Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

𝗚𝗮𝗱𝘂𝗵 𝟰 𝗣𝘂𝗹𝗮𝘂 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗦𝘂𝗺𝘂𝘁, 𝗝𝘂𝘀𝘂𝗳 𝗞𝗮𝗹𝗹𝗮: 𝗦𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗔𝗰𝗲𝗵 Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyatakan bahwa secara historis Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Kecil masuk wilayah Aceh berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956. | #JusufKalla #Pulau #Aceh

Kompas.com

7,812,024 subscribers

56,960 views • 1 year ago •via X (Twitter)

News & Politics Education

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Comments

The Killing Joke 🍉1 year ago

Buat yg mempertanyakan kapasitas JK soal Aceh.. Beliau adalah juru runding konflik Indonesia dg GAM

🍌𝓗𝓪𝓫𝓲𝓫𝓪𝓷𝓪𝓷𝓪™🍌1 year ago

Dia inisiator, negosiator dan penjaga perjanjian Helsinki, cuk!

mahesa jenar.1 year ago

Pak JK dan pak Beye yg merajut perdamaian di Aceh. Sampai sidang berkali dan lama di Helsinki. Perjuangan begitu kukuh dan hebat smp GAM keluar dan berdamai. GAM bisa dirikan partai sendiri. Demi Harmonisasi dan Damai. Tito itu merusak Di Permendagri. Coba lah mikir buat negara.

Dul Kroak 1 year ago

Prabowo @prabowo sedang puyeng, berpihak warga aceh atau berpihak gerombolannya mulyono

Erwin Santoso1 year ago

Presiden kok diam aja ada mslh begini....jgn2 emg 1 barisan....atau ga berani sama genk Oslo

Warga +62A Blok B1 year ago

Negara kita adalah negara besar dan berdaulat. Diobok-obok asing, kita akan lawan (dengan nada berapi-api). Gak taunya... ngobok ngobok negara sendiri sampe akar-akarnya, keren

The Daily Muck1 year ago

California’s “paper” wetland restorations? One small island, a vanished Delta Smelt, and a $39M fine expose what might be the biggest eco-cover-up in the Bay-Delta.

Rafael Arsenius Gs1 year ago

Yoiiii caplin.... 😄😄😄

¢υяνα ησя∂1 year ago

Perampok berdasi 🤣😂

RAIHAN HAN (Informasi Gadget)1 year ago

Gila ga tau lagi gua sama pejabat rakus

Related Videos

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla: 4 Pulau itu Milik Aceh, Berdasarkan UU Era Soekarno dan Perjanjian Helsinki

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla: 4 Pulau itu Milik Aceh, Berdasarkan UU Era Soekarno dan Perjanjian Helsinki

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

167,689 views • 1 year ago

Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperlihatkan salah satu bukti otentik yang menyatakan Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan bukanlah milik Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (17/6/2025). ~LL #PulauAceh #Sumut

Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperlihatkan salah satu bukti otentik yang menyatakan Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan bukanlah milik Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (17/6/2025). ~LL #PulauAceh #Sumut

Kompas.com

623,976 views • 1 year ago

Bukan ke Wapres Gibran, apalagi ke rumah Jokowi Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haytar mendatangi kediaman Wapres ke 10 dan ke 12 RI Jusuf Kalla setelah 4 pulau tersebut kembali ke Aceh Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh terpenting dalam perdamaian Aceh, sikap Jusuf Kalla soal 4 pulau tersebut juga sedikit banyak menjadi acuan bagi Prabowo untuk menentukan keputusan.

Bukan ke Wapres Gibran, apalagi ke rumah Jokowi Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haytar mendatangi kediaman Wapres ke 10 dan ke 12 RI Jusuf Kalla setelah 4 pulau tersebut kembali ke Aceh Jusuf Kalla adalah salah satu tokoh terpenting dalam perdamaian Aceh, sikap Jusuf Kalla soal 4 pulau tersebut juga sedikit banyak menjadi acuan bagi Prabowo untuk menentukan keputusan.

