Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

𝗧𝘂𝗻𝗷𝘂𝗸𝗸𝗮𝗻 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶! 𝗔𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗡𝗮𝗽𝗶𝘁𝘂𝗽𝘂𝗹𝘂 𝗕𝗼𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿 𝗣𝘂𝗻𝗴𝗹𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳 𝗢𝗷𝗼𝗹 Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada Senin, 30 Juni 2025, anggota DPR Adian Napitupulu melontarkan kritik tajam terhadap Kemenhub terkait tarif ojek online (ojol). Ia menilai pemerintah kurang transparan dalam menetapkan tarif dan tidak cukup... show more

Kompas.com

7,962,816 subscribers

20,096 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

Wissenschaft & Technologie Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von OJOL TIM HURU HARA 🏴‍☠️

OJOL TIM HURU HARA 🏴‍☠️vor 1 Jahr

"...pemerintah kurang transparan dalam menetapkan tarif dan tidak cukup melibatkan pengemudi dalam proses perumusan kebijakan." Kenapa baru sekarang-sekarang bersuara keras bung Adrian? Dulu kemana? Ngapain? Baru ngeuh ada masalah di transportasi online ya? Siapa yg bisikin?

Profilbild von BurungPipitYangKecil

BurungPipitYangKecilvor 1 Jahr

waaahh KPK RI harus tangkap nih pejabat pembuat komitmen(PPK) dengan Aplikator, diduga pasti dapat gratifikasi ehh ucapan terimakasih dari perusahaan aplikasi🤣🤣🤣 aplikasi gak bakal bisa jalan dan masuk ke sistem negara tanpa regulator, siapa regulatornya ? 🤣🤣🤣

Profilbild von gyh

gyhvor 1 Jahr

emang cocoknya pdip jadi oposisi, biar mereka terus bisa teriak belain rakyat. jangan biarin mereka jadi penguasa, soalnya pas jadi penguasa mereka lupa 🙈

Profilbild von keyzer soze

keyzer sozevor 1 Jahr

apa yg bung adian katakan kalau dari perspektif humanisme betul, tp sedari awal apps+ojol+konsumen memiliki konsen untuk menggunakan sistem kapitalisme yg penuh dengan subjektifitas dan relasi kuasa yg gk seimbang. app gampang aja bilang itu cara mereka buat cari untung

Profilbild von Elang Jalanan

Elang Jalananvor 1 Jahr

Sikat Om Adian, Bongkar aja, biar rame, biar asyik, Biar gaduh. Wkwkwkw

Profilbild von Taufiq akbar

Taufiq akbarvor 1 Jahr

Bukankah ini bisa dibilang bahwa ojol dimiskinkan pemerintah Krn kelalaiannya?

Profilbild von lampu kuning 🇮🇩

lampu kuning 🇮🇩vor 1 Jahr

Biadab!!

Profilbild von Lemon Tea

Lemon Teavor 1 Jahr

Kita telah dijajah oleh bangsa sendiri

Profilbild von SupraG_One

SupraG_Onevor 1 Jahr

Bang Adian, PDI Perjuangan pribadi dan partsi yg dibutuhkan oleh rakyat. Teruslah berbakti dan mengabdi untuk rskyat.

Profilbild von Khairilsindur

Khairilsindurvor 1 Jahr

Semua seperti ikut mencicipi kue, dipastikan klu sampai hukum bs mgusut kemana uang2 punglinya dipastikan ramai2 cuci tangan

Ähnliche Videos

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, meminta penghapusan biaya layanan dan jasa aplikasi dalam ojek online (ojol). Ia menyebut dua biaya itu tidak memiliki dasar hukum, berbeda dengan potongan 20 persen yang diatur dalam Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022. Adian menyoroti praktik potongan yang bisa mencapai 30–50 persen, bahkan dibebankan kepada konsumen dan pengemudi sekaligus. Ia menghitung, pendapatan aplikator bisa mencapai Rp92 miliar per hari jika memotong biaya ganda dari konsumen dan pengemudi. Sehari sebelumnya, Selasa (20/5/2025), pengemudi ojol menggelar demo menuntut regulasi tarif dan potongan aplikator yang dinilai merugikan. Penulis: Fika Nurul Ulya, Ardito Ramadhan Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta ~R #AdianNapitupulu #DemoOjol #BiayaJasa #BiayaAplikasi #DPR #Peristiwa #Cut

