正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

ᴼᵖⁱⁿⁱ : 𝗧𝗮𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶, 𝗣𝘂𝗻𝗰𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗞𝗲𝗱𝘇𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗗𝗶 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Kedzaliman Jokowi melebih kedzaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kedzaliman 6 Presiden sebelumnya dijadikan satu, maka tak mampu menandingi kedzaliman Jokowi. Tak berlebihan rasanya jika dikatakan begitu. Jokowi bukan hanya mewarisi hutang yang luar biasa menggunung...

LiterasiRakyat's profile picture

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

60,864 subscribers

86,564 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

科学技术新闻政治喜剧
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 条评论

OMMI LILY💚 的头像
OMMI LILY💚2 年前

My heart is broken Naz...sedih n marah melihat pemimpin zalim 😥😭 yang tidak mencintai rakyatnya sama sekali

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ 的头像
𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾2 年前

Bukan broken lagi kak @siregar_najeges, tapi sdh hancur berkeping-keping, 3 tahun yg lalu saya pernah katakan saat tweet paparan uni dokter @DrEvaChaniago di @tvOneNews @kabarpetang_one, rezim ini biadab, namun rakyatnya memang pendiam dan penakut, jadi entahlah, kembalikan saja kepada rakyatnya..😓

Malla Cha 的头像
Malla Cha2 年前

Mksh teh..udah ngetwit begitu kompleks ny kehancuran di rezim ini disegala lini.. Udh dititik hoppeles bnget Mungkin betul ramalan si BPK negeri ini akan bubar 2030??? Udh

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ 的头像
𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾2 年前

Nuhun teh, cuma ini yg bisa kita lakukan, hanya berharap rakyat yg membaca di medsos mau menyampaikan semangat perubahan pd rakyat yg tidak bermedsos, sedih bener teh, terlalu banyak yg sudah hancur dng keadaan gini, rumah tangga banyak yg bubar, mental anak2 rusak.. 😭

d.Kusnadi Rahmat 的头像
d.Kusnadi Rahmat2 年前

Mk'y kalau ada yg masih muja² Rezim ini Sy aneh juga.. Sy Sarankan Kepada Kaum Pemuja Mukidai sebaik'y segera anda Sept'y Periksakan dan hrs Konsultasi dgn dokter spesialis kejiwaan 🤣

Adribarza 的头像
Adribarza2 年前

@ajosabana

Harjo Baskoro 的头像
Harjo Baskoro2 年前

Masalah terbesar bukan Tapera, tapi para pendukung yg jumlahnya 58% dari rakyat.

fufufafa wapres selundupan 的头像
fufufafa wapres selundupan2 年前

TAPERA, akal bulus untuk bisa ngumpulin fuluus. 🤣🤣🤣

Bukan Anak Raja Culas 的头像
Bukan Anak Raja Culas2 年前

Dibilangin sdh dihitung sm pak @jokowi kok. Ga percaya amat sih?! Ga yakin sm kecerdasan yg menghitung?! Ga takut lu diusir dr tanah airmu jk tak mau mengikuti aturannya?! Kalo ga cocok jgn ganggu lho. Soal nanti dicolongin sama KORUPTOR ya itu RESIKO jd WNI. Gitu aja lho... 😂😂

saptodewo 的头像
saptodewo2 年前

Ga usah ada tepera, nanti ujung2 nya di korupsi nasibnya sama seperti tas pen dan asabri.