Jhon Sitorus

918,995 views • 1 year ago

Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo, bersama Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco, dan Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf, telah disepakati bahwa empat pulau yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1992. Saat itu saya baru berusia 1 tahun. Kesepakatan yang muncul ketika itu mendasarkan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara pada peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh. Pada tahun 2008, saat saya masih duduk di bangku SMA, Gubernur Aceh kala itu tidak memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah Aceh, sedangkan Gubernur Sumut saat itu memasukkannya ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tahun 2017, ketika saya belum menjabat sebagai pejabat publik, keempat pulau tersebut kembali dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2022, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Medan, diterbitkan Kepmendagri yang pertama dan pulau tersebut masih masuk dalam cakupan Tapanuli Tengah. Baru pada tahun 2025 inilah saya menandatangani surat penegasan batas wilayah, yang secara resmi menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita terima keputusan ini dengan lapang dada dan semangat kebersamaan. Aceh adalah saudara dan tetangga kita. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah. Kita semua tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salam kolaborasi. #KolaborasiSumutBerkah #SumutBerkah #SalamKolaborasi

Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo, bersama Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco, dan Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf, telah disepakati bahwa empat pulau yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1992. Saat itu saya baru berusia 1 tahun. Kesepakatan yang muncul ketika itu mendasarkan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara pada peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh. Pada tahun 2008, saat saya masih duduk di bangku SMA, Gubernur Aceh kala itu tidak memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah Aceh, sedangkan Gubernur Sumut saat itu memasukkannya ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tahun 2017, ketika saya belum menjabat sebagai pejabat publik, keempat pulau tersebut kembali dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2022, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Medan, diterbitkan Kepmendagri yang pertama dan pulau tersebut masih masuk dalam cakupan Tapanuli Tengah. Baru pada tahun 2025 inilah saya menandatangani surat penegasan batas wilayah, yang secara resmi menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita terima keputusan ini dengan lapang dada dan semangat kebersamaan. Aceh adalah saudara dan tetangga kita. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah. Kita semua tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salam kolaborasi. #KolaborasiSumutBerkah #SumutBerkah #SalamKolaborasi

Bobby Nasution

103,031 views • 1 year ago

Mualem, Gubernur Aceh: "Migas, Kelapa, Biawak Semua Kita Kelola di 4 Pulau itu ... "Tidak ada pengelolaan bersama. Itu hak Aceh" 💡💡💡 Pemerintah Aceh akan manfaatkan setiap potensi sumber daya alam dari 4 pulau milik Aceh setelah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya 4 pulau yakni Pulau Lipan, Mangkir Kecil, Mangkir Besar dan Pulau Panjang dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Sumatera Utara. Namun hal itu mendapat penolakan keras dari semua elemen warga Aceh.

Mualem, Gubernur Aceh: "Migas, Kelapa, Biawak Semua Kita Kelola di 4 Pulau itu ... "Tidak ada pengelolaan bersama. Itu hak Aceh" 💡💡💡 Pemerintah Aceh akan manfaatkan setiap potensi sumber daya alam dari 4 pulau milik Aceh setelah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya 4 pulau yakni Pulau Lipan, Mangkir Kecil, Mangkir Besar dan Pulau Panjang dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Sumatera Utara. Namun hal itu mendapat penolakan keras dari semua elemen warga Aceh.

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

73,555 views • 1 year ago

#SaveSerambiMekkah #SaveAceh #SaveIndonesia "Polemik 4 Pulau Aceh: Keputusan Mendagri Terindikasi Kuat Cacat Hukum" Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil alih penyelesain polemik Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau, meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang Mengingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundangan. Penjenjangan dalam hierarki yang dimaksud menunjukkan peraturan perundangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 terindikasi kuat bertentangan dengan peraturan perundangan dan mencederai akta perdamian Helsinki. Provinsi Aceh lahir berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956. UU ini menjadi pijakan pula Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Poin 1.1.4 menegaskan batas wilayah Aceh meliputi seluruh wilayah Keresidenan Aceh, termasuk wilayah Singkil dan pulau-pulaunya. Saya berterima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Bapak Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang diputuskan Mendagri menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya merupakan wilayah administratif Provinsi Aceh. Rekomendasi: Mendukung Presiden Prabowo dalam selesaikan 4 pulau: 1. Keputusan Mendagri No.300.2.2-2138 Tahun 2025 batal demi hukum 2. Dialog Sumut-Aceh penegasan wilayah administratif harus sesuai perundangan yang berlaku. 3. Penyelesaian polemik tetap menjaga komitmen Perjanjian Helsinki 4. Revisi UU No.5 Tahun 1956 untuk menguatkan Provinsi Aceh, termasuk menjaga pulau, perairan dan ekositemnya. Revisi tersebut harus berprespektif terutama untuk kesejahteraan rakyat dan keselamatan lingkungan Aceh Indonesia Negara Hukum, yang berlaku adalah hukum positif, bukan hukum rimba! Salam sopan Indonesia!