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, meminta penghapusan biaya layanan dan jasa aplikasi dalam ojek online (ojol). Ia menyebut dua biaya itu tidak memiliki dasar hukum, berbeda dengan potongan 20 persen yang diatur dalam Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022. Adian menyoroti praktik potongan yang bisa mencapai 30–50 persen, bahkan dibebankan kepada konsumen dan pengemudi sekaligus. Ia menghitung, pendapatan aplikator bisa mencapai Rp92 miliar per hari jika memotong biaya ganda dari konsumen dan pengemudi. Sehari sebelumnya, Selasa (20/5/2025), pengemudi ojol menggelar demo menuntut regulasi tarif dan potongan aplikator yang dinilai merugikan. Penulis: Fika Nurul Ulya, Ardito Ramadhan Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta ~R #AdianNapitupulu #DemoOjol #BiayaJasa #BiayaAplikasi #DPR #Peristiwa #Cut

Kompas.com

381,787 Aufrufe • vor 1 Jahr

Pada Rabu (17/9/2025), ribuan driver ojek online (ojol), driver mobil online, dan kurir logistik akan mematikan aplikasi secara serentak dan meluncurkan aksi demo di Istana Presiden, DPR RI, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan aksi mematikan aplikasi dilakukan sebagai wujud solidaritas driver saat menyuarakan aspirasi pada pemerintah. Selain itu, Igun juga mengimbau masyarakat menyiapkan transportasi alternatif, Selasa (16/9/2025). Aksi bernama 179 Ojol ini digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia. Tuntutannya sendiri mencakup potongan aplikator, pengaturan tarif antar-barang dan makanan, audit potongan sepihak, hingga mendesak DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026, serta penuntasan kasus tragedi 28 Agustus 2025. #SuaraSurabaya #SuaraSurabayaMedia #Ojol #Demo #DPR #Indonesia

Pada Rabu (17/9/2025), ribuan driver ojek online (ojol), driver mobil online, dan kurir logistik akan mematikan aplikasi secara serentak dan meluncurkan aksi demo di Istana Presiden, DPR RI, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan aksi mematikan aplikasi dilakukan sebagai wujud solidaritas driver saat menyuarakan aspirasi pada pemerintah. Selain itu, Igun juga mengimbau masyarakat menyiapkan transportasi alternatif, Selasa (16/9/2025). Aksi bernama 179 Ojol ini digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia. Tuntutannya sendiri mencakup potongan aplikator, pengaturan tarif antar-barang dan makanan, audit potongan sepihak, hingga mendesak DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026, serta penuntasan kasus tragedi 28 Agustus 2025. #SuaraSurabaya #SuaraSurabayaMedia #Ojol #Demo #DPR #Indonesia

Radio Suara Surabaya

22,944 Aufrufe • vor 10 Monaten

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, menilai revisi UU Pilkada mengabaikan konstitusi jika dipaksakan untuk disahkan. PDI-P jadi satu-satunya fraksi yang tidak sepakat revisi UU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, negara saat ini berada dalam situasi darurat lantaran adanya pengabaian terhadap putusan MK. Ia pun meminta para pemuda turun ke jalan untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada. DPR RI sejatinya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Namun, rapat paripurna dibatalkan dan dijadwal ulang karena tidak memenuhi kuorum. | Narasi Daily

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, menilai revisi UU Pilkada mengabaikan konstitusi jika dipaksakan untuk disahkan. PDI-P jadi satu-satunya fraksi yang tidak sepakat revisi UU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, negara saat ini berada dalam situasi darurat lantaran adanya pengabaian terhadap putusan MK. Ia pun meminta para pemuda turun ke jalan untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada. DPR RI sejatinya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Namun, rapat paripurna dibatalkan dan dijadwal ulang karena tidak memenuhi kuorum. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

63,641 Aufrufe • vor 1 Jahr

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (30/6/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono mempertanyakan terkait kosongnya posisi 12 Duta Besar di sejumlah negara. Ia pun meminta Menlu Sugiono segera memberitahu kepada Presiden jika ada posisi duta besar yang akan segera habis masa tugasnya. Sebanyak 12 posisi duta besar yang kosong antara lain ada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga wakil tetap di PBB di AS dan Jenewa, Swiss. | Narasi Daily

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (30/6/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono mempertanyakan terkait kosongnya posisi 12 Duta Besar di sejumlah negara. Ia pun meminta Menlu Sugiono segera memberitahu kepada Presiden jika ada posisi duta besar yang akan segera habis masa tugasnya. Sebanyak 12 posisi duta besar yang kosong antara lain ada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga wakil tetap di PBB di AS dan Jenewa, Swiss. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

