正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

Selama keliling Indonesia kami merekam warung-warung kecil yang menghadapi ritel modern. Beberapa kota berusaha melindungi mereka, tapi secara umum pemerintah menonton "Social Darwinism: Survival of the Strongest". Episode 05 - Ekspedisi Indonesia Baru

Dandhy_Laksono's profile picture

Dandhy Laksono

335,945 subscribers

19,683 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

5 条评论

rjwn 的头像
rjwn2 年前

tidak ada di negeri manapun di bumi ini sepanjang jalan berjejer warung kelontong, dari yang modal pas-pasan sampai yang sekedar menyalurkan kelebihan duit. wirausaha yang didorong karena tiadanya kesempatan kerja,, 🤔

West Ngapak 的头像
West Ngapak2 年前

Kalo warung madura punya supliyer tiap kota kayaknya bisa dilawan... Sekarang di kota saya hampir tersaingi duo upin ipin itu.💪

keyung 的头像
keyung2 年前

Bang pendapatnya dong tentang Indomaret/Alfamart dan Sumatra Barat ?

Dandhy Laksono 的头像
Dandhy Laksono2 年前

Pakai "kemasan lokal"?

fadjar ahmad 的头像
fadjar ahmad2 年前

mas nitip bahas tambang pasir kertek Wonosobo ketok e kok wes memprihatinkan kae

相关视频

1 kota, kena wabah zombie. Warga berusaha bertahan hidup dari teror ini. Vibenya berasa Dawn of The Dead banget. Baru liat trailernya doang, tapi bahagia sekali liat Indonesia punya series zombie dengan skala yang terlihat megah begini 😭 ZONA MERAH, 8 November di Vidio
1:28

1 kota, kena wabah zombie. Warga berusaha bertahan hidup dari teror ini. Vibenya berasa Dawn of The Dead banget. Baru liat trailernya doang, tapi bahagia sekali liat Indonesia punya series zombie dengan skala yang terlihat megah begini 😭 ZONA MERAH, 8 November di Vidio

WatchmenID

242,035 次观看 • 1 年前

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.
4:52

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

Mas P1yu🍉🇮🇩

56,350 次观看 • 6 个月前

Tiap ngeliat tim underdog sukses gini jadi mikir sama alasan fans-nya suka sama klub itu. Di Indonesia, jadi fans klub besar itu pilihan yang "aman." Gampang cari komunitas, kesempatan buat juara terbuka luas, dan akses lebih nggak terbatas. Tapi ada segmen kecil yang memilih jalan yang berbeda klub dengan sejarah panjang, filosofi unik, nemu klub di Football Manager, atau sekadar karena... vibe-nya cocok. Kadang seseorang suka sama satu klub memang alasannya nggak logis tapi cukup berkesan. Fans klub-klub yang nggak masuk radar mainstream kayak Indonesia Seagulls , INDOTORINO , Leverkusen Indonesia 🇮🇩 , WatfordIDN , Como Indonesia dan lainnya pasti punya cerita menarik kenapa mereka suka sama klub favoritnya. Tapi ada beberapa pola kenapa orang suka & tertarik sama sebuah klub secara gak sadar: 1. Sebagian orang milih klub bukan karena menang, tapi karena klub itu merefleksikan siapa mereka. Bukan soal keren-kerenan. Ini lebih ke "klub ini ngerti gue atau setidaknya gue ngerti klub ini." They feel connected. 2. Ada yang fatigue sama hal mainstream. Bukan sok edgy tapi ada fatigue karena oversaturation tim-tim besar di media. Jadi ya, di titik tertentu, orang nyari ruang yang lebih... sepi. Somehow, komunitas fans klub yang underrated ini terasa lebih intimate. 3. Ada paradoks yang menarik: makin sering sebuah klub bikin frustrasi, makin dalam attachment-nya. Ini bukan masokisme, ini lebih ke sunk cost yang punya makna emosional. Soalnya gregetan sendiri, tapi malah jadi momen suffering ini yang merekatkan fans. 4. Fan culturenya gak terlalu mementingkan fame. Ya, pengen fan clubsnya terkenal bukan berarti salah, tapi somehow waktu mereka secara sadar ngefans klub-klub underrated ini, ya tandanya tau kalau ada kemungkinan anggotanya ngga selalu ramai. Dan biasanya inilah yang membuat mereka welcome sama orang baru yang genuinely tertarik belajar. Pilihan klub & alasan lo suka klub itu personal banget. Jadi, apa alasan lo suka sama tim kesukaan lo sekarang?
1:30

Tiap ngeliat tim underdog sukses gini jadi mikir sama alasan fans-nya suka sama klub itu. Di Indonesia, jadi fans klub besar itu pilihan yang "aman." Gampang cari komunitas, kesempatan buat juara terbuka luas, dan akses lebih nggak terbatas. Tapi ada segmen kecil yang memilih jalan yang berbeda klub dengan sejarah panjang, filosofi unik, nemu klub di Football Manager, atau sekadar karena... vibe-nya cocok. Kadang seseorang suka sama satu klub memang alasannya nggak logis tapi cukup berkesan. Fans klub-klub yang nggak masuk radar mainstream kayak Indonesia Seagulls , INDOTORINO , Leverkusen Indonesia 🇮🇩 , WatfordIDN , Como Indonesia dan lainnya pasti punya cerita menarik kenapa mereka suka sama klub favoritnya. Tapi ada beberapa pola kenapa orang suka & tertarik sama sebuah klub secara gak sadar: 1. Sebagian orang milih klub bukan karena menang, tapi karena klub itu merefleksikan siapa mereka. Bukan soal keren-kerenan. Ini lebih ke "klub ini ngerti gue atau setidaknya gue ngerti klub ini." They feel connected. 2. Ada yang fatigue sama hal mainstream. Bukan sok edgy tapi ada fatigue karena oversaturation tim-tim besar di media. Jadi ya, di titik tertentu, orang nyari ruang yang lebih... sepi. Somehow, komunitas fans klub yang underrated ini terasa lebih intimate. 3. Ada paradoks yang menarik: makin sering sebuah klub bikin frustrasi, makin dalam attachment-nya. Ini bukan masokisme, ini lebih ke sunk cost yang punya makna emosional. Soalnya gregetan sendiri, tapi malah jadi momen suffering ini yang merekatkan fans. 4. Fan culturenya gak terlalu mementingkan fame. Ya, pengen fan clubsnya terkenal bukan berarti salah, tapi somehow waktu mereka secara sadar ngefans klub-klub underrated ini, ya tandanya tau kalau ada kemungkinan anggotanya ngga selalu ramai. Dan biasanya inilah yang membuat mereka welcome sama orang baru yang genuinely tertarik belajar. Pilihan klub & alasan lo suka klub itu personal banget. Jadi, apa alasan lo suka sama tim kesukaan lo sekarang?

