Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

Support Aceh!! ✊🏻 Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations yaitu United Nations Development Programme United NationsDP dan United Nation Children’s Fund United NationsICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa langkah ini...

MariaAlkaff_'s profile picture

Maria A. Alkaff

41,089 subscribers

69,546 Aufrufe • vor 8 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & PolitikGesundheit & WellnessBildung
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

Lembaga-lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme UN Development dan United Nations Children's Fund UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Aceh. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella membenarkan surat itu masuk pada Minggu (14/12). Sara mengatakan, saat ini mereka sedang menganalisis bentuk dukungan terbaik yang akan diberikan kepada wilayah Aceh yang terdampak. "Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. "UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin. "Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak," sembungnya Sc: 4maze
0:26

Lembaga-lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme UN Development dan United Nations Children's Fund UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Aceh. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella membenarkan surat itu masuk pada Minggu (14/12). Sara mengatakan, saat ini mereka sedang menganalisis bentuk dukungan terbaik yang akan diberikan kepada wilayah Aceh yang terdampak. "Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. "UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin. "Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak," sembungnya Sc: 4maze

Maria A. Alkaff

734,136 Aufrufe • vor 8 Monaten

Tiga kepala daerah di Aceh, yaitu Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tengah, dan Bupati Pidie Jaya, secara terbuka menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka. Ketiga bupati tersebut meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengambil alih penanganan darurat bencana yang memberikan dampak kerusakan sangat hebat dan meluas di wilayah masing-masing. Permintaan ini menyusul kerugian infrastruktur dan korban jiwa yang signifikan, melebihi kapasitas sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten. #BanjirAceh #BupatiAceh #AcehSelatan #AcehTengah #PidieJaya #PemerintahAceh #TanggapDarurat
1:25

Tiga kepala daerah di Aceh, yaitu Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tengah, dan Bupati Pidie Jaya, secara terbuka menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka. Ketiga bupati tersebut meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengambil alih penanganan darurat bencana yang memberikan dampak kerusakan sangat hebat dan meluas di wilayah masing-masing. Permintaan ini menyusul kerugian infrastruktur dan korban jiwa yang signifikan, melebihi kapasitas sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten. #BanjirAceh #BupatiAceh #AcehSelatan #AcehTengah #PidieJaya #PemerintahAceh #TanggapDarurat

METRO TV

43,520 Aufrufe • vor 9 Monaten

Aceh Masih Terluka oleh Bencana. Gampong Uyem Beriring dan Desa Pasir, Gayo Lues, Aceh (24 Jan 2025) hancur total disapu “tsunami” banjir dari pegunungan. Warga kehilangan rumah, sekolah, pesantren, tanah, dan kenangan — sebagian besar terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk selamanya. Dan ini bukan satu-satunya. Puluhan gampong di hampir 50% wilayah Aceh mengalami kehancuran serupa. Apakah negara sudah memiliki komando yang kuat, sistem yang efektif, dan pendanaan yang cukup untuk benar-benar cepat memulihkan — dan membangun Aceh lebih tangguh? Banjir Aceh akibat 🌀 Cyclone Senyar telah menjadi bencana banjir–longsor 🌊💥 terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera sejak 26 November 2025 — dan dampaknya masih terasa hingga hari ini.
2:35

Aceh Masih Terluka oleh Bencana. Gampong Uyem Beriring dan Desa Pasir, Gayo Lues, Aceh (24 Jan 2025) hancur total disapu “tsunami” banjir dari pegunungan. Warga kehilangan rumah, sekolah, pesantren, tanah, dan kenangan — sebagian besar terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk selamanya. Dan ini bukan satu-satunya. Puluhan gampong di hampir 50% wilayah Aceh mengalami kehancuran serupa. Apakah negara sudah memiliki komando yang kuat, sistem yang efektif, dan pendanaan yang cukup untuk benar-benar cepat memulihkan — dan membangun Aceh lebih tangguh? Banjir Aceh akibat 🌀 Cyclone Senyar telah menjadi bencana banjir–longsor 🌊💥 terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera sejak 26 November 2025 — dan dampaknya masih terasa hingga hari ini.

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

16,023 Aufrufe • vor 7 Monaten

Satu kampung di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, lenyap dihantam banjir bandang. Sedikitnya 50 rumah, satu masjid, dan berbagai fasilitas umum hilang tersapu arus. Wilayah permukiman kini berubah total menjadi alur sungai besar. Jejak kehidupan warga hilang dalam hitungan menit. 🌀 Banjir Aceh akibat Cyclone Senyar merupakan bencana banjir–longsor terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera. Gubernur Aceh menyebut tragedi ini sebagai “Tsunami Kedua” — bencana besar yang datang bukan dari laut, melainkan dari langit dan gunung. Tragedi ini diperparah oleh pembabatan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit dan illegal logging. Ini bukan sekadar bencana alam, ini bencana kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPR RI Senator Indonesia Prabowo Subianto Kementerian Sosial RI ICRC IsDB Group WorldBank United Nations United NationsDP United NationsICEF
1:08

Satu kampung di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, lenyap dihantam banjir bandang. Sedikitnya 50 rumah, satu masjid, dan berbagai fasilitas umum hilang tersapu arus. Wilayah permukiman kini berubah total menjadi alur sungai besar. Jejak kehidupan warga hilang dalam hitungan menit. 🌀 Banjir Aceh akibat Cyclone Senyar merupakan bencana banjir–longsor terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera. Gubernur Aceh menyebut tragedi ini sebagai “Tsunami Kedua” — bencana besar yang datang bukan dari laut, melainkan dari langit dan gunung. Tragedi ini diperparah oleh pembabatan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit dan illegal logging. Ini bukan sekadar bencana alam, ini bencana kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPR RI Senator Indonesia Prabowo Subianto Kementerian Sosial RI ICRC IsDB Group WorldBank United Nations United NationsDP United NationsICEF

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

24,532 Aufrufe • vor 8 Monaten

Bendera Aceh berkibar di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah aksi yang dilakukan oleh komunitas diaspora Aceh di luar negeri. Aksi ini menjadi bentuk seruan kepada dunia internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi Aceh yang tengah dilanda berbagai bencana dan krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut, diaspora Aceh menyuarakan desakan agar pemerintah Indonesia menetapkan status darurat nasional bencana untuk wilayah Aceh. Mereka menilai bahwa skala dan dampak bencana yang terjadi membutuhkan penanganan luar biasa, dukungan lebih besar, serta keterlibatan berbagai pihak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Pengibaran bendera Aceh di depan kantor PBB dilakukan sebagai simbol identitas dan jeritan kemanusiaan, sekaligus untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap penderitaan masyarakat di Tanah Rencong. Para peserta aksi membawa pesan agar kondisi Aceh tidak diabaikan dan mendapatkan dukungan yang setara dengan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia lainnya. Sc: bitvofficial
1:17

