Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

SERVER NEGARA KALAH SAMA SERVER WARNET Tata Kelola Pusat Data Nasional Ditertawakan Netijen Biaya pemeliharaan 700 Miliar Tapi Kalah Sama Warnet

ꦩꦸꦂꦠꦝ

59,108 subscribers

156,317 views • 2 years ago •via X (Twitter)

Comedy News & Politics

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Comments

ꦩꦸꦂꦠꦝ2 years ago

Persoalan ini semuanya seharusnya bisa dicegah server kok ya pakai windows; anti virus kok windows defender server kok gak punya backup ini semua ketololan yg harusnya tidak terjadi pak @jokowi

ꦩꦸꦂꦠꦝ2 years ago

jadi: - pemerintah hrs ngaku salah dan minta maaf. gagal melindungi data warganya - ⁠pejabatnya (menkominfo, ka BSSN) mundur - ⁠beneran serius tatakelola transformasi digital ini. bikin peta jalan digital, rekrut orang yg kompeten, kerja yg bener -

ꦩꦸꦂꦠꦝ2 years ago

Kalo gak, ya sudahlah... lupakan semua mimpi2 dan cita2 jadi negara besar.

All is well2 years ago

Sampe sekarang para pejabat dan staf nya yg gaji nya nyanpe 49 jeti blom tunjangan dll. Udh di buka aib nya masih gak tau malu...minimal minta maaf, ngundurin jabatan, ini malah playing victim Di eropa/jepang sana klo ada kasus gini dah malu karir ancur

AKATSUKI2 years ago

Mantan admin grup Facebook terus diangkat jadi menteri sama @jokowi . Hasilnya ya gini, lu ajak ngomongin data server juga menterinya gak mudeng.

Paman Hasim2 years ago

700 m itu bohong digunakan untuk perawatan dan safeti server, tpi buat main judi online dan jalan jalan sama dayang dayangnya serta buat hura hura kluarga para koruptor....jdi bukan buat bikin server yg aman...

udah vaksin 2 kali2 years ago

Kapan ya punya menteri kominfo sekelas orang ini

Bisha2 years ago

@jokowi

simpansaja2 years ago

Jgn kaget, gw dpt hibah aja di nota tertulis 100 juta lebih rincian 15 unit, 1 router, 1 hdmi, 1 proyektor Smpe skrg gak kepake. Ibarat di kasih cash, jujur gw bakal beli jauh lebih dari itu. Beberapa kali server gw dipinjem buat UNBK anbk sekolah lain

FWay2 years ago

Padahal di Indonesia ada DCI tier IV datacenter…

Related Videos

HAHAHAHA... Negara kalah sama Ormas. 😭 GRIB dilawan, bekingan pusat ni bos.

HAHAHAHA... Negara kalah sama Ormas. 😭 GRIB dilawan, bekingan pusat ni bos.

Nakula

386,513 views • 1 year ago

Viralkan...!!! Betapa hancurnya dan bobroknya penegakan hukum KPK, pakai uang negara triliunan rupiah tapi takut sama tekanan kubu Anies dlm kasus formula E. Hukum kalah sama preman, negara dibuat ga berkutik, memalukan!!! Joko Widodo Mahfud MD firlibahuriofficial ST Burhanuddin

Viralkan...!!! Betapa hancurnya dan bobroknya penegakan hukum KPK, pakai uang negara triliunan rupiah tapi takut sama tekanan kubu Anies dlm kasus formula E. Hukum kalah sama preman, negara dibuat ga berkutik, memalukan!!! Joko Widodo Mahfud MD firlibahuriofficial ST Burhanuddin

Chusnul ch💞timah

102,074 views • 3 years ago

*KATANYA ERA DIGITAL TAPI KENAPA INDONESIA KALAH SAMA MALAYSIA* ```Kapan Negara kita Republik Indonesia ini TIDAK menyusahkan Rakyat nya dalam hal apapun terutama dalam hal membayar Pajak Kendaraan bermotor.```

KATANYA ERA DIGITAL TAPI KENAPA INDONESIA KALAH SAMA MALAYSIA ```Kapan Negara kita Republik Indonesia ini TIDAK menyusahkan Rakyat nya dalam hal apapun terutama dalam hal membayar Pajak Kendaraan bermotor.```

Barisan Pemuda RI

57,180 views • 1 year ago

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik alami gangguan imbas serangan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ia menegur Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian, yang mengakui bahwa ketiadaan backup data jadi salah satu masalah tata kelola PDNS. “Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). | Narasi Daily

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik alami gangguan imbas serangan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ia menegur Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian, yang mengakui bahwa ketiadaan backup data jadi salah satu masalah tata kelola PDNS. “Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). | Narasi Daily

Narasi Newsroom

288,112 views • 2 years ago

Pendidikan memang investasi. Tapi kalau kekuasaan justru lebih mengutamakan koneksi dibanding kompetensi? Pada akhirnya ya rakyat akan mengatakan… Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kalau sama anak pejabat? Buat apa jadi guru kalau kalah sama supir dapur MBG? Kita memang sedang menuju negara yang gagal. Kalau nepotisme terus dibiarkan subur, kalau anggaran pendidikan terus dipotong, kalau guru terus tidak diprioritaskan

Pendidikan memang investasi. Tapi kalau kekuasaan justru lebih mengutamakan koneksi dibanding kompetensi? Pada akhirnya ya rakyat akan mengatakan… Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kalau sama anak pejabat? Buat apa jadi guru kalau kalah sama supir dapur MBG? Kita memang sedang menuju negara yang gagal. Kalau nepotisme terus dibiarkan subur, kalau anggaran pendidikan terus dipotong, kalau guru terus tidak diprioritaskan

