Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

𝗚𝗔𝗚𝗔𝗟 𝗚𝗶𝗻𝗷𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 Hari ini saya mendapatkan kiriman video ini. Ketika Deddy Sitorus memprotes hasil pemilu kita. Masalah usang sebenarnya. Klise. Beberapa kita sudah bosan membahasnya. Tetapi memang inilah akar masalah kita. Saya sering katakan, DEMOkrasi (daulat rakyat) sudah dibajak DUITokrasi (daulat uang). Ada dua modus strategi menang pemilu... sekarang: Politik Uang dan Politik Curang. Mau menang, serang dengan siraman "uang". Petahana menyalahgunakan wewenang. Serang dengan amplop, uang saksi, sembako, bansos, dll. Intinya, satu kata: UANG! Padahal: 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗼𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵. 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗵𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗵𝗶𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗸𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿. Seharusnya, dalam tubuh negara demokratis, pemilu berfungsi sebagai "Ginjal", yang mencuci darah kotor. Pemimpin yang tidak amanah, tidak kapabel, adalah darah kotor yang disingkirkan melalui saringan pemilu lima tahun sekali. Tetapi ginjal pemilu kita sudah gagal. Yang tersaring dan kalah, malah politisi yang bersih. Yang mengandalkan kapasitas dan integritas tak terbeli, bukan isi tas. Gagal ginjal pemilu menghadirkan pemenang pilpres dari putusan Paman Usman untuk Gibran; Anggota Legislatif nasional dan lokal yang merampok uang rakyat; Gubernur, Bupati, Walikota yang menghadirkan kebijakan koruptif. Semua bermuara dari uang suap untuk memenangkan pemilu. Menjadi kandidat bayar mahar (𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘤𝘺 𝘣𝘶𝘺𝘪𝘯𝘨). Menjadi pemenang membayar penyelenggara pemilu, oknum aparat, pengadilan, mahkamah, hingga membeli suara rakyat (𝘷𝘰𝘵𝘦 𝘣𝘶𝘺𝘪𝘯𝘨). Padahal, baik yang memberi suap ataupun yang menerima suap, masuk neraka, kata Rasulullah. Jadi, kesimpulannya, suap adalah praktik yang menyebabkan "gagal ginjal pemilu" kita, dan dari waktu ke waktu semakin kita toleransi sebagai kenormalan. Kata Burhanuddin Muhtadi, politik uang adalah "new normal" dalam pemilu kita. Tidak ada kabar baik dari pemilu yang kotor. Tidak ada keadilan dari gagal ginjal pemilu. Indonesia tidak akan pernah maju, melalui pemenang pemilu yang curang dan mengandalkan sokongan uang dari para oligarki koruptor. Dirgahayu Indonesia! Tapi, percayalah, dengan gagal ginjal pemilu, Indonesia tidak menuju negara maju, Indonesia menuju negara gagal!show more

Denny Indrayana

560,084 subscribers

65,847 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

33 Kommentare

Profilbild von Azzam Mujahid Izzulhaq

Azzam Mujahid Izzulhaqvor 1 Jahr

Sepakat, Prof. Dan, sepengalaman saya mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat, baik Pileg atau pun Pilkada/Pilpres permasalahannya juga karena masyarakat 'yg meminta' karena 'terbiasa'. Takes time untuk memperbaikinya. Perlu bahkan hingga berpuluh tahun prosesnya

Profilbild von 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾vor 1 Jahr

Problem utama negara ini pangkalnya hanya satu, ada yg dng sengaja menarik Polisi masuk dalam arena pentas Politik, diberikan kekuasaan super body, full power, menjadi hukum (bukan penegak hukum), lalu selama 10 Tahun dibiarkan “mengamankan pemilu” dan “mengamankan hasil pemilu”.

Profilbild von Fafa FuFu FiFi FoFo yg E ga boleh

Fafa FuFu FiFi FoFo yg E ga bolehvor 1 Jahr

Yg ngomong dari PDIP! $kipp Sejarah sdh membuktikan mrka hnya carmuk saat oposisi (tangisan palsu, tagline wong cilik, dll) tp menjadi perusak saat berkuasa! Rakyat kita ini terlalu cepat lupa Cukup sedikit polesan maka yg buruk kelihatan baik dan yg buruk kembali bkuasa

Profilbild von PUTRI SAKERA

PUTRI SAKERAvor 1 Jahr

Kalau punya malu sama rakyat, seharusnya kalian semua mundur berjamaah. 10 tahun demokrasi dan hukum di acak-acak hanya demi kepentingan orang² rakus di negeri ini.

Profilbild von Mr. Sein

Mr. Seinvor 1 Jahr

Nongol simbol anime One Piece flag aza ketaR ketir ,gimana kalau Revolusi Pati bergejolak di pusat, haH 😄😃

Profilbild von Dimas Sanjaya

Dimas Sanjayavor 1 Jahr

Kalau anda peduli dengan negara ini hanya satu yang perlu dilakukan, "DORONG UNTUK SEGERA MENGESAHKAN UU YG TERBENGKALAI BERKAITAN DGN KORUPSI". Kalau perlu goalkan UU HUKUM MATI utk koruptor. Yakinlah negara ini akan MAJU.

Profilbild von buchino®

buchino®vor 1 Jahr

Urgensi Revolusi 100%..!!

Profilbild von Jasa Freelance?(Apa sja).

Jasa Freelance?(Apa sja).vor 1 Jahr

Prinsipnya setuju sih,emng kacau ngurus negara tpi krna yg ngmong org PDIP jdi bobot nilai/trust'a brkurang,knpa coz dua periode mrka menangkan si ijazah palsu ya dgn cara yg sma.Mrka brisik krna klh??,.

Profilbild von buchino®

buchino®vor 1 Jahr

Jokowi dan Gank Solo-nya Sangat memahami kata-kata tokoh komunis ini...

Profilbild von cuneydlp

cuneydlpvor 1 Jahr

Pemirsa jangan terlalu terbuai senang dengan statement seperti ini dari ruangan mereka, andaikata mereka benar-benar masih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi kenapa mereka baru sadar dengan kondisi yang sudah carut marut menuju nyungsep sekarang ?!

Profilbild von Iccang82

Iccang82vor 1 Jahr

Bukan rahasia umum lagi, jika anggota KPU dan Bawaslu diseluruh daerah direkrut via nepotisme, orang2nya gampang disuap utk memanipulasi dan atau mengatur siapa y akan terpilih. Teruslah seperti itu wahai para bangsat bangsa, sampai rakyat sadar dari kebodohannya...