Stories with Intention

85,978 次观看 • 4 个月前

Gak viral ya karna kejadian di sumatera. Orang sumatera matu lampu 24 jam masih santai, kami mah udah biasa juga di anak tarikan. Pemerintah lebih pilih foya foya uang negara sewa buzerp dibandingkan foya foya melakukan pembangunan. Banjir besar melanda Desa Talang, Kabupaten Lebong, Sumatra, hingga merendam kawasan permukiman warga dan sejumlah akses jalan. Curah hujan tinggi membuat debit air meningkat drastis dan menyebabkan banyak rumah warga tergenang. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat warga berusaha menyelamatkan barang-barang mereka di tengah kondisi banjir yang terus meluas. Aktivitas masyarakat pun terganggu karena beberapa titik sulit dilalui akibat tingginya genangan air. Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan pemantauan serta membantu warga terdampak banjir. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
0:32

Gak viral ya karna kejadian di sumatera. Orang sumatera matu lampu 24 jam masih santai, kami mah udah biasa juga di anak tarikan. Pemerintah lebih pilih foya foya uang negara sewa buzerp dibandingkan foya foya melakukan pembangunan. Banjir besar melanda Desa Talang, Kabupaten Lebong, Sumatra, hingga merendam kawasan permukiman warga dan sejumlah akses jalan. Curah hujan tinggi membuat debit air meningkat drastis dan menyebabkan banyak rumah warga tergenang. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat warga berusaha menyelamatkan barang-barang mereka di tengah kondisi banjir yang terus meluas. Aktivitas masyarakat pun terganggu karena beberapa titik sulit dilalui akibat tingginya genangan air. Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan pemantauan serta membantu warga terdampak banjir. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Sumatera Adil & Federal

11,017 次观看 • 3 个月前

Keterangan Pers Ketua Umum Golkar dan Presiden PKS, Jakarta, 3 Maret 2026 Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di lingkungan Istana Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026. “Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Bahlil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut. Lebih lanjut, Bahlil menyebut segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global. “Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, turut menegaskan kembali bahwa keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini. “Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil. Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional. “Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita, Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan rungan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.
2:58

Keterangan Pers Ketua Umum Golkar dan Presiden PKS, Jakarta, 3 Maret 2026 Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di lingkungan Istana Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026. “Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Bahlil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut. Lebih lanjut, Bahlil menyebut segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global. “Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, turut menegaskan kembali bahwa keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini. “Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil. Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional. “Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita, Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan rungan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.

TheNdons ☘️

14,970 次观看 • 5 个月前

𝗭𝗔𝗙𝗥𝗨𝗟 𝗔𝗞𝗨𝗜 𝗡𝗔𝗞 𝗥𝗨𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙, 𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗢𝗞 𝗞𝗘𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗔𝗬𝗔 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗟𝗨𝗠 𝗜𝗡𝗜? Saya dan 2 lagi ahli parlimen PKR, YB Setiawangsa Nik Nazmi dan YB Subang Wong Chen dikecam teruk oleh penyokong kerajaan apabila kami memberikan beberapa saranan untuk melindungi kedaulatan negara akibat dari kesan buruk perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Ada yang suruh keluar parti, ada yang kata kami meroyan sebab kalah pemilihan, ada yang suruh saya jual nasi lemak saja. Baru-baru ini, Menteri MITI Senator Tengku Zafrul yang bertanggungjawab merundingkan perjanjian ini, mengakui dalam podcast Keluar Sekejap, yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali perjanjian itu. Ini termasuk klausa yang kontroversi seperti klausa 5.1 berbanding klausa sama dengan Cambodia yang secara jelas melindungi kedaulatan negara itu. Saya berlapang dada kerana beberapa perkara yang diulas Tengku Zafrul tidak jauh dari saranan-saranan yang pernah kami buat. Ini termasuk persoalan kenapa perlu tergesa-gesa untuk menandatangani, yang diakui oleh Zafrul sebagai satu keputusan politik yang ada risiko tersendiri. Begitu juga dengan saranan yang kita perlu semak dengan negara-negara serantau supaya perjanjian kita setara, supaya jangan sampai keadaan yang perjanjian Malaysia nampak terlalu memihak kepada Amerika Syarikat berbanding negara-negara lain. Pengakuan Zafrul yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali beberapa perkara mengesahkan bahawa kebimbangan kami ada asasnya. Saya sekarang tunggu apa reaksi cybertroopers kerajaan yang selama beberapa minggu mengecam dan memaki hamun kami, di mana mereka apabila Zafrul sendiri mengesahkan perkara-perkara yang kami utarakan? Ini masalahnya apabila komunikasi dan silat politik PKR di-subkontrak kepada watak-watak yang hanya menyertai PKR selepas PKR menang. Sebahagian mereka sebelum ini dengan Pejuang, PAS dan Bersatu. Jadi mereka tidak pernah hadam budaya dalam PKR yang mana kesetiaan ahli parlimen adalah kepada rakyat. Jika ada perkara yang membawa risiko kepada rakyat, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk bersuara, hatta menegur Perdana Menteri sendiri, tidak kira parti Perdana Menteri itu. Semangat inilah yang meletakkan PKR di depan membela rakyat dalam isu-isu besar negara seperti membongkarkan skandal-skandal seperti 1MDB, Tabung Haji, Felda, MARA dan LCS. Semangat itu juga yang mendapat sokongan rakyat sehingga menjadikan Dato’ Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau semangat ini luntur dalam PKR, terutamanya bila ada geng-geng lompat masuk parti yang beriya-iya membodek sehingga isu rakyat tidak boleh dibawa atas alasan jangan kritik kerajaan, lepas ini geng-geng ini kena cari parti baru sebab tak lamalah PKR akan jadi kerajaan.
4:29

𝗭𝗔𝗙𝗥𝗨𝗟 𝗔𝗞𝗨𝗜 𝗡𝗔𝗞 𝗥𝗨𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗝𝗔𝗡𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗥𝗜𝗙, 𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗗𝗢𝗞 𝗞𝗘𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗔𝗬𝗔 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗟𝗨𝗠 𝗜𝗡𝗜? Saya dan 2 lagi ahli parlimen PKR, YB Setiawangsa Nik Nazmi dan YB Subang Wong Chen dikecam teruk oleh penyokong kerajaan apabila kami memberikan beberapa saranan untuk melindungi kedaulatan negara akibat dari kesan buruk perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Ada yang suruh keluar parti, ada yang kata kami meroyan sebab kalah pemilihan, ada yang suruh saya jual nasi lemak saja. Baru-baru ini, Menteri MITI Senator Tengku Zafrul yang bertanggungjawab merundingkan perjanjian ini, mengakui dalam podcast Keluar Sekejap, yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali perjanjian itu. Ini termasuk klausa yang kontroversi seperti klausa 5.1 berbanding klausa sama dengan Cambodia yang secara jelas melindungi kedaulatan negara itu. Saya berlapang dada kerana beberapa perkara yang diulas Tengku Zafrul tidak jauh dari saranan-saranan yang pernah kami buat. Ini termasuk persoalan kenapa perlu tergesa-gesa untuk menandatangani, yang diakui oleh Zafrul sebagai satu keputusan politik yang ada risiko tersendiri. Begitu juga dengan saranan yang kita perlu semak dengan negara-negara serantau supaya perjanjian kita setara, supaya jangan sampai keadaan yang perjanjian Malaysia nampak terlalu memihak kepada Amerika Syarikat berbanding negara-negara lain. Pengakuan Zafrul yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali beberapa perkara mengesahkan bahawa kebimbangan kami ada asasnya. Saya sekarang tunggu apa reaksi cybertroopers kerajaan yang selama beberapa minggu mengecam dan memaki hamun kami, di mana mereka apabila Zafrul sendiri mengesahkan perkara-perkara yang kami utarakan? Ini masalahnya apabila komunikasi dan silat politik PKR di-subkontrak kepada watak-watak yang hanya menyertai PKR selepas PKR menang. Sebahagian mereka sebelum ini dengan Pejuang, PAS dan Bersatu. Jadi mereka tidak pernah hadam budaya dalam PKR yang mana kesetiaan ahli parlimen adalah kepada rakyat. Jika ada perkara yang membawa risiko kepada rakyat, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk bersuara, hatta menegur Perdana Menteri sendiri, tidak kira parti Perdana Menteri itu. Semangat inilah yang meletakkan PKR di depan membela rakyat dalam isu-isu besar negara seperti membongkarkan skandal-skandal seperti 1MDB, Tabung Haji, Felda, MARA dan LCS. Semangat itu juga yang mendapat sokongan rakyat sehingga menjadikan Dato’ Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau semangat ini luntur dalam PKR, terutamanya bila ada geng-geng lompat masuk parti yang beriya-iya membodek sehingga isu rakyat tidak boleh dibawa atas alasan jangan kritik kerajaan, lepas ini geng-geng ini kena cari parti baru sebab tak lamalah PKR akan jadi kerajaan.

