正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐩 𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐫𝐤𝐢𝐬, 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐆. Apakah istana, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Fraksi Gerindra DPR/MPR RI tidak mencurigai kegagalan sistemik serentak dalam kasus keracunan ini..? Saya pribadi menilai bahwa intelejen negara tidak bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak melakukan analisis yang mendalam atas kejadian keracunan serentak ini.... Coba kita cermati, ada diskrepansi yang sangat besar antara kondisi normal, misalnya ratusan ribu kedai makan atau warung makan yang menjajakan beragam menu makanan setiap harinya, mulai dari skala kaki lima hingga resto menengah dan atas, namun sangat jarang terdengar atau hampir tak pernah terjadi kasus keracunan makanan. Tapi coba bandingkan dengan kejadian saat ini, dimana kasus terjadi secara massal, serentak, dan berulang dalam satu program spesifik, apa tidak mencurigakan..?. Dalam analisis risiko, intelejen harusnya curiga, karena sebuah anomali yang ekstrem sering kali menjadi indikator adanya faktor intervensi yang disengaja, bukan kegagalan acak. Pola yang terkoordinasi secara geografis dan temporal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang bekerja secara terarah, sekali lagi, bukan kecelakaan acak. Aksi sabotase selalu memiliki target yang dipilih dengan cermat untuk dampak maksimal. Dalam kasus ini, targetnya sangat strategis dan fokus, yakni program unggulan (flagship) dari pemerintahan Prabowo. Menyerang program ini bukan sekadar menyerang logistik makanan, melainkan menyerang langsung simbol keberhasilan dan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak kompeten, bahkan dalam menyediakan hal mendasar seperti makanan untuk anak-anak. Korban yang ditargetkan juga anak-anak sekolah. Ini adalah pilihan target yang paling efektif untuk memicu kemarahan publik, kepanikan di kalangan orang tua dan liputan media yang masif. Serangan terhadap anak-anak akan menghasilkan gelombang emosi publik yang jauh lebih besar daripada jika targetnya adalah orang dewasa, sehingga tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi berlipat ganda. Jika zat penyebab keracunan adalah bakteri umum seperti Salmonella atau E. coli, kelalaian masih bisa menjadi penyebab. Namun, jika ditemukan zat kimia yang tidak lazim, racun spesifik, atau bakteri yang telah direkayasa, maka kemungkinan sabotase meningkat secara drastis. Zat seperti ini tidak akan muncul secara alami dalam proses penyiapan makanan yang lalai sekalipun. Jadi pemerintahan Prabowo Subianto sebaiknya segera menghentikan dulu untuk sementara program MBG ini, melakukan kajian ulang, evaluasi sekaligus investigasi terhadap program MBG ini. Jika tidak efektif, sebaiknya program MBG dihentikan permanen, dan lewat instruksi Presiden segera dirancang pengalihan programnya. Sementara itu penyelidikan atas dugaan sabotasenya harus terus diusut secara tuntas, jika terbukti terjadi upaya sabotase, maka penyidikan harus dijalankan hingga menyentuh otak pelakunya. Presiden Prabowo harus membentuk satgas khusus yang independen dan langsung melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden atau Menkopolhukam untuk menguak dugaan sabotase ini. Apapun alasannya, ambisi untuk menuju puncak kekuasaan atau kursi jabatan Presiden tidak boleh dibiarkan terjadi dengan cara-cara keji seperti ini. Seret pelakunya dan hukum seberat-beratnya, sekalipun secara politik pernah berkontribusi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

58,798 subscribers

28,589 次观看 • 9 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

22,359 次观看 • 10 个月前

LIPUTAN AL-JAZEERA 4 JUNI 2026 KORUPSI BGN GO INTERNATIONAL *** Terjemahan video: Makanan gratis ini diantar setiap hari ke seluruh Indonesia, bagian dari program pemerintah untuk anak-anak serta ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan mengatasi gizi buruk. Namun proyek ambisius ini kembali menjadi sorotan publik. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto memecat kepala program itu, Dadan Hindayana. Sehari kemudian, ia dan dua deputinya ditangkap atas dugaan korupsi. Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah yayasan yang dipakai untuk kejahatan dan berafiliasi dengan pejabat atau pegawai Badan Gizi Nasional. Dadan juga dituduh mengadakan barang dengan harga yang digelembungkan, termasuk lebih dari 21.000 motor listrik dan 5.400 televisi. Penyidik menggeledah kantor badan itu dan rumah para tahanan. Suasana sepi di luar kantor pusat Badan Gizi Nasional, dengan hanya sedikit staf yang bekerja di dalam gedung. Meski kontroversi terbaru ini, pemerintah menyatakan programnya untuk memberi makan puluhan juta orang akan terus berjalan tanpa gangguan. Di kompleks kantor, karangan bunga dari para pengusaha dipajang, mengucapkan selamat kepada kepala badan yang baru. Lebih dari 30.000 dapur terlibat dalam program makan gratis ini dan dijalankan oleh usaha yang telah mengantongi izin dari badan itu. Tepat sebelum penangkapan, Presiden berbicara di sebuah acara yang dihadiri ribuan mitra yang terlibat dalam program gizi, sembari memperingatkan adanya konsekuensi atas pelanggaran. Program pangan ini adalah misi yang suci. Ini adalah makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ini tak boleh menjadi alat bagi individu untuk memperkaya diri. Inisiatif makan gratis ini beranggaran $15 miliar untuk 2026, menjadikannya salah satu proyek termahal pemerintah. Program ini juga dikaitkan dengan kasus keracunan makanan dengan setidaknya 33.000 anak di seluruh negeri terdampak, menurut sebuah LSM lokal. Pemerintah menyatakan lebih dari 62 juta orang telah menerima manfaat dari makan gratis dan berkomitmen mencapai targetnya lebih dari 83 juta orang pada akhir tahun. Jessica Washington, Al Jazeera, Jakarta.

