𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗶𝗸𝗮 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮), 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗴 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁) 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝘀𝗮𝗺𝗯𝗶 (𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴) 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗜𝗞 𝗗𝗶 𝗣𝗶𝘀𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗔𝘀𝗮𝗹𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗺𝗮𝗱𝘆𝗮/𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗣𝗜𝗞 ? Pertanyaan diatas tadi menyebabkan praktik yang dilakukan Mendagri Tito dan Dirjen Otsus Kemendagri dalam menentukan otoritas kepemilikan 4 pulau di Aceh... kepada otoritas Sumut layak dicurigai bermuatan politik. Dalam soal peralihan kepemilikan 4 pulau Aceh, Mendagri dapat dianggap telah melanggar UUPA karena mengabaikan status Aceh sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus. Selain itu keputusan tersebut juga tidak mempertimbangkan sejarah, hukum, dan bukti faktual bahwa keempat pulau tersebut telah menjadi bagian dari Aceh sejak 1965, sebagaimana didukung oleh dokumen seperti SKB 1992 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria 1965. Namun aspek yang justru lebih berbahaya adalah pembiaran atas berlangsungnya praktik tersebut. Karena dalam kedudukannya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, Kemendagri dapat melakukan praktik serupa dengan 4 pulau Aceh tersebut, melalui keputusan administratif terlebih pada wilayah-wilayah dengan level otonomi daerah yang tidak memiliki kekhususan seperti Aceh. Bukan merupakan kemustahilan Kotamadya/Kabupaten PIK itu dikemudian hari akan terwujud, karena itu hanya persoalan administratif yang bobot keputusan politiknya tak lebih besar dari keputusan MK tentang perubahan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesaat menjelang kontestasi Pilpres. Jika PIK menjadi Kotamadya atau Kabupaten, maka dengan income perkapita penduduknya serta PAD yang mumpuni, bukan mustahil kelak tuntutan kemandirian otoritasnya dapat diperkirakan jauh melampaui otoritas wilayah manapun di Indonesia. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮, “𝙟𝙞𝙠𝙖 4 𝙋𝙪𝙡𝙖𝙪 𝘼𝙘𝙚𝙝 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙥𝙞𝙣𝙙𝙖𝙝 𝙤𝙩𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙨𝙣𝙮𝙖, 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙥𝙖 𝙋𝙄𝙆 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠..?.”show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

56,352 subscribers

Paylaş İndir