konde.co's banner

konde.co

@konde_co • 32,839 subscribers

Bergerak menyuarakan isu perempuan dan kelompok marginal dengan perspektif interseksional. ✊🏼 https://t.co/Spa4wgYKq3

Shorts

“Saya adalah seorang rakyat dan perempuan yang melihat (dan merasakan) ketidakadilan.” “Bukankah kritik saya seharusnya menjadi refleksi yang digunakan untuk perbaikan sistem bukan malah untuk memenjarakan (kriminalisasi)?” Begitulah tanya Laras yang terucap saat momentum akhir ahli menyampaikan keterangannya, di ruang sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (8/12). Laras bersama para kuasa hukumnya sejak pukul 10.00 WIB hingga lebih dari pukul 15.00 WIB, hadir di PN Jaksel bersama para saksi dan ahli. Saksi berasal dari koordinator aksi pada 29 Agustus 2025 dan ahli kebebasan berekspresi dari Rocky Gerung. #BebaskanKawanKami 📸📹Jurnalis Nurul Nur Azizah, melaporkan dari lokasi.

“Saya adalah seorang rakyat dan perempuan yang melihat (dan merasakan) ketidakadilan.” “Bukankah kritik saya seharusnya menjadi refleksi yang digunakan untuk perbaikan sistem bukan malah untuk memenjarakan (kriminalisasi)?” Begitulah tanya Laras yang terucap saat momentum akhir ahli menyampaikan keterangannya, di ruang sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (8/12). Laras bersama para kuasa hukumnya sejak pukul 10.00 WIB hingga lebih dari pukul 15.00 WIB, hadir di PN Jaksel bersama para saksi dan ahli. Saksi berasal dari koordinator aksi pada 29 Agustus 2025 dan ahli kebebasan berekspresi dari Rocky Gerung. #BebaskanKawanKami 📸📹Jurnalis Nurul Nur Azizah, melaporkan dari lokasi.

1,247,896 次观看

Tangisan para ibu dan nyawa 12 orang yang meninggal dalam aksi Agustus 2025 lalu seolah tak pernah menjadi prioritas negara. Di tengah gelombang penangkapan yang menyusul peristiwa tersebut, negara terus menorehkan luka. Sementara itu, Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. Hari ini, Kamis (19/02/2026), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana terhadap sembilan orang korban kriminalisasi dalam perkara kericuhan di rumah Ahmad Sahroni. Enam terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 10 bulan karena dinyatakan terbukti melakukan penyerangan secara bersama-sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peristiwa di kediaman Ahmad Sahroni tersebut tidak dapat dipersempit semata-mata sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Tindakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan amarah publik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Karena itu, keadilan semestinya ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa ini, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KamiBerhakProtes #SemakinDitekanSemakinMelawan #LawanKriminalisasi

Tangisan para ibu dan nyawa 12 orang yang meninggal dalam aksi Agustus 2025 lalu seolah tak pernah menjadi prioritas negara. Di tengah gelombang penangkapan yang menyusul peristiwa tersebut, negara terus menorehkan luka. Sementara itu, Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. Hari ini, Kamis (19/02/2026), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana terhadap sembilan orang korban kriminalisasi dalam perkara kericuhan di rumah Ahmad Sahroni. Enam terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 10 bulan karena dinyatakan terbukti melakukan penyerangan secara bersama-sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peristiwa di kediaman Ahmad Sahroni tersebut tidak dapat dipersempit semata-mata sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Tindakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan amarah publik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Karena itu, keadilan semestinya ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa ini, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KamiBerhakProtes #SemakinDitekanSemakinMelawan #LawanKriminalisasi

872,609 次观看

📢Setelah 22 Tahun, RUU Perlindungan PRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang di Hari Kartini!✊🏼 Dua dekade lebih rakyat berjuang, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Setelah 22 tahun berlalu, Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang di Hari Kartini, 21 April 2026, pukul 11.28, hari ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini bersama pemerintah mengesahkannya dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPR RI. “RUU PPRT mulai hari ini sah menjadi UU.” Sejak 20 April 2026 kemarin, Panja DPR RI menggelar pleno rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat 1 rencana pengesahan RUU PPRT secara maraton. Ketua Panja RUU PPRT yang dipimpin Bob Hasan, selanjutnya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada DPR, yaitu sebanyak 409 pasal DIM pada DPR RI. Sejumlah materi yang terdapat dalam UU PPRT yang disahkan hari ini ini memuat 12 bab dan 37 pasal, yang di dalamnya juga mengatur hak dan jaminan kepastian hukum negara mengakui PRT sebagai pekerja. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan, bahwa UU PPRT ini selain memperjuangkan pengakuan, juga menjadi langkah penting perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Momen ini menjadi sejarah baru bagi para pekerja rumah tangga. Namun, perjuangan belum usai. Setelah UU ini disahkan, tahap selanjutnya adalah membuat peraturan di bawah UU. DPR RI memberikan waktu selama setahun dalam menyusun peraturan di bawah UU. Terus kawal! Sebab, implementasi UU PPRT harus berpihak pada para PRT dan benar-benar menjamin hak-hak dengan berlandaskan keadilan. 📷 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KawalSampaiLegal #RUUPPRT #UUPPRT

📢Setelah 22 Tahun, RUU Perlindungan PRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang di Hari Kartini!✊🏼 Dua dekade lebih rakyat berjuang, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Setelah 22 tahun berlalu, Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang di Hari Kartini, 21 April 2026, pukul 11.28, hari ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini bersama pemerintah mengesahkannya dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPR RI. “RUU PPRT mulai hari ini sah menjadi UU.” Sejak 20 April 2026 kemarin, Panja DPR RI menggelar pleno rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat 1 rencana pengesahan RUU PPRT secara maraton. Ketua Panja RUU PPRT yang dipimpin Bob Hasan, selanjutnya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada DPR, yaitu sebanyak 409 pasal DIM pada DPR RI. Sejumlah materi yang terdapat dalam UU PPRT yang disahkan hari ini ini memuat 12 bab dan 37 pasal, yang di dalamnya juga mengatur hak dan jaminan kepastian hukum negara mengakui PRT sebagai pekerja. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan, bahwa UU PPRT ini selain memperjuangkan pengakuan, juga menjadi langkah penting perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Momen ini menjadi sejarah baru bagi para pekerja rumah tangga. Namun, perjuangan belum usai. Setelah UU ini disahkan, tahap selanjutnya adalah membuat peraturan di bawah UU. DPR RI memberikan waktu selama setahun dalam menyusun peraturan di bawah UU. Terus kawal! Sebab, implementasi UU PPRT harus berpihak pada para PRT dan benar-benar menjamin hak-hak dengan berlandaskan keadilan. 📷 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KawalSampaiLegal #RUUPPRT #UUPPRT