LIPUTAN AL-JAZEERA 4 JUNI 2026 KORUPSI BGN GO INTERNATIONAL *** Terjemahan video: Makanan gratis ini diantar setiap hari ke seluruh Indonesia, bagian dari program pemerintah untuk anak-anak serta ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan mengatasi gizi buruk. Namun proyek ambisius ini kembali menjadi sorotan publik. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto memecat kepala program itu, Dadan Hindayana. Sehari kemudian, ia dan dua deputinya ditangkap atas dugaan korupsi. Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah yayasan yang dipakai untuk kejahatan dan berafiliasi dengan pejabat atau pegawai Badan Gizi Nasional. Dadan juga dituduh mengadakan barang dengan harga yang digelembungkan, termasuk lebih dari 21.000 motor listrik dan 5.400 televisi. Penyidik menggeledah kantor badan itu dan rumah para tahanan. Suasana sepi di luar kantor pusat Badan Gizi Nasional, dengan hanya sedikit staf yang bekerja di dalam gedung. Meski kontroversi terbaru ini, pemerintah menyatakan programnya untuk memberi makan puluhan juta orang akan terus berjalan tanpa gangguan. Di kompleks kantor, karangan bunga dari para pengusaha dipajang, mengucapkan selamat kepada kepala badan yang baru. Lebih dari 30.000 dapur terlibat dalam program makan gratis ini dan dijalankan oleh usaha yang telah mengantongi izin dari badan itu. Tepat sebelum penangkapan, Presiden berbicara di sebuah acara yang dihadiri ribuan mitra yang terlibat dalam program gizi, sembari memperingatkan adanya konsekuensi atas pelanggaran. Program pangan ini adalah misi yang suci. Ini adalah makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ini tak boleh menjadi alat bagi individu untuk memperkaya diri. Inisiatif makan gratis ini beranggaran $15 miliar untuk 2026, menjadikannya salah satu proyek termahal pemerintah. Program ini juga dikaitkan dengan kasus keracunan makanan dengan setidaknya 33.000 anak di seluruh negeri terdampak, menurut sebuah LSM lokal. Pemerintah menyatakan lebih dari 62 juta orang telah menerima manfaat dari makan gratis dan berkomitmen mencapai targetnya lebih dari 83 juta orang pada akhir tahun. Jessica Washington, Al Jazeera, Jakarta.

Ardianto Satriawan

15,637 次观看 • 1 个月前

Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah cerita yang bukan hanya memancing emosi, tapi juga mengguncang rasa kemanusiaan. Seorang TikToker membagikan dugaan tindakan tak bermoral yang melibatkan seorang bayi berusia 11 bulan usia yang bahkan belum memahami dunia, namun diduga sudah dijadikan objek seksual fetish dalam perilaku yang menyimpang Terduga pelaku adalah seorang asisten rumah tangga berusia 44 tahun, yang ironisnya sudah memiliki anak dewasa. Namun, alih-alih menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab, justru diduga melakukan tindakan yang sangat tidak pantas saat diberi kepercayaan mengasuh anak majikannya Dalam cerita yang beredar, ia melakukan panggilan video dengan seorang pria tak dikenal. Pria tersebut menunjukkan perilaku tidak senonoh, dan lebih parahnya lagi, diduga meminta agar bayi yang sedang diasuh itu diperlihatkan dalam situasi tersebut Ini bukan sekadar pelanggaran norma... ini adalah bentuk kegagalan moral yang serius!! Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak yang bahkan belum bisa berbicara justru terseret dalam situasi seperti ini? Kejadian ini membuka mata kita bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing di luar sana, tapi bisa hadir dari orang yang justru diberi kepercayaan penuh di dalam rumah Jika benar terjadi, maka ini bukan hanya soal etika, tapi sudah menyentuh ranah hukum yang serius. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan, mengusut tuntas, dan memberikan sanksi tegas tanpa kompromi Ini bukan sekadar “konten viral”, ini adalah alarm keras bahwa perlindungan terhadap anak masih memiliki celah yang berbahaya Karena jika kita masih diam, maka kita ikut memberi ruang bagi hal-hal seperti ini untuk terus terjadi!

Sensitive content

Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah cerita yang bukan hanya memancing emosi, tapi juga mengguncang rasa kemanusiaan. Seorang TikToker membagikan dugaan tindakan tak bermoral yang melibatkan seorang bayi berusia 11 bulan usia yang bahkan belum memahami dunia, namun diduga sudah dijadikan objek seksual fetish dalam perilaku yang menyimpang Terduga pelaku adalah seorang asisten rumah tangga berusia 44 tahun, yang ironisnya sudah memiliki anak dewasa. Namun, alih-alih menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab, justru diduga melakukan tindakan yang sangat tidak pantas saat diberi kepercayaan mengasuh anak majikannya Dalam cerita yang beredar, ia melakukan panggilan video dengan seorang pria tak dikenal. Pria tersebut menunjukkan perilaku tidak senonoh, dan lebih parahnya lagi, diduga meminta agar bayi yang sedang diasuh itu diperlihatkan dalam situasi tersebut Ini bukan sekadar pelanggaran norma... ini adalah bentuk kegagalan moral yang serius!! Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak yang bahkan belum bisa berbicara justru terseret dalam situasi seperti ini? Kejadian ini membuka mata kita bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing di luar sana, tapi bisa hadir dari orang yang justru diberi kepercayaan penuh di dalam rumah Jika benar terjadi, maka ini bukan hanya soal etika, tapi sudah menyentuh ranah hukum yang serius. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan, mengusut tuntas, dan memberikan sanksi tegas tanpa kompromi Ini bukan sekadar “konten viral”, ini adalah alarm keras bahwa perlindungan terhadap anak masih memiliki celah yang berbahaya Karena jika kita masih diam, maka kita ikut memberi ruang bagi hal-hal seperti ini untuk terus terjadi!

Never

91,246 次观看 • 3 个月前

SERET NAMA BESAR, SEMBUNYIKAN FAKTA Ada satu fakta yang tidak bisa dihapus begitu saja dari ruang publik: saya dr. Tifauzia Tyassuma bersama Dr. Roy Suryo telah melakukan kajian serius terhadap keaslian ijazah melalui karya mereka JOKOWI’S White Paper. Itu bukan opini kosong. Itu adalah hasil pembacaan data, analisis forensik digital, dan pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis. Narasi ini penting untuk diletakkan secara jernih: Jika memang ijazah tersebut asli, valid, dan tidak bermasalah, maka secara logika sederhana, bahkan logika paling dasar, tidak akan ada kebutuhan untuk: memperpanjang polemic dan mengaburkan data. Menyeret nama besar seperti Pak Jusuf Kalla justru menimbulkan satu pertanyaan yang lebih dalam: Apakah ini upaya memperlebar isu, agar inti masalahnya, yaitu pembuktian ijazah palsu, menjadi kabur? Jika memang ijazah itu ada dan sah, maka membuktikannya di ruang publik dengan metode ilmiah justru akan: mengangkat legitimasi dan menutup ruang fitnah. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, penundaan, pengalihan isu, bahkan kriminalisasi terhadap pihak yang bertanya, maka publik akan membaca itu bukan sebagai klarifikasi, tetapi sebagai sinyal adanya sesuatu yang disembunyikan. Ketika substansi sulit dijawab, maka isu diperluas, termul mulai menyeret nama-nama besar, ditarik masuk dalam pusaran perkara, menciptakan kegaduhan baru, sehingga perhatian public terpecah. Dan akhirnya, orang lupa bertanya pada satu hal yang paling penting: ADA ATAU TIDAK IJAZAH ASLI JOKOWI?

