正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

𝗔𝗱𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗕𝗼𝗵𝗶𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆𝗲 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗮𝘄𝗲-𝗰𝗮𝘄𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗲𝗻𝘁𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 Cluenya: 1. Dia Pengusaha tambang yang naik haji 2. Mendapatkan 4 ½ Menteri 3. Mendapatkan pos menteri strategis seperti Lingkungan hidup, Perhubungan 4. Masuk mengambil jatah menteri lewat jalur partai, yg awalnya partai itu dpt 5 Menteri tinggal dpt... show more

Cak Khum

25,082 subscribers

425,170 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

8 条评论

Cak Khum 的头像

Cak Khum1 年前

Sumber video youtube Bocor Alus Tempo

Asep Berlian 的头像

Asep Berlian1 年前

Haji isam, pengusaha yg jauh Dari sikap nasionalis, perusahaannya ngemplang pajak triliunan, kasusnya nguap gitu aja, blom lagi kerusakan hutan jutaan hektar, udah gila emang konoha

mbah-Binong 的头像

mbah-Binong1 年前

Bebaslah suka2 mumpung lagi berkuasa.. Ingat semuanya akan berakhir disini

Pray for Indonesia 的头像

Pray for Indonesia1 年前

Marilah kita memperbanyak mendoakan Indonesia agar cita-cita kemerdekaan segera terwujud.

nkkmpg 的头像

nkkmpg1 年前

-amran sulaiman, menteri pertanian, sepupu haji isam. -dudy purwagandhi, menteri perhubungan (rumor), anak buah haji isam, CEO jhonlin air. sisanya kurang tau hehe

M Jedimar Hidayat 的头像

M Jedimar Hidayat1 年前

Ungkap jg Erin44 "tiba2" balik Indonesia utk mlahirkan. &BATAL melahirkan di Pennsylvania spt impiannya. NEBENG pesawat siapa,Erin44 balik ke Indonesia dr Pennsylvania. Ada yg tau ???

Baku Liliang 的头像

Baku Liliang1 年前

Prabowo ini sepertinya generasi jokowi yg memperkaya pengusaha

Saru Man 的头像

Saru Man1 年前

Siapa lain klo bukan Haji anu, pengusaha tambang kalimantan, mafia besar, nyawa org2 ga ada harganya bagi dia apalagi yg coba2 menghalangi niat nambang dan usahanya. Sangat ditakuti di kalangan pengusaha. Bbrp nama kandidat menteri memang “binaan” dia sejak lama.

相关视频

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk. Sebab, ia dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Mantan Menkumham ini kemudian mempertanyakan tentang kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024. "Mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024). Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kemudian membeberkan Abdul Halim Iskandar yang sudah menggelontorkan dana Rp 1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa. Belum lagi, kata Yusril, dana untuk pendamping desa yang berada di bawah kontrol Menteri Desa. "Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan, misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes, yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" tanya Yusril. #prabowo #gibran #prabowogibran #yusrilihzamahendra #bansos #menteridesa #danadesa #muhaiminiskandar #abdulhalimiskandar #mahkamahkonstitusi #ganjarmahfud #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk. Sebab, ia dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Mantan Menkumham ini kemudian mempertanyakan tentang kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024. "Mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024). Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kemudian membeberkan Abdul Halim Iskandar yang sudah menggelontorkan dana Rp 1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa. Belum lagi, kata Yusril, dana untuk pendamping desa yang berada di bawah kontrol Menteri Desa. "Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan, misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes, yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" tanya Yusril. #prabowo #gibran #prabowogibran #yusrilihzamahendra #bansos #menteridesa #danadesa #muhaiminiskandar #abdulhalimiskandar #mahkamahkonstitusi #ganjarmahfud #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

DEKADE 08

35,050 次观看 • 2 年前

Bermula dari sini publik sudah bisa menilai. Antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, siapa yang jauh lebih disegani oleh Bahlil ? Prabowo pasti sudah tahu glagat menteri sperti Bahlil. Apalagi ditambah adanya kebijakan larangan gas 3 kg dijual di pengecer yang akhirnya bikin rakyat semakin kesulitan. Bahkan sampai ada korban jiwa. Akibatnya, Prabowo kena getahnya. Karena Presidenmya adalah Prabowo. Bahkan Bahlil sebelumnya juga mengakui belum lapor ke Prabowo soal larangan gas 3 kg yg bikin kisruh se-Indonesia raya. Malah sesumbarnya gak semua harus dilaporkan ke Presiden. Makanya, ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco langsung melakukan 'intersep' dan menyangkal, bahwa kebijkan gas 3 kg itu bukan dari Presiden Prabowo. Akhirnya, kebijakan Bahlil itu pun dibatalkan Prabowo. Memang sangat berbahaya ketika dalam satu kabinet ada pembantu yang nekat 'bertuan' lebih dari satu kepala. Jangan sampai ada istilah 'londo ireng' yang sengaja disusupkan untuk 'menikam' dr belakang. Nah, di lain sisi ada yg mencoba untuk jadi pahlawan kesiangan. Siapa pahlawan kesiangan itu ? Ya dia yang mendadak keliling ke pangkalan gas Elpiji 3 kg sambil mengatakan, "kalau ada apa-apa kabarin." Makanya, gak heran. Pasca kisruh soal gas 3 kg, Prabowo mengancam akan menyingkirkan para menteri yang tdk nurut alias 'ndablek' saat pidato di acara peringatan Harlah ke-102 NU. Statemen Prabowo pun akhirnya dipertegas oleh Dasco. Bahwa memang ada menteri yang tidak seirama dg Presiden. Isu reshuffle pun semakin menguat setelah 100 hari kerja kabinet Merah Putih. Menanggapi isu reshuffle, Golkar pun tetap PD dan menyangkal, bahwa apa yang dilakukan Bahlil sudah benar dan atas sepengetahuan Presiden. Sekarang, kita lihat saja ke depan akan seperti apa. Apakah benar ada reshuffle dan Bahlil termasuk yang akan disingkirkan ? Kalau benar itu terjadi, maka Golkar seperti 'menggali' kuburan sendiri. Yah, bagaimana tidak. Bahlil adalah ketum Golkar. Masa, ketumnya dipecat ? Yg benar saja, malu dong!😅

Bermula dari sini publik sudah bisa menilai. Antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, siapa yang jauh lebih disegani oleh Bahlil ? Prabowo pasti sudah tahu glagat menteri sperti Bahlil. Apalagi ditambah adanya kebijakan larangan gas 3 kg dijual di pengecer yang akhirnya bikin rakyat semakin kesulitan. Bahkan sampai ada korban jiwa. Akibatnya, Prabowo kena getahnya. Karena Presidenmya adalah Prabowo. Bahkan Bahlil sebelumnya juga mengakui belum lapor ke Prabowo soal larangan gas 3 kg yg bikin kisruh se-Indonesia raya. Malah sesumbarnya gak semua harus dilaporkan ke Presiden. Makanya, ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco langsung melakukan 'intersep' dan menyangkal, bahwa kebijkan gas 3 kg itu bukan dari Presiden Prabowo. Akhirnya, kebijakan Bahlil itu pun dibatalkan Prabowo. Memang sangat berbahaya ketika dalam satu kabinet ada pembantu yang nekat 'bertuan' lebih dari satu kepala. Jangan sampai ada istilah 'londo ireng' yang sengaja disusupkan untuk 'menikam' dr belakang. Nah, di lain sisi ada yg mencoba untuk jadi pahlawan kesiangan. Siapa pahlawan kesiangan itu ? Ya dia yang mendadak keliling ke pangkalan gas Elpiji 3 kg sambil mengatakan, "kalau ada apa-apa kabarin." Makanya, gak heran. Pasca kisruh soal gas 3 kg, Prabowo mengancam akan menyingkirkan para menteri yang tdk nurut alias 'ndablek' saat pidato di acara peringatan Harlah ke-102 NU. Statemen Prabowo pun akhirnya dipertegas oleh Dasco. Bahwa memang ada menteri yang tidak seirama dg Presiden. Isu reshuffle pun semakin menguat setelah 100 hari kerja kabinet Merah Putih. Menanggapi isu reshuffle, Golkar pun tetap PD dan menyangkal, bahwa apa yang dilakukan Bahlil sudah benar dan atas sepengetahuan Presiden. Sekarang, kita lihat saja ke depan akan seperti apa. Apakah benar ada reshuffle dan Bahlil termasuk yang akan disingkirkan ? Kalau benar itu terjadi, maka Golkar seperti 'menggali' kuburan sendiri. Yah, bagaimana tidak. Bahlil adalah ketum Golkar. Masa, ketumnya dipecat ? Yg benar saja, malu dong!😅

Dumdum

40,412 次观看 • 1 年前

KABINET MERAH PUTIH "DISUSUPI" ORANG-ORANG HAJI ISAM DI 5 KEMENTERIAN Lima kementerian yang paling langsung mempengaruhi ekspansi bisnis tambang, sawit, infrastruktur, dan logistik. 1. MENTERI PERTANIAN Andi Amran Sulaiman sepupu kandung Haji Isam. 2. MENTERI PERHUBUNGAN Dudi Purwagandi mantan direktur yang lama berkecimpung dalam struktur korporasi Jhonlin Group. 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM Dodi Hanggodong pernah menjabat komisaris di perusahaan milik anak-anak Haji Isam: Joni Saputra dan Liana Saputri. 4. WAKIL MENTERI KEHUTANAN Sulaiman Umar menikah dengan Nur Andi Arinawati Arsyad adik kandung perempuan Haji Isam. 5. MENTERI PERDAGANGAN Budi Santoso memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran bisnis ekspor impor Jhonlin. "KEBIJAKAN" MENGERIKAN HAJI ISAM Prabowo menunjuk Haji Isam langsung sebagai motor penggerak food estate Papua Selatan proyek pembukaan lahan hampir 3 juta hektar di Merauke, Boven Digoel, dan Mapi. Haji Isam sendiri yang terbang ke China untuk menandatangani kontrak pembelian 2.000 unit ekskavator dari Sunny Group. Nilai transaksinya: 250 juta dolar atau sekitar Rp4 triliun yang menjadi transaksi alat berat tunggal terbesar dalam sejarah dunia. Ribuan ekskavator itu sudah mendarat di Papua Selatan. Dikawal TNI bersenjata. Dan sudah mulai meratakan hutan ulayat masyarakat adat. SUKU YEI mendapati tanah ulayat mereka tiba-tiba dipasangi papan bertuliskan "Tanah Milik TNI AD." Suku Auyu lalu menancapkan salib merah di tengah hutan sebagai tanda larangan adat. Itu satu-satunya cara mereka melawan. 107.000 orang Papua mengungsi. Kisah pilu itu tidak muncul di berita utama Indonesia. PESTA BABI ADALAH SEBUAH DOKUMENTER TERLARANG Film dokumenter PESTA BABI mencoba menceritakan semua itu, namun nonton bareng dokumenter itu dibubarkan paksa di sejumlah tempat. PESTA BABI bukan hanya tentang Papua. PESTA BABI adalah tentang siapa yang benar-benar menentukan nasib Indonesia dan siapa yang ditumbalkan. Jawabannya tidak akan pernah ditemukan di pidato Rapat Paripurna DPR. Ketika dunia memasuki era AI, Prabowo dkk malah mau saja "dituntun" oleh Haji Isam menggunduli hutan Papua. Padahal di era AI, program ketahanan pangan & energi tidak butuh jutaan hektar hutan untuk digunduli. Memasuki era AI memang butuh kesehatan mental yang prima atau butuh mereka yang memiliki prosocial behavior. Menggunduli hutan itu hanya dilakukan oleh sociopath. G0blok sekali. Sumber: MJR (dari berbagai sumber)

KABINET MERAH PUTIH "DISUSUPI" ORANG-ORANG HAJI ISAM DI 5 KEMENTERIAN Lima kementerian yang paling langsung mempengaruhi ekspansi bisnis tambang, sawit, infrastruktur, dan logistik. 1. MENTERI PERTANIAN Andi Amran Sulaiman sepupu kandung Haji Isam. 2. MENTERI PERHUBUNGAN Dudi Purwagandi mantan direktur yang lama berkecimpung dalam struktur korporasi Jhonlin Group. 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM Dodi Hanggodong pernah menjabat komisaris di perusahaan milik anak-anak Haji Isam: Joni Saputra dan Liana Saputri. 4. WAKIL MENTERI KEHUTANAN Sulaiman Umar menikah dengan Nur Andi Arinawati Arsyad adik kandung perempuan Haji Isam. 5. MENTERI PERDAGANGAN Budi Santoso memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran bisnis ekspor impor Jhonlin. "KEBIJAKAN" MENGERIKAN HAJI ISAM Prabowo menunjuk Haji Isam langsung sebagai motor penggerak food estate Papua Selatan proyek pembukaan lahan hampir 3 juta hektar di Merauke, Boven Digoel, dan Mapi. Haji Isam sendiri yang terbang ke China untuk menandatangani kontrak pembelian 2.000 unit ekskavator dari Sunny Group. Nilai transaksinya: 250 juta dolar atau sekitar Rp4 triliun yang menjadi transaksi alat berat tunggal terbesar dalam sejarah dunia. Ribuan ekskavator itu sudah mendarat di Papua Selatan. Dikawal TNI bersenjata. Dan sudah mulai meratakan hutan ulayat masyarakat adat. SUKU YEI mendapati tanah ulayat mereka tiba-tiba dipasangi papan bertuliskan "Tanah Milik TNI AD." Suku Auyu lalu menancapkan salib merah di tengah hutan sebagai tanda larangan adat. Itu satu-satunya cara mereka melawan. 107.000 orang Papua mengungsi. Kisah pilu itu tidak muncul di berita utama Indonesia. PESTA BABI ADALAH SEBUAH DOKUMENTER TERLARANG Film dokumenter PESTA BABI mencoba menceritakan semua itu, namun nonton bareng dokumenter itu dibubarkan paksa di sejumlah tempat. PESTA BABI bukan hanya tentang Papua. PESTA BABI adalah tentang siapa yang benar-benar menentukan nasib Indonesia dan siapa yang ditumbalkan. Jawabannya tidak akan pernah ditemukan di pidato Rapat Paripurna DPR. Ketika dunia memasuki era AI, Prabowo dkk malah mau saja "dituntun" oleh Haji Isam menggunduli hutan Papua. Padahal di era AI, program ketahanan pangan & energi tidak butuh jutaan hektar hutan untuk digunduli. Memasuki era AI memang butuh kesehatan mental yang prima atau butuh mereka yang memiliki prosocial behavior. Menggunduli hutan itu hanya dilakukan oleh sociopath. G0blok sekali. Sumber: MJR (dari berbagai sumber)