Profilbild von Cupu tp berkelas

Cupu tp berkelasvor 1 Jahr

Bacot kau Ded.. , 2x pemilu cuma melahirkan pemimpin berijasah palsu. Punya cermin ga?

Profilbild von Abdul Syahid

Abdul Syahidvor 1 Jahr

Tidak sedikit anak bangsa yg sepaham dengan pemikiran anda, termasuk saya tentunya. Sangat sepakat.... berarti kita2 ini yg cinta negara dan ingin mengabdi lewat politik tapi tidak punya sumberdaya tadi hanya bisa pada posisi selemah2nya iman. Yakni berdoa !!!

Profilbild von mustanjung

mustanjungvor 1 Jahr

Kalau saya menduga skenarionya penguasa menggerakan mesin aparatur negara dan "membeli" Semua instrumen pemilu utk memenangkan paslon tertentu...

Profilbild von Abdul Mannan

Abdul Mannanvor 1 Jahr

Semua bermula saat Rakyat diam waktu melihat Alm. Gusdur dilengserkan. Disaat Gusdur ingin benahi Hukum, menjaga kedaulatan dan tegakkan demokrasi, Kita semua cuek saat beliau diskriminasi sampai lengser.. dan skrg ucapan beliau semuanya benar² nyata

Profilbild von Telor Dadar

Telor Dadarvor 1 Jahr

Pdi bnyk bacot klo kalah, lu ga sadar pas menangin mulyono 2 priode kemarin banyak ngerusak juga😂😂

Profilbild von Gabriella Nasution

Gabriella Nasutionvor 1 Jahr

Yg ngomong @PDI_Perjuangan , yg sebelumnya berkuasa selama 10thn 😒😒 knp kalian para banteng merah baru nyeruduk saat sdh tdk berkuasa di pemerintahan… amat sangat menyedihkan, dulu debat hebat bela kubu pemerintah mau busuk sebusuk2nya pemerintahan @jokowi tapi ttp kelen bela

Profilbild von Endy Nugroho

Endy Nugrohovor 1 Jahr

@Masartono BUKAN MENGOBOK-OBOK PERNYATAAN YG DISAMPAIKAN NAMUN DEMIKIANLAH FAKTA SEJUJURNYA YG TERJADI. SBG RAKYAT JELATA KAMI MEMBENARKAN DAN SDH BERULANGKALI DISAMPAIKAN DI BANYAK PLATFORM MEDIA. ALHAMDULILLAH DIANTARA MEREKA SECARA GENTLE BUKA'AN. SMG SAJA ADA EVALUASI NYATA KEDPNNYA👍

Profilbild von G : Harahap +62🇮🇩

G : Harahap +62🇮🇩vor 1 Jahr

😂😂😂😂

Profilbild von Nusantara

Nusantaravor 1 Jahr

Makan uang haram, ngaku paling suci, Torus, Torus.....

Profilbild von BLENK HEAD (Dungu)

BLENK HEAD (Dungu)vor 1 Jahr

"𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗼𝘁𝗼𝗿 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵. 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗵𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗵𝗶𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗸𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿." (Denny Indrayana, 17/8/2025) #JokowiWajibDiadili

Profilbild von Brama Kumbara

Brama Kumbaravor 1 Jahr

Saya tunggu bang Deddy mundur dari wakil rakyat dan semua kader PDI ataupun kader2 partai lain yang masih punya rasa malu.. kalian semua wakil rakyat harusnya punya rasa yang sama karena ikut andil membuat negara ini hancur...

Profilbild von ToGar

ToGarvor 1 Jahr

eksekutip, legislatip dan yudikatip semuanya anjenk piaraan cina2 oligarki komunis penjajah yang selalu menghalalkan segala cara!

Profilbild von JUST IN

JUST INvor 1 Jahr

klo ada yg mau meruntuhkan negara ini ....siap lawan

Profilbild von HaGo

HaGovor 1 Jahr

Klo terealisasikan lebih keren..👍🏻👍🏻

Profilbild von Budi Utomo

Budi Utomovor 1 Jahr

Kalau saya melihatnya....yang merasa punya hati nurani dengan rakyat....silahkan mundurr....karena azab di alam kematian....lebih dahsyat hukumannya bagi pendusta kepada rakyat....allahhhuakbarr.....

Profilbild von KokoSan

KokoSanvor 1 Jahr

Bukan hanya 5 tahun sekali masalah PEMILU, maaf setiap hari saja yang semua gerombolan pemerintah termasuk bumn mah bohong terus mana berani JUJUR apalagi jika penegak hukumnya bagian dari gerombolan mereka, mereka cuma gak sadar bahwa RAKYAT marah darahpun tumpah.

Profilbild von nobita

nobitavor 1 Jahr

Suara orang kalah ya gitu... 10 tahun kemarin gak bilang apa" gak ribut gak beisik, udah sih nikmatin bobroknya kan kalian kalian yang buat sadar kalo pas menderita seolah olah tau banget penderitaan rakyat... Lucu kau mundur aja kau gak usah jadi bejabat

Profilbild von dayadi

dayadivor 1 Jahr

Marilah memulai dari kita sendiri, cara yg tepat untuk memutus mata rantai demokrasi uang adalah dengan tidak kita terima uang politik, kalau masing-masing kita sadar akan itu maka akan lahir bener bener wakil rakyat yg berkualitas

Profilbild von Raja Ghombal

Raja Ghombalvor 1 Jahr

Pemimpin/imam yg cerdas berkualitas dgn leadership nya akan melahirkan rakyat/makmum yg cerdas dan berkualitas juga. Bgt pun sebaliknya. Jk perpolitikan, demokrasi serta kesemerawutan kondisi rakyat yg terjadi saat ini tak terlepas dr ketidakmampuan seorang pemimpin. Ini fakta!

Profilbild von ndoz

ndozvor 1 Jahr

Mari dimulai dari pemilihan yg paling bawah spt kades dll, dengan tidak memilih pemimpin dengan poitik uang Mudah2an dr terbiasa di lingkup kecil, ktika lingkup besar juga baik dalam menentukan pilihan

Profilbild von Oji

Ojivor 1 Jahr

Bisalah ...teriakan orang kalah...🤪

Profilbild von Awikuchuz 🇵🇸 🇮🇩

Awikuchuz 🇵🇸 🇮🇩vor 1 Jahr

@deddysitorus ini macem yg bersih saja. Siapa yg tidak kenal megawati dan pdip? Bacooot ... Mending gugat tuh Eggi Sudjana yg sudah membongkar #sayembara16milyar nya megawati. Berani ? He he he bisa dikepruk kepalamu sama si emak.

