正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

𝗗𝗮𝗽𝗲𝘁 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗽𝘂𝗸 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗹, 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗔𝗺𝗿𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁! Dapat laporan soal harga pupuk yang dijual mahal di atas ketentuan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung turun tangan. Di hadapan para petani, Amran menegaskan tidak akan mentolerir praktik yang merugikan masyarakat. Ia pun langsung meminta jajarannya menindaklanjuti laporan... show more

Garuda TV

81,822 subscribers

112,322 次观看 • 3 个月前 •via X (Twitter)

新闻政治科学技术

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

𝐃𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐔𝐍𝐌 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐓𝐮𝐫𝐮𝐧, 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐫𝐚𝐧: "𝐊𝐚𝐥𝐚𝐮 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐭𝐮 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐣𝐚 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐮?" Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan tegas terhadap seorang dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) yang mengusulkan agar harga beras diturunkan hingga Rp10.000. Mentan Amran membeberkan realita miris bahwa jika harga beras ditekan sedemikian rupa, pendapatan petani hanya akan mencapai Rp8.000 per hari untuk makan. "Kalau harganya diturunkan, petani cuma dapat Rp8 ribu per hari. Anda mau tukar nasib sama petani?" Naskah | Admin: FR Video | Editor: Universitas Negeri Makassar | GF #laporan8 #MentanAmran #HargaBeras #PetaniIndonesia #UNM

𝐃𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐔𝐍𝐌 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐓𝐮𝐫𝐮𝐧, 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐫𝐚𝐧: "𝐊𝐚𝐥𝐚𝐮 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐭𝐮 𝐀𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐣𝐚 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐮?" Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan tegas terhadap seorang dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) yang mengusulkan agar harga beras diturunkan hingga Rp10.000. Mentan Amran membeberkan realita miris bahwa jika harga beras ditekan sedemikian rupa, pendapatan petani hanya akan mencapai Rp8.000 per hari untuk makan. "Kalau harganya diturunkan, petani cuma dapat Rp8 ribu per hari. Anda mau tukar nasib sama petani?" Naskah | Admin: FR Video | Editor: Universitas Negeri Makassar | GF #laporan8 #MentanAmran #HargaBeras #PetaniIndonesia #UNM

Garuda TV

40,289 次观看 • 3 个月前

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terlibat adu argumen dengan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026). Perdebatan terjadi setelah mahasiswa menyebut Indonesia semakin menuju negara kapitalis yang menyengsarakan rakyat. Amran kemudian meminta mahasiswa menunjukkan dasar dan data atas klaim tersebut. Saat mahasiswa menyebut kondisi itu dapat dilihat langsung tanpa data, Amran membantah dengan menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait peningkatan kesejahteraan dan penurunan rasio gini, serta menyebut subsidi pupuk turun 20 persen. Ia juga menyebut bantuan traktor pemerintah diberikan untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung swasembada pangan. 🎥: YouTube/Universitas Sumatera Utara ~R #AmranSulaiman #Sumatera #Cut

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terlibat adu argumen dengan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026). Perdebatan terjadi setelah mahasiswa menyebut Indonesia semakin menuju negara kapitalis yang menyengsarakan rakyat. Amran kemudian meminta mahasiswa menunjukkan dasar dan data atas klaim tersebut. Saat mahasiswa menyebut kondisi itu dapat dilihat langsung tanpa data, Amran membantah dengan menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait peningkatan kesejahteraan dan penurunan rasio gini, serta menyebut subsidi pupuk turun 20 persen. Ia juga menyebut bantuan traktor pemerintah diberikan untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung swasembada pangan. 🎥: YouTube/Universitas Sumatera Utara ~R #AmranSulaiman #Sumatera #Cut

Kompas.com

21,334 次观看 • 2 个月前

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut harga beras di Jepang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI. Awalnya Amran menjelaskan bahwa pemerintah bakal melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali. Di sela-sela memaparkan, Amran mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga beras yang relatif kecil, namun memicu keributan di masyarakat. Ia juga membandingkan dengan harga beras di Jepang yang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. Ia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda. #MenteriPertanianRI #AndiAmranSulaiman #HargaBeras #DPRRI #Jepang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut harga beras di Jepang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (20/8/2025) di Gedung DPR RI. Awalnya Amran menjelaskan bahwa pemerintah bakal melakukan intervensi melalui mekanisme harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Amran menyebut langkah tersebut penting agar harga beras tetap terkendali. Di sela-sela memaparkan, Amran mencontohkan kondisi saat ini, di mana kenaikan harga beras yang relatif kecil, namun memicu keributan di masyarakat. Ia juga membandingkan dengan harga beras di Jepang yang sudah mencapai Rp100 ribu per kilogram (kg). Pernyataan Amran langsung mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. Ia menegaskan, kondisi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Jepang, terutama karena tingkat pendapatan per kapita kedua negara berbeda. #MenteriPertanianRI #AndiAmranSulaiman #HargaBeras #DPRRI #Jepang