SERET NAMA BESAR, SEMBUNYIKAN FAKTA Ada satu fakta yang tidak bisa dihapus begitu saja dari ruang publik: saya dr. Tifauzia Tyassuma bersama Dr. Roy Suryo telah melakukan kajian serius terhadap keaslian ijazah melalui karya mereka JOKOWI’S White Paper. Itu bukan opini kosong. Itu adalah hasil pembacaan data, analisis forensik digital, dan pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis. Narasi ini penting untuk diletakkan secara jernih: Jika memang ijazah tersebut asli, valid, dan tidak bermasalah, maka secara logika sederhana, bahkan logika paling dasar, tidak akan ada kebutuhan untuk: memperpanjang polemic dan mengaburkan data. Menyeret nama besar seperti Pak Jusuf Kalla justru menimbulkan satu pertanyaan yang lebih dalam: Apakah ini upaya memperlebar isu, agar inti masalahnya, yaitu pembuktian ijazah palsu, menjadi kabur? Jika memang ijazah itu ada dan sah, maka membuktikannya di ruang publik dengan metode ilmiah justru akan: mengangkat legitimasi dan menutup ruang fitnah. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, penundaan, pengalihan isu, bahkan kriminalisasi terhadap pihak yang bertanya, maka publik akan membaca itu bukan sebagai klarifikasi, tetapi sebagai sinyal adanya sesuatu yang disembunyikan. Ketika substansi sulit dijawab, maka isu diperluas, termul mulai menyeret nama-nama besar, ditarik masuk dalam pusaran perkara, menciptakan kegaduhan baru, sehingga perhatian public terpecah. Dan akhirnya, orang lupa bertanya pada satu hal yang paling penting: ADA ATAU TIDAK IJAZAH ASLI JOKOWI?

Dokter Tifa

38,391 次观看 • 3 个月前

Terjemahan Video Baiklah; sekarang kita terjebak, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. 🔻 Iran memiliki strategi jangka panjang untuk tidak terseret ke dalam perang. Meskipun ada serangan-serangan yang dilancarkan Israel untuk memicu konflik, Iran tahun lalu dan tahun sebelumnya telah berusaha keras agar tidak masuk ke medan perang. Namun pada akhirnya, (Israel) mendapatkan apa yang mereka inginkan. 🔻 Selat Hormuz telah ditutup. Kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Kita tidak memiliki sumber daya persenjataan yang tak terbatas—dan apa yang dikatakan Presiden Trump di Truth Social—tidaklah benar. Oleh karena itu, kita terjebak, situasi kita hancur, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. 🔻 Situasi ini sangat menyakitkan karena meskipun Trump terus membom dan menghujani Iran dengan rudal, bahkan jika Israel mengaku sebagai negara adidaya dan meluncurkan lebih banyak rudal, tindakan ini tidak akan membuka kembali Teluk Persia. Dan jika Teluk Persia tidak terbuka, dengan hilangnya lebih dari 20% pasokan minyak dunia, harga minyak akan terus melambung tinggi. 🔻 Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, untuk alasan yang bisa dimengerti semua orang fokus pada minyak, namun yang tidak terlihat adalah jumlah urea. 35% pasokan urea dunia yang dibutuhkan untuk pertanian global berasal dari sana. Jika jumlah ini terputus selama beberapa bulan, akan terjadi krisis pangan di seluruh dunia karena Anda tidak dapat memproduksi makanan sebanyak yang kita konsumsi setiap hari, sebab (urea) digunakan dalam pupuk. 🔻 Jadi, satu masalah adalah hal mendasar seperti harga minyak yang berdampak langsung dan merupakan masalah jangka pendek, tetapi urea adalah masalah sekunder yang akan membawa konsekuensi global yang membawa bencana. 🔻 Tekanan terhadap Presiden Trump tidak hanya akan meningkat dari dalam Amerika karena masalah di SPBU dan kenaikan harga minyak, tekanan dari luar juga akan semakin besar. Karena semakin lama masalah ini berlarut-larut dan selat tetap tertutup, masalah ketahanan pangan akan muncul di seluruh dunia. Dan ini akan menempatkan kita di bawah tekanan yang lebih besar. 🔻 Karena alasan ini, saya tidak lagi bersedia mendengar bualan Netanyahu tentang dirinya sebagai negara adidaya, karena (kamu) bukan adidaya, karena tanpa kami, kamu bukan apa-apa. Biar saya perjelas hal ini. Lagipula, kami tidak memiliki kekuatan seperti yang kamu bayangkan, sesuatu yang telah kamu curi sekarang dan kamu pikir tidak ada habisnya. Sekarang setelah kamu terjun ke dalam masalah ini, ketika kenyataan terungkap, kamu akan tersungkur.

Terjemahan Video Baiklah; sekarang kita terjebak, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. 🔻 Iran memiliki strategi jangka panjang untuk tidak terseret ke dalam perang. Meskipun ada serangan-serangan yang dilancarkan Israel untuk memicu konflik, Iran tahun lalu dan tahun sebelumnya telah berusaha keras agar tidak masuk ke medan perang. Namun pada akhirnya, (Israel) mendapatkan apa yang mereka inginkan. 🔻 Selat Hormuz telah ditutup. Kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Kita tidak memiliki sumber daya persenjataan yang tak terbatas—dan apa yang dikatakan Presiden Trump di Truth Social—tidaklah benar. Oleh karena itu, kita terjebak, situasi kita hancur, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. 🔻 Situasi ini sangat menyakitkan karena meskipun Trump terus membom dan menghujani Iran dengan rudal, bahkan jika Israel mengaku sebagai negara adidaya dan meluncurkan lebih banyak rudal, tindakan ini tidak akan membuka kembali Teluk Persia. Dan jika Teluk Persia tidak terbuka, dengan hilangnya lebih dari 20% pasokan minyak dunia, harga minyak akan terus melambung tinggi. 🔻 Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, untuk alasan yang bisa dimengerti semua orang fokus pada minyak, namun yang tidak terlihat adalah jumlah urea. 35% pasokan urea dunia yang dibutuhkan untuk pertanian global berasal dari sana. Jika jumlah ini terputus selama beberapa bulan, akan terjadi krisis pangan di seluruh dunia karena Anda tidak dapat memproduksi makanan sebanyak yang kita konsumsi setiap hari, sebab (urea) digunakan dalam pupuk. 🔻 Jadi, satu masalah adalah hal mendasar seperti harga minyak yang berdampak langsung dan merupakan masalah jangka pendek, tetapi urea adalah masalah sekunder yang akan membawa konsekuensi global yang membawa bencana. 🔻 Tekanan terhadap Presiden Trump tidak hanya akan meningkat dari dalam Amerika karena masalah di SPBU dan kenaikan harga minyak, tekanan dari luar juga akan semakin besar. Karena semakin lama masalah ini berlarut-larut dan selat tetap tertutup, masalah ketahanan pangan akan muncul di seluruh dunia. Dan ini akan menempatkan kita di bawah tekanan yang lebih besar. 🔻 Karena alasan ini, saya tidak lagi bersedia mendengar bualan Netanyahu tentang dirinya sebagai negara adidaya, karena (kamu) bukan adidaya, karena tanpa kami, kamu bukan apa-apa. Biar saya perjelas hal ini. Lagipula, kami tidak memiliki kekuatan seperti yang kamu bayangkan, sesuatu yang telah kamu curi sekarang dan kamu pikir tidak ada habisnya. Sekarang setelah kamu terjun ke dalam masalah ini, ketika kenyataan terungkap, kamu akan tersungkur.

