Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

ᴼᵖⁱⁿⁱ : 𝗧𝗮𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶, 𝗣𝘂𝗻𝗰𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗞𝗲𝗱𝘇𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗗𝗶 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Kedzaliman Jokowi melebih kedzaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kedzaliman 6 Presiden sebelumnya dijadikan satu, maka tak mampu menandingi kedzaliman Jokowi. Tak berlebihan rasanya jika dikatakan begitu. Jokowi bukan hanya mewarisi hutang yang luar biasa menggunung...

Naz_lira's profile picture

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,503 subscribers

86,542 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

Wissenschaft & TechnologieNachrichten & PolitikComedy
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von OMMI LILY💚
OMMI LILY💚vor 2 Jahren

My heart is broken Naz...sedih n marah melihat pemimpin zalim 😥😭 yang tidak mencintai rakyatnya sama sekali

Profilbild von 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾
𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾vor 2 Jahren

Bukan broken lagi kak @siregar_najeges, tapi sdh hancur berkeping-keping, 3 tahun yg lalu saya pernah katakan saat tweet paparan uni dokter @DrEvaChaniago di @tvOneNews @kabarpetang_one, rezim ini biadab, namun rakyatnya memang pendiam dan penakut, jadi entahlah, kembalikan saja kepada rakyatnya..😓

Profilbild von Malla Cha
Malla Chavor 2 Jahren

Mksh teh..udah ngetwit begitu kompleks ny kehancuran di rezim ini disegala lini.. Udh dititik hoppeles bnget Mungkin betul ramalan si BPK negeri ini akan bubar 2030??? Udh

Profilbild von 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾
𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾vor 2 Jahren

Nuhun teh, cuma ini yg bisa kita lakukan, hanya berharap rakyat yg membaca di medsos mau menyampaikan semangat perubahan pd rakyat yg tidak bermedsos, sedih bener teh, terlalu banyak yg sudah hancur dng keadaan gini, rumah tangga banyak yg bubar, mental anak2 rusak.. 😭

Profilbild von d.Kusnadi Rahmat
d.Kusnadi Rahmatvor 2 Jahren

Mk'y kalau ada yg masih muja² Rezim ini Sy aneh juga.. Sy Sarankan Kepada Kaum Pemuja Mukidai sebaik'y segera anda Sept'y Periksakan dan hrs Konsultasi dgn dokter spesialis kejiwaan 🤣

Profilbild von Adribarza
Adribarzavor 2 Jahren

@ajosabana

Profilbild von Harjo Baskoro
Harjo Baskorovor 2 Jahren

Masalah terbesar bukan Tapera, tapi para pendukung yg jumlahnya 58% dari rakyat.

Profilbild von fufufafa wapres selundupan
fufufafa wapres selundupanvor 2 Jahren

TAPERA, akal bulus untuk bisa ngumpulin fuluus. 🤣🤣🤣

Profilbild von Bukan Anak Raja Culas
Bukan Anak Raja Culasvor 2 Jahren

Dibilangin sdh dihitung sm pak @jokowi kok. Ga percaya amat sih?! Ga yakin sm kecerdasan yg menghitung?! Ga takut lu diusir dr tanah airmu jk tak mau mengikuti aturannya?! Kalo ga cocok jgn ganggu lho. Soal nanti dicolongin sama KORUPTOR ya itu RESIKO jd WNI. Gitu aja lho... 😂😂

Profilbild von saptodewo
saptodewovor 2 Jahren

Ga usah ada tepera, nanti ujung2 nya di korupsi nasibnya sama seperti tas pen dan asabri.