相关视频

✍🏻 𝐌𝐮𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐏𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐥!. Saya ingin mengulas sedikit soal Presiden muda berusia 37 tahun, Ibrahim Traore. Hari ini ia menjadi pemimpin tertinggi negara Burkina Faso. Di usia semuda itu, Traore telah memiliki kharisma yang jarang dimiliki kebanyakan Presiden usia muda. Ia tak sungkan menggunakan uniform militer, (jati diri dari mana dirinya berasal dan dibesarkan), bahkan ketika bertemu dengan pemimpin negara sebesar Rusia atau Pangeran Kerajaan sebesar Saudi Arabia. Traore pemimpin negara yang tidak perlu pencitraan. Ia bahkan tak segan menolak tawaran dana pembangunan 1000 masjid untuk Burkina Faso dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dengan tegas namun santun ia berkata, bahwa rakyatnya telah memiliki cukup banyak masjid untuk berdoa, ia berharap Saudi Arabia memberikan dana itu untuk membantu penduduk Palestina yang sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Soal keberanian Ibrahim Traore dalam membawa reformasi di Burkina Faso untuk kesejahteraan rakyatnya jangan ditanya. Kursi Presiden Negaranya bahkan diambil paksa alias direbut lewat kudeta hanya karena Presiden sebelumnya (yang bekas komandannya) suka ngibul dan tidak menepati janjinya. Traore tak sedikit pun ragu mengusir sekutu Amerika Serikat, Prancis dan memilih untuk lebih menjalin hubungan erat dengan Turki dan Rusia ketimbang sekutu Amerika Serikat. Ibrahim Traore menggulirkan revolusi dalam pengelolaan sumber daya alam Burkina Faso yang disebutnya selama ini hanya menguntungkan kepentingan negara asing dan menjadi ladang korupsi para elit pejabat Burkina Faso dalam memperkaya diri serta keluarga mereka sendiri. Alih-alih menyebarkan Bansos atau makan siang gratis, Traore telah mengumumkan tekadnya untuk menjadikan hasil tambang kobalt, uranium, berlian, emas dan batu mulia dari bumi Burkina Faso sebagai kekayaan negara yang akan mengubah kesejahteraan rakyat Burkina Faso. Setelah pidato tanpa teks atau teleprompter, di mana Ibrahim Traore menyampaikan tekadnya kepada seluruhnya rakyat Burkina Faso akan membawa kekayaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ia langsung menasionalisasi Tambang Emas dan Pembangunan Kilang Emas. Tanpa ba bi bu be bo berulang-ulang menyebut “hilirisasi”, AI, Blokchain, Robotik, “Pemerataan” atau “luar biasa”, Traore langsung menasionalisasi dua tambang emas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London. Ia juga menghentikan ekspor emas mentah ke Eropa dan meresmikan kilang emas nasional pada November 2023, yang mampu memproses 150 ton emas per tahun. Untuk kepentingan Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Traore menyediakan 400 traktor gratis untuk petani, bukan diserahkan lalu ditarik lagi sekedar untuk pencitraan seperti dilakukan oleh seorang Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. Ia juga mendirikan dua pabrik pengolahan tomat, dan pusat pendukung pengolahan kapas artisanal. Produksi sereal mencapai hampir 6 juta ton pada 2024. Banyak lagi yang telah dilakukan Ibrahim Traore untuk kesejahteraan rakyat dan negerinya, yang akan menjadi catatan panjang jika dituliskan satu persatu dalam artikel ini. Kesimpulannya, tak peduli dengan usia muda atau tua untuk menjadi pemimpin suatu negara, yang penting memiliki kejujuran dan ketulusan untuk mensejahterakan rakyat dan negerinya. Namun tentu saja pinter dan berpendidikan juga perlu. Jangankan jadi Presiden, jadi Wakil Presiden pun kalau bego, kan rakyat juga yang malu!.
0:39

✍🏻 𝐌𝐮𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐏𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐥!. Saya ingin mengulas sedikit soal Presiden muda berusia 37 tahun, Ibrahim Traore. Hari ini ia menjadi pemimpin tertinggi negara Burkina Faso. Di usia semuda itu, Traore telah memiliki kharisma yang jarang dimiliki kebanyakan Presiden usia muda. Ia tak sungkan menggunakan uniform militer, (jati diri dari mana dirinya berasal dan dibesarkan), bahkan ketika bertemu dengan pemimpin negara sebesar Rusia atau Pangeran Kerajaan sebesar Saudi Arabia. Traore pemimpin negara yang tidak perlu pencitraan. Ia bahkan tak segan menolak tawaran dana pembangunan 1000 masjid untuk Burkina Faso dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dengan tegas namun santun ia berkata, bahwa rakyatnya telah memiliki cukup banyak masjid untuk berdoa, ia berharap Saudi Arabia memberikan dana itu untuk membantu penduduk Palestina yang sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Soal keberanian Ibrahim Traore dalam membawa reformasi di Burkina Faso untuk kesejahteraan rakyatnya jangan ditanya. Kursi Presiden Negaranya bahkan diambil paksa alias direbut lewat kudeta hanya karena Presiden sebelumnya (yang bekas komandannya) suka ngibul dan tidak menepati janjinya. Traore tak sedikit pun ragu mengusir sekutu Amerika Serikat, Prancis dan memilih untuk lebih menjalin hubungan erat dengan Turki dan Rusia ketimbang sekutu Amerika Serikat. Ibrahim Traore menggulirkan revolusi dalam pengelolaan sumber daya alam Burkina Faso yang disebutnya selama ini hanya menguntungkan kepentingan negara asing dan menjadi ladang korupsi para elit pejabat Burkina Faso dalam memperkaya diri serta keluarga mereka sendiri. Alih-alih menyebarkan Bansos atau makan siang gratis, Traore telah mengumumkan tekadnya untuk menjadikan hasil tambang kobalt, uranium, berlian, emas dan batu mulia dari bumi Burkina Faso sebagai kekayaan negara yang akan mengubah kesejahteraan rakyat Burkina Faso. Setelah pidato tanpa teks atau teleprompter, di mana Ibrahim Traore menyampaikan tekadnya kepada seluruhnya rakyat Burkina Faso akan membawa kekayaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ia langsung menasionalisasi Tambang Emas dan Pembangunan Kilang Emas. Tanpa ba bi bu be bo berulang-ulang menyebut “hilirisasi”, AI, Blokchain, Robotik, “Pemerataan” atau “luar biasa”, Traore langsung menasionalisasi dua tambang emas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London. Ia juga menghentikan ekspor emas mentah ke Eropa dan meresmikan kilang emas nasional pada November 2023, yang mampu memproses 150 ton emas per tahun. Untuk kepentingan Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Traore menyediakan 400 traktor gratis untuk petani, bukan diserahkan lalu ditarik lagi sekedar untuk pencitraan seperti dilakukan oleh seorang Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. Ia juga mendirikan dua pabrik pengolahan tomat, dan pusat pendukung pengolahan kapas artisanal. Produksi sereal mencapai hampir 6 juta ton pada 2024. Banyak lagi yang telah dilakukan Ibrahim Traore untuk kesejahteraan rakyat dan negerinya, yang akan menjadi catatan panjang jika dituliskan satu persatu dalam artikel ini. Kesimpulannya, tak peduli dengan usia muda atau tua untuk menjadi pemimpin suatu negara, yang penting memiliki kejujuran dan ketulusan untuk mensejahterakan rakyat dan negerinya. Namun tentu saja pinter dan berpendidikan juga perlu. Jangankan jadi Presiden, jadi Wakil Presiden pun kalau bego, kan rakyat juga yang malu!.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