Ähnliche Videos

Dalam POLITIK.. Tidak ada kawan maupun lawan yang abadi kecuali kepentingan. Cuma sekedar kiasan kata kenyataannya semuanya di tarik pada politik balas dendam bagi kompetitor yang menang merasa jumawah dan menghakimi lawan baik secara ekonomi dan lainnya. Padahal dalam Demokrasi orang boleh berbeda pandangan boleh berbeda pendapat Tetapi menghalangi orang lain untuk tidak bisa bekerja itu melanggar DEMOKRASI . Inilah yang mestinya di Pahami sebagai politisi dimana ketika berkompetisi mereka boleh bersaing mencari simpati. Namun ketika pesta sudah selesai sebaiknya kembali pada DEMOKRASI yang saling menghormati dan menghargai. Bahwa PEMILU sudah selesai tidak ada 01 02 dan 03 yang ada INDONESIA. Ini yang perlu kita pahami sebagai nasionalis sejati yang berjiwa demokratis. Misalnya tahun 98 ketika kekuasaan 32 tahun orba harus berakhir dan Gus Dur Megawati presiden dan wapres kita tidak melihat atau mendengar dendam politik terhadap lawan . Semua dapat kembali rukun secara hubungan pribadi ataupun politik nya. Keluarga mantan presiden Soeharto tetap eksis dalam dunia usaha dan hak politiknya tidak di ganggu sama sekali . Pertanyaannya mengapa kita tidak mau belajar dari sebuah peristiwa. Silahkan baca TAP MPR no X1 Tahun 1998 Berikut pasal pasalnya terkait KKN . Lalu mau di bawa kemana negeri ini... Terangkan lah ...

Dalam POLITIK.. Tidak ada kawan maupun lawan yang abadi kecuali kepentingan. Cuma sekedar kiasan kata kenyataannya semuanya di tarik pada politik balas dendam bagi kompetitor yang menang merasa jumawah dan menghakimi lawan baik secara ekonomi dan lainnya. Padahal dalam Demokrasi orang boleh berbeda pandangan boleh berbeda pendapat Tetapi menghalangi orang lain untuk tidak bisa bekerja itu melanggar DEMOKRASI . Inilah yang mestinya di Pahami sebagai politisi dimana ketika berkompetisi mereka boleh bersaing mencari simpati. Namun ketika pesta sudah selesai sebaiknya kembali pada DEMOKRASI yang saling menghormati dan menghargai. Bahwa PEMILU sudah selesai tidak ada 01 02 dan 03 yang ada INDONESIA. Ini yang perlu kita pahami sebagai nasionalis sejati yang berjiwa demokratis. Misalnya tahun 98 ketika kekuasaan 32 tahun orba harus berakhir dan Gus Dur Megawati presiden dan wapres kita tidak melihat atau mendengar dendam politik terhadap lawan . Semua dapat kembali rukun secara hubungan pribadi ataupun politik nya. Keluarga mantan presiden Soeharto tetap eksis dalam dunia usaha dan hak politiknya tidak di ganggu sama sekali . Pertanyaannya mengapa kita tidak mau belajar dari sebuah peristiwa. Silahkan baca TAP MPR no X1 Tahun 1998 Berikut pasal pasalnya terkait KKN . Lalu mau di bawa kemana negeri ini... Terangkan lah ...

Never

86,734 Aufrufe • vor 1 Jahr

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. "Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. "Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

27,809 Aufrufe • vor 3 Monaten

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,788 Aufrufe • vor 1 Jahr

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan Sikap Politik PDI Perjuangan Tentang Pilkada Serentak 2024. Rabu (27/11/2024). "Dalam Pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa amanat tersebutlah yang telah dijalankan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pilpres 2004, yang dikenal sebagai Pemilu yang paling demokratis, tanpa campur tangan kekuasaan. Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara dan berbagai Provinsi lainnya. "Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," kata Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Dan Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. "Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur, dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," tegas Megawati Soekarnoputri. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak #Pilkada2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan Sikap Politik PDI Perjuangan Tentang Pilkada Serentak 2024. Rabu (27/11/2024). "Dalam Pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa amanat tersebutlah yang telah dijalankan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pilpres 2004, yang dikenal sebagai Pemilu yang paling demokratis, tanpa campur tangan kekuasaan. Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara dan berbagai Provinsi lainnya. "Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," kata Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Dan Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. "Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur, dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," tegas Megawati Soekarnoputri. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak #Pilkada2024

PDI Perjuangan

85,656 Aufrufe • vor 1 Jahr

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Denny Indrayana

269,538 Aufrufe • vor 3 Jahren

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 Aufrufe • vor 1 Jahr

HANYA SUARA YANG KITA PUNYA ☝🏻 Jangan pernah anggap enteng suara. Karena lewat suara, kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali, dibilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100 atau 200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab bagi yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati sebentar lagi pemilu, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti, kalau yang kalah dengan yang menang akan bergabung atas nama demi bangsa. Jadi ngga usah, ngga usah terlalu baper atau terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita hitung-hitungan untung rugi pak. Untung rugi kalkulasi politik aja, karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tetapi gunakan suara terutama itu di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara, mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan undang-undang hukum pidana, dimana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita dan saya selalu bilang, cuma itu yang kita punya. Negara punya yang lain, negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tetapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi yang kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari, mari rapatkan barisan, mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu tipu! Jangan mau dipergunakan hanya suaranya, tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik... Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan, pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi mana yang sampah. Banyak sampah sekarang di dunia maya dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang, jangan mau ditakut-takuti! Polisi suruh urus dulu tuh Ferdy sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal, kita juga tahu apa hak kita sebagai warga negara, kalau tidak tahu ya cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Dan harusnya itu ultimate goals kita dalam hidup, bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup orang lain. Dan itu bisa dilakukan tanpa jabatan formal, tanpa jadi presiden, tanpa jadi menteri, tanpa jadi anggota DPR, tanpa perlu pangkat yang tinggi. Kita bisa melakukan itu dalam tindakan kecil seharian sekalipun, karena kuncinya sebetulnya peduli dan bersatu. Kutipan yang selalu saya tunjukkan ke setiap mahasiswa ketika Bung Hatta bilang seperti ini, "Peduli dan bersatu itu adalah kunci, karena kalau tidak, Indonesia hanya seperti seuntaian gambar di peta". #TolakPartaiPendukungRUUKesehatan #TolakUUKesehatan