124,651 次观看

[Bebas dari Penjara, Lalu Ditangkap Lagi] Ainunkomarullah Black Bloc Zone sudah bebas dari rumah tahanan Kota Bandung pada 09/3/2026 lalu atas tuduhan penghasutan. Namun, ia justru ditangkap lagi oleh Polrestabes Surabaya atas tuduhan yang sama dengan berkas berbeda untuk peristiwa aksi Agustus–September wilayah Surabaya. Padahal selama persidangan di Bandung, Ainunkomaruallah sudah mengungkapkan fakta bahwa unggahannya tidak termasuk unsur pidana. Penahanan kembali Ainunkomarullah mencerminkan kriminalisasi dan represi berlapis yang dialami para tahanan politik. Protes dan bersuara adalah hak! Stop kriminalisasi orang muda yang kritis! #BebaskanKawanKami #BebaskanSeluruhTapol #SemakinDitekanSemakinMelawan 📸AksiKamisanBandung

[Bebas dari Penjara, Lalu Ditangkap Lagi] Ainunkomarullah Black Bloc Zone sudah bebas dari rumah tahanan Kota Bandung pada 09/3/2026 lalu atas tuduhan penghasutan. Namun, ia justru ditangkap lagi oleh Polrestabes Surabaya atas tuduhan yang sama dengan berkas berbeda untuk peristiwa aksi Agustus–September wilayah Surabaya. Padahal selama persidangan di Bandung, Ainunkomaruallah sudah mengungkapkan fakta bahwa unggahannya tidak termasuk unsur pidana. Penahanan kembali Ainunkomarullah mencerminkan kriminalisasi dan represi berlapis yang dialami para tahanan politik. Protes dan bersuara adalah hak! Stop kriminalisasi orang muda yang kritis! #BebaskanKawanKami #BebaskanSeluruhTapol #SemakinDitekanSemakinMelawan 📸AksiKamisanBandung

116,983 次观看

Kamis (27/3/2025), masyarakat sipil di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi #CabutUUTNI #TolakRUUPolri. Aksi di Jakarta berlangsung di depan Gedung DPR-RI. Sejak sebelum aksi dimulai, polisi telah merepresi tim medis dengan menggeledah tas dan membubarkan paksa posko medis dari paramedis jalanan. Mereka juga menembakkan water cannon ke massa yang sedang menggelar aksi pembacaan puisi dan tuntutan sekitar pukul 17:00 WIB. Selain itu, menurut peserta aksi, ada temuan intel yang membawa senjata api berupa pistol. Situasi menjadi semakin tidak kondusif ketika pukul 18:30 WIB polisi tiba-tiba memukul mundur massa aksi. Tas tim medis kembali digeledah dan beberapa peserta aksi ditangkap. Hingga berita ini diturunkan, polisi juga mengepung posko medis, merusak tas tim medis berisi peralatan dan obat-obatan, serta memukuli sejumlah demonstran. 📸: Perempuan Mahardhika / Bareng Warga / Neo Historia

Kamis (27/3/2025), masyarakat sipil di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi #CabutUUTNI #TolakRUUPolri. Aksi di Jakarta berlangsung di depan Gedung DPR-RI. Sejak sebelum aksi dimulai, polisi telah merepresi tim medis dengan menggeledah tas dan membubarkan paksa posko medis dari paramedis jalanan. Mereka juga menembakkan water cannon ke massa yang sedang menggelar aksi pembacaan puisi dan tuntutan sekitar pukul 17:00 WIB. Selain itu, menurut peserta aksi, ada temuan intel yang membawa senjata api berupa pistol. Situasi menjadi semakin tidak kondusif ketika pukul 18:30 WIB polisi tiba-tiba memukul mundur massa aksi. Tas tim medis kembali digeledah dan beberapa peserta aksi ditangkap. Hingga berita ini diturunkan, polisi juga mengepung posko medis, merusak tas tim medis berisi peralatan dan obat-obatan, serta memukuli sejumlah demonstran. 📸: Perempuan Mahardhika / Bareng Warga / Neo Historia

95,680 次观看

HIDUP BURUH, HIDUP PEREMPUAN PEKERJA INDONESIA! Peringatan May Day bukan Merayakan, Melainkan Menggugat Negara! Selamat merayakan Hari Buruh Sedunia!🔥✊🏼🩷 #MeiMenggugat2026: Perempuan Pekerja Menggugat Negara! Aliansi Perempuan Indonesia, melangsungkan aksi dalam rangka merayakan May Day 2026 pada Jumat, 1 Mei 2026. Para perempuan menggunakan dresscode warna pink dan merah sambil beryel-yel membawa poster menuntut negara. Aksi dimulai pukul 07.00 WIB dengan rute dari Dukuh Atas. Aksi diisi dengan orasi, aksi simbolik, dan berbagai bentuk pentas seni. Kesejahteraan buruh yang belum juga terwujud, ketidakadilan, diskriminasi yang semakin terasa, upah dan hak-hak buruh yang belum merata menjadi refleksi atas kondisi buruh hari ini. 📸Khoirunnisa NF & Luthfi MA/Konde.co #MayDay2026 #MeiMenggugat2026 #HariBuruh

HIDUP BURUH, HIDUP PEREMPUAN PEKERJA INDONESIA! Peringatan May Day bukan Merayakan, Melainkan Menggugat Negara! Selamat merayakan Hari Buruh Sedunia!🔥✊🏼🩷 #MeiMenggugat2026: Perempuan Pekerja Menggugat Negara! Aliansi Perempuan Indonesia, melangsungkan aksi dalam rangka merayakan May Day 2026 pada Jumat, 1 Mei 2026. Para perempuan menggunakan dresscode warna pink dan merah sambil beryel-yel membawa poster menuntut negara. Aksi dimulai pukul 07.00 WIB dengan rute dari Dukuh Atas. Aksi diisi dengan orasi, aksi simbolik, dan berbagai bentuk pentas seni. Kesejahteraan buruh yang belum juga terwujud, ketidakadilan, diskriminasi yang semakin terasa, upah dan hak-hak buruh yang belum merata menjadi refleksi atas kondisi buruh hari ini. 📸Khoirunnisa NF & Luthfi MA/Konde.co #MayDay2026 #MeiMenggugat2026 #HariBuruh