18,863 次观看 • 1 年前

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
2:35

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Eva Sri Diana Chaniago

29,360 次观看 • 3 年前

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.
7:53

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,788 次观看 • 1 年前

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.
0:56

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,626 次观看 • 1 年前

AKSI Saat ini Rakyat Papua tidak baik baik saja . 15 Agustus 2026. Kota timika TIMIKA BERBERGERAK: "RAKYAT PAPUA TIDAK BAIK-BAIK SAJA!" 🚨 Hari ini, 15 Agustus 2026, gelombang kekecewaan rakyat Papua kembali membuncah di Kota Timika. Momentum peringatan 64 tahun Perjanjian New York (New York Agreement) disikapi dengan aksi nyata di jalanan untuk menegaskan satu pesan utama kepada Jakarta dan dunia: Rakyat Papua sedang tidak baik-baik saja! Kota Timika pusat denyut ekonomi yang mengeruk kekayaan alam luar biasa menjadi salah satu titik didih penyampaian aspirasi masyarakat sipil. Mengapa Timika dan Papua Berteriak Hari Ini wak? 1. Paradox Eksploitasi vs Kesejahteraan Di tanah yang menyumbang kekayaan triliunan rupiah bagi kas negara, rakyatnya masih harus berjuang menuntut hak-hak dasar wak, akses kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak, dan perlindungan atas tanah adat mereka. 2. Pengabaian Krisis Kemanusiaan & Pengungsi Operasi militer yang berkepanjangan di kawasan pegunungan telah melahirkan ribuan pengungsi internal (IDPs). Trauma sipil, hilangnya tempat tinggal, dan terhentinya ruang hidup warga tak bisa lagi ditutupi dengan narasi PEMBANGUNAN. 3. Tuntutan Pemenuhan Hak & Keadilan Historis Aksi mimbar bebas dan pergerakan massa di Timika bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan jeritan atas luka sejarah yang tak kunjung disembuhkan melalui pendekatan sekuritisasi oleh pemerintah pusat. Pendekatan keamanan dan penumpukan personel militer terbukti gagal menyelesaikan akar masalah di Papua. Jika Jakarta terus menutup mata dan meremehkan eskalasi aspirasi di Timika, Jayapura, hingga Nabire, maka keretakan sosial akan semakin dalam. Dengarkan suara rakyat Papua, hentikan represivitas, dan utamakan dialog bermartabat demi keselamatan kemanusiaan!
1:18

