Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

57,929 views • 9 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

JOKOWI GAGAL PAHAMI POSISI STRATEGIS KOMINFO Pusat Data Nasional dibangun scr terburu2, hampir sama dg proyek besar lain di negeri ini yg jg dibangun scr singkat. Pembangunan fisik yg dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dg pembangunan sistem pusat data digital nasional. Pembangunan hrs cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 ttg Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional. Ada beberapa poin dalam Inpres itu : 1. Percepatan Pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga sgr dpt dioperasikan. 2. Koordinasi & singkronisasi kementerian, lembaga & pemerintah daerah dlm pembangunan & pengelolaan Pusat Data Nasional. 3. Penggunaan Teknologi Modern & terkini dg memastikan keamanan, kehandalan & efisiensi pengelolaan data. 4.Pentingnya keamanan data dlm Pusat Data Nasional, mengingat sensitivitas & pentingnya data itu. 5. Penyediaan Anggaran. 6.Pelaporan & Evaluasi dg laporan scr berkala kpd Presiden & memastikan proyek berjalan sesuai rencana & target. Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi. Pembangunan diteruskan, tp tidak melanjutkan rencana awal melainkan membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi. PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yg hrs sgr beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden. Krn project sdh disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk. Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tdk terjamin, tp dipaksakan beroperasi. Ibarat pusat data itu rumah gudang penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, shg dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya. Kunci dikuasai maling, si pemilik yg berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji. Hanya rumah sdh ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yg akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yg menunjukkan tokoh yg berjasa menyatukan & mengamankan data nasional. Namun apa daya, data telah dicuri, diacak acak & diambil kuncinya. Konon kunci sdh dikembalikan, tp malah jd pertanyaan, apa target peretas sdh tercapai? Apa ada deal di balik itu? Lalu apa yg harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yg dipimpin presiden yg ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yg menangani. Suksesi pemimpin nasional & IKN mungkin bisa dibuat Fastrack, atau percepatan. Efek buruknya baru akan terasa nanti. Untuk Sistem Pusat Data Nasional tak semudah yg dibayangkan. Baru sementara saja sdh amburadul, kalau tetap dipaksakan cepat di tangan yg bkn ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Sdh saatnya segala urusan strategis ditangani oleh yg berkompetensi. Lewat proses yg benar. Agar bangsa ini tdk “gedandapan” hingga justru merugikan masa depan. Jangan karena mengikuti ambisi keinginan pucuk pemerintahan, semuanya lalu dikerjakan asal2an. Podcast dg Rocky Ferung dan teman-teman PKS ini membahas isu strategis itu. Di akhir podcast Rocky minta Menteri Kominfo mundur. Saya bilang bukan menterinya, tapi Presidennya yg harus bertanggung jawab secara moral, bahwa dia selama ini tidak paham.

Henri Subiakto

55,444 views • 2 years ago

Ini videonya gaes
0:26

Sensitive content

Ini videonya gaes

sosmed keras

475,083 views • 3 years ago