SW News - SOFT WAR NEWS

22,219 次观看 • 4 个月前

“POLA YANG TERBACA” Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukum→ ke pribadi Dari substansi → ke sensasi Dari kebenaran → ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.

“POLA YANG TERBACA” Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukum→ ke pribadi Dari substansi → ke sensasi Dari kebenaran → ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.

Dokter Tifa

19,010 次观看 • 3 个月前

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 次观看 • 1 年前

✍🏻 “𝐁𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨” Disatu sisi, ada bukti yang jelas bahwa kelompok dan partai pendukung Jokowi, seperti PSI dan relawan termul, berupaya meningkatkan popularitas Gibran Rakabuming Raka melalui pencitraan pasca demonstrasi 25 Agustus 2025. Bagi-bagi sembako, amplop kepada pengemudi ojol bagian dari aktivitas yg bertujuan untuk memposisikan Gibran sebagai figur pemimpin muda yang menonjol, sekaligus melanjutkan pengaruh Jokowi di panggung politik. Namun banyak pihak berusaha mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk dapat dijadikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kelompok atau partai pendukung Jokowi secara aktif berupaya menurunkan kredibilitas Presiden Prabowo. Maraknya informasi masyarakat di media sosial yang mengaitkan demonstrasi anarkis atau upaya pelengseran dengan pendukung Jokowi menjadi bersifat spekulatif sepanjang data tersebut belum menjadi temuan aparat keamanan resmi yang dikuatkan oleh data intelejen pemerintahan Prabowo. Begitu banyak informasi dan temuan masyarakat yang telah disampaikan kepada Prabowo atau partai Gerindra, namun apakah kemudian dibalik sikap Prabowo yang sulit ditebak informasi dan temuan itu dijadikan dasar untuk mengambil sikap atau strategi politik melawan pengaruh kekuatan politik Jokowi, tak satupun ada yang dapat memprediksikan. Adapun sebagai kelompok yang mendapatkan keuntungan dari pemerintahan Prabowo (baik diposisi kementerian maupun BUMN), PSI, Golkar, atau relawan Jokowi tentu saja menyatakan pernyataan resmi yang bertolak belakang dengan informasi dan bukti yang dikumpulkan dan disuarakan oleh masyarakat. Bahkan kelompok dan partai-partai ini secara demonstratif mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun dalam dinamika yang berlangsung seringkali Gibran “menyalip disetiap tikungan” dalam lintasan yang dilalui Prabowo, dan para termul-termul pun menyampaikan pernyataan-pernyataan yg keras menyerang Prabowo. Sementara partai Presiden Prabowo sendiri, Partai Gerindra Fraksi Gerindra DPR/MPR RI masih menimbang bahwa potensi ketegangan antara Prabowo dan pengaruh Jokowi lebih mencerminkan dinamika keseimbangan tarik menarik kekuatan dengan partai-partai koalisi pendukung lainnya, seperti dengan Partai Demokrat, PKB dan Nasdem, bukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan Prabowo. Tapi publik lumayan sedikit lega ketika Prabowo mulai menekan “Push Button” serangan balasan ke kubu Jokowi melalui “Rudal Balistik” ringan yang meluluh lantakan satu sisi benteng pertahanan Jokowi, yakni “Teras Nadiem” yang merupakan salah satu Teras atau bagian pintu masuk menuju Benteng “Lumut Pandjatan”, benteng kekuatan politik Jokowi. Publik banyak yang menterjemahkan serangan Prabowo itu sebagai balasan langsung seketika atas upaya Makar yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahannya lewat serangan aksi anarkisme dan penjarahan. Apakah Prabowo hanya berhenti pada serangan balasan pertama atau akan diikuti dengan serangan kedua yang langsung merobek jantung Benteng yang menjadi pertahanan utama kekuatan politik Jokowi..? Kita saksikan saja strategi dan aksi politik Prabowo berikutnya..!!.

✍🏻 “𝐁𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨” Disatu sisi, ada bukti yang jelas bahwa kelompok dan partai pendukung Jokowi, seperti PSI dan relawan termul, berupaya meningkatkan popularitas Gibran Rakabuming Raka melalui pencitraan pasca demonstrasi 25 Agustus 2025. Bagi-bagi sembako, amplop kepada pengemudi ojol bagian dari aktivitas yg bertujuan untuk memposisikan Gibran sebagai figur pemimpin muda yang menonjol, sekaligus melanjutkan pengaruh Jokowi di panggung politik. Namun banyak pihak berusaha mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk dapat dijadikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kelompok atau partai pendukung Jokowi secara aktif berupaya menurunkan kredibilitas Presiden Prabowo. Maraknya informasi masyarakat di media sosial yang mengaitkan demonstrasi anarkis atau upaya pelengseran dengan pendukung Jokowi menjadi bersifat spekulatif sepanjang data tersebut belum menjadi temuan aparat keamanan resmi yang dikuatkan oleh data intelejen pemerintahan Prabowo. Begitu banyak informasi dan temuan masyarakat yang telah disampaikan kepada Prabowo atau partai Gerindra, namun apakah kemudian dibalik sikap Prabowo yang sulit ditebak informasi dan temuan itu dijadikan dasar untuk mengambil sikap atau strategi politik melawan pengaruh kekuatan politik Jokowi, tak satupun ada yang dapat memprediksikan. Adapun sebagai kelompok yang mendapatkan keuntungan dari pemerintahan Prabowo (baik diposisi kementerian maupun BUMN), PSI, Golkar, atau relawan Jokowi tentu saja menyatakan pernyataan resmi yang bertolak belakang dengan informasi dan bukti yang dikumpulkan dan disuarakan oleh masyarakat. Bahkan kelompok dan partai-partai ini secara demonstratif mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun dalam dinamika yang berlangsung seringkali Gibran “menyalip disetiap tikungan” dalam lintasan yang dilalui Prabowo, dan para termul-termul pun menyampaikan pernyataan-pernyataan yg keras menyerang Prabowo. Sementara partai Presiden Prabowo sendiri, Partai Gerindra Fraksi Gerindra DPR/MPR RI masih menimbang bahwa potensi ketegangan antara Prabowo dan pengaruh Jokowi lebih mencerminkan dinamika keseimbangan tarik menarik kekuatan dengan partai-partai koalisi pendukung lainnya, seperti dengan Partai Demokrat, PKB dan Nasdem, bukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan Prabowo. Tapi publik lumayan sedikit lega ketika Prabowo mulai menekan “Push Button” serangan balasan ke kubu Jokowi melalui “Rudal Balistik” ringan yang meluluh lantakan satu sisi benteng pertahanan Jokowi, yakni “Teras Nadiem” yang merupakan salah satu Teras atau bagian pintu masuk menuju Benteng “Lumut Pandjatan”, benteng kekuatan politik Jokowi. Publik banyak yang menterjemahkan serangan Prabowo itu sebagai balasan langsung seketika atas upaya Makar yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahannya lewat serangan aksi anarkisme dan penjarahan. Apakah Prabowo hanya berhenti pada serangan balasan pertama atau akan diikuti dengan serangan kedua yang langsung merobek jantung Benteng yang menjadi pertahanan utama kekuatan politik Jokowi..? Kita saksikan saja strategi dan aksi politik Prabowo berikutnya..!!.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