Ähnliche Videos

✍🏻 𝐌𝐮𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐏𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐥!. Saya ingin mengulas sedikit soal Presiden muda berusia 37 tahun, Ibrahim Traore. Hari ini ia menjadi pemimpin tertinggi negara Burkina Faso. Di usia semuda itu, Traore telah memiliki kharisma yang jarang dimiliki kebanyakan Presiden usia muda. Ia tak sungkan menggunakan uniform militer, (jati diri dari mana dirinya berasal dan dibesarkan), bahkan ketika bertemu dengan pemimpin negara sebesar Rusia atau Pangeran Kerajaan sebesar Saudi Arabia. Traore pemimpin negara yang tidak perlu pencitraan. Ia bahkan tak segan menolak tawaran dana pembangunan 1000 masjid untuk Burkina Faso dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dengan tegas namun santun ia berkata, bahwa rakyatnya telah memiliki cukup banyak masjid untuk berdoa, ia berharap Saudi Arabia memberikan dana itu untuk membantu penduduk Palestina yang sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Soal keberanian Ibrahim Traore dalam membawa reformasi di Burkina Faso untuk kesejahteraan rakyatnya jangan ditanya. Kursi Presiden Negaranya bahkan diambil paksa alias direbut lewat kudeta hanya karena Presiden sebelumnya (yang bekas komandannya) suka ngibul dan tidak menepati janjinya. Traore tak sedikit pun ragu mengusir sekutu Amerika Serikat, Prancis dan memilih untuk lebih menjalin hubungan erat dengan Turki dan Rusia ketimbang sekutu Amerika Serikat. Ibrahim Traore menggulirkan revolusi dalam pengelolaan sumber daya alam Burkina Faso yang disebutnya selama ini hanya menguntungkan kepentingan negara asing dan menjadi ladang korupsi para elit pejabat Burkina Faso dalam memperkaya diri serta keluarga mereka sendiri. Alih-alih menyebarkan Bansos atau makan siang gratis, Traore telah mengumumkan tekadnya untuk menjadikan hasil tambang kobalt, uranium, berlian, emas dan batu mulia dari bumi Burkina Faso sebagai kekayaan negara yang akan mengubah kesejahteraan rakyat Burkina Faso. Setelah pidato tanpa teks atau teleprompter, di mana Ibrahim Traore menyampaikan tekadnya kepada seluruhnya rakyat Burkina Faso akan membawa kekayaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ia langsung menasionalisasi Tambang Emas dan Pembangunan Kilang Emas. Tanpa ba bi bu be bo berulang-ulang menyebut “hilirisasi”, AI, Blokchain, Robotik, “Pemerataan” atau “luar biasa”, Traore langsung menasionalisasi dua tambang emas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London. Ia juga menghentikan ekspor emas mentah ke Eropa dan meresmikan kilang emas nasional pada November 2023, yang mampu memproses 150 ton emas per tahun. Untuk kepentingan Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Traore menyediakan 400 traktor gratis untuk petani, bukan diserahkan lalu ditarik lagi sekedar untuk pencitraan seperti dilakukan oleh seorang Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. Ia juga mendirikan dua pabrik pengolahan tomat, dan pusat pendukung pengolahan kapas artisanal. Produksi sereal mencapai hampir 6 juta ton pada 2024. Banyak lagi yang telah dilakukan Ibrahim Traore untuk kesejahteraan rakyat dan negerinya, yang akan menjadi catatan panjang jika dituliskan satu persatu dalam artikel ini. Kesimpulannya, tak peduli dengan usia muda atau tua untuk menjadi pemimpin suatu negara, yang penting memiliki kejujuran dan ketulusan untuk mensejahterakan rakyat dan negerinya. Namun tentu saja pinter dan berpendidikan juga perlu. Jangankan jadi Presiden, jadi Wakil Presiden pun kalau bego, kan rakyat juga yang malu!.
0:39