109,195 Aufrufe • vor 1 Jahr

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman memberikan pernyataan singkat di depan massa aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Ia menyatakan kepada massa aksi bahwa hari ini tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna di DPR. Usai memberikan pernyataan di depan massa aksi, Habiburokhman meninggalkan mobil komando. DPR RI sejatinya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Namun, rapat paripurna dibatalkan dan dijadwal ulang karena tidak memenuhi kuorum. Sehari sebelumnya, Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada. | Narasi Daily

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman memberikan pernyataan singkat di depan massa aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Ia menyatakan kepada massa aksi bahwa hari ini tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna di DPR. Usai memberikan pernyataan di depan massa aksi, Habiburokhman meninggalkan mobil komando. DPR RI sejatinya menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Namun, rapat paripurna dibatalkan dan dijadwal ulang karena tidak memenuhi kuorum. Sehari sebelumnya, Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

125,564 Aufrufe • vor 1 Jahr

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, beserta jajarannya untuk membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025). Usman meminta Raja Juli untuk mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera. Usman juga menilai Menhut tidak menunjukkan empati dan gagal mengambil langkah tepat dalam mitigasi bencana. Anggota DPR fraksi PKB ini menyebut seharusnya semua izin penggunaan hutan di Sumatera dihentikan. | Narasi Daily

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, beserta jajarannya untuk membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025). Usman meminta Raja Juli untuk mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera. Usman juga menilai Menhut tidak menunjukkan empati dan gagal mengambil langkah tepat dalam mitigasi bencana. Anggota DPR fraksi PKB ini menyebut seharusnya semua izin penggunaan hutan di Sumatera dihentikan. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

12,541 Aufrufe • vor 8 Monaten

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik kewajiban Indonesia membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan dagang era Tarif Trump. Ia meminta BPI Danantara menyiapkan strategi yang jelas agar pembelian tidak sekadar menjalankan kewajiban tanpa kajian menyeluruh. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Manajemen BPI Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik kewajiban Indonesia membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan dagang era Tarif Trump. Ia meminta BPI Danantara menyiapkan strategi yang jelas agar pembelian tidak sekadar menjalankan kewajiban tanpa kajian menyeluruh. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Manajemen BPI Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Kompas.com

13,613 Aufrufe • vor 1 Jahr

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (20/3/2025) pukul 09.30 WIB di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat. Proses revisi ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang mengusulkan perubahan UU TNI dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya. Menindaklanjuti surat tersebut, DPR memasukkan revisi UU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 melalui rapat paripurna pada 18 Februari 2025. Sebelum pembentukan Panitia Kerja (Panja), Komisi I DPR RI mengadakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait revisi UU TNI. Pada 4 Maret 2025, RDPU digelar dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan. Selanjutnya, pada 7 Maret 2025, RDPU dilaksanakan dengan Menteri Pertahanan untuk membahas aspek teknis dan strategis dari revisi tersebut. Setelah menerima berbagai masukan, Komisi I DPR membentuk Panja revisi UU TNI pada 11 Maret 2025. Rapat perdana Panja digelar pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, membahas tiga klaster utama dalam revisi UU TNI, yaitu kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, lingkup baru tempat prajurit TNI boleh tetap aktif, serta usia pensiun perwira tinggi. Pada 18 Maret 2025, Panja menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara untuk membahas penyesuaian frasa agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri. Setelah serangkaian pembahasan tersebut, Komisi I DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna pada 20 Maret 2025 untuk disetujui menjadi undang-undang. | Narasi Daily

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (20/3/2025) pukul 09.30 WIB di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat. Proses revisi ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, yang mengusulkan perubahan UU TNI dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya. Menindaklanjuti surat tersebut, DPR memasukkan revisi UU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 melalui rapat paripurna pada 18 Februari 2025. Sebelum pembentukan Panitia Kerja (Panja), Komisi I DPR RI mengadakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait revisi UU TNI. Pada 4 Maret 2025, RDPU digelar dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan. Selanjutnya, pada 7 Maret 2025, RDPU dilaksanakan dengan Menteri Pertahanan untuk membahas aspek teknis dan strategis dari revisi tersebut. Setelah menerima berbagai masukan, Komisi I DPR membentuk Panja revisi UU TNI pada 11 Maret 2025. Rapat perdana Panja digelar pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, membahas tiga klaster utama dalam revisi UU TNI, yaitu kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, lingkup baru tempat prajurit TNI boleh tetap aktif, serta usia pensiun perwira tinggi. Pada 18 Maret 2025, Panja menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara untuk membahas penyesuaian frasa agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri. Setelah serangkaian pembahasan tersebut, Komisi I DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna pada 20 Maret 2025 untuk disetujui menjadi undang-undang. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