HANYA SUARA YANG KITA PUNYA ☝🏻 Jangan pernah anggap enteng suara. Karena lewat suara, kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali, dibilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100 atau 200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab bagi yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati sebentar lagi pemilu, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti, kalau yang kalah dengan yang menang akan bergabung atas nama demi bangsa. Jadi ngga usah, ngga usah terlalu baper atau terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita hitung-hitungan untung rugi pak. Untung rugi kalkulasi politik aja, karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tetapi gunakan suara terutama itu di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara, mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan undang-undang hukum pidana, dimana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita dan saya selalu bilang, cuma itu yang kita punya. Negara punya yang lain, negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tetapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi yang kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari, mari rapatkan barisan, mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu tipu! Jangan mau dipergunakan hanya suaranya, tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik... Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan, pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi mana yang sampah. Banyak sampah sekarang di dunia maya dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang, jangan mau ditakut-takuti! Polisi suruh urus dulu tuh Ferdy sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal, kita juga tahu apa hak kita sebagai warga negara, kalau tidak tahu ya cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Dan harusnya itu ultimate goals kita dalam hidup, bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup orang lain. Dan itu bisa dilakukan tanpa jabatan formal, tanpa jadi presiden, tanpa jadi menteri, tanpa jadi anggota DPR, tanpa perlu pangkat yang tinggi. Kita bisa melakukan itu dalam tindakan kecil seharian sekalipun, karena kuncinya sebetulnya peduli dan bersatu. Kutipan yang selalu saya tunjukkan ke setiap mahasiswa ketika Bung Hatta bilang seperti ini, "Peduli dan bersatu itu adalah kunci, karena kalau tidak, Indonesia hanya seperti seuntaian gambar di peta". #TolakPartaiPendukungRUUKesehatan #TolakUUKesehatan

Eva Sri Diana Chaniago

26,073 Aufrufe • vor 3 Jahren

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 Aufrufe • vor 3 Jahren

𝗜𝗡𝗜 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗠 𝗧𝗨𝗡𝗧𝗨𝗧 𝗟𝗘𝗧𝗔𝗞 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗧𝗔𝗡 Kita akan terus dihiburkan dengan siri sketsa politik terbaru yang bertajuk “Sila Letak Jawatan”. Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Salleh minta Nga Kor Ming dari DAP letak jawatan dulu, baru dia letak jawatan. Dato’ Seri Anwar minta menteri-menteri dan lantikan politik dari UMNO letak jawatan kalau menyerang Kerajaan Persekutuan semasa berkempen di PRN Negeri Sembilan. Kemudian dijawab Dato’ Seri Mohamad Hassan; kalau PM suruh dia letak jawatan, maka dia akan letak. Dato’ Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, jawab terbuka kepada Perdana Menteri - tak payah suruh letak jawatan, pecat saja. Budaya letak jawatan adalah sesuatu yang sangat asing dalam budaya politik Malaysia. Lazim ahli politik kita, kalau boleh bawa jawatan menteri itu masuk kubur, dia bawa sekali. Kalau boleh, dengan meja dan kerusi dari pejabat menteri dia bawa sekali. Itu budaya kita. Orang kita yang jadi pengundi pun suka budaya macam tu, kalau kita letak jawatan menteri tiba-tiba ada je yang jawab “prinsip saja tidak cukup, perlu kuasa”. Saya ingin bercakap dari pengalaman. Saya dan Nik Nazmi adalah hanya beberapa kerat manusia dalam sejarah negara yang pernah meletakkan jawatan secara sukarela. Bagi saya, apabila kita mengangkat sumpah menjadi menteri, kita bersumpah melakukan yang sebaik mungkin melaksanakan amanah. Matlamatnya ialah untuk berkhidmat, agar buah fikiran dan usaha kita membantu rakyat dan negara. Itu prinsip dan hala tuju kita. Maka keputusan kekal atau tidak dalam jawatan itu mesti merujuk kepada prinsip dan hala tuju itu. Kita hanya boleh melaksanakan amanah kita dengan sebaik mungkin kalau ada kepercayaan dari Perdana Menteri kerana beliau yang mengawal kerajaan. Kepercayaan itu diterjemahkan menjadi dukungan jabatan-jabatan utama untuk menzahirkan buah fikiran dan usaha kita mengemudi kementerian. Tanpa kepercayaan dan keyakinan itu, apa saja buah fikiran dan usaha kita akan menemui jalan sukar untuk dilaksanakan kerana tidak akan didukung oleh kerajaan; yang menunggu isyarat dan menerima arahan Perdana Menteri. Sebab itu saya letak jawatan. Beri ruang kepada orang lain yang ada kepercayaan dan keyakinan dari Perdana Menteri kerana itu memastikan apa yang dirancang oleh kementerian dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi saya, polemik letak jawatan menteri yang berlegar sekarang sepatutnya perlu kembali kepada soal prinsip yang paling utama: apa yang rakyat dapat bila kita ada menteri-menteri dan kerajaan yang sudah jelas saling tidak lagi ada keyakinan dan kepercayaan? Di pihak UMNO/BN dan PAS/PN, mereka berharap agar mereka boleh tebuk atap dan mengambil alih Kerajaan Persekutuan. Tumpuan bukan selesai masalah rakyat tetapi untuk isi jawatan. Di pihak PH, kalau pun UMNO kekal menyokong Dato’ Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, kita ada sebuah kerajaan yang penuh kepura-puraan. Di depan memuji, di belakang mencemuh. Malah saya ingat sepanjang saya berada dalam Jemaah Menteri, antara menteri-menteri yang paling mesra dan paling banyak memuji Perdana Menteri adalah menteri-menteri UMNO ini lah. Yang dari PKR tidak pernah memanggil Perdana Menteri dengan panggilan Sir. Hanya menteri UMNO yang beriya-iya panggil Dato’ Seri Anwar “Yes sir, you are right sir, you are great sir”. Dato’ Seri Anwar dan PH sudah tentu akan cuba sedaya upaya mengekalkan kerajaan yang ada ini, tetapi musibah ini berlaku kerana beliau juga yang memberi ruang sepenuhnya dan menjemput UMNO, sehingga ada 8 orang menteri. Akhirnya, saya tak rasa mana-mana menteri yang ada akan kembali kepada makna angkat sumpah mereka semasa menerima jawatan: iaitu prinsip untuk menjalankan amanah sebaik mungkin kerana fokus ialah tikam menikam dan sepak terajang politik. Tapi rakyat pun tak boleh mengeluh sangat kerana ini budaya yang kita rai selama ini. Ini budaya politik dan budaya kuasa yang dipertahankan selama ini. Demi kuasa, ciumlah dan kahwinlah dengan sesiapa, asal puas nafsu. Demi kuasa, boleh bawa pacar terbaru masuk rumah, tak balik rumah pun tak apa, asal tak lafaz talak lagi. Yang berputih mata adalah anak-anak. Belanja sekolah entah ke mana, makan minum tak terurus. Tapi ibu bapa tahu, asalkan sekali sekala beli mainan terbaru untuk anak-anak, mereka akan lupa. Jadi tak payah layan sangatlah sketsa politik ulangan ini.