#SaveSerambiMekkah #SaveAceh #SaveIndonesia "Polemik 4 Pulau Aceh: Keputusan Mendagri Terindikasi Kuat Cacat Hukum" Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil alih penyelesain polemik Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau, meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang Mengingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundangan. Penjenjangan dalam hierarki yang dimaksud menunjukkan peraturan perundangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 terindikasi kuat bertentangan dengan peraturan perundangan dan mencederai akta perdamian Helsinki. Provinsi Aceh lahir berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956. UU ini menjadi pijakan pula Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Poin 1.1.4 menegaskan batas wilayah Aceh meliputi seluruh wilayah Keresidenan Aceh, termasuk wilayah Singkil dan pulau-pulaunya. Saya berterima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Bapak Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang diputuskan Mendagri menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya merupakan wilayah administratif Provinsi Aceh. Rekomendasi: Mendukung Presiden Prabowo dalam selesaikan 4 pulau: 1. Keputusan Mendagri No.300.2.2-2138 Tahun 2025 batal demi hukum 2. Dialog Sumut-Aceh penegasan wilayah administratif harus sesuai perundangan yang berlaku. 3. Penyelesaian polemik tetap menjaga komitmen Perjanjian Helsinki 4. Revisi UU No.5 Tahun 1956 untuk menguatkan Provinsi Aceh, termasuk menjaga pulau, perairan dan ekositemnya. Revisi tersebut harus berprespektif terutama untuk kesejahteraan rakyat dan keselamatan lingkungan Aceh Indonesia Negara Hukum, yang berlaku adalah hukum positif, bukan hukum rimba! Salam sopan Indonesia!

Rieke Diah Pitaloka

19,679 views • 1 year ago

Anggota DPD RI dapil Aceh, dan DPR RI beserta Bupati Singkil, disaksikan kapolres dan dandim setempat, datang pulau Panjang ke tugu monumen yg menunjukkan bahwa pulau tsb adalah milik Aceh. Ini harus menjadi perhatian penting pemerintah pusat. Terkait SK yg dikeluarkan kemendagri ttg pemindahan wilayah 4 pulau dari Aceh ke Sumut.

Anggota DPD RI dapil Aceh, dan DPR RI beserta Bupati Singkil, disaksikan kapolres dan dandim setempat, datang pulau Panjang ke tugu monumen yg menunjukkan bahwa pulau tsb adalah milik Aceh. Ini harus menjadi perhatian penting pemerintah pusat. Terkait SK yg dikeluarkan kemendagri ttg pemindahan wilayah 4 pulau dari Aceh ke Sumut.

T0361M4N

154,728 views • 1 year ago

Lewat Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025, 4 pulau yg sebelumnya berada di Kab. Aceh Singkil kini masuk ke Tapanuli Tengah, Sumut. Keputusan Mendagri Tito Karnavian ini mengungkap tabir. Ternyata, ada cadangan migas di pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Lewat Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025, 4 pulau yg sebelumnya berada di Kab. Aceh Singkil kini masuk ke Tapanuli Tengah, Sumut. Keputusan Mendagri Tito Karnavian ini mengungkap tabir. Ternyata, ada cadangan migas di pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ

105,884 views • 1 year ago

Pak Jusuf Kalla : secara historis ke empat wilayah itu masuk Aceh Singkil

Pak Jusuf Kalla : secara historis ke empat wilayah itu masuk Aceh Singkil

@is_pelssy

13,320 views • 1 year ago

#SaveAceh #SaveIndonesia Terima kasih Presiden Prabowo Subianto yang telah memutuskan empat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek kembali menjadi wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap: - UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh - MoU Helsinki 2005, khususnya klausul tentang kewenangan Aceh atas wilayah dan administrasi - Peta Kesepahaman 1992 antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara - Dan semangat NKRI yang menghargai sejarah dan keadilan wilayah Keputusan ini bukan hanya soal batas wilayah administratif suatu Provinsi. Keputusan ini pelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan untuk sadar dan paham "Negara Indonesia adalah negara hukum". Terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, yang telah memantik pentingnya memori kolektif bangsa tentang pentingnya ingatan akan sejarah. Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Presiden Prabowo, yang memilih berdiri bersama kebenaran sejarah dan keadilan konstitusional.