Rafizi Ramli

126,376 次观看 • 9 个月前

DPR RI Soroti ‘Raksasa Pembunuh’ UMKM, Minta Menteri Terapkan Kebijakan Pembatasan! Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII yoyok riyo dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait dampak ekspansi minimarket modern, khususnya Indomaret dan Alfamart, terhadap kelangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM). Yoyok secara tegas menyebut minimarket-minimarket tersebut sebagai “raksasa pembunuh” bagi toko-toko kelontong di kampung dan desa. Menurutnya, kehadirannya secara masif telah menyebabkan banyak toko kelontong dan usaha kecil lain gulung tikar. Ia menjelaskan bahwa para pedagang kecil ini sering kali hanya mencari nafkah tambahan atau menjalankan usahanya sebagai sampingan, dan ekspansi minimarket modern telah merusak mata pencaharian mereka. Aleg DPR RI, yang diketahui pernah menjabat sebagai bupati Batang menawarkan solusi konkret berdasarkan pengalamannya. Ia mengaku pernah membuat kebijakan saat memimpin daerah yang berhasil membatasi pertumbuhan minimarket modern. Oleh karena itu, ia mendesak menteri untuk berani mengambil langkah serupa. “Mumpung Bapak punya kuasa, lakukan apa yang seperti saya lakukan,” ujarnya. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mencontoh kebijakan ini dan menerapkannya di seluruh wilayah Indonesia untuk melindungi para pelaku UMKM dari persaingan yang tidak seimbang. Sumber : TVR Parlemen (Dok. 12 Feb 2025)
1:58

DPR RI Soroti ‘Raksasa Pembunuh’ UMKM, Minta Menteri Terapkan Kebijakan Pembatasan! Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII yoyok riyo dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait dampak ekspansi minimarket modern, khususnya Indomaret dan Alfamart, terhadap kelangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM). Yoyok secara tegas menyebut minimarket-minimarket tersebut sebagai “raksasa pembunuh” bagi toko-toko kelontong di kampung dan desa. Menurutnya, kehadirannya secara masif telah menyebabkan banyak toko kelontong dan usaha kecil lain gulung tikar. Ia menjelaskan bahwa para pedagang kecil ini sering kali hanya mencari nafkah tambahan atau menjalankan usahanya sebagai sampingan, dan ekspansi minimarket modern telah merusak mata pencaharian mereka. Aleg DPR RI, yang diketahui pernah menjabat sebagai bupati Batang menawarkan solusi konkret berdasarkan pengalamannya. Ia mengaku pernah membuat kebijakan saat memimpin daerah yang berhasil membatasi pertumbuhan minimarket modern. Oleh karena itu, ia mendesak menteri untuk berani mengambil langkah serupa. “Mumpung Bapak punya kuasa, lakukan apa yang seperti saya lakukan,” ujarnya. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mencontoh kebijakan ini dan menerapkannya di seluruh wilayah Indonesia untuk melindungi para pelaku UMKM dari persaingan yang tidak seimbang. Sumber : TVR Parlemen (Dok. 12 Feb 2025)

Never

11,230 次观看 • 11 个月前

Pemerintah melalui Kementerian Hukum, sebagaimana rilis yang diterima kumparan, terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Pada 24 Juli 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Penegasan Status WNI kepada 7 warga keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent/PFDs) yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tangis haru pun pecah dari mereka saat menerima surat tersebut. Pasalnya, selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas yang berdampak pada sulitnya akses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pekerjaan. Menteri Hukum menegaskan bahwa melalui program “PASTI Ada Solusi”, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indonesia yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Negara hadir dengan prinsip perlindungan maksimum, memastikan setiap WNI mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara optimal. Model penanganan ini juga diterapkan di berbagai wilayah perbatasan lainnya, seperti kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | vidol | R158 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan
1:05

Pemerintah melalui Kementerian Hukum, sebagaimana rilis yang diterima kumparan, terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Pada 24 Juli 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Penegasan Status WNI kepada 7 warga keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent/PFDs) yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tangis haru pun pecah dari mereka saat menerima surat tersebut. Pasalnya, selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas yang berdampak pada sulitnya akses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pekerjaan. Menteri Hukum menegaskan bahwa melalui program “PASTI Ada Solusi”, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indonesia yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Negara hadir dengan prinsip perlindungan maksimum, memastikan setiap WNI mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara optimal. Model penanganan ini juga diterapkan di berbagai wilayah perbatasan lainnya, seperti kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | vidol | R158 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

15,114 次观看 • 28 天前

Bolehkah Pemerintah Naikkan Gaji Hakim dan Anggota DPR di Tengah Jabatan? Pertanyaan ini sering bikin rakyat geregetan: kok bisa pejabat naikin gajinya sendiri, padahal rakyatnya masih susah? Di negara demokrasi, isu ini memang sensitif. Masalah utamanya: jangan sampai kenaikan gaji berubah jadi “suap halus” untuk membeli loyalitas DPR atau hakim. Ada dua model besar. Pertama, model konstitusional. Di Amerika Serikat, Konstitusi (Pasal I Ayat 6) dan 27th Amendment mengatur bahwa kenaikan gaji Kongres baru berlaku setelah pemilu berikutnya, sehingga mencegah self-enrichment. Rakyat diberi kesempatan lebih dulu untuk menghukum mereka di bilik suara. Untuk hakim, Pasal III melarang penurunan gaji agar tetap independen, tapi kenaikan sah untuk memperkuat posisi mereka. Kedua, model komisi independen. Australia punya Remuneration Tribunal untuk menentukan gaji parlemen dan hakim. Inggris memakai Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Judicial Salaries Review Body. Jadi politisi tak bisa seenaknya menaikkan gaji sendiri. Indonesia agak unik. Gaji pokok DPR diatur lewat undang-undang, tapi tunjangan cukup lewat Peraturan Presiden. Inilah celah yang bikin kenaikan bisa terjadi di tengah periode, yang langsung menuai kritik publik. Untuk hakim pun mirip: gaji lewat UU, tapi tunjangan bisa dinaikkan eksekutif—menimbulkan kesan pemerintah berusaha “mengamankan” putusan. Kasus nyata menunjukkan jurang antara aturan dan rasa keadilan rakyat. Di Inggris, kenaikan gaji sah secara prosedur, tapi publik marah karena waktunya pasca skandal biaya. Di Indonesia, hampir setiap kenaikan tunjangan DPR dianggap bukti elite tak peka pada penderitaan rakyat. Di AS, publik lebih tenang karena aturan konstitusional kenaikan gaji tak bisa dinikmati anggota Kongres periode saat ini. Kesimpulannya, menaikkan gaji di tengah jabatan tidak otomatis ilegal. Tapi secara etika politik, waktunya sangat menentukan. Jika dilakukan saat pemerintah butuh suara DPR atau sedang menghadapi perkara besar di pengadilan, publik wajar menilainya sebagai political bribery by salary. Akhirnya fungsi pengawasan DPR dan penegakan hukum Pengadilan bisa dpertanyakan. Tabik, Nadirsyah Hosen
0:27