11,571 次观看 • 10 个月前

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

371,642 次观看 • 2 年前

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,210 次观看 • 10 个月前

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,344 次观看 • 1 年前

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

Mas P1yu🍉🇮🇩

56,278 次观看 • 5 个月前

Mohon di atensi min Sekretariat Kabinet Partai Gerindra DPR RI cek kebenarannya. Ada keluhan soal MBG, ada oknum oknum yang diduga melakukan intimidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi, kini justru menuai polemik. Alih-alih menerima kritik soal fasilitas dapur, sejumlah oknum yang terkait dengan program tersebut justru bereaksi keras hingga muncul dugaan intimidasi. Kegaduhan bermula saat sejumlah warga melayangkan komplain terkait kondisi dapur pengelola MBG. Namun, reaksi tak terduga datang dari berbagai pihak—mulai dari oknum pekerja hingga kerabat staf—yang dinilai terlalu emosional atau 'baper' dalam menanggapi keluhan tersebut. Yang lebih memprihatinkan, beredar kabar adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap orang tua siswa. Mereka dilarang keras mengunggah atau memposting hal-hal negatif terkait pelaksanaan program MBG di media sosial. Masyarakat berharap pihak dinas terkait segera turun tangan untuk mengevaluasi transparansi program ini. Kritik terhadap kualitas makanan atau dapur seharusnya dijawab dengan perbaikan nyata, bukan dengan pembungkaman suara wali murid. Seperti yang terjadi di SDN 03 Sindang Sari, Lampung Utara, Program MBG kembali menuai kritik tajam akibat layanan dapur pengelola yang dinilai kurang baik. Melalui pernyataan resminya, Kepala SDN 03 Sindang Sari menegaskan bahwa ini merupakan keluhan yang kesekian kalinya dialami pihak sekolah. Masalah yang terus berulang membuat pihak sekolah mendesak pemilik atau pengelola dapur MBG wilayah Sindang Sari untuk segera memberikan pertanggungjawaban. Hingga saat ini, belum dirinci secara detail mengenai kendala teknis yang terjadi, namun desakan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen pengelola dengan realisasi di lapangan. Pihak sekolah berharap kualitas dan standar Makan Bergizi Gratis dapat dijaga demi kesehatan dan hak para siswa. Masyarakat dan wali murid kini menunggu respons dari pihak pengelola dapur MBG dan dinas terkait untuk mengevaluasi kerja sama ini. Kejadian ini menjadi sinyal penting agar pengawasan program strategis pemerintah ini diperketat di tingkat lokal.

Mohon di atensi min Sekretariat Kabinet Partai Gerindra DPR RI cek kebenarannya. Ada keluhan soal MBG, ada oknum oknum yang diduga melakukan intimidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi, kini justru menuai polemik. Alih-alih menerima kritik soal fasilitas dapur, sejumlah oknum yang terkait dengan program tersebut justru bereaksi keras hingga muncul dugaan intimidasi. Kegaduhan bermula saat sejumlah warga melayangkan komplain terkait kondisi dapur pengelola MBG. Namun, reaksi tak terduga datang dari berbagai pihak—mulai dari oknum pekerja hingga kerabat staf—yang dinilai terlalu emosional atau 'baper' dalam menanggapi keluhan tersebut. Yang lebih memprihatinkan, beredar kabar adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap orang tua siswa. Mereka dilarang keras mengunggah atau memposting hal-hal negatif terkait pelaksanaan program MBG di media sosial. Masyarakat berharap pihak dinas terkait segera turun tangan untuk mengevaluasi transparansi program ini. Kritik terhadap kualitas makanan atau dapur seharusnya dijawab dengan perbaikan nyata, bukan dengan pembungkaman suara wali murid. Seperti yang terjadi di SDN 03 Sindang Sari, Lampung Utara, Program MBG kembali menuai kritik tajam akibat layanan dapur pengelola yang dinilai kurang baik. Melalui pernyataan resminya, Kepala SDN 03 Sindang Sari menegaskan bahwa ini merupakan keluhan yang kesekian kalinya dialami pihak sekolah. Masalah yang terus berulang membuat pihak sekolah mendesak pemilik atau pengelola dapur MBG wilayah Sindang Sari untuk segera memberikan pertanggungjawaban. Hingga saat ini, belum dirinci secara detail mengenai kendala teknis yang terjadi, namun desakan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen pengelola dengan realisasi di lapangan. Pihak sekolah berharap kualitas dan standar Makan Bergizi Gratis dapat dijaga demi kesehatan dan hak para siswa. Masyarakat dan wali murid kini menunggu respons dari pihak pengelola dapur MBG dan dinas terkait untuk mengevaluasi kerja sama ini. Kejadian ini menjadi sinyal penting agar pengawasan program strategis pemerintah ini diperketat di tingkat lokal.

