kiv z
@triwul82 • 45,850 subscribers
Ìs demum miser est, cuius nobilitas miserias nobiitat. Lucius Accius, Telephus
Shorts
Videos
Pimpinan DPR RI resmi mengumumkan bahwa SURAT USULAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT (HMP) PEMAKZULAN WAPRES GIBRAN RESMI DITERUSKAN KE RAPAT PARIPURNA BESOK, KAMIS 12 NOVEMBER 2026. Angka kejutan di balik berkas resmi ; 1. 120 Anggota Teken Berkas Fisik: Dari syarat minimal 25 anggota, usulan HMP yang terkumpul sudah menembus 120 legislator bertanda tangan resmi. 2. Tersebar di 8 Fraksi: Dukungan tak lagi milik fraksi pengusung saja, tapi meluas menembus 8 fraksi di DPR RI. 3. Agenda Resmi Bamus: Malam ini diproses di Rapim & Bamus untuk langsung dibacakan dan ditindaklanjuti pada Paripurna jam 10.00 WIB besok. Ketika 120 anggota lintas 8 fraksi bergerak menindaklanjuti vonis MA yang membatalkan Suket Ijazah, alibi mengulur waktu di PTUN resmi hangus.
kiv z475,592 views • 3 days ago
Dulu pas lagi di puncak kekuasaan karena putusan pamannya, partai yang membesarkannya dikhianati dan ditinggal begitu saja. Sekarang pas Suket-nya divonis batal oleh MA dan resmi lengser kena skakmat DPR, mendadak playing victim ngaku menyesal dan minta maaf ke PDIP. Respons Bambang Pacul elegan banget: "Itu ranah personal, kalau saya komentari nanti saya bawa perasaan." Skakmat halus tingkat dewa! PDIP (dan MPR) sudah move on ngurus negara nunggu 2 nama Cawapres pengganti dari Presiden Prabowo. Drama penyesalanmu sudah basi, Mas!
kiv z87,490 views • 1 day ago
Momen skakmat paling memalukan di televisi nasional. Kuasa hukum Gibran (Ruliandi) pamer tabel brosur MDIS Singapura & ngotot klaim Advance Diploma itu setara A-Level (SMA). Langsung dikuliti Prof. Sulfikar Amir yang membongkar bahwa tulisan di tabel itu adalah ENTRY REQUIREMENT (Syarat Masuk). Artinya : 1. A-Level itu syarat minimal SEBELUM MASUK mengambil program Advance Diploma. 2. Membaca tabel brosur pendaftaran saja tidak becus, malah membodohi publik seolah-olah nama programnya yang setara SMA. Begitulah kalau nekat bela berkas bodong tanpa paham sistem pendidikan. Buka brosur bukannya dapet bukti lulus, malah makin memperjelas kalau ijazah SMA formalnya memang GAK PERNAH ADA.
kiv z298,893 views • 9 days ago
Resmi! Bareskrim Polri akhirnya menerbitkan Laporan Polisi (LP) khusus terkait tindak pidana MAKAR terhadap eks Kapolri Listyo Sigit dkk. Ini bukti bahwa skandal penyadapan LIMS bukan lagi sekadar pelanggaran siber biasa, melainkan konspirasi tingkat tinggi untuk mensabotase Presiden sah. Jika instrumen negara berani dipakai untuk mengintai Kepala Negara, jelas ada syahwat faksi politik besar (Geng Solo) yang menjadi end user-nya. Kasus ini masih akan berkembang, jangan biarkan aktor intelektualnya lolos.
kiv z29,513 views • 1 day ago
Dua narasi yang saling bertabrakan membongkar kepanikan Istana: Gibran ngaku berniat mundur usai bertemu Presiden Prabowo 2,5 jam, tapi di saat bersamaan malah minta waktu buat "fight di PTUN membuktikan ijazah dari SD-S1" Logika ketatanegaraan yang dikuliti dari jumpa pers ini : 1. Niatan Mundur = Pengakuan Cacat Berkas: Kalau dokumen pendaftaran Pilpres 2023 100% sah dan tanpa celah, buat apa menyampaikan niatan mundur ke Presiden? Mengajukan pengunduran diri adalah pengakuan terselubung bahwa legitimasi jabatannya di RI-2 memang sudah runtuh akibat pembatalan Suket oleh MA. 2. Akrobat PTUN Cuma Ulur Waktu: Menghadirkan dokumen dari SD-S1 di PTUN itu dalih yang sangat naif. Wong Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menguji tak ada bukti ijazah SMA formal, dan Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Surat Penyetaraan Ijazahnya secara retroaktif (batal demi hukum sejak awal)! PTUN tidak punya wewenang menganulir vonis kasasi MA yang bersifat final and binding. 3. Mensesneg Konfirmasi Tidak Ada Penolakan Prabowo: Mensesneg Prasetyo Hadi meluruskan bahwa Presiden Prabowo TIDAK MENOLAK niatan pengunduran diri Gibran. Sinyal clear: Istana & koalisi tidak akan pasang badan membentengi pimpinan yang cacat berkas pendaftaran. Publik tidak bisa didistorsi lagi dengan akrobat "ngotot di PTUN". Ketika dokumen pendaftaran yang dipakai ke KPU sudah dibatalkan peradilan tertinggi, DPR RI wajib mengabaikan drama ulur waktu ini dan segera mengeksekusi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) via Pasal 7A UUD 1945.