𝗜𝗡𝗜 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗠 𝗧𝗨𝗡𝗧𝗨𝗧 𝗟𝗘𝗧𝗔𝗞 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗧𝗔𝗡 Kita akan terus dihiburkan dengan siri sketsa politik terbaru yang bertajuk “Sila Letak Jawatan”. Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Salleh minta Nga Kor Ming dari DAP letak jawatan dulu, baru dia letak jawatan. Dato’ Seri Anwar minta menteri-menteri dan lantikan politik dari UMNO letak jawatan kalau menyerang Kerajaan Persekutuan semasa berkempen di PRN Negeri Sembilan. Kemudian dijawab Dato’ Seri Mohamad Hassan; kalau PM suruh dia letak jawatan, maka dia akan letak. Dato’ Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, jawab terbuka kepada Perdana Menteri - tak payah suruh letak jawatan, pecat saja. Budaya letak jawatan adalah sesuatu yang sangat asing dalam budaya politik Malaysia. Lazim ahli politik kita, kalau boleh bawa jawatan menteri itu masuk kubur, dia bawa sekali. Kalau boleh, dengan meja dan kerusi dari pejabat menteri dia bawa sekali. Itu budaya kita. Orang kita yang jadi pengundi pun suka budaya macam tu, kalau kita letak jawatan menteri tiba-tiba ada je yang jawab “prinsip saja tidak cukup, perlu kuasa”. Saya ingin bercakap dari pengalaman. Saya dan Nik Nazmi adalah hanya beberapa kerat manusia dalam sejarah negara yang pernah meletakkan jawatan secara sukarela. Bagi saya, apabila kita mengangkat sumpah menjadi menteri, kita bersumpah melakukan yang sebaik mungkin melaksanakan amanah. Matlamatnya ialah untuk berkhidmat, agar buah fikiran dan usaha kita membantu rakyat dan negara. Itu prinsip dan hala tuju kita. Maka keputusan kekal atau tidak dalam jawatan itu mesti merujuk kepada prinsip dan hala tuju itu. Kita hanya boleh melaksanakan amanah kita dengan sebaik mungkin kalau ada kepercayaan dari Perdana Menteri kerana beliau yang mengawal kerajaan. Kepercayaan itu diterjemahkan menjadi dukungan jabatan-jabatan utama untuk menzahirkan buah fikiran dan usaha kita mengemudi kementerian. Tanpa kepercayaan dan keyakinan itu, apa saja buah fikiran dan usaha kita akan menemui jalan sukar untuk dilaksanakan kerana tidak akan didukung oleh kerajaan; yang menunggu isyarat dan menerima arahan Perdana Menteri. Sebab itu saya letak jawatan. Beri ruang kepada orang lain yang ada kepercayaan dan keyakinan dari Perdana Menteri kerana itu memastikan apa yang dirancang oleh kementerian dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi saya, polemik letak jawatan menteri yang berlegar sekarang sepatutnya perlu kembali kepada soal prinsip yang paling utama: apa yang rakyat dapat bila kita ada menteri-menteri dan kerajaan yang sudah jelas saling tidak lagi ada keyakinan dan kepercayaan? Di pihak UMNO/BN dan PAS/PN, mereka berharap agar mereka boleh tebuk atap dan mengambil alih Kerajaan Persekutuan. Tumpuan bukan selesai masalah rakyat tetapi untuk isi jawatan. Di pihak PH, kalau pun UMNO kekal menyokong Dato’ Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, kita ada sebuah kerajaan yang penuh kepura-puraan. Di depan memuji, di belakang mencemuh. Malah saya ingat sepanjang saya berada dalam Jemaah Menteri, antara menteri-menteri yang paling mesra dan paling banyak memuji Perdana Menteri adalah menteri-menteri UMNO ini lah. Yang dari PKR tidak pernah memanggil Perdana Menteri dengan panggilan Sir. Hanya menteri UMNO yang beriya-iya panggil Dato’ Seri Anwar “Yes sir, you are right sir, you are great sir”. Dato’ Seri Anwar dan PH sudah tentu akan cuba sedaya upaya mengekalkan kerajaan yang ada ini, tetapi musibah ini berlaku kerana beliau juga yang memberi ruang sepenuhnya dan menjemput UMNO, sehingga ada 8 orang menteri. Akhirnya, saya tak rasa mana-mana menteri yang ada akan kembali kepada makna angkat sumpah mereka semasa menerima jawatan: iaitu prinsip untuk menjalankan amanah sebaik mungkin kerana fokus ialah tikam menikam dan sepak terajang politik. Tapi rakyat pun tak boleh mengeluh sangat kerana ini budaya yang kita rai selama ini. Ini budaya politik dan budaya kuasa yang dipertahankan selama ini. Demi kuasa, ciumlah dan kahwinlah dengan sesiapa, asal puas nafsu. Demi kuasa, boleh bawa pacar terbaru masuk rumah, tak balik rumah pun tak apa, asal tak lafaz talak lagi. Yang berputih mata adalah anak-anak. Belanja sekolah entah ke mana, makan minum tak terurus. Tapi ibu bapa tahu, asalkan sekali sekala beli mainan terbaru untuk anak-anak, mereka akan lupa. Jadi tak payah layan sangatlah sketsa politik ulangan ini.