✍🏻 𝐌𝐮𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐏𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐥!. Saya ingin mengulas sedikit soal Presiden muda berusia 37 tahun, Ibrahim Traore. Hari ini ia menjadi pemimpin tertinggi negara Burkina Faso. Di usia semuda itu, Traore telah memiliki kharisma yang jarang dimiliki kebanyakan Presiden usia muda. Ia tak sungkan menggunakan uniform militer, (jati diri dari mana dirinya berasal dan dibesarkan), bahkan ketika bertemu dengan pemimpin negara sebesar Rusia atau Pangeran Kerajaan sebesar Saudi Arabia. Traore pemimpin negara yang tidak perlu pencitraan. Ia bahkan tak segan menolak tawaran dana pembangunan 1000 masjid untuk Burkina Faso dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dengan tegas namun santun ia berkata, bahwa rakyatnya telah memiliki cukup banyak masjid untuk berdoa, ia berharap Saudi Arabia memberikan dana itu untuk membantu penduduk Palestina yang sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Soal keberanian Ibrahim Traore dalam membawa reformasi di Burkina Faso untuk kesejahteraan rakyatnya jangan ditanya. Kursi Presiden Negaranya bahkan diambil paksa alias direbut lewat kudeta hanya karena Presiden sebelumnya (yang bekas komandannya) suka ngibul dan tidak menepati janjinya. Traore tak sedikit pun ragu mengusir sekutu Amerika Serikat, Prancis dan memilih untuk lebih menjalin hubungan erat dengan Turki dan Rusia ketimbang sekutu Amerika Serikat. Ibrahim Traore menggulirkan revolusi dalam pengelolaan sumber daya alam Burkina Faso yang disebutnya selama ini hanya menguntungkan kepentingan negara asing dan menjadi ladang korupsi para elit pejabat Burkina Faso dalam memperkaya diri serta keluarga mereka sendiri. Alih-alih menyebarkan Bansos atau makan siang gratis, Traore telah mengumumkan tekadnya untuk menjadikan hasil tambang kobalt, uranium, berlian, emas dan batu mulia dari bumi Burkina Faso sebagai kekayaan negara yang akan mengubah kesejahteraan rakyat Burkina Faso. Setelah pidato tanpa teks atau teleprompter, di mana Ibrahim Traore menyampaikan tekadnya kepada seluruhnya rakyat Burkina Faso akan membawa kekayaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ia langsung menasionalisasi Tambang Emas dan Pembangunan Kilang Emas. Tanpa ba bi bu be bo berulang-ulang menyebut “hilirisasi”, AI, Blokchain, Robotik, “Pemerataan” atau “luar biasa”, Traore langsung menasionalisasi dua tambang emas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London. Ia juga menghentikan ekspor emas mentah ke Eropa dan meresmikan kilang emas nasional pada November 2023, yang mampu memproses 150 ton emas per tahun. Untuk kepentingan Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Traore menyediakan 400 traktor gratis untuk petani, bukan diserahkan lalu ditarik lagi sekedar untuk pencitraan seperti dilakukan oleh seorang Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. Ia juga mendirikan dua pabrik pengolahan tomat, dan pusat pendukung pengolahan kapas artisanal. Produksi sereal mencapai hampir 6 juta ton pada 2024. Banyak lagi yang telah dilakukan Ibrahim Traore untuk kesejahteraan rakyat dan negerinya, yang akan menjadi catatan panjang jika dituliskan satu persatu dalam artikel ini. Kesimpulannya, tak peduli dengan usia muda atau tua untuk menjadi pemimpin suatu negara, yang penting memiliki kejujuran dan ketulusan untuk mensejahterakan rakyat dan negerinya. Namun tentu saja pinter dan berpendidikan juga perlu. Jangankan jadi Presiden, jadi Wakil Presiden pun kalau bego, kan rakyat juga yang malu!.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

18,863 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.
7:53

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,709 Aufrufe • vor 11 Monaten

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.
0:56

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,626 Aufrufe • vor 1 Jahr

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.
1:05

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.

Pecinta Sejarah Tanah Air (PEJANTAN)

53,058 Aufrufe • vor 2 Monaten

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ
2:39

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS
44:29

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 Aufrufe • vor 2 Jahren

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah
1:35

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah

Ferry Koto

15,117 Aufrufe • vor 5 Monaten

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.
2:17

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,246 Aufrufe • vor 11 Monaten

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.
1:22

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 Aufrufe • vor 1 Jahr

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.
1:27

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.

Fai Nomady

28,536 Aufrufe • vor 3 Monaten

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi ​Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. ​"Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. ​Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::
0:47

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi ​Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. ​"Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. ​Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