Virdian Aurellio

19,541 views • 6 months ago

. . "Kalau Anda Laki-Laki .. YANG JANTAN akui kalau Anda salah dan SIAP BERTANGGUNG JAWAB !!!" Keren ini Komisi 1 DPR RI mengkonfront Menkominfo Budi Arie untuk pertanggungjawaban Kominfo atas KEBODOHAN dan KELALAIAN mereka sehingga Server Pusat Data Nasional bisa KEBOBOLAN Tapi emang yang paling bener sih Bro Joko Widodo HARUS BERSIKAP dan BERTANGGUNG JAWAB entah itu MENCOPOT Menkominfo Budi Arie atau memberikan SANKSI dan SOLUSI KONKRET atas Kebobolan Data Server PDN tersebut . .

. . "Kalau Anda Laki-Laki .. YANG JANTAN akui kalau Anda salah dan SIAP BERTANGGUNG JAWAB !!!" Keren ini Komisi 1 DPR RI mengkonfront Menkominfo Budi Arie untuk pertanggungjawaban Kominfo atas KEBODOHAN dan KELALAIAN mereka sehingga Server Pusat Data Nasional bisa KEBOBOLAN Tapi emang yang paling bener sih Bro Joko Widodo HARUS BERSIKAP dan BERTANGGUNG JAWAB entah itu MENCOPOT Menkominfo Budi Arie atau memberikan SANKSI dan SOLUSI KONKRET atas Kebobolan Data Server PDN tersebut . .

Panggil aja || Mas Steff

74,146 views • 2 years ago

Ini dia wajah-wajah 7 tersangka pengoplos Pertamax. Mereka diciduk Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan, dugaan korupsi ini merugikan negara Rp193,7 triliun. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi, dengan dampak besar bagi negara.

Ini dia wajah-wajah 7 tersangka pengoplos Pertamax. Mereka diciduk Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan, dugaan korupsi ini merugikan negara Rp193,7 triliun. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi, dengan dampak besar bagi negara.

Akuratco

108,487 views • 1 year ago

Hats off buat Tiyo! Gue banyak kekecewaan sejujurnya buat gerakan mahasiswa, karena gerakan senyap ketika ribuan meninggal di bencana Sumatera. Ribuan keracunan MBG. Ribuan orang muda ditangkap. 12 meninggal di aksi Agustus. Proyek dibagi-bagi menggunakan pajak negara Tapi apa yang dilakukan teman2 UGM jadi satu langkah baik. Lanjutkan! Jangan sampe hegemoni gerakan kalah sama drama drama influencer

Hats off buat Tiyo! Gue banyak kekecewaan sejujurnya buat gerakan mahasiswa, karena gerakan senyap ketika ribuan meninggal di bencana Sumatera. Ribuan keracunan MBG. Ribuan orang muda ditangkap. 12 meninggal di aksi Agustus. Proyek dibagi-bagi menggunakan pajak negara Tapi apa yang dilakukan teman2 UGM jadi satu langkah baik. Lanjutkan! Jangan sampe hegemoni gerakan kalah sama drama drama influencer

Virdian Aurellio

36,770 views • 5 months ago

JOKOWI GAGAL PAHAMI POSISI STRATEGIS KOMINFO Pusat Data Nasional dibangun scr terburu2, hampir sama dg proyek besar lain di negeri ini yg jg dibangun scr singkat. Pembangunan fisik yg dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dg pembangunan sistem pusat data digital nasional. Pembangunan hrs cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 ttg Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional. Ada beberapa poin dalam Inpres itu : 1. Percepatan Pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga sgr dpt dioperasikan. 2. Koordinasi & singkronisasi kementerian, lembaga & pemerintah daerah dlm pembangunan & pengelolaan Pusat Data Nasional. 3. Penggunaan Teknologi Modern & terkini dg memastikan keamanan, kehandalan & efisiensi pengelolaan data. 4.Pentingnya keamanan data dlm Pusat Data Nasional, mengingat sensitivitas & pentingnya data itu. 5. Penyediaan Anggaran. 6.Pelaporan & Evaluasi dg laporan scr berkala kpd Presiden & memastikan proyek berjalan sesuai rencana & target. Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi. Pembangunan diteruskan, tp tidak melanjutkan rencana awal melainkan membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi. PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yg hrs sgr beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden. Krn project sdh disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk. Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tdk terjamin, tp dipaksakan beroperasi. Ibarat pusat data itu rumah gudang penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, shg dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya. Kunci dikuasai maling, si pemilik yg berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji. Hanya rumah sdh ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yg akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yg menunjukkan tokoh yg berjasa menyatukan & mengamankan data nasional. Namun apa daya, data telah dicuri, diacak acak & diambil kuncinya. Konon kunci sdh dikembalikan, tp malah jd pertanyaan, apa target peretas sdh tercapai? Apa ada deal di balik itu? Lalu apa yg harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yg dipimpin presiden yg ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yg menangani. Suksesi pemimpin nasional & IKN mungkin bisa dibuat Fastrack, atau percepatan. Efek buruknya baru akan terasa nanti. Untuk Sistem Pusat Data Nasional tak semudah yg dibayangkan. Baru sementara saja sdh amburadul, kalau tetap dipaksakan cepat di tangan yg bkn ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Sdh saatnya segala urusan strategis ditangani oleh yg berkompetensi. Lewat proses yg benar. Agar bangsa ini tdk “gedandapan” hingga justru merugikan masa depan. Jangan karena mengikuti ambisi keinginan pucuk pemerintahan, semuanya lalu dikerjakan asal2an. Podcast dg Rocky Ferung dan teman-teman PKS ini membahas isu strategis itu. Di akhir podcast Rocky minta Menteri Kominfo mundur. Saya bilang bukan menterinya, tapi Presidennya yg harus bertanggung jawab secara moral, bahwa dia selama ini tidak paham.