Rafizi Ramli

49,012 Aufrufe • vor 2 Monaten

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,306 Aufrufe • vor 1 Jahr

Pengamat politik Adi Prayitno membuat prediksi yang menurut saya cukup obyektif terkait kekuatan politik Jokowi pasca purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia 🇮🇩 Pertama PSI adalah Jokowi dan Jokowi adalah PSI begitu persepsi publik melihat posisi Jokowi dan PSI. Yang ke-dua ada pertanyaan fundamental dalam sosok Jokowi hari ini, apakah beliau masih cukup "sakti" untuk membawa PSI tembus PT 4% ? Ke-tiga berubahnya wajah PSI dari mawar 🌹 ke gajah 🐘 adalah sebuah proses transformasi fundamental karena ada asumsi yang hendak di geser oleh PSI yaitu bertransformasi dari partai anak muda menjadi partai dewasa, yang tidak lagi sekedar bermain di narasi tapi bermain di wilayah struktural dan organisatoris di mana elemen-elemen struktur dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt di seluruh wilayah Indonesia harus terbentuk dan kongkrit. Itulah mengapa belakangan kita melihat proses konsolidasi internal yang dilancarkan oleh Kaesang sebagai Ketua Umum begitu massif dan menyentuh hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena PSI ingin menerjemahkan salah satu prinsipnya yaitu "hadir, kerja untuk rakyat" prinsip ini kemudian menemukan bentuknya yang paling konkrit saat ini. Yang ke empat, PSI sukses dilirik oleh banyak tokoh-tokoh politik nasional untuk bersama-sama mewujudkan agenda besar PSI masuk Parlemen dan ambisi untuk menjadi salah satu pemenang pemilu. Spirit ini yang menurut saya dibaca dengan baik oleh pengamat politik papan atas seperti bang Adi Prayitno . Sebagai kader akar rumput saya sih optimistis jika PSI bisa menyelesaikan tugas-tugas internalnya dengan tuntas dan kongkrit, apalagi Jokowi sebagai tokoh ideologis PSI sudah memberi sinyal untuk turun blusukan bersama PSI di seluruh Indonesia🇮🇩 Spirit Menang, Pasti Menang perlu dihidupkan kembali ✌

Pengamat politik Adi Prayitno membuat prediksi yang menurut saya cukup obyektif terkait kekuatan politik Jokowi pasca purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia 🇮🇩 Pertama PSI adalah Jokowi dan Jokowi adalah PSI begitu persepsi publik melihat posisi Jokowi dan PSI. Yang ke-dua ada pertanyaan fundamental dalam sosok Jokowi hari ini, apakah beliau masih cukup "sakti" untuk membawa PSI tembus PT 4% ? Ke-tiga berubahnya wajah PSI dari mawar 🌹 ke gajah 🐘 adalah sebuah proses transformasi fundamental karena ada asumsi yang hendak di geser oleh PSI yaitu bertransformasi dari partai anak muda menjadi partai dewasa, yang tidak lagi sekedar bermain di narasi tapi bermain di wilayah struktural dan organisatoris di mana elemen-elemen struktur dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt di seluruh wilayah Indonesia harus terbentuk dan kongkrit. Itulah mengapa belakangan kita melihat proses konsolidasi internal yang dilancarkan oleh Kaesang sebagai Ketua Umum begitu massif dan menyentuh hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena PSI ingin menerjemahkan salah satu prinsipnya yaitu "hadir, kerja untuk rakyat" prinsip ini kemudian menemukan bentuknya yang paling konkrit saat ini. Yang ke empat, PSI sukses dilirik oleh banyak tokoh-tokoh politik nasional untuk bersama-sama mewujudkan agenda besar PSI masuk Parlemen dan ambisi untuk menjadi salah satu pemenang pemilu. Spirit ini yang menurut saya dibaca dengan baik oleh pengamat politik papan atas seperti bang Adi Prayitno . Sebagai kader akar rumput saya sih optimistis jika PSI bisa menyelesaikan tugas-tugas internalnya dengan tuntas dan kongkrit, apalagi Jokowi sebagai tokoh ideologis PSI sudah memberi sinyal untuk turun blusukan bersama PSI di seluruh Indonesia🇮🇩 Spirit Menang, Pasti Menang perlu dihidupkan kembali ✌

Dedy Nur

31,068 Aufrufe • vor 8 Monaten

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Eva Sri Diana Chaniago

29,360 Aufrufe • vor 3 Jahren

Hari ini, Selasa 4 Juli 2023, di Federation Square, Melbourne, Australia, kami melakukan aksi damai membawa bentangan spanduk yang berukuran 3x10 meter, dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.” Aksi damai dilakukan hari ini, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil. Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan. Apa itu, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu. Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset. Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi. Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! “Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!”

Hari ini, Selasa 4 Juli 2023, di Federation Square, Melbourne, Australia, kami melakukan aksi damai membawa bentangan spanduk yang berukuran 3x10 meter, dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.” Aksi damai dilakukan hari ini, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil. Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya. Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan. Apa itu, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu. Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset. Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi. Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! “Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!”