METRO TV

23,668 次观看 • 1 年前

𝗗𝗶𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗡𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗸 𝗖𝗶𝗰𝗶𝗹𝗮𝗻, 𝗗𝗖 𝗜𝗻𝗶 𝗚𝗮𝗸 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗸𝘂𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹 𝗕𝗲𝗿𝗶 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶 Seorang ibu mengaku dikuntit oleh sejumlah orang yang diduga debt collector sejak di jalan raya hingga ke halaman rumahnya. Setibanya di rumah, para pria tersebut langsung menuduh mobil yang dikendarainya memiliki tunggakan cicilan dan hendak melakukan penarikan. Namun bukannya takut, sang ibu justru melawan balik. Dengan tegas ia meminta mereka menunjukkan dokumen resmi dan bukti yang sah atas tuduhan tersebut. Karena tak bisa menunjukkan dokumen yang diminta, para pria itu akhirnya memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Simak informasi selengkapnya dalam video. Naskah | Admin: SF Video | Editor: neVerAl0nely___ | GF #Laporan8 #DebtCollector #Viral #InfoTerkini #Otomotif

𝗗𝗶𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗡𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗸 𝗖𝗶𝗰𝗶𝗹𝗮𝗻, 𝗗𝗖 𝗜𝗻𝗶 𝗚𝗮𝗸 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗸𝘂𝘁𝗶𝗸 𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹 𝗕𝗲𝗿𝗶 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶 Seorang ibu mengaku dikuntit oleh sejumlah orang yang diduga debt collector sejak di jalan raya hingga ke halaman rumahnya. Setibanya di rumah, para pria tersebut langsung menuduh mobil yang dikendarainya memiliki tunggakan cicilan dan hendak melakukan penarikan. Namun bukannya takut, sang ibu justru melawan balik. Dengan tegas ia meminta mereka menunjukkan dokumen resmi dan bukti yang sah atas tuduhan tersebut. Karena tak bisa menunjukkan dokumen yang diminta, para pria itu akhirnya memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Simak informasi selengkapnya dalam video. Naskah | Admin: SF Video | Editor: neVerAl0nely___ | GF #Laporan8 #DebtCollector #Viral #InfoTerkini #Otomotif

Garuda TV

17,354 次观看 • 3 个月前

MALANG – Ramainya keluhan warga terkait motor yang mendadak brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan. Ia memastikan pemerintah tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan mesin tersebut. Bahlil mengaku langsung bertindak segera setelah menerima laporan. Setibanya di Malang, ia memanggil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk mendapatkan laporan awal. “Begitu saya mendarat, langsung saya panggil Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Lemigas untuk menerima laporan langsung dari mereka,” ujar Bahlil usai menghadiri Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025). Menurutnya, tim gabungan dari Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, dan Pertamina Patra Niaga kini sudah berada di lapangan, termasuk di wilayah Malang, untuk menelusuri laporan masyarakat dan mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU. “Ada tim khusus yang sedang bekerja. Karena distribusi solar dan Pertalite di SPBU itu berada di bawah Pertamina Patra Niaga,” jelasnya. Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam proses distribusi maupun kualitas bahan bakar. “Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas,” tegas Bahlil. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penyelidikan ini masih berjalan. Pemerintah akan menunggu hasil uji laboratorium dari Lemigas untuk memastikan apakah ada penurunan kualitas bahan bakar. Baca selengkapnya di Laporan: Kontributor Malang Raya Media I Rabu, 29 Oktober 2025

MALANG – Ramainya keluhan warga terkait motor yang mendadak brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan. Ia memastikan pemerintah tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan mesin tersebut. Bahlil mengaku langsung bertindak segera setelah menerima laporan. Setibanya di Malang, ia memanggil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk mendapatkan laporan awal. “Begitu saya mendarat, langsung saya panggil Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Lemigas untuk menerima laporan langsung dari mereka,” ujar Bahlil usai menghadiri Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025). Menurutnya, tim gabungan dari Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, dan Pertamina Patra Niaga kini sudah berada di lapangan, termasuk di wilayah Malang, untuk menelusuri laporan masyarakat dan mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU. “Ada tim khusus yang sedang bekerja. Karena distribusi solar dan Pertalite di SPBU itu berada di bawah Pertamina Patra Niaga,” jelasnya. Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam proses distribusi maupun kualitas bahan bakar. “Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas,” tegas Bahlil. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penyelidikan ini masih berjalan. Pemerintah akan menunggu hasil uji laboratorium dari Lemigas untuk memastikan apakah ada penurunan kualitas bahan bakar. Baca selengkapnya di Laporan: Kontributor Malang Raya Media I Rabu, 29 Oktober 2025

Malang Raya Info

10,990 次观看 • 10 个月前

Kematian Bripda Dirja Pratama (19) di Asrama Polda Sulawesi Selatan dipastikan bukan karena membenturkan kepala seperti laporan awal yang sempat beredar, melainkan akibat penganiayaan oleh seniornya, Bripda P. Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal tidak langsung mempercayai informasi tersebut dan melakukan penyelidikan berbasis ilmiah. Ia menegaskan hasil pemeriksaan secara scientific membuktikan bahwa penyebab kematian korban bukan akibat membenturkan kepala. Kapolda juga mengakui adanya indikasi upaya mengaburkan fakta dalam laporan awal kejadian tersebut. Meski demikian, ia memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Sementara itu, suasana haru dan kemarahan sempat terlihat saat keluarga korban mendatangi Mapolda Sulsel. Dalam video yang beredar, keluarga tak kuasa menahan rasa sakit dan kecewa atas kematian Bripda Dirja yang disebut tewas akibat penganiayaan seniornya di lingkungan asrama. Kasus ini menjadi sorotan publik dan kembali memunculkan pertanyaan soal pengawasan internal serta budaya senioritas di institusi. Polda Sulsel memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional.