Never

35,221 次观看 • 6 个月前

Apabila persidangan mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, maka tingkat perhatian publik diperkirakan akan sangat tinggi. Dalam skenario hipotetis di mana pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah yang dinilai sah sebagai alat bukti, atau bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen, konsekuensi sosial dan politik berpotensi sangat besar. Jangan main-main dengan ini. Jika kondisi tersebut terjadi, kemungkinan yang dapat muncul antara lain adalah reaksi kemarahan spontan dari sebagian masyarakat, meningkatnya polarisasi opini publik, serta munculnya seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa tuntutan pertanggung jawaban oleh Jokowi di berbagai daerah. Reaksi kemarahan tersebut dapat dipicu oleh anggapan bahwa persoalan tersebut menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Rakyat merasa ditipu dan dipermainkan. Besar kecilnya reaksi tentu akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, namun jika isi putusan pengadilan serampangan, tidak adil, mengabaikan kekuatan pembuktian yang dipaparkan dalam persidangan, maka bukan mustahil apa yang diramalkan Cak Nun akan terjadi, “Jokowi akan di tawur rakyatnya sendiri”. Apalagi jika respons pemerintah, sikap aparat keamanan represif, pemberitaan media provokatif, serta ajakan dari tokoh politik maupun tokoh masyarakat menaikan tingkat eskalasi tuntutan pertanggung jawaban Jokowi. Sebagai perbandingan, dalam beberapa peristiwa sebelumnya, sejumlah figur publik seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya pernah menjadi sasaran kritik maupun aksi protes dari sebagian masyarakat yang berujung pada “penggerudukan” rumah mereka. Dengan demikian, jika sidang perkara ijazah Jokowi diselenggarakan secara Live, lalu terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran serius dan informasi tersebut disaksikan secara langsung oleh publik, maka salah satu kemungkinan adalah meningkatnya kemarahan publik yang dapat memicu aksi langsung pada Jokowi. Namun, apakah hal itu benar-benar terjadi, seberapa besar skalanya, dan bagaimana dampaknya tetap bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan serta dinamika sosial dan politik setelahnya. Jadi menurut anda sebaiknya sidang Ijazah Jokowi tetap diselenggarakan secara Live atau malah justru tertutup dari publik dan media ?

Apabila persidangan mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, maka tingkat perhatian publik diperkirakan akan sangat tinggi. Dalam skenario hipotetis di mana pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah yang dinilai sah sebagai alat bukti, atau bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen, konsekuensi sosial dan politik berpotensi sangat besar. Jangan main-main dengan ini. Jika kondisi tersebut terjadi, kemungkinan yang dapat muncul antara lain adalah reaksi kemarahan spontan dari sebagian masyarakat, meningkatnya polarisasi opini publik, serta munculnya seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa tuntutan pertanggung jawaban oleh Jokowi di berbagai daerah. Reaksi kemarahan tersebut dapat dipicu oleh anggapan bahwa persoalan tersebut menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Rakyat merasa ditipu dan dipermainkan. Besar kecilnya reaksi tentu akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, namun jika isi putusan pengadilan serampangan, tidak adil, mengabaikan kekuatan pembuktian yang dipaparkan dalam persidangan, maka bukan mustahil apa yang diramalkan Cak Nun akan terjadi, “Jokowi akan di tawur rakyatnya sendiri”. Apalagi jika respons pemerintah, sikap aparat keamanan represif, pemberitaan media provokatif, serta ajakan dari tokoh politik maupun tokoh masyarakat menaikan tingkat eskalasi tuntutan pertanggung jawaban Jokowi. Sebagai perbandingan, dalam beberapa peristiwa sebelumnya, sejumlah figur publik seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya pernah menjadi sasaran kritik maupun aksi protes dari sebagian masyarakat yang berujung pada “penggerudukan” rumah mereka. Dengan demikian, jika sidang perkara ijazah Jokowi diselenggarakan secara Live, lalu terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran serius dan informasi tersebut disaksikan secara langsung oleh publik, maka salah satu kemungkinan adalah meningkatnya kemarahan publik yang dapat memicu aksi langsung pada Jokowi. Namun, apakah hal itu benar-benar terjadi, seberapa besar skalanya, dan bagaimana dampaknya tetap bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan serta dinamika sosial dan politik setelahnya. Jadi menurut anda sebaiknya sidang Ijazah Jokowi tetap diselenggarakan secara Live atau malah justru tertutup dari publik dan media ?

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

23,930 次观看 • 17 天前

Sedikit terkejut membaca beragam komentar di postingan ini. Izinkan saya turut menyampaikan pandangan dari sudut berbangsa dan bernegara yang lebih sehat dan bijak. Kedekatan seorang bawahan dengan pemimpin tidak seharusnya dijadikan bahan hinaan murahan. Menyebut hubungan profesional antara Presiden dan pembantunya dengan istilah-istilah merendahkan atau ejekan personal lainnya bukanlah kritik politik, itu hanyalah bentuk degradasi kualitas diskursus publik. Teddy Indra Wijaya berada di lingkar dekat Presiden karena kepercayaan, loyalitas, dan kapasitas kerja. Dalam banyak pemerintahan di dunia, seorang kepala negara memang memiliki orang-orang kepercayaan yang bekerja sangat dekat dengannya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Itu hal normal dalam tata kelola kekuasaan modern, dan perannya sebagai Sekretaris Kabinet adalah jabatan resmi dalam struktur negara. Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kritiklah kebijakannya. Kalau ada yang meragukan kapasitas pejabat, uji dengan data, rekam jejak, dan kinerjanya. Tapi ketika kritik turun level menjadi ejekan personal dan insinuasi yang melecehkan, maka yang tampak bukan kecerdasan, melainkan ketidakmampuan membedakan kritik substantif dari olok-olok receh. Publik harus sadar bahwa budaya politik yang sehat dibangun dengan argumen konstruktif, bukan penghinaan. Hari ini seseorang dihina karena dekat dengan pemimpin, besok orang lain akan dihina hanya karena berbeda pandangan. Jika itu dibiarkan, maka ruang demokrasi berubah menjadi arena bully massal, bukan tempat adu gagasan. Kita boleh tidak sepakat dengan seseorang, boleh mengkritik keras pemerintah, tetapi tetap ada batas etika dalam berpolitik. Jangan biasakan merendahkan martabat orang hanya karena tidak suka secara politik. Karena ketika kebencian lebih dominan daripada nalar, yang rusak bukan hanya individu yang dihina, tetapi juga kualitas demokrasi kita. Sudah waktunya publik dewasa dalam berpolitik, lawan ide dengan ide, lawan kebijakan dengan argumen, bukan dengan hinaan yang mempermalukan diri sendiri.