Bolehkah Pemerintah Naikkan Gaji Hakim dan Anggota DPR di Tengah Jabatan? Pertanyaan ini sering bikin rakyat geregetan: kok bisa pejabat naikin gajinya sendiri, padahal rakyatnya masih susah? Di negara demokrasi, isu ini memang sensitif. Masalah utamanya: jangan sampai kenaikan gaji berubah jadi “suap halus” untuk membeli loyalitas DPR atau hakim. Ada dua model besar. Pertama, model konstitusional. Di Amerika Serikat, Konstitusi (Pasal I Ayat 6) dan 27th Amendment mengatur bahwa kenaikan gaji Kongres baru berlaku setelah pemilu berikutnya, sehingga mencegah self-enrichment. Rakyat diberi kesempatan lebih dulu untuk menghukum mereka di bilik suara. Untuk hakim, Pasal III melarang penurunan gaji agar tetap independen, tapi kenaikan sah untuk memperkuat posisi mereka. Kedua, model komisi independen. Australia punya Remuneration Tribunal untuk menentukan gaji parlemen dan hakim. Inggris memakai Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Judicial Salaries Review Body. Jadi politisi tak bisa seenaknya menaikkan gaji sendiri. Indonesia agak unik. Gaji pokok DPR diatur lewat undang-undang, tapi tunjangan cukup lewat Peraturan Presiden. Inilah celah yang bikin kenaikan bisa terjadi di tengah periode, yang langsung menuai kritik publik. Untuk hakim pun mirip: gaji lewat UU, tapi tunjangan bisa dinaikkan eksekutif—menimbulkan kesan pemerintah berusaha “mengamankan” putusan. Kasus nyata menunjukkan jurang antara aturan dan rasa keadilan rakyat. Di Inggris, kenaikan gaji sah secara prosedur, tapi publik marah karena waktunya pasca skandal biaya. Di Indonesia, hampir setiap kenaikan tunjangan DPR dianggap bukti elite tak peka pada penderitaan rakyat. Di AS, publik lebih tenang karena aturan konstitusional kenaikan gaji tak bisa dinikmati anggota Kongres periode saat ini. Kesimpulannya, menaikkan gaji di tengah jabatan tidak otomatis ilegal. Tapi secara etika politik, waktunya sangat menentukan. Jika dilakukan saat pemerintah butuh suara DPR atau sedang menghadapi perkara besar di pengadilan, publik wajar menilainya sebagai political bribery by salary. Akhirnya fungsi pengawasan DPR dan penegakan hukum Pengadilan bisa dpertanyakan. Tabik, Nadirsyah Hosen

Nadirsyah Hosen

16,633 次观看 • 1 年前

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.
7:53

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,788 次观看 • 11 个月前

Pray for tapteng🥀 Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Tukka dan Badiri, saya turut prihatin yang mendalam atas musibah banjir yang kembali melanda pemukiman kita. Kita semua tahu dan melihat sendiri bahwa tanggul yang jebol menjadi pemicu utama air masuk dan merendam rumah-rumah warga. Untuk masyarakat sekalian, mari kita tetap berdoa atas ujian yang diberikan Tuhan ini. Sebab, jika kita mulai bicara soal bagaimana kinerja pemerintah dalam menanggulangi banjir agar tanggul tidak jebol lagi, mereka dan para pendukungnya pasti akan kompak menjawab, "salahkan alam" atau bahkan menyebut ini "karena dosa". Biarlah mereka berkata demikian. Mungkin karena bukan mereka yang merasakan langsung sedih, lelah, dan sakitnya saat air kotor masuk ke dalam rumah. Kepada warga, jika hujan sudah mulai turun, alangkah baiknya kita segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jangan menunggu air membesar baru mengungsi. Lebih baik mengamankan diri ke tempat yang lebih aman sejak awal. Selain itu, ada baiknya beberapa perwakilan warga ikut memantau kondisi tanggul buatan Pemkab saat hujan turun. Jika kondisinya sudah mengkhawatirkan, segera imbau warga lain. Kita tahu sendiri, pemerintah biasanya baru datang saat banjir sudah merendam, bukan turun langsung untuk memberikan imbauan antisipasi. Tidak usah mempertanyakan lagi bagaimana kinerja pemerintah, biarlah seperti itu. Kita semua tahu apa yang sudah mereka kerjakan atau lebih tepatnya, yang gagal mereka kerjakan. Tanggul seperti apa yang dibuat? Penanggulangan bencana macam apa yang disiapkan? Jika kita protes, akan banyak orang yang mendadak buta fakta dan membela dengan dalih "semua karena faktor alam". Padahal, jika benar-benar bekerja, hasilnya pasti kelihatan secara nyata, bukan malah menyalahkan alam. Apa hasil kerja mereka sampai detik ini? Jawablah di dalam hati masing-masing. Jika kita mengkritik Pemkab, orang-orang bodoh akan selalu berdalih soal alam. Lalu bagaimana dengan Jaminan Hidup (Jadup), dana stimulan, dan hunian tetap? Apakah itu semua juga urusan alam? Jelas tidak, tapi kenapa prosesnya sangat lambat? Cukuplah semua omong kosong ini. Mari kita sadar mulai detik ini. Jujur, saya adalah salah satu orang yang memilih Pemkab yang sekarang. Namun melihat kondisi lapangan dan hasil kerja yang berantakan seperti ini, saya tidak akan mau menjadi buta untuk membela mereka. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dari marabahaya. Ingat, ini sudah memasuki musim penghujan. Siapkan dan simpan barang-barang berharga dengan baik di tempat yang aman. Jadi, jika banjir kembali datang, kita bisa langsung menyelamatkan diri dengan cepat. Jangan berharap pada pemerintah itu semua omong kosong. Berdoalah kepada Tuhan, karena jika kita menuntut pemerintah, kita sudah tahu jawaban klise mereka: "ALAM". Tapi jika ditanya soal kinerja nyata, mereka tidak akan pernah bisa menjawabnya. Semoga Tuhan melindungi kalian semua di Kabupaten Tapanuli Tengah.
0:51

Pray for tapteng🥀 Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Tukka dan Badiri, saya turut prihatin yang mendalam atas musibah banjir yang kembali melanda pemukiman kita. Kita semua tahu dan melihat sendiri bahwa tanggul yang jebol menjadi pemicu utama air masuk dan merendam rumah-rumah warga. Untuk masyarakat sekalian, mari kita tetap berdoa atas ujian yang diberikan Tuhan ini. Sebab, jika kita mulai bicara soal bagaimana kinerja pemerintah dalam menanggulangi banjir agar tanggul tidak jebol lagi, mereka dan para pendukungnya pasti akan kompak menjawab, "salahkan alam" atau bahkan menyebut ini "karena dosa". Biarlah mereka berkata demikian. Mungkin karena bukan mereka yang merasakan langsung sedih, lelah, dan sakitnya saat air kotor masuk ke dalam rumah. Kepada warga, jika hujan sudah mulai turun, alangkah baiknya kita segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jangan menunggu air membesar baru mengungsi. Lebih baik mengamankan diri ke tempat yang lebih aman sejak awal. Selain itu, ada baiknya beberapa perwakilan warga ikut memantau kondisi tanggul buatan Pemkab saat hujan turun. Jika kondisinya sudah mengkhawatirkan, segera imbau warga lain. Kita tahu sendiri, pemerintah biasanya baru datang saat banjir sudah merendam, bukan turun langsung untuk memberikan imbauan antisipasi. Tidak usah mempertanyakan lagi bagaimana kinerja pemerintah, biarlah seperti itu. Kita semua tahu apa yang sudah mereka kerjakan atau lebih tepatnya, yang gagal mereka kerjakan. Tanggul seperti apa yang dibuat? Penanggulangan bencana macam apa yang disiapkan? Jika kita protes, akan banyak orang yang mendadak buta fakta dan membela dengan dalih "semua karena faktor alam". Padahal, jika benar-benar bekerja, hasilnya pasti kelihatan secara nyata, bukan malah menyalahkan alam. Apa hasil kerja mereka sampai detik ini? Jawablah di dalam hati masing-masing. Jika kita mengkritik Pemkab, orang-orang bodoh akan selalu berdalih soal alam. Lalu bagaimana dengan Jaminan Hidup (Jadup), dana stimulan, dan hunian tetap? Apakah itu semua juga urusan alam? Jelas tidak, tapi kenapa prosesnya sangat lambat? Cukuplah semua omong kosong ini. Mari kita sadar mulai detik ini. Jujur, saya adalah salah satu orang yang memilih Pemkab yang sekarang. Namun melihat kondisi lapangan dan hasil kerja yang berantakan seperti ini, saya tidak akan mau menjadi buta untuk membela mereka. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dari marabahaya. Ingat, ini sudah memasuki musim penghujan. Siapkan dan simpan barang-barang berharga dengan baik di tempat yang aman. Jadi, jika banjir kembali datang, kita bisa langsung menyelamatkan diri dengan cepat. Jangan berharap pada pemerintah itu semua omong kosong. Berdoalah kepada Tuhan, karena jika kita menuntut pemerintah, kita sudah tahu jawaban klise mereka: "ALAM". Tapi jika ditanya soal kinerja nyata, mereka tidak akan pernah bisa menjawabnya. Semoga Tuhan melindungi kalian semua di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sumatera Adil & Federal