604,997 Aufrufe • vor 1 Jahr

Kesimpulan RDPU 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari BEM SI mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi (UKT dan IPI). Beberapa poin yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: - Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi. Hal tersebut terlihat dari pengalokasikan APBN untuk pendidikan tinggi yang tidak optimal dan pemberlakuan kebijakan PTN BH. - Permendikbud 2/2024 sebagai tindak lanjut dari Kepmendikbud 54/2024 menimbulkan masalah, yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi. - Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan BEM SI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: - Meminta BEM SI untuk melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi di Perguruan Tinggi sebagai masukan sehingga diperoleh kebijakan mengenai biaya pendidikan tinggi yang tepat. - Mendorong pemerintah agar tidak membebankan (mayoritas) biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja. - Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi 3. Komisi X DPR RI mendesak pencabutan Permendikbud 2/2024. 4. Komisi X DPR RI akan segera melakukan rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI untuk bahas mengenai permasalahan biaya pendidikan. 5. Komisi X DPR RI membentuk rapat kerja pembiayaan pendidikan untuk merespon mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi.

Kesimpulan RDPU 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari BEM SI mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi (UKT dan IPI). Beberapa poin yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: - Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi. Hal tersebut terlihat dari pengalokasikan APBN untuk pendidikan tinggi yang tidak optimal dan pemberlakuan kebijakan PTN BH. - Permendikbud 2/2024 sebagai tindak lanjut dari Kepmendikbud 54/2024 menimbulkan masalah, yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi. - Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan BEM SI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: - Meminta BEM SI untuk melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi di Perguruan Tinggi sebagai masukan sehingga diperoleh kebijakan mengenai biaya pendidikan tinggi yang tepat. - Mendorong pemerintah agar tidak membebankan (mayoritas) biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja. - Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi 3. Komisi X DPR RI mendesak pencabutan Permendikbud 2/2024. 4. Komisi X DPR RI akan segera melakukan rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI untuk bahas mengenai permasalahan biaya pendidikan. 5. Komisi X DPR RI membentuk rapat kerja pembiayaan pendidikan untuk merespon mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi.

M. Ridha Intifadha

49,958 Aufrufe • vor 2 Jahren

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyebut penundaan pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 terjadi karena adanya ketidaksamaan DPR dan pihak Menpan dalam memahami teks yang tertulis soal peraturan ini dalam rapat. "Beda pemahaman, bukan miskomunikasi," ungkap Arse di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa siapapun yang lolos CASN maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) dipastikan tidak berubah. Untuk itu, dia meminta agar tetap dilakukan pengangkatan. "Banyak yang sudah hampir selesai baik di Pusat maupun Daerah lakukan saja pengangkatan. Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang san pasti gitu tisak akan membuat polemik atau sampai gaduh kalau mereka mendapat kepastian," ujarnya. Sementara upaya pemanggilan terhadapat Menteri PANRB Rini Widyantini, Arse menyerahkan kepada pimpinan DPR dan anggota Komisi II lainnya. "Kalau institusi setuju, kita kan harus atas nama komisi II dan atas nama DPR untuk dipanggil lagi ya dipanggil lqgi kalau tidak ya tisak, kan ga bisa saya panggil sendiri," tuturnya. Video: Oktaviani #CPNS #News #DPR #CASN

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyebut penundaan pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 terjadi karena adanya ketidaksamaan DPR dan pihak Menpan dalam memahami teks yang tertulis soal peraturan ini dalam rapat. "Beda pemahaman, bukan miskomunikasi," ungkap Arse di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa siapapun yang lolos CASN maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) dipastikan tidak berubah. Untuk itu, dia meminta agar tetap dilakukan pengangkatan. "Banyak yang sudah hampir selesai baik di Pusat maupun Daerah lakukan saja pengangkatan. Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang san pasti gitu tisak akan membuat polemik atau sampai gaduh kalau mereka mendapat kepastian," ujarnya. Sementara upaya pemanggilan terhadapat Menteri PANRB Rini Widyantini, Arse menyerahkan kepada pimpinan DPR dan anggota Komisi II lainnya. "Kalau institusi setuju, kita kan harus atas nama komisi II dan atas nama DPR untuk dipanggil lagi ya dipanggil lqgi kalau tidak ya tisak, kan ga bisa saya panggil sendiri," tuturnya. Video: Oktaviani #CPNS #News #DPR #CASN