Kematian Bripda Dirja Pratama (19) di Asrama Polda Sulawesi Selatan dipastikan bukan karena membenturkan kepala seperti laporan awal yang sempat beredar, melainkan akibat penganiayaan oleh seniornya, Bripda P. Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal tidak langsung mempercayai informasi tersebut dan melakukan penyelidikan berbasis ilmiah. Ia menegaskan hasil pemeriksaan secara scientific membuktikan bahwa penyebab kematian korban bukan akibat membenturkan kepala. Kapolda juga mengakui adanya indikasi upaya mengaburkan fakta dalam laporan awal kejadian tersebut. Meski demikian, ia memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Sementara itu, suasana haru dan kemarahan sempat terlihat saat keluarga korban mendatangi Mapolda Sulsel. Dalam video yang beredar, keluarga tak kuasa menahan rasa sakit dan kecewa atas kematian Bripda Dirja yang disebut tewas akibat penganiayaan seniornya di lingkungan asrama. Kasus ini menjadi sorotan publik dan kembali memunculkan pertanyaan soal pengawasan internal serta budaya senioritas di institusi. Polda Sulsel memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional.

dhemit_is_back

72,644 次观看 • 6 个月前

Surya Utama atau Uya Kuya resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jakarta periode 2024-2029. Usai menerima amanah tersebut, ia berjanji bekerja serius untuk masyarakat dan memperkuat PAN di Ibu Kota. Uya menegaskan akan tetap tampil apa adanya meski kini memimpin PAN Jakarta. Namun, ia siap menjadi "panglima perang" bagi partainya dan turun langsung membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. Dalam kesempatan itu, Uya juga mengenang awal perjalanannya masuk ke dunia politik. Menurut dia, sosok yang paling berperan mengajaknya bergabung dengan PAN adalah Sekjen PAN Eko Patrio, yang saat itu menjabat Ketua DPW PAN Jakarta. Saat itu, kata Uya, sang istri, Astrid, juga tidak mendukung dirinya terjun ke politik karena menilai dunia politik penuh tantangan. Selain itu, pendapatannya sebagai artis televisi dinilai jauh lebih besar dibandingkan ketika menjadi politisi. Uya mengaku mulai mempertimbangkan terjun ke politik setelah pandemi COVID-19. Saat itu ia mulai mengurangi aktivitas di dunia hiburan dan fokus membuat podcast yang mengangkat berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum. Menurutnya, sejumlah konten yang dibuat sempat memicu tekanan, mulai dari laporan polisi hingga ancaman terhadap dirinya. Kondisi tersebut membuat sang istri menyarankan agar ia masuk ke dalam sistem agar bisa membantu masyarakat dengan lebih luas. - Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di AppStore dan Google Play Store. #inilahNews #UyaKuya #Inilahcom #TitikTengah #titikcerah

Surya Utama atau Uya Kuya resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jakarta periode 2024-2029. Usai menerima amanah tersebut, ia berjanji bekerja serius untuk masyarakat dan memperkuat PAN di Ibu Kota. Uya menegaskan akan tetap tampil apa adanya meski kini memimpin PAN Jakarta. Namun, ia siap menjadi "panglima perang" bagi partainya dan turun langsung membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. Dalam kesempatan itu, Uya juga mengenang awal perjalanannya masuk ke dunia politik. Menurut dia, sosok yang paling berperan mengajaknya bergabung dengan PAN adalah Sekjen PAN Eko Patrio, yang saat itu menjabat Ketua DPW PAN Jakarta. Saat itu, kata Uya, sang istri, Astrid, juga tidak mendukung dirinya terjun ke politik karena menilai dunia politik penuh tantangan. Selain itu, pendapatannya sebagai artis televisi dinilai jauh lebih besar dibandingkan ketika menjadi politisi. Uya mengaku mulai mempertimbangkan terjun ke politik setelah pandemi COVID-19. Saat itu ia mulai mengurangi aktivitas di dunia hiburan dan fokus membuat podcast yang mengangkat berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum. Menurutnya, sejumlah konten yang dibuat sempat memicu tekanan, mulai dari laporan polisi hingga ancaman terhadap dirinya. Kondisi tersebut membuat sang istri menyarankan agar ia masuk ke dalam sistem agar bisa membantu masyarakat dengan lebih luas. - Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di AppStore dan Google Play Store. #inilahNews #UyaKuya #Inilahcom #TitikTengah #titikcerah