11,385 次观看 • 1 个月前

Rusia, China dan Selandia Baru menunjukan sikap yang condong pada penolakan pandemic treaty, sementara Indonesia condong mendukung pandemic treaty. Dukungan Indonesia nampak dalam Forum Diskusi Kesehatan yang digelar Pacific Exposition m pada 28 Oktober 2021, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi kala itu menyatakan dukungannya atas pandemic treaty sebagai upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil ke penyelesaian masalah kesehatan dan teknologi untuk negara berkembang. Sementara Human Rights Watch (HRW), salah satu lembaga yang keberatan dengan pandemic treaty, menyatakan tanpa adanya standar hak asasi manusia selama keadaan darurat kesehatan, keputusan WHO akan menghasilkan kejahatan diplomatik. Berkaca pada pandemi Covid-19, HRW melihat pemerintah di sejumlah negara menerapkan karantina dan pembatasan lainnya dengan cara yang sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi dan melanggar hak asasi manusia. Lagipula, ada isu keamanan dan kedaulatan negara dalam pandemic treaty. Negara anggota yang menyetujui harus memberikan pendanaan untuk penelitian vaksin, lah Indonesia anggarannya dari mana, untuk membayar utang infrastruktur saja sudah mencekik rakyat dengan pajak dan penghapusan subsidi. Negara-negara yang menyepakati pandemic treaty itu diwajibkan berkomitmen untuk berbagi data, sampel virus, dan teknologi, tapi yang terjadi nanti dicurigai tidak akan berlaku adil dalam kesetaraan perlakuan. Belum lagi kewajiban berbagai data vital, serta pengembangan teknologi kesehatan yang sedang berjalan. Bagi negara-negara yang menolak, mereka percaya bahwa ada kerawanan penyalahgunaan informasi akibat akses ke tiap tubuh penduduk di negaranya. Persoalan itu menimbulkan pertanyaan sensitif secara politik mengenai kedaulatan nasional. Termasuk mengenai akses ke lokasi wabah dan potensi penyelidikan terhadap asal muasal penyakit, yang pernah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah negara-negara Barat dan China saat pandemi Covid-19 kemarin. Pasalnya saat itu terbukti negara-negara Barat menolak terhadap penyelidikan independen yang dilakukan China terhadap kemunculan Covid-19 di Wuhan pada awal tahun 2020. Negara sebesar dan sekuat China saja diperlakukan demikian, bagaimana dengan Indonesia ? Babeh Aldo Back @YohanesMegaHendarto
43:10

Rusia, China dan Selandia Baru menunjukan sikap yang condong pada penolakan pandemic treaty, sementara Indonesia condong mendukung pandemic treaty. Dukungan Indonesia nampak dalam Forum Diskusi Kesehatan yang digelar Pacific Exposition m pada 28 Oktober 2021, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi kala itu menyatakan dukungannya atas pandemic treaty sebagai upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil ke penyelesaian masalah kesehatan dan teknologi untuk negara berkembang. Sementara Human Rights Watch (HRW), salah satu lembaga yang keberatan dengan pandemic treaty, menyatakan tanpa adanya standar hak asasi manusia selama keadaan darurat kesehatan, keputusan WHO akan menghasilkan kejahatan diplomatik. Berkaca pada pandemi Covid-19, HRW melihat pemerintah di sejumlah negara menerapkan karantina dan pembatasan lainnya dengan cara yang sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi dan melanggar hak asasi manusia. Lagipula, ada isu keamanan dan kedaulatan negara dalam pandemic treaty. Negara anggota yang menyetujui harus memberikan pendanaan untuk penelitian vaksin, lah Indonesia anggarannya dari mana, untuk membayar utang infrastruktur saja sudah mencekik rakyat dengan pajak dan penghapusan subsidi. Negara-negara yang menyepakati pandemic treaty itu diwajibkan berkomitmen untuk berbagi data, sampel virus, dan teknologi, tapi yang terjadi nanti dicurigai tidak akan berlaku adil dalam kesetaraan perlakuan. Belum lagi kewajiban berbagai data vital, serta pengembangan teknologi kesehatan yang sedang berjalan. Bagi negara-negara yang menolak, mereka percaya bahwa ada kerawanan penyalahgunaan informasi akibat akses ke tiap tubuh penduduk di negaranya. Persoalan itu menimbulkan pertanyaan sensitif secara politik mengenai kedaulatan nasional. Termasuk mengenai akses ke lokasi wabah dan potensi penyelidikan terhadap asal muasal penyakit, yang pernah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah negara-negara Barat dan China saat pandemi Covid-19 kemarin. Pasalnya saat itu terbukti negara-negara Barat menolak terhadap penyelidikan independen yang dilakukan China terhadap kemunculan Covid-19 di Wuhan pada awal tahun 2020. Negara sebesar dan sekuat China saja diperlakukan demikian, bagaimana dengan Indonesia ? Babeh Aldo Back @YohanesMegaHendarto