AKSI Saat ini Rakyat Papua tidak baik baik saja . 15 Agustus 2026. Kota timika TIMIKA BERBERGERAK: "RAKYAT PAPUA TIDAK BAIK-BAIK SAJA!" 🚨 Hari ini, 15 Agustus 2026, gelombang kekecewaan rakyat Papua kembali membuncah di Kota Timika. Momentum peringatan 64 tahun Perjanjian New York (New York Agreement) disikapi dengan aksi nyata di jalanan untuk menegaskan satu pesan utama kepada Jakarta dan dunia: Rakyat Papua sedang tidak baik-baik saja! Kota Timika pusat denyut ekonomi yang mengeruk kekayaan alam luar biasa menjadi salah satu titik didih penyampaian aspirasi masyarakat sipil. Mengapa Timika dan Papua Berteriak Hari Ini wak? 1. Paradox Eksploitasi vs Kesejahteraan Di tanah yang menyumbang kekayaan triliunan rupiah bagi kas negara, rakyatnya masih harus berjuang menuntut hak-hak dasar wak, akses kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak, dan perlindungan atas tanah adat mereka. 2. Pengabaian Krisis Kemanusiaan & Pengungsi Operasi militer yang berkepanjangan di kawasan pegunungan telah melahirkan ribuan pengungsi internal (IDPs). Trauma sipil, hilangnya tempat tinggal, dan terhentinya ruang hidup warga tak bisa lagi ditutupi dengan narasi PEMBANGUNAN. 3. Tuntutan Pemenuhan Hak & Keadilan Historis Aksi mimbar bebas dan pergerakan massa di Timika bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan jeritan atas luka sejarah yang tak kunjung disembuhkan melalui pendekatan sekuritisasi oleh pemerintah pusat. Pendekatan keamanan dan penumpukan personel militer terbukti gagal menyelesaikan akar masalah di Papua. Jika Jakarta terus menutup mata dan meremehkan eskalasi aspirasi di Timika, Jayapura, hingga Nabire, maka keretakan sosial akan semakin dalam. Dengarkan suara rakyat Papua, hentikan represivitas, dan utamakan dialog bermartabat demi keselamatan kemanusiaan!

Sumatera Adil & Federal

13,117 次观看 • 1 个月前

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.
1:05

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.

Pecinta Sejarah Tanah Air (PEJANTAN)

53,235 次观看 • 3 个月前

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ
2:39

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 次观看 • 1 年前

BUBARKAN REPUBLIK INI JIKA REMPANG TERUS DITINDAS 🚨🚨🚨⏳️ REMPANG MELAWAN Menolak Punah di Tanah Sendiri Ketika Doa dan Dada Telanjang Menjadi Benteng Terakhir Warga dari Kezaliman BP Batam Hari ini, perlawanan warga Rempang, khususnya masyarakat Kampung Pantai Melayu, memasuki babak yang kian memilukan sekaligus heroik. Anak-anak, kaum ibu, hingga para tetua adat terpaksa memasang PAGAR BETIS membarikade jalan menuju tanah kelahiran mereka sendiri dari ancaman penggusuran. Di sepanjang jalan kampung, suara zikir dan doa bersama bergaung, memohon keadilan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh BP Batam dan jejaring proyeknya. Rempang bukan sekadar titik koordinat investasi. Rempang adalah tanah ulayat, ruang hidup, dan sejarah identitas yang tak bisa dinilai dengan angka rupiah. Mari kita otopsi ketimpangan dalam konflik ini wak 1. Perang Asimetris= Negara & Pemodal vs Rakyat Kecil Ketika instrumen kekuasaan dan regulasi dikerahkan untuk memuluskan mega proyek, rakyat kecil sering kali hanya disodori dua pilihan, menyerah atau digusur. Pagar betis dan doa bersama yang dilakukan warga Pantai Melayu adalah bentuk pertahanan diri paling sakral ketika dialog dan keadilan hukum sudah tak lagi memihak mereka. 2. Pembangunan untuk Siapa? Slogan DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI dan INVESTASI terus digaungkan. Namun, jika sebuah proyek harus mengusir warga dari tanah leluhurnya, mencabut akar budaya, dan menyisakan ketakutan trauma berkepanjangan pada anak-anak, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dibuat? Pembangunan yang memanusiakan manusia tidak boleh berdiri di atas air mata dan reruntuhan rumah rakyatnya sendiri. 3. Ketegaran Doa vs Kecongkakan Kekuasaan Sejarah mencatat, kekuasaan dan modal boleh saja memiliki kekuatan aparat dan alat berat. Namun, doa orang-orang yang terzalimi dan perlawanan rakyat yang memperjuangkan hak atas tanahnya memiliki daya tahan moral yang tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh intimidasi fisik. Konflik Rempang harus menjadi cermin bagi pemerintah pusat dan BP Batam - Hentikan pendekatan represif dan paksaan dalam memuluskan proyek. - Hormati hak atas ruang hidup, tanah adat, dan keberlanjutan masa depan warga lokal. - Dengarkan aspirasi rakyat secara bermartabat, bukan sekadar menjadikan mereka objek relokasi paksa. Tanah kelahiran bukan barang dagangan. Membela tanah air dan ruang hidup adalah hak mendasar setiap warga negara yang dilindungi undang-undang dan nurani. Bagaimana pandangan kalian wak? Sampai kapan hak atas ruang hidup warga lokal harus dikorbankan atas nama EFISIENSI INVESTASI?
1:30