inilahcom

92,125 次观看 • 2 个月前

Seorang Wanita di Bumi Agung, Lampung Timur Datangi Rumah Siswi SMP Terduga Pelaku Bu11y Bumi Agung, Lampung Timur – Seorang wanita asal Bumi Agung, Lampung Timur, mendatangi rumah seorang siswi SMP yang diduga melakukan perund*ngan terhadap putrinya. Langkah ini diambil setelah beredar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan anc4man dan tindakan intim1dasi terhadap k0rban. Orang tua k0rban, yang diketahui bernama MUKKA, mengaku terpukul dan g3ram setelah melihat rekaman tersebut. Dalam video itu, putrinya terlihat diint1midasi dan bahkan di4ncam akan di1njak leh3rnya oleh siswi terduga pelaku. Tidak terima dengan perlakuan k3ji tersebut, MUKKA memutuskan untuk langsung mendatangi kediaman siswi tersebut guna meminta klarifikasi. Kedatangan MUKKA bertujuan untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas aksi yang diduga dilakukan oleh siswi terduga pelaku. Ia berharap langkah ini dapat menjadi pengingat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus ini sendiri langsung menyedot perhatian masyarakat. Banyak warganet dan warga setempat mengecam tindakan perund*ngan tersebut, serta mendukung upaya orang tua k0rban dalam memperjuangkan keadilan bagi putrinya. Pihak sekolah dan aparat berwenang diharapkan segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan ini. Penanganan secara bijak dan tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah munculnya kasus serupa. Perund*ngan bukan sekadar kenak4lan remaja—ia merupakan tindakan yang bisa merusak kondisi mental, emosional, bahkan fisik k0rban. Karena itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kek3rasan. Sc:

Seorang Wanita di Bumi Agung, Lampung Timur Datangi Rumah Siswi SMP Terduga Pelaku Bu11y Bumi Agung, Lampung Timur – Seorang wanita asal Bumi Agung, Lampung Timur, mendatangi rumah seorang siswi SMP yang diduga melakukan perundngan terhadap putrinya. Langkah ini diambil setelah beredar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan anc4man dan tindakan intim1dasi terhadap k0rban. Orang tua k0rban, yang diketahui bernama MUKKA, mengaku terpukul dan g3ram setelah melihat rekaman tersebut. Dalam video itu, putrinya terlihat diint1midasi dan bahkan di4ncam akan di1njak leh3rnya oleh siswi terduga pelaku. Tidak terima dengan perlakuan k3ji tersebut, MUKKA memutuskan untuk langsung mendatangi kediaman siswi tersebut guna meminta klarifikasi. Kedatangan MUKKA bertujuan untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas aksi yang diduga dilakukan oleh siswi terduga pelaku. Ia berharap langkah ini dapat menjadi pengingat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus ini sendiri langsung menyedot perhatian masyarakat. Banyak warganet dan warga setempat mengecam tindakan perundngan tersebut, serta mendukung upaya orang tua k0rban dalam memperjuangkan keadilan bagi putrinya. Pihak sekolah dan aparat berwenang diharapkan segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan ini. Penanganan secara bijak dan tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah munculnya kasus serupa. Perund*ngan bukan sekadar kenak4lan remaja—ia merupakan tindakan yang bisa merusak kondisi mental, emosional, bahkan fisik k0rban. Karena itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kek3rasan. Sc:

dhemit_is_back

78,870 次观看 • 10 个月前

Gubernur Maluku Imbau Warga Taniwel Tahan Diri Pasca-Bentrokan, Kapolda Dan Pangdam Turun Ke Lokasi‼ Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi menyusul bentrokan antarwarga di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (11/9/2026). Bentrokan tersebut berujung pada pembakaran puluhan rumah warga Patahuwe. Kerusuhan diduga bermula dari kesalahpahaman terkait kabar kebakaran lahan kebun milik salah satu warga Desa Lisabata. Menanggapi insiden itu, Gubernur Maluku menyampaikan keprihatinan dan meminta masyarakat tidak melakukan aksi balas dendam maupun mobilisasi massa. Seluruh proses hukum diminta diserahkan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas para pelaku serta pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Warga juga diimbau bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan foto maupun video konflik yang berpotensi memperkeruh suasana. Gubernur mengajak para Raja Negeri, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat untuk bersama-sama meredam ketegangan serta merangkul kedua belah pihak. Ketegangan tersebut selanjutnya mendapat perhatian aparat keamanan. Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto turun langsung ke Kecamatan Taniwel pada Sabtu (12/9/2026) untuk meredam situasi. Keduanya bersama pemerintah daerah dan pimpinan kedua desa menggelar pertemuan di Kantor Camat Taniwel. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku menegaskan bahwa penanganan situasi harus mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan baru. “Yang terpenting adalah masing-masing raja dapat menenangkan situasi di desa masing-masing dan bekerja bersama-sama,” kata Dadang. Kapolda juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh keadaan. “Kita harus benar-benar meyakinkan saudara-saudara kita agar menyampaikan dengan benar kepada masyarakat dan selalu berhati-hati adanya provokasi karena ada oknum-oknum yang tidak menginginkan wilayah kita aman,” ujarnya. Selain upaya menjaga keamanan, pemerintah daerah diminta segera memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak kebakaran, terutama warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal. “Saya minta secepatnya menyampaikan kepada masyarakat dan Bapak Wakil Bupati agar dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan,” tegas Dadang. Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam membantu warga yang rumahnya terdampak akibat insiden tersebut. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta para pemimpin kedua desa diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi masyarakat sekaligus mencegah kembali terjadinya bentrokan. Gubernur Maluku menegaskan pentingnya menjaga semangat persaudaraan atau orang basudara serta merawat kedamaian di tanah Maluku demi kepentingan bersama. Hingga Sabtu (12/9/2026), upaya meredam ketegangan dan menjaga situasi keamanan di wilayah Kecamatan Taniwel terus dilakukan oleh seluruh pihak. #elshintaviral