JOKOWI GAGAL PAHAMI POSISI STRATEGIS KOMINFO Pusat Data Nasional dibangun scr terburu2, hampir sama dg proyek besar lain di negeri ini yg jg dibangun scr singkat. Pembangunan fisik yg dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dg pembangunan sistem pusat data digital nasional. Pembangunan hrs cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 ttg Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional. Ada beberapa poin dalam Inpres itu : 1. Percepatan Pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga sgr dpt dioperasikan. 2. Koordinasi & singkronisasi kementerian, lembaga & pemerintah daerah dlm pembangunan & pengelolaan Pusat Data Nasional. 3. Penggunaan Teknologi Modern & terkini dg memastikan keamanan, kehandalan & efisiensi pengelolaan data. 4.Pentingnya keamanan data dlm Pusat Data Nasional, mengingat sensitivitas & pentingnya data itu. 5. Penyediaan Anggaran. 6.Pelaporan & Evaluasi dg laporan scr berkala kpd Presiden & memastikan proyek berjalan sesuai rencana & target. Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi. Pembangunan diteruskan, tp tidak melanjutkan rencana awal melainkan membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi. PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yg hrs sgr beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden. Krn project sdh disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk. Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tdk terjamin, tp dipaksakan beroperasi. Ibarat pusat data itu rumah gudang penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, shg dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya. Kunci dikuasai maling, si pemilik yg berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji. Hanya rumah sdh ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yg akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yg menunjukkan tokoh yg berjasa menyatukan & mengamankan data nasional. Namun apa daya, data telah dicuri, diacak acak & diambil kuncinya. Konon kunci sdh dikembalikan, tp malah jd pertanyaan, apa target peretas sdh tercapai? Apa ada deal di balik itu? Lalu apa yg harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yg dipimpin presiden yg ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yg menangani. Suksesi pemimpin nasional & IKN mungkin bisa dibuat Fastrack, atau percepatan. Efek buruknya baru akan terasa nanti. Untuk Sistem Pusat Data Nasional tak semudah yg dibayangkan. Baru sementara saja sdh amburadul, kalau tetap dipaksakan cepat di tangan yg bkn ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Sdh saatnya segala urusan strategis ditangani oleh yg berkompetensi. Lewat proses yg benar. Agar bangsa ini tdk “gedandapan” hingga justru merugikan masa depan. Jangan karena mengikuti ambisi keinginan pucuk pemerintahan, semuanya lalu dikerjakan asal2an. Podcast dg Rocky Ferung dan teman-teman PKS ini membahas isu strategis itu. Di akhir podcast Rocky minta Menteri Kominfo mundur. Saya bilang bukan menterinya, tapi Presidennya yg harus bertanggung jawab secara moral, bahwa dia selama ini tidak paham.

Henri Subiakto

55,444 views • 2 years ago

Gara-gara kalian sibuk goreng isu politik receh, Sangihe yang lagi kena bencana malah DILUPAKAN! 🚨🔥 Ke mana media nasional? Ke mana perhatian Jakarta? Kok sepi kali?! Kalau isu Jakarta atau drama selebritis, algoritmanya X kenceng kali naik ke Trending Topic. Tapi begitu bencana menimpa saudara kita di Sangihe, algoritmanya mendadak BUTA dan TULI. Buka mata kalian: 🔍 Sangihe itu bagian dari INDONESIA, bukan negara tetangga! 🔍 Bencana di daerah jauh dari pusat kekuasaan selalu minim sorotan media nasional, kalah sama berita sampah yang dijual demi jualan CLICKBAIT. 🔍 Pemerintah pusat baru gerak kalau isu daerah sudah VIRAL dan BIKIN MALU di medsos. Harus nunggu viral dulu baru ada bantuan?! Kalau Sangihe cuma diingat saat sedot sumber dayanya tapi dilupakan saat tertimpa musibah, jujur ini SANGAT MEMUAKKAN WAK! Ayo paksa algoritma X! Bantai pakai ENGAGEMENT, 🔁, dan suarakan! Jangan biarkan saudara kita di Sangihe berjuang sendirian di kegelapan! 🤬🚨 #PrayForSangihe

Gara-gara kalian sibuk goreng isu politik receh, Sangihe yang lagi kena bencana malah DILUPAKAN! 🚨🔥 Ke mana media nasional? Ke mana perhatian Jakarta? Kok sepi kali?! Kalau isu Jakarta atau drama selebritis, algoritmanya X kenceng kali naik ke Trending Topic. Tapi begitu bencana menimpa saudara kita di Sangihe, algoritmanya mendadak BUTA dan TULI. Buka mata kalian: 🔍 Sangihe itu bagian dari INDONESIA, bukan negara tetangga! 🔍 Bencana di daerah jauh dari pusat kekuasaan selalu minim sorotan media nasional, kalah sama berita sampah yang dijual demi jualan CLICKBAIT. 🔍 Pemerintah pusat baru gerak kalau isu daerah sudah VIRAL dan BIKIN MALU di medsos. Harus nunggu viral dulu baru ada bantuan?! Kalau Sangihe cuma diingat saat sedot sumber dayanya tapi dilupakan saat tertimpa musibah, jujur ini SANGAT MEMUAKKAN WAK! Ayo paksa algoritma X! Bantai pakai ENGAGEMENT, 🔁, dan suarakan! Jangan biarkan saudara kita di Sangihe berjuang sendirian di kegelapan! 🤬🚨 #PrayForSangihe