piee

33,597 次观看 • 2 个月前

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

Rafizi Ramli

46,328 次观看 • 3 个月前

Tahukah kalian, ada 190.000 mobil dinas ASN di Indonesia. Ada 109 menteri+wakil menteri dan setara, yg anggaran mobilnya 1 miliaran. Ada 600 pejabat eselon 1, pun mobilnya 1 miliaran. Ada 300 lebih gubernur+wakil gubernur, pimpinan DPRD, yang anggaran mobilnya terserah2 mereka saja. 8 miliar pun bebas. Ada ribuan bupati+wakil dan perangkatnya. Ada puluhan ribu pejabat2 lebih rendah yg dapat mobil dinas. Dus, ketemu angka 190.000 ini. Maka, dengan asumsi mobil ini ganti tiap 5 tahun, hanya utk beli mobil kita menghabiskan 100 triliun. Tambahkan biaya operasional, perawatan. Jika itu mobil butuh BBM Rp 100.000/hari, maka negara menghabiskan 19 miliar per hari hanya utk BBM mobil dinas saja Padahal 60% penduduk Indonesia termasuk katagori miskin menurut bank dunia. Utang negara meroket nyaris 10.000 triliun. Defisit menggila. Dan saat harga BBM naik imbas perang Iran, hanya Indonesia, yg selow saja. Negara lain itu sudah darurat BBM. Eh, pejabat Indonesia cuma sibuk berhemat dgn "matikan lampu dan AC", "sekolah online tapi MBG jalan terus". Padahal, penghematan BBM yang signifikan adalah: 1. Jual semua mobil dinas 180.000 ini, sisakan saja yg benar2 butuh seperti di RSUD, puskesmas, dkk, sisakan 10.000. 2. Hapus total fasilitas mobil dinas selama2nya. Silahkan ASN naik transportasi umum. Lagian, pejabat2 itu punya mobil. 3. Nah, saat dihapus total, kita bisa menghilangkan ajudan, driver dan semua printilan yg melekat ke mobil dinas ini. 1 mobil dinas, diurus dan dikawal 10 orang. Boros gilak! Bayangkan... 190.000 mobil dinas ini. Banyaaaaak! Tapi begitulah, dasar ambyar! Bukannya dikurangi, eeeh itu KMP beli 100.000 mobil baru deh. Sementara Alfamart, Indomaret, bank2 swasta, perusahaan2 besar yg terbukti jalan bisnisnya, mereka nggak butuh mobil dinas. -Tereliye-

Tahukah kalian, ada 190.000 mobil dinas ASN di Indonesia. Ada 109 menteri+wakil menteri dan setara, yg anggaran mobilnya 1 miliaran. Ada 600 pejabat eselon 1, pun mobilnya 1 miliaran. Ada 300 lebih gubernur+wakil gubernur, pimpinan DPRD, yang anggaran mobilnya terserah2 mereka saja. 8 miliar pun bebas. Ada ribuan bupati+wakil dan perangkatnya. Ada puluhan ribu pejabat2 lebih rendah yg dapat mobil dinas. Dus, ketemu angka 190.000 ini. Maka, dengan asumsi mobil ini ganti tiap 5 tahun, hanya utk beli mobil kita menghabiskan 100 triliun. Tambahkan biaya operasional, perawatan. Jika itu mobil butuh BBM Rp 100.000/hari, maka negara menghabiskan 19 miliar per hari hanya utk BBM mobil dinas saja Padahal 60% penduduk Indonesia termasuk katagori miskin menurut bank dunia. Utang negara meroket nyaris 10.000 triliun. Defisit menggila. Dan saat harga BBM naik imbas perang Iran, hanya Indonesia, yg selow saja. Negara lain itu sudah darurat BBM. Eh, pejabat Indonesia cuma sibuk berhemat dgn "matikan lampu dan AC", "sekolah online tapi MBG jalan terus". Padahal, penghematan BBM yang signifikan adalah: 1. Jual semua mobil dinas 180.000 ini, sisakan saja yg benar2 butuh seperti di RSUD, puskesmas, dkk, sisakan 10.000. 2. Hapus total fasilitas mobil dinas selama2nya. Silahkan ASN naik transportasi umum. Lagian, pejabat2 itu punya mobil. 3. Nah, saat dihapus total, kita bisa menghilangkan ajudan, driver dan semua printilan yg melekat ke mobil dinas ini. 1 mobil dinas, diurus dan dikawal 10 orang. Boros gilak! Bayangkan... 190.000 mobil dinas ini. Banyaaaaak! Tapi begitulah, dasar ambyar! Bukannya dikurangi, eeeh itu KMP beli 100.000 mobil baru deh. Sementara Alfamart, Indomaret, bank2 swasta, perusahaan2 besar yg terbukti jalan bisnisnya, mereka nggak butuh mobil dinas. -Tereliye-

ꦩꦸꦂꦠꦝ

11,706 次观看 • 4 个月前

PEMERKOSAAN HUKUM UNTUK PENJARAKAN LAWAN POLITIK Tom Lembong dihukum 4,5 tahun dengan pertimbangan hukum yg sangat tidak masuk akal : 1) tidak ditemukan niat jahat (mensrea) 2) tidak menerima apapun 3) tidak ada kerugian negara 4) tidak ditemukan pelanggaran hukum. Artinya dikaranglah alasan hukum bahwa Tim Lembong melakukan korupsi dg karangan sbb : 1) *unsur melanggar hukum* : karena BUMN yg ditunjuk impor gula bekerjasama dg swasta - padahal : (1) hampir semua BUMN lakukan kerjasama dg swasta, (2) kerjasama BUMN dg swasta adalah kewenangan BUMN dan tidak melanggar hukum. 2) *unsur merugikan negara* : karena tidak ditemukan adanya kerugian negara dan BUMN, maka yg dianggap merugikan negara adalah keuntungan swasta dari kerjasama tersebut - tapi swastanya tidak dihukum. 3) *unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain* : karena tidak ditemukan adanya uang yg diterima oleh Tim Lembong maka keuntungan swasta yg bekerjasama BUMN dijadikan sebagai menguntungkan orang lain. Dengan keputusan demikian, maka semua pejabat yg mengambil keputusan penugasan pemerintah ke BUMN dg kasus seperti kasus Tom Lembong tersebut yg bekerjasama dg swasta semua harus dihukum, seperti : 1) izin impor gula oleh semua Menteri Perdagangan. 2) pembangunan kereta Api Cepat oleh PT KAI 3) pembagunan IKN 4) pembangunan jalan Tol oleh BUMN Konstruksi yang bangkrut 5) pengadaan BBM dan Gas oleh Pertamina 6) pembeli listrik swasta oleh PLN 7) kerjasama Telkom dg GoTo 8) sewa pesawat oleh Garuda untuk angkut jemaah haji 9) impor gula, beras, daging , garam, kedele, yg ditugaskan ke BUMN. 10) dan lain-lain Dengan hukuman 4,5 tahun ke Tom Lembong dg kasus demikian maka dg kasus-kasus lain, maka kira-kira Jokowi dihukum berapa tahun atas kasus yg serupa ? Semoga Presiden Prabowo masih memiliki keinginan untuk selamatkan bangsa Indonesia

PEMERKOSAAN HUKUM UNTUK PENJARAKAN LAWAN POLITIK Tom Lembong dihukum 4,5 tahun dengan pertimbangan hukum yg sangat tidak masuk akal : 1) tidak ditemukan niat jahat (mensrea) 2) tidak menerima apapun 3) tidak ada kerugian negara 4) tidak ditemukan pelanggaran hukum. Artinya dikaranglah alasan hukum bahwa Tim Lembong melakukan korupsi dg karangan sbb : 1) unsur melanggar hukum : karena BUMN yg ditunjuk impor gula bekerjasama dg swasta - padahal : (1) hampir semua BUMN lakukan kerjasama dg swasta, (2) kerjasama BUMN dg swasta adalah kewenangan BUMN dan tidak melanggar hukum. 2) unsur merugikan negara : karena tidak ditemukan adanya kerugian negara dan BUMN, maka yg dianggap merugikan negara adalah keuntungan swasta dari kerjasama tersebut - tapi swastanya tidak dihukum. 3) unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain : karena tidak ditemukan adanya uang yg diterima oleh Tim Lembong maka keuntungan swasta yg bekerjasama BUMN dijadikan sebagai menguntungkan orang lain. Dengan keputusan demikian, maka semua pejabat yg mengambil keputusan penugasan pemerintah ke BUMN dg kasus seperti kasus Tom Lembong tersebut yg bekerjasama dg swasta semua harus dihukum, seperti : 1) izin impor gula oleh semua Menteri Perdagangan. 2) pembangunan kereta Api Cepat oleh PT KAI 3) pembagunan IKN 4) pembangunan jalan Tol oleh BUMN Konstruksi yang bangkrut 5) pengadaan BBM dan Gas oleh Pertamina 6) pembeli listrik swasta oleh PLN 7) kerjasama Telkom dg GoTo 8) sewa pesawat oleh Garuda untuk angkut jemaah haji 9) impor gula, beras, daging , garam, kedele, yg ditugaskan ke BUMN. 10) dan lain-lain Dengan hukuman 4,5 tahun ke Tom Lembong dg kasus demikian maka dg kasus-kasus lain, maka kira-kira Jokowi dihukum berapa tahun atas kasus yg serupa ? Semoga Presiden Prabowo masih memiliki keinginan untuk selamatkan bangsa Indonesia

Muhammad Said Didu

85,503 次观看 • 1 年前

Tiba di Tanah Air Dini Hari, Prabowo Bawa Pulang Komitmen Bisnis Rp 575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Tanah Air setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja resmi kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan. Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Kamis (2/4), dini hari. Kedatangan Prabowo di Tanah Air disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selama berada di Jepang, Prabowo melaksanakan sejumlah agenda penting, di antaranya pertemuan dengan Kaisar Jepang serta pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara membahas penguatan kemitraan strategis dan peningkatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, termasuk investasi, energi, dan ekonomi digital. Selain itu, Prabowo juga menghadiri forum bisnis Indonesia–Jepang yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan para pelaku industri dan investor Jepang. Di sini, Prabowo juga menyaksikan sejumlah komitmen bisnis yang nilainya USD 23,63 miliar atau mencapai Rp 401,7 triliun. Selanjutnya, di Korea Selatan, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, di Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae (Blue House). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Prabowo juga menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang, mencakup sektor-sektor prioritas seperti ekonomi, digital, energi, hingga industri masa depan. Adapun total komitmen bisnis tersebut mencapai USD 10,2 miliar atau setara Rp 174 triliun. "Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kamis (2/4). Selanjutnya, pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat hubungan bilateral serta mendorong peningkatan kerja sama strategis di berbagai bidang. #Prabowo #InvestasiIndonesia #EkonomiIndonesia #IndonesiaJepang #IndonesiaKorea #KerjaSamaStrategis #PertumbuhanEkonomi #DiplomasiEkonomi #IndonesiaMaju Prabowo Subianto

Tiba di Tanah Air Dini Hari, Prabowo Bawa Pulang Komitmen Bisnis Rp 575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Tanah Air setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja resmi kenegaraan ke Jepang dan Korea Selatan. Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Kamis (2/4), dini hari. Kedatangan Prabowo di Tanah Air disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selama berada di Jepang, Prabowo melaksanakan sejumlah agenda penting, di antaranya pertemuan dengan Kaisar Jepang serta pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara membahas penguatan kemitraan strategis dan peningkatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, termasuk investasi, energi, dan ekonomi digital. Selain itu, Prabowo juga menghadiri forum bisnis Indonesia–Jepang yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan para pelaku industri dan investor Jepang. Di sini, Prabowo juga menyaksikan sejumlah komitmen bisnis yang nilainya USD 23,63 miliar atau mencapai Rp 401,7 triliun. Selanjutnya, di Korea Selatan, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, di Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae (Blue House). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Prabowo juga menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang, mencakup sektor-sektor prioritas seperti ekonomi, digital, energi, hingga industri masa depan. Adapun total komitmen bisnis tersebut mencapai USD 10,2 miliar atau setara Rp 174 triliun. "Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kamis (2/4). Selanjutnya, pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat hubungan bilateral serta mendorong peningkatan kerja sama strategis di berbagai bidang. #Prabowo #InvestasiIndonesia #EkonomiIndonesia #IndonesiaJepang #IndonesiaKorea #KerjaSamaStrategis #PertumbuhanEkonomi #DiplomasiEkonomi #IndonesiaMaju Prabowo Subianto

Radio Elshinta

37,550 次观看 • 4 个月前

𝗣𝗠 𝗧𝗘𝗚𝗨𝗥 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗨𝗥𝗔𝗧 𝗦𝗢𝗞𝗢𝗡𝗚𝗔𝗡: 𝗘𝗬𝗛 𝗧𝗔𝗞𝗞𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗚𝗨𝗥 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗝𝗘? Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengakui di Parlimen yang Setiausaha Politik beliau ada memberi surat sokongan. Perdana Menteri memberitahu Parlimen yang beliau telah menegur keras setiausaha politiknya. Isu ini tular sejak tahun lepas. Kesahihan surat itu pun telah disahkan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Cuma jawapan PM tu macam tak de “ooommpph”. Sebab soal lawan rasuah, hentikan budaya sakau dalam kerajaan - semua ini tidak pernah lekang dari ucapan beliau sehingga hari ini. Masa kita pembangkang, rakyat faham yang kita tidak ada kuasa. Sekarang dah tiga tahun jadi kerajaan. Kita tidak boleh salahkan rakyat kalau harapan itu tinggi supaya kesan usaha-usaha memerangi rasuah itu dirasai dengan mendadak. Kita memang selalu baca berita orang ini ditangkap, orang itu ditangkap. Tapi setakat ini, hasil dari tangkapan itu tidaklah banyak yang berakhir dengan sabitan dan dihukum, sebab itu jangan salahkan rakyat kalau rakyat agak sinikal dengan laungan anti rasuah yang Dato’ Seri Anwar laungkan. Ini statistik rasmi dari Menteri Undang-Undang mengenai usaha membanteras rasuah untuk membandingkan prestasi dari 2020 ke 2025: 1) Maklumat mengenai rasuah - sebenarnya berkurang dari 7,440 dalam 2020 kepada 6,520 dalam 2024 2) Kertas siasatan ada peningkatan baik - naik dari 857 tahun 2020 kepada 1,163 tahun 2024 3) Yang nampak hasil ialah lebih banyak tangkapan dan diwar-warkan dalam berita - naik dari 998 tahun 2020 kepada 1,334 tahun 2024 4) Tetapi sebenarnya yang dituduh selepas disiasat dan ditangkap ini lebih rendah. 480 dituduh dalam 2020, menurun kepada 454 tahun 2024. Ikut peratusan yang dituduh berbanding kertas siasatan dibuka: menurun dari 56% tahun 2020 kepada 39% tahun 2024 5) Maka sabitan bersalah juga lebih rendah zaman Madani ini, walaupun laungan anti rasuah lebih kuat. Tahun 2021, sabitan sebanyak 300 kes bersamaan 36% kertas siasatan berakhir dengan sabitan, berbanding 2024 hanya 256 sabitan, iaitu 22% berjaya disabitkan Cybertroopers kerajaan jangan kecam membuta tuli. Ini fakta yang menunjukkan jurang di antara retorik anti rasuah dengan realiti sebenar yang dinilai rakyat. Sebab itu dalam kes Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri, Dato’ Seri Shamsul Iskandar ini, sepatutnya ia jadi peluang kepada Dato’ Seri Anwar tunjukkan komitmen beliau menentang rasuah. Ini yang sepatutnya berlaku: 1) Jangan tegur keras, pecat sahaja. Ini bukan kali pertama, malah saya sendiri pernah membincangkan beberapa aduan seperti ini. PM kata dia akan semak, lepas semak dia sahkan yang saya sebut itu betul, tapi sehingga sekarang Setiausaha Politik Kanan itu masih kekal di situ. 2) Laporkan kepada SPRM supaya boleh semak bila Setiausaha Politik Kanan tulis surat sokongan seperti itu, adakah ada habuan bertukar tangan Kalau setakat tegur keras, tetapi orang itu masih ada di situ, lama-lama berucap keras macam mana pun orang tak ambil serius. Takut nanti orang cakap depan cakap lain, belakang buat lain.

𝗣𝗠 𝗧𝗘𝗚𝗨𝗥 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗨𝗥𝗔𝗧 𝗦𝗢𝗞𝗢𝗡𝗚𝗔𝗡: 𝗘𝗬𝗛 𝗧𝗔𝗞𝗞𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗚𝗨𝗥 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗝𝗘? Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengakui di Parlimen yang Setiausaha Politik beliau ada memberi surat sokongan. Perdana Menteri memberitahu Parlimen yang beliau telah menegur keras setiausaha politiknya. Isu ini tular sejak tahun lepas. Kesahihan surat itu pun telah disahkan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Cuma jawapan PM tu macam tak de “ooommpph”. Sebab soal lawan rasuah, hentikan budaya sakau dalam kerajaan - semua ini tidak pernah lekang dari ucapan beliau sehingga hari ini. Masa kita pembangkang, rakyat faham yang kita tidak ada kuasa. Sekarang dah tiga tahun jadi kerajaan. Kita tidak boleh salahkan rakyat kalau harapan itu tinggi supaya kesan usaha-usaha memerangi rasuah itu dirasai dengan mendadak. Kita memang selalu baca berita orang ini ditangkap, orang itu ditangkap. Tapi setakat ini, hasil dari tangkapan itu tidaklah banyak yang berakhir dengan sabitan dan dihukum, sebab itu jangan salahkan rakyat kalau rakyat agak sinikal dengan laungan anti rasuah yang Dato’ Seri Anwar laungkan. Ini statistik rasmi dari Menteri Undang-Undang mengenai usaha membanteras rasuah untuk membandingkan prestasi dari 2020 ke 2025: 1) Maklumat mengenai rasuah - sebenarnya berkurang dari 7,440 dalam 2020 kepada 6,520 dalam 2024 2) Kertas siasatan ada peningkatan baik - naik dari 857 tahun 2020 kepada 1,163 tahun 2024 3) Yang nampak hasil ialah lebih banyak tangkapan dan diwar-warkan dalam berita - naik dari 998 tahun 2020 kepada 1,334 tahun 2024 4) Tetapi sebenarnya yang dituduh selepas disiasat dan ditangkap ini lebih rendah. 480 dituduh dalam 2020, menurun kepada 454 tahun 2024. Ikut peratusan yang dituduh berbanding kertas siasatan dibuka: menurun dari 56% tahun 2020 kepada 39% tahun 2024 5) Maka sabitan bersalah juga lebih rendah zaman Madani ini, walaupun laungan anti rasuah lebih kuat. Tahun 2021, sabitan sebanyak 300 kes bersamaan 36% kertas siasatan berakhir dengan sabitan, berbanding 2024 hanya 256 sabitan, iaitu 22% berjaya disabitkan Cybertroopers kerajaan jangan kecam membuta tuli. Ini fakta yang menunjukkan jurang di antara retorik anti rasuah dengan realiti sebenar yang dinilai rakyat. Sebab itu dalam kes Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri, Dato’ Seri Shamsul Iskandar ini, sepatutnya ia jadi peluang kepada Dato’ Seri Anwar tunjukkan komitmen beliau menentang rasuah. Ini yang sepatutnya berlaku: 1) Jangan tegur keras, pecat sahaja. Ini bukan kali pertama, malah saya sendiri pernah membincangkan beberapa aduan seperti ini. PM kata dia akan semak, lepas semak dia sahkan yang saya sebut itu betul, tapi sehingga sekarang Setiausaha Politik Kanan itu masih kekal di situ. 2) Laporkan kepada SPRM supaya boleh semak bila Setiausaha Politik Kanan tulis surat sokongan seperti itu, adakah ada habuan bertukar tangan Kalau setakat tegur keras, tetapi orang itu masih ada di situ, lama-lama berucap keras macam mana pun orang tak ambil serius. Takut nanti orang cakap depan cakap lain, belakang buat lain.

Rafizi Ramli

83,314 次观看 • 8 个月前

Sebuah Pusat Jantung baru yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia?! 1. Puchong ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu berkenaan dengan Pusat Jantung Hospital Serdang. 2. Pusat Jantung Hospital Serdang dibuka pada Disember 2022 dan dibina dengan kos RM 546 juta. 3. Apabila pusat jantung ini dibuka, ia dikatakan mampu memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit jantung di Malaysia dan untuk mengurangkan pergantungan kepada Institut Jantung Negara (IJN). 4. Namun, hanya selepas 18 bulan pada Mei 2024, keempat-empat bilik pembedahan telah tidak boleh digunakan kerana kesemuanya menghadapi masalah teknikal dan elektrik. 5. The Star menggunakan tajuk yang sangat tepat, “heart of the center is not beating”. Jantung pusat jantung tidak berdegup. 6. Bukan sahaja itu, pada masa yang sama, The Sun juga telah melaporkan bahawa sementara keempat-empat bilik pembedahan tidak berfungsi di new wing, hanya 1 daripada 4 bilik pembedahan di old wing Hospital Serdang berfungsi. 7. Puchong ingin mendapat pengesahan daripada KKM, adakah laporan ini benar? 8. Pada 7hb Jun, menteri umumkan bahawa 3 daripada 4 bilik pembedahan di Pusat Jantung Serdang sudah mula berfungsi sejak 5hb Jun. 9. Walaubagaimanapun, pada Julai 22, hanya 1 bulan selepas penyelenggaran, bilik pembedahan terpaksa tutup lagi selama 3 minggu. 10. Puchong ingin mendapatkan pengesahan daripada menteri, berapakah bilik pembedahan di kedua-dua new wing dan old wing yang berfungsi sekarang? 11. Puchong juga ingin tanya sama ada fasiliti-fasiliti baru lain Pusat Jantung Hosptial Serdang seperti Makmal Jantung Invasif (ICL), mesin MRI 3.0 Tesla dll berfungsi dengan baik sekarang? 12. Yang paling penting, Puchong ingin tanya menteri, adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia? Sebuah Pusat Jantung yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. 13. Puchong cadangkan KKM untuk menjalankan satu siasatan dan audit, apakah prosedur atau siapakah yang menyebabkan kejadian yang memalukan ini berlaku dan mengambil langkah penambaikkan untuk memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku. 14. Mengambil pengajaran daripada isu ini, Puchong ingin cadangkan KKM untuk mengadakan satu dashboard di ibu pejabat KKM untuk tujuan memantau bukan sahaja bilik pembedahan, tetapi fasiliti-fasiliti penting hospital yang lain bagi semua hospital dan klinik kesihatan kerajaan di seluruh Malaysia, sama ada fasiliti-fasiliti ini berfungsi, sama ada penyelenggaraan berkala (scheduled maintenance) telah dibuat, jika tidak, siasatan dan tindakan perlu diambil. 15. Ini adalah untuk memastikan kementerian bukan hanya fire-fighting dalam menyelenggara fasiliti kesihatan apabila ada laporan surat khabar tetapi penyelenggaran boleh dibuat secara berkala dan sistematik.

Sebuah Pusat Jantung baru yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia?! 1. Puchong ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu berkenaan dengan Pusat Jantung Hospital Serdang. 2. Pusat Jantung Hospital Serdang dibuka pada Disember 2022 dan dibina dengan kos RM 546 juta. 3. Apabila pusat jantung ini dibuka, ia dikatakan mampu memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit jantung di Malaysia dan untuk mengurangkan pergantungan kepada Institut Jantung Negara (IJN). 4. Namun, hanya selepas 18 bulan pada Mei 2024, keempat-empat bilik pembedahan telah tidak boleh digunakan kerana kesemuanya menghadapi masalah teknikal dan elektrik. 5. The Star menggunakan tajuk yang sangat tepat, “heart of the center is not beating”. Jantung pusat jantung tidak berdegup. 6. Bukan sahaja itu, pada masa yang sama, The Sun juga telah melaporkan bahawa sementara keempat-empat bilik pembedahan tidak berfungsi di new wing, hanya 1 daripada 4 bilik pembedahan di old wing Hospital Serdang berfungsi. 7. Puchong ingin mendapat pengesahan daripada KKM, adakah laporan ini benar? 8. Pada 7hb Jun, menteri umumkan bahawa 3 daripada 4 bilik pembedahan di Pusat Jantung Serdang sudah mula berfungsi sejak 5hb Jun. 9. Walaubagaimanapun, pada Julai 22, hanya 1 bulan selepas penyelenggaran, bilik pembedahan terpaksa tutup lagi selama 3 minggu. 10. Puchong ingin mendapatkan pengesahan daripada menteri, berapakah bilik pembedahan di kedua-dua new wing dan old wing yang berfungsi sekarang? 11. Puchong juga ingin tanya sama ada fasiliti-fasiliti baru lain Pusat Jantung Hosptial Serdang seperti Makmal Jantung Invasif (ICL), mesin MRI 3.0 Tesla dll berfungsi dengan baik sekarang? 12. Yang paling penting, Puchong ingin tanya menteri, adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia? Sebuah Pusat Jantung yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. 13. Puchong cadangkan KKM untuk menjalankan satu siasatan dan audit, apakah prosedur atau siapakah yang menyebabkan kejadian yang memalukan ini berlaku dan mengambil langkah penambaikkan untuk memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku. 14. Mengambil pengajaran daripada isu ini, Puchong ingin cadangkan KKM untuk mengadakan satu dashboard di ibu pejabat KKM untuk tujuan memantau bukan sahaja bilik pembedahan, tetapi fasiliti-fasiliti penting hospital yang lain bagi semua hospital dan klinik kesihatan kerajaan di seluruh Malaysia, sama ada fasiliti-fasiliti ini berfungsi, sama ada penyelenggaraan berkala (scheduled maintenance) telah dibuat, jika tidak, siasatan dan tindakan perlu diambil. 15. Ini adalah untuk memastikan kementerian bukan hanya fire-fighting dalam menyelenggara fasiliti kesihatan apabila ada laporan surat khabar tetapi penyelenggaran boleh dibuat secara berkala dan sistematik.

Yeo Bee Yin

79,284 次观看 • 1 年前

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 次观看 • 1 年前

#SaveSerambiMekkah #SaveAceh #SaveIndonesia "Polemik 4 Pulau Aceh: Keputusan Mendagri Terindikasi Kuat Cacat Hukum" Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil alih penyelesain polemik Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau, meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang Mengingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundangan. Penjenjangan dalam hierarki yang dimaksud menunjukkan peraturan perundangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 terindikasi kuat bertentangan dengan peraturan perundangan dan mencederai akta perdamian Helsinki. Provinsi Aceh lahir berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956. UU ini menjadi pijakan pula Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Poin 1.1.4 menegaskan batas wilayah Aceh meliputi seluruh wilayah Keresidenan Aceh, termasuk wilayah Singkil dan pulau-pulaunya. Saya berterima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Bapak Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang diputuskan Mendagri menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya merupakan wilayah administratif Provinsi Aceh. Rekomendasi: Mendukung Presiden Prabowo dalam selesaikan 4 pulau: 1. Keputusan Mendagri No.300.2.2-2138 Tahun 2025 batal demi hukum 2. Dialog Sumut-Aceh penegasan wilayah administratif harus sesuai perundangan yang berlaku. 3. Penyelesaian polemik tetap menjaga komitmen Perjanjian Helsinki 4. Revisi UU No.5 Tahun 1956 untuk menguatkan Provinsi Aceh, termasuk menjaga pulau, perairan dan ekositemnya. Revisi tersebut harus berprespektif terutama untuk kesejahteraan rakyat dan keselamatan lingkungan Aceh Indonesia Negara Hukum, yang berlaku adalah hukum positif, bukan hukum rimba! Salam sopan Indonesia!

#SaveSerambiMekkah #SaveAceh #SaveIndonesia "Polemik 4 Pulau Aceh: Keputusan Mendagri Terindikasi Kuat Cacat Hukum" Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung mengambil alih penyelesain polemik Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau, meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan dan Panjang Mengingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden. Presiden Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundangan. Penjenjangan dalam hierarki yang dimaksud menunjukkan peraturan perundangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Keputusan Mendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 terindikasi kuat bertentangan dengan peraturan perundangan dan mencederai akta perdamian Helsinki. Provinsi Aceh lahir berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956. UU ini menjadi pijakan pula Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Poin 1.1.4 menegaskan batas wilayah Aceh meliputi seluruh wilayah Keresidenan Aceh, termasuk wilayah Singkil dan pulau-pulaunya. Saya berterima kasih kepada Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Bapak Jusuf Kalla yang mengingatkan bahwa secara formal dan historis keempat pulau yang diputuskan Mendagri menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya merupakan wilayah administratif Provinsi Aceh. Rekomendasi: Mendukung Presiden Prabowo dalam selesaikan 4 pulau: 1. Keputusan Mendagri No.300.2.2-2138 Tahun 2025 batal demi hukum 2. Dialog Sumut-Aceh penegasan wilayah administratif harus sesuai perundangan yang berlaku. 3. Penyelesaian polemik tetap menjaga komitmen Perjanjian Helsinki 4. Revisi UU No.5 Tahun 1956 untuk menguatkan Provinsi Aceh, termasuk menjaga pulau, perairan dan ekositemnya. Revisi tersebut harus berprespektif terutama untuk kesejahteraan rakyat dan keselamatan lingkungan Aceh Indonesia Negara Hukum, yang berlaku adalah hukum positif, bukan hukum rimba! Salam sopan Indonesia!

Rieke Diah Pitaloka

19,679 次观看 • 1 年前

#DukungPresidenPrabowoSaveRajaAmpat #SaveKonstitusi #SaveIndonesia #SaveSerambiMekkah Release Dr. RiekeDiahPitaloka Selasa, 10 Juni 2025 Dari Raja Ampat ke Serambi Mekkah Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo membatalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat (Selasa, 10 Juni 2025). Keputusan ini sejalan dengan semangat menjaga kedaulatan negara maritim kita. Pulau-pulau kecil bukan sekadar potensi mineral, tetapi benteng pertahanan, ruang hidup, dan bagian tak terpisahkan dari sejarah serta budaya Indonesia. Saya yakin, sebagai prajurit TNI, Presiden Prabowo memahami arti strategis gugus pulau bagi pertahanan dan kedaulatan NKRI. Namun, apakah pemahaman ini juga dimiliki oleh para Menteri, khususnya ESDM dan KLHK? Sumpah jabatan bukan formalitas. Semua pejabat negara bersumpah atas nama Tuhan untuk setia pada UUD 1945 dan menjalankan hukum. Jangan kufur nikmat dan lupakan amanat konstitusi! #SaveRajaAmpat bukan sekadar soal 5 pulau, tapi soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan Indonesia. Saya percaya Presiden Prabowo akan melanjutkan langkah ini dengan meminta BUMN dan swasta bertanggung jawab dalam konservasi bekas tambang nikel Raja Ampat. Kini, perhatian kita beralih ke Aceh. Empat pulau di Serambi Mekkah (Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang) sedang diincar atas nama peningkatan PAD. Kita harus waspada terhadap keserakahan yang berkedok pembangunan. Dukung Presiden Prabowo untuk evaluasi menyeluruh izin tambang di seluruh gugus pulau NKRI, khususnya pulau kecil yang menurut UU hanya seluas ≤ 2000 km². Putusan MK No.35/PUU/XXI/2023 sudah jelas: dilarang menambang di pulau kecil. Tindakan negara harus berdasarkan hukum dan sumpah jabatan. Kesimpulan: 1.Tambang di pulau kecil melanggar UUD 1945 dan hukum yang berlaku. 2.IUP yang diterbitkan untuk pulau kecil cacat hukum. 3.Pejabat yang mendukung tambang di pulau kecil berarti melawan Presiden dan mengkhianati konstitusi. Rekomendasi: Dukung Presiden Prabowo #SaveGugusPulauNKRI: 1.Evaluasi dan batalkan seluruh IUP di pulau kecil. 2.Bongkar dan adili mafia IUP tanpa pandang bulu, termasuk di pusat dan daerah. Salam Sopan Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka

#DukungPresidenPrabowoSaveRajaAmpat #SaveKonstitusi #SaveIndonesia #SaveSerambiMekkah Release Dr. RiekeDiahPitaloka Selasa, 10 Juni 2025 Dari Raja Ampat ke Serambi Mekkah Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo membatalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat (Selasa, 10 Juni 2025). Keputusan ini sejalan dengan semangat menjaga kedaulatan negara maritim kita. Pulau-pulau kecil bukan sekadar potensi mineral, tetapi benteng pertahanan, ruang hidup, dan bagian tak terpisahkan dari sejarah serta budaya Indonesia. Saya yakin, sebagai prajurit TNI, Presiden Prabowo memahami arti strategis gugus pulau bagi pertahanan dan kedaulatan NKRI. Namun, apakah pemahaman ini juga dimiliki oleh para Menteri, khususnya ESDM dan KLHK? Sumpah jabatan bukan formalitas. Semua pejabat negara bersumpah atas nama Tuhan untuk setia pada UUD 1945 dan menjalankan hukum. Jangan kufur nikmat dan lupakan amanat konstitusi! #SaveRajaAmpat bukan sekadar soal 5 pulau, tapi soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan Indonesia. Saya percaya Presiden Prabowo akan melanjutkan langkah ini dengan meminta BUMN dan swasta bertanggung jawab dalam konservasi bekas tambang nikel Raja Ampat. Kini, perhatian kita beralih ke Aceh. Empat pulau di Serambi Mekkah (Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang) sedang diincar atas nama peningkatan PAD. Kita harus waspada terhadap keserakahan yang berkedok pembangunan. Dukung Presiden Prabowo untuk evaluasi menyeluruh izin tambang di seluruh gugus pulau NKRI, khususnya pulau kecil yang menurut UU hanya seluas ≤ 2000 km². Putusan MK No.35/PUU/XXI/2023 sudah jelas: dilarang menambang di pulau kecil. Tindakan negara harus berdasarkan hukum dan sumpah jabatan. Kesimpulan: 1.Tambang di pulau kecil melanggar UUD 1945 dan hukum yang berlaku. 2.IUP yang diterbitkan untuk pulau kecil cacat hukum. 3.Pejabat yang mendukung tambang di pulau kecil berarti melawan Presiden dan mengkhianati konstitusi. Rekomendasi: Dukung Presiden Prabowo #SaveGugusPulauNKRI: 1.Evaluasi dan batalkan seluruh IUP di pulau kecil. 2.Bongkar dan adili mafia IUP tanpa pandang bulu, termasuk di pusat dan daerah. Salam Sopan Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka

12,301 次观看 • 1 年前

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗘𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗛 𝟱 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 Ada satu berita positif mengenai Malaysia yang tenggelam di tengah-tengah banyak cerita negatif dan keputusan pilihanraya akhir-akhir ini. Minggu ini, Malaysia melangkah setapak lagi untuk menukar wajah industri elektronik kita - dari menjadi tukang pasang saja, kepada pencipta chip elektronik yang dipakai dalam pelbagai aplikasi moden. Ia satu perkara yang sentimental kepada saya. Sebagai Menteri Ekonomi, saya diberi tanggungjawab untuk merancang. Kementerian Ekonomi tidak ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau perancangan itu baik, setelah sudah dibuat semua, program atau dasar itu akan diambil oleh kementerian atau agensi lain. Ada program yang dibangunkan, bila diserahkan kepada kementerian lain, berjalan dengan baik. Contohnya Dasar Gaji Progresif. Ada dasar yang pada mulanya dipersetujui bersama, bila telah dibangunkan, dibangkang oleh kementerian lain. Ada banyak kes begini. Ada juga yang ditentang habis-habisan oleh beberapa menteri lain, tetapi saya bertegas sehinggalah berjalan, bila dah berjalan, menteri yang mati-matian menentang itu - merekalah yang paling kedepan tersenyum berjabat tangan. Ini pengalaman pahit manis saya cuba merombak dan menaik taraf industri semikonduktor negara. Salah saya hanyalah kerana ada angan-angan. Angan-angan saya ialah untuk melihat kita beralih dari menjadi kilang tukang pasang yang nilainya rendah, kepada negara yang mencipta dan biar orang pasang barang kita. Dari Made in Malaysia kepada Made by Malaysia, kerana bila kita cipta sendiri, untung yang lebih tinggi bukan sahaja memberi nilai ekonomi, ia mewujudkan pekerjaan bergaji dan berkepakaran tinggi kepada anak-anak kita. Idea ini bukanlah angan-angan Mat Jenin sangat sebab negara lain seperti China, Korea Selatan dan Taiwan pun ambil pendekatan yang sama. Orang kita senang terkeliru bila ada kilang besar dibuka di Malaysia. Kita ingat itu secara automatik akan memindahkan teknologi. Sebenarnya tidak. Kalau kilang itu dibangunkan oleh syarikat global hanya untuk memasang, maka kita hanya digaji untuk memasang. Sebab itu negara lain telah lama memberi tumpuan kepada membangunkan harta intelek, atau IP sendiri. Saya berpandukan kepada pengalaman China, Korea Selatan dan Taiwan dalam usaha menukar hala tuju industri semikonduktor. Mereka membeli IP asas untuk membuat chip. Dari IP asas itu, mereka perbaiki dan hasilkan IP mereka sendiri. Berdasarkan IP itu, mereka cipta chip yang dijual diseluruh dunia. Angan-angan inilah yang menghasilkan Silicon Vision yang dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi, dengan cita-cita menghasilkan chip ciptaan Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Maklumat lanjut boleh dibaca di Kami berjaya berunding dengan ARM, iaitu syarikat IP chip terkemuka dunia untuk membangunkan satu program chip nasional bagi sebuah negara, iaitu program pertama seumpamanya di dunia yang dipersetujui ARM. ARM adalah syarikat yang mencipta chip yang memonopoli pasaran chip dunia. Lebih 90% dari chip yang digunakan di dalam telefon pintar, gajet dan pelbagai peralatan moden dicipta oleh ARM. Saya yakin majoriti rakyat yang mengikuti bersetuju bahawa ini jalan ke depan untuk memodenkan ekonomi kita. Semua ahli akademik, profesor, pakar-pakar netizen kuat bersyarah bahawa kita mesti meningkatkan penghasilan teknologi. Tapi bila sampai nak buat, masing-masing toleh kiri toleh kanan. Itulah pengalaman pahit manis saya - bila dah siap semua, paling saya terkejut ialah bangkangan mati-matian itu banyaknya berdasarkan kepada hujah “kita belum bersedia”. Hujah yang diberikan kepada saya: berapa banyak syarikat yang boleh buat ni? Sebenarnya kita telah kenal pasti dari awal syarikat-syarikat yang berpotensi untuk mencipta chip Made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Memang bukan semua syarikat tempatan boleh mencipta chip elektronik. Tetapi untuk menghasilkan lima syarikat Malaysia dalam tempoh 10 tahun itu boleh. Dan ada syarikat global yang ingin datang melabur dan menjadi sebahagian dari program pembangunan cip dengan ARM ini. Akhirnya dalam tempoh kurang dari 9 bulan setelah Kementerian Ekonomi melancarkan Silicon Vision, dua syarikat pertama diterima masuk ke dalam program ini. Satu syarikat tempatan iaitu Skyechip, iaitu syarikat yang ditubuhkan oleh jurutera-jurutera yang pernah bekerja dengan gergasi dunia seperti Intel. Mereka adalah antara syarikat tempatan yang meneraju penciptaan chip di Malaysia. Satu lagi ialah syarikat antarabangsa, iaitu XPeng, pembuat kereta elektrik mewah dari China yang menawarkan EV berteknologi tinggi. Perbincangan saya dengan XPeng awal tahun ini meneroka pembangunan bersepadu: mereka membangunkan chip yang direka Malaysia dan akan digunakan di dalam kereta-kereta mereka di seluruh dunia. Ini termasuk membuka pusat pembangunan chip di Malaysia yang menggunakan kepakaran tempatan. Pembangkang, dan kini penyokong kerajaan, selalu menuduh yang kerja saya tidak berbekas. “Sekarang baru bising, masa jadi menteri tidak buat apa” Ada segelintir orang kita yang suka nampak benda di depan mata. Berapa banyak projek diumum, berapa banyak wang diagihkan. Yang ini konon banyak buat kerja. Mereka tidak gemar perkara-perkara yang rumit. Kalau terang pun dia suruh lukis. Menteri yang cuba ubah sesuatu ke arah lebih baik secara radikal dengan pasang cita-cita besar, menteri itu sebenarnya bodoh. Sebab usaha itu tidak dapat tepukan dari rakyat di luar, dan mendapat tentangan dari dalam kerana mencabar status quo. Tapi kalau kita pasang niat jadi menteri untuk ubah keadaan, bukan untuk makan duit atau bermewah dengan kedudukan, satu-satunya kepuasan ialah apabila angan-angan Mat Jenin kita jadi kenyataan. Saya harap dalam 4-5 tahun dari sekarang, apabila Malaysia melancarkan cip ciptaan Malaysia yang pertama, saya akan tersenyum puas.

Rafizi Ramli

12,826 次观看 • 7 个月前

𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗧𝗔𝗞 𝗚𝗨𝗡𝗔, 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗦 𝗥𝗠𝟳𝟱𝟬 𝗝𝗨𝗧𝗔 𝗕𝗨𝗔𝗧 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗦𝗔𝗛 Naib Presiden PKR, R Ramanan menegur Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim secara live di depan rakyat Malaysia. Isunya mengenai satu projek membasmi kemiskinan, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR). Boleh tonton teguran Ramanan kepada Dato’ Seri Anwar di video ini. Serangan politik Ramanan menggunakan isu IPR dan vending machine ini tidak cerdik dari beberapa sudut. Pertama - faktanya salah. Saya boleh saman terus dan menang. Tapi takkan la hidup kita ini kerja turun naik mahkamah bila ada orang yang secara berterusan menyerang kita. Kedua - dari pengalaman saya, Inisiatif Pendapatan Rakyat ini agak popular dengan rakyat biasa. Menyerang IPR mengundang cemuhan. Awal-awal dulu bila Dato’ Seri Sanusi MB Kedah menyerang IPR dengan ceramah “gedegum”, berbulan-bulan dia kena troll. Ketiga - ini program awal Kerajaan Madani yang mendapat pujian dari Perdana Menteri sendiri, sehingga dimasukkan dalam ucapan belanjawan dan ucapan-ucapan dasar yang lain. Menyerang IPR sama seperti memperlekehkan penilaian Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Faktanya begini: Dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dilancarkan dalam tahun 2021, kerajaan pada masa itu memperuntukkan RM1.5 billion sehingga 2025 untuk membasmi kemiskinan. Disember 2022, saya dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Dari zaman Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob, tanggungjawab membasmi kemiskinan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi (atau EPU) yang kemudiannya menjadi Kementerian Ekonomi. Saya pun gembira sebab saya datang dari keluarga susah, jadi usaha basmi kemiskinan ini memang dekat dengan jiwa saya. Cuma bila saya semak, pelaksanaan dasar basmi kemiskinan ini masih guna cara yang sama berdekad-dekad. Contohnya: bagi duit berpuluh ribu untuk kelengkapan berniaga. Beli gerai berniaga, kelengkapan dan sebagainya. Tapi hasil itu belakang kira. Tanggungjawab kerajaan hanyalah bagi bantuan, apa nak jadi lepas itu nasib penerima. Bila kami kaji kenapa program-program seperti ini, contohnya 1Azam yang dibuat semasa Dato’ Seri Najib dahulu tidak mencapai sasaran yang lebih tinggi, ada beberapa diagnosis: 1 - Matlamat program adalah bantuan yang diberikan supaya kerajaan kata kerajaan dah tolong. Kerajaan boleh umum kami dah agihkan RM1.5 billion kepada orang miskin, tetapi matlamat utama memberikan pendapatan yang stabil untuk tempoh masa yang panjang tidak tercapai 2 - Semua risiko perniagaan ditanggung oleh penerima yang memang miskin. Dia kena cari tempat berniaga, dia kena tanggung risiko pemasaran, semua risiko perniagaan dia tanggung. Akhirnya, puluhan ribu yang diberikan untuk memulakan perniagaan banyak berakhir dengan kegagalan dan duit rakyat hangus. 5 tahun kemudian, kerajaan akan umum lagi RM1.5 billion untuk bantu orang miskin. Ini masalah biasa dalam kerajaan. Niatnya betul, dasarnya betul tetapi pelaksanaan tidak berkesan. Pelaksaan tersasar dari matlamat kerana program design yang dipilih itu tidak mengambil kira semua perkara seperti risiko mengusahakan perniagaan kecil. Dari situlah, konsep Inisiatif Pendapatan Rakyat dibangunkan dan ia adalah salah satu dari program terawal kerajaan yang dilancarkan pada bulan Februari 2023, sebelum pun jenama Madani dilancarkan. Pendekatan berbeza: daripada matlamat mengagihkan wang semata-mata, IPR mesti memenuhi beberapa matlamat struktur: 1 - Aset itu mestilah kekal aset kerajaan supaya penerima hanya kekal dalam program selama 2 tahun, selepas itu kumpulan baru akan masuk 2 - Kayu ukur bukanlah dana yang diagihkan tetapi pendapatan yang diperolehi setiap bulan oleh peserta. Sasaran IPR ialah peserta mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan 3 - Program berbentuk memberi pekerjaan tetap kepada peserta, bukan memberi wang. Mereka tidak menerima wang dari kerajaan, sebaliknya mendapat gaji atau keuntungan dari mengusahakan aset kerajaan Ada 3 kategori penjanaan pendapatan di bawah IPR, iaitu pertanian berkelompok di bawah INTAN, usahawan makanan di bawah INSAN dan pekerja perkhidmatan di bawah IKHSAN. Strategi IPR juga serampang dua mata, iaitu: Bagi INSAN, selain menambah pendapatan golongan miskin, ia juga membantu kos sara hidup masyarakat setempat dengan makanan dijual mestilah di bawah RM5. Bagi INTAN, tujuannya juga menyediakan infrastruktur pertanian moden berskala besar di tanah-tanah kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan dan menarik lebih banyak pelaburan dan teknologi ke sektor pertanian. Jumlah RM750 juta itu adalah bagi tempoh 2023 hingga 2025, iaitu 3 tahun. Pecahan peruntukan ialah sekitar 50% kepada INTAN kerana membuka tanah untuk menyediakan ladang-ladang pertanian moden menelan belanja berjuta ringgit setiap projek, 30% kepada INSAN iaitu sewaan RM700 setiap bulan bagi setiap mesin vending dan 20% untuk IKHSAN. Tuduhan Ramanan bahawa RM750 juta untuk mesin vending itu sudah tentu mengarut. Kiraannya mudah - bagi setiap peserta, kerajaan menanggung RM700 sebulan sebagai sewa. Jumlah sasaran penerima untuk tempoh 3 tahun ialah 4,900 di seluruh negara, jadi jumlah adalah RM82 juta. Tetapi RM82 juta ini akan terus memanfaatkan penerima akan datang kerana mesin itu telah ada disitu di lokasi-lokasi strategik yang menjana ribu ringgit sebulan. Ia sama seperti kerajaan membina kedai-kedai di seluruh negara tetapi pada harga yang lebih murah. Saya tahu saya akan terus diserang selepas ini. Program-program kerajaan Madani yang sebelum ini dilambung akan terus dibakul sampahkan oleh orang kerajaan sendiri, semata-mata kerana mereka tidak selesa dengan kritikan saya mengenai tata kelola, rekod SPRM dan tuduhan seperti mafia korporat. Insya Allah selepas ini, saya akan membentangkan kembali usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi dari dulu hingga sekarang untuk negara dan rakyat. Kalau pun nak burukkan nama saya sebagai menteri terpaling gagal, janganlah sampai nak benamkan sumbangan satu kementerian utama seperti Kementerian Ekonomi.

𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗧𝗔𝗞 𝗚𝗨𝗡𝗔, 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗦 𝗥𝗠𝟳𝟱𝟬 𝗝𝗨𝗧𝗔 𝗕𝗨𝗔𝗧 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗞𝗘𝗥𝗔𝗝𝗔𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗦𝗔𝗛 Naib Presiden PKR, R Ramanan menegur Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim secara live di depan rakyat Malaysia. Isunya mengenai satu projek membasmi kemiskinan, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR). Boleh tonton teguran Ramanan kepada Dato’ Seri Anwar di video ini. Serangan politik Ramanan menggunakan isu IPR dan vending machine ini tidak cerdik dari beberapa sudut. Pertama - faktanya salah. Saya boleh saman terus dan menang. Tapi takkan la hidup kita ini kerja turun naik mahkamah bila ada orang yang secara berterusan menyerang kita. Kedua - dari pengalaman saya, Inisiatif Pendapatan Rakyat ini agak popular dengan rakyat biasa. Menyerang IPR mengundang cemuhan. Awal-awal dulu bila Dato’ Seri Sanusi MB Kedah menyerang IPR dengan ceramah “gedegum”, berbulan-bulan dia kena troll. Ketiga - ini program awal Kerajaan Madani yang mendapat pujian dari Perdana Menteri sendiri, sehingga dimasukkan dalam ucapan belanjawan dan ucapan-ucapan dasar yang lain. Menyerang IPR sama seperti memperlekehkan penilaian Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Faktanya begini: Dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dilancarkan dalam tahun 2021, kerajaan pada masa itu memperuntukkan RM1.5 billion sehingga 2025 untuk membasmi kemiskinan. Disember 2022, saya dilantik menjadi Menteri Ekonomi. Dari zaman Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob, tanggungjawab membasmi kemiskinan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi (atau EPU) yang kemudiannya menjadi Kementerian Ekonomi. Saya pun gembira sebab saya datang dari keluarga susah, jadi usaha basmi kemiskinan ini memang dekat dengan jiwa saya. Cuma bila saya semak, pelaksanaan dasar basmi kemiskinan ini masih guna cara yang sama berdekad-dekad. Contohnya: bagi duit berpuluh ribu untuk kelengkapan berniaga. Beli gerai berniaga, kelengkapan dan sebagainya. Tapi hasil itu belakang kira. Tanggungjawab kerajaan hanyalah bagi bantuan, apa nak jadi lepas itu nasib penerima. Bila kami kaji kenapa program-program seperti ini, contohnya 1Azam yang dibuat semasa Dato’ Seri Najib dahulu tidak mencapai sasaran yang lebih tinggi, ada beberapa diagnosis: 1 - Matlamat program adalah bantuan yang diberikan supaya kerajaan kata kerajaan dah tolong. Kerajaan boleh umum kami dah agihkan RM1.5 billion kepada orang miskin, tetapi matlamat utama memberikan pendapatan yang stabil untuk tempoh masa yang panjang tidak tercapai 2 - Semua risiko perniagaan ditanggung oleh penerima yang memang miskin. Dia kena cari tempat berniaga, dia kena tanggung risiko pemasaran, semua risiko perniagaan dia tanggung. Akhirnya, puluhan ribu yang diberikan untuk memulakan perniagaan banyak berakhir dengan kegagalan dan duit rakyat hangus. 5 tahun kemudian, kerajaan akan umum lagi RM1.5 billion untuk bantu orang miskin. Ini masalah biasa dalam kerajaan. Niatnya betul, dasarnya betul tetapi pelaksanaan tidak berkesan. Pelaksaan tersasar dari matlamat kerana program design yang dipilih itu tidak mengambil kira semua perkara seperti risiko mengusahakan perniagaan kecil. Dari situlah, konsep Inisiatif Pendapatan Rakyat dibangunkan dan ia adalah salah satu dari program terawal kerajaan yang dilancarkan pada bulan Februari 2023, sebelum pun jenama Madani dilancarkan. Pendekatan berbeza: daripada matlamat mengagihkan wang semata-mata, IPR mesti memenuhi beberapa matlamat struktur: 1 - Aset itu mestilah kekal aset kerajaan supaya penerima hanya kekal dalam program selama 2 tahun, selepas itu kumpulan baru akan masuk 2 - Kayu ukur bukanlah dana yang diagihkan tetapi pendapatan yang diperolehi setiap bulan oleh peserta. Sasaran IPR ialah peserta mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan 3 - Program berbentuk memberi pekerjaan tetap kepada peserta, bukan memberi wang. Mereka tidak menerima wang dari kerajaan, sebaliknya mendapat gaji atau keuntungan dari mengusahakan aset kerajaan Ada 3 kategori penjanaan pendapatan di bawah IPR, iaitu pertanian berkelompok di bawah INTAN, usahawan makanan di bawah INSAN dan pekerja perkhidmatan di bawah IKHSAN. Strategi IPR juga serampang dua mata, iaitu: Bagi INSAN, selain menambah pendapatan golongan miskin, ia juga membantu kos sara hidup masyarakat setempat dengan makanan dijual mestilah di bawah RM5. Bagi INTAN, tujuannya juga menyediakan infrastruktur pertanian moden berskala besar di tanah-tanah kerajaan untuk meningkatkan keterjaminan makanan dan menarik lebih banyak pelaburan dan teknologi ke sektor pertanian. Jumlah RM750 juta itu adalah bagi tempoh 2023 hingga 2025, iaitu 3 tahun. Pecahan peruntukan ialah sekitar 50% kepada INTAN kerana membuka tanah untuk menyediakan ladang-ladang pertanian moden menelan belanja berjuta ringgit setiap projek, 30% kepada INSAN iaitu sewaan RM700 setiap bulan bagi setiap mesin vending dan 20% untuk IKHSAN. Tuduhan Ramanan bahawa RM750 juta untuk mesin vending itu sudah tentu mengarut. Kiraannya mudah - bagi setiap peserta, kerajaan menanggung RM700 sebulan sebagai sewa. Jumlah sasaran penerima untuk tempoh 3 tahun ialah 4,900 di seluruh negara, jadi jumlah adalah RM82 juta. Tetapi RM82 juta ini akan terus memanfaatkan penerima akan datang kerana mesin itu telah ada disitu di lokasi-lokasi strategik yang menjana ribu ringgit sebulan. Ia sama seperti kerajaan membina kedai-kedai di seluruh negara tetapi pada harga yang lebih murah. Saya tahu saya akan terus diserang selepas ini. Program-program kerajaan Madani yang sebelum ini dilambung akan terus dibakul sampahkan oleh orang kerajaan sendiri, semata-mata kerana mereka tidak selesa dengan kritikan saya mengenai tata kelola, rekod SPRM dan tuduhan seperti mafia korporat. Insya Allah selepas ini, saya akan membentangkan kembali usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi dari dulu hingga sekarang untuk negara dan rakyat. Kalau pun nak burukkan nama saya sebagai menteri terpaling gagal, janganlah sampai nak benamkan sumbangan satu kementerian utama seperti Kementerian Ekonomi.

Rafizi Ramli

47,032 次观看 • 3 个月前

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah

Jika mas Teddy #Seskab masih mengatakan Indonesia (BPJPH) tetap melakukan sertifikasi halal produk AS yg masuk Indonesia, hanya 2 saja kemungkinannya; 1. Perjanjian yang dipegang AS dan Indonesia berbeda. Saya merujuk perjanjian yang diunggah pemerintah AS sebagai bentuk tanggungjawab trasparansi yang diatur Konstitusi AS, Link: Saya tidak temukan pemerintah Indonesia lakukan hal yang sama seperti pemerintah AS. Tidak ada satu pun link perjanjian resmi (dalam bahasa) yang diunggah pemerintah RI. Karena tidak ada, tim saya buat terjemahan dalam bahasa, dibantu AI di sini >> 2. Kemungkinan kedua, Mas Teddy belum baca perjanjiannya atau tidak paham isi perjanjiannya. Membaca perjanjian ART RI-AS itu butuh minimal pengetahuan terkait UU yang berlaku di Indonesia. Jika terkait Halal, ya harus pernah mempelajari UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014). Bagus lagi jika paham juga mekanisme dan proses jaminan produk halal di Indonesia. Kebetulan saya paham UU JPH dan semua turunannya. Termasuk mekanisme dan proses sertifikasi halal. ------ Yang lama mengikuti saya di X, pasti tahu, saya termasuk yang mendukung UU JPH ini, mendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo melaksanakan mandat UU ini dengan mengambil alih sertifikasi Produk Halal yang dulu dipegang MUI. UU ini disahkan di era Presiden S. B. Yudhoyono, tiga hari jelang lengser. Dulu, saya acap di bully oleh kelompok Tadz Haikal yang menolak JPH dilakukan Pemerintah (mungkin karena dia haters Jokowi). Walau saya bukan pendukung Jokowi, saya salah satu Ketua Realawan Prabowo masa itu, tapi saya dukung pemerintah Jokowi ambil alih sertifikasi JPH. Kenapa? Karena langkah tsb sudah di jalan yang benar, sesuai mandat konstitusi dan UU. Tadz Haikal yang dulu menolak, tak percaya "Halal Pemerintah", sekarang dia jadi Kepala BPJPH. Sehingga, saya jadi maklum dia agak buta soal UU JPH, karena pernah menolak sesuatu yang dia tak pahami. ------------------------ Jelas koq tertulis di ART yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahwa Indonesia sudah tidak boleh melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia sebagai mandat UU JPH. Indonesia harus terima "bangkotan" sertifikasi halal yang dilakukan lembaga halal di AS. Dan BPJH tidak boleh melakukan review, evaluasi, menambah syarat apapun ke lembaga halal di AS. Padahal, mandat UU JPH dan aturan turunannya, justru mengharuskan BPJPH melakukan review, evaluasi, pengawasan, dan menetapkan syarat JPH untuk lembaga halal asing yang mensertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia. Bahkan, perjanjian ART RI-AS itu pun telah menghapus KEWAJIBAN REGISTER HALAL kepada produk yang bersertifikasi halal lembaga AS. Silahkan baca di Perjanjian ART itu ya, baca yang cermat. ----- Yang paling gawat, jika ART ini sudah berlaku, maka Pemerintah berpotensi melanggar UU JPH karena memberikan keleluasaan produk pangan dan olahan non hewani yang diimpor dari AS, bebas dari sertifikasi halal. Padahal, UU JPH tak sekedar mengatur produk pangan hewani, tapi semua produk pangan bahkan termasuk bagaimana prosesnya. BerdasarART, produk non halal AS juga tidak boleh diminta syarat deklarasi sebagai produk non halal, padahal UU JPH tegas mewajibkan ini bagi produk non halal yang beredar di Indonesia. Belum lagi produk kosmetik, olahan, dan lain-lain dari AS, yang juga tegas di ART ini disebut harus dibebaskan dari kewajiban JPH Indonesia. ----- Saran saya: Para pejabat pemerintah jangan lah berposisi jadi jubir pemerintah AS yang sedang menenangkan rakyat Indonesia. Tapi jadilah jubir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat untuk melindungi rakyat Indonesia dan semua kepentingannya. Kalau posisi kalian sebagai jubir pemerintah Indonesia, maka kalian akan paham, betapa banyak sekali kedaulatan negara kita untuk mengatur diri sendiri, yang dirampas oleh Pemerintah AS lewat perjanjian ART. ------ Mumpung ART ini belum diratifikasi, mari berdialog, diskusikan point-point yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Ingat, jabatan Presiden itu hanya mandat rakyat, sehingga bekerja-lah untuk kepentingan yang memberi mandat. Salam Ferry Koto Pempilih Prabowo-Gibran Pendukung Pemerintah Yang Sah

Ferry Koto

15,117 次观看 • 5 个月前

Ini beneran? Serius nanya… Tony Blair ex PM Inggris diangkat jadi Dewas Danantara? Ini beberapa kasus dana kotor yang melibatkan Tony Blair Associates (TBA): 1. *Kasus Kazakhstan*: Pada tahun 2011, Blair diindikasikan menerima pembayaran sebesar $13 juta dari Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Kazakhstan. 2. *Kasus Azeri*: Pada tahun 2013, Blair diindikasikan mengelola dana sebesar $100 juta dari perusahaan minyak Azeri, SOCAR, untuk membiayai proyek-proyek yang kontroversial di Azeri. 3. *Kasus Libya*: Pada tahun 2013, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, dan telah menerima pembayaran dari Libya untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Libya. 4. *Kasus Ukraina*: Pada tahun 2014, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, dan telah menerima pembayaran dari Ukraina untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Ukraina. 5. *Kasus Panama Papers*: Pada tahun 2016, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan yang terlibat dalam skandal Panama Papers, yang melibatkan penggunaan akun bank rahasia untuk menyembunyikan dana kotor. 3 Pengawas Danantara ini Jokowi, SBY,dan Tony Blair yang akan mengawasi badan pengelola aset Republik Indonesia yang modal awal Belasan Ribu Trilyun yg merupakan kekayaan dan nyawa dari Bangsa dan Negara Indonesia . ternyata kredibilitasnya diragukan : 1. Jokowi eks presiden yg saat ini dikejar2 mayoritas Rakyat Indonesia untuk diadili akibat berbagai pelanggaran konstitusi,kejahatan politik,kejahatan ekonomi,kejahatan ham,koruptor dsbnya. Runner up presiden terkorup dan koordinator kejahatan terorganisir dunia THN 2024 dari Indonesia. 2. SBY presiden berindikasi tersangkut berbagai kasus korupsi langsung dan TDK langsung seperti: Kasus Century sampai dibuat pansus di dpr,kasus hambalang,kasus Garuda,kasus import minyak,dll juga kasus ham 27 juli 1996 penyerangan kantor pdi. 3. Tony Blair yg dianggap oleh jutaan Rakyat Inggris sebagai penjahat perang karena memberi informasi palsu bahwa pemerintahan Irak mempunyai senjata pemusnah massal,yg mengakibatkan parlemen Inggris menyetujui inggris menyerbu Irak bersama Amerika Serikat. Dan ternyata informasi itu bohong akibatnya inggris menanggung biaya perang palsu milyaran pound Sterling dan jutaan Rakyat Irak tewas. Toni Blair terlibat berbagai kasus suap terhadap Toni Blair associate lembaga yg dia bentuk. Jadi Indonesia khusus Danantara dalam posisi bahaya jika 3 pengawas ini TDK diganti atau ditambah pengawas yg kredibilitasnya bersih agar ke 3 orang TDK mengulangi kejahatannya yg SDH di curigai masyarakat Indonesia maupun Inggris. Jadi catatan bagi Presiden Prabowo untuk memenuhi janjinya sesuai pidatonya saat pelantikan di depan MPR tgl 20 Oktober 2024. Sc: [

Ini beneran? Serius nanya… Tony Blair ex PM Inggris diangkat jadi Dewas Danantara? Ini beberapa kasus dana kotor yang melibatkan Tony Blair Associates (TBA): 1. Kasus Kazakhstan: Pada tahun 2011, Blair diindikasikan menerima pembayaran sebesar $13 juta dari Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Kazakhstan. 2. Kasus Azeri: Pada tahun 2013, Blair diindikasikan mengelola dana sebesar $100 juta dari perusahaan minyak Azeri, SOCAR, untuk membiayai proyek-proyek yang kontroversial di Azeri. 3. Kasus Libya: Pada tahun 2013, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, dan telah menerima pembayaran dari Libya untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Libya. 4. Kasus Ukraina: Pada tahun 2014, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, dan telah menerima pembayaran dari Ukraina untuk memberikan nasihat dan mempromosikan kepentingan Ukraina. 5. Kasus Panama Papers: Pada tahun 2016, Blair diindikasikan memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan yang terlibat dalam skandal Panama Papers, yang melibatkan penggunaan akun bank rahasia untuk menyembunyikan dana kotor. 3 Pengawas Danantara ini Jokowi, SBY,dan Tony Blair yang akan mengawasi badan pengelola aset Republik Indonesia yang modal awal Belasan Ribu Trilyun yg merupakan kekayaan dan nyawa dari Bangsa dan Negara Indonesia . ternyata kredibilitasnya diragukan : 1. Jokowi eks presiden yg saat ini dikejar2 mayoritas Rakyat Indonesia untuk diadili akibat berbagai pelanggaran konstitusi,kejahatan politik,kejahatan ekonomi,kejahatan ham,koruptor dsbnya. Runner up presiden terkorup dan koordinator kejahatan terorganisir dunia THN 2024 dari Indonesia. 2. SBY presiden berindikasi tersangkut berbagai kasus korupsi langsung dan TDK langsung seperti: Kasus Century sampai dibuat pansus di dpr,kasus hambalang,kasus Garuda,kasus import minyak,dll juga kasus ham 27 juli 1996 penyerangan kantor pdi. 3. Tony Blair yg dianggap oleh jutaan Rakyat Inggris sebagai penjahat perang karena memberi informasi palsu bahwa pemerintahan Irak mempunyai senjata pemusnah massal,yg mengakibatkan parlemen Inggris menyetujui inggris menyerbu Irak bersama Amerika Serikat. Dan ternyata informasi itu bohong akibatnya inggris menanggung biaya perang palsu milyaran pound Sterling dan jutaan Rakyat Irak tewas. Toni Blair terlibat berbagai kasus suap terhadap Toni Blair associate lembaga yg dia bentuk. Jadi Indonesia khusus Danantara dalam posisi bahaya jika 3 pengawas ini TDK diganti atau ditambah pengawas yg kredibilitasnya bersih agar ke 3 orang TDK mengulangi kejahatannya yg SDH di curigai masyarakat Indonesia maupun Inggris. Jadi catatan bagi Presiden Prabowo untuk memenuhi janjinya sesuai pidatonya saat pelantikan di depan MPR tgl 20 Oktober 2024. Sc: [

Maria A. Alkaff

30,358 次观看 • 1 年前

Gue komen dua hari lalu justru karena udah nonton, tabel slide yg di ss Ardianto Satriawan gak ada dalam tayangan rapat Komisi 10 DPR tanggal 12 Februari lalu, gue udah nonton sepanjang 2 jam 39 menit. Gue hitung ada 33 slide tabel yang ditampilkan. 32 slide oleh 3 mentri dan 1 slide komisi 10. Lo sendiri udah nonton? Pasti belom makanya ngegas. Itu gue kasih video yg singkat durasi 4 menit, kelewatan kalau mager nyimak juga. Di YouTube rapat 2 jam setengah itu, menit ke 23:28-39:26 Menteri Kemendiktisaintek sepanjang penjelasannya cuma pakai satu slide tabel. Makanya Ardianto Satriawan gak jawab komen gue di menit ke berapa tabel yg dia posting itu tayang. Kalau nonton video rapat itu sampai habis dan baca PPT nya utuh, gue yg lulusan SMA aja ngerti maksud tabel itu. Di foto tabel halaman 11 yg tayang di rapat Komisi 10, yg coba gue edit kasih warna bukan untuk ngajarin kalian, tapi biar clear maksudnya. 🔵 Pagu awal 🟣 Pagu anggaran yg oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu nominal dan persentase di-efisiensi 🟡 Usulan kementerian supaya jangan kena efisiensi, tetap kayak pagu awal. 0% di situ bukan anggarannya beasiswa habis jadi nol, tapi 0% yg di-efisiensi alias alokasi anggaran utuh. 🔴 Tabel halaman 12-13 itu yg gue kasih tanda panah maksudnya kalau Dirjen Anggaran tetap minta efisiensi maka akibatnya seperti kolom yg di ss & di-posting Dosen Ardianto itu. Ini yg gue maksud postingan Pak Dosen melepas konteks foto tabel pas share ke publik bikin para siswa, mahasiswa, dan banyak orang tua kepalanya jadi pusing, orang jadi marah-marah dan saling caci maki. Padahal dampak yg di kolom itu lah yang ditolak kementerian dan seluruh fraksi DPR pas rapat tanggal 12 Februari lalu pukul 18:30 saat kesimpulan rapat. Pak Dosen Ardianto posting foto screenshot dari tabel itu pukul 21:51 malam tanggal 12 Februari 2025. Yg gue heran sejak beberapa hari lalu, kok bisa-bisanya sarjana pendidikan tinggi sekaligus dosen malah menyimpulkan 0% di tabel itu artinya anggaran beasiswa habis? Karena tweet-nya gitu semua. Apa beliau keliru baca tabel PPT? Atau beliau gak ngerti maksud dari efisiensi tidak sama dengan pemotongan? Namanya efisiensi ya dana anggarannya tetap ada di tempatnya, bukan dananya hilang. Efisiensi kan dananya dikeluarkan untuk program prioritas yg gak kena efisiensi. ➡️ Ini buat temen-temen yang mau baca utuh PPT nya Gue ngetweet ini untuk respon kalian yg caci maki gue atau mikir gue minta suapin info menitnya.

Gue komen dua hari lalu justru karena udah nonton, tabel slide yg di ss Ardianto Satriawan gak ada dalam tayangan rapat Komisi 10 DPR tanggal 12 Februari lalu, gue udah nonton sepanjang 2 jam 39 menit. Gue hitung ada 33 slide tabel yang ditampilkan. 32 slide oleh 3 mentri dan 1 slide komisi 10. Lo sendiri udah nonton? Pasti belom makanya ngegas. Itu gue kasih video yg singkat durasi 4 menit, kelewatan kalau mager nyimak juga. Di YouTube rapat 2 jam setengah itu, menit ke 23:28-39:26 Menteri Kemendiktisaintek sepanjang penjelasannya cuma pakai satu slide tabel. Makanya Ardianto Satriawan gak jawab komen gue di menit ke berapa tabel yg dia posting itu tayang. Kalau nonton video rapat itu sampai habis dan baca PPT nya utuh, gue yg lulusan SMA aja ngerti maksud tabel itu. Di foto tabel halaman 11 yg tayang di rapat Komisi 10, yg coba gue edit kasih warna bukan untuk ngajarin kalian, tapi biar clear maksudnya. 🔵 Pagu awal 🟣 Pagu anggaran yg oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu nominal dan persentase di-efisiensi 🟡 Usulan kementerian supaya jangan kena efisiensi, tetap kayak pagu awal. 0% di situ bukan anggarannya beasiswa habis jadi nol, tapi 0% yg di-efisiensi alias alokasi anggaran utuh. 🔴 Tabel halaman 12-13 itu yg gue kasih tanda panah maksudnya kalau Dirjen Anggaran tetap minta efisiensi maka akibatnya seperti kolom yg di ss & di-posting Dosen Ardianto itu. Ini yg gue maksud postingan Pak Dosen melepas konteks foto tabel pas share ke publik bikin para siswa, mahasiswa, dan banyak orang tua kepalanya jadi pusing, orang jadi marah-marah dan saling caci maki. Padahal dampak yg di kolom itu lah yang ditolak kementerian dan seluruh fraksi DPR pas rapat tanggal 12 Februari lalu pukul 18:30 saat kesimpulan rapat. Pak Dosen Ardianto posting foto screenshot dari tabel itu pukul 21:51 malam tanggal 12 Februari 2025. Yg gue heran sejak beberapa hari lalu, kok bisa-bisanya sarjana pendidikan tinggi sekaligus dosen malah menyimpulkan 0% di tabel itu artinya anggaran beasiswa habis? Karena tweet-nya gitu semua. Apa beliau keliru baca tabel PPT? Atau beliau gak ngerti maksud dari efisiensi tidak sama dengan pemotongan? Namanya efisiensi ya dana anggarannya tetap ada di tempatnya, bukan dananya hilang. Efisiensi kan dananya dikeluarkan untuk program prioritas yg gak kena efisiensi. ➡️ Ini buat temen-temen yang mau baca utuh PPT nya Gue ngetweet ini untuk respon kalian yg caci maki gue atau mikir gue minta suapin info menitnya.

Mazzini

220,604 次观看 • 1 年前

𝗠𝗥 𝗥 𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗛 ….. Netizen masih lagi kecoh siapa Mr R yang dituduh oleh Victor Chin terkait dengan geng mafia korporat. Walaupun saya dah terangkan semalam isu Mr R dan ahli parlimen PKR yang menerima RM9.5 juta itu dua isu berbeza, teka-teki siapa Mr R ini masih kencang. Seperti yang saya janji, hari ini saya dedah siapa Mr R. Jangan bimbang, saya takkan scam content macam semalam. Tunggu sampai habis, memang saya akan sebut siapa Mr R. Sebelum itu, kita recap. Ada 2 isu berbeza: Satu - ahli parlimen PKR yang dituduh menerima RM9.5 juta dari Victor Chin untuk kawtim kes mafia korporat cuba ambil alih NexG. Saya dah terangkan semalam - berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Victor Chin sendiri, kita boleh simpulkan ahli parlimen ini mestilah seorang yang berjawatan kanan dalam PKR, punyai pengaruh dan akses terus kepada Perdana Menteri dan Farhash. Satu lagi isu ialah mengenai Mr R. Kenapa tiba-tiba media melaporkan mengenai Mr R? Kerana menurut Victor Chin, Mr R menjadi orang tengah, operator atau juru komunikasi di antara geng mafia korporat dengan pemegang-pemegang saham NexG yang ditekan pihak berkuasa untuk memberikan saham mereka secara percuma kepada geng mafia korporat ini. Berikut ialah petikan-petikan komunikasi yang berlaku di antara Victor Chin dan Mr R, seperti yang didakwa Mr Chin. Komunikasi berlaku kencang bermula 18 Oktober 2025, setelah pihak berkuasa membekukan akaun-akaun syarikat tertentu: 18 Oktober: Victor Chin berbincang dengan Mr R bahawa tekanan yang dibuat dengan membekukan akaun-akaun akan merosakkan semua usaha bersama mereka selama ini. 18 Oktober: Victor Chin mengaturkan sejumlah RM9.5 juta diberikan kepada seorang ahli parlimen PKR yang mengaku akan menyelesaikan tekanan dari geng mafia korporat terhadapnya. 20 Oktober: Victor Chin berkali-kali berhubung dan merayu kepada Mr R untuk bercakap dengan “boss” Mr R, dan supaya “boss” Mr R campur tangan. 21 Oktober: Mr R bertanya kepada Victor Chin sama ada 150 juta saham NexG yang dimiliki sebuah syarikat bernama Trendtrove boleh dipindahkan. 21 Oktober: Seorang lagi pemegang saham NexG bernama “Tan Sri” diugut akan direman jika tidak memindahkan 271 juta saham NexG melalui syarikat Skyelimit. Setiausaha syarikat Skyelimit ditukar kepada setiausaha syarikat yang dikawal oleh Mr R, untuk membolehkan pertukaran saham, pemegang jawatan dan lain-lain boleh dibuat tanpa kerelaan. 22 Oktober: Victor Chin berhubung dengan Mr R mengenai serbuan pegawai AMLA dari PDRM ke MMAG, sebuah syarikat yang pernah dikawal oleh Victor Chin dan Farhash. 29 Oktober: Mr R memberikan nombor akaun saham kepada Victor Chin supaya saham-saham yang hendak dirampas dipindahkan ke akaun saham itu. 3 Nov: Mr R berhubung dengan Victor Chin untuk mengesahkan jumlah saham yang telah dipindahkan kepada “boss”nya. Mesejnya berbunyi: “So total shares passed to Boss is 421 mil, right?” 5 Nov: Victor Chin berasa kecewa kerana setelah memindahkan semua saham, tekanan masih dikenakan. Mesejnya berbunyi: “I have given everything and yet you all still want to kill me.” 7 Nov: Mr R memberitahu Victor Chin dia boleh menghentikan perintah pembekuan akaun dan meminta maklumat akaun-akaun itu untuk dinyahbeku. 7 Nov: Mr R mengingatkan Victor Chin agar semua saham yang dipindahkan mesti diselesaikan tanpa sekatan, jika tidak mereka akan kena. Mesejnya berbunyi: “We have to deliver the shares minus the encumbrances… by next week bro” “Or else you and I sure will kena” 18 Nov: Seorang yang dirujuk sebagai geng korporat mafia oleh Victor Chin, mengadakan pertemuan dengan pengurusan kanan NexG di ibu pejabat NexG. Dalam pertemuan itu, individu itu mengaku dia telah menjadi pemilik NexG dan dialah yang bertanggungjawab meyakinkan Perdana Menteri untuk memberikan kontrak passport dan myKad kepada NexG. Mr R turut hadir dalam pertemuan itu. 20 Nov: Mr R dilantik menjadi Penasihat Korporat NexG, walaupun dia juga adalah Pengarah Eksekutif sebuah syarikat lain yang menjadi pesaing kepada NexG. 27 Nov: Mr R memberitahu Victor Chin yang “boss”nya mahukan senarai akaun-akaun yang hendak dinyahbeku. Mr R juga meminta pertolongan Victor Chin untuk memindahkan harta intelek mengenai MyKad dan passport kepada syarikat pesaing iaitu HeiTech Padu. Ada banyak lagi komunikasi yang saya boleh kongsi, tetapi itu memadai untuk saya membuktikan siapakah Mr R yang dimaksudkan oleh Victor Chin ini. Apa maklumat yang kita tahu dari dakwaan-dakwaan Victor Chin ini dan boleh sahkan dari maklumat awam mengenai Mr R? 1 - Mr R ialah operator kepada boss nya 2 - Boss nya berada di satu pihak yang dipanggil mafia korporat oleh Victor Chin yang dituduh cuba merampas saham-saham NexG dengan menggunakan tekanan dari pihak berkuasa. Ini bermakna boss nya ada pengaruh dengan kerajaan 3 - Mr R ialah seorang Penasihat Korporat NexG dan Pengarah Eksekutif HighTech Padu Dengan maklumat ini, kita dah boleh tentukan siapa Mr R. Semakan dengan pengumuman-pengumuman di Bursa Malaysia menunjukkan individu yang merupakan seorang Penasihat Korporat NexG dan Pengarah HighTech Padu adalah seorang peguam bernama Sandraruben Neelamagham (Ruben). Ini maklumat mengenai Sandraruben Neelamagham: 1 - Dilantik Pengarah Eksekutif HeiTech Padu pada 3 April 2024 2 - Juga Penasihat Korporat NexG 3 - Rakan Kongsi firma guaman Ahmad Deniel, Ruben & Co. Tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Victor Chin terhadap Ruben atau Mr R itu sebenarnya telah dibuat secara terbuka dan dilaporkan oleh media sebelum ini. Pengerusi eksekutif dan CEO NexG iaitu Datuk Abu Hanifah Noordin, pada 10 Mac 2026, telah mendedahkan perkara yang sama mengenai peranan Ruben dalam usaha menyerahkan sebahagian kontrak NexG kepada HeiTech Padu. Jadi kita sudah tahu Mr R adalah Sandraruben Neelamagham, seorang peguam. Tetapi dalam komunikasi dengan Victor Chin, Mr R sering merujuk kepada “boss” nya. Gambarannya jelas bahawa Mr R adalah operator kepada seorang yang lebih berkuasa. Jadi siapa boss Ruben? Maklumat dari komunikasi Victor Chin dan Ruben memberi gambaran berikut: 1 - Boss nya mempunyai pengaruh untuk mengarahkan pihak berkuasa membeku atau menyahbeku akaun bank dan akaun saham 2 - Boss nya adalah sebahagian dari geng mafia korporat yang mengaku menjadi tuan punya NexG setelah saham-saham dipindahkan 3 - Boss nya adalah sebahagian dari geng mafia korporat yang mengaku telah mempengaruhi Perdana Menteri untuk memberi kontrak MyKad dan passport kepada NexG 4 - Usaha Ruben untuk memindahkan harta intelek dari NexG kepada HeiTech Padu memberi gambaran boss nya juga ada hubungan dengan HeiTech Padu Kebetulan saya pernah mendapat surat saman dari firma guaman Ahmad Deniel, Ruben & Co. ini bertarikh 15 Disember 2025. Firma guaman Mr R atau Ruben ini mewakili Farhash Wafa Salvador dalam samannya terhadap saya. Jadi kita boleh rumuskan, daripada dakwaan-dakwaan Victor Chin, laporan media dan maklumat-maklumat di Bursa, Victor Chin mendakwa bahawa boss Mr R adalah Farhash. Persoalan yang lebih besar ialah dakwaan-dakwaan dari komunikasi antara Victor Chin dan Ruben, iaitu boss nya, atau dari deduksi Farhash, mempunyai pengaruh untuk mengarahkan tindakan pihak berkuasa untuk menekan pemegang saham NexG, dan juga Farhash berkemampuan meyakinkan Perdana Menteri untuk memberikan kontrak berbilion ringgit kepada NexG. Yang ini, sebaiknya Perdana Menteri bagi respon. Saya dah tunaikan janji saya untuk dedah siapa Mr R.

𝗠𝗥 𝗥 𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗛 ….. Netizen masih lagi kecoh siapa Mr R yang dituduh oleh Victor Chin terkait dengan geng mafia korporat. Walaupun saya dah terangkan semalam isu Mr R dan ahli parlimen PKR yang menerima RM9.5 juta itu dua isu berbeza, teka-teki siapa Mr R ini masih kencang. Seperti yang saya janji, hari ini saya dedah siapa Mr R. Jangan bimbang, saya takkan scam content macam semalam. Tunggu sampai habis, memang saya akan sebut siapa Mr R. Sebelum itu, kita recap. Ada 2 isu berbeza: Satu - ahli parlimen PKR yang dituduh menerima RM9.5 juta dari Victor Chin untuk kawtim kes mafia korporat cuba ambil alih NexG. Saya dah terangkan semalam - berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Victor Chin sendiri, kita boleh simpulkan ahli parlimen ini mestilah seorang yang berjawatan kanan dalam PKR, punyai pengaruh dan akses terus kepada Perdana Menteri dan Farhash. Satu lagi isu ialah mengenai Mr R. Kenapa tiba-tiba media melaporkan mengenai Mr R? Kerana menurut Victor Chin, Mr R menjadi orang tengah, operator atau juru komunikasi di antara geng mafia korporat dengan pemegang-pemegang saham NexG yang ditekan pihak berkuasa untuk memberikan saham mereka secara percuma kepada geng mafia korporat ini. Berikut ialah petikan-petikan komunikasi yang berlaku di antara Victor Chin dan Mr R, seperti yang didakwa Mr Chin. Komunikasi berlaku kencang bermula 18 Oktober 2025, setelah pihak berkuasa membekukan akaun-akaun syarikat tertentu: 18 Oktober: Victor Chin berbincang dengan Mr R bahawa tekanan yang dibuat dengan membekukan akaun-akaun akan merosakkan semua usaha bersama mereka selama ini. 18 Oktober: Victor Chin mengaturkan sejumlah RM9.5 juta diberikan kepada seorang ahli parlimen PKR yang mengaku akan menyelesaikan tekanan dari geng mafia korporat terhadapnya. 20 Oktober: Victor Chin berkali-kali berhubung dan merayu kepada Mr R untuk bercakap dengan “boss” Mr R, dan supaya “boss” Mr R campur tangan. 21 Oktober: Mr R bertanya kepada Victor Chin sama ada 150 juta saham NexG yang dimiliki sebuah syarikat bernama Trendtrove boleh dipindahkan. 21 Oktober: Seorang lagi pemegang saham NexG bernama “Tan Sri” diugut akan direman jika tidak memindahkan 271 juta saham NexG melalui syarikat Skyelimit. Setiausaha syarikat Skyelimit ditukar kepada setiausaha syarikat yang dikawal oleh Mr R, untuk membolehkan pertukaran saham, pemegang jawatan dan lain-lain boleh dibuat tanpa kerelaan. 22 Oktober: Victor Chin berhubung dengan Mr R mengenai serbuan pegawai AMLA dari PDRM ke MMAG, sebuah syarikat yang pernah dikawal oleh Victor Chin dan Farhash. 29 Oktober: Mr R memberikan nombor akaun saham kepada Victor Chin supaya saham-saham yang hendak dirampas dipindahkan ke akaun saham itu. 3 Nov: Mr R berhubung dengan Victor Chin untuk mengesahkan jumlah saham yang telah dipindahkan kepada “boss”nya. Mesejnya berbunyi: “So total shares passed to Boss is 421 mil, right?” 5 Nov: Victor Chin berasa kecewa kerana setelah memindahkan semua saham, tekanan masih dikenakan. Mesejnya berbunyi: “I have given everything and yet you all still want to kill me.” 7 Nov: Mr R memberitahu Victor Chin dia boleh menghentikan perintah pembekuan akaun dan meminta maklumat akaun-akaun itu untuk dinyahbeku. 7 Nov: Mr R mengingatkan Victor Chin agar semua saham yang dipindahkan mesti diselesaikan tanpa sekatan, jika tidak mereka akan kena. Mesejnya berbunyi: “We have to deliver the shares minus the encumbrances… by next week bro” “Or else you and I sure will kena” 18 Nov: Seorang yang dirujuk sebagai geng korporat mafia oleh Victor Chin, mengadakan pertemuan dengan pengurusan kanan NexG di ibu pejabat NexG. Dalam pertemuan itu, individu itu mengaku dia telah menjadi pemilik NexG dan dialah yang bertanggungjawab meyakinkan Perdana Menteri untuk memberikan kontrak passport dan myKad kepada NexG. Mr R turut hadir dalam pertemuan itu. 20 Nov: Mr R dilantik menjadi Penasihat Korporat NexG, walaupun dia juga adalah Pengarah Eksekutif sebuah syarikat lain yang menjadi pesaing kepada NexG. 27 Nov: Mr R memberitahu Victor Chin yang “boss”nya mahukan senarai akaun-akaun yang hendak dinyahbeku. Mr R juga meminta pertolongan Victor Chin untuk memindahkan harta intelek mengenai MyKad dan passport kepada syarikat pesaing iaitu HeiTech Padu. Ada banyak lagi komunikasi yang saya boleh kongsi, tetapi itu memadai untuk saya membuktikan siapakah Mr R yang dimaksudkan oleh Victor Chin ini. Apa maklumat yang kita tahu dari dakwaan-dakwaan Victor Chin ini dan boleh sahkan dari maklumat awam mengenai Mr R? 1 - Mr R ialah operator kepada boss nya 2 - Boss nya berada di satu pihak yang dipanggil mafia korporat oleh Victor Chin yang dituduh cuba merampas saham-saham NexG dengan menggunakan tekanan dari pihak berkuasa. Ini bermakna boss nya ada pengaruh dengan kerajaan 3 - Mr R ialah seorang Penasihat Korporat NexG dan Pengarah Eksekutif HighTech Padu Dengan maklumat ini, kita dah boleh tentukan siapa Mr R. Semakan dengan pengumuman-pengumuman di Bursa Malaysia menunjukkan individu yang merupakan seorang Penasihat Korporat NexG dan Pengarah HighTech Padu adalah seorang peguam bernama Sandraruben Neelamagham (Ruben). Ini maklumat mengenai Sandraruben Neelamagham: 1 - Dilantik Pengarah Eksekutif HeiTech Padu pada 3 April 2024 2 - Juga Penasihat Korporat NexG 3 - Rakan Kongsi firma guaman Ahmad Deniel, Ruben & Co. Tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Victor Chin terhadap Ruben atau Mr R itu sebenarnya telah dibuat secara terbuka dan dilaporkan oleh media sebelum ini. Pengerusi eksekutif dan CEO NexG iaitu Datuk Abu Hanifah Noordin, pada 10 Mac 2026, telah mendedahkan perkara yang sama mengenai peranan Ruben dalam usaha menyerahkan sebahagian kontrak NexG kepada HeiTech Padu. Jadi kita sudah tahu Mr R adalah Sandraruben Neelamagham, seorang peguam. Tetapi dalam komunikasi dengan Victor Chin, Mr R sering merujuk kepada “boss” nya. Gambarannya jelas bahawa Mr R adalah operator kepada seorang yang lebih berkuasa. Jadi siapa boss Ruben? Maklumat dari komunikasi Victor Chin dan Ruben memberi gambaran berikut: 1 - Boss nya mempunyai pengaruh untuk mengarahkan pihak berkuasa membeku atau menyahbeku akaun bank dan akaun saham 2 - Boss nya adalah sebahagian dari geng mafia korporat yang mengaku menjadi tuan punya NexG setelah saham-saham dipindahkan 3 - Boss nya adalah sebahagian dari geng mafia korporat yang mengaku telah mempengaruhi Perdana Menteri untuk memberi kontrak MyKad dan passport kepada NexG 4 - Usaha Ruben untuk memindahkan harta intelek dari NexG kepada HeiTech Padu memberi gambaran boss nya juga ada hubungan dengan HeiTech Padu Kebetulan saya pernah mendapat surat saman dari firma guaman Ahmad Deniel, Ruben & Co. ini bertarikh 15 Disember 2025. Firma guaman Mr R atau Ruben ini mewakili Farhash Wafa Salvador dalam samannya terhadap saya. Jadi kita boleh rumuskan, daripada dakwaan-dakwaan Victor Chin, laporan media dan maklumat-maklumat di Bursa, Victor Chin mendakwa bahawa boss Mr R adalah Farhash. Persoalan yang lebih besar ialah dakwaan-dakwaan dari komunikasi antara Victor Chin dan Ruben, iaitu boss nya, atau dari deduksi Farhash, mempunyai pengaruh untuk mengarahkan tindakan pihak berkuasa untuk menekan pemegang saham NexG, dan juga Farhash berkemampuan meyakinkan Perdana Menteri untuk memberikan kontrak berbilion ringgit kepada NexG. Yang ini, sebaiknya Perdana Menteri bagi respon. Saya dah tunaikan janji saya untuk dedah siapa Mr R.

Rafizi Ramli

120,309 次观看 • 4 个月前

Yb Steven Sim Steven Sim 🇲🇾 jadi MP Bukit Mertajam dah nak masuk 3 penggal, dari status MP pembangkang sampai menjadi MP kerajaan dan seterusnya menjadi menteri.. Rasanya, semua orang puas hati tak kira Melayu, Cina dan India dgn YB Steven Sim ni.. Kenapa YB keluar statement defend minority rights tu mudah je, sebab YB memang jaga semua kaum.. bukan isu satu kaum sahaja..Tak dak isu dia defend kuil ka, defend dia ka disebabkan Hospital BM susah nak operasi.. tiba-tiba ada dua hamba Allah nama Tamim dgn Zamri dok provoke kuil depan Hospital BM yang sebenarnya perbincangan panjang sedang berjalan. Kononnya, hospital BM susah nak operasi.. Aku rasa, aku perlu highlight sekali lagi perkara ini sebab Hospital BM ni cukup dekat dengan hati masyarakat Bukit Mertajam sebab dh melalui proses naiktaraf yang cukup besar oleh MP Steven Sim, tambah-tambah lepas dia jadi Menteri sehinggalah hospital BM mendapat pengiktirafan hospital paling lestari di Asia, selain dari itu, Hospital BM juga mendapat pengiktirafan sebagai hospital minor specialist terbaik di Malaysia dalam kategori tertentu pada penghujung 2025. Sebab apa? sebab usaha Yb Steven Sim untuk tambah fasiliti dan naiktaraf Hospital BM. 1. Peruntukan RM200,000 naiktaraf tandas hospital yang lebih bersih, moden dan mesra OKU 2. ⁠Naiktaraf bangunan sedia ada menjadi Klinik Pakar Mata baharu yang menelan belanja RM470,000 3. Menerima mesin CT Scan terbaru yang berharga RM5.5juta setelah 10 tahun menanti 4. ⁠Perbincangan "major upgrade" untuk hospital BM yang berusia 130 tahun dengan kerajaan negeri dan persekutuan untuk kekurangan parking, tempat menunggu sesak serta peralatan yang uzur. 5. ⁠Peruntukan lebih RM200,000 untuk upgrade air-cond di Hospital BM dan banyak lagi yang dibuat oleh YB Stevem Sim tak kira dia pembangkang atau menjadi kerajaan. Jadi, kenapa ada orang luar nak ganggu gugat usaha baik ini? Lepas tamim dan zamri tu buat kacau bilau, kuil tu boleh selesai ke? Ambil contoh kuil dalam tanah Jakel pun perlu masa untuk pindah Segala isu sedang diselesaikan, dari Hospital untuk rakyat, fasiliti rumah ibadat rakyat. semuanya sedang diselesaikan. Tapi demo dan buat huru hara sampai rosakkan hubungan antara orang Melayu dan India bukanlah satu jalan penyelesaian di BM

Yb Steven Sim Steven Sim 🇲🇾 jadi MP Bukit Mertajam dah nak masuk 3 penggal, dari status MP pembangkang sampai menjadi MP kerajaan dan seterusnya menjadi menteri.. Rasanya, semua orang puas hati tak kira Melayu, Cina dan India dgn YB Steven Sim ni.. Kenapa YB keluar statement defend minority rights tu mudah je, sebab YB memang jaga semua kaum.. bukan isu satu kaum sahaja..Tak dak isu dia defend kuil ka, defend dia ka disebabkan Hospital BM susah nak operasi.. tiba-tiba ada dua hamba Allah nama Tamim dgn Zamri dok provoke kuil depan Hospital BM yang sebenarnya perbincangan panjang sedang berjalan. Kononnya, hospital BM susah nak operasi.. Aku rasa, aku perlu highlight sekali lagi perkara ini sebab Hospital BM ni cukup dekat dengan hati masyarakat Bukit Mertajam sebab dh melalui proses naiktaraf yang cukup besar oleh MP Steven Sim, tambah-tambah lepas dia jadi Menteri sehinggalah hospital BM mendapat pengiktirafan hospital paling lestari di Asia, selain dari itu, Hospital BM juga mendapat pengiktirafan sebagai hospital minor specialist terbaik di Malaysia dalam kategori tertentu pada penghujung 2025. Sebab apa? sebab usaha Yb Steven Sim untuk tambah fasiliti dan naiktaraf Hospital BM. 1. Peruntukan RM200,000 naiktaraf tandas hospital yang lebih bersih, moden dan mesra OKU 2. ⁠Naiktaraf bangunan sedia ada menjadi Klinik Pakar Mata baharu yang menelan belanja RM470,000 3. Menerima mesin CT Scan terbaru yang berharga RM5.5juta setelah 10 tahun menanti 4. ⁠Perbincangan "major upgrade" untuk hospital BM yang berusia 130 tahun dengan kerajaan negeri dan persekutuan untuk kekurangan parking, tempat menunggu sesak serta peralatan yang uzur. 5. ⁠Peruntukan lebih RM200,000 untuk upgrade air-cond di Hospital BM dan banyak lagi yang dibuat oleh YB Stevem Sim tak kira dia pembangkang atau menjadi kerajaan. Jadi, kenapa ada orang luar nak ganggu gugat usaha baik ini? Lepas tamim dan zamri tu buat kacau bilau, kuil tu boleh selesai ke? Ambil contoh kuil dalam tanah Jakel pun perlu masa untuk pindah Segala isu sedang diselesaikan, dari Hospital untuk rakyat, fasiliti rumah ibadat rakyat. semuanya sedang diselesaikan. Tapi demo dan buat huru hara sampai rosakkan hubungan antara orang Melayu dan India bukanlah satu jalan penyelesaian di BM

Kim 🇲🇾

17,527 次观看 • 4 个月前

JOKOWI GAGAL PAHAMI POSISI STRATEGIS KOMINFO Pusat Data Nasional dibangun scr terburu2, hampir sama dg proyek besar lain di negeri ini yg jg dibangun scr singkat. Pembangunan fisik yg dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dg pembangunan sistem pusat data digital nasional. Pembangunan hrs cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 ttg Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional. Ada beberapa poin dalam Inpres itu : 1. Percepatan Pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga sgr dpt dioperasikan. 2. Koordinasi & singkronisasi kementerian, lembaga & pemerintah daerah dlm pembangunan & pengelolaan Pusat Data Nasional. 3. Penggunaan Teknologi Modern & terkini dg memastikan keamanan, kehandalan & efisiensi pengelolaan data. 4.Pentingnya keamanan data dlm Pusat Data Nasional, mengingat sensitivitas & pentingnya data itu. 5. Penyediaan Anggaran. 6.Pelaporan & Evaluasi dg laporan scr berkala kpd Presiden & memastikan proyek berjalan sesuai rencana & target. Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi. Pembangunan diteruskan, tp tidak melanjutkan rencana awal melainkan membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi. PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yg hrs sgr beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden. Krn project sdh disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk. Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tdk terjamin, tp dipaksakan beroperasi. Ibarat pusat data itu rumah gudang penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, shg dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya. Kunci dikuasai maling, si pemilik yg berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji. Hanya rumah sdh ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yg akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yg menunjukkan tokoh yg berjasa menyatukan & mengamankan data nasional. Namun apa daya, data telah dicuri, diacak acak & diambil kuncinya. Konon kunci sdh dikembalikan, tp malah jd pertanyaan, apa target peretas sdh tercapai? Apa ada deal di balik itu? Lalu apa yg harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yg dipimpin presiden yg ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yg menangani. Suksesi pemimpin nasional & IKN mungkin bisa dibuat Fastrack, atau percepatan. Efek buruknya baru akan terasa nanti. Untuk Sistem Pusat Data Nasional tak semudah yg dibayangkan. Baru sementara saja sdh amburadul, kalau tetap dipaksakan cepat di tangan yg bkn ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Sdh saatnya segala urusan strategis ditangani oleh yg berkompetensi. Lewat proses yg benar. Agar bangsa ini tdk “gedandapan” hingga justru merugikan masa depan. Jangan karena mengikuti ambisi keinginan pucuk pemerintahan, semuanya lalu dikerjakan asal2an. Podcast dg Rocky Ferung dan teman-teman PKS ini membahas isu strategis itu. Di akhir podcast Rocky minta Menteri Kominfo mundur. Saya bilang bukan menterinya, tapi Presidennya yg harus bertanggung jawab secara moral, bahwa dia selama ini tidak paham.

JOKOWI GAGAL PAHAMI POSISI STRATEGIS KOMINFO Pusat Data Nasional dibangun scr terburu2, hampir sama dg proyek besar lain di negeri ini yg jg dibangun scr singkat. Pembangunan fisik yg dikebut, tentu berbeda karakter & konsekuensinya dg pembangunan sistem pusat data digital nasional. Pembangunan hrs cepat itu berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 ttg Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pusat Data Nasional. Ada beberapa poin dalam Inpres itu : 1. Percepatan Pembangunan, agar kementerian & lembaga mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional hingga sgr dpt dioperasikan. 2. Koordinasi & singkronisasi kementerian, lembaga & pemerintah daerah dlm pembangunan & pengelolaan Pusat Data Nasional. 3. Penggunaan Teknologi Modern & terkini dg memastikan keamanan, kehandalan & efisiensi pengelolaan data. 4.Pentingnya keamanan data dlm Pusat Data Nasional, mengingat sensitivitas & pentingnya data itu. 5. Penyediaan Anggaran. 6.Pelaporan & Evaluasi dg laporan scr berkala kpd Presiden & memastikan proyek berjalan sesuai rencana & target. Dengan Instruksi itu proyek dikerjakan serba cepat. Konsep PDN direncanakan & dimulai era Jhonny Plate. Namun banyak kendala & kasus korupsi. Pembangunan diteruskan, tp tidak melanjutkan rencana awal melainkan membangun pusat data nasional sementara (PDNS) lebih dulu untuk transisi. PDN direncanakan di 4 tempat, Batam, Cikarang, IKN & Labuhan Bajo. Cikarang dibangun belum selesai, lalu muncul konsep transisi PDNS yg hrs sgr beroperasi. Maka digunakan server Telkom Sigma di Surabaya untuk menjadi PDN Sementara. Targetnya Agustus 2024 diresmikan Presiden. Krn project sdh disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk. Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tdk terjamin, tp dipaksakan beroperasi. Ibarat pusat data itu rumah gudang penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, shg dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya. Kunci dikuasai maling, si pemilik yg berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji. Hanya rumah sdh ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yg akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yg menunjukkan tokoh yg berjasa menyatukan & mengamankan data nasional. Namun apa daya, data telah dicuri, diacak acak & diambil kuncinya. Konon kunci sdh dikembalikan, tp malah jd pertanyaan, apa target peretas sdh tercapai? Apa ada deal di balik itu? Lalu apa yg harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yg dipimpin presiden yg ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yg menangani. Suksesi pemimpin nasional & IKN mungkin bisa dibuat Fastrack, atau percepatan. Efek buruknya baru akan terasa nanti. Untuk Sistem Pusat Data Nasional tak semudah yg dibayangkan. Baru sementara saja sdh amburadul, kalau tetap dipaksakan cepat di tangan yg bkn ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Sdh saatnya segala urusan strategis ditangani oleh yg berkompetensi. Lewat proses yg benar. Agar bangsa ini tdk “gedandapan” hingga justru merugikan masa depan. Jangan karena mengikuti ambisi keinginan pucuk pemerintahan, semuanya lalu dikerjakan asal2an. Podcast dg Rocky Ferung dan teman-teman PKS ini membahas isu strategis itu. Di akhir podcast Rocky minta Menteri Kominfo mundur. Saya bilang bukan menterinya, tapi Presidennya yg harus bertanggung jawab secara moral, bahwa dia selama ini tidak paham.

Henri Subiakto

55,444 次观看 • 2 年前