29,315 次观看

Sejumlah mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, Universitas Veteran Jakarta, dan beberapa sipil melakukan aksi demonstrasi #AparatKeparat di depan Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (27/2). Beberapa tuntutan yang disuarakan: 1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represi. 2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dan jabatan KAPOLRI don Dadang Hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku. 3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi. 4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari jabatan sipil. 5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural dan instrumental dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Massa aksi membawa poster, melakukan orasi, sambil menyuarakan tuntutan mereka, menanggapi situasi demokrasi negara yang kian carut marut. 📸Luthfi Maulana A/Konde.co #ReformasiPolri

Sejumlah mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, Universitas Veteran Jakarta, dan beberapa sipil melakukan aksi demonstrasi #AparatKeparat di depan Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (27/2). Beberapa tuntutan yang disuarakan: 1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represi. 2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dan jabatan KAPOLRI don Dadang Hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku. 3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi. 4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari jabatan sipil. 5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural dan instrumental dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Massa aksi membawa poster, melakukan orasi, sambil menyuarakan tuntutan mereka, menanggapi situasi demokrasi negara yang kian carut marut. 📸Luthfi Maulana A/Konde.co #ReformasiPolri

31,437 次观看

Tenaga pendidik kita, dosen-dosen kita, hari ini, Senin (3/2), bersatu turun langsung ke jalan. Cuaca mendung dan udara yang cukup panas tidak menyurutkan semangat para dosen untuk menyuarakan hak-hak mereka yang belum kunjung dipenuhi oleh pemerintah. Pagi ini, semua mata tertuju pada poster-poster yang dibawa oleh teman-teman dosen dari Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek (Adaksi). Sejak pukul 09.00 pagi, sambil berjalan kaki dari depan Istana Kepresidenan menuju Patung Kuda, lalu ke depan Monas, mereka menyuarakan tuntutan dengan lantang, “Cair, cair, cair!” untuk tunjangan kinerja (tukin) mereka yang belum dibayarkan sejak 2020.

Tenaga pendidik kita, dosen-dosen kita, hari ini, Senin (3/2), bersatu turun langsung ke jalan. Cuaca mendung dan udara yang cukup panas tidak menyurutkan semangat para dosen untuk menyuarakan hak-hak mereka yang belum kunjung dipenuhi oleh pemerintah. Pagi ini, semua mata tertuju pada poster-poster yang dibawa oleh teman-teman dosen dari Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek (Adaksi). Sejak pukul 09.00 pagi, sambil berjalan kaki dari depan Istana Kepresidenan menuju Patung Kuda, lalu ke depan Monas, mereka menyuarakan tuntutan dengan lantang, “Cair, cair, cair!” untuk tunjangan kinerja (tukin) mereka yang belum dibayarkan sejak 2020.

66,833 次观看

⚠️ Satpol PP dan Polisi Gusur Paksa Kantor PKBI Hang Jebat Atas Perintah Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan ⚠️ Hari ini, 10 Juli 2024 pukul 07.00 WIB, sekitar 100 personil Satpol PP yang disokong aparat kepolisian dan TNI melakukan penggusuran paksa di Kantor PKBI, Jl. Hang Jebat III/F3, Jakarta Selatan. Barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa oleh para personil Satpol PP. Lahan ini sebelumnya dihibahkan oleh Eks-Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk PKBI pada 1957. Mereka lalu membangun sendiri gedung yang sekarang digunakan sebagai kantor pusat itu. Reporter Luviana, melaporkan dari lokasi kejadian.

⚠️ Satpol PP dan Polisi Gusur Paksa Kantor PKBI Hang Jebat Atas Perintah Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan ⚠️ Hari ini, 10 Juli 2024 pukul 07.00 WIB, sekitar 100 personil Satpol PP yang disokong aparat kepolisian dan TNI melakukan penggusuran paksa di Kantor PKBI, Jl. Hang Jebat III/F3, Jakarta Selatan. Barang-barang milik PKBI dikeluarkan secara paksa oleh para personil Satpol PP. Lahan ini sebelumnya dihibahkan oleh Eks-Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk PKBI pada 1957. Mereka lalu membangun sendiri gedung yang sekarang digunakan sebagai kantor pusat itu. Reporter Luviana, melaporkan dari lokasi kejadian.

12,347 次观看

Videos

Anya Rossi

sweetdream.ai

SweetDream.ai•Sponsored•Livecam

Watch Anya Live

Anya is streaming live right now! Join her private show and enjoy exclusive content.

Exclusive private shows

1.2k viewers online

Private Show

Join now for exclusive access

Free preview available • Premium content

Sekar baru berusia 12 tahun ketika ia dipaksa mengenakan jilbab di sekolah. Apa yang dialaminya kemudian memperlihatkan bahwa diskriminasi atas tubuh masih menjadi pengalaman sehari-hari banyak perempuan di Indonesia yang dibiarkan bahkan dilegalkan. Edisi Khusus Perempuan Konde kali ini menelusuri bagaimana pemaksaan jilbab dan aturan berbusana terus berlangsung, juga menjabarkan bagaimana aturan diskriminatif masih terus ada. Tonton Edisi Khusus Perempuan di Youtube Konde Institute atau baca artikel selengkapnya di website konde. Liputan ini merupakan bagian dari Serial Edisi Khusus untuk memperingati 42 tahun Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan/ CEDAW. Penulis: Luthfi Maulana Adhari. Editor artikel: Philipus Parera. Host: Laras Ciptaning K. Editor video: Ardiles. #KebijakanJilbab #StopDiskriminasiPerempuan

Sekar baru berusia 12 tahun ketika ia dipaksa mengenakan jilbab di sekolah. Apa yang dialaminya kemudian memperlihatkan bahwa diskriminasi atas tubuh masih menjadi pengalaman sehari-hari banyak perempuan di Indonesia yang dibiarkan bahkan dilegalkan. Edisi Khusus Perempuan Konde kali ini menelusuri bagaimana pemaksaan jilbab dan aturan berbusana terus berlangsung, juga menjabarkan bagaimana aturan diskriminatif masih terus ada. Tonton Edisi Khusus Perempuan di Youtube Konde Institute atau baca artikel selengkapnya di website konde. Liputan ini merupakan bagian dari Serial Edisi Khusus untuk memperingati 42 tahun Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan/ CEDAW. Penulis: Luthfi Maulana Adhari. Editor artikel: Philipus Parera. Host: Laras Ciptaning K. Editor video: Ardiles. #KebijakanJilbab #StopDiskriminasiPerempuan