Sumatera Adil & Federal

38,373 views • 6 days ago

Pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di hadapan Komisi II DPR RI mengenai ketidakmampuan daerahnya membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026 menjadi alarm keras bagi tata kelola keuangan daerah. Ketimpangan pun terlihat antara beban belanja pegawai yang mencapai Rp1,1 triliun dan kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya Rp960 miliar. Ketika pusat mendesak daerah berinovasi, namun di saat yang sama menahan instrumen pendapatan daerah—seperti macetnya 60 persen Dana Bagi Hasil (DBH)—maka nasib kesejahteraan ribuan aparatur sipil di daerah kini dipertaruhkan. | Narasi Daily

Pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di hadapan Komisi II DPR RI mengenai ketidakmampuan daerahnya membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026 menjadi alarm keras bagi tata kelola keuangan daerah. Ketimpangan pun terlihat antara beban belanja pegawai yang mencapai Rp1,1 triliun dan kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya Rp960 miliar. Ketika pusat mendesak daerah berinovasi, namun di saat yang sama menahan instrumen pendapatan daerah—seperti macetnya 60 persen Dana Bagi Hasil (DBH)—maka nasib kesejahteraan ribuan aparatur sipil di daerah kini dipertaruhkan. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

20,014 views • 1 month ago

Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa negara tidak akan membayar tebusan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terinfeksi ransomware. “Enggak, enggak akan (bayar)!,” ujar Budi Arie usai mengikuti rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024). Ransomware adalah virus atau malware (perangkat jahat) yang dirancang untuk merusak akses data komputer dengan cara dienkripsi atau dikunci. Perancang virus akan meminta sejumlah tebusan untuk memberikan kunci guna mengembalikan data yang terenkripsi. Arie menjelaskan pihaknya tengah memulihkan PDNS secara bertahap. Yang terpenting menurut Arie adalah layanan publik sudah kembali normal. Sebelumnya, PDNS 2 yang berada di Surabaya lumpuh sejak Kamis (20/6/2024). Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024) memastikan penyebab kelumpuhan server ini karena infeksi ransomware. Total ada sekitar 210 instansi pusat maupun daerah yang terdampak serangan ini. Beberapa instansi telah berhasil melakukan migrasi data dan memulihkan layanannya. | Narasi Daily

Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa negara tidak akan membayar tebusan untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terinfeksi ransomware. “Enggak, enggak akan (bayar)!,” ujar Budi Arie usai mengikuti rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024). Ransomware adalah virus atau malware (perangkat jahat) yang dirancang untuk merusak akses data komputer dengan cara dienkripsi atau dikunci. Perancang virus akan meminta sejumlah tebusan untuk memberikan kunci guna mengembalikan data yang terenkripsi. Arie menjelaskan pihaknya tengah memulihkan PDNS secara bertahap. Yang terpenting menurut Arie adalah layanan publik sudah kembali normal. Sebelumnya, PDNS 2 yang berada di Surabaya lumpuh sejak Kamis (20/6/2024). Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024) memastikan penyebab kelumpuhan server ini karena infeksi ransomware. Total ada sekitar 210 instansi pusat maupun daerah yang terdampak serangan ini. Beberapa instansi telah berhasil melakukan migrasi data dan memulihkan layanannya. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

850,000 views • 2 years ago

DIKALA DADAN DI TANGKAP, PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL, HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!! INI AGENDA APA LAGI? DULANG SUARA DI 2029? BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb : 1. SEWA GEDUNG SICC Website resmi SICC di tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung. SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar: Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh) 2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek. Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang. Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar 3. AKOMODASI / HOTEL Berdasarkan data harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam. Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar 4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE) Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit. 350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar 5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK) Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000. 14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar 6. SERAGAM / BAJU PUTIH Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong. 14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar 7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING) Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah: Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar 8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara: Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta 9. KEAMANAN DAN PROTOKOL Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri: Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta 10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%) Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll: Estimasi: Rp4-5 miliar TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar Tiket pesawat PP: Rp28 miliar Hotel: Rp6 miliar Transportasi lokal: Rp1,4 miliar Konsumsi: Rp1,75 miliar Seragam: Rp1,05 miliar Produksi acara: Rp2,5 miliar Dokumentasi + MC: Rp800 juta Keamanan: Rp500 juta Buffer admin 10%: Rp5 miliar TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar SUMBER DANA: UANG SIAPA INI? BGN adalah lembaga negara. Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia. Ini soal prinsip: setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung. Publik berhak tahu: apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar? Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik? Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