27,568 Aufrufe • vor 1 Monat

Renungan dr Tifa BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN Bismillahirrahmanirrahim Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun. Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir. Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah. Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan. Aku melihat jejak tangan kekuasaan. Karena banjir tidak datang dari langit begitu saja. Ia datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja. Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent. Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa. Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter: Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ. Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan “masa depan Indonesia”. Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya: “Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?” Sumatera menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan. Pengkhianatan yang terjadi ketika: hutan dibuka demi konglomerat, sungai disempitkan demi proyek cepat jadi, tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga, perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS, dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik: “ini pembangunan.” Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata: “Ini alam. Ini cuaca ekstrem.” Tidak. Ini bukan cuaca ekstrem. Ini adalah keserakahan ekstrem. Ini bukan musibah semesta. Ini adalah kerakusan yang merajalela. Banjir hari ini sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan. Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor: bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati. Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya. Dan dari peta itu, aku hanya melihat satu hal: Rezim lalu mengizinkan bumi dirusak sampai ia tak mampu lagi menolak. Sekarang harga yang harus dibayar adalah: rumah hilang, ladang hanyut, Penduduk mengungsi, nyawa melayang. Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat. Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama. Dan kita—rakyat—dipaksa menjadi saksi. Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri. Kali ini sejarah mencatat: bencana ini bukan sekadar bencana. Ia adalah vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri. Semoga Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin. Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah. Salam takzim dr Tifauzia Tyassuma,
0:31

Renungan dr Tifa BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN Bismillahirrahmanirrahim Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun. Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir. Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah. Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan. Aku melihat jejak tangan kekuasaan. Karena banjir tidak datang dari langit begitu saja. Ia datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja. Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent. Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa. Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter: Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ. Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan “masa depan Indonesia”. Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya: “Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?” Sumatera menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan. Pengkhianatan yang terjadi ketika: hutan dibuka demi konglomerat, sungai disempitkan demi proyek cepat jadi, tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga, perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS, dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik: “ini pembangunan.” Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata: “Ini alam. Ini cuaca ekstrem.” Tidak. Ini bukan cuaca ekstrem. Ini adalah keserakahan ekstrem. Ini bukan musibah semesta. Ini adalah kerakusan yang merajalela. Banjir hari ini sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan. Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor: bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati. Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya. Dan dari peta itu, aku hanya melihat satu hal: Rezim lalu mengizinkan bumi dirusak sampai ia tak mampu lagi menolak. Sekarang harga yang harus dibayar adalah: rumah hilang, ladang hanyut, Penduduk mengungsi, nyawa melayang. Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat. Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama. Dan kita—rakyat—dipaksa menjadi saksi. Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri. Kali ini sejarah mencatat: bencana ini bukan sekadar bencana. Ia adalah vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri. Semoga Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin. Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah. Salam takzim dr Tifauzia Tyassuma,