908,851 次观看 • 1 个月前

Aksi Desak Gencatan Senjata Palestina di Bundaran HI depan mal Plaza Indonesia terancam dibubarkan polisi hari ini, Minggu 3 Maret 2024. #FreePalestine #FromTheRivertotheSeaPalestineWillbeFree 🍉

Aksi Desak Gencatan Senjata Palestina di Bundaran HI depan mal Plaza Indonesia terancam dibubarkan polisi hari ini, Minggu 3 Maret 2024. #FreePalestine #FromTheRivertotheSeaPalestineWillbeFree 🍉

4,859,974 次观看 • 2 年前

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tanah Papua adalah femisida yang difasilitasi oleh negara! Tanah Papua dieksploitasi, warganya dihabisi. Melkiana Duwitau, Hetina Mirip, Tarling Wanimbo, Inikiwewo Walia, Ev. Elianus Agimbau, Pelen Kogoya, Kikungge Walia, Para Walia, Wundili Kogoya, dan masih banyak lagi, merupakan warga Papua yang nyawanya direnggut oleh negara. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tanah Papua adalah femisida yang difasilitasi oleh negara! Tanah Papua dieksploitasi, warganya dihabisi. Melkiana Duwitau, Hetina Mirip, Tarling Wanimbo, Inikiwewo Walia, Ev. Elianus Agimbau, Pelen Kogoya, Kikungge Walia, Para Walia, Wundili Kogoya, dan masih banyak lagi, merupakan warga Papua yang nyawanya direnggut oleh negara. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co

287,338 次观看 • 2 个月前

Tangisan para ibu dan nyawa 12 orang yang meninggal dalam aksi Agustus 2025 lalu seolah tak pernah menjadi prioritas negara. Di tengah gelombang penangkapan yang menyusul peristiwa tersebut, negara terus menorehkan luka. Sementara itu, Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. Hari ini, Kamis (19/02/2026), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana terhadap sembilan orang korban kriminalisasi dalam perkara kericuhan di rumah Ahmad Sahroni. Enam terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 10 bulan karena dinyatakan terbukti melakukan penyerangan secara bersama-sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peristiwa di kediaman Ahmad Sahroni tersebut tidak dapat dipersempit semata-mata sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Tindakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan amarah publik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Karena itu, keadilan semestinya ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa ini, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KamiBerhakProtes #SemakinDitekanSemakinMelawan #LawanKriminalisasi

Tangisan para ibu dan nyawa 12 orang yang meninggal dalam aksi Agustus 2025 lalu seolah tak pernah menjadi prioritas negara. Di tengah gelombang penangkapan yang menyusul peristiwa tersebut, negara terus menorehkan luka. Sementara itu, Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. Hari ini, Kamis (19/02/2026), majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana terhadap sembilan orang korban kriminalisasi dalam perkara kericuhan di rumah Ahmad Sahroni. Enam terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 10 bulan karena dinyatakan terbukti melakukan penyerangan secara bersama-sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peristiwa di kediaman Ahmad Sahroni tersebut tidak dapat dipersempit semata-mata sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Tindakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan amarah publik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Karena itu, keadilan semestinya ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa ini, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KamiBerhakProtes #SemakinDitekanSemakinMelawan #LawanKriminalisasi

872,609 次观看 • 6 个月前

"Hidup Perempuan! Hidup Buruh! Hidup LGBT!" Begitulah suara tuntutan yang digemakan dalam aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) hari ini. Aksi berpusat di depan Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), Jakarta Selatan, sebagai bentuk peringatan sekaligus seruan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas. Aksi berlangsung pada pukul 13.00 hingga 16.30 WIB dengan mengusung tuntutan "Hentikan Kekerasan Terhadap Ragam Gender dan Seksualitas." Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia—menyatakan solidaritas terhadap perjuangan HAM tanpa diskriminasi. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, dan tindakan persekusi yang masih dialami kelompok ragam gender dan seksualitas. Mereka juga menolak berbagai kebijakan yang dinilai diskriminatif serta mendesak negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa membedakan identitas gender maupun seksualitas. 📸Elvina Manuella Simanjuntak/Konde.co.

"Hidup Perempuan! Hidup Buruh! Hidup LGBT!" Begitulah suara tuntutan yang digemakan dalam aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) hari ini. Aksi berpusat di depan Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), Jakarta Selatan, sebagai bentuk peringatan sekaligus seruan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas. Aksi berlangsung pada pukul 13.00 hingga 16.30 WIB dengan mengusung tuntutan "Hentikan Kekerasan Terhadap Ragam Gender dan Seksualitas." Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia—menyatakan solidaritas terhadap perjuangan HAM tanpa diskriminasi. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, dan tindakan persekusi yang masih dialami kelompok ragam gender dan seksualitas. Mereka juga menolak berbagai kebijakan yang dinilai diskriminatif serta mendesak negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa membedakan identitas gender maupun seksualitas. 📸Elvina Manuella Simanjuntak/Konde.co.

173,825 次观看 • 1 个月前

Konde Fellas tau nggak sih kalau per Januari 2026 harga tiket Museum Nasional Indonesia itu naik 2 kali lipat? 😢💔 Di tengah rendahnya literasi sejarah, museum seharusnya dapat menjadi wadah yang menyenangkan untuk belajar memahami sejarah Indonesia. Sayangnya, kenaikan harga ini justru membuat museum menjadi ekslusif, terlebih tidak ada tarif khusus untuk mahasiswa/pelajar, padahal mereka adalah pengunjung paling aktif untuk kebutuhan akademik dan literasi. Merawat museum memang bukan hal mudah dan membutuhkan biaya. Hanya saja, tanpa transparansi yang jelas dan subsidi silang, kenaikan harga Musuem Nasional hanya membuat warga semakin sulit mengakses ruang belajar. Dan seharusnya di sini lah peran pemerintah dalam pemerataan akses literasi dan pendidikan yang inklusif. Kalau menurut Konde Fellas, bagaimana? Yuk, diskusi di kolom komentar! 😆 #JalanJalanPerempuan #MusuemNasional #LiterasiSejarah