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

30,588 次观看 • 2 年前

Bismillah, ini Ririe istrinya Ibam, baru recover akun ini 🙏🏼 Terimakasih doa & support untuk Ibam sekeluarga yang sedang berjuang melewati masalah hukum saat ini.. Berikut cuplikan video cerita Ibam, perkenankan juga aku sebagai istri cerita soal yang keluarga kami alami.. 📝 Aku mengenal Ibam sejak 2010 ketika dia sedang kuliah beasiswa di Eropa. Setahun kemudian kami menikah dan nekat memulai hidup baru dari nol di Belanda. Di awal pernikahan kami, Ibam bekerja sebagai software engineer di perusahaan AI logistik di Rotterdam, sementara aku lanjut kuliah S2 di Tilburg pada tahun 2013. Jujur, kami memulai pernikahan dengan penuh keterbatasan. Akad nikah dan resepsi kami juga sederhana di rumah supaya bisa berhemat. Sesampainya di Belanda, we had to build everything on our own karena keluarga kami bukan yang bisa "menyuntik" dana kapanpun kalau kami ada kekurangan. Ketika aku mulai kuliah, kami pindah ke kota kecil, Dordrecht. Di sana kami berbagi satu rumah kecil mungil dengan keluarga lain. Semua demi berhemat uang untuk bayar kuliahku. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, di tengah keterbatasan itu, aku lulus S2 dan kami dikaruniai kehamilan anak pertama. Dari masa-masa sulit itu, aku mengenal satu hal pasti tentang suamiku: Ibam adalah pekerja keras dengan integritas tinggi. Dia sangat detail, perfeksionis, dan selalu berjalan lurus sesuai aturan. Ngga pernah neko-neko. Tahun 2016, kami berada di persimpangan jalan. Sahabatnya mengajak Ibam pulang ke Indonesia untuk membantu Bukalapak. Berat sekali rasanya meninggalkan Belanda yang sudah nyaman. Tapi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk pulang. Di Indonesia, Ibam mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tim engineering di sana. Dia selalu semangat kalau cerita soal ketemu pelapak dan gimana mereka terbantu pakai aplikasi yang timnya bangun. But, as his wife, aku juga melihat ada harga yang harus dibayar: kesehatannya. Ibam memang punya riwayat jantung bawaan dari Ibu dan Kakeknya. Jantungnya selalu berkerja ekstra keras, detaknya selalu di atas 105 bpm walau sedang istirahat. Yang tadinya di Belanda ngga pernah sakit-sakitan, sejak balik ke Indonesia setiap tahun selalu saja ada penyakit berat yang datang dan perlu macam-macam operasi dan rawat inap. Puncaknya di tahun 2023, tubuhnya seakan kasih sinyal mau kolaps. Siang hari ketika sedang kerja, Ibam tiba-tiba muntah-muntah dan oleng tidak bisa jalan. Kami segera bawa Ibam ke UGD. Alhamdulillah, kondisinya bisa distabilkan. Beberapa bulan kemudian setelah di MRI, ternyata Ibam kena stroke ringan yang merusak saraf vestibularnya. Sejak itu aktivitasnya mulai terhambat. Belum lagi, setahun sebelumnya dia juga didiagnosa diabetes, yang juga turunan dari keluarganya. Jujur, aku tidak paham apakah semua penyakit ini saling berkaitan atau tidak, karena aku bukan dokter. Yang jelas, as someone closest to him, I can see that Ibam has not been physically well for the past few years. Mundur sedikit ke Desember 2019. Waktu itu Ibam dapat tawaran dari Facebook di Inggris. Setelah bolak-balik wawancara ke London, he got the offer. I still remember how happy he was when he told me about it. Sebagai istri yang waktu itu sedang hamil anak kedua, aku sudah membayangkan akan melahirkan dan membesarkan anak-anak kami di sana. Tapi di saat bersamaan, Ibam dihubungi tim yang sedang bantu-bantu Kemendikbud. Mereka punya visi besar soal aplikasi untuk pendidikan Indonesia. Ibam galau. Tapi setelah ngobrol dengan mereka, dia cerita ke aku: "Kalau Facebook, 5-10 tahun lagi insya Allah masih ada. Tapi kesempatan bantu pemerintah dan pendidikan lewat teknologi kayak gini, langka banget rasanya. Ilmuku bangun aplikasi insya Allah bisa lebih bermanfaat buat banyak orang dengan kita tetap di Indo dan bikin aplikasi buat pendidikan Indonesia." Dan yang bikin kami lebih yakin, tim itu bilang semua biaya konsultan ditanggung sebuah yayasan dan ngga akan membebani negara sama sekali. Dengan bismillah dan istikharah, kami menolak London. Meski penghasilan jadi turun, kami yakin rezeki sudah diatur Allah. We said goodbye to London. Tahun berganti. Ibam bekerja sebagai konsultan eksternal kementerian sejak Januari 2020. Setelah kondisi kesehatannya makin nurun pasca stroke ringan, Ibam curhat ke aku kalau dia ingin resign. Dia ingin bangun startup sendiri sama temannya supaya bisa kerja sambil bedrest dari rumah. Di Juli 2024, setelah nabung dan kumpulin modal, mimpi sederhana itu akhirnya dimulai. Dia resign dan bikin startup AI yang support kesehatan mental. Tapi mimpi itu ngga bertahan lama. Tanggal 23 Mei 2025, hidup kami berubah drastis. Hari itu, ngga ada angin ngga ada hujan, rumah kami digeledah oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Seumur hidup, belum pernah aku gemetar ketakutan seperti itu. Melihat petugas berseragam loreng hijau dan tim penyidik ada didalam rumah kami dengan jumlah yang ngga sedikit. Dengkul rasanya mau copot. Apa yang mereka tuduhkan terhadap Ibam? Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara. Rasanya seperti disambar petir. Ini kaya mimpi! Mustahil Ibam korupsi. Aku istri yang selalu bisa akses semua rekeningnya. Tidak pernah ada "uang kaget" atau dana ghaib masuk. Semua murni dari gajinya. Rasanya saat itu juga aku ingin langsung menyodorkan mutasi rekening kami ke para penyidik dan bilang, "Silakan cek, Pak!" Tidak ada yang kami tutupi. Lagipula, kalaupun Ibam dituduh merugikan negara, di bagian mana dia punya wewenang untuk ambil keputusan? Ibam selalu serahkan keputusan ke kementerian, he never had any authority to decide. Juli 2025, mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibam ditetapkan sebagai tersangka. Aku menangis sejadi-jadinya, membayangkan nasib anak-anak kami. Coba bayangkan. Ibam itu posisinya cuma konsultan eksternal. Bukan pejabat, bukan PNS, apalagi pengambil keputusan. Tapi anehnya, dia malah dituduh "mengarahkan pengadaan" oleh para pejabat. Padahal dari awal Ibam kasih masukan tertulis untuk Windows juga, bukan cuma Chromebook. Dan sudah wanti-wanti kalau mereka mau pakai Chromebook ada risiko yang mereka perlu pastiin dulu. Tapi wanti-wantinya ngga didengar. Pejabat tetap jalan dengan keputusan mereka sendiri. Dan ketika jadi perkara, malah Ibam yang disalahin. Logikanya, kalau ada niat jahat untuk mengarahkan, kenapa mesti wanti-wanti soal risikonya? Ibam sudah berbuat layaknya seorang konsultan, kasih masukan objektif lalu serahkan keputusan ke pejabat. Yang lebih bikin nyesek, namanya dicatut di dalam SK dan kajian yang Ibam sendiri nggak pernah lihat wujudnya sampai kasus ini meledak. Di kajian itu ada kolom tanda tangan banyak orang dan kolom Ibam jelas-jelas kosong, tapi dia tetap dituduh yang nyusun kajiannya. Sekarang, Ibam jadi tahanan kota karena kondisi jantungnya yang rentan. Kami kehilangan segalanya. Ibam kehilangan pekerjaan, startup-nya berhenti dan harus layoff semua karyawan, dan keluarga kami kehilangan sumber nafkah. Tabungan kami sekarang hampir habis. Aku yang hanya ibu rumah tangga sekarang harus berdiri tegak mencari keadilan, termasuk mencari kuasa hukum yang sebisa mungkin pro bono karena kami ngga sanggup bayar pengacara Tipikor yang biayanya selangit. However, I truly believe there will always be a silver lining in everything, and Allah’s plan is always the best. Mungkin ini cara Allah mau menaikkan derajat Ibam di sisi-Nya. Di balik status tersangka ini, aku tahu integritas suamiku tak pernah berubah sejak kami susah payah di Belanda dulu. Aku memohon doa dan dukungan dari teman-teman semua untuk membagikan dan menyuarakan ketidakadilan ini. Semoga Ibam diberikan kebebasan dan keadilan. Semoga kami dan anak-anak bisa kembali hidup normal, dan badai ini segera berlalu. Allahumma aamiin.
1:44