Sedikit terkejut membaca beragam komentar di postingan ini. Izinkan saya turut menyampaikan pandangan dari sudut berbangsa dan bernegara yang lebih sehat dan bijak. Kedekatan seorang bawahan dengan pemimpin tidak seharusnya dijadikan bahan hinaan murahan. Menyebut hubungan profesional antara Presiden dan pembantunya dengan istilah-istilah merendahkan atau ejekan personal lainnya bukanlah kritik politik, itu hanyalah bentuk degradasi kualitas diskursus publik. Teddy Indra Wijaya berada di lingkar dekat Presiden karena kepercayaan, loyalitas, dan kapasitas kerja. Dalam banyak pemerintahan di dunia, seorang kepala negara memang memiliki orang-orang kepercayaan yang bekerja sangat dekat dengannya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Itu hal normal dalam tata kelola kekuasaan modern, dan perannya sebagai Sekretaris Kabinet adalah jabatan resmi dalam struktur negara. Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kritiklah kebijakannya. Kalau ada yang meragukan kapasitas pejabat, uji dengan data, rekam jejak, dan kinerjanya. Tapi ketika kritik turun level menjadi ejekan personal dan insinuasi yang melecehkan, maka yang tampak bukan kecerdasan, melainkan ketidakmampuan membedakan kritik substantif dari olok-olok receh. Publik harus sadar bahwa budaya politik yang sehat dibangun dengan argumen konstruktif, bukan penghinaan. Hari ini seseorang dihina karena dekat dengan pemimpin, besok orang lain akan dihina hanya karena berbeda pandangan. Jika itu dibiarkan, maka ruang demokrasi berubah menjadi arena bully massal, bukan tempat adu gagasan. Kita boleh tidak sepakat dengan seseorang, boleh mengkritik keras pemerintah, tetapi tetap ada batas etika dalam berpolitik. Jangan biasakan merendahkan martabat orang hanya karena tidak suka secara politik. Karena ketika kebencian lebih dominan daripada nalar, yang rusak bukan hanya individu yang dihina, tetapi juga kualitas demokrasi kita. Sudah waktunya publik dewasa dalam berpolitik, lawan ide dengan ide, lawan kebijakan dengan argumen, bukan dengan hinaan yang mempermalukan diri sendiri.

Miss Tweet |

149,399 次观看 • 3 个月前

Disclaimer : gw bukan belain Febrie Adriansyah (FA) ya. Setelah melihat dan mendengarkan dengan seksama pers conference dari Febrie Adriansyah (FA) sepertinya tindakan penggeledahan yang dilakukan parcok level daerah TK1 semacam pengkondisian dan jika memang barang bukti yang ditemukan dirumah FA di Bogor itu ada pemiliknya bukan atas nama dia bisa dibuktikan saja pemeriksaan lanjutan dengan terbuka di khalayak umum. Jika terbukti benar konsekuensinya wajib diterima sekalipun itu pahit dan jika salah maka siapa yang pantas untuk disalahkan atas tindakan penggeledahan itu ? Karena TB1 saja tidak tahu dan merasa kecolongan atas tindakan anak buahnya itu, atau di tubuh Trunojoyo sudah mulai terpecah ada yang pro Jerusolo ada yang pro Medan Merdeka (?) Gw jadi teringat video jaman dulu saat TK masih menjabat sebagai TB1 bahwa tindakan yg dilakukan mantan anak buahnya ini adalah dampak ketidaknyamanan para oligarki yang terganggu dengan aktivitas bisnisnya karena terindikasi fraud/cheating dan berpotensi merugikan negara. Atau bisa saja penguasa saat itu merasa sudah terganggu dan terdesak atas janji-janji yang tidak bisa ditepati terhadap "pemodalnya" dulu. Kalimat "cukup beri dukungan sosial, sudah yang main kami aja👏🏻👏🏻👏🏻" sangat luas artikulasinya 🤭 Coba perhatikan siapa saja oligarki yang sering berkunjung ke jerusolo? Jika gw komparasi sama pendahulunya yaitu Pak SBY tidak semasif kunjungan ke Jerusolo, ini seperti ada target besar yang bisa menggemparkan Indonesia namun pihak yang "terkeker" sudah mencium gelagat akan dilibas oleh kejaksaan. Kita lihat kedepannya apa yang akan terjadi dari sisi penegakan hukum di Indonesia ini. Ini opini pribadi tidak minta didebat.

Disclaimer : gw bukan belain Febrie Adriansyah (FA) ya. Setelah melihat dan mendengarkan dengan seksama pers conference dari Febrie Adriansyah (FA) sepertinya tindakan penggeledahan yang dilakukan parcok level daerah TK1 semacam pengkondisian dan jika memang barang bukti yang ditemukan dirumah FA di Bogor itu ada pemiliknya bukan atas nama dia bisa dibuktikan saja pemeriksaan lanjutan dengan terbuka di khalayak umum. Jika terbukti benar konsekuensinya wajib diterima sekalipun itu pahit dan jika salah maka siapa yang pantas untuk disalahkan atas tindakan penggeledahan itu ? Karena TB1 saja tidak tahu dan merasa kecolongan atas tindakan anak buahnya itu, atau di tubuh Trunojoyo sudah mulai terpecah ada yang pro Jerusolo ada yang pro Medan Merdeka (?) Gw jadi teringat video jaman dulu saat TK masih menjabat sebagai TB1 bahwa tindakan yg dilakukan mantan anak buahnya ini adalah dampak ketidaknyamanan para oligarki yang terganggu dengan aktivitas bisnisnya karena terindikasi fraud/cheating dan berpotensi merugikan negara. Atau bisa saja penguasa saat itu merasa sudah terganggu dan terdesak atas janji-janji yang tidak bisa ditepati terhadap "pemodalnya" dulu. Kalimat "cukup beri dukungan sosial, sudah yang main kami aja👏🏻👏🏻👏🏻" sangat luas artikulasinya 🤭 Coba perhatikan siapa saja oligarki yang sering berkunjung ke jerusolo? Jika gw komparasi sama pendahulunya yaitu Pak SBY tidak semasif kunjungan ke Jerusolo, ini seperti ada target besar yang bisa menggemparkan Indonesia namun pihak yang "terkeker" sudah mencium gelagat akan dilibas oleh kejaksaan. Kita lihat kedepannya apa yang akan terjadi dari sisi penegakan hukum di Indonesia ini. Ini opini pribadi tidak minta didebat.

Jean Roval 寿安路波流

72,035 次观看 • 8 天前

Ingat dulu pas debat capres, ada sesi di mana para calon diminta untuk bicara di depan cermin? Ganjar dan Anies mau, tapi Prabowo tidak. Banyak yang menilai, Prabowo tidak mampu untuk mengevaluasi diri. Pemimpin yang tidak bisa atau tidak mau melakukan evaluasi diri biasanya memiliki ego yang sangat rapuh, meskipun dari luar terlihat tangguh atau otoriter. Menolak melihat cermin adalah cara fisik untuk "menutup mata" terhadap realitas. Jika mereka melihat cermin (atau melakukan muhasabah), mereka akan dipaksa melihat kekurangan, penuaan, kelelahan, atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Untuk melindungi egonya dari rasa bersalah atau perasaan gagal, otak mereka menolak segala bentuk refleksi, baik refleksi visual di cermin maupun refleksi moral dalam pikiran. Muhasabah diri menuntut seseorang untuk jujur dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Bagi seorang pemimpin yang anti-kritik atau tidak bisa mengevaluasi diri, kejujuran ini adalah ancaman. Menatap mata sendiri di cermin adalah salah satu tindakan psikologis yang paling intim. Saat seseorang menatap matanya sendiri, sulit untuk membohongi diri sendiri. Pemimpin yang menghindari cermin sering kali takut menghadapi "hakim" yang ada di dalam dirinya sendiri. Dalam psikologi kepemimpinan, ada yang disebut dengan Hubris Syndrome, kondisi di mana seorang pemimpin memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, merasa selalu benar, dan memandang rendah pendapat orang lain. Sekilas, orang narsis dianggap suka melihat cermin. Namun, ada jenis narsisisme defensif di mana orang tersebut sebenarnya sangat rapuh. Mereka tidak mau mengevaluasi diri karena menganggap diri mereka sudah di atas angin. Menghindari cermin atau menghindari muhasabah adalah cara mereka mempertahankan ilusi kesempurnaan tersebut agar tidak runtuh. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang buruk atau merugikan orang lain, terjadi konflik batin antara tindakan mereka dengan nurani mereka. Jika mereka tidak mampu mengevaluasi diri secara sehat, mereka akan mengalami disonansi kognitif yang parah. Daripada memperbaiki diri (muhasabah), mereka memilih untuk memutus jalur komunikasi dengan diri mereka sendiri. Menghindari cermin adalah simbol dari putusnya hubungan antara ego (pencitraan luar) dengan alter-ego atau nurani mereka.

Ingat dulu pas debat capres, ada sesi di mana para calon diminta untuk bicara di depan cermin? Ganjar dan Anies mau, tapi Prabowo tidak. Banyak yang menilai, Prabowo tidak mampu untuk mengevaluasi diri. Pemimpin yang tidak bisa atau tidak mau melakukan evaluasi diri biasanya memiliki ego yang sangat rapuh, meskipun dari luar terlihat tangguh atau otoriter. Menolak melihat cermin adalah cara fisik untuk "menutup mata" terhadap realitas. Jika mereka melihat cermin (atau melakukan muhasabah), mereka akan dipaksa melihat kekurangan, penuaan, kelelahan, atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Untuk melindungi egonya dari rasa bersalah atau perasaan gagal, otak mereka menolak segala bentuk refleksi, baik refleksi visual di cermin maupun refleksi moral dalam pikiran. Muhasabah diri menuntut seseorang untuk jujur dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Bagi seorang pemimpin yang anti-kritik atau tidak bisa mengevaluasi diri, kejujuran ini adalah ancaman. Menatap mata sendiri di cermin adalah salah satu tindakan psikologis yang paling intim. Saat seseorang menatap matanya sendiri, sulit untuk membohongi diri sendiri. Pemimpin yang menghindari cermin sering kali takut menghadapi "hakim" yang ada di dalam dirinya sendiri. Dalam psikologi kepemimpinan, ada yang disebut dengan Hubris Syndrome, kondisi di mana seorang pemimpin memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, merasa selalu benar, dan memandang rendah pendapat orang lain. Sekilas, orang narsis dianggap suka melihat cermin. Namun, ada jenis narsisisme defensif di mana orang tersebut sebenarnya sangat rapuh. Mereka tidak mau mengevaluasi diri karena menganggap diri mereka sudah di atas angin. Menghindari cermin atau menghindari muhasabah adalah cara mereka mempertahankan ilusi kesempurnaan tersebut agar tidak runtuh. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang buruk atau merugikan orang lain, terjadi konflik batin antara tindakan mereka dengan nurani mereka. Jika mereka tidak mampu mengevaluasi diri secara sehat, mereka akan mengalami disonansi kognitif yang parah. Daripada memperbaiki diri (muhasabah), mereka memilih untuk memutus jalur komunikasi dengan diri mereka sendiri. Menghindari cermin adalah simbol dari putusnya hubungan antara ego (pencitraan luar) dengan alter-ego atau nurani mereka.

Bambang

136,340 次观看 • 1 个月前

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,761 次观看 • 2 年前

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Teman-teman semua, Hari ini kita menerima kabar final yang melegakan. Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong atas persetujuan DPR. Dengan itu, bukan hanya hukuman dibatalkan, tapi seluruh perkara dianggap tak pernah ada. Nama Tom bersih. Tak pernah bersalah. Bebas sepenuhnya. Ini tentu kabar baik bagi Tom dan bagi keluarganya yang telah berpisah sejak akhir Oktober tahun lalu. Setelah sembilan bulan yang panjang, malam ini ia kembali ke rumah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarganya yang selama ini menanggung rindu. Sebagai sahabat, saya amat bersyukur. Saya ikut bahagia melihat Tom hari ini bebas. Maka saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden beserta DPR yang telah menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Namun, kita juga tahu, ini bukan kemenangan dari ruang sidang. Ini adalah penyelesaian ekstra yudisial melalui jalur konstitusional yang menjadi hak Presiden. Keputusan ini memang menghapus perkara, tapi sesungguhnya tidak menghapus pertanyaan. Tidak menghapus keprihatinan kita atas proses hukum yang begitu banyak dipertanyakan sejak awal. Mulai dari sangkaan yang dipaksakan oleh jaksa, hingga putusan hakim yang menafikan nalar. Karena itu, meskipun hari ini adalah akhir dari penahanan Tom, ini bukan akhir dari tanggung jawab kita. Justru ini harus jadi titik refleksi yang lebih dalam tentang sistem hukum negara kita, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Juga, tentang bagaimana keadilan tidak boleh datang hanya kepada mereka yang tenar, punya jaringan, dan mendapat sorotan. Karena untuk satu Tom yang bebas hari ini, mungkin masih ada ribuan lainnya yang terjerat kriminalisasi, tanpa suara, tanpa sorotan. Negara ini terlalu besar untuk menyisakan keadilan hanya bagi mereka yang dikenal dan mendapat dukungan amat luas dari publik. Maka, hukum di Republik ini harus menjadi pelindung bagi semua, alih-alih menjadi alat tekanan. Harus memberi ketenangan, alih-alih menebar kecemasan. Hari ini adalah kemenangan pribadi bagi Tom. Tapi perjuangan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat belum selesai. Masih panjang dan masih harus terus kita jalani bersama. Tentu juga, masih perlu terus mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan penyelenggara negara ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Izinkan saya menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kepada tim hukum, kepada para sahabat dan pendukung yang setia hadir di setiap persidangan, kepada para tokoh dan publik luas yang menyuarakan harapan di tengah gelapnya proses hukum. Di negeri ini, keadilan sering butuh suara lantang. Hari ini, suara itu berbuah untuk Tom. Kepada Tom kita sampaikan selamat pulang ke rumah. Waktu yang hilang tak bisa kembali, tapi hari esok selalu bisa dimenangkan. Kita yakin, pengalaman yang Tom lalui tak akan melemahkan, justru menguatkan. Pun kita optimis, Tom akan kembali melangkah, lebih tegap, lebih matang, dan lebih tajam memperjuangkan kebaikan bagi negeri yang ia cintai tanpa syarat ini. Welcome home, Tom.

Anies Rasyid Baswedan

709,315 次观看 • 11 个月前