kiv z70,707 views • 4 days ago
Analisis Hukum Ketatanegaraan & Gejolak Parlemen: PENYERAHAN RESMI DRAF HAK MENYATAKAN PENDAPAT (HMP) OLEH FRAKSI NASDEM, PKB, DAN PKS RESMI MENJADI "LONCENG KEMATIAN" BAGI LEGITIMASI WAPRES GIBRAN DI PARLEMEN. Detik-detik penyerahan berkas pengusulan HMP di DPR membuktikan bahwa eskalasi pemakzulan (impeachment) sudah memasuki tahap penindakan eksekutif-konstitusional : 1. NasDem Bulat 69 Anggota (Sugeng Suparwoto): Fraksi NasDem menyatakan seluruh 69 anggotanya BULAT 100% MENANDATANGANI HMP. Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa seluruh prasyarat hukum (MK & MA) sudah terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain kecuali mempercepat pemakzulan agar tidak menyandera kehidupan berbangsa. 2. PKB Tekan Pasal 7A/7B UUD 1945 (Muhammad Khozin): Fraksi PKB secara resmi membacakan usulan pemakzulan atas dugaan perbuatan tercela dan TIDAK LAGI MEMENUHISYARAT sebagai Wakil Presiden. PKB menegaskan polemik ijazah bodong harus segera diakhiri agar energi bangsa dan implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo tidak terus-menerus terkuras dihisap urusan satu keluarga. 3. PKS Kunci Pelanggaran Etika & TAP MPR (Fraksi PKS): PKS menegaskan HMP digulirkan karena Gibran terbukti tidak memenuhi syarat Pasal 7A UUD 1945 dan melanggar Etika Kehidupan Berbangsa sesuai TAP MPR No. VI/MPR/2001. Tiga fraksi besar secara bergantian membacakan nomor anggota dan menyerahkan berkas resmi HMP di depan pimpinan DPR. Ketika NasDem (69 kursi bulat), PKB, dan PKS sudah melangkah ke panggung penyerahan berkas HMP, akrobat "minta waktu ke PTUN" atau alibi pencatutan nama Presiden Prabowo resmi hancur lebur. DPR RI wajib segera membawa berkas resmi ini ke Sidang Paripurna untuk memproses pencopotan via MK dan MPR.
kiv z49,471 views • 3 days ago
Menurut pernyataan resmi Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang disiarkan Kompas TV hari ini, Kamis (12/11/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Muzani menyampaikan bahwa : 1. Surat pengunduran diri yang sama juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. 2. Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut. 3. Pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR serta kelompok DPD untuk menindaklanjutinya. .
kiv z32,624 views • 2 days ago
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengonfirmasi bahwa SELURUH 110 ANGGOTA FRAKSI PDIP SEPAKAT ROUND 100% GULIRKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT (HMP) PEMAKZULAN WAPRES GIBRAN. Poin krusial keputusannya : 1. Satu Komando Konstitusi: Rapat pleno fraksi (108 hadir, 2 izin) mengambil jalan politik konstitusional berlandaskan Pasal 7A & 7B UUD 1945. 2. Kekuatan 110 Suara Full: Jika diperlukan, seluruh 110 legislator PDIP siap membubuhkan tanda tangan draf HMP untuk diserahkan ke Pimpinan DPR & Bamus. 3. Abaikan Alibi PTUN: PDIP tak peduli alibi Gibran yang ngotot minta waktu ke PTUN, karena mekanisme konstitusi di DPR tetap berjalan lurus dan damai. Dengan bergabungnya 110 suara PDIP bersama NasDem (69), PKB, PKS, Golkar, dan PAN, kuorum HMP di Paripurna DPR sudah terkunci rapat.