Bendera Aceh berkibar di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah aksi yang dilakukan oleh komunitas diaspora Aceh di luar negeri. Aksi ini menjadi bentuk seruan kepada dunia internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi Aceh yang tengah dilanda berbagai bencana dan krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut, diaspora Aceh menyuarakan desakan agar pemerintah Indonesia menetapkan status darurat nasional bencana untuk wilayah Aceh. Mereka menilai bahwa skala dan dampak bencana yang terjadi membutuhkan penanganan luar biasa, dukungan lebih besar, serta keterlibatan berbagai pihak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Pengibaran bendera Aceh di depan kantor PBB dilakukan sebagai simbol identitas dan jeritan kemanusiaan, sekaligus untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap penderitaan masyarakat di Tanah Rencong. Para peserta aksi membawa pesan agar kondisi Aceh tidak diabaikan dan mendapatkan dukungan yang setara dengan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia lainnya. Sc: bitvofficial

Maria A. Alkaff

158,897 Aufrufe • vor 7 Monaten

Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A. Jalil menyurati Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membantu penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah yang ia pimpin, Rabu (3/12/2025) sore. Ia mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat. Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan pria yang biasa disapa Ayahwa, itu dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu disampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam, yang ia sebut hanya merusak wilayah daerah pesisir. Sambil menangis, Ayahwa menyampaikan pilunya kondisi di Aceh Utara yang masih minim bantuan dari berbagai pihak. Sebelumnya, pada Rabu (3/12) siang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan permohonan maaf terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lantaran upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Pratikno bilang Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bilang pemerintah tak menampik faktor kerusakan lingkungan turut memperparah bencana yang terjadi. | Narasi Daily
2:42

Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A. Jalil menyurati Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membantu penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah yang ia pimpin, Rabu (3/12/2025) sore. Ia mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat. Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan pria yang biasa disapa Ayahwa, itu dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu disampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam, yang ia sebut hanya merusak wilayah daerah pesisir. Sambil menangis, Ayahwa menyampaikan pilunya kondisi di Aceh Utara yang masih minim bantuan dari berbagai pihak. Sebelumnya, pada Rabu (3/12) siang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan permohonan maaf terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lantaran upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Pratikno bilang Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bilang pemerintah tak menampik faktor kerusakan lingkungan turut memperparah bencana yang terjadi. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

15,920 Aufrufe • vor 9 Monaten

Pascabanji 🌊 Aceh–Sumatera, 310 warga Langkahan, Aceh Utara masih bertahan di Meunasah (Balai Desa), satu-satunya bangunan yang selamat di tengah hamparan kayu dan puing. Gampong Tanah Merah, Desa Leubok Pusaka menjadi salah satu titik terparah pada 26/11/2025. Ketinggian air ±5 meter menenggelamkan seluruh permukiman—atap rumah pun tak terlihat. Balai desa yang dijadikan pengungsian ikut terendam hingga lantai dua, memaksa warga naik ke tempat lebih tinggi. Hingga kini kondisi pengungsi sangat memprihatinkan, kebutuhan dasar mendesak, dan bantuan belum memadai. 🌀 Banjir Aceh akibat Cyclone Senyar adalah bencana banjir–longsor terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera. Gubernur Aceh menyebutnya: “Tsunami Kedua.” Tragedi ini diperparah oleh pembabatan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit dan illegal logging. Ini bukan sekadar bencana alam, ini bencana kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPR RI Senator Indonesia Prabowo Subianto Kementerian Sosial RI BNPB Indonesia ICRC IsDB Group WorldBank United Nations United NationsDP United NationsICEF European Commission @EUinIndonesia USAID @JICA_en @JICAIndonesia
1:52

Pascabanji 🌊 Aceh–Sumatera, 310 warga Langkahan, Aceh Utara masih bertahan di Meunasah (Balai Desa), satu-satunya bangunan yang selamat di tengah hamparan kayu dan puing. Gampong Tanah Merah, Desa Leubok Pusaka menjadi salah satu titik terparah pada 26/11/2025. Ketinggian air ±5 meter menenggelamkan seluruh permukiman—atap rumah pun tak terlihat. Balai desa yang dijadikan pengungsian ikut terendam hingga lantai dua, memaksa warga naik ke tempat lebih tinggi. Hingga kini kondisi pengungsi sangat memprihatinkan, kebutuhan dasar mendesak, dan bantuan belum memadai. 🌀 Banjir Aceh akibat Cyclone Senyar adalah bencana banjir–longsor terparah dalam sejarah Aceh dan Sumatera. Gubernur Aceh menyebutnya: “Tsunami Kedua.” Tragedi ini diperparah oleh pembabatan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit dan illegal logging. Ini bukan sekadar bencana alam, ini bencana kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPR RI Senator Indonesia Prabowo Subianto Kementerian Sosial RI BNPB Indonesia ICRC IsDB Group WorldBank United Nations United NationsDP United NationsICEF European Commission @EUinIndonesia USAID @JICA_en @JICAIndonesia

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

15,844 Aufrufe • vor 8 Monaten

21 Tahun Damai Aceh, Tiga Tuntutan Masyarakat: Tuntaskan MoU Helsinki, Percepat Rehabilitasi Bencana, dan Perpanjang Dana Otsus BANDA ACEH, 15 Agustus 2026 — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi MoU Helsinki. Kericuhan terjadi setelah aparat keamanan melarang pengibaran Bendera Aceh, yang kemudian dilaporkan sempat dikibarkan oleh sebagian peserta. Bagi sebagian masyarakat Aceh, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai simbol, tetapi menyangkut sejauh mana komitmen perdamaian yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 telah dilaksanakan. Setelah 21 tahun, masyarakat Aceh kembali menyuarakan sejumlah tuntutan agar perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik bersenjata, tetapi diwujudkan melalui pemenuhan seluruh komitmen yang telah disepakati. 1. Tuntaskan seluruh komitmen MoU Helsinki Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh persoalan yang masih tertunda dalam implementasi MoU Helsinki, termasuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Bagi masyarakat Aceh, legalisasi dan penggunaan simbol daerah merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian. Persoalan tersebut diharapkan diselesaikan melalui dialog politik dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Selain persoalan simbol, masyarakat juga menuntut agar kewenangan Aceh dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana menjadi bagian dari kesepakatan damai dapat diwujudkan secara lebih nyata. 2. Pemerintah diminta lebih serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Masyarakat juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat serta memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang berdampak luas di Sumatra. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan tanggap darurat. Masyarakat membutuhkan pembangunan kembali infrastruktur, rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. 3. Dana Otsus diminta diperpanjang secara permanen Masyarakat Aceh juga meminta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) diperpanjang secara permanen. Dana Otsus dinilai memiliki peran penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Aceh. Namun, berbagai regulasi dan persoalan implementasi dinilai masih menghambat optimalisasi manfaat Otsus bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Pusat memberikan kepastian jangka panjang mengenai Dana Otsus sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Aceh. Perdamaian Harus Menghasilkan Kesejahteraan 21 tahun setelah MoU Helsinki, pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat bukan lagi sekadar apakah Aceh telah damai, tetapi apakah perdamaian tersebut telah menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan terpenuhinya seluruh komitmen yang disepakati. Persoalan bendera yang kembali muncul pada peringatan Hari Damai Aceh menjadi pengingat bahwa masih terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian politik dan hukum secara serius. Perdamaian bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian juga tentang menepati kesepakatan. Aceh telah memilih jalan damai. Kini, yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak untuk memastikan seluruh komitmen perdamaian dihormati, dilaksanakan secara adil, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Tiga tuntutan utama masyarakat Aceh: tuntaskan MoU Helsinki, percepat rehab-rekon pascabencana, dan berikan kepastian Dana Otsus untuk masa depan Aceh.
2:16