Konde Fellas tau nggak sih kalau per Januari 2026 harga tiket Museum Nasional Indonesia itu naik 2 kali lipat? 😢💔 Di tengah rendahnya literasi sejarah, museum seharusnya dapat menjadi wadah yang menyenangkan untuk belajar memahami sejarah Indonesia. Sayangnya, kenaikan harga ini justru membuat museum menjadi ekslusif, terlebih tidak ada tarif khusus untuk mahasiswa/pelajar, padahal mereka adalah pengunjung paling aktif untuk kebutuhan akademik dan literasi. Merawat museum memang bukan hal mudah dan membutuhkan biaya. Hanya saja, tanpa transparansi yang jelas dan subsidi silang, kenaikan harga Musuem Nasional hanya membuat warga semakin sulit mengakses ruang belajar. Dan seharusnya di sini lah peran pemerintah dalam pemerataan akses literasi dan pendidikan yang inklusif. Kalau menurut Konde Fellas, bagaimana? Yuk, diskusi di kolom komentar! 😆 #JalanJalanPerempuan #MusuemNasional #LiterasiSejarah

508,883 次观看 • 4 个月前

RAKYAT BERHAK MARAH! Aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API), Kamis (18/6/2026) hari ini sempat dihalangi oleh aparat saat melakukan aksi long march menuju titik akhir di Jakarta Pusat. Peserta aksi masih terus maju dan membuka blokade jalan ini. Arah aksi sempat dibuat bingung karena arahan yang tak jelas. Di cuaca yang cukup panas, para perempuan bersatu menyuarakan berbagai keresahan mereka: -Tolak MBG. -Wujudkan janji penyediaan lapangan kerja untuk seluruh lapisan masyarakat. -Turunkan harga, stabilkan ekonomi. -Hapus perluasan militerisasi dan dominasi aparat. -Hentikan represi oleh aparat. Per pukul 11.18 WIB, peserta aksi masih melakukan aksi long march menuju sekitar Sarinah. Protes adalah hak!🔥🔥 📸Tim

RAKYAT BERHAK MARAH! Aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API), Kamis (18/6/2026) hari ini sempat dihalangi oleh aparat saat melakukan aksi long march menuju titik akhir di Jakarta Pusat. Peserta aksi masih terus maju dan membuka blokade jalan ini. Arah aksi sempat dibuat bingung karena arahan yang tak jelas. Di cuaca yang cukup panas, para perempuan bersatu menyuarakan berbagai keresahan mereka: -Tolak MBG. -Wujudkan janji penyediaan lapangan kerja untuk seluruh lapisan masyarakat. -Turunkan harga, stabilkan ekonomi. -Hapus perluasan militerisasi dan dominasi aparat. -Hentikan represi oleh aparat. Per pukul 11.18 WIB, peserta aksi masih melakukan aksi long march menuju sekitar Sarinah. Protes adalah hak!🔥🔥 📸Tim

241,694 次观看 • 2 个月前

“Pelaku-pelaku kejahatan (pelanggaran HAM masa lalu), masih berkeliaran. Apakah sebegitu kebalnya?” Wiwin Haryono, ibu dari Ita Martadinata memberikan kesaksiannya dalam Sidang Gugatan Penyangkalan Fadli Zon terkait Perkosaan Mei 1998 di PTUN Jaktim, Kamis (5/2/2026). Dalam persidangan, dia menceritakan kejadian yang menimpa anaknya pada tahun 1998. Ia diperkosa dan dibunuh, tanpa peradilan sampai saat ini. Wiwin menolak diam, dia bersaksi dan menuntut penyangkalan sejarah perkosaan Mei 1998. Selain Wiwin sebagai saksi, hadir pula ahli yaitu Ketua Komnas Perempuan (Maria Ulfah Ansor) dan Sejarawan (Andi Achdian). 📸Nurul Nur Azizah/Konde.co #lawanpemutihansejarah

“Pelaku-pelaku kejahatan (pelanggaran HAM masa lalu), masih berkeliaran. Apakah sebegitu kebalnya?” Wiwin Haryono, ibu dari Ita Martadinata memberikan kesaksiannya dalam Sidang Gugatan Penyangkalan Fadli Zon terkait Perkosaan Mei 1998 di PTUN Jaktim, Kamis (5/2/2026). Dalam persidangan, dia menceritakan kejadian yang menimpa anaknya pada tahun 1998. Ia diperkosa dan dibunuh, tanpa peradilan sampai saat ini. Wiwin menolak diam, dia bersaksi dan menuntut penyangkalan sejarah perkosaan Mei 1998. Selain Wiwin sebagai saksi, hadir pula ahli yaitu Ketua Komnas Perempuan (Maria Ulfah Ansor) dan Sejarawan (Andi Achdian). 📸Nurul Nur Azizah/Konde.co #lawanpemutihansejarah

560,976 次观看 • 7 个月前

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 15 Januari 2026 hari ini memutuskan Laras Faizati terbukti bersalah, dihukum selama 6 bulan pidana pengawasan namun tidak perlu dijalani karena sudah menjalani selama masa sidang. Laras dianggap menghasut publik melalui media sosial. Laras didakwa melakukan penghasutan dengan mengunggah di media sosial 28 Agustus 2025, dan dituntut 1 tahun penjara karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penghasutan dalam demonstrasi di akhir Agustus 2025. Yang dilakukan Laras adalah berpendapat secara kritis atas kondisi politik yang tak tak berperspektif pada publik. Laras mengkritik kepolisian paska terbunuhnya pengemudi ojek, Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob dalam demonstrasi Agustus 2025. Laras menyatakan akan berpikir terlebih dulu dengan vonis ini. 📸Salsabila Putri Pertiwi, Luviana Ariyanti/Konde.co. #SemakinDitekanSemakinMelawan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 15 Januari 2026 hari ini memutuskan Laras Faizati terbukti bersalah, dihukum selama 6 bulan pidana pengawasan namun tidak perlu dijalani karena sudah menjalani selama masa sidang. Laras dianggap menghasut publik melalui media sosial. Laras didakwa melakukan penghasutan dengan mengunggah di media sosial 28 Agustus 2025, dan dituntut 1 tahun penjara karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penghasutan dalam demonstrasi di akhir Agustus 2025. Yang dilakukan Laras adalah berpendapat secara kritis atas kondisi politik yang tak tak berperspektif pada publik. Laras mengkritik kepolisian paska terbunuhnya pengemudi ojek, Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob dalam demonstrasi Agustus 2025. Laras menyatakan akan berpikir terlebih dulu dengan vonis ini. 📸Salsabila Putri Pertiwi, Luviana Ariyanti/Konde.co. #SemakinDitekanSemakinMelawan