Pikiran Rakyat

21,143 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝐑𝐞𝐬𝐦𝐢! 𝐌𝐮𝐥𝐚𝐢 𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢, 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐎𝐣𝐨𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝟖 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 Kabar yang sudah lama ditunggu para mitra ojol akhirnya mulai terealisasi. Dalam keterangan pers terkait transportasi online, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama perwakilan Gojek dan Grab menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi. Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan menerapkan potongan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait perhatian terhadap kesejahteraan para pengemudi ojek online. Pihak Gojek menegaskan bahwa implementasi tarif komisi baru ini akan mulai berlaku efektif pekan depan. Langkah ini pun diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi para mitra pengemudi yang selama ini menantikan adanya penyesuaian sistem komisi. Naskah | Admin: FS Video | Editor : sekretariat presiden | AQ #Laporan8 #ojol #gojek #grab #transportasionline

𝐑𝐞𝐬𝐦𝐢! 𝐌𝐮𝐥𝐚𝐢 𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢, 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐎𝐣𝐨𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝟖 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 Kabar yang sudah lama ditunggu para mitra ojol akhirnya mulai terealisasi. Dalam keterangan pers terkait transportasi online, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama perwakilan Gojek dan Grab menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi. Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan menerapkan potongan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait perhatian terhadap kesejahteraan para pengemudi ojek online. Pihak Gojek menegaskan bahwa implementasi tarif komisi baru ini akan mulai berlaku efektif pekan depan. Langkah ini pun diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi para mitra pengemudi yang selama ini menantikan adanya penyesuaian sistem komisi. Naskah | Admin: FS Video | Editor : sekretariat presiden | AQ #Laporan8 #ojol #gojek #grab #transportasionline

Garuda TV

91,661 Aufrufe • vor 1 Monat

Saya didampingi PJU Mabes Polri dan seluruh Kapolda menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, saya memaparkan terkait realisasi anggaran dan capaian kinerja Polri Tahun 2024, serta Rencana Kerja dan Target Capaian Polri Tahun 2025. Selain itu, saya juga menyampaikan evaluasi upaya Harkamtibmas Polri juga penegakan hukum beberapa kejahatan menonjol yang menjadi atensi Pemerintah dan publik seperti narkoba, korupsi, judi online, penyelundupan, serta kejahatan di bidang sumber daya alam. Saya berterima kasih atas segala masukan dan dukungan yang diberikan Komisi III DPR RI agar Polri semakin profesional dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. #listyosigitp

Saya didampingi PJU Mabes Polri dan seluruh Kapolda menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, saya memaparkan terkait realisasi anggaran dan capaian kinerja Polri Tahun 2024, serta Rencana Kerja dan Target Capaian Polri Tahun 2025. Selain itu, saya juga menyampaikan evaluasi upaya Harkamtibmas Polri juga penegakan hukum beberapa kejahatan menonjol yang menjadi atensi Pemerintah dan publik seperti narkoba, korupsi, judi online, penyelundupan, serta kejahatan di bidang sumber daya alam. Saya berterima kasih atas segala masukan dan dukungan yang diberikan Komisi III DPR RI agar Polri semakin profesional dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. #listyosigitp

Listyo Sigit Prabowo

20,213 Aufrufe • vor 1 Jahr

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati mengkritisi Telkom, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang telekomunikasi yang telah melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya, jelas ini merugikan rakyat. "Kalau di Komisi V Bang Adian itu bilang aplikator kejam, promo ojol itu bohong. Kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya," tegas Sadarestuwati, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Telkom Indonesia, Rabu (2/7/2025). Sadarestuwati juga menegaskan ini bukan persoalan kecil, tapi ini persoalan keadilan bagi rakyat. Karena setiap pulsa dan paket data yang dibeli oleh pengguna seharusnya dikembalikan ke pengguna, bukan menguap begitu saja. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati mengkritisi Telkom, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang telekomunikasi yang telah melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya, jelas ini merugikan rakyat. "Kalau di Komisi V Bang Adian itu bilang aplikator kejam, promo ojol itu bohong. Kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya," tegas Sadarestuwati, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Telkom Indonesia, Rabu (2/7/2025). Sadarestuwati juga menegaskan ini bukan persoalan kecil, tapi ini persoalan keadilan bagi rakyat. Karena setiap pulsa dan paket data yang dibeli oleh pengguna seharusnya dikembalikan ke pengguna, bukan menguap begitu saja. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak

PDI Perjuangan

13,520 Aufrufe • vor 1 Jahr

*Kabar Gembira, Prabowo Umumkan Bonus Hari Raya untuk Ojol: Pemerintah Beri Perhatian Khusus* Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek online (ojol) baik pengemudi maupun kurir. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah untuk para pengemudi ini. Hal ini diumumkan Prabowo dalam konferensi pers bersama CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3). "Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja," kata Prabowo. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengatur pemberian bonus hari raya dari perusahaan yang menaungi para pengemudi dan kurir _online_ untuk memberikan BHR dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta yang berstatus part time. "Untuk besaran mekanisme nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," ujar Prabowo. Ia pun berharap kebijakan ini memberikan dampak positif untuk para ojol dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mewujudkan kebijakan ini. "Saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi _online_ dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagkerjaan, Menteri Perhubungan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan juga pimpinan perusahaan atas kerja sama yang baik juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi _online_ di manapun Anda berada," tutup Prabowo.

Kabar Gembira, Prabowo Umumkan Bonus Hari Raya untuk Ojol: Pemerintah Beri Perhatian Khusus Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek online (ojol) baik pengemudi maupun kurir. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah untuk para pengemudi ini. Hal ini diumumkan Prabowo dalam konferensi pers bersama CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3). "Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja," kata Prabowo. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengatur pemberian bonus hari raya dari perusahaan yang menaungi para pengemudi dan kurir _online_ untuk memberikan BHR dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta yang berstatus part time. "Untuk besaran mekanisme nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," ujar Prabowo. Ia pun berharap kebijakan ini memberikan dampak positif untuk para ojol dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mewujudkan kebijakan ini. "Saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi _online_ dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagkerjaan, Menteri Perhubungan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan juga pimpinan perusahaan atas kerja sama yang baik juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi _online_ di manapun Anda berada," tutup Prabowo.

Dedek Prayudi - Uki

11,088 Aufrufe • vor 1 Jahr

Prabowo Umumkan Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan para ketua umum partai politik di Indonesia sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan DPR, berlaku mulai 1 September 2025. “Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8). Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya. Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo. Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya. Prabowo Subianto #Prabowo #Prabowo #Parpol #DPRRI #LangkahTegas #PecatAnggotaDPR #KebijakanProRakyat #ElshintaNews #DemokrasiIndonesia

Prabowo Umumkan Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan para ketua umum partai politik di Indonesia sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan DPR, berlaku mulai 1 September 2025. “Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8). Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya. Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo. Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya. Prabowo Subianto #Prabowo #Prabowo #Parpol #DPRRI #LangkahTegas #PecatAnggotaDPR #KebijakanProRakyat #ElshintaNews #DemokrasiIndonesia

Radio Elshinta

17,000 Aufrufe • vor 11 Monaten

DPR RI Soroti ‘Raksasa Pembunuh’ UMKM, Minta Menteri Terapkan Kebijakan Pembatasan! Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII yoyok riyo dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait dampak ekspansi minimarket modern, khususnya Indomaret dan Alfamart, terhadap kelangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM). Yoyok secara tegas menyebut minimarket-minimarket tersebut sebagai “raksasa pembunuh” bagi toko-toko kelontong di kampung dan desa. Menurutnya, kehadirannya secara masif telah menyebabkan banyak toko kelontong dan usaha kecil lain gulung tikar. Ia menjelaskan bahwa para pedagang kecil ini sering kali hanya mencari nafkah tambahan atau menjalankan usahanya sebagai sampingan, dan ekspansi minimarket modern telah merusak mata pencaharian mereka. Aleg DPR RI, yang diketahui pernah menjabat sebagai bupati Batang menawarkan solusi konkret berdasarkan pengalamannya. Ia mengaku pernah membuat kebijakan saat memimpin daerah yang berhasil membatasi pertumbuhan minimarket modern. Oleh karena itu, ia mendesak menteri untuk berani mengambil langkah serupa. “Mumpung Bapak punya kuasa, lakukan apa yang seperti saya lakukan,” ujarnya. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mencontoh kebijakan ini dan menerapkannya di seluruh wilayah Indonesia untuk melindungi para pelaku UMKM dari persaingan yang tidak seimbang. Sumber : TVR Parlemen (Dok. 12 Feb 2025)