Denny Indrayana

141,500 Aufrufe • vor 3 Jahren

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

372,050 Aufrufe • vor 2 Jahren

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Anies Rasyid Baswedan

710,081 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗖𝗔𝗟𝗢𝗡 𝗣𝗠 𝗕𝗔𝗡𝗬𝗔𝗞, 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗦𝗔𝗜 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗞𝗨𝗥𝗔𝗡𝗚 Perhimpunan Agung BERSATU kecoh baru-baru ini, bermula dengan satu surat layang yang menuduh ada cubaan untuk mengumpul sokongan memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi laluan kepada timbalannya, Hamzah Zainuddin. Isu surat layang ini berlanjutan ke perhimpunan agung apabila ada insiden jerit menjerit semasa Tan Sri Muhyiddin berucap. Memandangkan PRU16 boleh dipanggil dalam tempoh 2 tahun dari sekarang, musim pilihanraya datang lagi. Musim pilihanraya bermakna ramai yang boleh jadi calon. Calon ahli parlimen, calon menteri besar, calon menteri dan yang paling hebat, calon Perdana Menteri. Jadi, ini musim yang calon-calon akan tumbuh seperti cendawan. Setiap parti utama di negara ini sebenarnya ada pergolakan masing-masing. PKR telah selesai. Walaupun nampak damai di luar, tetapi luka dari pemilihan yang lepas adalah sukar untuk dipulihkan, baik di dalam parti atau di mata pengundi. DAP juga akan terus berhadapan dengan pertembungan kumpulan-kumpulan dan sentimen bahawa veteran parti diketepikan kerana ramai orang baru yang masuk. UMNO akan terus dibayangi oleh kumpulan Dato’ Seri Najib yang tidak wala’ sepenuhnya kepada presiden Dato’ Seri Zahid Hamidi. PAS nampak tenang dari luar, tetapi tokoh-tokoh utama menyusun strategi untuk menjadi pemimpin selepas zaman Dato’ Seri Hadi Awang, memandangkan keadaan kesihatan yang semakin uzur. Kemudian ada pertembungan golongan ustaz melawan yang bukan ustaz. Kemudian kita ada BERSATU. Saya dimaklumkan keadaannya sudah sampai ke peringkat mengumpul tandatangan untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Itu belum lagi ura-ura usaha untuk mengumpul ahli-ahli parlimen untuk tebuk atap sekali lagi. Jadi, negara kita tidak pernah ketandusan ahli-ahli politik yang mahu menjadi calon, terutamanya untuk menjadi Perdana Menteri. Calonnya banyak, cuma jumloh belum cukop. Belum cukop jumloh untuk menggulingkan Muhyiddin, belum cukop jumloh untuk tebuk atap. Semua ini terus berlaku dalam keadaan penyokong-penyokong yang wala’ di bawah saling memaki hamun dan menanggung risiko dosa fitnah setiap hari. Budaya penyokong-penyokong wala’ yang memaki hamun di media sosial dan menjadi pembuli siber ini juga yang sedikit sebanyak menjadi teladan kepada anak-anak kita, kerana pewala’ yang memaki hamun ini juga ibu bapa kepada anak-anak. Akhirnya, bila ada pemimpin baru yang naik, masalah tidak selesai. Maki hamun berterusan dan kitaran itu berterusan. Sebabnya ialah budaya masyarakat kita yang menilai seorang calon pemimpin berdasarkan sentimen dan personaliti, bukannya kebolehan dan ilmu untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Sedangkan pemimpin politik, baik Perdana Menteri, menteri, menteri-menteri besar itu digaji oleh rakyat untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Itulah punca kepada penyakit masyarakat kita, iaitu calon Perdana Menteri banyak tetapi formula untuk selesai masalahnya kurang. Sebab kita tidak beri perhatian pun kepada idea yang dibawa, sebaliknya kita agung-agungkan sentimen dan personaliti. Kitaran ini akan berterusan, masalah akan dipanjangkan dan sebenarnya yang menanggung beban adalah tukang wala’ politik tidak bergaji juga.

𝗖𝗔𝗟𝗢𝗡 𝗣𝗠 𝗕𝗔𝗡𝗬𝗔𝗞, 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗦𝗔𝗜 𝗠𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗞𝗨𝗥𝗔𝗡𝗚 Perhimpunan Agung BERSATU kecoh baru-baru ini, bermula dengan satu surat layang yang menuduh ada cubaan untuk mengumpul sokongan memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi laluan kepada timbalannya, Hamzah Zainuddin. Isu surat layang ini berlanjutan ke perhimpunan agung apabila ada insiden jerit menjerit semasa Tan Sri Muhyiddin berucap. Memandangkan PRU16 boleh dipanggil dalam tempoh 2 tahun dari sekarang, musim pilihanraya datang lagi. Musim pilihanraya bermakna ramai yang boleh jadi calon. Calon ahli parlimen, calon menteri besar, calon menteri dan yang paling hebat, calon Perdana Menteri. Jadi, ini musim yang calon-calon akan tumbuh seperti cendawan. Setiap parti utama di negara ini sebenarnya ada pergolakan masing-masing. PKR telah selesai. Walaupun nampak damai di luar, tetapi luka dari pemilihan yang lepas adalah sukar untuk dipulihkan, baik di dalam parti atau di mata pengundi. DAP juga akan terus berhadapan dengan pertembungan kumpulan-kumpulan dan sentimen bahawa veteran parti diketepikan kerana ramai orang baru yang masuk. UMNO akan terus dibayangi oleh kumpulan Dato’ Seri Najib yang tidak wala’ sepenuhnya kepada presiden Dato’ Seri Zahid Hamidi. PAS nampak tenang dari luar, tetapi tokoh-tokoh utama menyusun strategi untuk menjadi pemimpin selepas zaman Dato’ Seri Hadi Awang, memandangkan keadaan kesihatan yang semakin uzur. Kemudian ada pertembungan golongan ustaz melawan yang bukan ustaz. Kemudian kita ada BERSATU. Saya dimaklumkan keadaannya sudah sampai ke peringkat mengumpul tandatangan untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Itu belum lagi ura-ura usaha untuk mengumpul ahli-ahli parlimen untuk tebuk atap sekali lagi. Jadi, negara kita tidak pernah ketandusan ahli-ahli politik yang mahu menjadi calon, terutamanya untuk menjadi Perdana Menteri. Calonnya banyak, cuma jumloh belum cukop. Belum cukop jumloh untuk menggulingkan Muhyiddin, belum cukop jumloh untuk tebuk atap. Semua ini terus berlaku dalam keadaan penyokong-penyokong yang wala’ di bawah saling memaki hamun dan menanggung risiko dosa fitnah setiap hari. Budaya penyokong-penyokong wala’ yang memaki hamun di media sosial dan menjadi pembuli siber ini juga yang sedikit sebanyak menjadi teladan kepada anak-anak kita, kerana pewala’ yang memaki hamun ini juga ibu bapa kepada anak-anak. Akhirnya, bila ada pemimpin baru yang naik, masalah tidak selesai. Maki hamun berterusan dan kitaran itu berterusan. Sebabnya ialah budaya masyarakat kita yang menilai seorang calon pemimpin berdasarkan sentimen dan personaliti, bukannya kebolehan dan ilmu untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Sedangkan pemimpin politik, baik Perdana Menteri, menteri, menteri-menteri besar itu digaji oleh rakyat untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Itulah punca kepada penyakit masyarakat kita, iaitu calon Perdana Menteri banyak tetapi formula untuk selesai masalahnya kurang. Sebab kita tidak beri perhatian pun kepada idea yang dibawa, sebaliknya kita agung-agungkan sentimen dan personaliti. Kitaran ini akan berterusan, masalah akan dipanjangkan dan sebenarnya yang menanggung beban adalah tukang wala’ politik tidak bergaji juga.