Bismillah, ini Ririe istrinya Ibam, baru recover akun ini 🙏🏼 Terimakasih doa & support untuk Ibam sekeluarga yang sedang berjuang melewati masalah hukum saat ini.. Berikut cuplikan video cerita Ibam, perkenankan juga aku sebagai istri cerita soal yang keluarga kami alami.. 📝 Aku mengenal Ibam sejak 2010 ketika dia sedang kuliah beasiswa di Eropa. Setahun kemudian kami menikah dan nekat memulai hidup baru dari nol di Belanda. Di awal pernikahan kami, Ibam bekerja sebagai software engineer di perusahaan AI logistik di Rotterdam, sementara aku lanjut kuliah S2 di Tilburg pada tahun 2013. Jujur, kami memulai pernikahan dengan penuh keterbatasan. Akad nikah dan resepsi kami juga sederhana di rumah supaya bisa berhemat. Sesampainya di Belanda, we had to build everything on our own karena keluarga kami bukan yang bisa "menyuntik" dana kapanpun kalau kami ada kekurangan. Ketika aku mulai kuliah, kami pindah ke kota kecil, Dordrecht. Di sana kami berbagi satu rumah kecil mungil dengan keluarga lain. Semua demi berhemat uang untuk bayar kuliahku. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, di tengah keterbatasan itu, aku lulus S2 dan kami dikaruniai kehamilan anak pertama. Dari masa-masa sulit itu, aku mengenal satu hal pasti tentang suamiku: Ibam adalah pekerja keras dengan integritas tinggi. Dia sangat detail, perfeksionis, dan selalu berjalan lurus sesuai aturan. Ngga pernah neko-neko. Tahun 2016, kami berada di persimpangan jalan. Sahabatnya mengajak Ibam pulang ke Indonesia untuk membantu Bukalapak. Berat sekali rasanya meninggalkan Belanda yang sudah nyaman. Tapi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk pulang. Di Indonesia, Ibam mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tim engineering di sana. Dia selalu semangat kalau cerita soal ketemu pelapak dan gimana mereka terbantu pakai aplikasi yang timnya bangun. But, as his wife, aku juga melihat ada harga yang harus dibayar: kesehatannya. Ibam memang punya riwayat jantung bawaan dari Ibu dan Kakeknya. Jantungnya selalu berkerja ekstra keras, detaknya selalu di atas 105 bpm walau sedang istirahat. Yang tadinya di Belanda ngga pernah sakit-sakitan, sejak balik ke Indonesia setiap tahun selalu saja ada penyakit berat yang datang dan perlu macam-macam operasi dan rawat inap. Puncaknya di tahun 2023, tubuhnya seakan kasih sinyal mau kolaps. Siang hari ketika sedang kerja, Ibam tiba-tiba muntah-muntah dan oleng tidak bisa jalan. Kami segera bawa Ibam ke UGD. Alhamdulillah, kondisinya bisa distabilkan. Beberapa bulan kemudian setelah di MRI, ternyata Ibam kena stroke ringan yang merusak saraf vestibularnya. Sejak itu aktivitasnya mulai terhambat. Belum lagi, setahun sebelumnya dia juga didiagnosa diabetes, yang juga turunan dari keluarganya. Jujur, aku tidak paham apakah semua penyakit ini saling berkaitan atau tidak, karena aku bukan dokter. Yang jelas, as someone closest to him, I can see that Ibam has not been physically well for the past few years. Mundur sedikit ke Desember 2019. Waktu itu Ibam dapat tawaran dari Facebook di Inggris. Setelah bolak-balik wawancara ke London, he got the offer. I still remember how happy he was when he told me about it. Sebagai istri yang waktu itu sedang hamil anak kedua, aku sudah membayangkan akan melahirkan dan membesarkan anak-anak kami di sana. Tapi di saat bersamaan, Ibam dihubungi tim yang sedang bantu-bantu Kemendikbud. Mereka punya visi besar soal aplikasi untuk pendidikan Indonesia. Ibam galau. Tapi setelah ngobrol dengan mereka, dia cerita ke aku: "Kalau Facebook, 5-10 tahun lagi insya Allah masih ada. Tapi kesempatan bantu pemerintah dan pendidikan lewat teknologi kayak gini, langka banget rasanya. Ilmuku bangun aplikasi insya Allah bisa lebih bermanfaat buat banyak orang dengan kita tetap di Indo dan bikin aplikasi buat pendidikan Indonesia." Dan yang bikin kami lebih yakin, tim itu bilang semua biaya konsultan ditanggung sebuah yayasan dan ngga akan membebani negara sama sekali. Dengan bismillah dan istikharah, kami menolak London. Meski penghasilan jadi turun, kami yakin rezeki sudah diatur Allah. We said goodbye to London. Tahun berganti. Ibam bekerja sebagai konsultan eksternal kementerian sejak Januari 2020. Setelah kondisi kesehatannya makin nurun pasca stroke ringan, Ibam curhat ke aku kalau dia ingin resign. Dia ingin bangun startup sendiri sama temannya supaya bisa kerja sambil bedrest dari rumah. Di Juli 2024, setelah nabung dan kumpulin modal, mimpi sederhana itu akhirnya dimulai. Dia resign dan bikin startup AI yang support kesehatan mental. Tapi mimpi itu ngga bertahan lama. Tanggal 23 Mei 2025, hidup kami berubah drastis. Hari itu, ngga ada angin ngga ada hujan, rumah kami digeledah oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Seumur hidup, belum pernah aku gemetar ketakutan seperti itu. Melihat petugas berseragam loreng hijau dan tim penyidik ada didalam rumah kami dengan jumlah yang ngga sedikit. Dengkul rasanya mau copot. Apa yang mereka tuduhkan terhadap Ibam? Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara. Rasanya seperti disambar petir. Ini kaya mimpi! Mustahil Ibam korupsi. Aku istri yang selalu bisa akses semua rekeningnya. Tidak pernah ada "uang kaget" atau dana ghaib masuk. Semua murni dari gajinya. Rasanya saat itu juga aku ingin langsung menyodorkan mutasi rekening kami ke para penyidik dan bilang, "Silakan cek, Pak!" Tidak ada yang kami tutupi. Lagipula, kalaupun Ibam dituduh merugikan negara, di bagian mana dia punya wewenang untuk ambil keputusan? Ibam selalu serahkan keputusan ke kementerian, he never had any authority to decide. Juli 2025, mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibam ditetapkan sebagai tersangka. Aku menangis sejadi-jadinya, membayangkan nasib anak-anak kami. Coba bayangkan. Ibam itu posisinya cuma konsultan eksternal. Bukan pejabat, bukan PNS, apalagi pengambil keputusan. Tapi anehnya, dia malah dituduh "mengarahkan pengadaan" oleh para pejabat. Padahal dari awal Ibam kasih masukan tertulis untuk Windows juga, bukan cuma Chromebook. Dan sudah wanti-wanti kalau mereka mau pakai Chromebook ada risiko yang mereka perlu pastiin dulu. Tapi wanti-wantinya ngga didengar. Pejabat tetap jalan dengan keputusan mereka sendiri. Dan ketika jadi perkara, malah Ibam yang disalahin. Logikanya, kalau ada niat jahat untuk mengarahkan, kenapa mesti wanti-wanti soal risikonya? Ibam sudah berbuat layaknya seorang konsultan, kasih masukan objektif lalu serahkan keputusan ke pejabat. Yang lebih bikin nyesek, namanya dicatut di dalam SK dan kajian yang Ibam sendiri nggak pernah lihat wujudnya sampai kasus ini meledak. Di kajian itu ada kolom tanda tangan banyak orang dan kolom Ibam jelas-jelas kosong, tapi dia tetap dituduh yang nyusun kajiannya. Sekarang, Ibam jadi tahanan kota karena kondisi jantungnya yang rentan. Kami kehilangan segalanya. Ibam kehilangan pekerjaan, startup-nya berhenti dan harus layoff semua karyawan, dan keluarga kami kehilangan sumber nafkah. Tabungan kami sekarang hampir habis. Aku yang hanya ibu rumah tangga sekarang harus berdiri tegak mencari keadilan, termasuk mencari kuasa hukum yang sebisa mungkin pro bono karena kami ngga sanggup bayar pengacara Tipikor yang biayanya selangit. However, I truly believe there will always be a silver lining in everything, and Allah’s plan is always the best. Mungkin ini cara Allah mau menaikkan derajat Ibam di sisi-Nya. Di balik status tersangka ini, aku tahu integritas suamiku tak pernah berubah sejak kami susah payah di Belanda dulu. Aku memohon doa dan dukungan dari teman-teman semua untuk membagikan dan menyuarakan ketidakadilan ini. Semoga Ibam diberikan kebebasan dan keadilan. Semoga kami dan anak-anak bisa kembali hidup normal, dan badai ini segera berlalu. Allahumma aamiin.