kiv z39,441 views • 3 days ago
Analisis politik yang sangat tajam dan presisi dari Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan: Dukungan Politik terhadap Gibran di Parlemen Resmi AMBRUK! Tidak Ada Satu Pun Fraksi di DPR RI yang Menyatakan Menolak Pemakzulan. Bedah kalkulasi politik Jayadi Hanan atas percepatan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Senayan ; 1. Eskalasi Masif 5 Fraksi (PDIP, PKS, Golkar, PAN, PKB + NasDem): Gelombang usulan dari penyelidikan (Hak Angket) kini melompat langsung ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Alasannya rasional: Fakta hukum pencabutan Surat Penyetaraan oleh MA dan ketiadaan ijazah SMA oleh MK sudah sangat benderang, sehingga tak ada lagi yang perlu diselidiki. 2. Ketiadaan Benteng Pertahanan Politik: Gibran dan PSI tidak memiliki akar fraksi atau representasi di parlemen. Peta politik membuktikan koalisi pemerintah adalah milik Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada satu pun partai parlemen yang mau mengorbankan legitimasi negara demi membentengi pejabat cacat berkas. 3. Mekanisme HMP Berjalan Mulus & Cepat: Syarat HMP hanya membutuhkan pengusulan 25 anggota dewan dan kuorum 2/3 paripurna. Dengan tiadanya penolakan dari fraksi mana pun (termasuk Gerindra yang wait and see mengikuti kehendak mayoritas), jalan menuju persidangan konstitusi MK dan pemakzulan di MPR tinggal menghitung hari. Klaim dukungan politik yang selama ini diagung-agungkan kubu Gibran terbukti menjadi "rumah kertas" yang roboh disapu vonis dua lembaga peradilan tertinggi (MK & MA). DPR RI kini memegang amunisi penuh. Jalankan Pasal 7A UUD 1945 (Impeachment) via HMP tanpa menunda waktu lagi demi menyelamatkan muruah tata negara Republik Indonesia. .
kiv z50,002 views • 4 days ago
Bareskrim Polri resmi bergerak usut kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Gibran dengan mulai memeriksa saksi-saksi ahli. Polri menegaskan prinsip penting: Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Equality Before the Law). Dua pintu kejahatan administrasi yang kini wajib dibongkar Bareskrim : 1. Siapa pejabat Kemendikbud yang nekat menerbitkan Suket bodong tanpa ijazah formal. 2. Siapa oknum KPU yang menerima dan meloloskan berkas cacat tersebut. Ketika MA sudah membatalkan Suket-nya dan MK mengunci ketiadaan ijazah SMA-nya, penyidikan pidana ini adalah pertaruhan profesionalisme Polri di mata rakyat.
kiv z96,758 views • 9 days ago
Langkah Kapolri Jenderal Suyudi membentuk Timsus pimpinan Kabareskrim untuk memburu mastermind & pemberi perintah penyadapan Presiden adalah sinyal tegas penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada 4 tersangka eksekutor (termasuk penetapan SU/Irjen Slamet Uliandi). Publik menunggu keberanian Timsus membongkar siapa aktor intelektual dan motif politik di balik penyalahgunaan LIMS Polri demi menjaga marwah kedaulatan negara.
kiv z66,532 views • 7 days ago
Niat baik menjemput kawan mahasiswa yang diamankan pasca-aksi di DPRD DIY justru dibalas penghadangan, nada tinggi, hingga umpatan kasar dari pihak pengaman. Sikap represif dan arogan seperti ini adalah cermin betapa melencengnya penanganan aksi warga. Mahasiswa datang secara sah untuk memastikan keselamatan saudaranya sesama anak bangsa, bukan untuk dicaci maki. Ketika ruang dialog di gedung dewan disumbat dan hak advokasi warga diadang dengan intimidasi kata-kata kasar, di mana letak pengayoman bagi rakyat? Hentikan kebiasaan menindas sesama warga negara. Watch: Tribun Jogja Official on YouTube
kiv z210,232 views • 22 days ago
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menaikkan status SU (Irjen Pol. Slamet Uliandi) dari saksi menjadi tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo & tokoh nasional. Berikut peranan krusial & fakta hukum terbaru dari rilis Bareskrim : 1. Peran Sentral "Dewan Pembina" & Kontrol Akses : SU yang merupakan mantan Kabak Monitoring (Kabakmon) Bareskrim (2010–2019) memegang kendali penuh atas sistem. Terungkap fakta bahwa setiap kegiatan provisioning / penyadapan yang dilakukan tersangka EH dan AS wajib mendapatkan izin/approval dari SU. 2. Pemberi Izin Penghapusan Jejak Digital : Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk menghapus file hasil sadapan di server LIMS, dan SU secara langsung meng-ACC instruksi penghapusan data tersebut demi menghilangkan jejak elektronik. 3. Pasal Berlapis & Status Penahanan ; SU dijerat pasal berlapis KUHP Baru (Pasal 258 & 332) serta UU ITE (Pasal 32) jo Pasal 20 KUHP dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Berbeda dengan 3 tersangka lainnya yang ditahan di Mako Brimob, SU belum ditahan karena kondisi kesehatan pasca-stroke. Total 13 saksi & 5 ahli (ITE & Pidana) telah diperiksa. Terbongkarnya struktur komando ini membuktikan bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar aksi individual oknum teknis, melainkan operasi terstruktur berjenjang yang melibatkan mantan pejabat senior pengendali sistem pemantauan. Sinyal Bareskrim yang membentuk tim khusus untuk merespon proaktif perkembangan rumor politik menunjukkan bahwa pengusutan perkara ini sedang merambat naik menuju mastermind dan motif di balik pengintain Presiden. .