#SaveAceh #SaveIndonesia Terima kasih Presiden Prabowo Subianto yang telah memutuskan empat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek kembali menjadi wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap: - UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh - MoU Helsinki 2005, khususnya klausul tentang kewenangan Aceh atas wilayah dan administrasi - Peta Kesepahaman 1992 antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara - Dan semangat NKRI yang menghargai sejarah dan keadilan wilayah Keputusan ini bukan hanya soal batas wilayah administratif suatu Provinsi. Keputusan ini pelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan untuk sadar dan paham "Negara Indonesia adalah negara hukum". Terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, yang telah memantik pentingnya memori kolektif bangsa tentang pentingnya ingatan akan sejarah. Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Presiden Prabowo, yang memilih berdiri bersama kebenaran sejarah dan keadilan konstitusional.

Rieke Diah Pitaloka

22,159 views • 1 year ago

Pelajar dan Mahasiswa Aceh Geruduk Kemendagri, Tuntut 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh

Pelajar dan Mahasiswa Aceh Geruduk Kemendagri, Tuntut 4 Pulau Dikembalikan ke Aceh

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

20,164 views • 1 year ago

Gubernur Aceh Buka Suara soal Polemik Empat Pulau: Itu Pulau Milik Kita! Gubernur Aceh, Muzakir Manaf merespons soal polemik empat pulau aceh yang dipindahkan ke Sumatera Utara. Dia mengatakan, pulau tersebut milik warga Aceh sehingga dia dan para petinggi pemerintahan akan memperjuangkannya. / #Aceh #Pulau #MuzakirManaf

Gubernur Aceh Buka Suara soal Polemik Empat Pulau: Itu Pulau Milik Kita! Gubernur Aceh, Muzakir Manaf merespons soal polemik empat pulau aceh yang dipindahkan ke Sumatera Utara. Dia mengatakan, pulau tersebut milik warga Aceh sehingga dia dan para petinggi pemerintahan akan memperjuangkannya. / #Aceh #Pulau #MuzakirManaf

Kompas.com

94,217 views • 1 year ago

Aceh curiga Jakarta alihkan 4 pulau Aceh ke Sumut dan langgar UUPA karena tidak mau bagi hasil migas. Terkait Masuknya Empat Pulau di Aceh ke Wilayah Sumut, Aktifis Aceh Muhammad Nur: “Kami mencurigai adanya keterkaitan antara pengalihan investasi migas ke Sumut untuk menghindari pembagian hasil dengan Aceh"

Aceh curiga Jakarta alihkan 4 pulau Aceh ke Sumut dan langgar UUPA karena tidak mau bagi hasil migas. Terkait Masuknya Empat Pulau di Aceh ke Wilayah Sumut, Aktifis Aceh Muhammad Nur: “Kami mencurigai adanya keterkaitan antara pengalihan investasi migas ke Sumut untuk menghindari pembagian hasil dengan Aceh"

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

60,529 views • 1 year ago

Jawaban Jusuf Kalla saat ditanya doal Sumut yang caplok 4 pulau di Aceh :"Pulau itu dari dulu dikelola oleh Aceh dan bayar pajak ke Aceh" Bobby Nasution ini sama kek Mulyono, rakus, culas dan licik ? Orang SumUt pasti bangga dgn kerakusan Bobby, karena itumah milih Bobby 🤭🤣

Jawaban Jusuf Kalla saat ditanya doal Sumut yang caplok 4 pulau di Aceh :"Pulau itu dari dulu dikelola oleh Aceh dan bayar pajak ke Aceh" Bobby Nasution ini sama kek Mulyono, rakus, culas dan licik ? Orang SumUt pasti bangga dgn kerakusan Bobby, karena itumah milih Bobby 🤭🤣

Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚

98,409 views • 1 year ago

Berdasarkan data-data yang dimiliki pemerintah, 4 pulau diputuskan masuk wilayah administrasi Aceh!

Berdasarkan data-data yang dimiliki pemerintah, 4 pulau diputuskan masuk wilayah administrasi Aceh!