Dokter Tifa

56,961 Aufrufe • vor 8 Monaten

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-
9:49

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

371,704 Aufrufe • vor 2 Jahren

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.
0:24

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Anies Rasyid Baswedan

709,638 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.
7:22

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

Rafizi Ramli

12,826 Aufrufe • vor 7 Monaten

𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗧𝗔𝗞 𝗚𝗨𝗡𝗔, 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗦 𝗥𝗠𝟳𝟱𝟬 𝗝𝗨𝗧𝗔 𝗕𝗨𝗔𝗧 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗦𝗔𝗛 Naib Presiden PKR, R Ramanan menegur Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim secara live di depan rakyat Malaysia. Isunya mengenai satu projek membasmi kemiskinan, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR). Boleh tonton teguran Ramanan kepada Dato’ Seri Anwar di video ini. Serangan politik Ramanan menggunakan isu IPR dan vending machine ini tidak cerdik dari beberapa sudut. Pertama - faktanya salah. Saya boleh saman terus dan menang. Tapi takkan la hidup kita ini kerja turun naik mahkamah bila ada orang yang secara berterusan menyerang kita. Kedua - dari pengalaman saya, Inisiatif Pendapatan Rakyat ini agak popular dengan rakyat biasa. Menyerang IPR mengundang cemuhan. Awal-awal dulu bila Dato’ Seri Sanusi MB Kedah menyerang IPR dengan ceramah “gedegum”, berbulan-bulan dia kena troll. Ketiga - ini program awal Kerajaan Madani yang mendapat pujian dari Perdana Menteri sendiri, sehingga dimasukkan dalam ucapan belanjawan dan ucapan-ucapan dasar yang lain. Menyerang IPR sama seperti memperlekehkan penilaian Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Faktanya begini: Dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dilancarkan dalam tahun 2021, kerajaan pada masa itu memperuntukkan RM1.5 billion sehingga 2025 untuk membasmi kemiskinan. Disember 2022, saya dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Dari zaman Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob, tanggungjawab membasmi kemiskinan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi (atau EPU) yang kemudiannya menjadi Kementerian Ekonomi. Saya pun gembira sebab saya datang dari keluarga susah, jadi usaha basmi kemiskinan ini memang dekat dengan jiwa saya. Cuma bila saya semak, pelaksanaan dasar basmi kemiskinan ini masih guna cara yang sama berdekad-dekad. Contohnya: bagi duit berpuluh ribu untuk kelengkapan berniaga. Beli gerai berniaga, kelengkapan dan sebagainya. Tapi hasil itu belakang kira. Tanggungjawab kerajaan hanyalah bagi bantuan, apa nak jadi lepas itu nasib penerima. Bila kami kaji kenapa program-program seperti ini, contohnya 1Azam yang dibuat semasa Dato’ Seri Najib dahulu tidak mencapai sasaran yang lebih tinggi, ada beberapa diagnosis: 1 - Matlamat program adalah bantuan yang diberikan supaya kerajaan kata kerajaan dah tolong. Kerajaan boleh umum kami dah agihkan RM1.5 billion kepada orang miskin, tetapi matlamat utama memberikan pendapatan yang stabil untuk tempoh masa yang panjang tidak tercapai 2 - Semua risiko perniagaan ditanggung oleh penerima yang memang miskin. Dia kena cari tempat berniaga, dia kena tanggung risiko pemasaran, semua risiko perniagaan dia tanggung. Akhirnya, puluhan ribu yang diberikan untuk memulakan perniagaan banyak berakhir dengan kegagalan dan duit rakyat hangus. 