Bagus Muljadi
@bagus_muljadi • 23,356 subscribers
I don't do powerpoint
Shorts
Videos
Ketika ruang politik tidak lagi bicara gagasan: Peta ideologi politik Indonesia sering disalahartikan seperti model Barat: kiri vs kanan, konservatif vs progresif. Padahal, spektrum politik itu terbentuk oleh sejarah; di Eropa, konflik antara proletariat dan borjuis (lihat historical materialism à la Hegel & Marx) kemudian melahirkan sosialisme. Indonesia tak pernah mengalami revolusi industri. Maka, konflik kelas bukan pangkal politik kita. Seperti apa yang Tan Malaka katakan: konflik utama Indonesia adalah kolonialisme. Karena itu, yang lahir bukan sosialisme, tapi nasionalisme — dengan cita-cita negara kuat dan ekonomi mandiri, melawan liberalisme yang dianggap sebagai wajah penjajahan. Sukarno bisa dilihat sebagai personifikasi nasionalisme: proteksionisme, sentralisasi, dan kesatuan sebagai harga mati. Hatta mewakili kutub liberal: demokrasi parlementer, desentralisasi, dan ekonomi terbuka. Hatta mendukung federalisme — bukan untuk memecah, tapi untuk memberi keadilan antar daerah. Konflik antara Omnibus Law Cipta Kerja—yang mempermudah eksploitasi sumber daya seperti penambangan pasir Gunung Merapi—dengan regulasi lokal DIY yang melindungi kawasan berdasarkan nilai-nilai Sumbu Filosofis, adalah contoh klasik dari pertarungan ideologi dimana partai harusnya berdebat. Hari ini perbincangan politik tidak mengindahkan gagasan namun personalitas. Partai jadi kendaraan elektoral semata. Akuntabilitas bergeser — bukan ke rakyat, tapi ke ketua partai. Dalam konteks perdagangan internasional misalnya, seorang politisi bisa menganut proteksionisme di pagi hari, lalu memuji free trade di sore hari. Padahal, proteksionisme jargon nasionalisme. Free trade adalah karikatur dari liberalisme. Tanpa peta ideologi, yang tersisa hanyalah oportunisme. Indonesia butuh kerangka yang lahir dari sejarahnya sendiri: liberal-nasionalisme. Agar politik punya arah, dan kekuasaan punya batas. Further:
Bagus Muljadi1,041,447 Aufrufe • vor 1 Jahr
Respon Pak Marty mengandung substansi bahwa Indonesia memahami realisme geopolitik. Pernyataan ini elegan karena sekaligus tegas dan implisit ditujukan ke pihak luar: bahwa kita sejak lama lebih memahami ketidakadilan dibanding banyak negara Eropa. Indonesia siap bermain di lapak yang sama, selama kepentingan nasional tidak dicederai. This is what you’d expect from a seasoned diplomat.
Bagus Muljadi381,593 Aufrufe • vor 6 Monaten
Untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, hanya mereka yang bisa menulis esai dengan sangat baik yang lolos. Untuk bisa menulis esai dengan sangat baik, biasanya seseorang harus melalui pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik di Indonesia masih sangat timpang secara geografis dan ekonomi. Artinya, mereka yang berasal dari Jawa dan dari latar belakang ekonomi lebih kuat memang memiliki keuntungan awal. Jalur afirmasi tidak bisa sepenuhnya menghapusnya, karena masalah utamanya ada pada kualitas guru dan ekosistem pendidikan di daerah. Selama hulu tidak dibenahi, hilir tetap bias. Akibatnya, banyak penerima LPDP memang berasal dari kalangan mampu. Dari situ muncul rasa ketidakadilan publik. Dalam konteks seperti ini, narasi moralistik dari regulator menjadi problematis. Negara bukan orangtua. Negara adalah pengelola investasi publik. Kepastian pulang sebagai indikator kesuksesan juga tidak lagi relevan dalam dunia yang makin global. Ironisnya, kepastian pulang adalah indikator yang paling mudah diukur. Cukup cocokkan data imigrasi dan kontrak. Yang sulit justru mengukur dampak jangka panjang. Pengaruh kebijakan. Kontribusi ilmiah. Dampak sosial. Dampak ekonomi. LPDP harus mendefinisikan dengan jelas. Apa yang disebut berhasil. Apa yang disebut gagal. Tanpa definisi ini, debat akan selalu jatuh pada moralitas dan sentimen. Anda tidak bisa menyerahkan masa depan bangsa pada esai fresh graduate 20 tahunan. Regulator memikul tanggung jawab yang sama. Menjelaskan kepada publik bagaimana investasi ini bekerja dan bagaimana dampaknya diukur. Beasiswa adalah investasi publik. Bukan sedekah.
Bagus Muljadi61,346 Aufrufe • vor 6 Monaten
Demokrasi tidak akan bisa berdiri tanpa masyarakat terbuka yang kritis dan merdeka dalam berpikir. “Open society” berdiri diatas dan ditopang oleh kepercayaan masyarakat akan institusi-institusi penghasil pengetahuan, dan rujukan etik. Kita sedang hidup didalam Post-truth, sebuah era dimana kepercayaan akan institusi-institusi seperti perguruan tinggi dikikis oleh pembodohan. Pembodohan adalah racun bagi demokrasi, yang mereduksinya menjadi semata-mata populisme. Alih-alih meritokrasi dan integritas—populisme mengisi ruang politik dengan lawak, mediokritas dan kebijakan yang latah. Yang viral itu yang benar. Perubahan tidak (pernah) lahir dari belas kasih penguasa, tapi dari Rakyat yang benci akan pembodohan.
Bagus Muljadi57,615 Aufrufe • vor 1 Jahr
Keine weiteren Inhalte verfügbar