𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah... persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,555 subscribers

Share Download