600,035 次观看 • 7 个月前

⚠️ Kekerasan Berbasis Orientasi Seksual Menjadi bagian dalam kelompok ragam gender dan seksualitas begitu berat di tengah masyarakat yang heteronormatif dan melegitimasi kekerasan. Bayangkan, saat ingin mencari teman atau pasangan di dating app, kamu malahan bertemu dengan orang yang ingin melakukan kekerasan kepadamu karena identitasmu. Peristiwa ini sedang ramai terjadi menargetkan kelompok lelaki homoseksual (gay) lewat akun-akun siber “G-Hunter”. Adukan kasus diskriminasi berbasis gender di sekitarmu ke Arus Pelangi ke atau layanan Know Your Right (Know Your Rights) 08111223253/08111223254. Mari turut menjadi upstander untuk kasus kekerasan berbasis gender di sekitar kita. Lapor dan blok akun G-Hunter yang kamu temukan di media sosial.

⚠️ Kekerasan Berbasis Orientasi Seksual Menjadi bagian dalam kelompok ragam gender dan seksualitas begitu berat di tengah masyarakat yang heteronormatif dan melegitimasi kekerasan. Bayangkan, saat ingin mencari teman atau pasangan di dating app, kamu malahan bertemu dengan orang yang ingin melakukan kekerasan kepadamu karena identitasmu. Peristiwa ini sedang ramai terjadi menargetkan kelompok lelaki homoseksual (gay) lewat akun-akun siber “G-Hunter”. Adukan kasus diskriminasi berbasis gender di sekitarmu ke Arus Pelangi ke atau layanan Know Your Right (Know Your Rights) 08111223253/08111223254. Mari turut menjadi upstander untuk kasus kekerasan berbasis gender di sekitar kita. Lapor dan blok akun G-Hunter yang kamu temukan di media sosial.

878,952 次观看 • 1 年前

Jumat (27/2), Delpedro, Khariq, Muzaffar, dan Syahdan resmi diputuskan dengan tuntutan 2 TAHUN PENJARA oleh Majelis Hakim dalam Sidang Tuntutan hari ini di PN Jakarta Pusat. Selama hampir tiga bulan ini, Delpedro dkk telah menjalani berbagai rangkaian persidangan pasca dikriminalisasi terkait dengan tuduhan dalang kerusuhan aksi demonstrasi Agustus—September 2025 lalu. Putusan hari ini semakin menunjukkan ada ketimpangan dalam proses peradilan hukum di Indonesia. Setiap orang berhak bersuara! Bebaskan kawan kami! 📸Social Justice Indonesia, Olin Monteiro, Masbeni #BebaskanSeluruhTapol #SemakinDitekanSemakinMelawan

Jumat (27/2), Delpedro, Khariq, Muzaffar, dan Syahdan resmi diputuskan dengan tuntutan 2 TAHUN PENJARA oleh Majelis Hakim dalam Sidang Tuntutan hari ini di PN Jakarta Pusat. Selama hampir tiga bulan ini, Delpedro dkk telah menjalani berbagai rangkaian persidangan pasca dikriminalisasi terkait dengan tuduhan dalang kerusuhan aksi demonstrasi Agustus—September 2025 lalu. Putusan hari ini semakin menunjukkan ada ketimpangan dalam proses peradilan hukum di Indonesia. Setiap orang berhak bersuara! Bebaskan kawan kami! 📸Social Justice Indonesia, Olin Monteiro, Masbeni #BebaskanSeluruhTapol #SemakinDitekanSemakinMelawan

293,907 次观看 • 6 个月前

Per pukul 09.38 WIB Aliansi Perempuan Indonesia mulai berkumpul di titik awal aksi di Trotoar Seberang Lap. Skateboard Dukuh Atas, Jakarta untuk memulai aksi menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dirasakan rakyat, utamanya terkait situasi ekonomi yang semakin sulit hari ini. Bawa alat masakmu, pakai daster/pakaian warna pink-mu, perempuan bersatu, berseru bersama hari ini!🔥 📸Khoirunnisa NF/Konde.co #AksiAliansiPerempuanIndonesia

Per pukul 09.38 WIB Aliansi Perempuan Indonesia mulai berkumpul di titik awal aksi di Trotoar Seberang Lap. Skateboard Dukuh Atas, Jakarta untuk memulai aksi menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dirasakan rakyat, utamanya terkait situasi ekonomi yang semakin sulit hari ini. Bawa alat masakmu, pakai daster/pakaian warna pink-mu, perempuan bersatu, berseru bersama hari ini!🔥 📸Khoirunnisa NF/Konde.co #AksiAliansiPerempuanIndonesia

89,011 次观看 • 2 个月前

📢Setelah 22 Tahun, RUU Perlindungan PRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang di Hari Kartini!✊🏼 Dua dekade lebih rakyat berjuang, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Setelah 22 tahun berlalu, Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang di Hari Kartini, 21 April 2026, pukul 11.28, hari ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini bersama pemerintah mengesahkannya dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPR RI. “RUU PPRT mulai hari ini sah menjadi UU.” Sejak 20 April 2026 kemarin, Panja DPR RI menggelar pleno rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat 1 rencana pengesahan RUU PPRT secara maraton. Ketua Panja RUU PPRT yang dipimpin Bob Hasan, selanjutnya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada DPR, yaitu sebanyak 409 pasal DIM pada DPR RI. Sejumlah materi yang terdapat dalam UU PPRT yang disahkan hari ini ini memuat 12 bab dan 37 pasal, yang di dalamnya juga mengatur hak dan jaminan kepastian hukum negara mengakui PRT sebagai pekerja. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan, bahwa UU PPRT ini selain memperjuangkan pengakuan, juga menjadi langkah penting perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Momen ini menjadi sejarah baru bagi para pekerja rumah tangga. Namun, perjuangan belum usai. Setelah UU ini disahkan, tahap selanjutnya adalah membuat peraturan di bawah UU. DPR RI memberikan waktu selama setahun dalam menyusun peraturan di bawah UU. Terus kawal! Sebab, implementasi UU PPRT harus berpihak pada para PRT dan benar-benar menjamin hak-hak dengan berlandaskan keadilan. 📷 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KawalSampaiLegal #RUUPPRT #UUPPRT

