membantah bahwa pihaknya mengubah riwayat pendidikan Gibran. Ia menegaskan data riwayat pendidikan Gibran masih sama seperti saat mantan Wali Kota Solo itu melakukan tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu. (ist) #GibranRakabuming #KPU #IjazahPalsu #BeritaPolitik

Pakar Pemilu: KPU sampai Ganti Status Pendidikan Wapres Gibran, Ini Berarti Skandal Besar dan Serius Pengamat pemilu menyoroti perubaan pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di laman resmi KPU. Menurutnya, jika sampai KPU mengganti status pendidikan terakhir Gibran, maka persoalan ijazah bukanlah masalah sepele. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dalam keterangannya Senin (22/9/2025). Jeirry menuturkan bahwa perubahan apapun di situs resmi KPU apalagi menyangkut calon presiden atau wakilnya bisa mengindikasikan adanya skandal besar. “Ini persoalan yang sangat serius, bahkan merupakan skandal besar. Apalagi melibatkan nama wakil presiden yang sedang menjabat,” kata Jeirry, Senin (22/9/2025). Jeirry mengatakan bahwa KPU harus kredibel dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dalam kasus ini. Dugaan adanya perubahan data yang diduga dilakukan KPU sebelumnya disampaikan oleh penggugat Wapres Gibran, Subhan Palal dalam sidang di PN Jakarta Pusat. Disampaikan oleh Subhan bahwa KPU sudah mengubah data pendidikan Gibran dari pendidikan terakhir menjadi SI. “Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu ‘Pendidikan Terakhir’. Saat ini diganti jadi ‘S1’,” kata Subhan menjelaskan. Subhan menjelaskan dia baru menyadari ada perubahan informasi pendidikan Gibran di laman KPU RI pada Jumat (19/9/2025) lalu. “Saya ngeh (data berubah) itu hari Jumat (pekan kemarin),” kata Subhan. Mengenai tuduhan Subhan Palal ini, anggota KPU RI Idham Holik membantah bahwa pihaknya mengubah riwayat pendidikan Gibran. Ia menegaskan data riwayat pendidikan Gibran masih sama seperti saat mantan Wali Kota Solo itu melakukan tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu. (ist) #GibranRakabuming #KPU #IjazahPalsu #BeritaPolitik

Tribunnews.com

18,137 views • 10 months ago

Dengan adanya kebocoran data di KPU, PDNS, passport, dll, yakin kita siap beralih ke sertifikat digital? Yakin dengan potensi yang justru bisa mengakibatkan tanah atau lahan kita malah bisa hilang?

Dengan adanya kebocoran data di KPU, PDNS, passport, dll, yakin kita siap beralih ke sertifikat digital? Yakin dengan potensi yang justru bisa mengakibatkan tanah atau lahan kita malah bisa hilang?

Maria A. Alkaff

67,699 views • 1 year ago

Di web resmi KPU tidak ada nama jokowi sbg pendaftar capres, sementara yang lain semua ada. Sedangkan seangkatan jokowi tidak bertuliskan ijazah SMA 6 tapi SMPP 6.

Di web resmi KPU tidak ada nama jokowi sbg pendaftar capres, sementara yang lain semua ada. Sedangkan seangkatan jokowi tidak bertuliskan ijazah SMA 6 tapi SMPP 6.

August

18,359 views • 1 year ago

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan insentif bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50 persen. “Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya, yang ditunggu yang itu [kenaikan tunjangan insentif],” ujar Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Mulanya, Jokowi menyadari personel KPU sepanjang Pemilu 2024 sudah bekerja keras. Apalagi dilanjutkan dengan tahapan Pilkada serentak di 508 kabupaten/kota di 37 provinsi. Menurutnya ini tugas berat tang haru dikerjakan bersama. Ia pun mengaku baru tahu bahwa tunjangan insentif personel KPU tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2014. | Narasi Daily

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan insentif bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50 persen. “Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya, yang ditunggu yang itu [kenaikan tunjangan insentif],” ujar Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Mulanya, Jokowi menyadari personel KPU sepanjang Pemilu 2024 sudah bekerja keras. Apalagi dilanjutkan dengan tahapan Pilkada serentak di 508 kabupaten/kota di 37 provinsi. Menurutnya ini tugas berat tang haru dikerjakan bersama. Ia pun mengaku baru tahu bahwa tunjangan insentif personel KPU tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2014. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