DIKALA DADAN DI TANGKAP, PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL, HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!! INI AGENDA APA LAGI? DULANG SUARA DI 2029? BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb : 1. SEWA GEDUNG SICC Website resmi SICC di tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung. SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar: Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh) 2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek. Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang. Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar 3. AKOMODASI / HOTEL Berdasarkan data harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam. Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar 4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE) Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit. 350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar 5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK) Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000. 14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar 6. SERAGAM / BAJU PUTIH Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong. 14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar 7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING) Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah: Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar 8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara: Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta 9. KEAMANAN DAN PROTOKOL Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri: Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta 10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%) Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll: Estimasi: Rp4-5 miliar TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar Tiket pesawat PP: Rp28 miliar Hotel: Rp6 miliar Transportasi lokal: Rp1,4 miliar Konsumsi: Rp1,75 miliar Seragam: Rp1,05 miliar Produksi acara: Rp2,5 miliar Dokumentasi + MC: Rp800 juta Keamanan: Rp500 juta Buffer admin 10%: Rp5 miliar TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar SUMBER DANA: UANG SIAPA INI? BGN adalah lembaga negara. Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia. Ini soal prinsip: setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung. Publik berhak tahu: apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar? Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik? Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

Hidup sebagai +62

1,357,162 views • 1 month ago

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

NitNot ❘

152,084 views • 2 years ago

JUDUL BESAR 900 Miliar Dollar Hilang Ini fakta atau angka propaganda? Gak main-main loh, 16 ribu T, sebodoh itu kah para ekonom dan pemimpin bangsa Indonesia dari dulu? Angka kebocoran ekspor ratusan miliar dolar emang bikin merinding. Sprt halnya Jokowi bilang 11 ribu triliun, ato Prabowo bilang kebocoran negara 2000 T dari 2014 tanpa bisa dibuktikan, ya hanya ilusi. Ini jg sama jgn tepuk tangan dulu. Perlu tanya, dihitung pakai rumus dan metodologinya apa? Horizon waktunya dari kapan? Ato ini Jokowi Jilid II? Under‑invoicing tidak sama dgn Under counting tidak sama juga juga dengan Transfer Pricing Di pidato dan penjelasan publik di video ini, 3 istilah teknis ini digiling, dicampur jadi satu paket yaitu MALING. Pdhl, cara deteksi, cara penindakan, dan solusi kebijakannya beda. Kalo istilahnya saja kabur, kebijakannya gampang nyasar. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI) dijual sebagai obat tuntas mis invoicing. Faktanya, tanpa: - data hulu–hilir yang terintegrasi, - DJP dan Bea Cukai yang kuat, - dan pengawasan independen, badan baru bisa berubah jadi ‘single gate, satu pintu’ yg rawan DISUSUPI KEPENTINGAN. Indonesia boleh punya formula harga nasional. Bangga donk. Tapi ingat, komoditas itu tetap main di pasar global. Kalo harga nasional terlalu jauh dari harga dunia, yg terjadi bisa: – ekspor lari lewat jalan tikus, – investasi ogah masuk, – ato beban dikasih ke BUMN dan rakyat Jangan menerima aja omongan Presiden Prabowo Subianto mentah-mentah tanpa dikritisi. DPR RI harus bertanya penjelasan detail kpd pemerintah tentang isu baru ini. Supaya aturan pun jelas untuk antisipasi ke depan! Iya gak Bang Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad? :)

JUDUL BESAR 900 Miliar Dollar Hilang Ini fakta atau angka propaganda? Gak main-main loh, 16 ribu T, sebodoh itu kah para ekonom dan pemimpin bangsa Indonesia dari dulu? Angka kebocoran ekspor ratusan miliar dolar emang bikin merinding. Sprt halnya Jokowi bilang 11 ribu triliun, ato Prabowo bilang kebocoran negara 2000 T dari 2014 tanpa bisa dibuktikan, ya hanya ilusi. Ini jg sama jgn tepuk tangan dulu. Perlu tanya, dihitung pakai rumus dan metodologinya apa? Horizon waktunya dari kapan? Ato ini Jokowi Jilid II? Under‑invoicing tidak sama dgn Under counting tidak sama juga juga dengan Transfer Pricing Di pidato dan penjelasan publik di video ini, 3 istilah teknis ini digiling, dicampur jadi satu paket yaitu MALING. Pdhl, cara deteksi, cara penindakan, dan solusi kebijakannya beda. Kalo istilahnya saja kabur, kebijakannya gampang nyasar. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI) dijual sebagai obat tuntas mis invoicing. Faktanya, tanpa: - data hulu–hilir yang terintegrasi, - DJP dan Bea Cukai yang kuat, - dan pengawasan independen, badan baru bisa berubah jadi ‘single gate, satu pintu’ yg rawan DISUSUPI KEPENTINGAN. Indonesia boleh punya formula harga nasional. Bangga donk. Tapi ingat, komoditas itu tetap main di pasar global. Kalo harga nasional terlalu jauh dari harga dunia, yg terjadi bisa: – ekspor lari lewat jalan tikus, – investasi ogah masuk, – ato beban dikasih ke BUMN dan rakyat Jangan menerima aja omongan Presiden Prabowo Subianto mentah-mentah tanpa dikritisi. DPR RI harus bertanya penjelasan detail kpd pemerintah tentang isu baru ini. Supaya aturan pun jelas untuk antisipasi ke depan! Iya gak Bang Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad? :)

