Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

✍🏻 𝐌𝐮𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧, 𝐓𝐚𝐩𝐢 𝐏𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐥𝐨𝐥!. Saya ingin mengulas sedikit soal Presiden muda berusia 37 tahun, Ibrahim Traore. Hari ini ia menjadi pemimpin tertinggi negara Burkina Faso. Di usia semuda itu, Traore telah memiliki kharisma yang jarang dimiliki kebanyakan Presiden usia muda.... Ia tak sungkan menggunakan uniform militer, (jati diri dari mana dirinya berasal dan dibesarkan), bahkan ketika bertemu dengan pemimpin negara sebesar Rusia atau Pangeran Kerajaan sebesar Saudi Arabia. Traore pemimpin negara yang tidak perlu pencitraan. Ia bahkan tak segan menolak tawaran dana pembangunan 1000 masjid untuk Burkina Faso dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dengan tegas namun santun ia berkata, bahwa rakyatnya telah memiliki cukup banyak masjid untuk berdoa, ia berharap Saudi Arabia memberikan dana itu untuk membantu penduduk Palestina yang sangat membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Soal keberanian Ibrahim Traore dalam membawa reformasi di Burkina Faso untuk kesejahteraan rakyatnya jangan ditanya. Kursi Presiden Negaranya bahkan diambil paksa alias direbut lewat kudeta hanya karena Presiden sebelumnya (yang bekas komandannya) suka ngibul dan tidak menepati janjinya. Traore tak sedikit pun ragu mengusir sekutu Amerika Serikat, Prancis dan memilih untuk lebih menjalin hubungan erat dengan Turki dan Rusia ketimbang sekutu Amerika Serikat. Ibrahim Traore menggulirkan revolusi dalam pengelolaan sumber daya alam Burkina Faso yang disebutnya selama ini hanya menguntungkan kepentingan negara asing dan menjadi ladang korupsi para elit pejabat Burkina Faso dalam memperkaya diri serta keluarga mereka sendiri. Alih-alih menyebarkan Bansos atau makan siang gratis, Traore telah mengumumkan tekadnya untuk menjadikan hasil tambang kobalt, uranium, berlian, emas dan batu mulia dari bumi Burkina Faso sebagai kekayaan negara yang akan mengubah kesejahteraan rakyat Burkina Faso. Setelah pidato tanpa teks atau teleprompter, di mana Ibrahim Traore menyampaikan tekadnya kepada seluruhnya rakyat Burkina Faso akan membawa kekayaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ia langsung menasionalisasi Tambang Emas dan Pembangunan Kilang Emas. Tanpa ba bi bu be bo berulang-ulang menyebut “hilirisasi”, AI, Blokchain, Robotik, “Pemerataan” atau “luar biasa”, Traore langsung menasionalisasi dua tambang emas yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di London. Ia juga menghentikan ekspor emas mentah ke Eropa dan meresmikan kilang emas nasional pada November 2023, yang mampu memproses 150 ton emas per tahun. Untuk kepentingan Peningkatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan, Traore menyediakan 400 traktor gratis untuk petani, bukan diserahkan lalu ditarik lagi sekedar untuk pencitraan seperti dilakukan oleh seorang Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. Ia juga mendirikan dua pabrik pengolahan tomat, dan pusat pendukung pengolahan kapas artisanal. Produksi sereal mencapai hampir 6 juta ton pada 2024. Banyak lagi yang telah dilakukan Ibrahim Traore untuk kesejahteraan rakyat dan negerinya, yang akan menjadi catatan panjang jika dituliskan satu persatu dalam artikel ini. Kesimpulannya, tak peduli dengan usia muda atau tua untuk menjadi pemimpin suatu negara, yang penting memiliki kejujuran dan ketulusan untuk mensejahterakan rakyat dan negerinya. Namun tentu saja pinter dan berpendidikan juga perlu. Jangankan jadi Presiden, jadi Wakil Presiden pun kalau bego, kan rakyat juga yang malu!.show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,385 subscribers

18,863 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Новости и политика Образование

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 10

Фото профиля 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾1 год назад

Buat orang Indonesia yang 10 tahun punya Presiden sangat “tok the tok” Bahasa Inggrisnya sehingga gampang syok melihat Presiden muda negara Afrika berbahasa dengan fluent lalu menduganya editan AI, silahkan lihat beberapa link dibawah ini :

Фото профиля Elang Bintang

Elang Bintang1 год назад

Sayangnya punya wapresnya kayak begini

Фото профиля Putri Kayana

Putri Kayana1 год назад

Semoga Gibran baca TL Kak LIRA ini biar untuk pelajaran dan pengetahuan yg sangat bermanfaat. Tapi Gibran pernah bicara saat di wawancarai Kak Nana dia tidak suka membaca ..

Фото профиля 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾1 год назад

Naah… itu masalahnya, kalo tanya episode Sinchan kayaknya pakar dia kak..😂

Фото профиля akuuh

akuuh1 год назад

Kualitas pemimpin mencerminkan kualitas pemilihnya. Pemimpin bego bisa terpilih krn banyaknya pemilih bego yg memilihnya.

Фото профиля Malla Cha

Malla Cha1 год назад

Ibrahim Traore ini ada kembaran ny GK?? Bawa ke sini biar para naga berubah jd cacing😇😇

Фото профиля 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾1 год назад

Coba cek di batalyon-batalyon TNI kak, masa sih nggak ada yg muda, pinter, handsome sekaligus jujur dan baik hati

Фото профиля WNI waktu Pemilu

WNI waktu Pemilu1 год назад

Matanya tajam penuh misi visi, gak kek fufufafa yg sayu kek orang teler

Фото профиля 𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾1 год назад

Nggak tenggleng juga kepalanya ya 😂

Фото профиля LOE GWE AJA...

LOE GWE AJA...1 год назад

Semuda itu tp pemikirannya bikin merinding,tp klo liat yg muda disini knp bikin meradang ya?...

Похожие видео

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.

Presiden Burkina Faso tak pernah koar-koar di podium sambil menuding rakyatnya, Ibrahim Trahore lebih memilih menenangkan masyarakat sambil secara berlahan menyusun strategi. Bukan menghitung fee dari investor yang masuk ke rekening pribadinya, ataupun besaran saham yang diberikan oleh pemodal asing. Tapi dia justru sibuk menyusun regulasi guna menendang para investor asing keluar dari pertambangan emas Burkina Faso. Ibrahim Trahore tidak menjual harapan, dia membangun negara dengan langkah nyata. Menyingkirkan kepemimpinan kaum tua yang pragmatis dan mudah ditekan oleh kekuatan asing, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengelola negara dan menegakkan kedaulatan atas setiap jengkal tanah airnya. Hasilnya 100% tambang emas di Burkina Faso dikelola oleh rakyatnya sendiri, beberapa lokasi tambang emas skala besar dikuasai oleh pemerintah tanpa mengabaikan hak rakyat untuk ikut mengelola kekayaan alam negerinya. Masyarakat Burkina Faso diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional, namun mewajibkan menjual hasil kerja kerasnya kepada negara dengan pembagian 70% hasilnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Hasilnya stok cadangan emas Burkina Faso yang awalnya defisit akibat dikuras oleh para investor asing, kini ditangan pemerintahan Ibrahim Trahore kas negara terisi penuh bahkan bisa menggelontorkan dana untuk membantu negara-negara tetangganya membangun infrastruktur. Kehidupan masyarakat Burkina Faso jauh lebih sejahtera, pembangunan bergerak cepat guna menunjang pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Tidak ada monopoli pengelolaan lahan untuk para oligarki, setiap warga negara berhak mengolah lahan milik negara. Manajemen yang transparan dan berbasis ekonomi kerakyatan menutup pintu bagi menjamurnya praktek korupsi, antara pengusaha dan masyarakat kecil saling menghormati sehingga terjalin kehidupan yang harmonis serta menghapus kesenjangan sosial yang pernah ada. Kekayaan negara dipergunakan untuk membangun kembali sistem pendidikan yang sempat runtuh akibat konflik yang terjadi sebelumnya, berbagai infrastruktur sekolah dibangun dengan kualitas terbaik dan kuat menahan cuaca ekstrem yang biasa menyelimuti daftar Afrika. Ibrahim Trahore menegaskan bahwa anak-anak Burkina Faso berhak mengenyam pendidikan gratis hingga lulus perguruan tinggi, karena baginya pendidikan adalah investasi yang paling vital guna mewujudkan Burkina Faso yang sejahtera.

Pecinta Sejarah Tanah Air (PEJANTAN)

53,058 просмотров • 2 месяцев назад

ᴼᵖⁱⁿⁱ : 𝗧𝗮𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶, 𝗣𝘂𝗻𝗰𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗞𝗲𝗱𝘇𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗗𝗶 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Kedzaliman Jokowi melebih kedzaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kedzaliman 6 Presiden sebelumnya dijadikan satu, maka tak mampu menandingi kedzaliman Jokowi. Tak berlebihan rasanya jika dikatakan begitu. Jokowi bukan hanya mewarisi hutang yang luar biasa menggunung dan sulit bisa dilunasi oleh 3 generasi mendatang, namun juga tak kepalang tanggung mewarisi invasi asing yang menggerus kedaulatan rakyat terhadap negerinya sendiri. Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan, saat ini secara ekonomi tidak lagi merefleksikan kedaulatan ekonomi rakyat yang berkuasa diatasnya. Sumber daya alam dikuras habis-habisan dari perut bumi dalam 2 periode kepemimpinannya, sebagian dilakukan oleh pihak yang bukan mewakili kepentingan negara, namun yang dieksplorasi oleh negara pun tak terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, kecuali untuk kesejahteraan segelintir pejabat negara yang menjadi penjilat Jokowi. Nilai tukar mata uang rupiah atas dolar Amerika Serikat semakin anjlok hingga daya beli masyarakat semakin lemah. Harga pangan terus naik mencekik leher rakyat. Harga energi yang harus ditanggung rakyat untuk listrik, gas dan bbm terus melambung menyesakan nafas rakyat. Biaya pendidikan paling tertinggi sepanjang sejarah hingga rakyat begitu berat memperoleh pendidikan yang layak ke jenjang perguruan tinggi. Jaminan kesehatan rakyat masih jauh panggang dari api untuk mampu menciptakan ketenangan hidup rakyat jika mengalami sakit. Lapangan kerja bagi rakyat usia produktif bukannya terbuka luas seiring dengan meruaknya perusahaan asing beroperasi di pelosok negeri, malah sebaliknya pengangguran semakin meningkat akibat lemahnya daya saing industri dalam negeri yang berakhir dengan likuidasi industri lokal, sementara industri asing terbuka bagi masuknya tenaga kerja asing. Petani dan sektor usaha perkebunan rakyat mati suri, industri lokal gulung tikar, nelayan makin nelongso, pariwisata melempem, dstnya dstnya yang jika disebut satu persatu menjadi daftar terpanjang kegagalan Presiden paling spektakuler dalam sejarah Indonesia. Dan anehnya, di tengah kubangan penderitaan itu, pajak rakyat dinaikan, iuran jaminan kerja rakyat digunakan ke pembangunan infrastruktur, dana haji, dana zakat dana infaq, hingga terakhir gaji rakyat pun diincar untuk dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu dengan anggaran negara (APBN), Jokowi menebar Bansos demi membangun citra kepuasan rakyat terhadap pemerintahannya dan mengklaim dukungan rakyat terhadap program berkelanjutan sejuta derita rakyat yang ia ciptakan sendiri. Sungguh, jika Jokowi tidak berakhir buruk di akhir ujung kekuasaanya, maka ia akan tercatat menjadi Master Piece Tiran peradaban masa kini yang selamat melewati sejarah suksesi, mengalahkan kejatuhan Ferdinand Marcos Presiden Filipina, Mobutu Sese Seko Presiden Zaire, Sani Abacha Presiden Nigeria, Tun Najib Razak PM Malaysia atau jangan-jangan bahkan melampaui Fira’un, yang ditenggelamkan Tuhan di dasar lautan.