Ibrahim Arief

514,705 次观看 • 8 个月前

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.
1:40

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Henri Subiakto

56,182 次观看 • 2 年前

Salomon Sekitar 3 tahun lalu, saat jalan-jalan di Wengen, Swiss, saya perhatikan hampir semua orang, dari pendaki muda sampai nenek-nenek, memakai sepatu yang sama: Salomon. Waktu itu saya hanya kagum dari jauh. Desainnya garang, sol-nya tebal dan bergigi seperti ban off-road, tali cepatnya unik tanpa harus diikat. Di kaki orang-orang Swiss yang santai berjalan di lereng Alpen, sepatu itu terlihat seperti memang dilahirkan untuk pegunungan. Wajar saja, Salomon memang lahir di Alpen. Didirikan tahun 1947 di Annecy, kota kecil di kaki Pegunungan Alpen Prancis, oleh keluarga Salomon yang awalnya membuat mata gergaji dan pinggiran ski di bengkel kecil. Dari ski binding, mereka merambah ke sepatu hiking (1992), trail running, dan akhirnya melahirkan model ikonik seperti XT-6 dan Speedcross yang kini jadi rebutan. Di Swiss, Salomon bukan tren — itu standar. Seperti jam Swiss atau pisau Victorinox, Salomon sudah jadi bagian dari DNA kehidupan outdoor Alpen. Pulang ke Indonesia, tiba-tiba Salomon ada di mana-mana. Di kaki anak-anak muda Jaksel yang nongkrong di coffee shop, di feed Instagram, di TikTok. Concept store resmi sudah dibuka di Grand Indonesia, Jakarta. Model XT-6 yang dulu saya lihat di kaki pendaki Wengen, sekarang dipakai dengan celana cargo dan oversized tee di Blok M. Harganya Rp 3-4 jutaan, dan sering sold out. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, secara global, Salomon meledak berkat tren gorpcore (gaya fashion yang mengadopsi estetika outdoor) yang dimulai sekitar 2023, didorong selebriti seperti Bella Hadid dan Hailey Bieber yang tertangkap kamera memakai Salomon di jalanan kota. Tapi buat saya yang sudah melihatnya langsung di habitat aslinya, di lereng salju Swiss, di kaki orang-orang yang benar-benar butuh grip di bebatuan basah dan jalur es, Salomon bukan sekadar sepatu gaya. Ini adalah sepatu yang didesain untuk menyelamatkan langkah Anda di pegunungan, dan kebetulan juga terlihat keren di kota. Kalau mau beli, saran saya: pakailah untuk mendaki sungguhan setidaknya sekali. Baru Anda akan paham kenapa orang Swiss tidak pernah melepasnya. 🏔️👟🇨🇭
0:46

Salomon Sekitar 3 tahun lalu, saat jalan-jalan di Wengen, Swiss, saya perhatikan hampir semua orang, dari pendaki muda sampai nenek-nenek, memakai sepatu yang sama: Salomon. Waktu itu saya hanya kagum dari jauh. Desainnya garang, sol-nya tebal dan bergigi seperti ban off-road, tali cepatnya unik tanpa harus diikat. Di kaki orang-orang Swiss yang santai berjalan di lereng Alpen, sepatu itu terlihat seperti memang dilahirkan untuk pegunungan. Wajar saja, Salomon memang lahir di Alpen. Didirikan tahun 1947 di Annecy, kota kecil di kaki Pegunungan Alpen Prancis, oleh keluarga Salomon yang awalnya membuat mata gergaji dan pinggiran ski di bengkel kecil. Dari ski binding, mereka merambah ke sepatu hiking (1992), trail running, dan akhirnya melahirkan model ikonik seperti XT-6 dan Speedcross yang kini jadi rebutan. Di Swiss, Salomon bukan tren — itu standar. Seperti jam Swiss atau pisau Victorinox, Salomon sudah jadi bagian dari DNA kehidupan outdoor Alpen. Pulang ke Indonesia, tiba-tiba Salomon ada di mana-mana. Di kaki anak-anak muda Jaksel yang nongkrong di coffee shop, di feed Instagram, di TikTok. Concept store resmi sudah dibuka di Grand Indonesia, Jakarta. Model XT-6 yang dulu saya lihat di kaki pendaki Wengen, sekarang dipakai dengan celana cargo dan oversized tee di Blok M. Harganya Rp 3-4 jutaan, dan sering sold out. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, secara global, Salomon meledak berkat tren gorpcore (gaya fashion yang mengadopsi estetika outdoor) yang dimulai sekitar 2023, didorong selebriti seperti Bella Hadid dan Hailey Bieber yang tertangkap kamera memakai Salomon di jalanan kota. Tapi buat saya yang sudah melihatnya langsung di habitat aslinya, di lereng salju Swiss, di kaki orang-orang yang benar-benar butuh grip di bebatuan basah dan jalur es, Salomon bukan sekadar sepatu gaya. Ini adalah sepatu yang didesain untuk menyelamatkan langkah Anda di pegunungan, dan kebetulan juga terlihat keren di kota. Kalau mau beli, saran saya: pakailah untuk mendaki sungguhan setidaknya sekali. Baru Anda akan paham kenapa orang Swiss tidak pernah melepasnya. 🏔️👟🇨🇭

Ismail Fahmi

33,451 次观看 • 4 个月前

Pernyataan Mahfud MD menelanjangi ugal-ugalan administrasi dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) . Negara ini diatur oleh hukum (rule of law), bukan sekadar spontanitas kekuasaan. ​Beberapa poin krusial yang patut dikritisi: 1. Gubernur Dulu, Lembaga Belakangan. Menunjuk Gubernur URI sebelum bentuk fisik, kurikulum, fakultas, hingga status legal lembaganya jelas adalah bentuk pelangkahan prosedur yang absurd. Sesuai Permendikbud, institusi dan uji kelayakan harus berdiri dulu baru pimpinannya dilantik. 2. Dugaan Tanpa Koordinasi Menkeu & Mendikti. Program berskala nasional yang butuh APBN besar diduga kuat diluncurkan tanpa matangnya konsultasi anggaran dengan Menkeu maupun tata kelola dengan Kemendiktisaintek. 3. Niat Baik" Tanpa Ketaatan Prosedur Adalah Bahaya. Ketulusan seorang presiden tidak bisa menggantikan ketaatan pada undang-undang. Asal jalan tanpa feasibility study hanya akan melahirkan kebijakan mentah yang tumpang tindih dengan institusi lain. 4. Preseden Kebijakan "Grasak-Grusuk". Pola spontanitas tanpa pematangan matang ini berisiko mengulangi narasi kebijakan yang mangkrak atau membingungkan di masyarakat. DPR jangan cuma jadi stempel. Tugas DPR adalah menguji legalitas, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban pendirian URI ini. Jangan biarkan tata kelola negara dijalankan seperti manajemen warung kelontong. Video ; warta kota
3:08

Pernyataan Mahfud MD menelanjangi ugal-ugalan administrasi dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) . Negara ini diatur oleh hukum (rule of law), bukan sekadar spontanitas kekuasaan. ​Beberapa poin krusial yang patut dikritisi: 1. Gubernur Dulu, Lembaga Belakangan. Menunjuk Gubernur URI sebelum bentuk fisik, kurikulum, fakultas, hingga status legal lembaganya jelas adalah bentuk pelangkahan prosedur yang absurd. Sesuai Permendikbud, institusi dan uji kelayakan harus berdiri dulu baru pimpinannya dilantik. 2. Dugaan Tanpa Koordinasi Menkeu & Mendikti. Program berskala nasional yang butuh APBN besar diduga kuat diluncurkan tanpa matangnya konsultasi anggaran dengan Menkeu maupun tata kelola dengan Kemendiktisaintek. 3. Niat Baik" Tanpa Ketaatan Prosedur Adalah Bahaya. Ketulusan seorang presiden tidak bisa menggantikan ketaatan pada undang-undang. Asal jalan tanpa feasibility study hanya akan melahirkan kebijakan mentah yang tumpang tindih dengan institusi lain. 4. Preseden Kebijakan "Grasak-Grusuk". Pola spontanitas tanpa pematangan matang ini berisiko mengulangi narasi kebijakan yang mangkrak atau membingungkan di masyarakat. DPR jangan cuma jadi stempel. Tugas DPR adalah menguji legalitas, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban pendirian URI ini. Jangan biarkan tata kelola negara dijalankan seperti manajemen warung kelontong. Video ; warta kota

kiv z

17,847 次观看 • 27 天前