Gubernur Maluku Imbau Warga Taniwel Tahan Diri Pasca-Bentrokan, Kapolda Dan Pangdam Turun Ke Lokasi‼ Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi menyusul bentrokan antarwarga di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (11/9/2026). Bentrokan tersebut berujung pada pembakaran puluhan rumah warga Patahuwe. Kerusuhan diduga bermula dari kesalahpahaman terkait kabar kebakaran lahan kebun milik salah satu warga Desa Lisabata. Menanggapi insiden itu, Gubernur Maluku menyampaikan keprihatinan dan meminta masyarakat tidak melakukan aksi balas dendam maupun mobilisasi massa. Seluruh proses hukum diminta diserahkan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas para pelaku serta pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Warga juga diimbau bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan foto maupun video konflik yang berpotensi memperkeruh suasana. Gubernur mengajak para Raja Negeri, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat untuk bersama-sama meredam ketegangan serta merangkul kedua belah pihak. Ketegangan tersebut selanjutnya mendapat perhatian aparat keamanan. Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto turun langsung ke Kecamatan Taniwel pada Sabtu (12/9/2026) untuk meredam situasi. Keduanya bersama pemerintah daerah dan pimpinan kedua desa menggelar pertemuan di Kantor Camat Taniwel. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku menegaskan bahwa penanganan situasi harus mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan baru. “Yang terpenting adalah masing-masing raja dapat menenangkan situasi di desa masing-masing dan bekerja bersama-sama,” kata Dadang. Kapolda juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh keadaan. “Kita harus benar-benar meyakinkan saudara-saudara kita agar menyampaikan dengan benar kepada masyarakat dan selalu berhati-hati adanya provokasi karena ada oknum-oknum yang tidak menginginkan wilayah kita aman,” ujarnya. Selain upaya menjaga keamanan, pemerintah daerah diminta segera memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak kebakaran, terutama warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal. “Saya minta secepatnya menyampaikan kepada masyarakat dan Bapak Wakil Bupati agar dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan,” tegas Dadang. Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam membantu warga yang rumahnya terdampak akibat insiden tersebut. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta para pemimpin kedua desa diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi masyarakat sekaligus mencegah kembali terjadinya bentrokan. Gubernur Maluku menegaskan pentingnya menjaga semangat persaudaraan atau orang basudara serta merawat kedamaian di tanah Maluku demi kepentingan bersama. Hingga Sabtu (12/9/2026), upaya meredam ketegangan dan menjaga situasi keamanan di wilayah Kecamatan Taniwel terus dilakukan oleh seluruh pihak. #elshintaviral