kiv z76,065 views • 9 days ago
Pintu pemakzulan resmi dibuka di Senayan! Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengonfirmasi bahwa DPR BAKAL BAHAS ISU PEMAKZULAN WAPRES GIBRAN di pembukaan masa sidang. Poin krusial di balik pergerakan Senayan.: 1. Pembahasan isu pemakzulan di internal dewan diakui berlangsung sangat serius dari pagi hingga sore. 2. 2. Fraksi Gerindra sendiri dijadwalkan menggelar rapat internal khusus pada 10-11 November untuk menentukan arah kebijakan fraksi dan sikap terkait Hak Angket/HMP. Ketika dua peradilan tertinggi (MK & MA) sudah menguji bahwa dokumen pendaftaran Gibran tidak sah & ijazah SMA-nya tak pernah ada, DPR tak punya pilihan selain mengeksekusi Pasal 7A UUD 1945.
kiv z35,521 views • 5 days ago
Pernyataan peneliti CELIOS (Bhima Yudhistira) di Mahkamah Konstitusi yang menyebut Kopdes Merah Putih sebagai kebijakan koperasi paling buruk sepanjang sejarah, menyajikan data pembanding yang sangat telak. Daripada mengucurkan kredit Rp240 triliun untuk proyek fisik sentralistik yang memakan usaha rakyat, dana sebesar itu sebenarnya bisa memberi suntikan modal Rp61,5 juta ke tiap 3,9 juta warung kecil se-Indonesia. Ditambah lagi, pemotongan Dana Desa demi cicilan ini terbukti mengorbankan gaji guru PAUD, perbaikan jalan, hingga Posyandu. Ini bukan ekonomi kerakyatan, tapi kanibalisme usaha rakyat disokong negara.
kiv z96,883 views • 14 days ago
Skakmat buat pidato Istana di MPR! Rieke PDIP sentil keras: sebagus apa pun 'Pedoman Kabinet', kalau basis datanya ngasal, yang lahir cuma anggaran fiktif & korupsi. Jargon evidence-based policy tapi data PDB & kemiskinan difabrikasi demi pencitraan. Video : kompas tv
kiv z628,234 views • 3 months ago
Berdasarkan liputan Breaking News Metro TV siang ini, Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka telah selesai menyerahkan berkas pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR berlangsung singkat sekitar 15 menit sebelum Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa secara mekanisme ketatanegaraan, MPR tidak dapat menolak permohonan pengunduran diri tersebut sehingga secara otomatis terjadi kekosongan jabatan, dan pimpinan MPR wajib menggelar rapat gabungan paling lambat 3x24 jam ke depan.
kiv z15,222 views • 2 days ago
Skandal penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit dkk memasuki babak baru yang kian mendidih: dugaan keterlibatan Ketum Parpol papan atas yang juga menjabat menteri. Pengakuan pakar intelijen soal radarnya Ketum parpol di lokasi koordinasi penyadapan (Widya Chandra) hanya 3 jam sebelum penggerebekan membuktikan bahwa ini bukan sekadar tindakan oknum aparat. Ini adalah political espionage terstruktur demi mengamankan kepentingan faksi rezim lama dan memetakan pergerakan Presiden. Bongkar tuntas sampai ke akar, jangan berhenti di perwira lapangan.
kiv z49,359 views • 9 days ago
Pernyataan Prof. Mahfud MD di Kompas TV benar-benar menampar akrobat kata-kata para pembela kekuasaan. Merespons klaim pejabat pemerintah yang bilang ijazah Gibran "bukan tidak ada, tapi belum ditemukan", Mahfud melempar skakmat: "Bukan belum ditemukan, tapi memang TIDAK ADA! Dicari sampai mati pun tidak akan pernah ada ijazahnya!" Mengapa? Karena persidangan MK sudah menguji seluruh dokumen: 1. Certificate of Attendance murni surat hadir, BUKAN bukti lulus 2. Penyetaraan Kemendikbud murni "pengetahuan setara SMK", BUKAN penyetaraan ijazah formal Ketika MK mengunci fakta ketiadaan ijazah formal ini, maka secara hukum materiil Gibran terbukti TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejak awal pendaftaran. Gugatan hanya kandas di MK karena rezim Pemilu sudah selesai pasca-pelantikan. Negara ini sedang dipimpin oleh pejabat yang cacat legitimasi moral dan yuridis.
kiv z182,816 views • 1 month ago