36,016 views • 1 year ago

Yaa Allah, pengen cepet-cepet endingnya… Pakar telematika, Roy Suryo kembali menyoroti keaslian ijazah Joko Widodo yang diterbitkan UGM . Bersama pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, Roy menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI yang digunakan saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Setelah memeriksa dokumen tersebut, Roy menyebut adanya keanehan signifikan yang menurutnya mengarah pada indikasi pemalsuan. "Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Sangat signifikan anehnya, bisa mengarah terjadi kepalsuan, kata kuncinya itu, jadi 99,9% tetap palsu," kata Roy di Gedung KPU, Jumat (24/10/2025). Sc: sindonews

Yaa Allah, pengen cepet-cepet endingnya… Pakar telematika, Roy Suryo kembali menyoroti keaslian ijazah Joko Widodo yang diterbitkan UGM . Bersama pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, Roy menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI yang digunakan saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Setelah memeriksa dokumen tersebut, Roy menyebut adanya keanehan signifikan yang menurutnya mengarah pada indikasi pemalsuan. "Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Sangat signifikan anehnya, bisa mengarah terjadi kepalsuan, kata kuncinya itu, jadi 99,9% tetap palsu," kata Roy di Gedung KPU, Jumat (24/10/2025). Sc: sindonews

Maria A. Alkaff

12,051 views • 9 months ago

Betty Epsilon Idroos selaku Komisioner KPU menyatakan situs KPU mendapatkan ratusan juta serangan siber. Satgas keamanan siber KPU pun langsung turun menangani serangan tersebut. Diketahui, bentuk serangan terhadap website KPU mencapai ratusan juta banyaknya. Adapun penyerangan tersebut masuk pada seluruh website milik KPU, termasuk website yang berisikan informasi data terkait. Pada kondisi ini, Satgas keamanan siber pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun langsung melakukan penanganan. Simak video selengkapnya hanya di #HardNews_Politik #FlashOne #CariBeritaditvOne #KPU #SitusKPU #Politik #tvOneTVPemilu #KamiKabarkanAndaPutuskan #MauMemilih #Capres #Cawapres #Pemilu2024 #Pilpres2024 #FO02

Betty Epsilon Idroos selaku Komisioner KPU menyatakan situs KPU mendapatkan ratusan juta serangan siber. Satgas keamanan siber KPU pun langsung turun menangani serangan tersebut. Diketahui, bentuk serangan terhadap website KPU mencapai ratusan juta banyaknya. Adapun penyerangan tersebut masuk pada seluruh website milik KPU, termasuk website yang berisikan informasi data terkait. Pada kondisi ini, Satgas keamanan siber pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun langsung melakukan penanganan. Simak video selengkapnya hanya di #HardNews_Politik #FlashOne #CariBeritaditvOne #KPU #SitusKPU #Politik #tvOneTVPemilu #KamiKabarkanAndaPutuskan #MauMemilih #Capres #Cawapres #Pemilu2024 #Pilpres2024 #FO02

tvOnenews

135,507 views • 2 years ago

SATGAS PEMANTAU PEMILU INDEPENDEN LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) akan melaporkan Semua Lembaga Survei yang diduga melakukan persekongkolan jahat ikut melakukan kecurangan Pemilu 2024. Memanipulasi data, Menyebar kebohongan hasil Quick Qount. Menimbulkan keonaran. Jika hasil surveinya rekayasa, ini bukan pelanggaran Pemilu, tapi Kriminal Pemilu yang memenuhi pelanggaran hukum. KPU RI Bawaslu RI

SATGAS PEMANTAU PEMILU INDEPENDEN LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) akan melaporkan Semua Lembaga Survei yang diduga melakukan persekongkolan jahat ikut melakukan kecurangan Pemilu 2024. Memanipulasi data, Menyebar kebohongan hasil Quick Qount. Menimbulkan keonaran. Jika hasil surveinya rekayasa, ini bukan pelanggaran Pemilu, tapi Kriminal Pemilu yang memenuhi pelanggaran hukum. KPU RI Bawaslu RI