Radio Elshinta

24,360 次观看 • 2 天前

Oknum Guru di Jambi Adu Jotos dengan Siswa, Begini Pengakuannya Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, dikeroyok oleh sejumlah siswanya. Pengeroyokan itu terjadi di lingkungan sekolah saat masih jam kegiatan belajar. Video sang guru dikeroyok oleh siswanya itu viral di media sosial. Bahkan, dalam video lain sang guru tersebut sempat membubarkan siswanya dengan mengacungkan celurit untuk membubarkan siswanya. Agus mengatakan kejadian itu terjadi pada Selasa (13/1/2026) pagi saat kegiatan belajar berlangsung. Ketika itu, kata Agus, dirinya sedang berjalan di depan kelas dan mendengar salah satunya siswanya menegurnya dengan kata-kata tidak pantas. "Kejadiannya berawal peneguran siswa di kelas di saat belajar ada guru, dia (siswa) menegur dengan tidak hormat dan tidak sopan kepada saya, dengan meneriakkan kata yang tidak pantas kepada saya saat belajar," kata Agus, Rabu (14/1/2026). Mendengar ucapan itu, Agus masuk ke dalam kelas. Dia meminta siswa di kelas tersebut untuk mengaku siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Salah satu siswanya pun mengaku. Menurut Agus, saat itu siswanya malah menantang dirinya. Sehingga, Agus mengakui melakukan tindakan menampar siswanya itu. "Saya masuk ke kelas memanggil siapa yang meneriakkan saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, akhir saya refleks menampar muka dia," ujarnya. Menurut Agus, tindakan itu sebagai bentuk pendidikan moral. Namun, sang siswa bereaksi marah. Kejadian bergulir sampai dimediasi oleh guru-guru lainnya. Sementara itu, di sisi lain sejumlah siswa mengaku Agus telah menghina salah satu murid dengan perkataan 'miskin' yang memicu keributan tersebut. Namun, menurut Agus, perkataan itu konteks motivasi dan tidak bermaksud menghina. "Iya saya melontarkan sebagai motivasi, saya tidak bermaksud mengejek. Saya menceritakan secara umum. Saya mengatakan, 'kalau kita kurang mampu, kalau bisa jangan bertingkah macam-macam'. Itu secara motivasi pembicaraan," ungkapnya. Saat mediasi itu, Agus memberi pilihan kepada siswanya untuk membuat petisi jika tidak menginginkan dirinya mengajar lagi sana. Atau, kata dia, dia meminta siswanya berubah. Akan tetapi, di sisi lain, siswa meminta Agus meminta maaf. Mediasi itu pun menemui jalan buntu. Hingga akhirnya, ketika berjalan menuju ruang guru, Agus dikeroyok oleh sejumlah siswanya. "Setelah mediasi itu, saya diajak komite ke kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh saya," ujarnya. Keributan itu pun berlanjut hingga jam belajar selesai di sore hari. Para siswa yang tidak terima mengancam Agus hingga melemparinya dengan batu. Agus mengaku memang sempat bereaksi mengacungkan celurit sebagaimana videonya yang beredar. Namun, kata dia, hal itu sebagai gertakan agar para peserta didiknya itu membubarkan diri. "Kebetulan kami itu SMK pertanian, memang kayak cangkul dan celurit lainnya memang tersedia di kantor. Kenapa saya memakai itu? Agar mereka bubar, tidak ada niat lain saya untuk itu. Pada kenyataannya mereka juga tidak bubar, malah melempari saya dengan batu," terang Agus. Usai kejadian itu, Agus sendiri mengadukan persoalan itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dia berharap pihak dinas bisa menengahkan kejadian ini. Dari pengeroyokan itu, Agus mengalami memar di badan dan pipinya. sc detiknews

Oknum Guru di Jambi Adu Jotos dengan Siswa, Begini Pengakuannya Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, dikeroyok oleh sejumlah siswanya. Pengeroyokan itu terjadi di lingkungan sekolah saat masih jam kegiatan belajar. Video sang guru dikeroyok oleh siswanya itu viral di media sosial. Bahkan, dalam video lain sang guru tersebut sempat membubarkan siswanya dengan mengacungkan celurit untuk membubarkan siswanya. Agus mengatakan kejadian itu terjadi pada Selasa (13/1/2026) pagi saat kegiatan belajar berlangsung. Ketika itu, kata Agus, dirinya sedang berjalan di depan kelas dan mendengar salah satunya siswanya menegurnya dengan kata-kata tidak pantas. "Kejadiannya berawal peneguran siswa di kelas di saat belajar ada guru, dia (siswa) menegur dengan tidak hormat dan tidak sopan kepada saya, dengan meneriakkan kata yang tidak pantas kepada saya saat belajar," kata Agus, Rabu (14/1/2026). Mendengar ucapan itu, Agus masuk ke dalam kelas. Dia meminta siswa di kelas tersebut untuk mengaku siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Salah satu siswanya pun mengaku. Menurut Agus, saat itu siswanya malah menantang dirinya. Sehingga, Agus mengakui melakukan tindakan menampar siswanya itu. "Saya masuk ke kelas memanggil siapa yang meneriakkan saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, akhir saya refleks menampar muka dia," ujarnya. Menurut Agus, tindakan itu sebagai bentuk pendidikan moral. Namun, sang siswa bereaksi marah. Kejadian bergulir sampai dimediasi oleh guru-guru lainnya. Sementara itu, di sisi lain sejumlah siswa mengaku Agus telah menghina salah satu murid dengan perkataan 'miskin' yang memicu keributan tersebut. Namun, menurut Agus, perkataan itu konteks motivasi dan tidak bermaksud menghina. "Iya saya melontarkan sebagai motivasi, saya tidak bermaksud mengejek. Saya menceritakan secara umum. Saya mengatakan, 'kalau kita kurang mampu, kalau bisa jangan bertingkah macam-macam'. Itu secara motivasi pembicaraan," ungkapnya. Saat mediasi itu, Agus memberi pilihan kepada siswanya untuk membuat petisi jika tidak menginginkan dirinya mengajar lagi sana. Atau, kata dia, dia meminta siswanya berubah. Akan tetapi, di sisi lain, siswa meminta Agus meminta maaf. Mediasi itu pun menemui jalan buntu. Hingga akhirnya, ketika berjalan menuju ruang guru, Agus dikeroyok oleh sejumlah siswanya. "Setelah mediasi itu, saya diajak komite ke kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh saya," ujarnya. Keributan itu pun berlanjut hingga jam belajar selesai di sore hari. Para siswa yang tidak terima mengancam Agus hingga melemparinya dengan batu. Agus mengaku memang sempat bereaksi mengacungkan celurit sebagaimana videonya yang beredar. Namun, kata dia, hal itu sebagai gertakan agar para peserta didiknya itu membubarkan diri. "Kebetulan kami itu SMK pertanian, memang kayak cangkul dan celurit lainnya memang tersedia di kantor. Kenapa saya memakai itu? Agar mereka bubar, tidak ada niat lain saya untuk itu. Pada kenyataannya mereka juga tidak bubar, malah melempari saya dengan batu," terang Agus. Usai kejadian itu, Agus sendiri mengadukan persoalan itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dia berharap pihak dinas bisa menengahkan kejadian ini. Dari pengeroyokan itu, Agus mengalami memar di badan dan pipinya. sc detiknews