BUBARKAN REPUBLIK INI JIKA REMPANG TERUS DITINDAS 🚨🚨🚨⏳️ REMPANG MELAWAN Menolak Punah di Tanah Sendiri Ketika Doa dan Dada Telanjang Menjadi Benteng Terakhir Warga dari Kezaliman BP Batam Hari ini, perlawanan warga Rempang, khususnya masyarakat Kampung Pantai Melayu, memasuki babak yang kian memilukan sekaligus heroik. Anak-anak, kaum ibu, hingga para tetua adat terpaksa memasang PAGAR BETIS membarikade jalan menuju tanah kelahiran mereka sendiri dari ancaman penggusuran. Di sepanjang jalan kampung, suara zikir dan doa bersama bergaung, memohon keadilan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh BP Batam dan jejaring proyeknya. Rempang bukan sekadar titik koordinat investasi. Rempang adalah tanah ulayat, ruang hidup, dan sejarah identitas yang tak bisa dinilai dengan angka rupiah. Mari kita otopsi ketimpangan dalam konflik ini wak 1. Perang Asimetris= Negara & Pemodal vs Rakyat Kecil Ketika instrumen kekuasaan dan regulasi dikerahkan untuk memuluskan mega proyek, rakyat kecil sering kali hanya disodori dua pilihan, menyerah atau digusur. Pagar betis dan doa bersama yang dilakukan warga Pantai Melayu adalah bentuk pertahanan diri paling sakral ketika dialog dan keadilan hukum sudah tak lagi memihak mereka. 2. Pembangunan untuk Siapa? Slogan DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI dan INVESTASI terus digaungkan. Namun, jika sebuah proyek harus mengusir warga dari tanah leluhurnya, mencabut akar budaya, dan menyisakan ketakutan trauma berkepanjangan pada anak-anak, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dibuat? Pembangunan yang memanusiakan manusia tidak boleh berdiri di atas air mata dan reruntuhan rumah rakyatnya sendiri. 3. Ketegaran Doa vs Kecongkakan Kekuasaan Sejarah mencatat, kekuasaan dan modal boleh saja memiliki kekuatan aparat dan alat berat. Namun, doa orang-orang yang terzalimi dan perlawanan rakyat yang memperjuangkan hak atas tanahnya memiliki daya tahan moral yang tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh intimidasi fisik. Konflik Rempang harus menjadi cermin bagi pemerintah pusat dan BP Batam - Hentikan pendekatan represif dan paksaan dalam memuluskan proyek. - Hormati hak atas ruang hidup, tanah adat, dan keberlanjutan masa depan warga lokal. - Dengarkan aspirasi rakyat secara bermartabat, bukan sekadar menjadikan mereka objek relokasi paksa. Tanah kelahiran bukan barang dagangan. Membela tanah air dan ruang hidup adalah hak mendasar setiap warga negara yang dilindungi undang-undang dan nurani. Bagaimana pandangan kalian wak? Sampai kapan hak atas ruang hidup warga lokal harus dikorbankan atas nama EFISIENSI INVESTASI?

Sumatera Adil & Federal

34,072 次观看 • 1 个月前

REFERENDUM ACEH🚨 REFERENDUM ADALAH JALAN DAMAI YANG BISA MENJAWAB FAKTA APAKAH SELAMA INI NEGARA HADIR DI ACEH ATAU TIDAK ANALISIS & REFLEKSI Menatap Fenomena di Aceh: Antara Kecewa, Sejarah, dan Keadilan Nasional Aksi penuruan bendera Merah Putih dan simbol Garuda di Aceh baru-baru ini memicu gelombang kemarahan publik secara luas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tindakan tersebut dinilai mencederai semangat nasionalisme. Namun, apakah kita benar-benar memahami akar masalahnya, atau kita hanya bereaksi pada permukaannya saja? Untuk memahami dinamika ini secara jernih, kita harus berani membaca kembali lembar sejarah kontribusi Aceh bagi Republik ini wak. 1. MODAL KEMERDEKAAN REPUBLIK Saat Pulau Jawa dibungkam kolonial, Radio Rimba Raya dari tanah Aceh yang terus menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Kehadiran suara ini menyeret belanda ke meja perundingan. Tak hanya itu, emas dan harta rakyat Aceh disumbangkan untuk membeli pesawat pertama Republik (RI-001 Seulawah). 2. JANJI POLITIK & REALITA OTONOMI Komitmen awal mengenai keleluasaan tata kelola syariat dan otonomi daerah justru berujung pada peleburan wilayah ke sumut. Saat Blok Lhokseumawe menghasilkan nilai ekonomi puluhan ribu triliun bagi kas pusat, pembangunan lokal dinilai belum sebanding. Dana Otonomi Khusus yang sering digaungkan kerap dipandang sekadar pelipur lara jika dibandingkan dengan akumulasi hasil kekayaan alam yang telah dialirkan keluar. 3. KOMITMEN MOUHELSINKI YANG TERGANTUNG Hingga kini, penyelesaian butir-butir Perjanjian Helsinki dipertanyakan karena dianggap belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat termasuk regulasi simbol daerah yang disahkan DPRA. Ketidakpastian ini memicu rasa frustrasi yang terakumulasi selama puluhan tahun. JIKA NEGARA PERCAYA DIRI, MENGAPA HARUS GENTAR? Kita kerap marah ketika bendera Merah Putih diturunkan oleh rakyat yang merasa tertindas. Padahal, kemarahan yang sama seharusnya kita arahkan kepada para oknum pejabat dan koruptor yang berlindung di balik bendera suci dan Garuda untuk mempraktikkan KKN. Mereka yang berbaju nasionalis tapi mengeruk harta rakyat adalah penghianat bangsa yang sesungguhnya. Pasal pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA. Jika negara merasa telah berlaku adil, mengayomi, dan memenuhi seluruh janji sejarahnya kepada rakyat Aceh, negara tidak boleh ragu untuk membuka ruang dialog terbuka atau mekanisme penentuan pendapat/REFERENDUM secara demokratis. REFERENDUM adalah jalan peradaban yang bermartabat untuk menguji apakah narasi kekecewaan ini diusung oleh seluruh rakyat atau hanya segelintir kelompok. Jika pemerintah enggan mendengar dan takut menguji aspirasi rakyatnya sendiri secara terbuka, bukankah itu menjadi cermin implisit bahwa ada komitmen sejarah yang memang belum ditunaikan? Saatnya berhenti bertindak sebagai NEGARA YANG LUPA SEJARAH. Berikan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. #Aceh #Perspektif #SejarahIndonesia
2:24

REFERENDUM ACEH🚨 REFERENDUM ADALAH JALAN DAMAI YANG BISA MENJAWAB FAKTA APAKAH SELAMA INI NEGARA HADIR DI ACEH ATAU TIDAK ANALISIS & REFLEKSI Menatap Fenomena di Aceh: Antara Kecewa, Sejarah, dan Keadilan Nasional Aksi penuruan bendera Merah Putih dan simbol Garuda di Aceh baru-baru ini memicu gelombang kemarahan publik secara luas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tindakan tersebut dinilai mencederai semangat nasionalisme. Namun, apakah kita benar-benar memahami akar masalahnya, atau kita hanya bereaksi pada permukaannya saja? Untuk memahami dinamika ini secara jernih, kita harus berani membaca kembali lembar sejarah kontribusi Aceh bagi Republik ini wak. 1. MODAL KEMERDEKAAN REPUBLIK Saat Pulau Jawa dibungkam kolonial, Radio Rimba Raya dari tanah Aceh yang terus menyuarakan bahwa Indonesia masih ada. Kehadiran suara ini menyeret belanda ke meja perundingan. Tak hanya itu, emas dan harta rakyat Aceh disumbangkan untuk membeli pesawat pertama Republik (RI-001 Seulawah). 2. JANJI POLITIK & REALITA OTONOMI Komitmen awal mengenai keleluasaan tata kelola syariat dan otonomi daerah justru berujung pada peleburan wilayah ke sumut. Saat Blok Lhokseumawe menghasilkan nilai ekonomi puluhan ribu triliun bagi kas pusat, pembangunan lokal dinilai belum sebanding. Dana Otonomi Khusus yang sering digaungkan kerap dipandang sekadar pelipur lara jika dibandingkan dengan akumulasi hasil kekayaan alam yang telah dialirkan keluar. 3. KOMITMEN MOUHELSINKI YANG TERGANTUNG Hingga kini, penyelesaian butir-butir Perjanjian Helsinki dipertanyakan karena dianggap belum terealisasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat termasuk regulasi simbol daerah yang disahkan DPRA. Ketidakpastian ini memicu rasa frustrasi yang terakumulasi selama puluhan tahun. JIKA NEGARA PERCAYA DIRI, MENGAPA HARUS GENTAR? Kita kerap marah ketika bendera Merah Putih diturunkan oleh rakyat yang merasa tertindas. Padahal, kemarahan yang sama seharusnya kita arahkan kepada para oknum pejabat dan koruptor yang berlindung di balik bendera suci dan Garuda untuk mempraktikkan KKN. Mereka yang berbaju nasionalis tapi mengeruk harta rakyat adalah penghianat bangsa yang sesungguhnya. Pasal pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA. Jika negara merasa telah berlaku adil, mengayomi, dan memenuhi seluruh janji sejarahnya kepada rakyat Aceh, negara tidak boleh ragu untuk membuka ruang dialog terbuka atau mekanisme penentuan pendapat/REFERENDUM secara demokratis. REFERENDUM adalah jalan peradaban yang bermartabat untuk menguji apakah narasi kekecewaan ini diusung oleh seluruh rakyat atau hanya segelintir kelompok. Jika pemerintah enggan mendengar dan takut menguji aspirasi rakyatnya sendiri secara terbuka, bukankah itu menjadi cermin implisit bahwa ada komitmen sejarah yang memang belum ditunaikan? Saatnya berhenti bertindak sebagai NEGARA YANG LUPA SEJARAH. Berikan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. #Aceh #Perspektif #SejarahIndonesia

Sumatera Adil & Federal

10,596 次观看 • 1 个月前

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS
44:29

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 次观看 • 3 年前

Tak putus-putus tanpa mengenal lelah pak Muhammad Said Didu “berteriak-teriak” setiap hari berusaha menggugah, mengingatkan dan membuka mata banyak orang atas peristiwa yg terjadi, yang sebenarnya adalah bentuk Neo Imperialisme di abad ini. Semoga saja pak Said dilimpahkan kesehatan dan keselamatan hidupnya yang (hampir pasti) terancam oleh pihak-pihak yg kepentingannya terusik akibat perjuangan heroiknya membuka mata, hati dan pikiran semua orang terkait hal ini. Apa yg diungkap oleh pak Said ini pada dasarnya bukan hanya bisnis konglomerasi semata, ini sejatinya dapat dipastikan adalah upaya kolonisasi dalam rangka merampas kedaulatan dari pemilik negeri asli untuk dikuasai pihak asing melalui tipu daya ekonomi (lewat pribumi pengkhianat bangsanya sendiri yg menjadi antek-antek dan agen asing). Proses kolonisasi ini relatif berlangsung sangat cepat. Tak perlu ratusan tahun, hanya dalam 10 hingga 20 tahun saja kolonisasi seluas ukuran satu Kota dapat terbentuk. Itu artinya, walau tidak berdasarkan subjek hukum (rechtspersoon), namun secara politik kedaulatan beralih menjadi “civil liberty”, yakni di mana rakyat koloni sebagai penduduk yang menguasai teritori memiliki hak-haknya sebagai warga negara yang ternaturalisasi. Menguasai kepemilikan tanah lewat transaksi jual-beli dengan harga semurah-murahnya yang dipaksakan melalui tipu daya nomokrasi atau “rechtsstaat” (dalam hal ini teori “the rule of law”-nya adalah Proyek Strategis Nasional), sebenarnya sama dengan perampasan melalui upaya paksa dengan kompensasi ‘uang kerohiman’. Tak terhitung berapa kali Pak M.Said Didu telah memperingatkan hal ini, jika hal itu dibiarkan terus berlangsung dan diabaikan oleh seluruh elemen negeri ini, maka sebagian besar generasi rentang usia 30-40 tahun hari ini mungkin akan menyaksikan beralihnya kedaulatan negeri ini sebelum mereka tutup usia. Tapi inilah Indonesia ku, 350 tahun lamanya dulu dijajah Eropa, pun ternyata tetap masih belum mampu membangun kesadaran untuk memahami, apa arti sesungguhnya kemerdekaan sebagai rakyat yang berdaulat di atas tanah negerinya sendiri.
2:20