King Purwa

12,237 views • 2 months ago

Untuk kali ini gw gak simpatik sama densu, kali ini dia terlalu tendensius dan agak berlebihan percaya dirinya justru dia menunjukkan kekurangannya dan mengajarkan semua utk sadar diri klo bukan bidangnya itu jgn sotoy Agak jijay dikit dgn gestur kesotoyan dia komen soal pertumbuhan ekonomi yg naik 5 persen dlm mindset minimalis otaknya dia bilang gak berpengaruh, Masih dalam hal yg sama otak minimalis dia mindsetnya setiap pendapatan harusnya bisa digunakan utk "membayar" atau mengurangi utang😏 (dikira keuangan negara spt transaksi ojol setiap ada pemasukan dipotong biaya komisi dan bop) Lebih parah lagi liat sikap songong si densi gak paham soal ratio utang ke pdb (gedek banget liat mukanya sotoy nya jd mikir org2 gak paham tapi sotoy apa rerata komuknya seperti ini ya😄) Sudut pandang aja udh beda jauh Si densi cuma liat "penurunan utang" itu artinya jumlah utang berkurang Sedangkan menkeu Purbaya dan ahli ekonomi fokus pada ratio penurunan utang, dimana utang bisa naik atau turun tetap dibandingkan dgn ukuran ekonomi atau pdb porsinya mengecil Analogi sederhana dr ucapan menkeu, soal pernah turun ratio utang thd pdb meskipun belum pernah menurunkan utang Mindset si densi ini ambil contoh Utang 100 juta, penghasilan 10 juta per bulan Jika ucapan menkeu purbaya dianalogikan Utang awal 100 jadi bertambah menjadi 110 juta tapi penghasilan naik menjadi 20jt /bln Utang memang naik tapi kemampuan membayar utang tambah bersamaan dgn naiknya pendapatan. Nah itu yg jadi fokus pemerintah Prabowo Subianto menurunkan ratio utang thd pdb Pembodohan soal utang negara ini begitu mengakar, sedangkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah mengelola fiskal dan moneter secara hati2 sering kali kalah dgn narasi akrobat manusia2 gak paham tapi sotoy

Untuk kali ini gw gak simpatik sama densu, kali ini dia terlalu tendensius dan agak berlebihan percaya dirinya justru dia menunjukkan kekurangannya dan mengajarkan semua utk sadar diri klo bukan bidangnya itu jgn sotoy Agak jijay dikit dgn gestur kesotoyan dia komen soal pertumbuhan ekonomi yg naik 5 persen dlm mindset minimalis otaknya dia bilang gak berpengaruh, Masih dalam hal yg sama otak minimalis dia mindsetnya setiap pendapatan harusnya bisa digunakan utk "membayar" atau mengurangi utang😏 (dikira keuangan negara spt transaksi ojol setiap ada pemasukan dipotong biaya komisi dan bop) Lebih parah lagi liat sikap songong si densi gak paham soal ratio utang ke pdb (gedek banget liat mukanya sotoy nya jd mikir org2 gak paham tapi sotoy apa rerata komuknya seperti ini ya😄) Sudut pandang aja udh beda jauh Si densi cuma liat "penurunan utang" itu artinya jumlah utang berkurang Sedangkan menkeu Purbaya dan ahli ekonomi fokus pada ratio penurunan utang, dimana utang bisa naik atau turun tetap dibandingkan dgn ukuran ekonomi atau pdb porsinya mengecil Analogi sederhana dr ucapan menkeu, soal pernah turun ratio utang thd pdb meskipun belum pernah menurunkan utang Mindset si densi ini ambil contoh Utang 100 juta, penghasilan 10 juta per bulan Jika ucapan menkeu purbaya dianalogikan Utang awal 100 jadi bertambah menjadi 110 juta tapi penghasilan naik menjadi 20jt /bln Utang memang naik tapi kemampuan membayar utang tambah bersamaan dgn naiknya pendapatan. Nah itu yg jadi fokus pemerintah Prabowo Subianto menurunkan ratio utang thd pdb Pembodohan soal utang negara ini begitu mengakar, sedangkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah mengelola fiskal dan moneter secara hati2 sering kali kalah dgn narasi akrobat manusia2 gak paham tapi sotoy