📢Setelah 22 Tahun, RUU Perlindungan PRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang di Hari Kartini!✊🏼 Dua dekade lebih rakyat berjuang, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Setelah 22 tahun berlalu, Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang di Hari Kartini, 21 April 2026, pukul 11.28, hari ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini bersama pemerintah mengesahkannya dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPR RI. “RUU PPRT mulai hari ini sah menjadi UU.” Sejak 20 April 2026 kemarin, Panja DPR RI menggelar pleno rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat 1 rencana pengesahan RUU PPRT secara maraton. Ketua Panja RUU PPRT yang dipimpin Bob Hasan, selanjutnya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada DPR, yaitu sebanyak 409 pasal DIM pada DPR RI. Sejumlah materi yang terdapat dalam UU PPRT yang disahkan hari ini ini memuat 12 bab dan 37 pasal, yang di dalamnya juga mengatur hak dan jaminan kepastian hukum negara mengakui PRT sebagai pekerja. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan, bahwa UU PPRT ini selain memperjuangkan pengakuan, juga menjadi langkah penting perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Momen ini menjadi sejarah baru bagi para pekerja rumah tangga. Namun, perjuangan belum usai. Setelah UU ini disahkan, tahap selanjutnya adalah membuat peraturan di bawah UU. DPR RI memberikan waktu selama setahun dalam menyusun peraturan di bawah UU. Terus kawal! Sebab, implementasi UU PPRT harus berpihak pada para PRT dan benar-benar menjamin hak-hak dengan berlandaskan keadilan. 📷 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KawalSampaiLegal #RUUPPRT #UUPPRT

124,651 次观看 • 4 个月前

Ramainya kasus kekerasan di layanan pengasuhan anak (daycare) di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar buruh, khususnya terkait penyediaan fasilitas pengasuhan yang aman dan terjangkau. Keterbatasan akses terhadap daycare yang layak, ditambah dengan rata-rata upah pekerja di Indonesia yang masih berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan, membuat banyak pekerja berada dalam posisi serba terpaksa—harus tetap bekerja, namun tanpa dukungan sistem pengasuhan yang memadai. Situasi ini semakin kompleks karena beban pengasuhan masih dilekatkan secara tidak proporsional kepada perempuan. Dalam kondisi minimnya layanan publik, perempuan kerap diposisikan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, sekaligus tetap dituntut untuk berpartisipasi dalam kerja produktif. Akibatnya, perempuan mengalami beban berlapis yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan emosional. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak melihat kasus-kasus kekerasan di daycare sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini perlu dibaca sebagai sinyal mendesak untuk melakukan pembenahan sistemik, terutama dalam penyediaan layanan pengasuhan anak yang aman, terjangkau, dan merata di berbagai daerah—tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Penyediaan fasilitas ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar buruh dan upaya menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan inklusif. #MayDay #HariBuruh #DayCare

Ramainya kasus kekerasan di layanan pengasuhan anak (daycare) di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar buruh, khususnya terkait penyediaan fasilitas pengasuhan yang aman dan terjangkau. Keterbatasan akses terhadap daycare yang layak, ditambah dengan rata-rata upah pekerja di Indonesia yang masih berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan, membuat banyak pekerja berada dalam posisi serba terpaksa—harus tetap bekerja, namun tanpa dukungan sistem pengasuhan yang memadai. Situasi ini semakin kompleks karena beban pengasuhan masih dilekatkan secara tidak proporsional kepada perempuan. Dalam kondisi minimnya layanan publik, perempuan kerap diposisikan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, sekaligus tetap dituntut untuk berpartisipasi dalam kerja produktif. Akibatnya, perempuan mengalami beban berlapis yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan emosional. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak melihat kasus-kasus kekerasan di daycare sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini perlu dibaca sebagai sinyal mendesak untuk melakukan pembenahan sistemik, terutama dalam penyediaan layanan pengasuhan anak yang aman, terjangkau, dan merata di berbagai daerah—tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Penyediaan fasilitas ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar buruh dan upaya menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan inklusif. #MayDay #HariBuruh #DayCare

75,803 次观看 • 4 个月前

Menyusul aksi di Jakarta, #SuaraIbuIndonesia pun menggelar unjuk rasa di Titik Nol Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu (29/3/2025). Aksi ini dipicu keprihatinan atas berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran #CabutUUTNI di berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga mendesak pembatalan UU TNI dan #TolakRUUPolri. "Kita sedang tidak berperang," seru sejarawan dan perempuan aktivis, Ita Fatia Nadia dalam orasi di tengah keriuhan Titik Nol. "Untuk apa alat-alat militer? Itu untuk menindas rakyat. Kita harus kritis dan terus bergerak melawan militerisme." Tak hanya mahasiswa, tindakan represif aparat juga dilakukan terhadap tim medis dan jurnalis. Bahkan mahasiswa yang terluka juga kembali mendapat tindak kekerasan aparat saat menjalani perawatan. Reportase dan dokumentasi: Pito Agustin, kontributor

Menyusul aksi di Jakarta, #SuaraIbuIndonesia pun menggelar unjuk rasa di Titik Nol Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu (29/3/2025). Aksi ini dipicu keprihatinan atas berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran #CabutUUTNI di berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga mendesak pembatalan UU TNI dan #TolakRUUPolri. "Kita sedang tidak berperang," seru sejarawan dan perempuan aktivis, Ita Fatia Nadia dalam orasi di tengah keriuhan Titik Nol. "Untuk apa alat-alat militer? Itu untuk menindas rakyat. Kita harus kritis dan terus bergerak melawan militerisme." Tak hanya mahasiswa, tindakan represif aparat juga dilakukan terhadap tim medis dan jurnalis. Bahkan mahasiswa yang terluka juga kembali mendapat tindak kekerasan aparat saat menjalani perawatan. Reportase dan dokumentasi: Pito Agustin, kontributor

200,622 次观看 • 1 年前

Masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Badan Gizi Nasional, hari ini, Rabu (10/6). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penuh polemik dan terus menghabiskan uang pajak dengan sewenang-wenang. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #MakanBergiziGratis #BadanGiziNasional

Masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Badan Gizi Nasional, hari ini, Rabu (10/6). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penuh polemik dan terus menghabiskan uang pajak dengan sewenang-wenang. 📸 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #MakanBergiziGratis #BadanGiziNasional