PRESIDEN LSM LIRA

255,288 views • 2 years ago

GEMPAR....! Sistem algoritma KPU untuk memenangkan Paslon tertentu TERBONGKAR, jika data yang digelembungkan ketahuan diperbaiki, tapi akan pindah mengubah data lain dari TPS lain, algoritmanya angka Paslon tersebut harus tetap di atas 50%. Lihatlah cara kerja sistemnya di sini👇

GEMPAR....! Sistem algoritma KPU untuk memenangkan Paslon tertentu TERBONGKAR, jika data yang digelembungkan ketahuan diperbaiki, tapi akan pindah mengubah data lain dari TPS lain, algoritmanya angka Paslon tersebut harus tetap di atas 50%. Lihatlah cara kerja sistemnya di sini👇

IJAZAH ASPAL

101,608 views • 2 years ago

Mantan Bupati Rokan Hulu Bapak Suparman di caci dan dimaki di tempat umum. Diduga pria yang mencaci dan memaki suparman tersebut diduga Iwan Pansa yang merupakan ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Riau. Aksi Premanisme ini sangat tidak wajar dilakukan di Bumi Melayu, Hilang Marwah dan Martabat Bumi Lancang Kuning atas peristiwa ini.

Mantan Bupati Rokan Hulu Bapak Suparman di caci dan dimaki di tempat umum. Diduga pria yang mencaci dan memaki suparman tersebut diduga Iwan Pansa yang merupakan ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Riau. Aksi Premanisme ini sangat tidak wajar dilakukan di Bumi Melayu, Hilang Marwah dan Martabat Bumi Lancang Kuning atas peristiwa ini.

Never

171,106 views • 3 months ago

Seharusnya UGM tidak perlu terlibat..., kenapa ini tidak selesai? Karena pengadilannya tidak proporsional ... Lalu jika ada masyarakat yg menanyakan palsu atau tidaknya ijasah Jokowi, apakah salah? Tidak, karena ada UU keterbukaan informasi publik... Dulu ketika daftar pertama di KPU Solo, namanya masih Drs. Joko Widodo, sesudah jadi presiden, juga ada ijasahnya lagi, menjadi Ir. Joko Widodo, itu semua bisa dibuka ke publik, apa yang sebenarnya terjadi. Tutur Mahfud MD. #Ruwet

Seharusnya UGM tidak perlu terlibat..., kenapa ini tidak selesai? Karena pengadilannya tidak proporsional ... Lalu jika ada masyarakat yg menanyakan palsu atau tidaknya ijasah Jokowi, apakah salah? Tidak, karena ada UU keterbukaan informasi publik... Dulu ketika daftar pertama di KPU Solo, namanya masih Drs. Joko Widodo, sesudah jadi presiden, juga ada ijasahnya lagi, menjadi Ir. Joko Widodo, itu semua bisa dibuka ke publik, apa yang sebenarnya terjadi. Tutur Mahfud MD. #Ruwet

T0361M4N

22,341 views • 1 year ago

Dugaan manipulasi data sampai pengubahan berita acara diperintahkan langsung oleh KPU RI ke KPUD buat loloskan partai yang tidak memenuhui syarat. Saksi yang kami temui sih mengonfirmasi ini. Pemilu dibuka dengan kecurangan nih? 🤷‍♂️ Tonton di | Buka Mata

Dugaan manipulasi data sampai pengubahan berita acara diperintahkan langsung oleh KPU RI ke KPUD buat loloskan partai yang tidak memenuhui syarat. Saksi yang kami temui sih mengonfirmasi ini. Pemilu dibuka dengan kecurangan nih? 🤷‍♂️ Tonton di | Buka Mata

Narasi Newsroom

141,135 views • 3 years ago

Diduga Ada “Orang Besar” di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Respons Kubu Roy Suryo Cs Kubu Roy CS minta Presiden ke-7 RI Joko Widodo buktikan siapa orang besar yang diduga menunggangi kasus polemik ijazah palsu. "Hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo kalau memang ada orang besar tunjuk hidungnya," ucap pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/7/2025). | #IjazahJokowi #RoySuryo #vjlab

Diduga Ada “Orang Besar” di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Respons Kubu Roy Suryo Cs Kubu Roy CS minta Presiden ke-7 RI Joko Widodo buktikan siapa orang besar yang diduga menunggangi kasus polemik ijazah palsu. "Hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo kalau memang ada orang besar tunjuk hidungnya," ucap pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin saat diwawancarai di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/7/2025). | #IjazahJokowi #RoySuryo #vjlab

Kompas.com

27,307 views • 1 year ago

Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai Walikota Surakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Sidang KIP dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). KPU Surakarta bersikukuh bahwa batas waktu penyimpanan arsip tetap mengacu pada aturan yang tertuang dalam PKPU. KPU Surakarta menjelaskan bahwa arsip salinan dokumen Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Solo bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan. Ketua Majelis Sidang KIP kemudian mencecar pihak terkait mengenai berapa lama arsip seharusnya disimpan.

Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai Walikota Surakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Sidang KIP dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). KPU Surakarta bersikukuh bahwa batas waktu penyimpanan arsip tetap mengacu pada aturan yang tertuang dalam PKPU. KPU Surakarta menjelaskan bahwa arsip salinan dokumen Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Solo bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan. Ketua Majelis Sidang KIP kemudian mencecar pihak terkait mengenai berapa lama arsip seharusnya disimpan.

Kompas.com

10,402 views • 8 months ago

SIREKAP DIOBOK-OBOK, KPU DIMINTA BUKTIKAN‼️ Hakim Saldi Isra meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk bisa menjelaskan terkait temuan saksi dari kubu Ganjar-Mahfud, Hairul Anas Suadi terkait perselisihan data dalam Sirekap. Bahkan, Saldi Isra menunjuk Ketua KPU, Hasyim Asy'ari secara langsung dalam persidangan untuk menghadirkan ahli yang bisa menjelaskan Sirekap. Diketahui, temuan soal perubahan data dalam Sirekap tersebut secara terbuka ditunjukkan di persidangan perkara Sengketa Hasil Pilpres 2024. Sebagai informasi, sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 digelar di lantai 2 Gedung MK, Jakarta pada Selasa (2/4/2024). -TRIBUN-VIDEOCOM

SIREKAP DIOBOK-OBOK, KPU DIMINTA BUKTIKAN‼️ Hakim Saldi Isra meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk bisa menjelaskan terkait temuan saksi dari kubu Ganjar-Mahfud, Hairul Anas Suadi terkait perselisihan data dalam Sirekap. Bahkan, Saldi Isra menunjuk Ketua KPU, Hasyim Asy'ari secara langsung dalam persidangan untuk menghadirkan ahli yang bisa menjelaskan Sirekap. Diketahui, temuan soal perubahan data dalam Sirekap tersebut secara terbuka ditunjukkan di persidangan perkara Sengketa Hasil Pilpres 2024. Sebagai informasi, sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 digelar di lantai 2 Gedung MK, Jakarta pada Selasa (2/4/2024). -TRIBUN-VIDEOCOM

Muhammad Assaewad

58,270 views • 2 years ago

Oknum Anggota KPU Tanah Bumbu Diduga Terpergok Bersama Selingkuhan di Minimarket🗿 TANAH BUMBU – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan perselingkuhan salah satu oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendadak viral di media sosial. Oknum tersebut dilaporkan tertangkap basah sedang bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya di depan sebuah gerai Indomaret. Dalam rekaman video yang beredar, terdengar suara seorang wanita yang diduga sebagai istri sah atau kerabat dekat, melabrak oknum anggota KPU tersebut. Pria yang mengenakan rompi hijau itu tampak berdiri di samping mobil putih, sementara seorang wanita berhijab terlihat duduk di kursi penumpang bagian depan. "Ini guys, Pak KPU mau nikah sembunyi-sembunyi di belakang istri," ujar suara wanita dalam video tersebut sambil terus menyorot wajah sang pria dan wanita di dalam mobil. Oknum pria tersebut tampak tidak banyak memberikan pembelaan dan cenderung menghindari kamera. Sementara itu, wanita yang berada di dalam mobil terlihat tertunduk sambil memainkan ponselnya. Video ini memicu berbagai reaksi dari netizen, terutama masyarakat Tanah Bumbu. Banyak yang menyayangkan perilaku oknum pejabat publik tersebut yang dianggap tidak menjaga integritas moral, terlebih sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat. Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Tanah Bumbu belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlibatan anggotanya dalam insiden yang mencoreng nama baik lembaga tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan untuk memastikan status keanggotaan dan tindakan yang akan diambil oleh lembaga. Kejadian ini menambah deretan kasus pelanggaran etika yang melibatkan oknum pejabat di daerah, dan masyarakat berharap ada tindakan tegas jika terbukti adanya pelanggaran kode etik.