Tak putus-putus tanpa mengenal lelah pak Muhammad Said Didu “berteriak-teriak” setiap hari berusaha menggugah, mengingatkan dan membuka mata banyak orang atas peristiwa yg terjadi, yang sebenarnya adalah bentuk Neo Imperialisme di abad ini. Semoga saja pak Said dilimpahkan kesehatan dan keselamatan hidupnya yang (hampir pasti) terancam oleh pihak-pihak yg kepentingannya terusik akibat perjuangan heroiknya membuka mata, hati dan pikiran semua orang terkait hal ini. Apa yg diungkap oleh pak Said ini pada dasarnya bukan hanya bisnis konglomerasi semata, ini sejatinya dapat dipastikan adalah upaya kolonisasi dalam rangka merampas kedaulatan dari pemilik negeri asli untuk dikuasai pihak asing melalui tipu daya ekonomi (lewat pribumi pengkhianat bangsanya sendiri yg menjadi antek-antek dan agen asing). Proses kolonisasi ini relatif berlangsung sangat cepat. Tak perlu ratusan tahun, hanya dalam 10 hingga 20 tahun saja kolonisasi seluas ukuran satu Kota dapat terbentuk. Itu artinya, walau tidak berdasarkan subjek hukum (rechtspersoon), namun secara politik kedaulatan beralih menjadi “civil liberty”, yakni di mana rakyat koloni sebagai penduduk yang menguasai teritori memiliki hak-haknya sebagai warga negara yang ternaturalisasi. Menguasai kepemilikan tanah lewat transaksi jual-beli dengan harga semurah-murahnya yang dipaksakan melalui tipu daya nomokrasi atau “rechtsstaat” (dalam hal ini teori “the rule of law”-nya adalah Proyek Strategis Nasional), sebenarnya sama dengan perampasan melalui upaya paksa dengan kompensasi ‘uang kerohiman’. Tak terhitung berapa kali Pak M.Said Didu telah memperingatkan hal ini, jika hal itu dibiarkan terus berlangsung dan diabaikan oleh seluruh elemen negeri ini, maka sebagian besar generasi rentang usia 30-40 tahun hari ini mungkin akan menyaksikan beralihnya kedaulatan negeri ini sebelum mereka tutup usia. Tapi inilah Indonesia ku, 350 tahun lamanya dulu dijajah Eropa, pun ternyata tetap masih belum mampu membangun kesadaran untuk memahami, apa arti sesungguhnya kemerdekaan sebagai rakyat yang berdaulat di atas tanah negerinya sendiri.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

51,788 次观看 • 2 年前

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah
1:35

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah

Ferry Koto

15,139 次观看 • 7 个月前

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.
2:17

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,246 次观看 • 1 年前

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.
1:27

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.

Fai Nomady

28,678 次观看 • 4 个月前

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi ​Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. ​"Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. ​Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::
0:47

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi ​Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. ​"Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. ​Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

27,809 次观看 • 3 个月前

Renungan dr Tifa BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN Bismillahirrahmanirrahim Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun. Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir. Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah. Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan. Aku melihat jejak tangan kekuasaan. Karena banjir tidak datang dari langit begitu saja. Ia datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja. Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent. Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa. Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter: Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ. Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan “masa depan Indonesia”. Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya: “Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?” Sumatera menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan. Pengkhianatan yang terjadi ketika: hutan dibuka demi konglomerat, sungai disempitkan demi proyek cepat jadi, tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga, perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS, dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik: “ini pembangunan.” Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata: “Ini alam. Ini cuaca ekstrem.” Tidak. Ini bukan cuaca ekstrem. Ini adalah keserakahan ekstrem. Ini bukan musibah semesta. Ini adalah kerakusan yang merajalela. Banjir hari ini sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan. Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor: bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati. Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya. Dan dari peta itu, aku hanya melihat satu hal: Rezim lalu mengizinkan bumi dirusak sampai ia tak mampu lagi menolak. Sekarang harga yang harus dibayar adalah: rumah hilang, ladang hanyut, Penduduk mengungsi, nyawa melayang. Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat. Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama. Dan kita—rakyat—dipaksa menjadi saksi. Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri. Kali ini sejarah mencatat: bencana ini bukan sekadar bencana. Ia adalah vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri. Semoga Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin. Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah. Salam takzim dr Tifauzia Tyassuma,
0:31

Renungan dr Tifa BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN Bismillahirrahmanirrahim Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun. Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir. Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah. Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan. Aku melihat jejak tangan kekuasaan. Karena banjir tidak datang dari langit begitu saja. Ia datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja. Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent. Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa. Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter: Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ. Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan “masa depan Indonesia”. Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya: “Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?” Sumatera menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan. Pengkhianatan yang terjadi ketika: hutan dibuka demi konglomerat, sungai disempitkan demi proyek cepat jadi, tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga, perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS, dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik: “ini pembangunan.” Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata: “Ini alam. Ini cuaca ekstrem.” Tidak. Ini bukan cuaca ekstrem. Ini adalah keserakahan ekstrem. Ini bukan musibah semesta. Ini adalah kerakusan yang merajalela. Banjir hari ini sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan. Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor: bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati. Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya. Dan dari peta itu, aku hanya melihat satu hal: Rezim lalu mengizinkan bumi dirusak sampai ia tak mampu lagi menolak. Sekarang harga yang harus dibayar adalah: rumah hilang, ladang hanyut, Penduduk mengungsi, nyawa melayang. Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat. Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama. Dan kita—rakyat—dipaksa menjadi saksi. Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri. Kali ini sejarah mencatat: bencana ini bukan sekadar bencana. Ia adalah vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri. Semoga Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin. Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah. Salam takzim dr Tifauzia Tyassuma,

Dokter Tifa

57,051 次观看 • 10 个月前

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-
9:49

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

372,050 次观看 • 2 年前

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.
0:24

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Anies Rasyid Baswedan

710,056 次观看 • 1 年前