Maudy Asmara

421,297 views • 1 year ago

SaveSerambiMekkah #SaveAceh Dari Patilasan Bubat, Trowulan, Mojokerto - Jawa Timur Dari tempat yang sarat makna ini, saya, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan sikap tegas terkait polemik 4 pulau kecil antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Debat soal batas wilayah penting. Tapi ada yang lebih genting: keselamatan pulau-pulau kecil ini dari ancaman tambang. Berikut data luas keempat pulau tersebut: •Pulau Panjang: 0,478 km² / 47,8 ha •Pulau Lipan: 0,0038 km² / 0,38 ha •Pulau Mangkir Ketek: 0,0615 km² / 6,15 ha •Pulau Mangkir Gadang: 0,0816 km² / 8,16 ha Semua di bawah 2000 km². Artinya, keempatnya adalah pulau kecil. Dan sesuai Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023, penambangan mineral di pulau kecil dilarang. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada ruang tawar-menawar. Jangan hanya berpolemik tentang milik siapa. Ini tentang kepatuhan pada konstitusi, tentang melindungi tanah air, tentang keutuhan Serambi mekkah, dan tentang masa depan generasi yang akan datang. Saya percaya, Mendagri memahami sejarah dan karakter wilayah ini. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto akan berdiri bersama rakyat Aceh. Karena menjaga pulau-pulau kecil ini adalah bagian dari menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Negara ini adalah negara hukum. Dan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan sesaat. Salam Sopan Indonesia!

SaveSerambiMekkah #SaveAceh Dari Patilasan Bubat, Trowulan, Mojokerto - Jawa Timur Dari tempat yang sarat makna ini, saya, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan sikap tegas terkait polemik 4 pulau kecil antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Debat soal batas wilayah penting. Tapi ada yang lebih genting: keselamatan pulau-pulau kecil ini dari ancaman tambang. Berikut data luas keempat pulau tersebut: •Pulau Panjang: 0,478 km² / 47,8 ha •Pulau Lipan: 0,0038 km² / 0,38 ha •Pulau Mangkir Ketek: 0,0615 km² / 6,15 ha •Pulau Mangkir Gadang: 0,0816 km² / 8,16 ha Semua di bawah 2000 km². Artinya, keempatnya adalah pulau kecil. Dan sesuai Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023, penambangan mineral di pulau kecil dilarang. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada ruang tawar-menawar. Jangan hanya berpolemik tentang milik siapa. Ini tentang kepatuhan pada konstitusi, tentang melindungi tanah air, tentang keutuhan Serambi mekkah, dan tentang masa depan generasi yang akan datang. Saya percaya, Mendagri memahami sejarah dan karakter wilayah ini. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto akan berdiri bersama rakyat Aceh. Karena menjaga pulau-pulau kecil ini adalah bagian dari menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Negara ini adalah negara hukum. Dan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan sesaat. Salam Sopan Indonesia!

Rieke Diah Pitaloka

39,553 views • 1 year ago

Yusril sebut Keputusan Mendagri bukan menentukan batas wilayah tapi pengkodean pulau-pulau... Batas wilayah Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah belum diputuskan

Yusril sebut Keputusan Mendagri bukan menentukan batas wilayah tapi pengkodean pulau-pulau... Batas wilayah Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah belum diputuskan

Maudy Asmara

37,384 views • 1 year ago

Ratusan Warga Aceh Singkil Duduki 4 Pulau Sengketa, Tolak Keputusan Mendagri merampok pulau pulau Aceh.

Ratusan Warga Aceh Singkil Duduki 4 Pulau Sengketa, Tolak Keputusan Mendagri merampok pulau pulau Aceh.

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

39,254 views • 1 year ago

"Jusuf Kalla sarankan kepada Tito Karnavian untuk kembalikan 4 pulau ke Aceh, karena tidak ada sejarahnya, pulau dikelola bersama" Please deh Bobby Nasution dan Kementerian Dalam Negeri punya rasa malu dikit, jadi pemimpin dan pejabat itu jgn rakus, serakah, apalagi licik, culas! 💩

"Jusuf Kalla sarankan kepada Tito Karnavian untuk kembalikan 4 pulau ke Aceh, karena tidak ada sejarahnya, pulau dikelola bersama" Please deh Bobby Nasution dan Kementerian Dalam Negeri punya rasa malu dikit, jadi pemimpin dan pejabat itu jgn rakus, serakah, apalagi licik, culas! 💩

Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚

124,027 views • 1 year ago

Tokoh dan para sesepuh Aceh menolak keras soal 4 pulau Aceh yg ditetapkan masuk Sumut.

Tokoh dan para sesepuh Aceh menolak keras soal 4 pulau Aceh yg ditetapkan masuk Sumut.

pelti

22,683 views • 1 year ago