Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

Refly Harun mempertanyakan: Siapa pemegang kendali negara yang sebenarnya? Di tengah struktur saat ini, posisi Kapolri dinilai bisa lebih powerful dari Presiden. ​Tonton video lengkapnya sekarang! ​#ILC #IndonesiaLawyersClub #ReflyHarun #Polri

12,922 просмотров • 8 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

Henri Subiakto

27,679 просмотров • 6 месяцев назад

𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

31,632 просмотров • 7 месяцев назад

Keterangan Pers Ketua Umum Golkar dan Presiden PKS, Jakarta, 3 Maret 2026 Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di lingkungan Istana Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026. “Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Bahlil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut. Lebih lanjut, Bahlil menyebut segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global. “Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, turut menegaskan kembali bahwa keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini. “Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil. Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional. “Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita, Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan rungan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.

TheNdons ☘️

14,970 просмотров • 6 месяцев назад

Presiden Prabowo Subianto bicara ada desakan yang meminta Bencana Sumatera untuk dijadikan Bencana Nasional. Korban meninggal di Sumbar, Sumut, dan Aceh sejauh ini sudah lebih dari 1.000 orang. Awalnya, Prabowo bercerita banyak kepala negara lain yang ingin memberikan bantuan untuk Sumatera. "Saya ditelepon banyak kepala negara ingin berikan bantuan, saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12). Kata Prabowo, saat ini situasinya terkendali. Ia akan memonitor terus proses rehabilitasi. “Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus," katanya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah dan jajarannya akan selalu hadir dan bergerak cepat untuk menanggulangi bencana di Sumatera. Tak ada yang berleha-leha. Namun di sisi lain, Prabowo mengingatkan masih ada pihak-pihak yang mewacanakan sesuatu yang tidak tepat. Mereka yang punya motivasi politik di situasi penderitaan rakyat. Kata Prabowo, mereka membawa narasi negatif saat bencana Sumatera. Salah satunya soal pemerintah tidak hadir. "Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbeneran, dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat saat pertama sudah dikerahkan ke situ," katanya. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. #newsupdate #update #news #vidol #prabowo #presidenprabowo #bencananasional #sumatera #bencanasumatera #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

527,892 просмотров • 9 месяцев назад

GILA! MIC PRESIDEN DIGESER, ARAHAN DARURAT KARHUTLA DISEROBOT GEMPA NTT! MENTERI ATAU "PRESIDEN DE FACTO" Bener-bener skandal protokol dan drama kekuasaan paling mencolok yang terekam kamera! Publik dibuat melongo dan geram melihat momen saat Presiden Prabowo Subianto sedang memberikan arahan krusial terkait Bencana Kebakaran Hutan (Karhutla) agar tidak merembet ke Zona Inti IKN... tiba-tiba Mic-nya DIGESER dan arahannya DIPOTONG LANGSUNG oleh Seskab Mayor Teddy! Prabowo cuma bisa ngangguk-ngangguk pasrah saat omongannya dipotong di forum resmi negara! Rincian Momen Uncensored & Skandal Hirarki Kekuasaan: 1. Penyensoran/Pengalihan Isu Darurat Karhutla: Saat bahasan bencana pembakaran hutan Kalimantan yang udah bikin rakyat sesak napas dan mengancam zona inti IKN butuh arahan tegas dan keputusan eksekutif tinggi, bahasan itu MENTAH DAN DIPOTONG Tiba-tiba oleh Seskab Teddy dengan dalih memberikan laporan gempa NTT! Akhirnya? Penanganan Karhutla Kalimantan menguap TANPA KEJELASAN LANJUTAN! 2. Kuasa De Facto Di Atas Presiden: Dalam etika kepresidenan dan tata kelola tata negara manapun, Seskab adalah pembantu sekretariat, BUKAN ATASAN yang punya wewenang memotong, menggeser alat komunikasi, atau menghentikan narasi pimpinan tertinggi negara di tengah forum resmi! Momen ini bikin publik bertanya-tanya: SIAPA SEBENARNYA YANG MENEGAKKAN KENDALI EKSEKUTIF SAAT INI?! 3. Kalimantan Kembali Di-Anak-Tirikan: Substansi arahan Karhutla Kalimantan yang sangat dinantikan jutaan warga terdampak asap malah dianggap enteng dan bisa diserobot kapan saja. Ini makin mempertegas bahwasanya nasib bencana di luar pulau Jawa selalu ditempatkan di urutan terbelakang dalam skala prioritas pusat! Kalo Seskab sudah punya kuasa de facto buat memotong arahan Presiden secara terbuka di depan umum, lantas ke mana marwah kepemimpinan dan kepastian arah kebijakan bencana nasional kita? Gimana tanggapan kalian ngeliat aksi Seskab Teddy memotong dan menggeser mic Presiden ini? Apakah ini bentuk ketidakdisiplinan protokol atau bukti adanya kekuasaan shadow/de facto?

dunia kegelisahan

1,223,370 просмотров • 10 дней назад