21 Tahun Damai Aceh, Tiga Tuntutan Masyarakat: Tuntaskan MoU Helsinki, Percepat Rehabilitasi Bencana, dan Perpanjang Dana Otsus BANDA ACEH, 15 Agustus 2026 — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi MoU Helsinki. Kericuhan terjadi setelah aparat keamanan melarang pengibaran Bendera Aceh, yang kemudian dilaporkan sempat dikibarkan oleh sebagian peserta. Bagi sebagian masyarakat Aceh, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai simbol, tetapi menyangkut sejauh mana komitmen perdamaian yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 telah dilaksanakan. Setelah 21 tahun, masyarakat Aceh kembali menyuarakan sejumlah tuntutan agar perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik bersenjata, tetapi diwujudkan melalui pemenuhan seluruh komitmen yang telah disepakati. 1. Tuntaskan seluruh komitmen MoU Helsinki Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh persoalan yang masih tertunda dalam implementasi MoU Helsinki, termasuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Bagi masyarakat Aceh, legalisasi dan penggunaan simbol daerah merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian. Persoalan tersebut diharapkan diselesaikan melalui dialog politik dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Selain persoalan simbol, masyarakat juga menuntut agar kewenangan Aceh dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana menjadi bagian dari kesepakatan damai dapat diwujudkan secara lebih nyata. 2. Pemerintah diminta lebih serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Masyarakat juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat serta memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang berdampak luas di Sumatra. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan tanggap darurat. Masyarakat membutuhkan pembangunan kembali infrastruktur, rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. 3. Dana Otsus diminta diperpanjang secara permanen Masyarakat Aceh juga meminta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) diperpanjang secara permanen. Dana Otsus dinilai memiliki peran penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Aceh. Namun, berbagai regulasi dan persoalan implementasi dinilai masih menghambat optimalisasi manfaat Otsus bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Pusat memberikan kepastian jangka panjang mengenai Dana Otsus sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Aceh. Perdamaian Harus Menghasilkan Kesejahteraan 21 tahun setelah MoU Helsinki, pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat bukan lagi sekadar apakah Aceh telah damai, tetapi apakah perdamaian tersebut telah menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan terpenuhinya seluruh komitmen yang disepakati. Persoalan bendera yang kembali muncul pada peringatan Hari Damai Aceh menjadi pengingat bahwa masih terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian politik dan hukum secara serius. Perdamaian bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian juga tentang menepati kesepakatan. Aceh telah memilih jalan damai. Kini, yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak untuk memastikan seluruh komitmen perdamaian dihormati, dilaksanakan secara adil, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Tiga tuntutan utama masyarakat Aceh: tuntaskan MoU Helsinki, percepat rehab-rekon pascabencana, dan berikan kepastian Dana Otsus untuk masa depan Aceh.

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

18,246 Aufrufe • vor 15 Tagen

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat rapat di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025) sore. Mualem merasa prihatin dengan kondisi pengungsi bencana banjir dan longsor di daerah yang masih terisolir di Aceh. Lambatnya distribusi logistik ke kawasan yang masih sulit dijangkau membuat jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Mualem bilang daerah paling urgent mendapatkan bantuan saat ini ada di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah hingga Gayo Lues. Beberapa daerah di wilayah-wilayah itu masih terisolir dan belum sama sekali menerima bantuan logistik lantaran akses ke daerah itu sebagian hanya bisa lewat jalur udara. Mualem pun berharap pemerintah atau pihak terkait memfokuskan bantuan ke wilayah tersebut agar tidak menumpuk di satu daerah saja. Ia mendesak pemerintah pusat bisa menambah jumlah helikopter agar distribusi bantuan bisa cepat tersalurkan ke daerah pedalaman. Selain logistik, Mualem menekankan kebutuhan mendesak bagi warga Aceh adalah tenda pengungsian dan air bersih terutama untuk wilayah yang masih terisolir. | Narasi Daily
2:01

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat rapat di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025) sore. Mualem merasa prihatin dengan kondisi pengungsi bencana banjir dan longsor di daerah yang masih terisolir di Aceh. Lambatnya distribusi logistik ke kawasan yang masih sulit dijangkau membuat jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Mualem bilang daerah paling urgent mendapatkan bantuan saat ini ada di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah hingga Gayo Lues. Beberapa daerah di wilayah-wilayah itu masih terisolir dan belum sama sekali menerima bantuan logistik lantaran akses ke daerah itu sebagian hanya bisa lewat jalur udara. Mualem pun berharap pemerintah atau pihak terkait memfokuskan bantuan ke wilayah tersebut agar tidak menumpuk di satu daerah saja. Ia mendesak pemerintah pusat bisa menambah jumlah helikopter agar distribusi bantuan bisa cepat tersalurkan ke daerah pedalaman. Selain logistik, Mualem menekankan kebutuhan mendesak bagi warga Aceh adalah tenda pengungsian dan air bersih terutama untuk wilayah yang masih terisolir. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

106,325 Aufrufe • vor 8 Monaten

Menteri Indonesia Cakap Bantuan Dari Malaysia Ke Aceh Tak Seberapa Pun… Tito Karnavian Didakwa Meremehkan Bantuan Malaysia Kepada Rakyat Aceh JAKARTA – Kenyataan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jeneral (B) Tito Karnavian, yang didakwa meremehkan jumlah bantuan kemanusiaan dari Malaysia kepada rakyat Aceh mencetuskan kritikan serta reaksi pelbagai pihak, termasuk warganet dan pemerhati hubungan serantau. Dalam satu kenyataan yang tular di media sosial, Tito dilaporkan membandingkan sumbangan Malaysia dengan bantuan daripada negara lain, sambil menyifatkan jumlah bantuan yang diterima Aceh daripada Malaysia sebagai “tidak besar” dan “terhad”. Kenyataan itu dilihat seolah-olah mengecilkan peranan Malaysia yang selama ini konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada wilayah tersebut. Malaysia sebelum ini diketahui antara negara jiran yang aktif membantu Aceh, khususnya ketika bencana besar seperti tsunami 2004, gempa bumi serta banjir, merangkumi bantuan kewangan, pasukan penyelamat, perubatan, pembinaan semula rumah ibadat dan kemudahan awam, selain sokongan NGO serta sumbangan rakyat secara langsung. Susulan kenyataan itu, ramai warganet Malaysia dan Indonesia menyuarakan rasa kecewa, menyifatkan bantuan kemanusiaan tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan nilai kewangan, sebaliknya keikhlasan, konsistensi dan hubungan persaudaraan serumpun. Pemerhati hubungan dua hala turut mengingatkan bahawa Aceh dan Malaysia mempunyai ikatan sejarah, budaya serta agama yang rapat, dan sebarang kenyataan yang boleh ditafsirkan sebagai merendahkan bantuan kemanusiaan berisiko menjejaskan sentimen rakyat kedua-dua negara. Setakat ini, belum terdapat penjelasan rasmi lanjut daripada pihak Kementerian Dalam Negeri Indonesia berhubung maksud sebenar kenyataan tersebut, namun desakan agar Tito Karnavian memberi penjelasan atau memperbetulkan kenyataannya terus kedengaran di media sosial. Hubungan Malaysia–Indonesia secara umumnya kekal baik, namun isu sensitif berkaitan bantuan kemanusiaan dan maruah negara sering menjadi perhatian rakyat, khususnya apabila melibatkan wilayah yang mempunyai hubungan sejarah mendalam seperti Aceh.- MYNEWSHUB
0:51