Oknum Anggota KPU Tanah Bumbu Diduga Terpergok Bersama Selingkuhan di Minimarket🗿 TANAH BUMBU – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan perselingkuhan salah satu oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendadak viral di media sosial. Oknum tersebut dilaporkan tertangkap basah sedang bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya di depan sebuah gerai Indomaret. Dalam rekaman video yang beredar, terdengar suara seorang wanita yang diduga sebagai istri sah atau kerabat dekat, melabrak oknum anggota KPU tersebut. Pria yang mengenakan rompi hijau itu tampak berdiri di samping mobil putih, sementara seorang wanita berhijab terlihat duduk di kursi penumpang bagian depan. "Ini guys, Pak KPU mau nikah sembunyi-sembunyi di belakang istri," ujar suara wanita dalam video tersebut sambil terus menyorot wajah sang pria dan wanita di dalam mobil. Oknum pria tersebut tampak tidak banyak memberikan pembelaan dan cenderung menghindari kamera. Sementara itu, wanita yang berada di dalam mobil terlihat tertunduk sambil memainkan ponselnya. Video ini memicu berbagai reaksi dari netizen, terutama masyarakat Tanah Bumbu. Banyak yang menyayangkan perilaku oknum pejabat publik tersebut yang dianggap tidak menjaga integritas moral, terlebih sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat. Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Tanah Bumbu belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlibatan anggotanya dalam insiden yang mencoreng nama baik lembaga tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan untuk memastikan status keanggotaan dan tindakan yang akan diambil oleh lembaga. Kejadian ini menambah deretan kasus pelanggaran etika yang melibatkan oknum pejabat di daerah, dan masyarakat berharap ada tindakan tegas jika terbukti adanya pelanggaran kode etik.

Never

25,269 views • 3 months ago

Rekap yang objektif dan kredibel , dan Bisa di komparasi dengan semua situs pengawal PEMILU menunjukan potensi dua putaran. situs KPU yang sempat down beberapa jam di nilai merupakan Ketidak siapan KPU terkait ketahanan keamanan cybernya. Intervensi cyber asing sangat mungkin terjadi. Dan input data sirekap pun sangat bermasalah Hari ini, bersiap putaran kedua , dan kemenangan AMIN insyaallah Akan nyata ☝️🇮🇩🕛💫 #01AMINwinElection #Pemilu2024 #Pemilu #pilpres2024

Rekap yang objektif dan kredibel , dan Bisa di komparasi dengan semua situs pengawal PEMILU menunjukan potensi dua putaran. situs KPU yang sempat down beberapa jam di nilai merupakan Ketidak siapan KPU terkait ketahanan keamanan cybernya. Intervensi cyber asing sangat mungkin terjadi. Dan input data sirekap pun sangat bermasalah Hari ini, bersiap putaran kedua , dan kemenangan AMIN insyaallah Akan nyata ☝️🇮🇩🕛💫 #01AMINwinElection #Pemilu2024 #Pemilu #pilpres2024

ILUSTRATOR HANDAL

240,377 views • 2 years ago

Akhirnya kelihatan juga. Setelah sengketa di KIP, KPU menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, TANPA SENSOR kepada Bonatua Silalahi, Senin (9/2/2026). Sebelumnya, 9 bagian penting ditutup rapat—nomor ijazah, NIM, sampai tanda tangan kampus. KIP lalu mengingatkan: ini bukan dokumen rahasia negara. Ijazah yang dipakai untuk Pilpres 2014 dan 2019 kini resmi terbuka.

Akhirnya kelihatan juga. Setelah sengketa di KIP, KPU menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, TANPA SENSOR kepada Bonatua Silalahi, Senin (9/2/2026). Sebelumnya, 9 bagian penting ditutup rapat—nomor ijazah, NIM, sampai tanda tangan kampus. KIP lalu mengingatkan: ini bukan dokumen rahasia negara. Ijazah yang dipakai untuk Pilpres 2014 dan 2019 kini resmi terbuka.

pelti

21,901 views • 5 months ago