5 tahun kemudian, kerajaan akan umum lagi RM1.5 billion untuk bantu orang miskin. Ini masalah biasa dalam kerajaan. Niatnya betul, dasarnya betul tetapi pelaksanaan tidak berkesan. Pelaksaan tersasar dari matlamat kerana program design yang dipilih itu tidak mengambil kira semua perkara seperti risiko mengusahakan perniagaan kecil. Dari situlah, konsep Inisiatif Pendapatan Rakyat dibangunkan dan ia adalah salah satu dari program terawal kerajaan yang dilancarkan pada bulan Februari 2023, sebelum pun jenama Madani dilancarkan. Pendekatan berbeza: daripada matlamat mengagihkan wang semata-mata, IPR mesti memenuhi beberapa matlamat struktur: 1 - Aset itu mestilah kekal aset kerajaan supaya penerima hanya kekal dalam program selama 2 tahun, selepas itu kumpulan baru akan masuk 2 - Kayu ukur bukanlah dana yang diagihkan tetapi pendapatan yang diperolehi setiap bulan oleh peserta. Sasaran IPR ialah peserta mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan 3 - Program berbentuk memberi pekerjaan tetap kepada peserta, bukan memberi wang. Mereka tidak menerima wang dari kerajaan, sebaliknya mendapat gaji atau keuntungan dari mengusahakan aset kerajaan Ada 3 kategori penjanaan pendapatan di bawah IPR, iaitu pertanian berkelompok di bawah INTAN, usahawan makanan di bawah INSAN dan pekerja perkhidmatan di bawah IKHSAN. Strategi IPR juga serampang dua mata, iaitu: Bagi INSAN, selain menambah pendapatan golongan miskin, ia juga membantu kos sara hidup masyarakat setempat dengan makanan dijual mestilah di bawah RM5. Bagi INTAN, tujuannya juga menyediakan infrastruktur pertanian moden berskala besar di tanah-tanah kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan dan menarik lebih banyak pelaburan dan teknologi ke sektor pertanian. Jumlah RM750 juta itu adalah bagi tempoh 2023 hingga 2025, iaitu 3 tahun. Pecahan peruntukan ialah sekitar 50% kepada INTAN kerana membuka tanah untuk menyediakan ladang-ladang pertanian moden menelan belanja berjuta ringgit setiap projek, 30% kepada INSAN iaitu sewaan RM700 setiap bulan bagi setiap mesin vending dan 20% untuk IKHSAN. Tuduhan Ramanan bahawa RM750 juta untuk mesin vending itu sudah tentu mengarut. Kiraannya mudah - bagi setiap peserta, kerajaan menanggung RM700 sebulan sebagai sewa. Jumlah sasaran penerima untuk tempoh 3 tahun ialah 4,900 di seluruh negara, jadi jumlah adalah RM82 juta. Tetapi RM82 juta ini akan terus memanfaatkan penerima akan datang kerana mesin itu telah ada disitu di lokasi-lokasi strategik yang menjana ribu ringgit sebulan. Ia sama seperti kerajaan membina kedai-kedai di seluruh negara tetapi pada harga yang lebih murah. Saya tahu saya akan terus diserang selepas ini. Program-program kerajaan Madani yang sebelum ini dilambung akan terus dibakul sampahkan oleh orang kerajaan sendiri, semata-mata kerana mereka tidak selesa dengan kritikan saya mengenai tata kelola, rekod SPRM dan tuduhan seperti mafia korporat. Insya Allah selepas ini, saya akan membentangkan kembali usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi dari dulu hingga sekarang untuk negara dan rakyat. Kalau pun nak burukkan nama saya sebagai menteri terpaling gagal, janganlah sampai nak benamkan sumbangan satu kementerian utama seperti Kementerian Ekonomi.
9:02

𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗧𝗔𝗞 𝗚𝗨𝗡𝗔, 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗦 𝗥𝗠𝟳𝟱𝟬 𝗝𝗨𝗧𝗔 𝗕𝗨𝗔𝗧 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗦𝗔𝗛 Naib Presiden PKR, R Ramanan menegur Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim secara live di depan rakyat Malaysia. Isunya mengenai satu projek membasmi kemiskinan, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR). Boleh tonton teguran Ramanan kepada Dato’ Seri Anwar di video ini. Serangan politik Ramanan menggunakan isu IPR dan vending machine ini tidak cerdik dari beberapa sudut. Pertama - faktanya salah. Saya boleh saman terus dan menang. Tapi takkan la hidup kita ini kerja turun naik mahkamah bila ada orang yang secara berterusan menyerang kita. Kedua - dari pengalaman saya, Inisiatif Pendapatan Rakyat ini agak popular dengan rakyat biasa. Menyerang IPR mengundang cemuhan. Awal-awal dulu bila Dato’ Seri Sanusi MB Kedah menyerang IPR dengan ceramah “gedegum”, berbulan-bulan dia kena troll. Ketiga - ini program awal Kerajaan Madani yang mendapat pujian dari Perdana Menteri sendiri, sehingga dimasukkan dalam ucapan belanjawan dan ucapan-ucapan dasar yang lain. Menyerang IPR sama seperti memperlekehkan penilaian Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Faktanya begini: Dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dilancarkan dalam tahun 2021, kerajaan pada masa itu memperuntukkan RM1.5 billion sehingga 2025 untuk membasmi kemiskinan. Disember 2022, saya dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Dari zaman Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob, tanggungjawab membasmi kemiskinan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi (atau EPU) yang kemudiannya menjadi Kementerian Ekonomi. Saya pun gembira sebab saya datang dari keluarga susah, jadi usaha basmi kemiskinan ini memang dekat dengan jiwa saya. Cuma bila saya semak, pelaksanaan dasar basmi kemiskinan ini masih guna cara yang sama berdekad-dekad. Contohnya: bagi duit berpuluh ribu untuk kelengkapan berniaga. Beli gerai berniaga, kelengkapan dan sebagainya. Tapi hasil itu belakang kira. Tanggungjawab kerajaan hanyalah bagi bantuan, apa nak jadi lepas itu nasib penerima. Bila kami kaji kenapa program-program seperti ini, contohnya 1Azam yang dibuat semasa Dato’ Seri Najib dahulu tidak mencapai sasaran yang lebih tinggi, ada beberapa diagnosis: 1 - Matlamat program adalah bantuan yang diberikan supaya kerajaan kata kerajaan dah tolong. Kerajaan boleh umum kami dah agihkan RM1.5 billion kepada orang miskin, tetapi matlamat utama memberikan pendapatan yang stabil untuk tempoh masa yang panjang tidak tercapai 2 - Semua risiko perniagaan ditanggung oleh penerima yang memang miskin. Dia kena cari tempat berniaga, dia kena tanggung risiko pemasaran, semua risiko perniagaan dia tanggung. Akhirnya, puluhan ribu yang diberikan untuk memulakan perniagaan banyak berakhir dengan kegagalan dan duit rakyat hangus. 5 tahun kemudian, kerajaan akan umum lagi RM1.5 billion untuk bantu orang miskin. Ini masalah biasa dalam kerajaan. Niatnya betul, dasarnya betul tetapi pelaksanaan tidak berkesan. Pelaksaan tersasar dari matlamat kerana program design yang dipilih itu tidak mengambil kira semua perkara seperti risiko mengusahakan perniagaan kecil. Dari situlah, konsep Inisiatif Pendapatan Rakyat dibangunkan dan ia adalah salah satu dari program terawal kerajaan yang dilancarkan pada bulan Februari 2023, sebelum pun jenama Madani dilancarkan. Pendekatan berbeza: daripada matlamat mengagihkan wang semata-mata, IPR mesti memenuhi beberapa matlamat struktur: 1 - Aset itu mestilah kekal aset kerajaan supaya penerima hanya kekal dalam program selama 2 tahun, selepas itu kumpulan baru akan masuk 2 - Kayu ukur bukanlah dana yang diagihkan tetapi pendapatan yang diperolehi setiap bulan oleh peserta. Sasaran IPR ialah peserta mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan 3 - Program berbentuk memberi pekerjaan tetap kepada peserta, bukan memberi wang. Mereka tidak menerima wang dari kerajaan, sebaliknya mendapat gaji atau keuntungan dari mengusahakan aset kerajaan Ada 3 kategori penjanaan pendapatan di bawah IPR, iaitu pertanian berkelompok di bawah INTAN, usahawan makanan di bawah INSAN dan pekerja perkhidmatan di bawah IKHSAN. Strategi IPR juga serampang dua mata, iaitu: Bagi INSAN, selain menambah pendapatan golongan miskin, ia juga membantu kos sara hidup masyarakat setempat dengan makanan dijual mestilah di bawah RM5. Bagi INTAN, tujuannya juga menyediakan infrastruktur pertanian moden berskala besar di tanah-tanah kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan dan menarik lebih banyak pelaburan dan teknologi ke sektor pertanian. Jumlah RM750 juta itu adalah bagi tempoh 2023 hingga 2025, iaitu 3 tahun. Pecahan peruntukan ialah sekitar 50% kepada INTAN kerana membuka tanah untuk menyediakan ladang-ladang pertanian moden menelan belanja berjuta ringgit setiap projek, 30% kepada INSAN iaitu sewaan RM700 setiap bulan bagi setiap mesin vending dan 20% untuk IKHSAN. Tuduhan Ramanan bahawa RM750 juta untuk mesin vending itu sudah tentu mengarut. Kiraannya mudah - bagi setiap peserta, kerajaan menanggung RM700 sebulan sebagai sewa. Jumlah sasaran penerima untuk tempoh 3 tahun ialah 4,900 di seluruh negara, jadi jumlah adalah RM82 juta. Tetapi RM82 juta ini akan terus memanfaatkan penerima akan datang kerana mesin itu telah ada disitu di lokasi-lokasi strategik yang menjana ribu ringgit sebulan. Ia sama seperti kerajaan membina kedai-kedai di seluruh negara tetapi pada harga yang lebih murah. Saya tahu saya akan terus diserang selepas ini. Program-program kerajaan Madani yang sebelum ini dilambung akan terus dibakul sampahkan oleh orang kerajaan sendiri, semata-mata kerana mereka tidak selesa dengan kritikan saya mengenai tata kelola, rekod SPRM dan tuduhan seperti mafia korporat. Insya Allah selepas ini, saya akan membentangkan kembali usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi dari dulu hingga sekarang untuk negara dan rakyat. Kalau pun nak burukkan nama saya sebagai menteri terpaling gagal, janganlah sampai nak benamkan sumbangan satu kementerian utama seperti Kementerian Ekonomi.

Rafizi Ramli

47,032 Aufrufe • vor 3 Monaten

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.
1:40

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Henri Subiakto

56,182 Aufrufe • vor 2 Jahren

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.
8:56

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

Rafizi Ramli

31,006 Aufrufe • vor 7 Tagen