Laksmi

69,553 views • 24 days ago

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,119 views • 1 year ago

mau berkeluh kesah panjang~ sebenernya dari drama wind up tayang beneran menguras energi gue banget as nominist. haters terkhusus akgae ikut campur terus, diremehin cuma perkara short video (dikatain drama t1ktok), dicemooh karena tayang di aplikasi baru, dikatain target pasarnya cuma fans doang, itu pun buat yang mau bayar aja karena mahal, dikatain cuma ngasih makan shipper, terus jeno jaemin dikatain sapi perah agensi padahal dia fans dari salah satu idol itu. nominist yang berlangganan di aplikasi itu dikatain pembela kapitalis agensi. sejujurnya gue bingung sebenarnya mau mereka apa? satu satunya platform ya cuma itu? mau berhayal bakar gedung agensi pun ga bakal bikin dramanya pindah di aplikasi lain. makanya mau ga mau kita jor jor an support mereka diaplikasi baru itu sampe aplikasinya error saking banyaknya yang masuk dan bisa dapat jutaan views dalam beberapa hari, padahal itu aplikasi baru, karena kita mencoba yakin mungkin dengan ini jadi potensi besar buat nomin. DAN BENAR, DRAMA MEREKA TAYANG DILAYAR BIOSKOP DI BEBERAPA NEGARA (bangga banget sama mereka🥹) dan ga akan gue maafin kalian yang ngaku ngaku fans tapi ngeremehin drama ini di awal, skrg ikut ikutan ngerasa kalo itu juga hasil kerja keras kalian, ew. dan dari wind up ini juga yang bawa jeno jaemin jadi nominasi di acara bergengsi, disandingkan sama aktor aktor hebat yang pengalaman acting mereka udah puluhan tahun (BANGGA BANGGA BANGET) boong banget kalo ga ngebatin pengen ada salah satu dari mereka yang menang, karena gue pengen banget ada yang bisa dapet trophy itu. makanya nominist coba buat vote mereka dua duanya, ya karena kita ngebiasin 2 anak hebat itu (oh how i proud of them) biar ga ada timpang tindih antara jeno sama jaemin. tapi hal ini pun dicari celahnya sama akgae (dan mungkin aja ada dari mereka yang pernah ngeremehin drama wind up ini di awal). cuma perkara kita vote dua duanya, dan ga berhasil ngasih salah satu dari mereka diposisi pertama, seolah olah kekalahan ini salah kita (belum kalah sih masih ada harapan buat menang). bikin narasi ke kita kalo kita pengen mereka berdua kalah cuma karena mencoba buat fair antara jeno dan jaemin. gue jadi mempertanyakan apakah beban vote ini cuma buat kita? ga sedikit dari nominist yang takut sama hasil akhirnya, karena ya ke trigger disalah salahin terus. sekarang apapun hasilnya, menang atau pun kalah, kita udah keren banget bisa bawa drama ini makin dikenal sama banyak orang karena udah naik layar lebar di beberapa negara. kita udah keren karena bisa bawa mereka ke nominasi bergengsi, SDA Seoul International Drama Awars (keren banget ya jeno jaemin kita) gue ga akan mengkredit kan kalo ini cuma usaha nominist doang, pasti ada fans unit, shipper, solo stan atau orang lain yang sekedar suka jeno jaemin, makasih buat kalian yang ga pernah underestimate drama ini dan tetap memilih buat dukung mereka🥹🩵🩷

mau berkeluh kesah panjang~ sebenernya dari drama wind up tayang beneran menguras energi gue banget as nominist. haters terkhusus akgae ikut campur terus, diremehin cuma perkara short video (dikatain drama t1ktok), dicemooh karena tayang di aplikasi baru, dikatain target pasarnya cuma fans doang, itu pun buat yang mau bayar aja karena mahal, dikatain cuma ngasih makan shipper, terus jeno jaemin dikatain sapi perah agensi padahal dia fans dari salah satu idol itu. nominist yang berlangganan di aplikasi itu dikatain pembela kapitalis agensi. sejujurnya gue bingung sebenarnya mau mereka apa? satu satunya platform ya cuma itu? mau berhayal bakar gedung agensi pun ga bakal bikin dramanya pindah di aplikasi lain. makanya mau ga mau kita jor jor an support mereka diaplikasi baru itu sampe aplikasinya error saking banyaknya yang masuk dan bisa dapat jutaan views dalam beberapa hari, padahal itu aplikasi baru, karena kita mencoba yakin mungkin dengan ini jadi potensi besar buat nomin. DAN BENAR, DRAMA MEREKA TAYANG DILAYAR BIOSKOP DI BEBERAPA NEGARA (bangga banget sama mereka🥹) dan ga akan gue maafin kalian yang ngaku ngaku fans tapi ngeremehin drama ini di awal, skrg ikut ikutan ngerasa kalo itu juga hasil kerja keras kalian, ew. dan dari wind up ini juga yang bawa jeno jaemin jadi nominasi di acara bergengsi, disandingkan sama aktor aktor hebat yang pengalaman acting mereka udah puluhan tahun (BANGGA BANGGA BANGET) boong banget kalo ga ngebatin pengen ada salah satu dari mereka yang menang, karena gue pengen banget ada yang bisa dapet trophy itu. makanya nominist coba buat vote mereka dua duanya, ya karena kita ngebiasin 2 anak hebat itu (oh how i proud of them) biar ga ada timpang tindih antara jeno sama jaemin. tapi hal ini pun dicari celahnya sama akgae (dan mungkin aja ada dari mereka yang pernah ngeremehin drama wind up ini di awal). cuma perkara kita vote dua duanya, dan ga berhasil ngasih salah satu dari mereka diposisi pertama, seolah olah kekalahan ini salah kita (belum kalah sih masih ada harapan buat menang). bikin narasi ke kita kalo kita pengen mereka berdua kalah cuma karena mencoba buat fair antara jeno dan jaemin. gue jadi mempertanyakan apakah beban vote ini cuma buat kita? ga sedikit dari nominist yang takut sama hasil akhirnya, karena ya ke trigger disalah salahin terus. sekarang apapun hasilnya, menang atau pun kalah, kita udah keren banget bisa bawa drama ini makin dikenal sama banyak orang karena udah naik layar lebar di beberapa negara. kita udah keren karena bisa bawa mereka ke nominasi bergengsi, SDA Seoul International Drama Awars (keren banget ya jeno jaemin kita) gue ga akan mengkredit kan kalo ini cuma usaha nominist doang, pasti ada fans unit, shipper, solo stan atau orang lain yang sekedar suka jeno jaemin, makasih buat kalian yang ga pernah underestimate drama ini dan tetap memilih buat dukung mereka🥹🩵🩷