38,772 次观看 • 2 个月前

🔴BREAKING NEWS: RUU PPRT SAH MENJADI RUU INISIATIF DPR! ‼️TOK! TOK! Akhirnya Pimpinan DPR RI, Puan Maharani Sahkan RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPR🙌🏼 Pimpinan DPR RI, Puan Maharani akhirnya mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat paripurna DPR RI, Kamis hari ini, 12 Maret 2026 di Gedung DPR di Jakarta. “Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan Maharani. Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan berterimakasih pada Baleg DPR RI untuk membahasnya kemarin, dan saat ini mendesak langkah cepat presiden dan pemerintah untuk segera membuat Surpres dan DIM. “Berterimakasih pada Baleg DPR RI, dan April 2026 ini seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan DIM,” kata Lita Anggraini. 📸Luviana Ariyanti/Konde.co, Koalisi Sipil untuk UU PPRT #SahkanRUUPPRT #KawalSampaiLegal

🔴BREAKING NEWS: RUU PPRT SAH MENJADI RUU INISIATIF DPR! ‼️TOK! TOK! Akhirnya Pimpinan DPR RI, Puan Maharani Sahkan RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPR🙌🏼 Pimpinan DPR RI, Puan Maharani akhirnya mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat paripurna DPR RI, Kamis hari ini, 12 Maret 2026 di Gedung DPR di Jakarta. “Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan Maharani. Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan berterimakasih pada Baleg DPR RI untuk membahasnya kemarin, dan saat ini mendesak langkah cepat presiden dan pemerintah untuk segera membuat Surpres dan DIM. “Berterimakasih pada Baleg DPR RI, dan April 2026 ini seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan DIM,” kata Lita Anggraini. 📸Luviana Ariyanti/Konde.co, Koalisi Sipil untuk UU PPRT #SahkanRUUPPRT #KawalSampaiLegal

62,865 次观看 • 5 个月前

“Saya Akan Terus Menuntut Fadli Zon!”: Gugatan Ditolak, Rakyat Tak Henti Bergerak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi menyatakan Tidak Diterima (NO) atas gugatan terhadap penyangkalan sejarah perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Diucapkan tepat pada Hari Kartini (21/4/2026) lewat e-court, putusan ini menjadi preseden kelam bagaimana ruang peradilan justru mengubur kebenaran di bawah karpet alasan prosedural. Majelis hakim menyatakan gugatan terhadap Fadli Zon tidak dapat diterima karena pernyataannya tidak menimbulkan hak atau kewajiban hukum serta tidak ditujukan kepada individu tertentu, sehingga tidak termasuk objek yang bisa digugat di PTUN. 95 alat bukti, dokumen sejarah, dan kesaksian ahli yang telah dihadirkan susah payah selama enam bulan persidangan dinilai tidak dihargai oleh hakim. Majelis hakim bahkan disinyalir bermanuver manipulatif ketika dalam pertimbangannya malah menyinggung bahwa penyangkalan menteri tersebut adalah bagian dari upaya “pelestarian sejarah”. Tidak terima kebenaran dibungkam oleh teknis administratif, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dengan tegas mengumumkan satu langkah perlawanan selanjutnya: Banding! “Alih-alih memutus murni lewat dalih prosedural, majelis hakim justru terkesan manipulatif dengan mengatakan bahwa penyangkalan perkosaan massal oleh Fadli Zon merupakan bagian dari kewenangannya untuk melestarikan sejarah,” urai Virdinda La Ode Achmad tak habis pikir. Pemutihan sejarah ini membuktikan watak penguasa. “Ini kejahatan berskala dunia, gak bisa ini, dengan satu keputusan administratif, menghilangkan eksistensi dari fakta, itu inti dari satu pemerintahan yang otoriter, bahkan totaliter!” seru Marzuki Darusman. mengulas soal gugatan ini melalui artikel ““Perkosaan Massal Mei ’98 Bukan Rumor”: Gugatan Ditolak PTUN, Keadilan untuk Perempuan Dikhianati di Hari Kartini” yang dapat dibaca di website kami. #LawanPemutihanSejarah #LawanImpunitas

“Saya Akan Terus Menuntut Fadli Zon!”: Gugatan Ditolak, Rakyat Tak Henti Bergerak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi menyatakan Tidak Diterima (NO) atas gugatan terhadap penyangkalan sejarah perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Diucapkan tepat pada Hari Kartini (21/4/2026) lewat e-court, putusan ini menjadi preseden kelam bagaimana ruang peradilan justru mengubur kebenaran di bawah karpet alasan prosedural. Majelis hakim menyatakan gugatan terhadap Fadli Zon tidak dapat diterima karena pernyataannya tidak menimbulkan hak atau kewajiban hukum serta tidak ditujukan kepada individu tertentu, sehingga tidak termasuk objek yang bisa digugat di PTUN. 95 alat bukti, dokumen sejarah, dan kesaksian ahli yang telah dihadirkan susah payah selama enam bulan persidangan dinilai tidak dihargai oleh hakim. Majelis hakim bahkan disinyalir bermanuver manipulatif ketika dalam pertimbangannya malah menyinggung bahwa penyangkalan menteri tersebut adalah bagian dari upaya “pelestarian sejarah”. Tidak terima kebenaran dibungkam oleh teknis administratif, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dengan tegas mengumumkan satu langkah perlawanan selanjutnya: Banding! “Alih-alih memutus murni lewat dalih prosedural, majelis hakim justru terkesan manipulatif dengan mengatakan bahwa penyangkalan perkosaan massal oleh Fadli Zon merupakan bagian dari kewenangannya untuk melestarikan sejarah,” urai Virdinda La Ode Achmad tak habis pikir. Pemutihan sejarah ini membuktikan watak penguasa. “Ini kejahatan berskala dunia, gak bisa ini, dengan satu keputusan administratif, menghilangkan eksistensi dari fakta, itu inti dari satu pemerintahan yang otoriter, bahkan totaliter!” seru Marzuki Darusman. mengulas soal gugatan ini melalui artikel ““Perkosaan Massal Mei ’98 Bukan Rumor”: Gugatan Ditolak PTUN, Keadilan untuk Perempuan Dikhianati di Hari Kartini” yang dapat dibaca di website kami. #LawanPemutihanSejarah #LawanImpunitas

48,073 次观看 • 4 个月前