Rafizi Ramli

16,652 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

Rafizi Ramli

31,439 Aufrufe • vor 2 Monaten

ANTREAN BBM DI KENDARI MAKIN PANJANG. Wali Kota Kendari bahkan mengaku SAYA JUGA PUSING! Nah, di sinilah masalahnya. Ketika BBM langka atau distribusinya bermasalah, yang pertama kali berhadapan dengan rakyat adalah pemerintah daerah. Warga marah ke wali kota. Warga bertanya ke pemda. Warga menuntut solusi. Tapi keputusan soal ketersediaan dan alokasi BBM banyak ditentukan melalui kebijakan dan kewenangan di tingkat pusat. AKHIRNYA PEMDA YANG KENA SEMPROT, PADAHAL TANGANNYA TERBATAS. Inilah salah satu wajah Indonesia yang masih terlalu JAWA-SENTRIS. Daerah di luar Jawa sering merasa hanya menjadi penonton dalam keputusan-keputusan besar yang dampaknya justru mereka rasakan setiap hari. Sumber daya diambil dari daerah. Tetapi ketika ada masalah distribusi, rakyat daerah harus antre. Ketika harga naik, rakyat daerah yang merasakan. Ketika pelayanan terganggu, kepala daerah yang harus menjelaskan. Lalu ketika kepala daerah bersuara terlalu keras? Di sinilah persoalan politiknya. Banyak kepala daerah akhirnya berada dalam posisi serba salah. Mau melawan kebijakan pusat, takut dianggap pembangkang. Mau mengkritik pemerintah pusat, takut berhadapan dengan partai. Mau memperjuangkan kepentingan daerah, takut dukungan politiknya dicabut. Mau diam? Rakyat sendiri yang menjadi korban. INILAH IRONINYA DEMOKRASI KITA. Kepala daerah dipilih rakyat, tetapi ruang geraknya bisa sangat terbatas ketika berhadapan dengan kekuasaan pusat dan kepentingan politik. Jangan heran kalau banyak kepala daerah akhirnya lebih sibuk menjaga hubungan dengan elite daripada memperjuangkan suara daerahnya. Padahal mereka seharusnya bisa mengatakan: INI RAKYAT KAMI YANG MENDERITA. TOLONG SELESAIKAN. Kendari hari ini memberi kita satu pelajaran: INDONESIA BUKAN CUMA JAKARTA. BUKAN CUMA JAWA. Ada Sulawesi. Ada Kalimantan. Ada Sumatera. Ada Papua. Ada Maluku. Ada Nusa Tenggara. Dan semua daerah punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan negara yang layak. Jangan sampai demokrasi hanya berarti rakyat bebas memilih kepala daerah... TAPI SETELAH TERPILIH, KEPALA DAERAH TAKUT MEMBELA RAKYATNYA SENDIRI. Kalau desentralisasi hanya membuat daerah bertanggung jawab atas masalah yang tidak bisa mereka kendalikan, lalu untuk apa otonomi daerah? BBM di Kendari bukan cuma soal antrean. Ini soal: SIAPA YANG PUNYA KEKUASAAN MEMUTUSKAN, SIAPA YANG MENANGGUNG AKIBATNYA, DAN SIAPA YANG BERANI MEMBELA RAKYAT KETIKA KEBIJAKAN PUSAT TIDAK BERES. Kalau pusat terlalu dominan dan daerah terlalu takut bersuara, yang kuat akan terus menentukan. Yang jauh dari pusat akan terus menunggu. DAN RAKYAT? TETAP ANTRE.

ANTREAN BBM DI KENDARI MAKIN PANJANG. Wali Kota Kendari bahkan mengaku SAYA JUGA PUSING! Nah, di sinilah masalahnya. Ketika BBM langka atau distribusinya bermasalah, yang pertama kali berhadapan dengan rakyat adalah pemerintah daerah. Warga marah ke wali kota. Warga bertanya ke pemda. Warga menuntut solusi. Tapi keputusan soal ketersediaan dan alokasi BBM banyak ditentukan melalui kebijakan dan kewenangan di tingkat pusat. AKHIRNYA PEMDA YANG KENA SEMPROT, PADAHAL TANGANNYA TERBATAS. Inilah salah satu wajah Indonesia yang masih terlalu JAWA-SENTRIS. Daerah di luar Jawa sering merasa hanya menjadi penonton dalam keputusan-keputusan besar yang dampaknya justru mereka rasakan setiap hari. Sumber daya diambil dari daerah. Tetapi ketika ada masalah distribusi, rakyat daerah harus antre. Ketika harga naik, rakyat daerah yang merasakan. Ketika pelayanan terganggu, kepala daerah yang harus menjelaskan. Lalu ketika kepala daerah bersuara terlalu keras? Di sinilah persoalan politiknya. Banyak kepala daerah akhirnya berada dalam posisi serba salah. Mau melawan kebijakan pusat, takut dianggap pembangkang. Mau mengkritik pemerintah pusat, takut berhadapan dengan partai. Mau memperjuangkan kepentingan daerah, takut dukungan politiknya dicabut. Mau diam? Rakyat sendiri yang menjadi korban. INILAH IRONINYA DEMOKRASI KITA. Kepala daerah dipilih rakyat, tetapi ruang geraknya bisa sangat terbatas ketika berhadapan dengan kekuasaan pusat dan kepentingan politik. Jangan heran kalau banyak kepala daerah akhirnya lebih sibuk menjaga hubungan dengan elite daripada memperjuangkan suara daerahnya. Padahal mereka seharusnya bisa mengatakan: INI RAKYAT KAMI YANG MENDERITA. TOLONG SELESAIKAN. Kendari hari ini memberi kita satu pelajaran: INDONESIA BUKAN CUMA JAKARTA. BUKAN CUMA JAWA. Ada Sulawesi. Ada Kalimantan. Ada Sumatera. Ada Papua. Ada Maluku. Ada Nusa Tenggara. Dan semua daerah punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan negara yang layak. Jangan sampai demokrasi hanya berarti rakyat bebas memilih kepala daerah... TAPI SETELAH TERPILIH, KEPALA DAERAH TAKUT MEMBELA RAKYATNYA SENDIRI. Kalau desentralisasi hanya membuat daerah bertanggung jawab atas masalah yang tidak bisa mereka kendalikan, lalu untuk apa otonomi daerah? BBM di Kendari bukan cuma soal antrean. Ini soal: SIAPA YANG PUNYA KEKUASAAN MEMUTUSKAN, SIAPA YANG MENANGGUNG AKIBATNYA, DAN SIAPA YANG BERANI MEMBELA RAKYAT KETIKA KEBIJAKAN PUSAT TIDAK BERES. Kalau pusat terlalu dominan dan daerah terlalu takut bersuara, yang kuat akan terus menentukan. Yang jauh dari pusat akan terus menunggu. DAN RAKYAT? TETAP ANTRE.

Sumatera Adil & Federal

235,413 Aufrufe • vor 17 Tagen

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

Rafizi Ramli

12,826 Aufrufe • vor 9 Monaten