b3'doel

315,795 次观看 • 8 个月前

"Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa." Sedih banget mendengar cerita Amsal C. Sitepu di RDPU Komisi III DPR RI. Ia harus berhadapan dengan hukum karena proses kreatif yang tidak dianggap bernilai alias nol rupiah dan menyebabkan kerugian negara. Ini kisahnya. ~ Ikhtiar Bertahan Hidup ~ Tahun 2020, Covid melanda. Banyak pekerja kreatif sulit mencari rezeki karena lockdown (keterbatasan interaksi). Ada inisiatif untuk membuat video profil desa dengan harga yang relatif murah. Tujuannya sederhana: bertahan hidup. Mereka sebelumnya punya pengalaman dokumentasi wedding (pernikahan) dan video clip lainnya. Amsal pun akhirnya menyusun proposal video profil desa. Terlebih, ia adalah content creator yang senang membagikan kearifan lokal Tanah Karo di akun media sosialnya. Proposal itu ditawarkan langsung ke Kepala Desa. Nilainya Rp30 juta. Dalam proses itu, ada Kepala Desa yang menerima, ada yang menolak. Proposal itu sudah lengkap; mulai dari apa yang akan dikerjakan hingga isi videonya akan bercerita soal apa. Amsal juga berharap video profil itu bisa jadi salah satu manfaat dari dana desa untuk menunjukkan potensi desa. ~ Proposal Diterima, Pekerjaan Dilakukan ~ Dari situ, semua pekerjaan dilakukan secara profesional. Setelah selesai, video pun disaksikan oleh Kepala Desa. Di sini, ada proses revisi, apa yang dikurangi, ditambah, dsb. Dari situ, ada proses shooting ulang jika diperlukan. Pembayaran pun dilakukan setelah klien (Kepala Desa) benar-benar puas dengan hasilnya alias revisi akhir. Pembayaran diterima Rp30 juta, persis seperti tertera di proposal, persis seperti SPJ yang ditandatangani Amsal. Tahun 2021, ada desa yang juga menginginkan hal serupa. Mungkin karena melihat portofolio sebelumnya. Tahun 2022, ada dua desa yang sebenarnya sudah dikerjakan videonya tahun 2021, tapi karena belum ada anggarannya, baru dibayarkan tahun 2022. Faktanya, ada desa yang videonya sudah selesai, tapi serah terima tidak dilakukan. Karena anggarannya tidak cukup dan akhirnya tidak dibayarkan. Itulah risiko dari pekerja kreatif seperti Amsal. Setelah pandemi mereda, pekerja kreatif pun bekerja seperti semula. Amsal berkata bahwa pekerjaan dengan pemerintah itu sebenarnya berisiko tinggi. Ada jarak jauh yang harus ditempuh ke desa-desa, ada drone yang disambar elang, dsb. Pengerjaan video profil desa adalah pekerjaan pertama dan terakhir dalam bekerja sama dengan pemerintah. ~ Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum ~ Tahun 2025, Amsal dipanggil sebagai saksi atas projek pengerjaan video profil desa. Setelah itu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka. Inspektorat menyatakan ada kerugian negara. Amsal menegaskan ia tidak pernah dipanggil atau diperiksa sekalipun oleh Inspektorat. Ternyata, satu tahun setelah projek selesai, Kepala Desa dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, tetapi ternyata tidak ditemui masalah. Di fakta persidangan, Kepala Desa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang seharusnya pihak yang memberatkan) justru mendukung Amsal. Mereka puas dengan pekerjaan Amsal. Apalagi, Amsal itu selalu ikut turun langsung untuk setiap pengerjaan video. ~ Momen Menarik di Persidangan ~ Dalam salah satu persidangan, ada dialog menarik antara Hakim dan Kepala Desa Hakim: Kenapa ia bisa dipenjara? Kepala Desa: Tidak tahu. Hakim: Ada proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: Ada Hakim: Berapa nilai proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: 30 juta Hakim: Berapa yang kalian bayarkan Kepala Desa: 30 juta Hakim: Terus kenapa dia bisa dipenjara Kepala Desa: Enggak tahu, Yang Mulia ~ Moment of Truth ~ Mark up itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh Auditor dan diamini oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada ide, ada editing, cutting, dubbing, clip on (microphone). Semuanya dianggap nol oleh Auditor dan Jaksa Penuntut Umum. Nilai yang tertera di proposal dan akhirnya dibayarkan itulah kemudian dianggap sebagai Mark Up dan merugikan negara ~ Suara Hati dan Isak Tangis Amsal ~ Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran. Sederhananya, saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi. Hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat di sosial media saya. Dari dulu, saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo.

"Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa." Sedih banget mendengar cerita Amsal C. Sitepu di RDPU Komisi III DPR RI. Ia harus berhadapan dengan hukum karena proses kreatif yang tidak dianggap bernilai alias nol rupiah dan menyebabkan kerugian negara. Ini kisahnya. ~ Ikhtiar Bertahan Hidup ~ Tahun 2020, Covid melanda. Banyak pekerja kreatif sulit mencari rezeki karena lockdown (keterbatasan interaksi). Ada inisiatif untuk membuat video profil desa dengan harga yang relatif murah. Tujuannya sederhana: bertahan hidup. Mereka sebelumnya punya pengalaman dokumentasi wedding (pernikahan) dan video clip lainnya. Amsal pun akhirnya menyusun proposal video profil desa. Terlebih, ia adalah content creator yang senang membagikan kearifan lokal Tanah Karo di akun media sosialnya. Proposal itu ditawarkan langsung ke Kepala Desa. Nilainya Rp30 juta. Dalam proses itu, ada Kepala Desa yang menerima, ada yang menolak. Proposal itu sudah lengkap; mulai dari apa yang akan dikerjakan hingga isi videonya akan bercerita soal apa. Amsal juga berharap video profil itu bisa jadi salah satu manfaat dari dana desa untuk menunjukkan potensi desa. ~ Proposal Diterima, Pekerjaan Dilakukan ~ Dari situ, semua pekerjaan dilakukan secara profesional. Setelah selesai, video pun disaksikan oleh Kepala Desa. Di sini, ada proses revisi, apa yang dikurangi, ditambah, dsb. Dari situ, ada proses shooting ulang jika diperlukan. Pembayaran pun dilakukan setelah klien (Kepala Desa) benar-benar puas dengan hasilnya alias revisi akhir. Pembayaran diterima Rp30 juta, persis seperti tertera di proposal, persis seperti SPJ yang ditandatangani Amsal. Tahun 2021, ada desa yang juga menginginkan hal serupa. Mungkin karena melihat portofolio sebelumnya. Tahun 2022, ada dua desa yang sebenarnya sudah dikerjakan videonya tahun 2021, tapi karena belum ada anggarannya, baru dibayarkan tahun 2022. Faktanya, ada desa yang videonya sudah selesai, tapi serah terima tidak dilakukan. Karena anggarannya tidak cukup dan akhirnya tidak dibayarkan. Itulah risiko dari pekerja kreatif seperti Amsal. Setelah pandemi mereda, pekerja kreatif pun bekerja seperti semula. Amsal berkata bahwa pekerjaan dengan pemerintah itu sebenarnya berisiko tinggi. Ada jarak jauh yang harus ditempuh ke desa-desa, ada drone yang disambar elang, dsb. Pengerjaan video profil desa adalah pekerjaan pertama dan terakhir dalam bekerja sama dengan pemerintah. ~ Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum ~ Tahun 2025, Amsal dipanggil sebagai saksi atas projek pengerjaan video profil desa. Setelah itu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka. Inspektorat menyatakan ada kerugian negara. Amsal menegaskan ia tidak pernah dipanggil atau diperiksa sekalipun oleh Inspektorat. Ternyata, satu tahun setelah projek selesai, Kepala Desa dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, tetapi ternyata tidak ditemui masalah. Di fakta persidangan, Kepala Desa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang seharusnya pihak yang memberatkan) justru mendukung Amsal. Mereka puas dengan pekerjaan Amsal. Apalagi, Amsal itu selalu ikut turun langsung untuk setiap pengerjaan video. ~ Momen Menarik di Persidangan ~ Dalam salah satu persidangan, ada dialog menarik antara Hakim dan Kepala Desa Hakim: Kenapa ia bisa dipenjara? Kepala Desa: Tidak tahu. Hakim: Ada proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: Ada Hakim: Berapa nilai proposal yang ia tawarkan? Kepala Desa: 30 juta Hakim: Berapa yang kalian bayarkan Kepala Desa: 30 juta Hakim: Terus kenapa dia bisa dipenjara Kepala Desa: Enggak tahu, Yang Mulia ~ Moment of Truth ~ Mark up itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh Auditor dan diamini oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada ide, ada editing, cutting, dubbing, clip on (microphone). Semuanya dianggap nol oleh Auditor dan Jaksa Penuntut Umum. Nilai yang tertera di proposal dan akhirnya dibayarkan itulah kemudian dianggap sebagai Mark Up dan merugikan negara ~ Suara Hati dan Isak Tangis Amsal ~ Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif biasa. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran. Sederhananya, saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi. Hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat di sosial media saya. Dari dulu, saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo.

M. Ridha Intifadha

19,236 次观看 • 5 个月前

10 𝘍𝘦𝘣𝘳𝘶𝘢𝘳𝘪 2026 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗚𝗔