正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

𝗕𝗲𝗻𝗮𝗿𝗸𝗮𝗵 𝗟𝘂𝗵𝘂𝘁 𝗦𝗲𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶 𝗦𝗶𝗻𝘆𝗮𝗹 𝗞𝗣𝗞 𝗔𝗴𝗮𝗿 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶 𝗗𝗶𝘂𝘀𝘂𝘁 ? Banyak orang yang tidak sadar, bahwa pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bahwa proyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung "sudah busuk sejak awal" dapat ditafsirkan bahwa ia bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dengan menggunakan frasa "sejak awal",...

Naz_lira's profile picture

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,333 subscribers

18,546 次观看 • 8 个月前 •via X (Twitter)

新闻政治
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.
1:47

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

22,359 次观看 • 10 个月前

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, “Kenapa wajah Hyunbin sering ditutupi stiker oleh Yejin kalau lagi posting di Instagram? Padahal dia seorang aktor dan wajahnya sudah dikenal publik.” Dalam sebuah wawancara, pernah mengatakan: 🧑🏻 “Aku ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan.” 🧑🏻 “Aku berusaha membuat batas yang jelas dan mengontrol seberapa jauh kehidupan pribadiku terekspos ke publik.” Dari situ kita bisa lihat bahwa sejak lama dia memang punya prinsip yang cukup jelas soal privasi. Hyunbin adalah seorang public figure, tapi ada dua sisi yang berjalan bersamaan: Hyunbin in public dan Hyunbin in private. Di depan layar, dia adalah aktor yang kita lihat dalam drama, film, red carpet, dan berbagai karya yang bisa dinikmati publik. Tapi di balik layar, dia adalah pribadi yang memilih untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap tenang, termasuk dengan tidak memiliki media sosial pribadi selama bertahun-tahun. Karena itu, kalau di foto-foto pribadi wajahnya ditutupi stiker, itu bukan hal yang aneh atau berlebihan. Justru itu sejalan dengan prinsip yang ia pegang sejak dulu. Hal yang juga menarik, istrinya pun terlihat menghormati pilihan tersebut. Di satu sisi, Hyun Bin tidak masalah momen pribadinya dibagikan, tapi batas soal wajah dan privasi tetap dijaga—terutama di luar konteks pekerjaan. Nah, mungkin ada yang juga bingung: kalau begitu kenapa di beberapa momen seperti foto anniversary pernikahan atau saat mereka foto setelah acara Blue Dragon Film Awards, wajahnya nggak ditutupi stiker? Jawabannya sederhana: konteksnya berbeda. Saat itu kan momen publik dan resmi, yang memang sudah berada di ranah pekerjaan atau perayaan yang secara tidak langsung juga menjadi bagian dari kehidupan publik mereka sebagai figur terkenal. Di momen seperti ini, tidak ada kebutuhan untuk menyamarkan wajah karena sejak awal memang sudah berada dalam ruang publik. Sedangkan stiker biasanya digunakan pada momen pribadi yang benar-benar bersifat privat, seperti keseharian keluarga yang tidak terkait dengan pekerjaan atau event resmi. Jadi konsistensinya bukan “harus selalu ditutupi”, tapi lebih ke menyesuaikan konteks: publik vs private moment. Jadi guys, ini bukan soal menghindari ain atau apa pun 🤣 Ini lebih ke soal privasi, batas personal, dan cara menjaga ruang pribadi yang memang sudah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun 💙😊
1:05

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, “Kenapa wajah Hyunbin sering ditutupi stiker oleh Yejin kalau lagi posting di Instagram? Padahal dia seorang aktor dan wajahnya sudah dikenal publik.” Dalam sebuah wawancara, pernah mengatakan: 🧑🏻 “Aku ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan.” 🧑🏻 “Aku berusaha membuat batas yang jelas dan mengontrol seberapa jauh kehidupan pribadiku terekspos ke publik.” Dari situ kita bisa lihat bahwa sejak lama dia memang punya prinsip yang cukup jelas soal privasi. Hyunbin adalah seorang public figure, tapi ada dua sisi yang berjalan bersamaan: Hyunbin in public dan Hyunbin in private. Di depan layar, dia adalah aktor yang kita lihat dalam drama, film, red carpet, dan berbagai karya yang bisa dinikmati publik. Tapi di balik layar, dia adalah pribadi yang memilih untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap tenang, termasuk dengan tidak memiliki media sosial pribadi selama bertahun-tahun. Karena itu, kalau di foto-foto pribadi wajahnya ditutupi stiker, itu bukan hal yang aneh atau berlebihan. Justru itu sejalan dengan prinsip yang ia pegang sejak dulu. Hal yang juga menarik, istrinya pun terlihat menghormati pilihan tersebut. Di satu sisi, Hyun Bin tidak masalah momen pribadinya dibagikan, tapi batas soal wajah dan privasi tetap dijaga—terutama di luar konteks pekerjaan. Nah, mungkin ada yang juga bingung: kalau begitu kenapa di beberapa momen seperti foto anniversary pernikahan atau saat mereka foto setelah acara Blue Dragon Film Awards, wajahnya nggak ditutupi stiker? Jawabannya sederhana: konteksnya berbeda. Saat itu kan momen publik dan resmi, yang memang sudah berada di ranah pekerjaan atau perayaan yang secara tidak langsung juga menjadi bagian dari kehidupan publik mereka sebagai figur terkenal. Di momen seperti ini, tidak ada kebutuhan untuk menyamarkan wajah karena sejak awal memang sudah berada dalam ruang publik. Sedangkan stiker biasanya digunakan pada momen pribadi yang benar-benar bersifat privat, seperti keseharian keluarga yang tidak terkait dengan pekerjaan atau event resmi. Jadi konsistensinya bukan “harus selalu ditutupi”, tapi lebih ke menyesuaikan konteks: publik vs private moment. Jadi guys, ini bukan soal menghindari ain atau apa pun 🤣 Ini lebih ke soal privasi, batas personal, dan cara menjaga ruang pribadi yang memang sudah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun 💙😊

egha☘︎݁˖

286,998 次观看 • 26 天前

𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐩 𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐫𝐤𝐢𝐬, 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐆. Apakah istana, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Fraksi Gerindra DPR/MPR RI tidak mencurigai kegagalan sistemik serentak dalam kasus keracunan ini..? Saya pribadi menilai bahwa intelejen negara tidak bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak melakukan analisis yang mendalam atas kejadian keracunan serentak ini. Coba kita cermati, ada diskrepansi yang sangat besar antara kondisi normal, misalnya ratusan ribu kedai makan atau warung makan yang menjajakan beragam menu makanan setiap harinya, mulai dari skala kaki lima hingga resto menengah dan atas, namun sangat jarang terdengar atau hampir tak pernah terjadi kasus keracunan makanan. Tapi coba bandingkan dengan kejadian saat ini, dimana kasus terjadi secara massal, serentak, dan berulang dalam satu program spesifik, apa tidak mencurigakan..?. Dalam analisis risiko, intelejen harusnya curiga, karena sebuah anomali yang ekstrem sering kali menjadi indikator adanya faktor intervensi yang disengaja, bukan kegagalan acak. Pola yang terkoordinasi secara geografis dan temporal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang bekerja secara terarah, sekali lagi, bukan kecelakaan acak. Aksi sabotase selalu memiliki target yang dipilih dengan cermat untuk dampak maksimal. Dalam kasus ini, targetnya sangat strategis dan fokus, yakni program unggulan (flagship) dari pemerintahan Prabowo. Menyerang program ini bukan sekadar menyerang logistik makanan, melainkan menyerang langsung simbol keberhasilan dan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak kompeten, bahkan dalam menyediakan hal mendasar seperti makanan untuk anak-anak. Korban yang ditargetkan juga anak-anak sekolah. Ini adalah pilihan target yang paling efektif untuk memicu kemarahan publik, kepanikan di kalangan orang tua dan liputan media yang masif. Serangan terhadap anak-anak akan menghasilkan gelombang emosi publik yang jauh lebih besar daripada jika targetnya adalah orang dewasa, sehingga tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi berlipat ganda. Jika zat penyebab keracunan adalah bakteri umum seperti Salmonella atau E. coli, kelalaian masih bisa menjadi penyebab. Namun, jika ditemukan zat kimia yang tidak lazim, racun spesifik, atau bakteri yang telah direkayasa, maka kemungkinan sabotase meningkat secara drastis. Zat seperti ini tidak akan muncul secara alami dalam proses penyiapan makanan yang lalai sekalipun. Jadi pemerintahan Prabowo Subianto sebaiknya segera menghentikan dulu untuk sementara program MBG ini, melakukan kajian ulang, evaluasi sekaligus investigasi terhadap program MBG ini. Jika tidak efektif, sebaiknya program MBG dihentikan permanen, dan lewat instruksi Presiden segera dirancang pengalihan programnya. Sementara itu penyelidikan atas dugaan sabotasenya harus terus diusut secara tuntas, jika terbukti terjadi upaya sabotase, maka penyidikan harus dijalankan hingga menyentuh otak pelakunya. Presiden Prabowo harus membentuk satgas khusus yang independen dan langsung melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden atau Menkopolhukam untuk menguak dugaan sabotase ini. Apapun alasannya, ambisi untuk menuju puncak kekuasaan atau kursi jabatan Presiden tidak boleh dibiarkan terjadi dengan cara-cara keji seperti ini. Seret pelakunya dan hukum seberat-beratnya, sekalipun secara politik pernah berkontribusi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.
1:28

𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐩 𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐫𝐤𝐢𝐬, 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐆. Apakah istana, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Fraksi Gerindra DPR/MPR RI tidak mencurigai kegagalan sistemik serentak dalam kasus keracunan ini..? Saya pribadi menilai bahwa intelejen negara tidak bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak melakukan analisis yang mendalam atas kejadian keracunan serentak ini. Coba kita cermati, ada diskrepansi yang sangat besar antara kondisi normal, misalnya ratusan ribu kedai makan atau warung makan yang menjajakan beragam menu makanan setiap harinya, mulai dari skala kaki lima hingga resto menengah dan atas, namun sangat jarang terdengar atau hampir tak pernah terjadi kasus keracunan makanan. Tapi coba bandingkan dengan kejadian saat ini, dimana kasus terjadi secara massal, serentak, dan berulang dalam satu program spesifik, apa tidak mencurigakan..?. Dalam analisis risiko, intelejen harusnya curiga, karena sebuah anomali yang ekstrem sering kali menjadi indikator adanya faktor intervensi yang disengaja, bukan kegagalan acak. Pola yang terkoordinasi secara geografis dan temporal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang bekerja secara terarah, sekali lagi, bukan kecelakaan acak. Aksi sabotase selalu memiliki target yang dipilih dengan cermat untuk dampak maksimal. Dalam kasus ini, targetnya sangat strategis dan fokus, yakni program unggulan (flagship) dari pemerintahan Prabowo. Menyerang program ini bukan sekadar menyerang logistik makanan, melainkan menyerang langsung simbol keberhasilan dan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak kompeten, bahkan dalam menyediakan hal mendasar seperti makanan untuk anak-anak. Korban yang ditargetkan juga anak-anak sekolah. Ini adalah pilihan target yang paling efektif untuk memicu kemarahan publik, kepanikan di kalangan orang tua dan liputan media yang masif. Serangan terhadap anak-anak akan menghasilkan gelombang emosi publik yang jauh lebih besar daripada jika targetnya adalah orang dewasa, sehingga tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi berlipat ganda. Jika zat penyebab keracunan adalah bakteri umum seperti Salmonella atau E. coli, kelalaian masih bisa menjadi penyebab. Namun, jika ditemukan zat kimia yang tidak lazim, racun spesifik, atau bakteri yang telah direkayasa, maka kemungkinan sabotase meningkat secara drastis. Zat seperti ini tidak akan muncul secara alami dalam proses penyiapan makanan yang lalai sekalipun. Jadi pemerintahan Prabowo Subianto sebaiknya segera menghentikan dulu untuk sementara program MBG ini, melakukan kajian ulang, evaluasi sekaligus investigasi terhadap program MBG ini. Jika tidak efektif, sebaiknya program MBG dihentikan permanen, dan lewat instruksi Presiden segera dirancang pengalihan programnya. Sementara itu penyelidikan atas dugaan sabotasenya harus terus diusut secara tuntas, jika terbukti terjadi upaya sabotase, maka penyidikan harus dijalankan hingga menyentuh otak pelakunya. Presiden Prabowo harus membentuk satgas khusus yang independen dan langsung melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden atau Menkopolhukam untuk menguak dugaan sabotase ini. Apapun alasannya, ambisi untuk menuju puncak kekuasaan atau kursi jabatan Presiden tidak boleh dibiarkan terjadi dengan cara-cara keji seperti ini. Seret pelakunya dan hukum seberat-beratnya, sekalipun secara politik pernah berkontribusi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

28,589 次观看 • 9 个月前

Hi ENGENE, Berikut adalah PESAN JUNGWON saat LIVE di WEVERSE yang wajib kamu pahami dan ketahui: 1. Posisi ENHYPEN saat jelas, ditegaskan oleh JUNGWON, bahwa mereka adalah grup 6 member saat ini dan seterusnya. Setiap ENGENE harus menghormati hal ini. 2. Terkait Fan Chant versi "lama" yang masih banyak dilakukan oleh beberapa oknum "fans" di venue konser, adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena itu sangat mengganggu ENGENE lainnya. 3. Berhenti memperdebatkan jumlah member, karena posisi ENHYPEN telah jelas. Bagi mereka yang menyukai ENHYPEN, mereka akan tau bagaimana cara bertindak. Berikut adalah transkrip lengkapnya: Halo semuanya.... ada sesuatu yang benar-benar ingin aku sampaikan. Sejujurnya, inilah alasan aku memulai siaran langsung ini. Menurutku, ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja, apalagi sekarang terjemahan di Weverse sudah tersedia. Aku tahu ada banyak orang yang sangat menyayangi masa lalu kami, dan aku mengerti itu. Banyak orang yang masih mencintai ENHYPEN seperti dulu. Tapi di saat yang sama, sepertinya masih banyak juga yang terus menyangkal ENHYPEN yang sekarang atau tidak mau menerima siapa kami saat ini. Karena sebelumnya kami belum pernah menyampaikan hal ini dengan jelas, ada yang mengatakan bahwa kami tidak pernah memberikan pernyataan resmi, sehingga pembahasan tentang jumlah anggota terus diangkat. Tentu saja, aku memahami perasaan orang-orang yang mencintai ENHYPEN di masa lalu. Tapi sekarang... ENHYPEN adalah enam (6) anggota, semuanya. ENHYPEN adalah enam anggota. Aku juga mengerti kenapa masih ada orang yang melakukan fan chant tertentu saat konser, karena memang sampai sekarang kami belum pernah menyampaikan hal ini secara jelas. Aku paham itu. Tapi sangat menyedihkan melihat ENGENE saling bertengkar karena masalah ini. Sejujurnya, hal itu juga mengganggu penampilan kami. Benar-benar mengganggu. "Karena hari ini aku sudah menyampaikannya dengan jelas, aku rasa siapa pun yang benar-benar menyukai ENHYPEN dan mendukung kami pasti tahu bagaimana seharusnya bersikap ke depannya." Aku akan berbicara dengan sangat jelas karena aku tidak ingin lagi menyampaikan hal ini secara samar. Ketika orang-orang terus mengatakan hal-hal seperti "ENHYPEN itu tujuh orang," yang terjadi hanyalah pertengkaran di dalam fandom kami. Tidak ada yang ingin ENGENE saling bertengkar. Perusahaan tidak menginginkannya. ENGENE juga tidak menginginkannya. Dan yang paling penting, kami berenam juga tidak menginginkannya. Mulai sekarang, secara pribadi aku tidak akan menganggap orang-orang yang terus memicu konflik seperti ini sebagai penggemar. Sejujurnya, inilah alasan utama aku memulai siaran langsung ini. Aku datang mewakili para anggota. Aku sudah berbicara dengan mereka, dan aku menyampaikan ini atas nama kami semua. Lima anggota lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Jadi, aku sungguh berharap semua ini bisa berhenti. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hal ini benar-benar sangat mengganggu saat konser. Banyak orang menghabiskan uang dan waktu untuk datang menemui kami. Tiket konser tidak murah, dan itu juga tidak adil bagi para penggemar yang datang untuk menikmati pertunjukan. Jadi... aku benar-benar berharap semua orang berhenti melakukan hal seperti ini. Sekarang terjemahannya sudah tersedia, jadi aku rasa semua orang bisa memahami apa yang sedang kusampaikan. Dan untuk memperjelas, aku tidak mengatakan bahwa konser kami di Brasil dan Peru buruk. Konser-konser itu luar biasa. Penampilan kami benar-benar sangat baik. Aku juga sangat menantikan konser kami yang akan datang di Meksiko. Aku sudah menyampaikan posisi kami dengan sangat jelas. Aku mengatakan ini sebagai perwakilan ENHYPEN. Semua anggota lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Tolong hentikan hal ini, dan aku berharap semua orang mau meluangkan waktu untuk memikirkannya dengan serius. Pada akhirnya, kami adalah orang-orang yang bekerja dan tampil untuk ENGENE. Dan sejujurnya... melihat semua ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh ENHYPEN ASIA Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ENHYPEN INDONESIA
5:20

Hi ENGENE, Berikut adalah PESAN JUNGWON saat LIVE di WEVERSE yang wajib kamu pahami dan ketahui: 1. Posisi ENHYPEN saat jelas, ditegaskan oleh JUNGWON, bahwa mereka adalah grup 6 member saat ini dan seterusnya. Setiap ENGENE harus menghormati hal ini. 2. Terkait Fan Chant versi "lama" yang masih banyak dilakukan oleh beberapa oknum "fans" di venue konser, adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena itu sangat mengganggu ENGENE lainnya. 3. Berhenti memperdebatkan jumlah member, karena posisi ENHYPEN telah jelas. Bagi mereka yang menyukai ENHYPEN, mereka akan tau bagaimana cara bertindak. Berikut adalah transkrip lengkapnya: Halo semuanya.... ada sesuatu yang benar-benar ingin aku sampaikan. Sejujurnya, inilah alasan aku memulai siaran langsung ini. Menurutku, ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja, apalagi sekarang terjemahan di Weverse sudah tersedia. Aku tahu ada banyak orang yang sangat menyayangi masa lalu kami, dan aku mengerti itu. Banyak orang yang masih mencintai ENHYPEN seperti dulu. Tapi di saat yang sama, sepertinya masih banyak juga yang terus menyangkal ENHYPEN yang sekarang atau tidak mau menerima siapa kami saat ini. Karena sebelumnya kami belum pernah menyampaikan hal ini dengan jelas, ada yang mengatakan bahwa kami tidak pernah memberikan pernyataan resmi, sehingga pembahasan tentang jumlah anggota terus diangkat. Tentu saja, aku memahami perasaan orang-orang yang mencintai ENHYPEN di masa lalu. Tapi sekarang... ENHYPEN adalah enam (6) anggota, semuanya. ENHYPEN adalah enam anggota. Aku juga mengerti kenapa masih ada orang yang melakukan fan chant tertentu saat konser, karena memang sampai sekarang kami belum pernah menyampaikan hal ini secara jelas. Aku paham itu. Tapi sangat menyedihkan melihat ENGENE saling bertengkar karena masalah ini. Sejujurnya, hal itu juga mengganggu penampilan kami. Benar-benar mengganggu. "Karena hari ini aku sudah menyampaikannya dengan jelas, aku rasa siapa pun yang benar-benar menyukai ENHYPEN dan mendukung kami pasti tahu bagaimana seharusnya bersikap ke depannya." Aku akan berbicara dengan sangat jelas karena aku tidak ingin lagi menyampaikan hal ini secara samar. Ketika orang-orang terus mengatakan hal-hal seperti "ENHYPEN itu tujuh orang," yang terjadi hanyalah pertengkaran di dalam fandom kami. Tidak ada yang ingin ENGENE saling bertengkar. Perusahaan tidak menginginkannya. ENGENE juga tidak menginginkannya. Dan yang paling penting, kami berenam juga tidak menginginkannya. Mulai sekarang, secara pribadi aku tidak akan menganggap orang-orang yang terus memicu konflik seperti ini sebagai penggemar. Sejujurnya, inilah alasan utama aku memulai siaran langsung ini. Aku datang mewakili para anggota. Aku sudah berbicara dengan mereka, dan aku menyampaikan ini atas nama kami semua. Lima anggota lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Jadi, aku sungguh berharap semua ini bisa berhenti. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hal ini benar-benar sangat mengganggu saat konser. Banyak orang menghabiskan uang dan waktu untuk datang menemui kami. Tiket konser tidak murah, dan itu juga tidak adil bagi para penggemar yang datang untuk menikmati pertunjukan. Jadi... aku benar-benar berharap semua orang berhenti melakukan hal seperti ini. Sekarang terjemahannya sudah tersedia, jadi aku rasa semua orang bisa memahami apa yang sedang kusampaikan. Dan untuk memperjelas, aku tidak mengatakan bahwa konser kami di Brasil dan Peru buruk. Konser-konser itu luar biasa. Penampilan kami benar-benar sangat baik. Aku juga sangat menantikan konser kami yang akan datang di Meksiko. Aku sudah menyampaikan posisi kami dengan sangat jelas. Aku mengatakan ini sebagai perwakilan ENHYPEN. Semua anggota lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Tolong hentikan hal ini, dan aku berharap semua orang mau meluangkan waktu untuk memikirkannya dengan serius. Pada akhirnya, kami adalah orang-orang yang bekerja dan tampil untuk ENGENE. Dan sejujurnya... melihat semua ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh ENHYPEN ASIA Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ENHYPEN INDONESIA

ENHYPEN INDONESIA

34,228 次观看 • 10 天前

Ganjar Pranowo DITUMBALKAN oleh Jokowi di WADAS Yang publik ketahui soal Wadas dan Rembang adalah, proyek tersebut milik Pemprov Jawa Tengah dan Ganjar harus bertanggungjawab dengan sejumlah tragedi yang divisualisasikan oleh berbagai pihak dan media Ternyata selama ini SALAH. Yang publik tidak tahu adalah, proyek Wadas dan Rembang adalah milik Pemerintah Pusat (Jokowi) yang urusan pengadministrasiannya AMBURADUL, terutama soal komunikasi dan pembebasan lahan Proyek Ambisius ini menarik perhatian 2 tahun yang lalu karena intimidasi oknum aparat kepada masyarakat yang memilih bertahan di Wadas. Karena letaknya di Jawa Tengah, maka sasarannya adalah Gubernurnya, Ganjar Pranowo Kala itu, Jokowi hanya memilih DIAM saat kelompok "Wadas Melawan" begitu membabi buta menyerang Ganjar Pranowo Ganjar dibiarkan jalan sendirian, turun kebawah, dibully habis-habisan dan DIFITNAH luar biasa oleh berbagai orang yang berkepentingan baik secara politik maupun agenda kelompok tertentu Ganjar bisa saja LEPAS TANGAN, karena itu sesungguhnya proyek pusat (Jokowi). Ganjar bisa saja kala itu blak-blakan bicara, "Ini proyek pusat, bukan saya, ke Istana saja..." Tapi Ganjar tidak mau lempar handuk. Dia ambil tanggungjawab itu karena baginya, jauh lebih penting masa depan warganya daripada urusan proyek strategis dengan ambisi tak terukur Ganjar membuka komunikasi dengan turun sendiri ke Wadas dan Rembang, lalu membuka balaikota khusus untuk mereka. Pokoknya harus tuntas, dengan atau tanpa bantuan Jokowi Alhasil, dengan komunikasi persuasif, Ganti rugi Wadas bisa diserahkan sepenuhnya kepada warga Wadas. Warga Wadas senang, karena uang yang didapatkan nilainya jauh lebih dari perkiraan mereka. Mereka bisa beli rumah, tanah, mobil bahkan ada yang beli kebun sawit di Kalimantan Di Rembang juga demikian. Ganjar memilih dihujat terlebih dahulu lalu menundukkan kepala dan duduk bersama menyelesaikan persoalan. Padahal, ini adalah warisan dari gubernur sebelumnya dengan pemerintah pusat. Tetapi Ganjar memilih ikut bertanggunjawab Berkali-kali Ganjar mencoba menyelamatkan wajah Jokowi dikasus Wadas dan berbagai kasus lainnya. Ganjar sama sekali tak menyebut nama Jokowi, tapi cukup berkata "Saya Bertanggungjawab" Itulah sikap seorang petarung, kesatria dan pemimpin besar. Ganjar diberi Anugerah yang Maha Kuasa menghadapi persoalan kompleks, yaitu kemampuan komunikasi dengan warga kelas menengah kebawah dengan cara yang persuasif. Bahasanya adalah bahasa rakyat, jadi mudah dipahami oleh rakyat Sehingga ketika Ganjar hadir ditengah-tengah rakyat, ada rasa damai dan persepsi baru yang positif sehingga mampu menghadirkan sebuah mufakat Tapi memang, pemimpin besar harus diuji dengan cara2 yang KEJI dan PAHIT sekalipun 3 ujian besar Ganjar sudah lolos uji coba. Piala dunia U-20, Wadas dan Rembang. Semua adalah milik Pemerintah pusat yang otoritasnya dikendalikan oleh Jokowi dan mestinya ditanggungjawabi Jokowi, bukan Ganjar Pranowo, kecuali memang Jokowi sengaja MENUMBALKAN Ganjar Pranowo Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ini hanya soal waktu dan momentum yang tepat saja, kebenaran akan berbicara sendiri Tetap tegar wahai orang baik dan orang jujur. Saya tahu, pundakmu terlalu kecil untuk memikul itu semua Saya puk...puk...puk dulu pundakmu ya pak, habis itu Gaspol lagi bertemu rakyat Tos dulu ah, btw tadi malam saya tak sadar pipi saya basah mendengar Podcast bang Akbar Faizal . Pak Ganjar terlalu baik 😢🥲
0:44

Ganjar Pranowo DITUMBALKAN oleh Jokowi di WADAS Yang publik ketahui soal Wadas dan Rembang adalah, proyek tersebut milik Pemprov Jawa Tengah dan Ganjar harus bertanggungjawab dengan sejumlah tragedi yang divisualisasikan oleh berbagai pihak dan media Ternyata selama ini SALAH. Yang publik tidak tahu adalah, proyek Wadas dan Rembang adalah milik Pemerintah Pusat (Jokowi) yang urusan pengadministrasiannya AMBURADUL, terutama soal komunikasi dan pembebasan lahan Proyek Ambisius ini menarik perhatian 2 tahun yang lalu karena intimidasi oknum aparat kepada masyarakat yang memilih bertahan di Wadas. Karena letaknya di Jawa Tengah, maka sasarannya adalah Gubernurnya, Ganjar Pranowo Kala itu, Jokowi hanya memilih DIAM saat kelompok "Wadas Melawan" begitu membabi buta menyerang Ganjar Pranowo Ganjar dibiarkan jalan sendirian, turun kebawah, dibully habis-habisan dan DIFITNAH luar biasa oleh berbagai orang yang berkepentingan baik secara politik maupun agenda kelompok tertentu Ganjar bisa saja LEPAS TANGAN, karena itu sesungguhnya proyek pusat (Jokowi). Ganjar bisa saja kala itu blak-blakan bicara, "Ini proyek pusat, bukan saya, ke Istana saja..." Tapi Ganjar tidak mau lempar handuk. Dia ambil tanggungjawab itu karena baginya, jauh lebih penting masa depan warganya daripada urusan proyek strategis dengan ambisi tak terukur Ganjar membuka komunikasi dengan turun sendiri ke Wadas dan Rembang, lalu membuka balaikota khusus untuk mereka. Pokoknya harus tuntas, dengan atau tanpa bantuan Jokowi Alhasil, dengan komunikasi persuasif, Ganti rugi Wadas bisa diserahkan sepenuhnya kepada warga Wadas. Warga Wadas senang, karena uang yang didapatkan nilainya jauh lebih dari perkiraan mereka. Mereka bisa beli rumah, tanah, mobil bahkan ada yang beli kebun sawit di Kalimantan Di Rembang juga demikian. Ganjar memilih dihujat terlebih dahulu lalu menundukkan kepala dan duduk bersama menyelesaikan persoalan. Padahal, ini adalah warisan dari gubernur sebelumnya dengan pemerintah pusat. Tetapi Ganjar memilih ikut bertanggunjawab Berkali-kali Ganjar mencoba menyelamatkan wajah Jokowi dikasus Wadas dan berbagai kasus lainnya. Ganjar sama sekali tak menyebut nama Jokowi, tapi cukup berkata "Saya Bertanggungjawab" Itulah sikap seorang petarung, kesatria dan pemimpin besar. Ganjar diberi Anugerah yang Maha Kuasa menghadapi persoalan kompleks, yaitu kemampuan komunikasi dengan warga kelas menengah kebawah dengan cara yang persuasif. Bahasanya adalah bahasa rakyat, jadi mudah dipahami oleh rakyat Sehingga ketika Ganjar hadir ditengah-tengah rakyat, ada rasa damai dan persepsi baru yang positif sehingga mampu menghadirkan sebuah mufakat Tapi memang, pemimpin besar harus diuji dengan cara2 yang KEJI dan PAHIT sekalipun 3 ujian besar Ganjar sudah lolos uji coba. Piala dunia U-20, Wadas dan Rembang. Semua adalah milik Pemerintah pusat yang otoritasnya dikendalikan oleh Jokowi dan mestinya ditanggungjawabi Jokowi, bukan Ganjar Pranowo, kecuali memang Jokowi sengaja MENUMBALKAN Ganjar Pranowo Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ini hanya soal waktu dan momentum yang tepat saja, kebenaran akan berbicara sendiri Tetap tegar wahai orang baik dan orang jujur. Saya tahu, pundakmu terlalu kecil untuk memikul itu semua Saya puk...puk...puk dulu pundakmu ya pak, habis itu Gaspol lagi bertemu rakyat Tos dulu ah, btw tadi malam saya tak sadar pipi saya basah mendengar Podcast bang Akbar Faizal . Pak Ganjar terlalu baik 😢🥲

Jhon Sitorus

109,072 次观看 • 2 年前

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.
1:27

PERHATIAN‼️ Negara kehilangan 25 Triliun pertahun. Bukan untuk rakyat tapi untuk "bantu" para konglomerat. 🔴 ​1. Ketimpangan Beban Pajak ​Di saat masyarakat luas dikenakan kenaikan PPN (dari 10% ke 11% dan rencana ke 12%) serta pajak-pajak konsumsi lainnya, pemberian Royalti 0% kepada perusahaan tambang raksasa dianggap sebagai ketidakadilan sosial yang nyata. Negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.💢 🔴 ​2. "Subsidi" Terselubung bagi Konglomerat ​Meskipun disebut insentif hilirisasi, banyak pengamat ekonomi menilai ini adalah bentuk subsidi terselubung. Proyek hilirisasi (seperti mengubah batu bara menjadi gas) adalah proyek yang sangat mahal dan berisiko. Tanpa royalti 0%, proyek ini tidak menguntungkan secara bisnis. Kritiknya adalah: Kenapa negara yang harus menanggung risiko bisnis para pengusaha tersebut dengan cara menggratiskan royalti? 💢 🔴 ​3. Ancaman terhadap transisi energi Memberikan insentif "istimewa" pada batu bara justru memperpanjang umur industri kotor ini di Indonesia. Hal ini dianggap kontradiktif dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional (seperti Paris Agreement) untuk mencapai Net Zero Emission.💢 🔴 ​4. Risiko Kerugian Negara yang Nyata ​Ada peluang bahwa fasilitas pajak 0% ini akan disalahgunakan. Misalnya, perusahaan bisa saja mengaku melakukan hilirisasi hanya untuk mendapatkan pembebasan royalti, padahal nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan hilangnya pemasukan negara.💢 🔻SIAPA DALANGNYA? Secara formal-konstitusional, undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Joko Widodo, dia adalah inisiator sekaligus yang menandatangani pengesahan UU Cipta Kerja (baik versi 2020 maupun Perpu 2022/UU 2023). Di dukung DPR termasuk Luhut Binsar, Airlangga dll (para pemain batubara)💢 Jadi paham ya, banyak pejabat, perwira tinggi militer, Polri banyak yang bermain ditambang ini dan siapa biang keroknya. Fun fact : oligarki tambang adalah sponsor dibalik semua kandidat presiden & wapres 🇮🇩 saat pilpres.⚠️ Semua terkoneksi rapi, kompak 💢 Jika terus terjadi, pasti Indonesia hancur perlahan.

Fai Nomady

27,968 次观看 • 2 个月前

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.
4:52

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

Mas P1yu🍉🇮🇩

56,278 次观看 • 5 个月前

Trump: Saya-lah yang Menempatkan Jolani Di video ini, Trump berkata, "Presiden Suriah, yang pada dasarnya saya tempatkan di sana, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia orang yang keras; dia bukan anak baik-baik. Anak baik-baik tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Suriah sedang bersatu, benar-benar bersatu dengan baik, dan sejauh ini dia sangat baik kepada Kurdi.” Siapa Presiden Suriah? Tak lain eks-ISIS (pernah dipenjara AS di Irak selama 4 tahun), lalu ke Suriah bergabung dengan Al Qaida dalam proyek penggulingan Bashar Assad. Nama aslinya konon Ahmed Al Sharaa, selama "berjihad" ia nama samaran Abu Mohammed al-Jolani. Awalnya, kelompoknya bernama Jabhah Al Nusra (Al Qaida cabang Suriah) dan resmi masuk daftar teroris oleh PBB. Lalu, JN ia ganti nama jadi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Setelah akhirnya mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, HTS ia bubarkan. Jihad dan khilafah apa kabar? Ya ga ada kabarlah. Dia ganti jubah jihadnya dengan jas dan dasi. Ia bersalaman dengan pemimpin negara-negara Barat. Sikap terhadap Israel? Kadang ngomel-ngomel dikit, karena Israel terus merangsek masuk menguasai sejumlah kawasan di Suriah, termasuk Dataran Tinggi Golan dan Gunung Hermon, dimana jarak tembak Israel dari sana cuma 40 km ke Damaskus. Tapi terhadap Israel, tidak ada jihad. "Suriah tidak bisa perang lagi, dan musuh yang dihadapi saat ini adalah Iran dan Hizbullah," kata Jolani ke wartawan. Saya (dan banyak rekan di medsos) sudah sejak lamaa.. sejak 2012 nulis soal agenda AS menggunakan proxi jihad ini. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Awalnya, karena ada media online pendukung jihad menobatkan saya jadi "tokoh Syiah" dalam semalam, friend FB berkurang nyaris 2000. Lalu berlanjut tekanan dan intimidasi jahat, di dunia nyata maupun maya, bahkan juga kerugian bisnis. Tapi di saat yang sama, saya menemukan teman-teman sejati. Yang tetap setia, tetap mau berteman, dan memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing. Banyak yang bersama saya dan melindungi saya, dengan berani menggelar acara-acara bedah buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo, meski kemudian digeruduk fans "jihadis." Pernah minta tolong polisi di sebuah daerah, eh malah kami yang disuruh bubar. Untuk mereka semua, saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah semua kesulitan yang pernah kita lalu, ga sia-sia, pahalanya dicatat rapi oleh malaikat. Begitu juga, semua fitnah, caci-maki, dan kata-kata jahat kalian para Wahaboy, juga dicatat dan akan ada hitungannya di hari akhir nanti. Saya percaya, kebenaran pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Sebenarnya sih kebenaran soal Suriah ini sudah lama terungkap, tapi masih banyak yang pura-pura ga tau. Sekarang setelah Trump mengaku, entah apa lagi alasan mereka. Sebenarnya, Trump ini sama saja dengan Bush, Obama & Biden; sama-sama diam-diam memanfaatkan Al Qaida untuk proyek mereka. Bedanya, Trump blak-blakan, sementara yang lain menutup-nutupi dengan jargon HAM & demokrasi. CATATAN: Saya mengungkap siapa yang berada di balik proyek Al Qaida & ISIS ini, tapi di saat yang sama, saya juga menyatakan bahwa MEMANG ADA umat Muslim yang bergabung atau fans organisasi teror berkedok jihad ini. Solusi untuk masalah ini, dalam pandangan saya, ada di dua level ini: kita menyebarluaskan pemahaman antiradikalisme tapi juga memahami peran AS & Israel dalam proyek terorisme ini. Jadi, beda ya, dengan "pejuang antiradikalisme" versi genk Tel Aviv, yang sok iye aja teriak-teriak soal "toleransi," tapi giliran terorisme Israel dikritik, mereka berbalik ngatain saya "pendukung terorisme Hamas." Yang mau mempelajari apa yang terjadi di Suriah, bagaiman peran para "jihadis" dan AS dan Israel, baca buku saya, unduh di
0:53

Trump: Saya-lah yang Menempatkan Jolani Di video ini, Trump berkata, "Presiden Suriah, yang pada dasarnya saya tempatkan di sana, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia orang yang keras; dia bukan anak baik-baik. Anak baik-baik tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Suriah sedang bersatu, benar-benar bersatu dengan baik, dan sejauh ini dia sangat baik kepada Kurdi.” Siapa Presiden Suriah? Tak lain eks-ISIS (pernah dipenjara AS di Irak selama 4 tahun), lalu ke Suriah bergabung dengan Al Qaida dalam proyek penggulingan Bashar Assad. Nama aslinya konon Ahmed Al Sharaa, selama "berjihad" ia nama samaran Abu Mohammed al-Jolani. Awalnya, kelompoknya bernama Jabhah Al Nusra (Al Qaida cabang Suriah) dan resmi masuk daftar teroris oleh PBB. Lalu, JN ia ganti nama jadi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Setelah akhirnya mereka menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, HTS ia bubarkan. Jihad dan khilafah apa kabar? Ya ga ada kabarlah. Dia ganti jubah jihadnya dengan jas dan dasi. Ia bersalaman dengan pemimpin negara-negara Barat. Sikap terhadap Israel? Kadang ngomel-ngomel dikit, karena Israel terus merangsek masuk menguasai sejumlah kawasan di Suriah, termasuk Dataran Tinggi Golan dan Gunung Hermon, dimana jarak tembak Israel dari sana cuma 40 km ke Damaskus. Tapi terhadap Israel, tidak ada jihad. "Suriah tidak bisa perang lagi, dan musuh yang dihadapi saat ini adalah Iran dan Hizbullah," kata Jolani ke wartawan. Saya (dan banyak rekan di medsos) sudah sejak lamaa.. sejak 2012 nulis soal agenda AS menggunakan proxi jihad ini. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Banyak sekali tekanan dan kerugian yang saya dapatkan gara-gara terus menulis soal Suriah. Awalnya, karena ada media online pendukung jihad menobatkan saya jadi "tokoh Syiah" dalam semalam, friend FB berkurang nyaris 2000. Lalu berlanjut tekanan dan intimidasi jahat, di dunia nyata maupun maya, bahkan juga kerugian bisnis. Tapi di saat yang sama, saya menemukan teman-teman sejati. Yang tetap setia, tetap mau berteman, dan memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing. Banyak yang bersama saya dan melindungi saya, dengan berani menggelar acara-acara bedah buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo, meski kemudian digeruduk fans "jihadis." Pernah minta tolong polisi di sebuah daerah, eh malah kami yang disuruh bubar. Untuk mereka semua, saya ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah semua kesulitan yang pernah kita lalu, ga sia-sia, pahalanya dicatat rapi oleh malaikat. Begitu juga, semua fitnah, caci-maki, dan kata-kata jahat kalian para Wahaboy, juga dicatat dan akan ada hitungannya di hari akhir nanti. Saya percaya, kebenaran pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Sebenarnya sih kebenaran soal Suriah ini sudah lama terungkap, tapi masih banyak yang pura-pura ga tau. Sekarang setelah Trump mengaku, entah apa lagi alasan mereka. Sebenarnya, Trump ini sama saja dengan Bush, Obama & Biden; sama-sama diam-diam memanfaatkan Al Qaida untuk proyek mereka. Bedanya, Trump blak-blakan, sementara yang lain menutup-nutupi dengan jargon HAM & demokrasi. CATATAN: Saya mengungkap siapa yang berada di balik proyek Al Qaida & ISIS ini, tapi di saat yang sama, saya juga menyatakan bahwa MEMANG ADA umat Muslim yang bergabung atau fans organisasi teror berkedok jihad ini. Solusi untuk masalah ini, dalam pandangan saya, ada di dua level ini: kita menyebarluaskan pemahaman antiradikalisme tapi juga memahami peran AS & Israel dalam proyek terorisme ini. Jadi, beda ya, dengan "pejuang antiradikalisme" versi genk Tel Aviv, yang sok iye aja teriak-teriak soal "toleransi," tapi giliran terorisme Israel dikritik, mereka berbalik ngatain saya "pendukung terorisme Hamas." Yang mau mempelajari apa yang terjadi di Suriah, bagaiman peran para "jihadis" dan AS dan Israel, baca buku saya, unduh di

Dina Sulaeman

13,338 次观看 • 4 个月前

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ
2:39

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 次观看 • 1 年前

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Deklarasi Yakuza Maneges Pusat Kediri yang diselenggarakan di Bukit Daun Hotel dan Resort, Sabtu (9/5/2026). Pada kesempatan tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa tidak banyak orang berani menggunakan nama “Yakuza” yang identik dengan kelompok mafia di Jepang. Namun, menurutnya, Gus Thuba melahirkan Yakuza dengan makna berbeda, yakni membawa semangat dakwah dengan filosofi “yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi.” Mbak Wali menambahkan, jalan dakwah yang dijalankan Gus Thuba merupakan warisan perjuangan almarhum Kyai Hamim Djazuli atau Gus Miek. Warisan dakwah yang lahir dari keyakinan bahwa siapa pun, termasuk mereka yang dianggap paling jauh dari kebaikan, tetap berhak dirangkul, bukan ditinggalkan. Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini juga menyampaikan visi Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan Kota Kediri MAPAN, yakni maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni. Menurutnya, makna terdalam dari visi tersebut adalah “ngangeni”, karena bukan sekadar tentang pembangunan fisik, tetapi bagaimana masyarakat merasa dipeluk oleh kotanya sendiri, merasa diperhatikan, dan tidak berjalan sendirian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu, keberadaan Yakuza Maneges dinilai dapat berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN. “Selamat atas deklarasi resmi Organisasi Yakuza Maneges Pusat dan Wilayah Kediri Raya. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk terus berkontribusi, menjaga kebersamaan, dan menghadirkan energi positif bagi Kediri Raya maupun Indonesia,” ujarnya. Sedangkan Gus Thuba, saat memberi sambutan mengatakan, Yakuza Maneges lahir sebagai sarana perubahan. Ia mengelola filosofi di mana identitas petarung ditransformasikan menjadi semangat spiritual dan kemanusiaan. ​Menurut Gus Thuba, organisasi ini merupakan rumah bagi mereka yang merasa tersesat atau berada di jalur kiri. Di bawah naungan Majelis Sema'at Al-Quran dan Dzikrul Ghofilin, lanjutnya , Yakuza Maneges mengedepankan nilai bahwa tidak ada manusia yang terlahir buruk secara permanen selama ada niat untuk kembali ke jalan yang benar.
2:12

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Deklarasi Yakuza Maneges Pusat Kediri yang diselenggarakan di Bukit Daun Hotel dan Resort, Sabtu (9/5/2026). Pada kesempatan tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa tidak banyak orang berani menggunakan nama “Yakuza” yang identik dengan kelompok mafia di Jepang. Namun, menurutnya, Gus Thuba melahirkan Yakuza dengan makna berbeda, yakni membawa semangat dakwah dengan filosofi “yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi.” Mbak Wali menambahkan, jalan dakwah yang dijalankan Gus Thuba merupakan warisan perjuangan almarhum Kyai Hamim Djazuli atau Gus Miek. Warisan dakwah yang lahir dari keyakinan bahwa siapa pun, termasuk mereka yang dianggap paling jauh dari kebaikan, tetap berhak dirangkul, bukan ditinggalkan. Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini juga menyampaikan visi Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan Kota Kediri MAPAN, yakni maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni. Menurutnya, makna terdalam dari visi tersebut adalah “ngangeni”, karena bukan sekadar tentang pembangunan fisik, tetapi bagaimana masyarakat merasa dipeluk oleh kotanya sendiri, merasa diperhatikan, dan tidak berjalan sendirian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu, keberadaan Yakuza Maneges dinilai dapat berjalan beriringan dengan pemerintah dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN. “Selamat atas deklarasi resmi Organisasi Yakuza Maneges Pusat dan Wilayah Kediri Raya. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk terus berkontribusi, menjaga kebersamaan, dan menghadirkan energi positif bagi Kediri Raya maupun Indonesia,” ujarnya. Sedangkan Gus Thuba, saat memberi sambutan mengatakan, Yakuza Maneges lahir sebagai sarana perubahan. Ia mengelola filosofi di mana identitas petarung ditransformasikan menjadi semangat spiritual dan kemanusiaan. ​Menurut Gus Thuba, organisasi ini merupakan rumah bagi mereka yang merasa tersesat atau berada di jalur kiri. Di bawah naungan Majelis Sema'at Al-Quran dan Dzikrul Ghofilin, lanjutnya , Yakuza Maneges mengedepankan nilai bahwa tidak ada manusia yang terlahir buruk secara permanen selama ada niat untuk kembali ke jalan yang benar.

Never

276,057 次观看 • 2 个月前

Kritik Paradigma Koperasi Rocky Gerung Rocky Gerung bilang koperasi harus dibangun secara top-down, karena rakyat sudah terlalu lama "terhegemoni kapitalisme" sehingga negara perlu membangunkan mereka. Saya justru melihat bahwa di sinilah letak masalahnya. Kalau sejak lahir koperasi dibentuk berdasarkan instruksi negara, apakah itu masih koperasi atau sekadar program pemerintah? Sejarah Indonesia sudah pernah menguji model ini. Banyak koperasi hidup karena proyek, lalu mati setelah proyek selesai. Yang bertahan justru biasanya lahir dari kebutuhan nyata anggota sendiri. Saya pernah menulis tentang Mondragon Corporation yang bisa menjadi rujukan. Kalau bicara koperasi kelas dunia, ukurannya bukan sekadar banyaknya koperasi yang dibentuk oleh negara. Di pemeringkatan World Cooperative Monitor, Indonesia pernah masuk 100 besar dunia lewat Kisel, koperasi karyawan Telkomsel, dengan peringkat 94 dunia pada WCM 2018. Artinya, koperasi bisa besar ketika berbasis pada kebutuhan anggota, memiliki tata kelola profesional, dan memiliki model bisnis yang jelas. Bukan sekadar lahir karena instruksi. Negara memang wajib hadir, tetapi tugas negara adalah menciptakan ekosistem serta memberi akses terhadap modal, pendidikan, dan kepastian hukum. Bukan mengambil alih ruang inisiatif warga. Demokrasi ekonomi bukan berarti negara mengerjakan semuanya, tetapi membuat masyarakat mampu mengerjakan banyak hal secara mandiri. Kalau koperasi tidak lahir dari rasa memiliki anggotanya, bisakah ia benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, atau hanya menjadi kepanjangan tangan birokrasi? Ada yang janggal dari Rocky Gerung, atau inikah watak aslinya yang melendot ke kekuasaan? Gimana pandangan kamu soal pemikirannya?
2:03

Kritik Paradigma Koperasi Rocky Gerung Rocky Gerung bilang koperasi harus dibangun secara top-down, karena rakyat sudah terlalu lama "terhegemoni kapitalisme" sehingga negara perlu membangunkan mereka. Saya justru melihat bahwa di sinilah letak masalahnya. Kalau sejak lahir koperasi dibentuk berdasarkan instruksi negara, apakah itu masih koperasi atau sekadar program pemerintah? Sejarah Indonesia sudah pernah menguji model ini. Banyak koperasi hidup karena proyek, lalu mati setelah proyek selesai. Yang bertahan justru biasanya lahir dari kebutuhan nyata anggota sendiri. Saya pernah menulis tentang Mondragon Corporation yang bisa menjadi rujukan. Kalau bicara koperasi kelas dunia, ukurannya bukan sekadar banyaknya koperasi yang dibentuk oleh negara. Di pemeringkatan World Cooperative Monitor, Indonesia pernah masuk 100 besar dunia lewat Kisel, koperasi karyawan Telkomsel, dengan peringkat 94 dunia pada WCM 2018. Artinya, koperasi bisa besar ketika berbasis pada kebutuhan anggota, memiliki tata kelola profesional, dan memiliki model bisnis yang jelas. Bukan sekadar lahir karena instruksi. Negara memang wajib hadir, tetapi tugas negara adalah menciptakan ekosistem serta memberi akses terhadap modal, pendidikan, dan kepastian hukum. Bukan mengambil alih ruang inisiatif warga. Demokrasi ekonomi bukan berarti negara mengerjakan semuanya, tetapi membuat masyarakat mampu mengerjakan banyak hal secara mandiri. Kalau koperasi tidak lahir dari rasa memiliki anggotanya, bisakah ia benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, atau hanya menjadi kepanjangan tangan birokrasi? Ada yang janggal dari Rocky Gerung, atau inikah watak aslinya yang melendot ke kekuasaan? Gimana pandangan kamu soal pemikirannya?

Faizal

15,957 次观看 • 23 天前

𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗡𝗬𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗝𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗡𝗔𝗞 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗙𝗥𝗘𝗦𝗛 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗨𝗔𝗧𝗘 𝗡𝗜? Saya rasa banyak polemik yang berlegar di kalangan orang atas tidak banyak yang menyentuh cabaran seharian yang dihadapi terutamanya Gen Z yang dibawah umur 28 tahun ini. Kita akan selalu dengar pembangkang memainkan isu kos sara hidup. Tiada siapa yang menafikan kos sara hidup adalah isu nombor satu Malaysia, malah di seluruh dunia. Tetapi selain kos sara hidup, bagi Gen Z, cabaran paling besar ialah mendapatkan pekerjaan yang boleh bagi ruang untuk membina kerjaya di masa hadapan. Dengan prospek kerjaya yang baik, ia akan memberi peluang kepada pendapatan yang stabil dan keupayaan mobiliti sosial untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Data-data ekonomi menunjukkan Gen Z berhadapan cabaran besar membina kerjaya, seperti berikut: 1. Pengangguran di kalangan orang muda sebenarnya tinggi, iaitu sekitar 10% bagi tempoh 2024 hingga awal 2025, berbanding pengangguran purata nasional yang hanya 3.2% (dari data DOSM) 2. Ini selari dengan kajian Bank Dunia, yang menunjukkan 13.4% anak muda berumur 16 hingga 24 tahun dalam kategori NEET (Not in employment, education or training). Maksudnya ada 13.4% dari kalangan ini, lepas sekolah, tidak buat apa-apa 3. 33 hingga 37% dari graduan bekerja dalam pekerjaan yang dibawah kelulusan mereka, yang dipanggil under-employment 4. Kita ada fenomena yang dipanggil “wage compression” iaitu gaji bagi pekerja bawahan tanpa kemahiran sebenarnya meningkat jauh lebih laju dari gaji permulaan graduan atau pekerja berpengalaman atau pekerja separa kemahiran. Ini adalah disebabkan oleh gaji minima. Sementara majikan terpaksa menaikkan gaji minima kepada pekerja kurang berkemahiran kerana itu kehendak undang-undang, mereka terpaksa menampung kenaikan itu dengan memperlahankan kenaikan gaji pekerja yang lebih atas 5. Jurang kemahiran antara graduan dan kehendak pasaran masih tinggi, terutamanya dalam sektor yang banyak kekosongan seperti yang berkaitan teknologi dan sains. Contohnya, jurutera perisian untuk rekabentuk cip semikonduktor boleh mencecah RM6,000 sebulan untuk fresh graduate, tetapi kita tidak cukup graduan yang memenuhi kelayakan akademik dan kelulusan untuk mengisinya 6. Ada ketidakpadanan di antara lulusan universiti dalam bidang-bidang yang tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan, sedangkan dalam bidang-bidang teknikal tertentu ada kekosongan yang tidak dapat diisi kerana tidak cukup lulusan yang memenuhi kriteria Akhirnya, negara kita berhadapan dengan masalah yang mengundang semua pihak saling menuding jari: Gen Z dan graduan mengeluh susah nak dapat pekerjaan. Ada yang menuding jari kepada majikan atau kerajaan. Majikan mengeluh susah nak cari cari pekerja yang memenuhi kriteria dan kelayakan. Ada yang menuding jari kepada graduan atau kerajaan. Kerajaan? Terpulang nak tuding jari kepada sesiapa pun, tetapi tidak boleh lari dari cuba menyelesaikan masalah ini. Sebahagian dari masalah ini berpunca dari perkara struktur. Contohnya struktur ekonomi yang tidak sampai ke tahap nilai tinggi, maka pekerjaan dalam kategori gaji tinggi tidak banyak berbanding dengan negara-negara maju. Soal struktur ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kalau kerajaan berjaya mewujudkan dan membangunkan sektor ekonomi bernilai tinggi, struktur ekonomi itu akan berubah secara berfasa. Tetapi ada perkara di dalam kawalan majikan, graduan dan pekerja. Majikan perlu menerima hakikat bahawa graduan dan pekerja perlu dilatih secara berterusan, terutamanya dalam bidang-bidang yang lebih teknikal. Majikan juga perlu tahu bahawa jika gaji yang dibayar tidak berpadanan dengan kelayakan, pekerja akan selalu lari yang mengganggu operasi perniagaan. Majikan juga perlu terbuka untuk mengambil fresh graduate yang tidak semestinya keluar universiti dengan kelulusan yang diiklankan, tetapi dalam bidang teknikal yang hampir sama tetapi boleh dilatih. Banyak majikan akan kata: kami dah buat semua ini tetapi masih bermasalah. Jadi apa yang majikan nak sebenarnya dari fresh graduate ni? Oleh kerana majikan tahu hampir semua fresh graduate perlu dilatih semula, dari pengalaman saya, majikan tidak melihat kepada kelayakan akademik semata-mata. Mereka melihat kepada potensi dan sikap calon yang ditemuduga. Oleh itu, kepada fresh graduate, ini kualiti yang dicari oleh majikan: 1. Prestasi akademik yang stabil. Tidaklah perlu mendapat ijazah kelas pertama, tetapi ada konsistensi akademik dari SPM hingga habis ijazah. Sebaiknya dalam quartile pertama dan kedua. 2. Paling penting, keupayaan untuk terus belajar. Bukanlah tahu semua perkara, tetapi ada keinginan dan curiosity untuk belajar perkara baru. 3. Self-starter, dalam bahasa mudah tidak perlu disuruh. Tahu apa yang dia tahu, tahu apa yang dia tak tahu. Untuk laksanakan tugas dia, kalau dia tak tahu, dia usaha untuk tahu, sama ada belajar dari senior, Google or ChatGPT. 4. Berdisiplin dan matang. Tahu membezakan tanggungjawab kepada syarikat dan rakan kerja, dengan keperluan dan keinginan peribadi. Tahu sumbangan yang perlu dibuat agar pasukan atau syarikat dapat bertahan. Tahu tanggungjawab minima yang perlu dilaksanakan. Mesti kena kecam dengan Gen Z lepas ni. Tapi jangan hanya kecam, kalau tak setuju bagi hujah kenapa tidak setuju.
7:03

𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗡𝗬𝗔 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗝𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗡𝗔𝗞 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗙𝗥𝗘𝗦𝗛 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗨𝗔𝗧𝗘 𝗡𝗜? Saya rasa banyak polemik yang berlegar di kalangan orang atas tidak banyak yang menyentuh cabaran seharian yang dihadapi terutamanya Gen Z yang dibawah umur 28 tahun ini. Kita akan selalu dengar pembangkang memainkan isu kos sara hidup. Tiada siapa yang menafikan kos sara hidup adalah isu nombor satu Malaysia, malah di seluruh dunia. Tetapi selain kos sara hidup, bagi Gen Z, cabaran paling besar ialah mendapatkan pekerjaan yang boleh bagi ruang untuk membina kerjaya di masa hadapan. Dengan prospek kerjaya yang baik, ia akan memberi peluang kepada pendapatan yang stabil dan keupayaan mobiliti sosial untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Data-data ekonomi menunjukkan Gen Z berhadapan cabaran besar membina kerjaya, seperti berikut: 1. Pengangguran di kalangan orang muda sebenarnya tinggi, iaitu sekitar 10% bagi tempoh 2024 hingga awal 2025, berbanding pengangguran purata nasional yang hanya 3.2% (dari data DOSM) 2. Ini selari dengan kajian Bank Dunia, yang menunjukkan 13.4% anak muda berumur 16 hingga 24 tahun dalam kategori NEET (Not in employment, education or training). Maksudnya ada 13.4% dari kalangan ini, lepas sekolah, tidak buat apa-apa 3. 33 hingga 37% dari graduan bekerja dalam pekerjaan yang dibawah kelulusan mereka, yang dipanggil under-employment 4. Kita ada fenomena yang dipanggil “wage compression” iaitu gaji bagi pekerja bawahan tanpa kemahiran sebenarnya meningkat jauh lebih laju dari gaji permulaan graduan atau pekerja berpengalaman atau pekerja separa kemahiran. Ini adalah disebabkan oleh gaji minima. Sementara majikan terpaksa menaikkan gaji minima kepada pekerja kurang berkemahiran kerana itu kehendak undang-undang, mereka terpaksa menampung kenaikan itu dengan memperlahankan kenaikan gaji pekerja yang lebih atas 5. Jurang kemahiran antara graduan dan kehendak pasaran masih tinggi, terutamanya dalam sektor yang banyak kekosongan seperti yang berkaitan teknologi dan sains. Contohnya, jurutera perisian untuk rekabentuk cip semikonduktor boleh mencecah RM6,000 sebulan untuk fresh graduate, tetapi kita tidak cukup graduan yang memenuhi kelayakan akademik dan kelulusan untuk mengisinya 6. Ada ketidakpadanan di antara lulusan universiti dalam bidang-bidang yang tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan, sedangkan dalam bidang-bidang teknikal tertentu ada kekosongan yang tidak dapat diisi kerana tidak cukup lulusan yang memenuhi kriteria Akhirnya, negara kita berhadapan dengan masalah yang mengundang semua pihak saling menuding jari: Gen Z dan graduan mengeluh susah nak dapat pekerjaan. Ada yang menuding jari kepada majikan atau kerajaan. Majikan mengeluh susah nak cari cari pekerja yang memenuhi kriteria dan kelayakan. Ada yang menuding jari kepada graduan atau kerajaan. Kerajaan? Terpulang nak tuding jari kepada sesiapa pun, tetapi tidak boleh lari dari cuba menyelesaikan masalah ini. Sebahagian dari masalah ini berpunca dari perkara struktur. Contohnya struktur ekonomi yang tidak sampai ke tahap nilai tinggi, maka pekerjaan dalam kategori gaji tinggi tidak banyak berbanding dengan negara-negara maju. Soal struktur ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kalau kerajaan berjaya mewujudkan dan membangunkan sektor ekonomi bernilai tinggi, struktur ekonomi itu akan berubah secara berfasa. Tetapi ada perkara di dalam kawalan majikan, graduan dan pekerja. Majikan perlu menerima hakikat bahawa graduan dan pekerja perlu dilatih secara berterusan, terutamanya dalam bidang-bidang yang lebih teknikal. Majikan juga perlu tahu bahawa jika gaji yang dibayar tidak berpadanan dengan kelayakan, pekerja akan selalu lari yang mengganggu operasi perniagaan. Majikan juga perlu terbuka untuk mengambil fresh graduate yang tidak semestinya keluar universiti dengan kelulusan yang diiklankan, tetapi dalam bidang teknikal yang hampir sama tetapi boleh dilatih. Banyak majikan akan kata: kami dah buat semua ini tetapi masih bermasalah. Jadi apa yang majikan nak sebenarnya dari fresh graduate ni? Oleh kerana majikan tahu hampir semua fresh graduate perlu dilatih semula, dari pengalaman saya, majikan tidak melihat kepada kelayakan akademik semata-mata. Mereka melihat kepada potensi dan sikap calon yang ditemuduga. Oleh itu, kepada fresh graduate, ini kualiti yang dicari oleh majikan: 1. Prestasi akademik yang stabil. Tidaklah perlu mendapat ijazah kelas pertama, tetapi ada konsistensi akademik dari SPM hingga habis ijazah. Sebaiknya dalam quartile pertama dan kedua. 2. Paling penting, keupayaan untuk terus belajar. Bukanlah tahu semua perkara, tetapi ada keinginan dan curiosity untuk belajar perkara baru. 3. Self-starter, dalam bahasa mudah tidak perlu disuruh. Tahu apa yang dia tahu, tahu apa yang dia tak tahu. Untuk laksanakan tugas dia, kalau dia tak tahu, dia usaha untuk tahu, sama ada belajar dari senior, Google or ChatGPT. 4. Berdisiplin dan matang. Tahu membezakan tanggungjawab kepada syarikat dan rakan kerja, dengan keperluan dan keinginan peribadi. Tahu sumbangan yang perlu dibuat agar pasukan atau syarikat dapat bertahan. Tahu tanggungjawab minima yang perlu dilaksanakan. Mesti kena kecam dengan Gen Z lepas ni. Tapi jangan hanya kecam, kalau tak setuju bagi hujah kenapa tidak setuju.

Rafizi Ramli

22,903 次观看 • 9 个月前

KESAKSIAN FERRY IRWANDI—Realitas di Lokasi Bencana Berbeda jauh dengan kegaduhan di Media Sosial. . . . Teddy Indra Wijaya Meluruskan Informasi Penanganan Bencana Ketika banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, publik sempat dibuat bingung oleh informasi yang saling bertentangan: pemerintah dianggap terlambat, bantuan dinilai belum bergerak, dan muncul anggapan bahwa tanpa status bencana nasional negara tidak bisa turun tangan. Di tengah kabar simpang siur itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir memberikan penjelasan yang jernih dan terukur, memastikan informasi publik kembali pada data dan fakta. Teddy menegaskan bahwa sejak hari pertama, pemerintah telah menurunkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan relawan untuk evakuasi serta bantuan logistik. Ia juga menyampaikan bahwa helikopter diterbangkan ke wilayah terisolasi karena akses darat banyak yang terputus. Klarifikasi ini membantah anggapan bahwa negara bergerak lambat—data yang Teddy bawa menunjukkan operasi skala nasional sudah berjalan sejak awal kejadian. Keterangan Teddy ini juga sejalan dengan informasi lapangan yang disampaikan Feri Irwandi, yang melihat langsung bahwa bantuan pemerintah telah mencapai daerah-daerah paling terpencil. Posko aktif, jalur darurat dibuka alat berat, dan logistik terus masuk. Kesaksian ini memperkuat posisi Teddy: apa yang ia sampaikan bukan narasi optimistis dari pusat, melainkan refleksi kondisi nyata di lapangan. Selain meluruskan kabar publik, Teddy juga berperan merapikan komunikasi internal pemerintahan. Di tengah situasi bencana, sejumlah pernyataan dari beberapa menteri dan pejabat pemerintah dinilai belum konsisten—ada yang bicara soal status, ada yang fokus pada anggaran, ada pula yang menilai penanganan belum terkoordinasi. Situasi ini berpotensi menambah kebingungan publik. Teddy hadir sebagai simpul penyamaan informasi negara, memastikan bahwa pernyataan antar kementerian berjalan selaras dengan fakta lapangan dan tidak saling tumpang-tindih. Melalui fungsi koordinasi inilah suara pemerintah menjadi lebih satu arah dan mudah dipahami rakyat. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Teddy menempati posisi penting sebagai penjaga kejelasan informasi negara. Saat bencana, suara resmi yang stabil adalah kebutuhan publik. Teddy memastikan bahwa masyarakat mendapatkan gambaran utuh: negara hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan warganya berjalan sendirian dalam masa sulit. Dalam kondisi ketika informasi mudah goyah, suara Teddy menjadi pegangan paling sahih tentang apa yang sebenarnya dilakukan negara.
0:59

KESAKSIAN FERRY IRWANDI—Realitas di Lokasi Bencana Berbeda jauh dengan kegaduhan di Media Sosial. . . . Teddy Indra Wijaya Meluruskan Informasi Penanganan Bencana Ketika banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, publik sempat dibuat bingung oleh informasi yang saling bertentangan: pemerintah dianggap terlambat, bantuan dinilai belum bergerak, dan muncul anggapan bahwa tanpa status bencana nasional negara tidak bisa turun tangan. Di tengah kabar simpang siur itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir memberikan penjelasan yang jernih dan terukur, memastikan informasi publik kembali pada data dan fakta. Teddy menegaskan bahwa sejak hari pertama, pemerintah telah menurunkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan relawan untuk evakuasi serta bantuan logistik. Ia juga menyampaikan bahwa helikopter diterbangkan ke wilayah terisolasi karena akses darat banyak yang terputus. Klarifikasi ini membantah anggapan bahwa negara bergerak lambat—data yang Teddy bawa menunjukkan operasi skala nasional sudah berjalan sejak awal kejadian. Keterangan Teddy ini juga sejalan dengan informasi lapangan yang disampaikan Feri Irwandi, yang melihat langsung bahwa bantuan pemerintah telah mencapai daerah-daerah paling terpencil. Posko aktif, jalur darurat dibuka alat berat, dan logistik terus masuk. Kesaksian ini memperkuat posisi Teddy: apa yang ia sampaikan bukan narasi optimistis dari pusat, melainkan refleksi kondisi nyata di lapangan. Selain meluruskan kabar publik, Teddy juga berperan merapikan komunikasi internal pemerintahan. Di tengah situasi bencana, sejumlah pernyataan dari beberapa menteri dan pejabat pemerintah dinilai belum konsisten—ada yang bicara soal status, ada yang fokus pada anggaran, ada pula yang menilai penanganan belum terkoordinasi. Situasi ini berpotensi menambah kebingungan publik. Teddy hadir sebagai simpul penyamaan informasi negara, memastikan bahwa pernyataan antar kementerian berjalan selaras dengan fakta lapangan dan tidak saling tumpang-tindih. Melalui fungsi koordinasi inilah suara pemerintah menjadi lebih satu arah dan mudah dipahami rakyat. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Teddy menempati posisi penting sebagai penjaga kejelasan informasi negara. Saat bencana, suara resmi yang stabil adalah kebutuhan publik. Teddy memastikan bahwa masyarakat mendapatkan gambaran utuh: negara hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan warganya berjalan sendirian dalam masa sulit. Dalam kondisi ketika informasi mudah goyah, suara Teddy menjadi pegangan paling sahih tentang apa yang sebenarnya dilakukan negara.

Miss Tweet |

17,743 次观看 • 6 个月前

Analisis tajam nan menohok disampaikan oleh akademisi/Dosen Fisipol UGM di ruang sidang DPR RI terkait udang di balik batu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita tidak boleh naif dalam membaca arah kebijakan publik yang berskala masif ini. Di balik jargon pemenuhan gizi anak sekolah, ada kalkulasi politik elektoral jangka panjang yang dirancang dengan sangat dingin menuju Pilpres 2029. ​Dari mana angka target 82 juta penerima itu muncul? Secara statistik sains, basis datanya tidak pernah jelas. Namun jika dibedah lewat kacamata politik praktis, polanya terlihat benderang. Berdasarkan DPT Pilpres 2024 yang berjumlah sekitar 164 juta pemilih, angka 82 juta adalah tepat 50% dari total suara nasional. Dengan memberikan makan gratis setiap hari kepada 82 juta orang, maka secara teoritis rezim sedang mengunci basis elektoral "50% plus 1" demi melanggengkan kekuasaan di periode berikutnya. Ini bukan sekadar program sosial, ini adalah operasi teritorial logistik berskala masif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, militer, hingga ormas-ormas raksasa penikmat proyek dapur SPPG. ​Ironisnya, kebijakan ratusan triliun ini terbukti tidak berbasis data (not data-driven policy). Berdasarkan olah data riil BPS sejak 2014, jika pemerintah berniat jujur menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti masyarakat miskin di daerah 3T, ibu hamil, dan balita malnutrisi jumlah penerimanya hanya 26 juta orang. Jika dihitung secara teknokratis yang benar, simulasinya hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp67 Triliun per tahun, bahkan bisa dimulai bertahap dari Rp10 Triliun tanpa perlu merampok dana pendidikan konstitusional atau memotong kesejahteraan guru. ​Mengapa skema rasional dan hemat ini tidak diambil? Karena sejak awal "mandor" pengelola program ini memiliki konflik kepentingan dan syahwat bisnis yang akut. Ekosistem MBG sudah telanjur dikepung oleh lingkaran elit pemburu rente, sehingga tidak ada ruang untuk exit plan ataupun evaluasi teknokratis. Ketika sains data diabaikan demi konversi suara pemilu, maka malapetaka fiskal dan pembodohan publik adalah harga mahal yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat pembayar pajak. Stop pembodohan ini, batalkan program ugal-ugalan yang inkonstitusional ini. Video : tribun
4:26

Analisis tajam nan menohok disampaikan oleh akademisi/Dosen Fisipol UGM di ruang sidang DPR RI terkait udang di balik batu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita tidak boleh naif dalam membaca arah kebijakan publik yang berskala masif ini. Di balik jargon pemenuhan gizi anak sekolah, ada kalkulasi politik elektoral jangka panjang yang dirancang dengan sangat dingin menuju Pilpres 2029. ​Dari mana angka target 82 juta penerima itu muncul? Secara statistik sains, basis datanya tidak pernah jelas. Namun jika dibedah lewat kacamata politik praktis, polanya terlihat benderang. Berdasarkan DPT Pilpres 2024 yang berjumlah sekitar 164 juta pemilih, angka 82 juta adalah tepat 50% dari total suara nasional. Dengan memberikan makan gratis setiap hari kepada 82 juta orang, maka secara teoritis rezim sedang mengunci basis elektoral "50% plus 1" demi melanggengkan kekuasaan di periode berikutnya. Ini bukan sekadar program sosial, ini adalah operasi teritorial logistik berskala masif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, militer, hingga ormas-ormas raksasa penikmat proyek dapur SPPG. ​Ironisnya, kebijakan ratusan triliun ini terbukti tidak berbasis data (not data-driven policy). Berdasarkan olah data riil BPS sejak 2014, jika pemerintah berniat jujur menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti masyarakat miskin di daerah 3T, ibu hamil, dan balita malnutrisi jumlah penerimanya hanya 26 juta orang. Jika dihitung secara teknokratis yang benar, simulasinya hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp67 Triliun per tahun, bahkan bisa dimulai bertahap dari Rp10 Triliun tanpa perlu merampok dana pendidikan konstitusional atau memotong kesejahteraan guru. ​Mengapa skema rasional dan hemat ini tidak diambil? Karena sejak awal "mandor" pengelola program ini memiliki konflik kepentingan dan syahwat bisnis yang akut. Ekosistem MBG sudah telanjur dikepung oleh lingkaran elit pemburu rente, sehingga tidak ada ruang untuk exit plan ataupun evaluasi teknokratis. Ketika sains data diabaikan demi konversi suara pemilu, maka malapetaka fiskal dan pembodohan publik adalah harga mahal yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat pembayar pajak. Stop pembodohan ini, batalkan program ugal-ugalan yang inkonstitusional ini. Video : tribun

kiv z

19,831 次观看 • 2 天前

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-
9:49

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

371,642 次观看 • 2 年前

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗦 𝟭𝗠𝗗𝗕 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 𝗧𝗨𝗡 𝗥𝗔𝗭𝗔𝗞 Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Persekutuan, YA Dato’ Collin Lawrence Sequerah telah selesai membaca penghakiman beliau, dalam kes Dato’ Seri Najib Tun Razak bersabit 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 billion. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Dato’ Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau, tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim YA Dato’ Collin Sequerah memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Dato’ Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini, mahkamah belum menjatuhkan hukuman terhadap Dato’ Seri Najib. Telefon saya berbunyi setiap beberapa minit kerana pihak media mahu mendapatkan komen saya. Saya fikir lebih baik saya sampaikan reaksi awal saya di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun, dari tahun 2010 apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petrosaudi mula-mula ditimbulkan, hinggalah ke hari ini. Ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum, baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah sehinggalah bukti-bukti dikemukakan di mahkamah, sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju, atas sebab-sebab mereka sendiri, akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting, kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh, dari mahkamah rakyat sebelum Dato’ Seri Najib didakwa, hinggalah ke mahkamah undang-undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang, bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini, akan ada proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita, tetapi pandangan kita wajar disandarkan kepada tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab sebagai rakyat, dalam menilai perkembangan kes ini sama ada bersetuju atau tidak, perlulah di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman YA Dato’ Collin Sequerah apabila ia dikeluarkan. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan menghina mahkamah. Tanggungjawab sebagai seorang insan, dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal, kewarasan dan hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab, maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Dato’ Seri Najib, oleh mana-mana pihak, asalkan berlandaskan undang-undang, itu hak mereka. Hak pihak yang lain untuk bersetuju dengan perkembangan kes ini setakat ini, kita juga wajar hormati. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila, dan apa pun pengakhirannya tidak akan mendamaikan pihak-pihak yang bertembung. Kes 1MDB memang satu kes yang divisive. Kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Kes yang mengejutkan. Kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan, agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa, setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam bulan Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri supaya beliau berhenti kerja, agar masa berbaki beberapa bulan yang ada, isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara kerana itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2022, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada satu 1MDB dalam sejarah kita.
7:25

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗦 𝟭𝗠𝗗𝗕 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 𝗧𝗨𝗡 𝗥𝗔𝗭𝗔𝗞 Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Persekutuan, YA Dato’ Collin Lawrence Sequerah telah selesai membaca penghakiman beliau, dalam kes Dato’ Seri Najib Tun Razak bersabit 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 billion. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Dato’ Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau, tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim YA Dato’ Collin Sequerah memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Dato’ Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini, mahkamah belum menjatuhkan hukuman terhadap Dato’ Seri Najib. Telefon saya berbunyi setiap beberapa minit kerana pihak media mahu mendapatkan komen saya. Saya fikir lebih baik saya sampaikan reaksi awal saya di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun, dari tahun 2010 apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petrosaudi mula-mula ditimbulkan, hinggalah ke hari ini. Ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum, baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah sehinggalah bukti-bukti dikemukakan di mahkamah, sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju, atas sebab-sebab mereka sendiri, akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting, kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh, dari mahkamah rakyat sebelum Dato’ Seri Najib didakwa, hinggalah ke mahkamah undang-undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang, bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini, akan ada proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita, tetapi pandangan kita wajar disandarkan kepada tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab sebagai rakyat, dalam menilai perkembangan kes ini sama ada bersetuju atau tidak, perlulah di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman YA Dato’ Collin Sequerah apabila ia dikeluarkan. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan menghina mahkamah. Tanggungjawab sebagai seorang insan, dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal, kewarasan dan hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab, maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Dato’ Seri Najib, oleh mana-mana pihak, asalkan berlandaskan undang-undang, itu hak mereka. Hak pihak yang lain untuk bersetuju dengan perkembangan kes ini setakat ini, kita juga wajar hormati. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila, dan apa pun pengakhirannya tidak akan mendamaikan pihak-pihak yang bertembung. Kes 1MDB memang satu kes yang divisive. Kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Kes yang mengejutkan. Kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan, agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa, setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam bulan Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri supaya beliau berhenti kerja, agar masa berbaki beberapa bulan yang ada, isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara kerana itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2022, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada satu 1MDB dalam sejarah kita.

Rafizi Ramli

200,347 次观看 • 6 个月前

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian itu disampaikan seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung kewajiban pembayaran utang proyek tersebut sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. “Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN),” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Prasetyo menjelaskan, Istana telah menerima laporan rapat terakhir terkait pembayaran utang Whoosh. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap pembicaraan teknis dan finalisasi negosiasi yang akan dipimpin langsung oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. “Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo. Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah siap menanggung tanggung jawab finansial proyek kereta cepat tersebut. Ia meminta publik tidak khawatir terhadap polemik pembiayaan Whoosh. “Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan penolakan penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh. Ia menilai tanggung jawab tersebut seharusnya berada di Danantara, mengingat sejak Maret 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke negara. 📸: Dok. KCIC/Ilustrasi, ANTARA/Galih Pradipta, ANTARA/Aditya Pradana, Instagram @/sekretariat.kabinet. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: bisnisupdate | update | bisnis | video | R174 | E029 | V114 #keretacepat #kcic #bicarafaktalewatberita #kumparan
0:31

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian itu disampaikan seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menanggung kewajiban pembayaran utang proyek tersebut sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. “Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN),” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Prasetyo menjelaskan, Istana telah menerima laporan rapat terakhir terkait pembayaran utang Whoosh. Saat ini, prosesnya masih berada pada tahap pembicaraan teknis dan finalisasi negosiasi yang akan dipimpin langsung oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. “Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo. Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah siap menanggung tanggung jawab finansial proyek kereta cepat tersebut. Ia meminta publik tidak khawatir terhadap polemik pembiayaan Whoosh. “Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan penolakan penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh. Ia menilai tanggung jawab tersebut seharusnya berada di Danantara, mengingat sejak Maret 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke negara. 📸: Dok. KCIC/Ilustrasi, ANTARA/Galih Pradipta, ANTARA/Aditya Pradana, Instagram @/sekretariat.kabinet. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: bisnisupdate | update | bisnis | video | R174 | E029 | V114 #keretacepat #kcic #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

17,404 次观看 • 5 个月前

"Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa." Sedih banget mendengar cerita Amsal C. Sitepu di RDPU Komisi III DPR RI. Ia harus berhadapan dengan hukum karena proses kreatif yang tidak dianggap bernilai alias nol rupiah dan menyebabkan kerugian negara. Ini kisahnya. ~ Ikhtiar Bertahan Hidup ~ Tahun 2020, Covid melanda. Banyak pekerja kreatif sulit mencari rezeki karena lockdown (keterbatasan interaksi). Ada inisiatif untuk membuat video profil desa dengan harga yang relatif murah. Tujuannya sederhana: bertahan hidup. Mereka sebelumnya punya pengalaman dokumentasi wedding (pernikahan) dan video clip lainnya. Amsal pun akhirnya menyusun proposal video profil desa. Terlebih, ia adalah content creator yang senang membagikan kearifan lokal Tanah Karo di akun media sosialnya. Proposal itu ditawarkan langsung ke Kepala Desa. Nilainya Rp30 juta. Dalam proses itu, ada Kepala Desa yang menerima, ada yang menolak. Proposal itu sudah lengkap; mulai dari apa yang akan dikerjakan hingga isi videonya akan bercerita soal apa. Amsal juga berharap video profil itu bisa jadi salah satu manfaat dari dana desa untuk menunjukkan potensi desa. ~ Proposal Diterima, Pekerjaan Dilakukan ~ Dari situ, semua pekerjaan dilakukan secara profesional. Setelah selesai, video pun disaksikan oleh Kepala Desa. Di sini, ada proses revisi, apa yang dikurangi, ditambah, dsb. Dari situ, ada proses shooting ulang jika diperlukan. Pembayaran pun dilakukan setelah klien (Kepala Desa) benar-benar puas dengan hasilnya alias revisi akhir. Pembayaran diterima Rp30 juta, persis seperti tertera di proposal, persis seperti SPJ yang ditandatangani Amsal. Tahun 2021, ada desa yang juga menginginkan hal serupa. Mungkin karena melihat portofolio sebelumnya. Tahun 2022, ada dua desa yang sebenarnya sudah dikerjakan videonya tahun 2021, tapi karena belum ada anggarannya, baru dibayarkan tahun 2022. Faktanya, ada desa yang videonya sudah selesai, tapi serah terima tidak dilakukan. Karena anggarannya tidak cukup dan akhirnya tidak dibayarkan. Itulah risiko dari pekerja kreatif seperti Amsal. Setelah pandemi mereda, pekerja kreatif pun bekerja seperti semula. Amsal berkata bahwa pekerjaan dengan pemerintah itu sebenarnya berisiko tinggi. Ada jarak jauh yang harus ditempuh ke desa-desa, ada drone yang disambar elang, dsb. Pengerjaan video profil desa adalah pekerjaan pertama dan terakhir dalam bekerja sama dengan pemerintah. ~ Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum ~ Tahun 2025, Amsal dipanggil sebagai saksi atas projek pengerjaan video profil desa. Setelah itu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka. Inspektorat menyatakan ada kerugian negara. Amsal menegaskan ia tidak pernah dipanggil atau diperiksa sekalipun oleh Inspektorat. Ternyata, satu tahun setelah projek selesai, Kepala Desa dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, tetapi ternyata tidak ditemui masalah. Di fakta persidangan, Kepala Desa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang seharusnya pihak yang memberatkan) justru mendukung Amsal. Mereka puas dengan pekerjaan Amsal. Apalagi, Amsal itu selalu ikut turun langsung untuk setiap pengerjaan video. ~ Momen Menarik di Persidangan ~ Dalam salah satu persidangan, ada dialog menarik antara Hakim dan Kepala Desa Hakim: Kenapa ia bisa dipenjara? Kepala Desa: Tidak tahu. Hakim: Ada proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: Ada Hakim: Berapa nilai proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: 30 juta Hakim: Berapa yang kalian bayarkan Kepala Desa: 30 juta Hakim: Terus kenapa dia bisa dipenjara Kepala Desa: Enggak tahu, Yang Mulia ~ Moment of Truth ~ Mark up itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh Auditor dan diamini oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada ide, ada editing, cutting, dubbing, clip on (microphone). Semuanya dianggap nol oleh Auditor dan Jaksa Penuntut Umum. Nilai yang tertera di proposal dan akhirnya dibayarkan itulah kemudian dianggap sebagai Mark Up dan merugikan negara ~ Suara Hati dan Isak Tangis Amsal ~ Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran. Sederhananya, saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi. Hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat di sosial media saya. Dari dulu, saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo.
9:49

"Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa." Sedih banget mendengar cerita Amsal C. Sitepu di RDPU Komisi III DPR RI. Ia harus berhadapan dengan hukum karena proses kreatif yang tidak dianggap bernilai alias nol rupiah dan menyebabkan kerugian negara. Ini kisahnya. ~ Ikhtiar Bertahan Hidup ~ Tahun 2020, Covid melanda. Banyak pekerja kreatif sulit mencari rezeki karena lockdown (keterbatasan interaksi). Ada inisiatif untuk membuat video profil desa dengan harga yang relatif murah. Tujuannya sederhana: bertahan hidup. Mereka sebelumnya punya pengalaman dokumentasi wedding (pernikahan) dan video clip lainnya. Amsal pun akhirnya menyusun proposal video profil desa. Terlebih, ia adalah content creator yang senang membagikan kearifan lokal Tanah Karo di akun media sosialnya. Proposal itu ditawarkan langsung ke Kepala Desa. Nilainya Rp30 juta. Dalam proses itu, ada Kepala Desa yang menerima, ada yang menolak. Proposal itu sudah lengkap; mulai dari apa yang akan dikerjakan hingga isi videonya akan bercerita soal apa. Amsal juga berharap video profil itu bisa jadi salah satu manfaat dari dana desa untuk menunjukkan potensi desa. ~ Proposal Diterima, Pekerjaan Dilakukan ~ Dari situ, semua pekerjaan dilakukan secara profesional. Setelah selesai, video pun disaksikan oleh Kepala Desa. Di sini, ada proses revisi, apa yang dikurangi, ditambah, dsb. Dari situ, ada proses shooting ulang jika diperlukan. Pembayaran pun dilakukan setelah klien (Kepala Desa) benar-benar puas dengan hasilnya alias revisi akhir. Pembayaran diterima Rp30 juta, persis seperti tertera di proposal, persis seperti SPJ yang ditandatangani Amsal. Tahun 2021, ada desa yang juga menginginkan hal serupa. Mungkin karena melihat portofolio sebelumnya. Tahun 2022, ada dua desa yang sebenarnya sudah dikerjakan videonya tahun 2021, tapi karena belum ada anggarannya, baru dibayarkan tahun 2022. Faktanya, ada desa yang videonya sudah selesai, tapi serah terima tidak dilakukan. Karena anggarannya tidak cukup dan akhirnya tidak dibayarkan. Itulah risiko dari pekerja kreatif seperti Amsal. Setelah pandemi mereda, pekerja kreatif pun bekerja seperti semula. Amsal berkata bahwa pekerjaan dengan pemerintah itu sebenarnya berisiko tinggi. Ada jarak jauh yang harus ditempuh ke desa-desa, ada drone yang disambar elang, dsb. Pengerjaan video profil desa adalah pekerjaan pertama dan terakhir dalam bekerja sama dengan pemerintah. ~ Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum ~ Tahun 2025, Amsal dipanggil sebagai saksi atas projek pengerjaan video profil desa. Setelah itu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka. Inspektorat menyatakan ada kerugian negara. Amsal menegaskan ia tidak pernah dipanggil atau diperiksa sekalipun oleh Inspektorat. Ternyata, satu tahun setelah projek selesai, Kepala Desa dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, tetapi ternyata tidak ditemui masalah. Di fakta persidangan, Kepala Desa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang seharusnya pihak yang memberatkan) justru mendukung Amsal. Mereka puas dengan pekerjaan Amsal. Apalagi, Amsal itu selalu ikut turun langsung untuk setiap pengerjaan video. ~ Momen Menarik di Persidangan ~ Dalam salah satu persidangan, ada dialog menarik antara Hakim dan Kepala Desa Hakim: Kenapa ia bisa dipenjara? Kepala Desa: Tidak tahu. Hakim: Ada proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: Ada Hakim: Berapa nilai proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: 30 juta Hakim: Berapa yang kalian bayarkan Kepala Desa: 30 juta Hakim: Terus kenapa dia bisa dipenjara Kepala Desa: Enggak tahu, Yang Mulia ~ Moment of Truth ~ Mark up itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh Auditor dan diamini oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada ide, ada editing, cutting, dubbing, clip on (microphone). Semuanya dianggap nol oleh Auditor dan Jaksa Penuntut Umum. Nilai yang tertera di proposal dan akhirnya dibayarkan itulah kemudian dianggap sebagai Mark Up dan merugikan negara ~ Suara Hati dan Isak Tangis Amsal ~ Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran. Sederhananya, saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi. Hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat di sosial media saya. Dari dulu, saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo.

M. Ridha Intifadha

19,236 次观看 • 3 个月前

𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔 𝗠𝗥 𝗥? 𝗔𝗛𝗟𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡 𝗣𝗞𝗥 𝗗𝗜𝗧𝗨𝗗𝗨𝗛 𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗥𝗔𝗦𝗨𝗔𝗛 𝗥𝗠𝟵.𝟱 𝗝𝗨𝗧𝗔? 𝗥𝗔𝗙𝗜𝗭𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗧𝗘𝗥𝗣𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗔𝗚𝗔𝗟 Petang tadi, Naib Presiden PKR dan Ahli Parlimen Sungai Buloh memanggil satu sidang media. Ia ekoran spekulasi yang timbul setelah Victor Chin, salah seorang yang dinamakan di dalam laporan Bloomberg mengenai mafia korporat, mendakwa dia telah membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR untuk menyelesaikan kes itu. Sidang media itu lebih kurang 25 minit. 10 minit mengenai Victor Chin, yang selebihnya Ramanan maki saya. Antara lain, dia tuduh: 1 - Saya menggerakkan cyber trooper untuk mengaitkannya sebagai Mr R yang dirujuk oleh Victor Chin 2 - Saya seorang menteri yang gagal dan penakut Kalau nak tahu siapa Mr R, jangan skip content. Tunggu sampai habis sebab saya akan tunjukkan siapa Mr R. Kita mula dengan latar belakang drama politik terbaru ini. Semalam, 24 Mac, Victor Chin menghantar satu dokumen 40 mukasurat dan dokumen-dokumen sokongan. Dokumen itu memperincikan secara kronologi bagaimana krisis perebutan NexG bermula, nama-nama yang terlibat dan dakwaannya tentang bagaimana institusi penguatkuasaan iaitu PDRM, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah disalahgunakan untuk merampas NexG oleh satu kumpulan yang dipanggil mafia korporat. Media tidak melaporkan secara terperinci apa yang didakwa, sebaliknya memberikan tumpuan kepada 2 isu: 1 - Seorang yang bernama Mr R yang sentiasa berhubung dengan Victor Chin bagi pihak “boss” nya di pihak mafia korporat, yang mengikut Victor Chin, menggunakan agensi penguatkuasa untuk menekan pemegang saham 2 - Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR dalam bulan Oktober 2025 kerana Ahli Parlimen itu berjanji boleh “kawtim” dan menyelesaikan masalahnya yang ditekan agensi penguatkuasa, termasuk akaun-akaun bank dan saham yang dibekukan Walau bagaimana pun, oleh kerana netizen tidak ada akses kepada dokumen 40 muka surat itu, ramai yang terkeliru bahawa Mr R itulah Ahli Parlimen PKR yang didakwa menerima rasuah RM9.5 juta dari Victor Chin. Ada beberapa orang ahli parlimen PKR yang namanya bermula dengan R. Saya sendiri, Rodziah Ismail, R Yuneswaran dan sudah tentu Ramanan. Saya dan YB Rodziah hanya tweet secara berseloroh yang R itu bukan kami. Ramanan memangil sidang media terus dan kita lihat sendiri emosinya dalam sidang media, semua perkataan keluar - syaitan, fail, coward, Eskimo pun keluar. Padahal Mr R tidak pun merujuk kepada mana-mana ahli parlimen PKR kerana ia dua perkara yang berbeza. Saya boleh namakan terus siapa Mr R berdasarkan maklumat yang didakwa oleh Victor Chin, tapi tunggu di hujung video. Sebab bagi saya isu yang sama besar ialah dakwaan Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang ahli parlimen PKR untuk menyelesaikan kes mafia korporat ini bagi pihaknya. Bila ia telah dilaporkan, netizen akan berteka-teka. Sebab itu saya dan YB Rodziah awal-awal lagi menafikan. Tetapi netizen pun pandai buat siasatan ala CSI mereka sendiri. Untuk Victor Chin yakin dan membayar sehingga RM9.5 juta untuk menyelesaikan masalah mafia korporat ini kepadanya , ahli parlimen PKR ini mestilah memenuhi ciri-ciri berikut: Pertama, seorang yang kanan dalam PKR dan mempunyai pengaruh besar, akses terus kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, dia mestilah rapat dan tidak bermusuh dengan Farhash, kerana Victor Chin mendakwa perebutan NexG itu melibatkan dia dan pemegang saham NexG sedia ada di satu pihak, dan satu kumpulan lawan yang melibatkan Farhash. Kalau ahli parlimen itu ada pengaruh untuk berunding dan menamatkan perebutan NexG ini, dia mestilah rapat dengan Farhash. Saya dan YB Rodziah, kedua-dua kami jauh panggang dari api ada dua ciri-ciri ini. Dalam PKR, semua orang boleh bersetuju yang ada ciri-ciri itu, dari kalangan ahli parlimen, adalah Ramanan. Tambah pula Ramanan pernah ada kes di Mahkamah Tinggi dalam tahun 2015 dahulu, yang dia diarahkan membayar balik RM5.5 juta kepada seorang pakar sakit jiwa untuk kawtim dengan Kementerian Pertahanan bagi mendapat bayaran dari kerajaan. Kes tidak serupa, tapi reputasi kawtim itu telah lekat dengan sesetengah netizen. Terpulanglah kepada Ramanan dan PKR kalau dia masih mahu memaki hamun saya kononnya saya yang mengaitkan beliau dengan dakwaan Victor Chin itu. Sebenarnya dialah yang perlu meyakinkan netizen dan rakyat, bahawa di sebalik rekod mahkamah yang dia ada, dan kerjaya politiknya yang dibina dengan cepat disebabkan rapatnya dia dengan Perdana Menteri dan Farhash, dia bukan ahli parlimen yang didakwa menerima RM9.5 juta dari Victor Chin. Jadi siapa sebenarnya yang menerima rasuah dari kalangan ahli parlimen PKR ini? Bagi saya, mudah sahaja kerana ini hakikatnya - wang RM9.5 juta itu diberikan secara tunai. Si pelaku yang menerima rasuah itu mungkin boleh mendabik dada dan menafikan terlibat kerana yakin Victor Chin tidak ada bukti. Lagi-lagi, dia juga yakin tidak ada bukti kerana bukan dia sendiri yang sendiri yang mengambil duit tunai itu. Dia juga boleh memberitahu dunia bahawa dia tidak pernah berjumpa Victor Chin. Tetapi kalau Victor Chin berani memberi ultimatum terbuka agar wang RM9.5 juta itu dipulangkan semula sebelum 30 Mac, jika tidak dia akan menamakan ahli parlimen itu, ia bermakna Victor Chin sudah simpan bukti. Bila berhubung dengan Victor Chin di telefon, percakapan itu mungkin direkod. Bila orang yang dipercayai ahli parlimen itu mengambil duit tersebut, bukti video dan gambar juga telah ada. Kalau tidak, Victor Chin tidak berani buat ultimatum sebegitu. Jadi kes ini akan hanya ada 2 pengakhiran - sama ada 30 Mac ini ahli parlimen itu dinamakan secara terbuka, atau ia mati begitu sahaja. Kalau mati begitu sahaja, kita tahu bahawa ahli parlimen itu telah memulangkan RM9.5 juta itu dengan membayar hutang Victor Chin kepada ah long, sebab Victor Chin ambil wang itu dari ah long untuk dibayar. Siapa yang ada kemampuan mencari RM9.5 juta dalam tempoh 5 hari? Kita tunggu la selepas ini. Saya dah jelaskan mengenai RM9.5 juta, seterusnya kepada teka teki nasional - siapa Mr R? Ha3 ingat ahli politik lain saja yang boleh scam orang, saya pun boleh juga. Cuma saya tak scam duit la. Saya scam content saja. Esok saya dedahkan siapa Mr R sebab saya masih dalam mood raya, kena balik beraya jap.
9:43

𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔 𝗠𝗥 𝗥? 𝗔𝗛𝗟𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡 𝗣𝗞𝗥 𝗗𝗜𝗧𝗨𝗗𝗨𝗛 𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗥𝗔𝗦𝗨𝗔𝗛 𝗥𝗠𝟵.𝟱 𝗝𝗨𝗧𝗔? 𝗥𝗔𝗙𝗜𝗭𝗜 𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜 𝗧𝗘𝗥𝗣𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗔𝗚𝗔𝗟 Petang tadi, Naib Presiden PKR dan Ahli Parlimen Sungai Buloh memanggil satu sidang media. Ia ekoran spekulasi yang timbul setelah Victor Chin, salah seorang yang dinamakan di dalam laporan Bloomberg mengenai mafia korporat, mendakwa dia telah membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR untuk menyelesaikan kes itu. Sidang media itu lebih kurang 25 minit. 10 minit mengenai Victor Chin, yang selebihnya Ramanan maki saya. Antara lain, dia tuduh: 1 - Saya menggerakkan cyber trooper untuk mengaitkannya sebagai Mr R yang dirujuk oleh Victor Chin 2 - Saya seorang menteri yang gagal dan penakut Kalau nak tahu siapa Mr R, jangan skip content. Tunggu sampai habis sebab saya akan tunjukkan siapa Mr R. Kita mula dengan latar belakang drama politik terbaru ini. Semalam, 24 Mac, Victor Chin menghantar satu dokumen 40 mukasurat dan dokumen-dokumen sokongan. Dokumen itu memperincikan secara kronologi bagaimana krisis perebutan NexG bermula, nama-nama yang terlibat dan dakwaannya tentang bagaimana institusi penguatkuasaan iaitu PDRM, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah disalahgunakan untuk merampas NexG oleh satu kumpulan yang dipanggil mafia korporat. Media tidak melaporkan secara terperinci apa yang didakwa, sebaliknya memberikan tumpuan kepada 2 isu: 1 - Seorang yang bernama Mr R yang sentiasa berhubung dengan Victor Chin bagi pihak “boss” nya di pihak mafia korporat, yang mengikut Victor Chin, menggunakan agensi penguatkuasa untuk menekan pemegang saham 2 - Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR dalam bulan Oktober 2025 kerana Ahli Parlimen itu berjanji boleh “kawtim” dan menyelesaikan masalahnya yang ditekan agensi penguatkuasa, termasuk akaun-akaun bank dan saham yang dibekukan Walau bagaimana pun, oleh kerana netizen tidak ada akses kepada dokumen 40 muka surat itu, ramai yang terkeliru bahawa Mr R itulah Ahli Parlimen PKR yang didakwa menerima rasuah RM9.5 juta dari Victor Chin. Ada beberapa orang ahli parlimen PKR yang namanya bermula dengan R. Saya sendiri, Rodziah Ismail, R Yuneswaran dan sudah tentu Ramanan. Saya dan YB Rodziah hanya tweet secara berseloroh yang R itu bukan kami. Ramanan memangil sidang media terus dan kita lihat sendiri emosinya dalam sidang media, semua perkataan keluar - syaitan, fail, coward, Eskimo pun keluar. Padahal Mr R tidak pun merujuk kepada mana-mana ahli parlimen PKR kerana ia dua perkara yang berbeza. Saya boleh namakan terus siapa Mr R berdasarkan maklumat yang didakwa oleh Victor Chin, tapi tunggu di hujung video. Sebab bagi saya isu yang sama besar ialah dakwaan Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang ahli parlimen PKR untuk menyelesaikan kes mafia korporat ini bagi pihaknya. Bila ia telah dilaporkan, netizen akan berteka-teka. Sebab itu saya dan YB Rodziah awal-awal lagi menafikan. Tetapi netizen pun pandai buat siasatan ala CSI mereka sendiri. Untuk Victor Chin yakin dan membayar sehingga RM9.5 juta untuk menyelesaikan masalah mafia korporat ini kepadanya , ahli parlimen PKR ini mestilah memenuhi ciri-ciri berikut: Pertama, seorang yang kanan dalam PKR dan mempunyai pengaruh besar, akses terus kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, dia mestilah rapat dan tidak bermusuh dengan Farhash, kerana Victor Chin mendakwa perebutan NexG itu melibatkan dia dan pemegang saham NexG sedia ada di satu pihak, dan satu kumpulan lawan yang melibatkan Farhash. Kalau ahli parlimen itu ada pengaruh untuk berunding dan menamatkan perebutan NexG ini, dia mestilah rapat dengan Farhash. Saya dan YB Rodziah, kedua-dua kami jauh panggang dari api ada dua ciri-ciri ini. Dalam PKR, semua orang boleh bersetuju yang ada ciri-ciri itu, dari kalangan ahli parlimen, adalah Ramanan. Tambah pula Ramanan pernah ada kes di Mahkamah Tinggi dalam tahun 2015 dahulu, yang dia diarahkan membayar balik RM5.5 juta kepada seorang pakar sakit jiwa untuk kawtim dengan Kementerian Pertahanan bagi mendapat bayaran dari kerajaan. Kes tidak serupa, tapi reputasi kawtim itu telah lekat dengan sesetengah netizen. Terpulanglah kepada Ramanan dan PKR kalau dia masih mahu memaki hamun saya kononnya saya yang mengaitkan beliau dengan dakwaan Victor Chin itu. Sebenarnya dialah yang perlu meyakinkan netizen dan rakyat, bahawa di sebalik rekod mahkamah yang dia ada, dan kerjaya politiknya yang dibina dengan cepat disebabkan rapatnya dia dengan Perdana Menteri dan Farhash, dia bukan ahli parlimen yang didakwa menerima RM9.5 juta dari Victor Chin. Jadi siapa sebenarnya yang menerima rasuah dari kalangan ahli parlimen PKR ini? Bagi saya, mudah sahaja kerana ini hakikatnya - wang RM9.5 juta itu diberikan secara tunai. Si pelaku yang menerima rasuah itu mungkin boleh mendabik dada dan menafikan terlibat kerana yakin Victor Chin tidak ada bukti. Lagi-lagi, dia juga yakin tidak ada bukti kerana bukan dia sendiri yang sendiri yang mengambil duit tunai itu. Dia juga boleh memberitahu dunia bahawa dia tidak pernah berjumpa Victor Chin. Tetapi kalau Victor Chin berani memberi ultimatum terbuka agar wang RM9.5 juta itu dipulangkan semula sebelum 30 Mac, jika tidak dia akan menamakan ahli parlimen itu, ia bermakna Victor Chin sudah simpan bukti. Bila berhubung dengan Victor Chin di telefon, percakapan itu mungkin direkod. Bila orang yang dipercayai ahli parlimen itu mengambil duit tersebut, bukti video dan gambar juga telah ada. Kalau tidak, Victor Chin tidak berani buat ultimatum sebegitu. Jadi kes ini akan hanya ada 2 pengakhiran - sama ada 30 Mac ini ahli parlimen itu dinamakan secara terbuka, atau ia mati begitu sahaja. Kalau mati begitu sahaja, kita tahu bahawa ahli parlimen itu telah memulangkan RM9.5 juta itu dengan membayar hutang Victor Chin kepada ah long, sebab Victor Chin ambil wang itu dari ah long untuk dibayar. Siapa yang ada kemampuan mencari RM9.5 juta dalam tempoh 5 hari? Kita tunggu la selepas ini. Saya dah jelaskan mengenai RM9.5 juta, seterusnya kepada teka teki nasional - siapa Mr R? Ha3 ingat ahli politik lain saja yang boleh scam orang, saya pun boleh juga. Cuma saya tak scam duit la. Saya scam content saja. Esok saya dedahkan siapa Mr R sebab saya masih dalam mood raya, kena balik beraya jap.

Rafizi Ramli

58,528 次观看 • 3 个月前

Ini Bukan Tentang Gaza (Saja) Saat ini, dalam jeda kemanusiaan 4 hari (kabarnya akan diperpanjang), terjadi pertukaran tawanan. Dunia melihat betapa sandera Israel diurus dengan baik oleh para pejuang Palestina. Mereka yang terluka bahkan dibawa ke RS dan dirawat. (Mereka terluka bukan karena diserang pejuang Palestina ya. Orang2 Israel terluka, bahkan tewas, justru karena serangan serdadu Zionis sendiri; mereka mau menyerang pejuang Palestina, tp melakukannya membabi buta sehingga mengorbankan warga mereka sendiri.) Sebaliknya, para tawanan Palestina, semua menceritakan betapa buruknya perlakuan serdadu Zionis kepada mereka. Sejak bertahun-tahun lalu, Amnesty International dan banyak lembaga kemanusiaan lain yang sudah melaporkan penyiksaan yang dialami oleh para tawanan Palestina. Kata ‘ditahan’ tidak tepat untuk mereka, lebih tepat 'ditawan' atau 'diculik'. Karena faktanya, amat banyak dari mereka yang dipenjarakan semena-mena tanpa ada kesalahan; atau ditimpakan kesalahan yang dibuat-buat tanpa ada bukti. Kalaupun ada yang masuk ke pengadilan, yang mengadili juga rezim Zionis, mana bisa dipercaya: penjajah “mengadili” orang yang dijajahnya. Selama masa jeda 4 hari ini, Israel memang tidak membombardir Gaza. Tapi mereka menggila di Tepi Barat. Tidak ada Hamas di Tepi Barat. Jadi, alasan “membasmi Hamas” tidak bisa dipakai Zionis. Per tanggal 28 Nov, ada 117 tawanan Palestina (orang Tepi Barat semua) yang dilepas oleh Zionis, tapi dalam periode yang sama mereka merangsek rumah-rumah di Tepi Barat, membunuhi warga dan menangkap 116 orang lagi! [Total warga Tepi Barat yang dibunuh Zionis 7 Okt-28 Nov: 239 orang] Jadi, ini bukan tentang Gaza saja. Ini tentang Palestina. Wilayah yang “dijatah” untuk bangsa Palestina hanyalah Gaza dan Tepi Barat (sisanya dianggap milik Israel, secara sepihak oleh PBB dan mayoritas negara-negara dunia yang setuju dengan “two state solution”), padahal seluruh tanah Palestina adalah milik mereka. Tahun 1947, mereka diusir dari tanah mereka, yang sekarang menjadi “negara” Israel. Tapi di wilayah yang tersisa inipun, orang Palestina tidak bisa hidup merdeka. Israel menginginkan semuanya: Gaza ingin mereka kosongkan (rencana mereka: warga Gaza ditampung Mesir, Turki, dan negara-negara lain). Demikian pula Tepi Barat. Inilah rencana sejak awal Israel: menginginkan semuanya, dengan alasan yang dibuat-buat, main klaim ayat “tanah yang dijanjikan.” Israel bisa melakukan segala jenis kejahatan kemanusiaan, karena dipimpin oleh orang-orang haus darah, uang, dan kekuasaan. Buktinya. Simak video ini. Lalu siapa yang bisa membantu Palestina menghadapi penjahat-penjahat itu? PBB tidak berdaya. Harapannya tinggal di masyarakat sipil, di kita. Terus berjuang dengan apa yang bisa dilakukan, minimalnya, terus bersuara di media sosial dan lanjutkan boikot ekonomi. #FreePalestineFromIsraeINOW #IsraeliNewNazism
3:12

Ini Bukan Tentang Gaza (Saja) Saat ini, dalam jeda kemanusiaan 4 hari (kabarnya akan diperpanjang), terjadi pertukaran tawanan. Dunia melihat betapa sandera Israel diurus dengan baik oleh para pejuang Palestina. Mereka yang terluka bahkan dibawa ke RS dan dirawat. (Mereka terluka bukan karena diserang pejuang Palestina ya. Orang2 Israel terluka, bahkan tewas, justru karena serangan serdadu Zionis sendiri; mereka mau menyerang pejuang Palestina, tp melakukannya membabi buta sehingga mengorbankan warga mereka sendiri.) Sebaliknya, para tawanan Palestina, semua menceritakan betapa buruknya perlakuan serdadu Zionis kepada mereka. Sejak bertahun-tahun lalu, Amnesty International dan banyak lembaga kemanusiaan lain yang sudah melaporkan penyiksaan yang dialami oleh para tawanan Palestina. Kata ‘ditahan’ tidak tepat untuk mereka, lebih tepat 'ditawan' atau 'diculik'. Karena faktanya, amat banyak dari mereka yang dipenjarakan semena-mena tanpa ada kesalahan; atau ditimpakan kesalahan yang dibuat-buat tanpa ada bukti. Kalaupun ada yang masuk ke pengadilan, yang mengadili juga rezim Zionis, mana bisa dipercaya: penjajah “mengadili” orang yang dijajahnya. Selama masa jeda 4 hari ini, Israel memang tidak membombardir Gaza. Tapi mereka menggila di Tepi Barat. Tidak ada Hamas di Tepi Barat. Jadi, alasan “membasmi Hamas” tidak bisa dipakai Zionis. Per tanggal 28 Nov, ada 117 tawanan Palestina (orang Tepi Barat semua) yang dilepas oleh Zionis, tapi dalam periode yang sama mereka merangsek rumah-rumah di Tepi Barat, membunuhi warga dan menangkap 116 orang lagi! [Total warga Tepi Barat yang dibunuh Zionis 7 Okt-28 Nov: 239 orang] Jadi, ini bukan tentang Gaza saja. Ini tentang Palestina. Wilayah yang “dijatah” untuk bangsa Palestina hanyalah Gaza dan Tepi Barat (sisanya dianggap milik Israel, secara sepihak oleh PBB dan mayoritas negara-negara dunia yang setuju dengan “two state solution”), padahal seluruh tanah Palestina adalah milik mereka. Tahun 1947, mereka diusir dari tanah mereka, yang sekarang menjadi “negara” Israel. Tapi di wilayah yang tersisa inipun, orang Palestina tidak bisa hidup merdeka. Israel menginginkan semuanya: Gaza ingin mereka kosongkan (rencana mereka: warga Gaza ditampung Mesir, Turki, dan negara-negara lain). Demikian pula Tepi Barat. Inilah rencana sejak awal Israel: menginginkan semuanya, dengan alasan yang dibuat-buat, main klaim ayat “tanah yang dijanjikan.” Israel bisa melakukan segala jenis kejahatan kemanusiaan, karena dipimpin oleh orang-orang haus darah, uang, dan kekuasaan. Buktinya. Simak video ini. Lalu siapa yang bisa membantu Palestina menghadapi penjahat-penjahat itu? PBB tidak berdaya. Harapannya tinggal di masyarakat sipil, di kita. Terus berjuang dengan apa yang bisa dilakukan, minimalnya, terus bersuara di media sosial dan lanjutkan boikot ekonomi. #FreePalestineFromIsraeINOW #IsraeliNewNazism

Dina Sulaeman

32,620 次观看 • 2 年前