DPR RI Soroti ‘Raksasa Pembunuh’ UMKM, Minta Menteri Terapkan Kebijakan Pembatasan! Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII yoyok riyo dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait dampak ekspansi minimarket modern, khususnya Indomaret dan Alfamart, terhadap kelangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM). Yoyok secara tegas menyebut minimarket-minimarket tersebut sebagai “raksasa pembunuh” bagi toko-toko kelontong di kampung dan desa. Menurutnya, kehadirannya secara masif telah menyebabkan banyak toko kelontong dan usaha kecil lain gulung tikar. Ia menjelaskan bahwa para pedagang kecil ini sering kali hanya mencari nafkah tambahan atau menjalankan usahanya sebagai sampingan, dan ekspansi minimarket modern telah merusak mata pencaharian mereka. Aleg DPR RI, yang diketahui pernah menjabat sebagai bupati Batang menawarkan solusi konkret berdasarkan pengalamannya. Ia mengaku pernah membuat kebijakan saat memimpin daerah yang berhasil membatasi pertumbuhan minimarket modern. Oleh karena itu, ia mendesak menteri untuk berani mengambil langkah serupa. “Mumpung Bapak punya kuasa, lakukan apa yang seperti saya lakukan,” ujarnya. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mencontoh kebijakan ini dan menerapkannya di seluruh wilayah Indonesia untuk melindungi para pelaku UMKM dari persaingan yang tidak seimbang. Sumber : TVR Parlemen (Dok. 12 Feb 2025)

Never

11,230 Aufrufe • vor 10 Monaten

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menepis tudingan publik yang menyebut parlemen enggan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR secara resmi mengizinkan Komisi III untuk tetap melanjutkan agenda pembahasan regulasi tersebut meskipun parlemen telah memasuki masa reses. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dirangkaikan dengan Penutupan Masa Persidangan V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dasco menjelaskan bahwa pimpinan DPR menyetujui permohonan izin dari Komisi III untuk bersidang di masa reses guna menjawab dinamika dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. "Untuk Komisi III, kita dukung untuk tetap membahas. Karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas Undang-Undang Perampasan Aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan," ujar Sufmi Dasco di hadapan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa proses penyerapan partisipasi publik terkait RUU Perampasan Aset di Komisi III telah dilakukan secara berkelanjutan dalam dua bulan terakhir. Oleh karena itu, kegiatan pembahasan tidak dibatasi oleh penutupan masa sidang, sepanjang komisi yang bersangkutan mengajukan izin sesuai prosedur dan mekanisme tata tertib dewan. Sumber: IG @sufmi_dasco #DPRRI #SufmiDascoAhmad #RUUPerampasanAset #KomisiIIIDPR #MetroTV

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menepis tudingan publik yang menyebut parlemen enggan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR secara resmi mengizinkan Komisi III untuk tetap melanjutkan agenda pembahasan regulasi tersebut meskipun parlemen telah memasuki masa reses. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dirangkaikan dengan Penutupan Masa Persidangan V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dasco menjelaskan bahwa pimpinan DPR menyetujui permohonan izin dari Komisi III untuk bersidang di masa reses guna menjawab dinamika dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. "Untuk Komisi III, kita dukung untuk tetap membahas. Karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas Undang-Undang Perampasan Aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan," ujar Sufmi Dasco di hadapan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa proses penyerapan partisipasi publik terkait RUU Perampasan Aset di Komisi III telah dilakukan secara berkelanjutan dalam dua bulan terakhir. Oleh karena itu, kegiatan pembahasan tidak dibatasi oleh penutupan masa sidang, sepanjang komisi yang bersangkutan mengajukan izin sesuai prosedur dan mekanisme tata tertib dewan. Sumber: IG @sufmi_dasco #DPRRI #SufmiDascoAhmad #RUUPerampasanAset #KomisiIIIDPR #MetroTV