ca★★

20,782 views • 15 days ago

Biaya upgrade suite dan layanan tambahan selama tim berada di Four Seasons Hotel George V Paris disebut TIDAK dibebankan pada SPPD resmi. Sebagai gantinya, biaya tersebut “dikompensasikan” melalui TAGIHAN operasional proyek Fase 1. Pola ini memunculkan pertanyaan.. Apakah pengeluaran non-operasional proyek sedang disamarkan dalam anggaran negara ? Polanya kini terlihat solid dan mengerikan. Paris menjadi tempat lobi tingkat tinggi yang jauh dari jangkauan auditor domestik. Skemanya sederhana tapi mematikan ! Sumber dana pembiayaan perjalanan tsb dari markup proyek IT dan logistik di BGN (termasuk anomali anggaran motor, tablet, semir sepatu). Jadi, Vendor (GTI) "menalangi" biaya kemewahan tim pendukung di LN sebagai timbal balik atas pengamanan kontrak melalui Perpres 46/2025. ini adalah tim yang sama sewaktu mengelola retret di Magelang dan kini mengelola "kenyamanan" di Paris. Ini bukan lagi sekadar persoalan diplomatik di hadapan Emmanuel Macron pasca pertemuan dengan Vladimir Putin tp ini adalah indikasi Gratifikasi Internasional. Uang yang seharusnya menjadi protein bagi anak-anak bangsa diduga telah dikonversi menjadi layanan concierge bintang 5 dan kemewahan kamar Presidential Suite. Netralitas kebijakan nasional tampaknya telah "terjual" di jantung Prancis sebelum kontrak proyek benar-benar ditandatangani di Jakarta.. Rakyat jelantah cukup liat video Hotel George V aja ya, jangan emosi.. 😎

Biaya upgrade suite dan layanan tambahan selama tim berada di Four Seasons Hotel George V Paris disebut TIDAK dibebankan pada SPPD resmi. Sebagai gantinya, biaya tersebut “dikompensasikan” melalui TAGIHAN operasional proyek Fase 1. Pola ini memunculkan pertanyaan.. Apakah pengeluaran non-operasional proyek sedang disamarkan dalam anggaran negara ? Polanya kini terlihat solid dan mengerikan. Paris menjadi tempat lobi tingkat tinggi yang jauh dari jangkauan auditor domestik. Skemanya sederhana tapi mematikan ! Sumber dana pembiayaan perjalanan tsb dari markup proyek IT dan logistik di BGN (termasuk anomali anggaran motor, tablet, semir sepatu). Jadi, Vendor (GTI) "menalangi" biaya kemewahan tim pendukung di LN sebagai timbal balik atas pengamanan kontrak melalui Perpres 46/2025. ini adalah tim yang sama sewaktu mengelola retret di Magelang dan kini mengelola "kenyamanan" di Paris. Ini bukan lagi sekadar persoalan diplomatik di hadapan Emmanuel Macron pasca pertemuan dengan Vladimir Putin tp ini adalah indikasi Gratifikasi Internasional. Uang yang seharusnya menjadi protein bagi anak-anak bangsa diduga telah dikonversi menjadi layanan concierge bintang 5 dan kemewahan kamar Presidential Suite. Netralitas kebijakan nasional tampaknya telah "terjual" di jantung Prancis sebelum kontrak proyek benar-benar ditandatangani di Jakarta.. Rakyat jelantah cukup liat video Hotel George V aja ya, jangan emosi.. 😎

Opposite6888 🇮🇩

12,805 views • 3 months ago

. . Gua heran ... Ada Orang yang LANTANG dan BERANI mau brantas Korupsi di Pertamina Tapi malah dibenci sama banyak Pihak ??!!! Itu Lu Lu pada ANTEK KORUPTOR Apa Bijimana sih Konsepnya ??!!! Klean-Klean ini bukannya bantu dorong Pemerintah dan PRESIDEN Prabowo Subianto Kejaksaan RI supaya Ahok difasilitasi buat buka data ke Publik dan DITONTON LIVE .. Ini malah Rame-Rame NYERANG PRIBADI AHOK S I NT I N G L U P A D A ??!!! Belain Koruptor sampe sebegitunya ..... Bahkan Pengacara Kondang juga ikut nyerangnya ke PERSONAL Ahok .. Kok prilakunya jadi mirip BUZZER sih Pak ?? Yang kalau kalah debat nyerangnya ke Pribadi Sampe bilang Ahok bukan siapa-siapa segala ?? Jangan lah Pak .. Kasilah contoh yang baik ke Publik .. Dengan semua Koneksi Hebat Anda .. fasilitasi dan dorong Ahok buat buktiin semua Bacotannya di depan Masyarakat Luas . .

. . Gua heran ... Ada Orang yang LANTANG dan BERANI mau brantas Korupsi di Pertamina Tapi malah dibenci sama banyak Pihak ??!!! Itu Lu Lu pada ANTEK KORUPTOR Apa Bijimana sih Konsepnya ??!!! Klean-Klean ini bukannya bantu dorong Pemerintah dan PRESIDEN Prabowo Subianto Kejaksaan RI supaya Ahok difasilitasi buat buka data ke Publik dan DITONTON LIVE .. Ini malah Rame-Rame NYERANG PRIBADI AHOK S I NT I N G L U P A D A ??!!! Belain Koruptor sampe sebegitunya ..... Bahkan Pengacara Kondang juga ikut nyerangnya ke PERSONAL Ahok .. Kok prilakunya jadi mirip BUZZER sih Pak ?? Yang kalau kalah debat nyerangnya ke Pribadi Sampe bilang Ahok bukan siapa-siapa segala ?? Jangan lah Pak .. Kasilah contoh yang baik ke Publik .. Dengan semua Koneksi Hebat Anda .. fasilitasi dan dorong Ahok buat buktiin semua Bacotannya di depan Masyarakat Luas . .

Panggil aja || Mas Steff

32,113 views • 1 year ago