Menteri Indonesia Cakap Bantuan Dari Malaysia Ke Aceh Tak Seberapa Pun… Tito Karnavian Didakwa Meremehkan Bantuan Malaysia Kepada Rakyat Aceh JAKARTA – Kenyataan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jeneral (B) Tito Karnavian, yang didakwa meremehkan jumlah bantuan kemanusiaan dari Malaysia kepada rakyat Aceh mencetuskan kritikan serta reaksi pelbagai pihak, termasuk warganet dan pemerhati hubungan serantau. Dalam satu kenyataan yang tular di media sosial, Tito dilaporkan membandingkan sumbangan Malaysia dengan bantuan daripada negara lain, sambil menyifatkan jumlah bantuan yang diterima Aceh daripada Malaysia sebagai “tidak besar” dan “terhad”. Kenyataan itu dilihat seolah-olah mengecilkan peranan Malaysia yang selama ini konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada wilayah tersebut. Malaysia sebelum ini diketahui antara negara jiran yang aktif membantu Aceh, khususnya ketika bencana besar seperti tsunami 2004, gempa bumi serta banjir, merangkumi bantuan kewangan, pasukan penyelamat, perubatan, pembinaan semula rumah ibadat dan kemudahan awam, selain sokongan NGO serta sumbangan rakyat secara langsung. Susulan kenyataan itu, ramai warganet Malaysia dan Indonesia menyuarakan rasa kecewa, menyifatkan bantuan kemanusiaan tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan nilai kewangan, sebaliknya keikhlasan, konsistensi dan hubungan persaudaraan serumpun. Pemerhati hubungan dua hala turut mengingatkan bahawa Aceh dan Malaysia mempunyai ikatan sejarah, budaya serta agama yang rapat, dan sebarang kenyataan yang boleh ditafsirkan sebagai merendahkan bantuan kemanusiaan berisiko menjejaskan sentimen rakyat kedua-dua negara. Setakat ini, belum terdapat penjelasan rasmi lanjut daripada pihak Kementerian Dalam Negeri Indonesia berhubung maksud sebenar kenyataan tersebut, namun desakan agar Tito Karnavian memberi penjelasan atau memperbetulkan kenyataannya terus kedengaran di media sosial. Hubungan Malaysia–Indonesia secara umumnya kekal baik, namun isu sensitif berkaitan bantuan kemanusiaan dan maruah negara sering menjadi perhatian rakyat, khususnya apabila melibatkan wilayah yang mempunyai hubungan sejarah mendalam seperti Aceh.- MYNEWSHUB

MYNEWSHUB

11,757 Aufrufe • vor 8 Monaten

ACEH KEMBALI DILANDA BANJIR BANDANG Senin 06 April 2026 .BANJIR BANDANG KEMBALI TERJANG DESA BURLAH Desa Burlah kembali dilanda banjir bandang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah masyarakat setempat berusaha bangkit dari bencana sebelumnya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan menerjang permukiman warga. Air bah datang secara tiba-tiba, membawa lumpur, kayu, dan bebatuan yang memperparah kondisi di lapangan. Sejak pascabencana yang terjadi sebelumnya, kondisi lingkungan dinilai masih rentan, sehingga banjir bandang kembali terjadi dan memperburuk situasi masyarakat. Sejumlah rumah warga kembali terdampak, bahkan ada yang mengalami kerusakan lebih parah dari kejadian sebelumnya. Warga mengaku belum sepenuhnya pulih, namun harus kembali menghadapi bencana serupa. Banyak di antara mereka yang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat serta solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengingat potensi hujan deras masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan
0:32

ACEH KEMBALI DILANDA BANJIR BANDANG Senin 06 April 2026 .BANJIR BANDANG KEMBALI TERJANG DESA BURLAH Desa Burlah kembali dilanda banjir bandang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah masyarakat setempat berusaha bangkit dari bencana sebelumnya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan menerjang permukiman warga. Air bah datang secara tiba-tiba, membawa lumpur, kayu, dan bebatuan yang memperparah kondisi di lapangan. Sejak pascabencana yang terjadi sebelumnya, kondisi lingkungan dinilai masih rentan, sehingga banjir bandang kembali terjadi dan memperburuk situasi masyarakat. Sejumlah rumah warga kembali terdampak, bahkan ada yang mengalami kerusakan lebih parah dari kejadian sebelumnya. Warga mengaku belum sepenuhnya pulih, namun harus kembali menghadapi bencana serupa. Banyak di antara mereka yang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat serta solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengingat potensi hujan deras masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan

Sumatera Adil & Federal

26,440 Aufrufe • vor 4 Monaten

SUARA TEMBAKAN & SELONGSONG PELURU DI BAITURRAHMAN PERINGATAN HARI DAMAI BERUBAH JADI INSIDEN KELAM 🚨 Sabtu, 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya menjadi refleksi 21 tahun MoU Helsinki, justru diwarnai kericuhan hebat di depan ikon kebanggaan masyarakat, Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Berdasarkan laporan di lapangan, ketegangan pecah setelah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang dalam aksi peringatan tersebut. Suasana makin memanas saat terdengar beberapa kali suara tembakan, hingga warga menemukan selongsong peluru di lokasi kejadian. 3 Catatan Kritis Pasca Insiden Baiturrahman ini wak. 1. Penggunaan Senjata Api di Area Rumah Ibadah & Ruang Publik Penemuan selongsong peluru dan letusan senjata api di pusat kota,tepat di pelataran masjid bersejarah menunjukkan eskalasi penanganan yang sangat riskan. Pendekatan represif di tengah aksi massa hanya akan menyulut trauma masa lalu (Masa Konflik) yang berusaha disembuhkan selama dua dekade. 2. Bendera Bulan Bintang, Simbol Perdamaian yang Terus Menggantung Pengibaran bendera Bulan Bintang selalu menjadi TITIK DIDIH hubungan Aceh-Jakarta. Meskipun telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, ketidakjelasan sikap pemerintah pusat dalam menyelesaikannya secara hukum menjadikan simbol ini sebagai pemantik bentrokan saban tahun. 3. Kekecewaan Akumulatif Rakyat Aceh Reaksi keras massa di lapangan tidak berdiri sendiri. Ini adalah puncak ketegangan atas berbagai komitmen MoU Helsinki yang dinilai jalan di tempat mulai dari pembagian hasil SDA yang minim, penanganan bencana yang lamban, hingga ketimpangan ekonomi daerah. Penggunaan kekuatan berlebih dan letusan peluru tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan di Aceh. Jika pemerintah pusat dan aparat keamanan terus mengedepankan pendekatan sekuritisasi daripada dialog politik yang tuntas, maka KEAMANAN yang tercipta hanyalah ketenangan semu. Usut tuntas penggunaan senjata api dalam insiden ini dan selesaikan komitmen MoU Helsinki secara menyeluruh!
0:42

SUARA TEMBAKAN & SELONGSONG PELURU DI BAITURRAHMAN PERINGATAN HARI DAMAI BERUBAH JADI INSIDEN KELAM 🚨 Sabtu, 15 Agustus 2026, hari yang seharusnya menjadi refleksi 21 tahun MoU Helsinki, justru diwarnai kericuhan hebat di depan ikon kebanggaan masyarakat, Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Berdasarkan laporan di lapangan, ketegangan pecah setelah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang dalam aksi peringatan tersebut. Suasana makin memanas saat terdengar beberapa kali suara tembakan, hingga warga menemukan selongsong peluru di lokasi kejadian. 3 Catatan Kritis Pasca Insiden Baiturrahman ini wak. 1. Penggunaan Senjata Api di Area Rumah Ibadah & Ruang Publik Penemuan selongsong peluru dan letusan senjata api di pusat kota,tepat di pelataran masjid bersejarah menunjukkan eskalasi penanganan yang sangat riskan. Pendekatan represif di tengah aksi massa hanya akan menyulut trauma masa lalu (Masa Konflik) yang berusaha disembuhkan selama dua dekade. 2. Bendera Bulan Bintang, Simbol Perdamaian yang Terus Menggantung Pengibaran bendera Bulan Bintang selalu menjadi TITIK DIDIH hubungan Aceh-Jakarta. Meskipun telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, ketidakjelasan sikap pemerintah pusat dalam menyelesaikannya secara hukum menjadikan simbol ini sebagai pemantik bentrokan saban tahun. 3. Kekecewaan Akumulatif Rakyat Aceh Reaksi keras massa di lapangan tidak berdiri sendiri. Ini adalah puncak ketegangan atas berbagai komitmen MoU Helsinki yang dinilai jalan di tempat mulai dari pembagian hasil SDA yang minim, penanganan bencana yang lamban, hingga ketimpangan ekonomi daerah. Penggunaan kekuatan berlebih dan letusan peluru tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan di Aceh. Jika pemerintah pusat dan aparat keamanan terus mengedepankan pendekatan sekuritisasi daripada dialog politik yang tuntas, maka KEAMANAN yang tercipta hanyalah ketenangan semu. Usut tuntas penggunaan senjata api dalam insiden ini dan selesaikan komitmen MoU Helsinki secara menyeluruh!

Sumatera Adil & Federal

22,989 Aufrufe • vor 16 Tagen

GAWAT WAK.....🚨⚠️⚠️⚠️ SITUASI DI ACEH MAKIN MEMANAS BENDERA MERAH PUTIH DITURUNKAN BURUNG GARUDA DI PIJAK PIJAK DAMPAK 20 TAHUN ABSENNYA KEADILAN DI ACEH🚨 Eskalasi kekecewaan masyarakat di Aceh saat momentum peringatan MoU Helsinki bukan sekadar aksi mendadak wak. Ini adalah penumpukan kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi komitmen politik yang telah disepakati bersama. Melihat aksi penolakan terhadap simbol negara tentu memicu keprihatinan. Namun, untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat konteks mendasar dari sudut pandang masyarakat daerah wak. 1. Realisasi Janji MoU Helsinki yang Tertahan Pasca penandatanganan kesepakatan damai 2005, rakyat Aceh konsisten menjaga perdamaian dalam bingkai persatuan. Namun, banyak pihak menilai eksekusi turunan kesepakatan termasuk kewenangan khusus dan bagi hasil SDA masih belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah pusat. 2. Penanganan Bencana & Ketimpangan Perhatian Kekecewaan kian memuncak ketika penanganan bencana besar, seperti banjir yang melanda kawasan Aceh akhir 2025 lalu, dirasakan kurang mendapatkan penetapan status serta respons cepat dari pusat. Hal ini memperlambat proses pemulihan ekonomi dan infrastruktur warga. 3. Eksploitasi Sumber Daya Alam vs Hak Daerah Pengelolaan potensi SDA besar (seperti Blok Andaman) kerap memicu sentimen bahwa daerah hanya mendapatkan porsi minimal wak, sementara kontrol utama dan keuntungan terbesar ditarik ke pusat tanpa memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah. Narasi ekstrem yang menyuarakan pemisahan wilayah, seperti opsi pelepasan daerah, seharusnya menjadi tampar keras bagi pembuat kebijakan di Jakarta. Jika pemerintah pusat tidak segera mengubah pendekatan paternalistik ini dan tidak serius menuntaskan butir-butir kesepakatan Helsinki serta keadilan ekonomi, maka potensi keretakan hubungan antara pusat dan daerah akan terus menjadi api dalam sekam. Menurut awak Indonesia harusnya sudah melakukan efisiensi wilayah dengan membuang aceh dari peta Republik ini atau jika masih belum efisiensi buang juga Papua dari peta Republik ini. Karna hanya dengan begitu Indonesia bisa percaya diri untuk maju. Contohnya malaysia yang membuang Singapura dari peta negaranya, lalu apa yang terjadi, ya kita tahu bersama wak, Singapura maju malaysia maju dan yang paling diuntungkan adalah rakyat kedua negara tersebut. Keadilan sosial dan pemenuhan janji politik adalah harga mutlak untuk mempertahankan keutuhan berbangsa jika tidak mampu maka lebih baik dibuang saja dari peta Republik ini.
0:23

GAWAT WAK.....🚨⚠️⚠️⚠️ SITUASI DI ACEH MAKIN MEMANAS BENDERA MERAH PUTIH DITURUNKAN BURUNG GARUDA DI PIJAK PIJAK DAMPAK 20 TAHUN ABSENNYA KEADILAN DI ACEH🚨 Eskalasi kekecewaan masyarakat di Aceh saat momentum peringatan MoU Helsinki bukan sekadar aksi mendadak wak. Ini adalah penumpukan kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi komitmen politik yang telah disepakati bersama. Melihat aksi penolakan terhadap simbol negara tentu memicu keprihatinan. Namun, untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat konteks mendasar dari sudut pandang masyarakat daerah wak. 1. Realisasi Janji MoU Helsinki yang Tertahan Pasca penandatanganan kesepakatan damai 2005, rakyat Aceh konsisten menjaga perdamaian dalam bingkai persatuan. Namun, banyak pihak menilai eksekusi turunan kesepakatan termasuk kewenangan khusus dan bagi hasil SDA masih belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah pusat. 2. Penanganan Bencana & Ketimpangan Perhatian Kekecewaan kian memuncak ketika penanganan bencana besar, seperti banjir yang melanda kawasan Aceh akhir 2025 lalu, dirasakan kurang mendapatkan penetapan status serta respons cepat dari pusat. Hal ini memperlambat proses pemulihan ekonomi dan infrastruktur warga. 3. Eksploitasi Sumber Daya Alam vs Hak Daerah Pengelolaan potensi SDA besar (seperti Blok Andaman) kerap memicu sentimen bahwa daerah hanya mendapatkan porsi minimal wak, sementara kontrol utama dan keuntungan terbesar ditarik ke pusat tanpa memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah. Narasi ekstrem yang menyuarakan pemisahan wilayah, seperti opsi pelepasan daerah, seharusnya menjadi tampar keras bagi pembuat kebijakan di Jakarta. Jika pemerintah pusat tidak segera mengubah pendekatan paternalistik ini dan tidak serius menuntaskan butir-butir kesepakatan Helsinki serta keadilan ekonomi, maka potensi keretakan hubungan antara pusat dan daerah akan terus menjadi api dalam sekam. Menurut awak Indonesia harusnya sudah melakukan efisiensi wilayah dengan membuang aceh dari peta Republik ini atau jika masih belum efisiensi buang juga Papua dari peta Republik ini. Karna hanya dengan begitu Indonesia bisa percaya diri untuk maju. Contohnya malaysia yang membuang Singapura dari peta negaranya, lalu apa yang terjadi, ya kita tahu bersama wak, Singapura maju malaysia maju dan yang paling diuntungkan adalah rakyat kedua negara tersebut. Keadilan sosial dan pemenuhan janji politik adalah harga mutlak untuk mempertahankan keutuhan berbangsa jika tidak mampu maka lebih baik dibuang saja dari peta Republik ini.

Sumatera Adil & Federal

69,404 Aufrufe • vor 16 Tagen

JIKA JANJI TIDAK DIPENUHI LEBIH BAIK ACEH MERDEKA🚨 JANGAN URUS ACEH DENGAN JANJI KOSONG, SELESAIKAN REVISI UUPA & KOMITMEN MOU HELSINKI! Hubungan Jakarta dan Aceh bukan sekadar urusan administratif biasa. Ini adalah relasi historis yang dibangun di atas pengorbanan darah, harta, dan komitmen perdamaian yang sakral. Sejarah tidak pernah bohong. Ketika fondasi Republik ini terguncang di era awal kemerdekaan, Aceh berdiri paling depan mempertahankan panji-panji Indonesia. Dari sumbangan perhiasan emas rakyat untuk membeli pesawat pertama RI (RI-001 Seulawah), hingga konsistensi menjaga kedaulatan saat wilayah lain lumpuh. Namun, mengabaikan atau menunda-nunda realisasi turunan turunan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki sama saja dengan menguji kesabaran rakyat Aceh! Poin Utama yang Harus dilaksanakan 1. Pengakuan Konstitusional Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan dan keadilan adalah hak segala bangsa, serta penindasan/ketidakadilan harus dihapuskan. 2. Penuntasan Poin Kesepakatan Implementasi penuh kesepakatan Helsinki, termasuk regulasi dalam Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah HADIAH, melainkan kewajiban negara yang telah disepakati bersama. 3. Hentikan Sikap Menganaktirikan Janji retoris tanpa kejelasan eksekusi regulasi dan pembagian kewenangan yang adil hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Perdamaian di Serambi Mekkah adalah pencapaian bernilai tinggi yang wajib dijaga dengan keadilan yang nyata, bukan dengan pengabaian. Pemerintah pusat harus membuktikan komitmen politiknya secara tuntas! Mari terus kawal proses penuntasan revisi UUPA dan realisasi seluruh butir MoU Helsinki demi keadilan, martabat, dan kesejahteraan rakyat Aceh! 🤝
0:58

JIKA JANJI TIDAK DIPENUHI LEBIH BAIK ACEH MERDEKA🚨 JANGAN URUS ACEH DENGAN JANJI KOSONG, SELESAIKAN REVISI UUPA & KOMITMEN MOU HELSINKI! Hubungan Jakarta dan Aceh bukan sekadar urusan administratif biasa. Ini adalah relasi historis yang dibangun di atas pengorbanan darah, harta, dan komitmen perdamaian yang sakral. Sejarah tidak pernah bohong. Ketika fondasi Republik ini terguncang di era awal kemerdekaan, Aceh berdiri paling depan mempertahankan panji-panji Indonesia. Dari sumbangan perhiasan emas rakyat untuk membeli pesawat pertama RI (RI-001 Seulawah), hingga konsistensi menjaga kedaulatan saat wilayah lain lumpuh. Namun, mengabaikan atau menunda-nunda realisasi turunan turunan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki sama saja dengan menguji kesabaran rakyat Aceh! Poin Utama yang Harus dilaksanakan 1. Pengakuan Konstitusional Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan dan keadilan adalah hak segala bangsa, serta penindasan/ketidakadilan harus dihapuskan. 2. Penuntasan Poin Kesepakatan Implementasi penuh kesepakatan Helsinki, termasuk regulasi dalam Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah HADIAH, melainkan kewajiban negara yang telah disepakati bersama. 3. Hentikan Sikap Menganaktirikan Janji retoris tanpa kejelasan eksekusi regulasi dan pembagian kewenangan yang adil hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. Perdamaian di Serambi Mekkah adalah pencapaian bernilai tinggi yang wajib dijaga dengan keadilan yang nyata, bukan dengan pengabaian. Pemerintah pusat harus membuktikan komitmen politiknya secara tuntas! Mari terus kawal proses penuntasan revisi UUPA dan realisasi seluruh butir MoU Helsinki demi keadilan, martabat, dan kesejahteraan rakyat Aceh! 🤝

Sumatera Adil & Federal

56,804 Aufrufe • vor 16 Tagen

REFERENDUM ACEH🚨 REFERENDUM ADALAH JALAN DAMAI YANG BISA MENJAWAB FAKTA APAKAH SELAMA INI NEGARA HADIR DI ACEH ATAU TIDAK ANALISIS & REFLEKSI Menatap Fenomena di Aceh: Antara Kecewa, Sejarah, dan Keadilan Nasional Aksi penuruan bendera Merah Putih dan simbol Garuda di Aceh baru-baru ini memicu gelombang kemarahan publik secara luas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tindakan tersebut dinilai mencederai semangat nasionalisme. Namun, apakah kita benar-benar memahami akar masalahnya, atau kita hanya bereaksi pada permukaannya saja? Untuk memahami dinamika ini secara jernih, kita harus berani membaca kembali lembar sejarah kontribusi Aceh bagi Republik ini wak. 1. MODAL KEMERDEKAAN REPUBLIK Saat Pulau Jawa dibungkam kolonial, Radio Rimba Raya dari tanah Aceh yang terus menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Kehadiran suara ini menyeret belanda ke meja perundingan. Tak hanya itu, emas dan harta rakyat Aceh disumbangkan untuk membeli pesawat pertama Republik (RI-001 Seulawah). 2. JANJI POLITIK & REALITA OTONOMI Komitmen awal mengenai keleluasaan tata kelola syariat dan otonomi daerah justru berujung pada peleburan wilayah ke sumut. Saat Blok Lhokseumawe menghasilkan nilai ekonomi puluhan ribu triliun bagi kas pusat, pembangunan lokal dinilai belum sebanding. Dana Otonomi Khusus yang sering digaungkan kerap dipandang sekadar pelipur lara jika dibandingkan dengan akumulasi hasil kekayaan alam yang telah dialirkan keluar. 3. KOMITMEN MOUHELSINKI YANG TERGANTUNG Hingga kini, penyelesaian butir-butir Perjanjian Helsinki dipertanyakan karena dianggap belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat termasuk regulasi simbol daerah yang disahkan DPRA. Ketidakpastian ini memicu rasa frustrasi yang terakumulasi selama puluhan tahun. JIKA NEGARA PERCAYA DIRI, MENGAPA HARUS GENTAR? Kita kerap marah ketika bendera Merah Putih diturunkan oleh rakyat yang merasa tertindas. Padahal, kemarahan yang sama seharusnya kita arahkan kepada para oknum pejabat dan koruptor yang berlindung di balik bendera suci dan Garuda untuk mempraktikkan KKN. Mereka yang berbaju nasionalis tapi mengeruk harta rakyat adalah penghianat bangsa yang sesungguhnya. Pasal pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA. Jika negara merasa telah berlaku adil, mengayomi, dan memenuhi seluruh janji sejarahnya kepada rakyat Aceh, negara tidak boleh ragu untuk membuka ruang dialog terbuka atau mekanisme penentuan pendapat/REFERENDUM secara demokratis. REFERENDUM adalah jalan peradaban yang bermartabat untuk menguji apakah narasi kekecewaan ini diusung oleh seluruh rakyat atau hanya segelintir kelompok. Jika pemerintah enggan mendengar dan takut menguji aspirasi rakyatnya sendiri secara terbuka, bukankah itu menjadi cermin implisit bahwa ada komitmen sejarah yang memang belum ditunaikan? Saatnya berhenti bertindak sebagai NEGARA YANG LUPA SEJARAH. Berikan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. #Aceh #Perspektif #SejarahIndonesia
2:24

REFERENDUM ACEH🚨 REFERENDUM ADALAH JALAN DAMAI YANG BISA MENJAWAB FAKTA APAKAH SELAMA INI NEGARA HADIR DI ACEH ATAU TIDAK ANALISIS & REFLEKSI Menatap Fenomena di Aceh: Antara Kecewa, Sejarah, dan Keadilan Nasional Aksi penuruan bendera Merah Putih dan simbol Garuda di Aceh baru-baru ini memicu gelombang kemarahan publik secara luas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tindakan tersebut dinilai mencederai semangat nasionalisme. Namun, apakah kita benar-benar memahami akar masalahnya, atau kita hanya bereaksi pada permukaannya saja? Untuk memahami dinamika ini secara jernih, kita harus berani membaca kembali lembar sejarah kontribusi Aceh bagi Republik ini wak. 1. MODAL KEMERDEKAAN REPUBLIK Saat Pulau Jawa dibungkam kolonial, Radio Rimba Raya dari tanah Aceh yang terus menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Kehadiran suara ini menyeret belanda ke meja perundingan. Tak hanya itu, emas dan harta rakyat Aceh disumbangkan untuk membeli pesawat pertama Republik (RI-001 Seulawah). 2. JANJI POLITIK & REALITA OTONOMI Komitmen awal mengenai keleluasaan tata kelola syariat dan otonomi daerah justru berujung pada peleburan wilayah ke sumut. Saat Blok Lhokseumawe menghasilkan nilai ekonomi puluhan ribu triliun bagi kas pusat, pembangunan lokal dinilai belum sebanding. Dana Otonomi Khusus yang sering digaungkan kerap dipandang sekadar pelipur lara jika dibandingkan dengan akumulasi hasil kekayaan alam yang telah dialirkan keluar. 3. KOMITMEN MOUHELSINKI YANG TERGANTUNG Hingga kini, penyelesaian butir-butir Perjanjian Helsinki dipertanyakan karena dianggap belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat termasuk regulasi simbol daerah yang disahkan DPRA. Ketidakpastian ini memicu rasa frustrasi yang terakumulasi selama puluhan tahun. JIKA NEGARA PERCAYA DIRI, MENGAPA HARUS GENTAR? Kita kerap marah ketika bendera Merah Putih diturunkan oleh rakyat yang merasa tertindas. Padahal, kemarahan yang sama seharusnya kita arahkan kepada para oknum pejabat dan koruptor yang berlindung di balik bendera suci dan Garuda untuk mempraktikkan KKN. Mereka yang berbaju nasionalis tapi mengeruk harta rakyat adalah penghianat bangsa yang sesungguhnya. Pasal pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA. Jika negara merasa telah berlaku adil, mengayomi, dan memenuhi seluruh janji sejarahnya kepada rakyat Aceh, negara tidak boleh ragu untuk membuka ruang dialog terbuka atau mekanisme penentuan pendapat/REFERENDUM secara demokratis. REFERENDUM adalah jalan peradaban yang bermartabat untuk menguji apakah narasi kekecewaan ini diusung oleh seluruh rakyat atau hanya segelintir kelompok. Jika pemerintah enggan mendengar dan takut menguji aspirasi rakyatnya sendiri secara terbuka, bukankah itu menjadi cermin implisit bahwa ada komitmen sejarah yang memang belum ditunaikan? Saatnya berhenti bertindak sebagai NEGARA YANG LUPA SEJARAH. Berikan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. #Aceh #Perspektif #SejarahIndonesia

Sumatera Adil & Federal

10,544 Aufrufe • vor 15 Tagen

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai bencana ini berkaitan dengan pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin terasa dampaknya. Di hadapan para guru pada puncak Hari Guru Nasional 2025, Prabowo menekankan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Ia meminta agar kesadaran menjaga alam dimasukkan lebih kuat dalam silabus, termasuk mengajarkan pentingnya melindungi hutan dan sungai. Prabowo juga menyoroti maraknya pembabatan pohon dan perusakan hutan yang bisa memicu banjir. Ia menegaskan perlunya mencegah kerusakan lingkungan agar air dapat mengalir dengan baik saat curah hujan meningkat. Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan bahwa kualitas pendidikan adalah fondasi keberhasilan bangsa. Ia menyebut pembangunan nasional akan berjalan kuat jika setiap rumah dan setiap pendidik terlibat menjaga masa depan generasi muda. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #banjirsumatera #news #vidol #prayforsumatera #sumut #sumaterautara #bencanaalam #aceh #sumbar #prabowo #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
1:56

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai bencana ini berkaitan dengan pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin terasa dampaknya. Di hadapan para guru pada puncak Hari Guru Nasional 2025, Prabowo menekankan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Ia meminta agar kesadaran menjaga alam dimasukkan lebih kuat dalam silabus, termasuk mengajarkan pentingnya melindungi hutan dan sungai. Prabowo juga menyoroti maraknya pembabatan pohon dan perusakan hutan yang bisa memicu banjir. Ia menegaskan perlunya mencegah kerusakan lingkungan agar air dapat mengalir dengan baik saat curah hujan meningkat. Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan bahwa kualitas pendidikan adalah fondasi keberhasilan bangsa. Ia menyebut pembangunan nasional akan berjalan kuat jika setiap rumah dan setiap pendidik terlibat menjaga masa depan generasi muda. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #banjirsumatera #news #vidol #prayforsumatera #sumut #sumaterautara #bencanaalam #aceh #sumbar #prabowo #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

307,861 Aufrufe • vor 9 Monaten

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pihak-pihak yang membandingkan penanganan bencana di era Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. “Jadi saya mau sampaikan begini, setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri, dan yang pasti setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan,” ujar Teddy saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025). “Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama. Dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret.” Teddy menjelaskan, bencana yang melanda Sumatera berdampak pada 78 jalan nasional yang tak bisa diakses serta jembatan yang putus. Ia menyebut pemulihan jalan terus dikebut selama sebulan terakhir. “Per 1 bulan dari 78, tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang berubukan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 m ke atas bahkan di Bireun itu sampai 180 m itu tersambung,” lanjut Teddy. “Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih oleh petugas dibantu warga bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari,” kata dia. Teddy juga bilang bahwa pemerintah terus mengebut pembangunan hunian. Seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan rampung. Ia menyebut Prabowo turut menginstruksikan kepada Danantara untuk membangun 15.000 rumah secepatnya. | Narasi Daily
2:28

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pihak-pihak yang membandingkan penanganan bencana di era Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. “Jadi saya mau sampaikan begini, setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri, dan yang pasti setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan,” ujar Teddy saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025). “Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama. Dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret.” Teddy menjelaskan, bencana yang melanda Sumatera berdampak pada 78 jalan nasional yang tak bisa diakses serta jembatan yang putus. Ia menyebut pemulihan jalan terus dikebut selama sebulan terakhir. “Per 1 bulan dari 78, tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang berubukan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 m ke atas bahkan di Bireun itu sampai 180 m itu tersambung,” lanjut Teddy. “Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih oleh petugas dibantu warga bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari,” kata dia. Teddy juga bilang bahwa pemerintah terus mengebut pembangunan hunian. Seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan rampung. Ia menyebut Prabowo turut menginstruksikan kepada Danantara untuk membangun 15.000 rumah secepatnya. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

13,823 Aufrufe • vor 8 Monaten

Aksi warga Bandar Lampung menuntut pertanggungjawaban atas bencana banjir kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana diwarnai aksi kekerasan aparat, Kamis (24/4/2025). Beberapa peserta aksi yang hendak menyampaikan tuntutannya langsung di depan pintu Gedung Wali Kota, dicegat aparat Satpol PP, lalu digiring dan dipukuli. Aksi ini sudah berlangsung selama dua hari yang dilakukan sejak Rabu (23/4). Awalnya aksi hanya berjumlah peserta aksi hanya empat orang dan kemudian bertambah menjadi 14 orang, yang terdiri dari warga dan mahasiswa. Dalam tuntutannya, peserta aksi meminta pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung atas bencana banjir bandang pada Senin (21/4) lalu yang merenggut tiga nyawa warga Bandar Lampung. Banjir bandang ini sudah terjadi empat kali sepanjang Januari -April 2025. Namun, sampai saat ini warga menilai apa yang dilakukan Wali Kota Lampung hanya seremonial dan tak ada tindakan konkret. Bahkan, banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Selain meminta pertanggungjawaban Wali Kota atas bencana banjir tersebut, peserta aksi juga mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk menyediakan peta konsep terkait penanganan banjir. Dalam peta konsep tersebut mestinya ada pihak-pihak yang dilibatkan seperti ahli banjir hingga ahli sosiologi, karena di situ ada warga yang paling terdampak. Rencananya warga akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan mereka terpenuhi. | Narasi Daily
0:54

Aksi warga Bandar Lampung menuntut pertanggungjawaban atas bencana banjir kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana diwarnai aksi kekerasan aparat, Kamis (24/4/2025). Beberapa peserta aksi yang hendak menyampaikan tuntutannya langsung di depan pintu Gedung Wali Kota, dicegat aparat Satpol PP, lalu digiring dan dipukuli. Aksi ini sudah berlangsung selama dua hari yang dilakukan sejak Rabu (23/4). Awalnya aksi hanya berjumlah peserta aksi hanya empat orang dan kemudian bertambah menjadi 14 orang, yang terdiri dari warga dan mahasiswa. Dalam tuntutannya, peserta aksi meminta pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung atas bencana banjir bandang pada Senin (21/4) lalu yang merenggut tiga nyawa warga Bandar Lampung. Banjir bandang ini sudah terjadi empat kali sepanjang Januari -April 2025. Namun, sampai saat ini warga menilai apa yang dilakukan Wali Kota Lampung hanya seremonial dan tak ada tindakan konkret. Bahkan, banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Selain meminta pertanggungjawaban Wali Kota atas bencana banjir tersebut, peserta aksi juga mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk menyediakan peta konsep terkait penanganan banjir. Dalam peta konsep tersebut mestinya ada pihak-pihak yang dilibatkan seperti ahli banjir hingga ahli sosiologi, karena di situ ada warga yang paling terdampak. Rencananya warga akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan mereka terpenuhi. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

48,811 Aufrufe • vor 1 Jahr

Barang berharga milik korban banjir di Garoga Tapanuli Utara di jarah orang yang tidak berperikemanusiaan. Sebuah potret pilu dari bencana paling mematikan yang pernah mereka alami. November 2025 menjadi hari yang memilukan bagi mereka. Banjir dan longsor meluluhlantakkan desa mereka. Garoga, adalah desa paling ujung di Tapanuli Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dua desa lainnya yang berdekatan adalah Aek Ngadol dan Huta Godang yang juga terkena longsor. Saat tiba di desa ini, pemandangan mencekam langsung terpampang. Kondisinya mirip pasca-tsunami yang melanda Aceh 2004 silam. Sejumlah rumah hampir rata dengan tanah setelah tersapu lumpur bercampur serpihan kayu dan gelondongan kayu. Hanya ada beberapa rumah yang masih berdiri kokoh. Sebuah mobil bahkan terperosok hingga separuh badan. Sebuah gambaran yang mengerikan kala semburan longsor menghantam perkampungan ini. Dalam kejadian itu, tak ada yang bisa diselamatkan. Banyak warga yang kehilangan anak, ibu, ayah dan sanak saudara. Mereka pun mengungsi ke rumah bertingkat atau membuat tenda pengungsian sementara di desa sebelah. Mereka tak memiliki apa-apa. Yang tersisa hanya baju basah yang melekat di badan. Video, Kondisi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan usai diterjang banjir bandang Info Doni M Regar
2:09

Barang berharga milik korban banjir di Garoga Tapanuli Utara di jarah orang yang tidak berperikemanusiaan. Sebuah potret pilu dari bencana paling mematikan yang pernah mereka alami. November 2025 menjadi hari yang memilukan bagi mereka. Banjir dan longsor meluluhlantakkan desa mereka. Garoga, adalah desa paling ujung di Tapanuli Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dua desa lainnya yang berdekatan adalah Aek Ngadol dan Huta Godang yang juga terkena longsor. Saat tiba di desa ini, pemandangan mencekam langsung terpampang. Kondisinya mirip pasca-tsunami yang melanda Aceh 2004 silam. Sejumlah rumah hampir rata dengan tanah setelah tersapu lumpur bercampur serpihan kayu dan gelondongan kayu. Hanya ada beberapa rumah yang masih berdiri kokoh. Sebuah mobil bahkan terperosok hingga separuh badan. Sebuah gambaran yang mengerikan kala semburan longsor menghantam perkampungan ini. Dalam kejadian itu, tak ada yang bisa diselamatkan. Banyak warga yang kehilangan anak, ibu, ayah dan sanak saudara. Mereka pun mengungsi ke rumah bertingkat atau membuat tenda pengungsian sementara di desa sebelah. Mereka tak memiliki apa-apa. Yang tersisa hanya baju basah yang melekat di badan. Video, Kondisi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan usai diterjang banjir bandang Info Doni M Regar

Never

14,379 Aufrufe • vor 9 Monaten