ᴼᵖⁱⁿⁱ : 𝗧𝗮𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶, 𝗣𝘂𝗻𝗰𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗞𝗲𝗱𝘇𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗗𝗶 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Kedzaliman Jokowi melebih kedzaliman yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jika kedzaliman 6 Presiden sebelumnya dijadikan satu, maka tak mampu menandingi kedzaliman Jokowi. Tak berlebihan rasanya jika dikatakan begitu. Jokowi bukan hanya mewarisi hutang yang luar biasa menggunung dan sulit bisa dilunasi oleh 3 generasi mendatang, namun juga tak kepalang tanggung mewarisi invasi asing yang menggerus kedaulatan rakyat terhadap negerinya sendiri. Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan, saat ini secara ekonomi tidak lagi merefleksikan kedaulatan ekonomi rakyat yang berkuasa diatasnya. Sumber daya alam dikuras habis-habisan dari perut bumi dalam 2 periode kepemimpinannya, sebagian dilakukan oleh pihak yang bukan mewakili kepentingan negara, namun yang dieksplorasi oleh negara pun tak terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, kecuali untuk kesejahteraan segelintir pejabat negara yang menjadi penjilat Jokowi. Nilai tukar mata uang rupiah atas dolar Amerika Serikat semakin anjlok hingga daya beli masyarakat semakin lemah. Harga pangan terus naik mencekik leher rakyat. Harga energi yang harus ditanggung rakyat untuk listrik, gas dan bbm terus melambung menyesakan nafas rakyat. Biaya pendidikan paling tertinggi sepanjang sejarah hingga rakyat begitu berat memperoleh pendidikan yang layak ke jenjang perguruan tinggi. Jaminan kesehatan rakyat masih jauh panggang dari api untuk mampu menciptakan ketenangan hidup rakyat jika mengalami sakit. Lapangan kerja bagi rakyat usia produktif bukannya terbuka luas seiring dengan meruaknya perusahaan asing beroperasi di pelosok negeri, malah sebaliknya pengangguran semakin meningkat akibat lemahnya daya saing industri dalam negeri yang berakhir dengan likuidasi industri lokal, sementara industri asing terbuka bagi masuknya tenaga kerja asing. Petani dan sektor usaha perkebunan rakyat mati suri, industri lokal gulung tikar, nelayan makin nelongso, pariwisata melempem, dstnya dstnya yang jika disebut satu persatu menjadi daftar terpanjang kegagalan Presiden paling spektakuler dalam sejarah Indonesia. Dan anehnya, di tengah kubangan penderitaan itu, pajak rakyat dinaikan, iuran jaminan kerja rakyat digunakan ke pembangunan infrastruktur, dana haji, dana zakat dana infaq, hingga terakhir gaji rakyat pun diincar untuk dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu dengan anggaran negara (APBN), Jokowi menebar Bansos demi membangun citra kepuasan rakyat terhadap pemerintahannya dan mengklaim dukungan rakyat terhadap program berkelanjutan sejuta derita rakyat yang ia ciptakan sendiri. Sungguh, jika Jokowi tidak berakhir buruk di akhir ujung kekuasaanya, maka ia akan tercatat menjadi Master Piece Tiran peradaban masa kini yang selamat melewati sejarah suksesi, mengalahkan kejatuhan Ferdinand Marcos Presiden Filipina, Mobutu Sese Seko Presiden Zaire, Sani Abacha Presiden Nigeria, Tun Najib Razak PM Malaysia atau jangan-jangan bahkan melampaui Fira’un, yang ditenggelamkan Tuhan di dasar lautan.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

86,542 просмотров • 2 лет назад

Terjemahan Video Baiklah; sekarang kita terjebak, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. 🔻 Iran memiliki strategi jangka panjang untuk tidak terseret ke dalam perang. Meskipun ada serangan-serangan yang dilancarkan Israel untuk memicu konflik, Iran tahun lalu dan tahun sebelumnya telah berusaha keras agar tidak masuk ke medan perang. Namun pada akhirnya, (Israel) mendapatkan apa yang mereka inginkan. 🔻 Selat Hormuz telah ditutup. Kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Kita tidak memiliki sumber daya persenjataan yang tak terbatas—dan apa yang dikatakan Presiden Trump di Truth Social—tidaklah benar. Oleh karena itu, kita terjebak, situasi kita hancur, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. 🔻 Situasi ini sangat menyakitkan karena meskipun Trump terus membom dan menghujani Iran dengan rudal, bahkan jika Israel mengaku sebagai negara adidaya dan meluncurkan lebih banyak rudal, tindakan ini tidak akan membuka kembali Teluk Persia. Dan jika Teluk Persia tidak terbuka, dengan hilangnya lebih dari 20% pasokan minyak dunia, harga minyak akan terus melambung tinggi. 🔻 Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, untuk alasan yang bisa dimengerti semua orang fokus pada minyak, namun yang tidak terlihat adalah jumlah urea. 35% pasokan urea dunia yang dibutuhkan untuk pertanian global berasal dari sana. Jika jumlah ini terputus selama beberapa bulan, akan terjadi krisis pangan di seluruh dunia karena Anda tidak dapat memproduksi makanan sebanyak yang kita konsumsi setiap hari, sebab (urea) digunakan dalam pupuk. 🔻 Jadi, satu masalah adalah hal mendasar seperti harga minyak yang berdampak langsung dan merupakan masalah jangka pendek, tetapi urea adalah masalah sekunder yang akan membawa konsekuensi global yang membawa bencana. 🔻 Tekanan terhadap Presiden Trump tidak hanya akan meningkat dari dalam Amerika karena masalah di SPBU dan kenaikan harga minyak, tekanan dari luar juga akan semakin besar. Karena semakin lama masalah ini berlarut-larut dan selat tetap tertutup, masalah ketahanan pangan akan muncul di seluruh dunia. Dan ini akan menempatkan kita di bawah tekanan yang lebih besar. 🔻 Karena alasan ini, saya tidak lagi bersedia mendengar bualan Netanyahu tentang dirinya sebagai negara adidaya, karena (kamu) bukan adidaya, karena tanpa kami, kamu bukan apa-apa. Biar saya perjelas hal ini. Lagipula, kami tidak memiliki kekuatan seperti yang kamu bayangkan, sesuatu yang telah kamu curi sekarang dan kamu pikir tidak ada habisnya. Sekarang setelah kamu terjun ke dalam masalah ini, ketika kenyataan terungkap, kamu akan tersungkur.

Terjemahan Video Baiklah; sekarang kita terjebak, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. 🔻 Iran memiliki strategi jangka panjang untuk tidak terseret ke dalam perang. Meskipun ada serangan-serangan yang dilancarkan Israel untuk memicu konflik, Iran tahun lalu dan tahun sebelumnya telah berusaha keras agar tidak masuk ke medan perang. Namun pada akhirnya, (Israel) mendapatkan apa yang mereka inginkan. 🔻 Selat Hormuz telah ditutup. Kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Kita tidak memiliki sumber daya persenjataan yang tak terbatas—dan apa yang dikatakan Presiden Trump di Truth Social—tidaklah benar. Oleh karena itu, kita terjebak, situasi kita hancur, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. 🔻 Situasi ini sangat menyakitkan karena meskipun Trump terus membom dan menghujani Iran dengan rudal, bahkan jika Israel mengaku sebagai negara adidaya dan meluncurkan lebih banyak rudal, tindakan ini tidak akan membuka kembali Teluk Persia. Dan jika Teluk Persia tidak terbuka, dengan hilangnya lebih dari 20% pasokan minyak dunia, harga minyak akan terus melambung tinggi. 🔻 Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, untuk alasan yang bisa dimengerti semua orang fokus pada minyak, namun yang tidak terlihat adalah jumlah urea. 35% pasokan urea dunia yang dibutuhkan untuk pertanian global berasal dari sana. Jika jumlah ini terputus selama beberapa bulan, akan terjadi krisis pangan di seluruh dunia karena Anda tidak dapat memproduksi makanan sebanyak yang kita konsumsi setiap hari, sebab (urea) digunakan dalam pupuk. 🔻 Jadi, satu masalah adalah hal mendasar seperti harga minyak yang berdampak langsung dan merupakan masalah jangka pendek, tetapi urea adalah masalah sekunder yang akan membawa konsekuensi global yang membawa bencana. 🔻 Tekanan terhadap Presiden Trump tidak hanya akan meningkat dari dalam Amerika karena masalah di SPBU dan kenaikan harga minyak, tekanan dari luar juga akan semakin besar. Karena semakin lama masalah ini berlarut-larut dan selat tetap tertutup, masalah ketahanan pangan akan muncul di seluruh dunia. Dan ini akan menempatkan kita di bawah tekanan yang lebih besar. 🔻 Karena alasan ini, saya tidak lagi bersedia mendengar bualan Netanyahu tentang dirinya sebagai negara adidaya, karena (kamu) bukan adidaya, karena tanpa kami, kamu bukan apa-apa. Biar saya perjelas hal ini. Lagipula, kami tidak memiliki kekuatan seperti yang kamu bayangkan, sesuatu yang telah kamu curi sekarang dan kamu pikir tidak ada habisnya. Sekarang setelah kamu terjun ke dalam masalah ini, ketika kenyataan terungkap, kamu akan tersungkur.

SW News - SOFT WAR NEWS

22,219 просмотров • 4 месяцев назад

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗛𝗞𝗔𝗠𝗔𝗛 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗔𝗗𝗗𝗘𝗡𝗗𝗨𝗠 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 Media sosial panas lagi hari ini, walaupun ini musim tengkujuh. Hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, YA Alice Loke memutuskan bahawa sebarang keputusan berhubung pengampunan seseorang banduan perlulah dibuat mengikut bidang kuasa yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, oleh kerana titah tahanan di rumah dibuat di luar mesyuarat Lembaga Rayuan iaitu tidak seperti yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan, maka hakim memutuskan ia tidak sah. Maknanya begini: Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bidang kuasa setiap komponen penting dalam negara kita, dari kuasa Yang diPertuan Agong, Perdana Menteri, Parlimen dan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam setiap undang-undang dan peraturan yang digubal. Dalam melaksanakan dan mengendalikan bidang kuasa masing-masing, ia mesti juga dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu tidak terkecuali dalam perkara bersabit pengampunan pesalah-pesalah. Semestinya kuasa itu adalah kuasa Yang diPertuan Agong dan Raja-raja Melayu, tetapi Perlembagaan menetapkan mekanisme bagaimana kuasa itu dilaksanakan, yang bertepatan dengan model kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pada pandangan saya, penghakiman YA Hakim Alice Loke hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana bidang kuasa Yang diPertuan Agong dalam perkara-perkara lain juga turut dilaksanakan mengikut kerangka Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, pelantikan Perdana Menteri, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan banyak lagi pemimpin kepada komponen-komponen kerajaan yang dibuat oleh Yang diPertuan Agong adalah mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan di dalam Perlembagaan. Saya baca reaksi pemimpin Umno. Sudah tentu banyak yang tidak bersetuju atau kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Ada yang kemarahannya meruap-ruap sehingga mengugut untuk menarik sokongan dari Kerajaan Perpaduan, kalau saya faham apa maksud Ketua Pemuda Umnolah. Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat, tidak kira dia seorang pengemis atau bekas Perdana Menteri. Hak untuk mengambil tindak balas politik itu adalah hak UMNO. UMNO memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan. Sebelum ini pun, DAP telah memberi bayangan jika reformasi pentadbiran tidak berlaku dengan lebih cepat, dalam tempoh 6 bulan DAP boleh menarik diri dari Jemaah Menteri dan pentadbiran kerajaan. Jadi, ugutan untuk menarik diri dari kerajaan ini bukanlah perkara yang baru dan itu hak setiap parti. Orang biasa seperti saya hanya akan memerhati sama ada keputusan-keputusan kerajaan dibuat berlandaskan undang-undang, tanpa ada campur tangan atau terpengaruh dengan tekanan politik. Selagi Dato’ Seri Najib dilayan seadilnya sebagai seorang rakyat, saya dan ramai lagi yang berpandangan seperti saya akan percaya bahawa ada kebebasan institusi di negara ini. Selepas ini, Dato’ Seri Najib boleh merayu ke Mahkamah Rayuan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita bukan sahaja akan ikuti keputusan, kita akan teliti hujah penghakiman hakim-hakim, kerana rakyat membuat kesimpulan sama ada berlaku tekanan, atau campur tangan, berdasarkan kekuatan hujah penghakiman yang dibuat. Maka terpulang kepada pimpinan politik. Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam menghentam. Tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa hadapan akan menjadi tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah awal-awal. Kalau garis merah itu dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah dilanggar, letaklah jawatan. Begitulah pimpinan Umno akan diperhatikan rakyat: adakah pengampunan Dato’ Seri Najib ini satu garis merah? Sebab kalau ugutan keluar Kerajaan Madani terus dibuat tetapi sampai ke sudah tidak keluar, maksudnya isu pengampunan Dato’ Seri Najib ini bukanlah satu garis merah.

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗛𝗞𝗔𝗠𝗔𝗛 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗔𝗗𝗗𝗘𝗡𝗗𝗨𝗠 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 Media sosial panas lagi hari ini, walaupun ini musim tengkujuh. Hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, YA Alice Loke memutuskan bahawa sebarang keputusan berhubung pengampunan seseorang banduan perlulah dibuat mengikut bidang kuasa yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, oleh kerana titah tahanan di rumah dibuat di luar mesyuarat Lembaga Rayuan iaitu tidak seperti yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan, maka hakim memutuskan ia tidak sah. Maknanya begini: Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bidang kuasa setiap komponen penting dalam negara kita, dari kuasa Yang diPertuan Agong, Perdana Menteri, Parlimen dan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam setiap undang-undang dan peraturan yang digubal. Dalam melaksanakan dan mengendalikan bidang kuasa masing-masing, ia mesti juga dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu tidak terkecuali dalam perkara bersabit pengampunan pesalah-pesalah. Semestinya kuasa itu adalah kuasa Yang diPertuan Agong dan Raja-raja Melayu, tetapi Perlembagaan menetapkan mekanisme bagaimana kuasa itu dilaksanakan, yang bertepatan dengan model kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pada pandangan saya, penghakiman YA Hakim Alice Loke hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana bidang kuasa Yang diPertuan Agong dalam perkara-perkara lain juga turut dilaksanakan mengikut kerangka Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, pelantikan Perdana Menteri, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan banyak lagi pemimpin kepada komponen-komponen kerajaan yang dibuat oleh Yang diPertuan Agong adalah mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan di dalam Perlembagaan. Saya baca reaksi pemimpin Umno. Sudah tentu banyak yang tidak bersetuju atau kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Ada yang kemarahannya meruap-ruap sehingga mengugut untuk menarik sokongan dari Kerajaan Perpaduan, kalau saya faham apa maksud Ketua Pemuda Umnolah. Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat, tidak kira dia seorang pengemis atau bekas Perdana Menteri. Hak untuk mengambil tindak balas politik itu adalah hak UMNO. UMNO memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan. Sebelum ini pun, DAP telah memberi bayangan jika reformasi pentadbiran tidak berlaku dengan lebih cepat, dalam tempoh 6 bulan DAP boleh menarik diri dari Jemaah Menteri dan pentadbiran kerajaan. Jadi, ugutan untuk menarik diri dari kerajaan ini bukanlah perkara yang baru dan itu hak setiap parti. Orang biasa seperti saya hanya akan memerhati sama ada keputusan-keputusan kerajaan dibuat berlandaskan undang-undang, tanpa ada campur tangan atau terpengaruh dengan tekanan politik. Selagi Dato’ Seri Najib dilayan seadilnya sebagai seorang rakyat, saya dan ramai lagi yang berpandangan seperti saya akan percaya bahawa ada kebebasan institusi di negara ini. Selepas ini, Dato’ Seri Najib boleh merayu ke Mahkamah Rayuan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita bukan sahaja akan ikuti keputusan, kita akan teliti hujah penghakiman hakim-hakim, kerana rakyat membuat kesimpulan sama ada berlaku tekanan, atau campur tangan, berdasarkan kekuatan hujah penghakiman yang dibuat. Maka terpulang kepada pimpinan politik. Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam menghentam. Tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa hadapan akan menjadi tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah awal-awal. Kalau garis merah itu dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah dilanggar, letaklah jawatan. Begitulah pimpinan Umno akan diperhatikan rakyat: adakah pengampunan Dato’ Seri Najib ini satu garis merah? Sebab kalau ugutan keluar Kerajaan Madani terus dibuat tetapi sampai ke sudah tidak keluar, maksudnya isu pengampunan Dato’ Seri Najib ini bukanlah satu garis merah.

Rafizi Ramli

34,211 просмотров • 7 месяцев назад

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 просмотров • 1 год назад

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,344 просмотров • 1 год назад

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Anies Rasyid Baswedan

709,623 просмотров • 1 год назад

Menteri Luar Negeri IRAN dan Negara lain, nampak begitu DEWASA dalam perannya sebagai MENTERI yah? Jika dibanding dengan Menteri Luar Negeri indonesia yang nampak seperti AJUDAN presiden daripada sebagai MENTERI Kalau keluar negeri pasti karena dibawa Presiden bukan karena Tanggung jawabnya untuk menentukan arah politik luar negeri negaranya, mungkin isi konstitusi negaranya juga ga dipahaminya, karena kalau paham, dia pasti ga perlu lagi tangan presiden untuk memperkenalkan dirinya, INI MENTERI SAYA pada tiap pertemuan Coba amati Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, yang menunjukkan aura kepemimpinan dan diplomasi yang sangat mandiri di berbagai panggung internasional. Observasi gue mengenai perbedaan "bobot" antara menteri luar negeri suatu negara sering kali berakar pada bagaimana sistem politik dan budaya diplomasi negara tersebut dijalankan. Diplomasi Berbasis Kekuatan Ideologis Negara seperti Iran, Rusia, atau Tiongkok sering kali menempatkan Menteri Luar Negeri sebagai ARSITEK kebijakan, BUKAN sekadar PELAKSANA. Kewenangan Penuh: Tokoh seperti Araghchi atau Sergey Lavrov (Rusia) memiliki mandat yang sangat luas untuk bernegosiasi langsung TANPA harus terus-menerus MENOLEH ke arah pemimpin mereka di setiap langkah kecil. Spesialisasi: Mereka sering kali merupakan diplomat karier yang telah puluhan tahun berkecimpung di medan tempur geopolitik, sehingga wibawa mereka terbentuk dari penguasaan materi yang sangat dalam. Gejala "Presiden-sial-isme yang Dominan" di Indonesia Saya melihat Menlu Indonesia tampak seperti "ajudan" bisa dijelaskan melalui gaya kepemimpinan di Indonesia: Sentralisasi Pencitraan: Dalam politik Indonesia, sering kali Presiden ingin menjadi wajah utama dari setiap kesuksesan internasional. Hal ini membuat menteri-menteri di sekitarnya, termasuk Menlu, sering kali terlihat hanya sebagai pendamping atau pengatur protokol. Diplomasi Transaksional: Jika kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada investasi (ekonomi) daripada posisi geopolitik yang tegas, maka peran Menlu sering kali tergeser menjadi "pembuka jalan" bagi agenda ekonomi Presiden, sehingga kemandirian politiknya kurang terlihat. Aura dan Protokol Diplomasi Video tersebut memperlihatkan Araghchi yang bergerak lincah di PBB, diwawancarai media internasional secara eksklusif, dan melakukan pertemuan bilateral tanpa bayang-bayang presidennya. Ini memberikan kesan bahwa dia adalah pemegang kendali di wilayahnya. Di banyak negara maju atau negara dengan ketegangan geopolitik tinggi, Menlu adalah "wajah kedaulatan". Sebaliknya, jika seorang Menlu hanya muncul saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja, maka secara persepsi publik, fungsi strategisnya sebagai penentu arah politik luar negeri akan memudar. Refleksi: Tanggung jawab seorang Menteri Luar Negeri seharusnya adalah menerjemahkan kepentingan nasional menjadi aksi nyata di panggung dunia. Jika seorang menteri hanya bertindak sebagai "pengikut", maka diplomasi negara tersebut akan kehilangan daya tawar karena dianggap tidak memiliki otoritas mandiri. kalau presiden tidak percaya MENLU seperti sugiono itu belum mampu mengatasi geopolitik luar negeri apalagi menentukan arah kebijakan pada wilayahnya yang dia emban, kenapa masih DIPELIHARA? Karena itu sama saja Prabowo MENGGENDONGIN BEBAN KEMANA-MANA Bukan meringankan Beban, sehingga Presiden tidak dapat memikirkan Persoalan Bangsa dan Negaranya yang lebih luas karena banyak memerankan jadi BABY SITER Menteri-Mentrinya. :: WeKa ::

Menteri Luar Negeri IRAN dan Negara lain, nampak begitu DEWASA dalam perannya sebagai MENTERI yah? Jika dibanding dengan Menteri Luar Negeri indonesia yang nampak seperti AJUDAN presiden daripada sebagai MENTERI Kalau keluar negeri pasti karena dibawa Presiden bukan karena Tanggung jawabnya untuk menentukan arah politik luar negeri negaranya, mungkin isi konstitusi negaranya juga ga dipahaminya, karena kalau paham, dia pasti ga perlu lagi tangan presiden untuk memperkenalkan dirinya, INI MENTERI SAYA pada tiap pertemuan Coba amati Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, yang menunjukkan aura kepemimpinan dan diplomasi yang sangat mandiri di berbagai panggung internasional. Observasi gue mengenai perbedaan "bobot" antara menteri luar negeri suatu negara sering kali berakar pada bagaimana sistem politik dan budaya diplomasi negara tersebut dijalankan. Diplomasi Berbasis Kekuatan Ideologis Negara seperti Iran, Rusia, atau Tiongkok sering kali menempatkan Menteri Luar Negeri sebagai ARSITEK kebijakan, BUKAN sekadar PELAKSANA. Kewenangan Penuh: Tokoh seperti Araghchi atau Sergey Lavrov (Rusia) memiliki mandat yang sangat luas untuk bernegosiasi langsung TANPA harus terus-menerus MENOLEH ke arah pemimpin mereka di setiap langkah kecil. Spesialisasi: Mereka sering kali merupakan diplomat karier yang telah puluhan tahun berkecimpung di medan tempur geopolitik, sehingga wibawa mereka terbentuk dari penguasaan materi yang sangat dalam. Gejala "Presiden-sial-isme yang Dominan" di Indonesia Saya melihat Menlu Indonesia tampak seperti "ajudan" bisa dijelaskan melalui gaya kepemimpinan di Indonesia: Sentralisasi Pencitraan: Dalam politik Indonesia, sering kali Presiden ingin menjadi wajah utama dari setiap kesuksesan internasional. Hal ini membuat menteri-menteri di sekitarnya, termasuk Menlu, sering kali terlihat hanya sebagai pendamping atau pengatur protokol. Diplomasi Transaksional: Jika kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada investasi (ekonomi) daripada posisi geopolitik yang tegas, maka peran Menlu sering kali tergeser menjadi "pembuka jalan" bagi agenda ekonomi Presiden, sehingga kemandirian politiknya kurang terlihat. Aura dan Protokol Diplomasi Video tersebut memperlihatkan Araghchi yang bergerak lincah di PBB, diwawancarai media internasional secara eksklusif, dan melakukan pertemuan bilateral tanpa bayang-bayang presidennya. Ini memberikan kesan bahwa dia adalah pemegang kendali di wilayahnya. Di banyak negara maju atau negara dengan ketegangan geopolitik tinggi, Menlu adalah "wajah kedaulatan". Sebaliknya, jika seorang Menlu hanya muncul saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja, maka secara persepsi publik, fungsi strategisnya sebagai penentu arah politik luar negeri akan memudar. Refleksi: Tanggung jawab seorang Menteri Luar Negeri seharusnya adalah menerjemahkan kepentingan nasional menjadi aksi nyata di panggung dunia. Jika seorang menteri hanya bertindak sebagai "pengikut", maka diplomasi negara tersebut akan kehilangan daya tawar karena dianggap tidak memiliki otoritas mandiri. kalau presiden tidak percaya MENLU seperti sugiono itu belum mampu mengatasi geopolitik luar negeri apalagi menentukan arah kebijakan pada wilayahnya yang dia emban, kenapa masih DIPELIHARA? Karena itu sama saja Prabowo MENGGENDONGIN BEBAN KEMANA-MANA Bukan meringankan Beban, sehingga Presiden tidak dapat memikirkan Persoalan Bangsa dan Negaranya yang lebih luas karena banyak memerankan jadi BABY SITER Menteri-Mentrinya. :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

14,193 просмотров • 3 месяцев назад

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. "Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Ini yang dimaksud bahwa Indonesia "SALAH URUS" hingga Negeri yang KAYA SDA ini hanya jadi PASAR Kalau Bule itu mengatakan Negeri Distributor = Negeri PASAR Global Contoh sejak dulu, Indonesia PASAR bagi MICROSOFT Windows TERBESAR di dunia, Tapi Bisnis Microsoft ada dimana? Di SINGAPORE, karena Indonesia Tidak Menarik bagi INVESTOR karena Negeri ini TIDAK MAMPU MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM dan STABILITAS POLITIK nya, Tiap Periode, Tiap Pemimpin BARU Terpilih membawa VISI & MISI nya sendiri karena EGO ke AKU annya yang GEDE BENER daripada Kepentingan BANGSA dan NEGARANYA Begitu juga dengan ELON MUSK / STARLINK Hahahaha dia cuma hire 2 orang untuk Memasarkan Produknya di INDONESIA, Investasinya Hahahaha GA ADA. Apalagi Produk Amerika masuk Negeri ini PAJAKNYA "NOL" Persen !!! Dan Pabrik Jepang yang kemarin TUTUP juga karena KEBIJAKAN YANG SALAH ARAH dan Indonesia tetap jadi PASAR Komponen produksi mereka dari Vietnam Jadi Ketika ia menyebut Indonesia hanya menjadi "Negeri Distributor," ini adalah bentuk penyederhanaan yang sangat menyakitkan namun realistis dari kondisi kita saat ini. Jebakan "Kekayaan SDA": Kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, namun kita tidak memiliki teknologi untuk memprosesnya sendiri menjadi produk akhir. Akhirnya, kita hanya mengeruk bahan mentah, mengirimkannya keluar, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi yang harganya sudah berlipat ganda. Ini adalah definisi klasik dari middle-income trap. Budaya "Cepat Kaya" (Instant Gratification): Poin mengenai "mencari uang instan" sangat krusial. INI YANG GUE PERNAH SAMPAIKAN, TEMPAT PESUGIHAN SEKARANG SEPI, KARENA PARA AUDIENCE PESUGIHAN TELAH MENJADI PEJABAT SEMUA, KARENA DUITNYA LEBIH NYATA dan RESIKONYA LEBIH KECIL. Pemerintahan itu KUIL MAMMON dan Pejabat adalah Pesugihan Modern Sistem bisnis yang ada seringkali lebih mengejar valuation tinggi di atas kertas daripada membangun fundamental bisnis yang nyata. Ini yang ia bandingkan dengan perusahaan teknologi di Amerika (seperti Facebook), di mana para pendirinya tetap berada di perusahaan untuk membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar exit strategy untuk mencairkan uang. "Negeri Distributor" = "Negeri Pasar": Istilah ini SANGAT AKURAT. Kita adalah target pasar terbesar karena jumlah penduduk kita yang masif dan konsumtif, namun kita tidak memegang kendali atas rantai pasok teknologi. Kita "didistribusikan" barang oleh pemain luar, dan kita "mendistribusikan" sumber daya kita keluar. Kita bukan pemegang kendali, melainkan hanya titik transit dalam perdagangan global. Apa yang ia kritik bukanlah potensi Indonesia, melainkan ARAH orientasi bisnis dan kebijakan INDONESIA. Ketika "inovasi" dianggap tidak "seksi" dibanding "uang instan," maka kita terjebak dalam siklus di mana kita hanya menjadi konsumen dari teknologi yang diciptakan orang lain (Contoh rakyat yang menemukan BIBIT PADI BARU Dipenjara, dan Rakyat yang Memproduksi TV MURAH juga dipenjara) Negeri ini Anti Innovasi. Ini adalah cerminan dari kegelisahan gue: Apakah kita akan terus selamanya menjadi penonton di rumah sendiri, ataukah kita mulai berani membangun industri berbasis inovasi dan teknologi yang fundamental? Ketimpangan antara "sumber daya alam yang melimpah" dengan "teknologi yang minim" ini disebabkan oleh kebijakan yang memang sengaja mengarahkan kita untuk menjadi pasar, bukan produsen !! :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

27,568 просмотров • 1 месяц назад

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

Rafizi Ramli

46,328 просмотров • 3 месяцев назад

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

Rafizi Ramli

12,826 просмотров • 7 месяцев назад

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah keniscayaan bagi umat Islam di tengah arus globalisasi. Haedar Nashir menjelaskan bahwa KHGT merupakan respons terhadap keniscayaan globalisasi, yang ia gambarkan sebagai “kereta raksasa” yang dapat menggilas siapa saja yang tidak siap, namun menjadi kendaraan penting bagi mereka yang mampu menghadapinya. Dalam perspektif universum, Islam disebut sebagai agama kosmopolit yang mengandung nilai-nilai universal, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an, “Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin” (QS. Al-Anbiya: 107), yang menegaskan bahwa risalah Islam ditujukan untuk seluruh alam dengan nilai-nilai rahmat. Haedar menyoroti sejarah Islam yang telah menunjukkan sifat globalnya sejak dulu. Islam menyebar dari Jazirah Arab hingga ke Magribi, Eropa (Andalusia, Balkan), Rusia, Asia Timur, dan Asia Tenggara, meskipun dengan keterbatasan transportasi pada masa itu. “Ini bukti nyata bahwa Islam telah mengglobal sejak awal, sebagai wujud rahmatan lil alamin,” ujarnya. Oleh karena itu, di era globalisasi yang menghapus sekat administratif, kehadiran kalender hijriah global menjadi mutlak untuk menyatukan umat Islam dengan satu tanggal dan satu hari di seluruh dunia. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap berpijak pada identitas kebangsaan Indonesia, sebagaimana diwujudkan dalam dokumen resmi Pancasila dan Darul Ahdi Wasyahadah. Namun, untuk kepentingan universal, kalender global ini dianggap sebagai langkah strategis yang tidak dapat dihindari. “Kita tidak lagi bisa hanya berbasis kalender lokal, kecuali untuk keperluan tertentu. Kalender global adalah jihad akbar dan ijtihad umat Islam menghadapi perkembangan global,” tegas Haedar. Dari perspektif kesatuan, Haedar menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) sebagai keniscayaan untuk menjaga keutuhan umat Islam, baik di Indonesia maupun dunia. Ia merujuk pada Al-Qur’an, “Innamal mukminuna ikhwah” (QS. Al-Hujarat: 10), yang memerintahkan umat Islam untuk bersaudara, serta perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah (QS. Ali Imran: 103). Namun, ia mengakui bahwa ukhuwah sering sulit dipraktikkan dalam dua isu besar: konflik Palestina dan penentuan kalender hijriah. Haedar menyebut penentuan kalender hijriah sebagai “jalan terjal” bagi Muhammadiyah, terutama karena perbedaan pandangan di tingkat lokal dan global. Ia mencontohkan kebingungan umat awam ketika tanggal penting seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, atau 10 Zulhijah berbeda-beda, bahkan hingga dua atau tiga hari, padahal peredaran bulan, matahari, dan bumi bersifat eksak. Meski demikian, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terbuka untuk dialog dan musyawarah demi mencapai mufakat. “Prosesnya mungkin lama, bisa 10, 50, atau 100 tahun, tapi Muhammadiyah akan sabar menanti,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi inisiatif individu dan organisasi lain yang telah merintis gagasan serupa, serta mengajak semua pihak untuk menyisihkan kepentingan pribadi demi persatuan umat. Kalender global tunggal mungkin punya kekurangan, tapi sistem lain juga tidak sempurna. “Mari duduk bersama untuk satu tujuan: satu hari, satu tanggal,” ajaknya. Dari sisi saintifik, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab sebagai salah satu parameter kalender global, di samping prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Ia menegaskan bahwa hisab dan rukyat sama-sama memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti hadis dari Ibnu Umar, “Fain gumma faqdurullahu,” serta ayat yang menyebutkan kepastian peredaran matahari dan bulan (QS. Yunus: 5). Haedar menekankan bahwa perubahan metode tidak perlu ditakuti, karena metode hanyalah wasilah (sarana) untuk mencapai tujuan. Muhammadiyah sendiri pernah beralih dari rukyat ke hisab hakiki, menunjukkan keterbukaan terhadap pembaruan. Ia juga merujuk pada konsep falsifikasi dalam ilmu pengetahuan Barat, yang membuka peluang untuk menguji dan memperbarui teori. “Jika kalender global ini dikritik, kami terbuka. Bahkan ijtihad yang salah pun mendapat pahala,” ujarnya, mengutip prinsip bahwa ijtihad adalah kunci peradaban Islam. Haedar berharap kalender ini tidak hanya menjadi milik Muhammadiyah, tetapi milik umat Islam secara keseluruhan. “Hilangkan nama Muhammadiyah jika perlu, yang penting kita bersatu untuk satu kalender global,” katanya. Ia juga menyoroti kebutuhan generasi milenial dan Gen Z akan kepastian kalender, serupa dengan kalender Masehi yang telah mapan, seperti perayaan Natal yang selalu jatuh pada 25 Desember di seluruh dunia. Meski tantangan masih besar, Haedar optimistis bahwa dengan dialog, musyawarah, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, kalender hijriah global tunggal dapat terwujud. “Jika tidak sekarang, mungkin 25, 50, atau 100 tahun ke depan. Tapi jangan terlalu lama, karena generasi muda menanti,” pungkasnya. Sumber: #SaatnyaKalenderHijriahGlobalTunggal #SiapLebihAwal #Muhammadiyah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah keniscayaan bagi umat Islam di tengah arus globalisasi. Haedar Nashir menjelaskan bahwa KHGT merupakan respons terhadap keniscayaan globalisasi, yang ia gambarkan sebagai “kereta raksasa” yang dapat menggilas siapa saja yang tidak siap, namun menjadi kendaraan penting bagi mereka yang mampu menghadapinya. Dalam perspektif universum, Islam disebut sebagai agama kosmopolit yang mengandung nilai-nilai universal, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an, “Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin” (QS. Al-Anbiya: 107), yang menegaskan bahwa risalah Islam ditujukan untuk seluruh alam dengan nilai-nilai rahmat. Haedar menyoroti sejarah Islam yang telah menunjukkan sifat globalnya sejak dulu. Islam menyebar dari Jazirah Arab hingga ke Magribi, Eropa (Andalusia, Balkan), Rusia, Asia Timur, dan Asia Tenggara, meskipun dengan keterbatasan transportasi pada masa itu. “Ini bukti nyata bahwa Islam telah mengglobal sejak awal, sebagai wujud rahmatan lil alamin,” ujarnya. Oleh karena itu, di era globalisasi yang menghapus sekat administratif, kehadiran kalender hijriah global menjadi mutlak untuk menyatukan umat Islam dengan satu tanggal dan satu hari di seluruh dunia. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap berpijak pada identitas kebangsaan Indonesia, sebagaimana diwujudkan dalam dokumen resmi Pancasila dan Darul Ahdi Wasyahadah. Namun, untuk kepentingan universal, kalender global ini dianggap sebagai langkah strategis yang tidak dapat dihindari. “Kita tidak lagi bisa hanya berbasis kalender lokal, kecuali untuk keperluan tertentu. Kalender global adalah jihad akbar dan ijtihad umat Islam menghadapi perkembangan global,” tegas Haedar. Dari perspektif kesatuan, Haedar menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) sebagai keniscayaan untuk menjaga keutuhan umat Islam, baik di Indonesia maupun dunia. Ia merujuk pada Al-Qur’an, “Innamal mukminuna ikhwah” (QS. Al-Hujarat: 10), yang memerintahkan umat Islam untuk bersaudara, serta perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah (QS. Ali Imran: 103). Namun, ia mengakui bahwa ukhuwah sering sulit dipraktikkan dalam dua isu besar: konflik Palestina dan penentuan kalender hijriah. Haedar menyebut penentuan kalender hijriah sebagai “jalan terjal” bagi Muhammadiyah, terutama karena perbedaan pandangan di tingkat lokal dan global. Ia mencontohkan kebingungan umat awam ketika tanggal penting seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, atau 10 Zulhijah berbeda-beda, bahkan hingga dua atau tiga hari, padahal peredaran bulan, matahari, dan bumi bersifat eksak. Meski demikian, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terbuka untuk dialog dan musyawarah demi mencapai mufakat. “Prosesnya mungkin lama, bisa 10, 50, atau 100 tahun, tapi Muhammadiyah akan sabar menanti,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi inisiatif individu dan organisasi lain yang telah merintis gagasan serupa, serta mengajak semua pihak untuk menyisihkan kepentingan pribadi demi persatuan umat. Kalender global tunggal mungkin punya kekurangan, tapi sistem lain juga tidak sempurna. “Mari duduk bersama untuk satu tujuan: satu hari, satu tanggal,” ajaknya. Dari sisi saintifik, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab sebagai salah satu parameter kalender global, di samping prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Ia menegaskan bahwa hisab dan rukyat sama-sama memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti hadis dari Ibnu Umar, “Fain gumma faqdurullahu,” serta ayat yang menyebutkan kepastian peredaran matahari dan bulan (QS. Yunus: 5). Haedar menekankan bahwa perubahan metode tidak perlu ditakuti, karena metode hanyalah wasilah (sarana) untuk mencapai tujuan. Muhammadiyah sendiri pernah beralih dari rukyat ke hisab hakiki, menunjukkan keterbukaan terhadap pembaruan. Ia juga merujuk pada konsep falsifikasi dalam ilmu pengetahuan Barat, yang membuka peluang untuk menguji dan memperbarui teori. “Jika kalender global ini dikritik, kami terbuka. Bahkan ijtihad yang salah pun mendapat pahala,” ujarnya, mengutip prinsip bahwa ijtihad adalah kunci peradaban Islam. Haedar berharap kalender ini tidak hanya menjadi milik Muhammadiyah, tetapi milik umat Islam secara keseluruhan. “Hilangkan nama Muhammadiyah jika perlu, yang penting kita bersatu untuk satu kalender global,” katanya. Ia juga menyoroti kebutuhan generasi milenial dan Gen Z akan kepastian kalender, serupa dengan kalender Masehi yang telah mapan, seperti perayaan Natal yang selalu jatuh pada 25 Desember di seluruh dunia. Meski tantangan masih besar, Haedar optimistis bahwa dengan dialog, musyawarah, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, kalender hijriah global tunggal dapat terwujud. “Jika tidak sekarang, mungkin 25, 50, atau 100 tahun ke depan. Tapi jangan terlalu lama, karena generasi muda menanti,” pungkasnya. Sumber: #SaatnyaKalenderHijriahGlobalTunggal #SiapLebihAwal #Muhammadiyah

Muhammadiyah

94,275 просмотров • 4 месяцев назад

𝗛𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗨 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗟 𝗔𝗞𝗠𝗔𝗟, 𝗛𝗔𝗥𝗜 𝗡𝗜 𝗞𝗜𝗦𝗔𝗛 𝗦𝗬𝗘𝗗 𝗜𝗕𝗥𝗔𝗛𝗜𝗠 Selepas saya sembang mengenai YB Akmal yang dilantik menjadi Menteri Ekonomi, saya juga janji untuk cerita pasal YB Syed Ibrahim Syed Noh, yang dilantik menjadi Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Syed Ibrahim ni quite rare dalam banyak-banyak ahli parlimen yang ada sebab latar belakang dia. Boleh kata dia all rounder, yang pada penilaian saya, negara perlu lebih ramai orang all rounder macam ini dalam politik. All rounder macam mana? For a start, dia lulusan ijazah dan sarjana pentadbiran perniagaan (MBA) dari USA. Berkhidmat lebih 25 tahun dengan Telekom Malaysia ke jawatan terakhir sebagai Timbalan Pengurus Besar Telekom Malaysia. Beliau juga seorang aktivis sejak dari universiti di US. Aktif di dalam gerakan Islam di kampus dan bila balik, terus bergiat di dalam IKRAM sehingga jawatan terakhir sebagai Naib Presiden IKRAM. Ramai ceplos-ceplos dalam parti yang suka mengherdik Syed Ibrahim kerana wataknya yang lembut dan bersopan santun. Tidak pernah marah, senyum sentiasa. Budi bahasa Syed Ibrahim sering disalah erti sebagai tanda Syed Ibrahim ini bukan tokoh politik yang sesuai dengan sepak terajang politik PKR. Sedangkan Syed Ibrahim ke depan melawan akta-akta zalim jauh lebih awal dari hampir semua Ahli Parlimen PKR, apatah lagi pimpinan-pimpinan PKR yang ada sekarang. Dari zaman reformasi, Syed Ibrahim adalah Pengerusi Gabungan Mansuh ISA (GMI), iaitu gabungan 80 NGO yang berkempen memansuhkan ISA. Beliau pernah kena gam dari masuk ke Sarawak, sebelum pun PKR pernah menang kerusi di Sarawak akibat penglibatan beliau menghapuskan ISA. Beliau menjadi Pengerusi GMI hinggalah ISA dimansuhkan dalam tahun 2011. Beliau juga adalah salah seorang pemimpin MAFREL, iaitu gabungan NGO menuntut pilihanraya bebas sebelum pun wujud BERSIH. Apabila BERSIH2.0 ditubuhkan, beliau adalah Timbalan Pengerusi BERSIH sehinggalah beliau meletakkan jawatan untuk menyertai PKR dalam tahun 2014. Semua ini beliau perjuangkan semasa beliau masih berkhidmat di dalam Telekom Malaysia, jadi kita boleh bayangkan kepayahan beliau mengimbangi tugas profesional di GLC dan aktivisme beliau lantang bersuara di luar. Selepas PRU 2013, sebagai Pengarah Strategi PKR pada ketika itu, saya bawa satu agenda kepada pimpinan parti, iaitu keperluan membawa tokoh-tokoh aktivis yang cukup syarat untuk menjadi generasi pimpinan PKR yang seterusnya. Salah seorang yang dikenal pasti cukup syaratnya ialah Syed Ibrahim - sejarah aktivisme yang panjang bukan sahaja dalam gerakan dakwah tetapi memimpin gerakan demokratik seperti GMI dan BERSIH. Beliau juga adalah seorang yang terpelajar dengan kerjaya profesional yang panjang. Alhamdulillah parti bersetuju dan Syed Ibrahim pun bersetuju. Dengan sekelip mata, sama juga dengan pengalaman saya sebelum itu, beliau hilang pekerjaan dan tiada gaji tetap. Syed Ibrahim dilantik menjadi Ketua Penerangan PKR selepas pemilihan 2014. Ketika itu saya adalah Naib Presiden dan Setiausaha Agung parti. Apabila Dato’ Seri Anwar dipenjarakan semula dalam tahun 2015, kepimpinan parti dimonopoli oleh geng Azmin Ali, yang dipanggil Kartel pada ketika itu. Apatah lagi mereka mempunya kuasa, wang dan jawatan dengan menguasai sepenuhnya kerajaan Selangor. Saya harap Kak Wan tidak lupa sepanjang tempoh itu, hanya ada beberapa orang dari kami yang terpaksa bertekak sepanjang masa mempertahankan beliau sebagai presiden parti. Salah seorang dari anggota Biro Politik yang secara berterusan mempertahankan Kak Wan dan Anwar Ibrahim, semasa diasak berterusan dari dalam, adalah Syed Ibrahim Syed Noh. Dari situ kami jadi rapat. Beliau tanya saya mengenai persediaan PRU 2018, sekiranya beliau perlu bertanding. Jawapan saya ketika itu bukanlah berita baik kepada beliau. Sementara ramai pimpinan parti cuba merebut kerusi yang dilihat mudah seperti Bandar Tun Razak, saya mencadangkan beliau menumpukan usaha kepada kerusi Ledang. Atas kertas, Ledang adalah kerusi mustahil untuk PKR. Dengan pengundi Melayu melebihi 70% dan dalam kategori Melayu luar bandar, saya tidak salahkan Syed Ibrahim jika dia rasa itu idea gila. Tetapi kami teliti angka dan Ledang ada potensi untuk menang sekiranya pertandingan 3 penjuru berlaku. Dari situ, banyak kempen trak INVOKE sering singgah ke Ledang sejak 2016. Syed Ibrahim menang Ledang dalam tahun 2018 dan berjaya dipertahankan dalam tahun 2022, walaupun PKR kalah besar dalam PRN Johor 6 bulan sebelum itu. Saya faham kalau ada pimpinan PKR yang tidak menghargai ketokohan beliau, sebab dia tidak ada gaya orang politik. Dia tidak meminta jawatan, mulutnya sangat berat untuk memuji sesiapa. Dengan saya, dia lebih banyak tidak bersetuju dari bersetuju. Yang dia ada, hanyalah budi bahasa dan muka yang selalu tersenyum. Cakap yang sangat berlembut. Dan seorang penyabar tahap tinggi, walaupun dia sering ada pandangan yang berbeza dan tak semestinya mengikut arus. Dari segi ibadah, dia jauh lebih warak dari sebahagian besar kami. Saya kira peribadi itu terbentuk dari perjuangan yang lama sebagai aktivis bukan politik - dari gerakan dakwah, kepada kempen mansuh ISA sehinggalah BERSIH, selain dari kerjaya profesional di sektor swasta. Saya memilih untuk berkongsi cerita seperti ini kerana reformasi yang sampai ke peringkat hingga Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak menelan keringat dan air mata orang-orang terdahulu yang jauh lebih tinggi sumbangan mereka. Moga ia menjadi pengajaran, terutama kepada ceplos-ceplos yang beriya-iya menghalau pimpinan PKR yang tidak membayar atau memanjakan mereka, bahawa parti ini dibina kekuatannya oleh ramai orang yang tidak bernama, tidak kaya tetapi ada maruah tersendiri. Selamat memikul amanah di dalam kerajaan kepada Syed Ibrahim Syed Noh.

𝗛𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗨 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗟 𝗔𝗞𝗠𝗔𝗟, 𝗛𝗔𝗥𝗜 𝗡𝗜 𝗞𝗜𝗦𝗔𝗛 𝗦𝗬𝗘𝗗 𝗜𝗕𝗥𝗔𝗛𝗜𝗠 Selepas saya sembang mengenai YB Akmal yang dilantik menjadi Menteri Ekonomi, saya juga janji untuk cerita pasal YB Syed Ibrahim Syed Noh, yang dilantik menjadi Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Syed Ibrahim ni quite rare dalam banyak-banyak ahli parlimen yang ada sebab latar belakang dia. Boleh kata dia all rounder, yang pada penilaian saya, negara perlu lebih ramai orang all rounder macam ini dalam politik. All rounder macam mana? For a start, dia lulusan ijazah dan sarjana pentadbiran perniagaan (MBA) dari USA. Berkhidmat lebih 25 tahun dengan Telekom Malaysia ke jawatan terakhir sebagai Timbalan Pengurus Besar Telekom Malaysia. Beliau juga seorang aktivis sejak dari universiti di US. Aktif di dalam gerakan Islam di kampus dan bila balik, terus bergiat di dalam IKRAM sehingga jawatan terakhir sebagai Naib Presiden IKRAM. Ramai ceplos-ceplos dalam parti yang suka mengherdik Syed Ibrahim kerana wataknya yang lembut dan bersopan santun. Tidak pernah marah, senyum sentiasa. Budi bahasa Syed Ibrahim sering disalah erti sebagai tanda Syed Ibrahim ini bukan tokoh politik yang sesuai dengan sepak terajang politik PKR. Sedangkan Syed Ibrahim ke depan melawan akta-akta zalim jauh lebih awal dari hampir semua Ahli Parlimen PKR, apatah lagi pimpinan-pimpinan PKR yang ada sekarang. Dari zaman reformasi, Syed Ibrahim adalah Pengerusi Gabungan Mansuh ISA (GMI), iaitu gabungan 80 NGO yang berkempen memansuhkan ISA. Beliau pernah kena gam dari masuk ke Sarawak, sebelum pun PKR pernah menang kerusi di Sarawak akibat penglibatan beliau menghapuskan ISA. Beliau menjadi Pengerusi GMI hinggalah ISA dimansuhkan dalam tahun 2011. Beliau juga adalah salah seorang pemimpin MAFREL, iaitu gabungan NGO menuntut pilihanraya bebas sebelum pun wujud BERSIH. Apabila BERSIH2.0 ditubuhkan, beliau adalah Timbalan Pengerusi BERSIH sehinggalah beliau meletakkan jawatan untuk menyertai PKR dalam tahun 2014. Semua ini beliau perjuangkan semasa beliau masih berkhidmat di dalam Telekom Malaysia, jadi kita boleh bayangkan kepayahan beliau mengimbangi tugas profesional di GLC dan aktivisme beliau lantang bersuara di luar. Selepas PRU 2013, sebagai Pengarah Strategi PKR pada ketika itu, saya bawa satu agenda kepada pimpinan parti, iaitu keperluan membawa tokoh-tokoh aktivis yang cukup syarat untuk menjadi generasi pimpinan PKR yang seterusnya. Salah seorang yang dikenal pasti cukup syaratnya ialah Syed Ibrahim - sejarah aktivisme yang panjang bukan sahaja dalam gerakan dakwah tetapi memimpin gerakan demokratik seperti GMI dan BERSIH. Beliau juga adalah seorang yang terpelajar dengan kerjaya profesional yang panjang. Alhamdulillah parti bersetuju dan Syed Ibrahim pun bersetuju. Dengan sekelip mata, sama juga dengan pengalaman saya sebelum itu, beliau hilang pekerjaan dan tiada gaji tetap. Syed Ibrahim dilantik menjadi Ketua Penerangan PKR selepas pemilihan 2014. Ketika itu saya adalah Naib Presiden dan Setiausaha Agung parti. Apabila Dato’ Seri Anwar dipenjarakan semula dalam tahun 2015, kepimpinan parti dimonopoli oleh geng Azmin Ali, yang dipanggil Kartel pada ketika itu. Apatah lagi mereka mempunya kuasa, wang dan jawatan dengan menguasai sepenuhnya kerajaan Selangor. Saya harap Kak Wan tidak lupa sepanjang tempoh itu, hanya ada beberapa orang dari kami yang terpaksa bertekak sepanjang masa mempertahankan beliau sebagai presiden parti. Salah seorang dari anggota Biro Politik yang secara berterusan mempertahankan Kak Wan dan Anwar Ibrahim, semasa diasak berterusan dari dalam, adalah Syed Ibrahim Syed Noh. Dari situ kami jadi rapat. Beliau tanya saya mengenai persediaan PRU 2018, sekiranya beliau perlu bertanding. Jawapan saya ketika itu bukanlah berita baik kepada beliau. Sementara ramai pimpinan parti cuba merebut kerusi yang dilihat mudah seperti Bandar Tun Razak, saya mencadangkan beliau menumpukan usaha kepada kerusi Ledang. Atas kertas, Ledang adalah kerusi mustahil untuk PKR. Dengan pengundi Melayu melebihi 70% dan dalam kategori Melayu luar bandar, saya tidak salahkan Syed Ibrahim jika dia rasa itu idea gila. Tetapi kami teliti angka dan Ledang ada potensi untuk menang sekiranya pertandingan 3 penjuru berlaku. Dari situ, banyak kempen trak INVOKE sering singgah ke Ledang sejak 2016. Syed Ibrahim menang Ledang dalam tahun 2018 dan berjaya dipertahankan dalam tahun 2022, walaupun PKR kalah besar dalam PRN Johor 6 bulan sebelum itu. Saya faham kalau ada pimpinan PKR yang tidak menghargai ketokohan beliau, sebab dia tidak ada gaya orang politik. Dia tidak meminta jawatan, mulutnya sangat berat untuk memuji sesiapa. Dengan saya, dia lebih banyak tidak bersetuju dari bersetuju. Yang dia ada, hanyalah budi bahasa dan muka yang selalu tersenyum. Cakap yang sangat berlembut. Dan seorang penyabar tahap tinggi, walaupun dia sering ada pandangan yang berbeza dan tak semestinya mengikut arus. Dari segi ibadah, dia jauh lebih warak dari sebahagian besar kami. Saya kira peribadi itu terbentuk dari perjuangan yang lama sebagai aktivis bukan politik - dari gerakan dakwah, kepada kempen mansuh ISA sehinggalah BERSIH, selain dari kerjaya profesional di sektor swasta. Saya memilih untuk berkongsi cerita seperti ini kerana reformasi yang sampai ke peringkat hingga Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak menelan keringat dan air mata orang-orang terdahulu yang jauh lebih tinggi sumbangan mereka. Moga ia menjadi pengajaran, terutama kepada ceplos-ceplos yang beriya-iya menghalau pimpinan PKR yang tidak membayar atau memanjakan mereka, bahawa parti ini dibina kekuatannya oleh ramai orang yang tidak bernama, tidak kaya tetapi ada maruah tersendiri. Selamat memikul amanah di dalam kerajaan kepada Syed Ibrahim Syed Noh.

Rafizi Ramli

25,528 просмотров • 7 месяцев назад

Apa yang dilakukan Pemerintahan IRAN kepada Rakyatnya termasuk juga bagi Warga Asing di Iran merupakan Konsep Sosialis, dimana NEGARA BERBAGI KEMANKMURAN pada Seluruh Bangsanya sama rata, tidak ada kelasifikasi masyarakat dalam biaya hidupnya Konsep "Berbagi Kemakmuran" di Iran Di Iran, negara memegang kendali penuh atas aset strategis (terutama minyak dan gas) dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk subsidi harga yang masif. Harga Energi Flat: Tidak seperti di negara kapitalis yang menggunakan harga pasar, pemerintah Iran menetapkan harga BBM dan listrik yang sangat murah bagi seluruh warga, tanpa melihat status sosial, karena Rakyat dihormati sebagai PEMILIK KEDAULATAN. Ini adalah upaya untuk memastikan biaya input kehidupan tetap rendah bagi semua orang. Subsidi Langsung: Sejak reformasi subsidi tahun 2010, Iran mengganti sebagian subsidi harga dengan transfer tunai langsung kepada hampir seluruh rumah tangga. Tujuannya adalah pemerataan hasil kekayaan alam secara instan. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi RAKYAT dan BANGSA, Namanya saja NEGARA SOSIAL (Ga heran Kapitalis BENCI pada Pemerintahan SOSIALIS) Beda dengan dinegara Kapitalis, dimana Pemerintahnya PANDAI Cari duit pada Rakyatnya alias Rakyat diasumsikan sebagai PELANGGAN Bukan PEMILIK KEDAULATAN bagi Kemakmuran para Kapitalisnya Stratifikasi dalam Sistem Kapitalis (Targeting) Dalam sistem kapitalis atau semi-kapitalis, efisiensi sering kali menjadi alasan untuk melakukan klasifikasi masyarakat: Segmentasi Produk: Munculnya pembedaan seperti "LPG 3kg untuk si miskin" sebenarnya adalah cara negara untuk menekan beban fiskal (anggaran). Namun, dampaknya adalah terciptanya stigma sosial dan birokrasi yang rumit (pembatasan BBM per hari, aplikasi tambahan, dll). Beban Pajak yang Terbalik: Ada paradoks dalam kapitalisme di mana korporasi besar sering mendapatkan tax holiday atau insentif pajak dengan dalih "trickle-down economics" (menciptakan lapangan kerja). Sementara itu, rakyat jelata justru terbebani oleh pajak konsumsi (seperti PPN) yang sifatnya regresif—makin kecil pendapatan, makin terasa beban pajaknya. BUKTI nya APBN atau Anggaran PEMERINTAH diperoleh dari PAJAK RAKYAT sebesar 83%, sedang Sumbangan Pajak dari para KAPITALIS seperti JURAGAN TAMBANG EMAS, BATU BARA dlsb, HUTAN, dlsb Cuma 7% kalau terjadi BENCANA, Rakyat Harus jadi KORBAN, Kapitalis cukup Ngopi-Ngopi dengan Kepala Negara. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi KAPITALIS, namanya saja NEGARA KAPITALIS (Ga Heran RAKYAT BENCI pada Pemerintahan KAPITALIS) Semoga bisa dipahami 🙏 😎 :: WeKa ::

Apa yang dilakukan Pemerintahan IRAN kepada Rakyatnya termasuk juga bagi Warga Asing di Iran merupakan Konsep Sosialis, dimana NEGARA BERBAGI KEMANKMURAN pada Seluruh Bangsanya sama rata, tidak ada kelasifikasi masyarakat dalam biaya hidupnya Konsep "Berbagi Kemakmuran" di Iran Di Iran, negara memegang kendali penuh atas aset strategis (terutama minyak dan gas) dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk subsidi harga yang masif. Harga Energi Flat: Tidak seperti di negara kapitalis yang menggunakan harga pasar, pemerintah Iran menetapkan harga BBM dan listrik yang sangat murah bagi seluruh warga, tanpa melihat status sosial, karena Rakyat dihormati sebagai PEMILIK KEDAULATAN. Ini adalah upaya untuk memastikan biaya input kehidupan tetap rendah bagi semua orang. Subsidi Langsung: Sejak reformasi subsidi tahun 2010, Iran mengganti sebagian subsidi harga dengan transfer tunai langsung kepada hampir seluruh rumah tangga. Tujuannya adalah pemerataan hasil kekayaan alam secara instan. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi RAKYAT dan BANGSA, Namanya saja NEGARA SOSIAL (Ga heran Kapitalis BENCI pada Pemerintahan SOSIALIS) Beda dengan dinegara Kapitalis, dimana Pemerintahnya PANDAI Cari duit pada Rakyatnya alias Rakyat diasumsikan sebagai PELANGGAN Bukan PEMILIK KEDAULATAN bagi Kemakmuran para Kapitalisnya Stratifikasi dalam Sistem Kapitalis (Targeting) Dalam sistem kapitalis atau semi-kapitalis, efisiensi sering kali menjadi alasan untuk melakukan klasifikasi masyarakat: Segmentasi Produk: Munculnya pembedaan seperti "LPG 3kg untuk si miskin" sebenarnya adalah cara negara untuk menekan beban fiskal (anggaran). Namun, dampaknya adalah terciptanya stigma sosial dan birokrasi yang rumit (pembatasan BBM per hari, aplikasi tambahan, dll). Beban Pajak yang Terbalik: Ada paradoks dalam kapitalisme di mana korporasi besar sering mendapatkan tax holiday atau insentif pajak dengan dalih "trickle-down economics" (menciptakan lapangan kerja). Sementara itu, rakyat jelata justru terbebani oleh pajak konsumsi (seperti PPN) yang sifatnya regresif—makin kecil pendapatan, makin terasa beban pajaknya. BUKTI nya APBN atau Anggaran PEMERINTAH diperoleh dari PAJAK RAKYAT sebesar 83%, sedang Sumbangan Pajak dari para KAPITALIS seperti JURAGAN TAMBANG EMAS, BATU BARA dlsb, HUTAN, dlsb Cuma 7% kalau terjadi BENCANA, Rakyat Harus jadi KORBAN, Kapitalis cukup Ngopi-Ngopi dengan Kepala Negara. ADILKAH? YAH ADIL BANGET Bagi KAPITALIS, namanya saja NEGARA KAPITALIS (Ga Heran RAKYAT BENCI pada Pemerintahan KAPITALIS) Semoga bisa dipahami 🙏 😎 :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

83,224 просмотров • 4 месяцев назад

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

18,073 просмотров • 2 лет назад

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

Rafizi Ramli

31,006 просмотров • 6 дней назад

Trump: Saya-lah yang Menempatkan Jolani Di video ini, Trump berkata, "Presiden Suriah, yang pada dasarnya saya tempatkan di sana, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia orang yang keras; dia bukan anak baik-baik. Anak baik-baik tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Suriah sedang bersatu, benar-benar bersatu dengan baik, dan sejauh ini dia sangat baik kepada Kurdi.” Siapa Presiden Suriah? Tak lain eks-ISIS (pernah dipenjara AS di Irak selama 4 tahun), lalu ke Suriah bergabung dengan Al Qaida dalam proyek penggulingan Bashar Assad. Nama aslinya konon Ahmed Al Sharaa, selama "berjihad" ia nama samaran Abu Mohammed al-Jolani. Awalnya, kelompoknya bernama Jabhah Al Nusra (Al Qaida cabang Suriah) dan resmi masuk daftar teroris oleh PBB. Lalu, JN ia ganti nama jadi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Setelah akhirnya mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, HTS ia bubarkan. Jihad dan khilafah apa kabar? Ya ga ada kabarlah. Dia ganti jubah jihadnya dengan jas dan dasi. Ia bersalaman dengan pemimpin negara-negara Barat. Sikap terhadap Israel? Kadang ngomel-ngomel dikit, karena Israel terus merangsek masuk menguasai sejumlah kawasan di Suriah, termasuk Dataran Tinggi Golan dan Gunung Hermon, dimana jarak tembak Israel dari sana cuma 40 km ke Damaskus. Tapi terhadap Israel, tidak ada jihad. "Suriah tidak bisa perang lagi, dan musuh yang dihadapi saat ini adalah Iran dan Hizbullah," kata Jolani ke wartawan. Saya (dan banyak rekan di medsos) sudah sejak lamaa.. sejak 2012 nulis soal agenda AS menggunakan proxi jihad ini. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Awalnya, karena ada media online pendukung jihad menobatkan saya jadi "tokoh Syiah" dalam semalam, friend FB berkurang nyaris 2000. Lalu berlanjut tekanan dan intimidasi jahat, di dunia nyata maupun maya, bahkan juga kerugian bisnis. Tapi di saat yang sama, saya menemukan teman-teman sejati. Yang tetap setia, tetap mau berteman, dan memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing. Banyak yang bersama saya dan melindungi saya, dengan berani menggelar acara-acara bedah buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo, meski kemudian digeruduk fans "jihadis." Pernah minta tolong polisi di sebuah daerah, eh malah kami yang disuruh bubar. Untuk mereka semua, saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah semua kesulitan yang pernah kita lalu, ga sia-sia, pahalanya dicatat rapi oleh malaikat. Begitu juga, semua fitnah, caci-maki, dan kata-kata jahat kalian para Wahaboy, juga dicatat dan akan ada hitungannya di hari akhir nanti. Saya percaya, kebenaran pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Sebenarnya sih kebenaran soal Suriah ini sudah lama terungkap, tapi masih banyak yang pura-pura ga tau. Sekarang setelah Trump mengaku, entah apa lagi alasan mereka. Sebenarnya, Trump ini sama saja dengan Bush, Obama & Biden; sama-sama diam-diam memanfaatkan Al Qaida untuk proyek mereka. Bedanya, Trump blak-blakan, sementara yang lain menutup-nutupi dengan jargon HAM & demokrasi. CATATAN: Saya mengungkap siapa yang berada di balik proyek Al Qaida & ISIS ini, tapi di saat yang sama, saya juga menyatakan bahwa MEMANG ADA umat Muslim yang bergabung atau fans organisasi teror berkedok jihad ini. Solusi untuk masalah ini, dalam pandangan saya, ada di dua level ini: kita menyebarluaskan pemahaman antiradikalisme tapi juga memahami peran AS & Israel dalam proyek terorisme ini. Jadi, beda ya, dengan "pejuang antiradikalisme" versi genk Tel Aviv, yang sok iye aja teriak-teriak soal "toleransi," tapi giliran terorisme Israel dikritik, mereka berbalik ngatain saya "pendukung terorisme Hamas." Yang mau mempelajari apa yang terjadi di Suriah, bagaiman peran para "jihadis" dan AS dan Israel, baca buku saya, unduh di

Trump: Saya-lah yang Menempatkan Jolani Di video ini, Trump berkata, "Presiden Suriah, yang pada dasarnya saya tempatkan di sana, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia orang yang keras; dia bukan anak baik-baik. Anak baik-baik tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Suriah sedang bersatu, benar-benar bersatu dengan baik, dan sejauh ini dia sangat baik kepada Kurdi.” Siapa Presiden Suriah? Tak lain eks-ISIS (pernah dipenjara AS di Irak selama 4 tahun), lalu ke Suriah bergabung dengan Al Qaida dalam proyek penggulingan Bashar Assad. Nama aslinya konon Ahmed Al Sharaa, selama "berjihad" ia nama samaran Abu Mohammed al-Jolani. Awalnya, kelompoknya bernama Jabhah Al Nusra (Al Qaida cabang Suriah) dan resmi masuk daftar teroris oleh PBB. Lalu, JN ia ganti nama jadi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Setelah akhirnya mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, HTS ia bubarkan. Jihad dan khilafah apa kabar? Ya ga ada kabarlah. Dia ganti jubah jihadnya dengan jas dan dasi. Ia bersalaman dengan pemimpin negara-negara Barat. Sikap terhadap Israel? Kadang ngomel-ngomel dikit, karena Israel terus merangsek masuk menguasai sejumlah kawasan di Suriah, termasuk Dataran Tinggi Golan dan Gunung Hermon, dimana jarak tembak Israel dari sana cuma 40 km ke Damaskus. Tapi terhadap Israel, tidak ada jihad. "Suriah tidak bisa perang lagi, dan musuh yang dihadapi saat ini adalah Iran dan Hizbullah," kata Jolani ke wartawan. Saya (dan banyak rekan di medsos) sudah sejak lamaa.. sejak 2012 nulis soal agenda AS menggunakan proxi jihad ini. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Awalnya, karena ada media online pendukung jihad menobatkan saya jadi "tokoh Syiah" dalam semalam, friend FB berkurang nyaris 2000. Lalu berlanjut tekanan dan intimidasi jahat, di dunia nyata maupun maya, bahkan juga kerugian bisnis. Tapi di saat yang sama, saya menemukan teman-teman sejati. Yang tetap setia, tetap mau berteman, dan memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing. Banyak yang bersama saya dan melindungi saya, dengan berani menggelar acara-acara bedah buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo, meski kemudian digeruduk fans "jihadis." Pernah minta tolong polisi di sebuah daerah, eh malah kami yang disuruh bubar. Untuk mereka semua, saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah semua kesulitan yang pernah kita lalu, ga sia-sia, pahalanya dicatat rapi oleh malaikat. Begitu juga, semua fitnah, caci-maki, dan kata-kata jahat kalian para Wahaboy, juga dicatat dan akan ada hitungannya di hari akhir nanti. Saya percaya, kebenaran pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Sebenarnya sih kebenaran soal Suriah ini sudah lama terungkap, tapi masih banyak yang pura-pura ga tau. Sekarang setelah Trump mengaku, entah apa lagi alasan mereka. Sebenarnya, Trump ini sama saja dengan Bush, Obama & Biden; sama-sama diam-diam memanfaatkan Al Qaida untuk proyek mereka. Bedanya, Trump blak-blakan, sementara yang lain menutup-nutupi dengan jargon HAM & demokrasi. CATATAN: Saya mengungkap siapa yang berada di balik proyek Al Qaida & ISIS ini, tapi di saat yang sama, saya juga menyatakan bahwa MEMANG ADA umat Muslim yang bergabung atau fans organisasi teror berkedok jihad ini. Solusi untuk masalah ini, dalam pandangan saya, ada di dua level ini: kita menyebarluaskan pemahaman antiradikalisme tapi juga memahami peran AS & Israel dalam proyek terorisme ini. Jadi, beda ya, dengan "pejuang antiradikalisme" versi genk Tel Aviv, yang sok iye aja teriak-teriak soal "toleransi," tapi giliran terorisme Israel dikritik, mereka berbalik ngatain saya "pendukung terorisme Hamas." Yang mau mempelajari apa yang terjadi di Suriah, bagaiman peran para "jihadis" dan AS dan Israel, baca buku saya, unduh di

Dina Sulaeman

13,338 просмотров • 5 месяцев назад

𝗚𝗔𝗝𝗜 𝗘𝗟𝗔𝗨𝗡 𝗔𝗛𝗟𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡 𝗡𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗚𝗚𝗜-𝗧𝗜𝗡𝗚𝗚𝗜, 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗣𝗔 𝗗𝗜𝗢𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗨𝗔𝗧? Kalau ada satu perkara yang lebih dari 90% rakyat Malaysia sependapat, ialah gaji dan elaun ahli parlimen terlalu tinggi. Baru-baru ini, saya kongsi slip gaji sebagai Ahli Parlimen. Gaji pokok RM16,000 dan elaun RM9,700, jumlah gaji dan elaun bulanan adalah RM25,700. Ada dua saja pandangan yang dominan. Paling dominan, pandangan bahawa ahli parlimen makan gaji buta dan dibayar terlalu tinggi. Ada satu lagi pandangan minoriti ialah gaji ahli parlimen adalah berpatutan, malah rendah berbanding dengan gaji di sektor swasta, yang mana pengurusan pertengahan pun dibayar lebih RM20,000 sebulan. Bagi saya, sebelum kita boleh nilai gaji itu tinggi atau rendah, kita kena nilai dulu apa sebenarnya kerja yang perlu dibuat. Jadi sebenarnya, apa kerja Ahli Parlimen ni? Jawapan standard ialah Ahli Parlimen buat undang-undang. Tapi betul ke Ahli Parlimen di Malaysia ni kerjanya buat undang-undang? Oleh kerana Malaysia mewarisi sistem parlimen Westminster, sebenarnya Ahli Parlimen Malaysia tidak membuat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh kerajaan melalui Jemaah Menteri atau Kabinet. Ini berbeza dari sistem di Amerika Syarikat, yang mana kuasa membuat undang-undang itu benar-benar berada di tangan ahli parlimen, iaitu Ahli Kongres atau Ahli Senat. Mereka akan mencadangkan undang-undang, kemudian melalui proses semakan di Jawatankuasa Parlimen, dipinda di peringkat mereka, dibahaskan di Kongres dan Senat, kemudian menjadi undang-undang. Cabang eksekutif yang diketuai oleh Presiden hanya melaksanakan. Jika pun Presiden atau cabang eksekutif hendak memperkenalkan undang-undang, cadangan undang-undang itu mesti diperkenalkan oleh ahli parlimen dan melalui proses yang sama. Tetapi kita mengikuti sistem Westminster, yang mana ahli parlimen perlu menurut keputusan parti dan mengundi mengikut arahan parti. Draf undang-undang pula hanya diperkenalkan oleh kerajaan dan dibuat oleh penjawat awam. Bila sampai ke parlimen, paling hebat pun boleh bercakap sana sini tetapi akan tetap diluluskan kerana kerajaan sudah tentu ada majoriti di Parlimen dan ahli parlimen kerajaan wajib menyokong akta yang dicadang kerajaan itu. Keadaan lebih baik sedikit sekarang berbanding di zaman BN semasa saya mula-mula menjadi ahli parlimen. Paling kurang, sekarang ada Select Committee atau JK Terpilih Parlimen yang sepatutnya menyemak dahulu draf undang-undang dari kerajaan untuk diberi maklum balas, sebelum dibentangkan pada bacaan kedua untuk diundi. Dulu zaman BN, langsung tak ada dan apa-apa yang Perdana Menteri nak, memang jadi undang-undang. Jadi bila Ahli Parlimen di Malaysia bukanlah sebenarnya ada kuasa buat undang-undang, apa fungsi Ahli Parlimen? Bagi saya, Ahli Parlimen atau ADUN ini adalah wakil rakyat. Maka tugasnya adalah menjadi suara rakyat dalam beberapa aspek. Contohnya, menjadi suara rakyat menghubungkan dengan jabatan-jabatan kerajaan agar kes rakyat atau pandangan rakyat diambil kira, atau membela rakyat dalam kes yang rakyat menjadi mangsa. Satu lagi contoh, menjadi suara rakyat membawa isu-isu yang ada kesan besar kepada rakyat. Satu lagi contoh, menjadi suara rakyat membawa idea-idea yang boleh membawa perubahan dalam masyarakat dan negara untuk kebaikan rakyat. Sebagai rakyat biasa, saya menilai mutu seseorang Ahli Parlimen itu berdasarkan perkara-perkara di atas. Saya sama sekali tidak bersetuju jika dikatakan mutu Ahli Parlimen itu diukur atas persembahannya di Parlimen semata-mata kerana itu adalah yang paling minima. Yang sama penting ialah kerajinan, kemampuan dan keberkesanan memainkan peranan sebagai suara rakyat dalam perkara-perkara yang ada kesan kepada rakyat. Sebab itu juga saya kurang bersetuju kalau KPI seorang Ahli Parlimen ialah berapa banyak kenduri yang dihadiri, atau berapa banyak kali tunjuk muka merasmikan acara. Jadi kepada persoalan berbaloikah bayar RM25,700 sebulan kepada Ahli Parlimen anda, agaknya ia bergantung kepada nilai yang dibawa oleh Ahli Parlimen tersebut berdasarkan fungsi yang patut mereka mainkan, seperti yang saya sebut tadi.

𝗚𝗔𝗝𝗜 𝗘𝗟𝗔𝗨𝗡 𝗔𝗛𝗟𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡 𝗡𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗚𝗚𝗜-𝗧𝗜𝗡𝗚𝗚𝗜, 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗣𝗔 𝗗𝗜𝗢𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗨𝗔𝗧? Kalau ada satu perkara yang lebih dari 90% rakyat Malaysia sependapat, ialah gaji dan elaun ahli parlimen terlalu tinggi. Baru-baru ini, saya kongsi slip gaji sebagai Ahli Parlimen. Gaji pokok RM16,000 dan elaun RM9,700, jumlah gaji dan elaun bulanan adalah RM25,700. Ada dua saja pandangan yang dominan. Paling dominan, pandangan bahawa ahli parlimen makan gaji buta dan dibayar terlalu tinggi. Ada satu lagi pandangan minoriti ialah gaji ahli parlimen adalah berpatutan, malah rendah berbanding dengan gaji di sektor swasta, yang mana pengurusan pertengahan pun dibayar lebih RM20,000 sebulan. Bagi saya, sebelum kita boleh nilai gaji itu tinggi atau rendah, kita kena nilai dulu apa sebenarnya kerja yang perlu dibuat. Jadi sebenarnya, apa kerja Ahli Parlimen ni? Jawapan standard ialah Ahli Parlimen buat undang-undang. Tapi betul ke Ahli Parlimen di Malaysia ni kerjanya buat undang-undang? Oleh kerana Malaysia mewarisi sistem parlimen Westminster, sebenarnya Ahli Parlimen Malaysia tidak membuat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh kerajaan melalui Jemaah Menteri atau Kabinet. Ini berbeza dari sistem di Amerika Syarikat, yang mana kuasa membuat undang-undang itu benar-benar berada di tangan ahli parlimen, iaitu Ahli Kongres atau Ahli Senat. Mereka akan mencadangkan undang-undang, kemudian melalui proses semakan di Jawatankuasa Parlimen, dipinda di peringkat mereka, dibahaskan di Kongres dan Senat, kemudian menjadi undang-undang. Cabang eksekutif yang diketuai oleh Presiden hanya melaksanakan. Jika pun Presiden atau cabang eksekutif hendak memperkenalkan undang-undang, cadangan undang-undang itu mesti diperkenalkan oleh ahli parlimen dan melalui proses yang sama. Tetapi kita mengikuti sistem Westminster, yang mana ahli parlimen perlu menurut keputusan parti dan mengundi mengikut arahan parti. Draf undang-undang pula hanya diperkenalkan oleh kerajaan dan dibuat oleh penjawat awam. Bila sampai ke parlimen, paling hebat pun boleh bercakap sana sini tetapi akan tetap diluluskan kerana kerajaan sudah tentu ada majoriti di Parlimen dan ahli parlimen kerajaan wajib menyokong akta yang dicadang kerajaan itu. Keadaan lebih baik sedikit sekarang berbanding di zaman BN semasa saya mula-mula menjadi ahli parlimen. Paling kurang, sekarang ada Select Committee atau JK Terpilih Parlimen yang sepatutnya menyemak dahulu draf undang-undang dari kerajaan untuk diberi maklum balas, sebelum dibentangkan pada bacaan kedua untuk diundi. Dulu zaman BN, langsung tak ada dan apa-apa yang Perdana Menteri nak, memang jadi undang-undang. Jadi bila Ahli Parlimen di Malaysia bukanlah sebenarnya ada kuasa buat undang-undang, apa fungsi Ahli Parlimen? Bagi saya, Ahli Parlimen atau ADUN ini adalah wakil rakyat. Maka tugasnya adalah menjadi suara rakyat dalam beberapa aspek. Contohnya, menjadi suara rakyat menghubungkan dengan jabatan-jabatan kerajaan agar kes rakyat atau pandangan rakyat diambil kira, atau membela rakyat dalam kes yang rakyat menjadi mangsa. Satu lagi contoh, menjadi suara rakyat membawa isu-isu yang ada kesan besar kepada rakyat. Satu lagi contoh, menjadi suara rakyat membawa idea-idea yang boleh membawa perubahan dalam masyarakat dan negara untuk kebaikan rakyat. Sebagai rakyat biasa, saya menilai mutu seseorang Ahli Parlimen itu berdasarkan perkara-perkara di atas. Saya sama sekali tidak bersetuju jika dikatakan mutu Ahli Parlimen itu diukur atas persembahannya di Parlimen semata-mata kerana itu adalah yang paling minima. Yang sama penting ialah kerajinan, kemampuan dan keberkesanan memainkan peranan sebagai suara rakyat dalam perkara-perkara yang ada kesan kepada rakyat. Sebab itu juga saya kurang bersetuju kalau KPI seorang Ahli Parlimen ialah berapa banyak kenduri yang dihadiri, atau berapa banyak kali tunjuk muka merasmikan acara. Jadi kepada persoalan berbaloikah bayar RM25,700 sebulan kepada Ahli Parlimen anda, agaknya ia bergantung kepada nilai yang dibawa oleh Ahli Parlimen tersebut berdasarkan fungsi yang patut mereka mainkan, seperti yang saya sebut tadi.

Rafizi Ramli

21,451 просмотров • 10 месяцев назад

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

𝗠𝗨𝗛𝗔𝗦𝗔𝗕𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔 Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,709 просмотров • 11 месяцев назад