METRO TV

19,114 Aufrufe • vor 20 Tagen

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk berkumpul secara damai. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu sore, 31 Agustus 2025, ia mengatakan aspirasi murni dari rakyat akan didengar dan ditindaklanjuti. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden. Ia menambahkan, aparat yang melakukan kesalahan dalam pengamanan unjuk rasa sedang diperiksa oleh Kepolisian dengan perintah agar prosesnya cepat, transparan, dan terbuka bagi publik. Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan partai politik dan DPR telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang memicu polemik. “Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya. Di sisi lain, Presiden menekankan perbedaan antara aspirasi damai dengan aksi anarkis. Ia juga menyinggung adanya ancaman serius di balik gejolak yang terjadi. “Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” katanya. Atas dasar itu, Prabowo memerintahkan aparat keamanan mengambil langkah keras. “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya. Presiden juga meminta DPR segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog, serta seluruh kementerian dan lembaga membuka diri pada kritik publik. Ia menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang, menjaga persatuan, dan menyuarakan aspirasi secara damai. | Narasi Daily #PrabowoSoalTunjanganDPR #NarasiDaily #NarasiNewsroom #JadiPaham

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk berkumpul secara damai. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu sore, 31 Agustus 2025, ia mengatakan aspirasi murni dari rakyat akan didengar dan ditindaklanjuti. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden. Ia menambahkan, aparat yang melakukan kesalahan dalam pengamanan unjuk rasa sedang diperiksa oleh Kepolisian dengan perintah agar prosesnya cepat, transparan, dan terbuka bagi publik. Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan partai politik dan DPR telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang memicu polemik. “Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya. Di sisi lain, Presiden menekankan perbedaan antara aspirasi damai dengan aksi anarkis. Ia juga menyinggung adanya ancaman serius di balik gejolak yang terjadi. “Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” katanya. Atas dasar itu, Prabowo memerintahkan aparat keamanan mengambil langkah keras. “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya. Presiden juga meminta DPR segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog, serta seluruh kementerian dan lembaga membuka diri pada kritik publik. Ia menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang, menjaga persatuan, dan menyuarakan aspirasi secara damai. | Narasi Daily #PrabowoSoalTunjanganDPR #NarasiDaily #NarasiNewsroom #JadiPaham

Narasi Newsroom

95,011 Aufrufe • vor 11 Monaten

Deddy Sitorus menyoroti skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut mengambil dana hingga Rp214 triliun dari Himbara, dan beban pengembalian dana tersebut akan ditanggung negara selama enam tahun ke depan. "Kebayang tidak 6 tahun ke depan desa-desa yang tadinya punya anggaran 800 juta sampai 1 miliar hanya punya 200-300 juta mau bangun apa di desa?" kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tersebut, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Senin (30/3/2026). Deddy Sitorus juga mengungkapkan banyak kepala daerah yang mengaku tidak dilibatkan dalam implementasi program Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG, namun justru menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di lapangan. Menurutnya, program-program tersebut memang memiliki tujuan baik, tetapi tetap harus dievaluasi secara terbuka agar tidak menimbulkan beban baru bagi daerah dan masyarakat desa. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap

Deddy Sitorus menyoroti skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut mengambil dana hingga Rp214 triliun dari Himbara, dan beban pengembalian dana tersebut akan ditanggung negara selama enam tahun ke depan. "Kebayang tidak 6 tahun ke depan desa-desa yang tadinya punya anggaran 800 juta sampai 1 miliar hanya punya 200-300 juta mau bangun apa di desa?" kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tersebut, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Senin (30/3/2026). Deddy Sitorus juga mengungkapkan banyak kepala daerah yang mengaku tidak dilibatkan dalam implementasi program Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG, namun justru menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di lapangan. Menurutnya, program-program tersebut memang memiliki tujuan baik, tetapi tetap harus dievaluasi secara terbuka agar tidak menimbulkan beban baru bagi daerah dan masyarakat desa. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap

PDI Perjuangan

15,409 Aufrufe • vor 4 Monaten

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut harga beras di Jepang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI. Awalnya Amran menjelaskan bahwa pemerintah bakal melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali. Di sela-sela memaparkan, Amran mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga beras yang relatif kecil, namun memicu keributan di masyarakat. Ia juga membandingkan dengan harga beras di Jepang yang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. Ia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda. #MenteriPertanianRI #AndiAmranSulaiman #HargaBeras #DPRRI #Jepang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut harga beras di Jepang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI. Awalnya Amran menjelaskan bahwa pemerintah bakal melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali. Di sela-sela memaparkan, Amran mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga beras yang relatif kecil, namun memicu keributan di masyarakat. Ia juga membandingkan dengan harga beras di Jepang yang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. Ia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda. #MenteriPertanianRI #AndiAmranSulaiman #HargaBeras #DPRRI #Jepang

METRO TV

23,668 Aufrufe • vor 11 Monaten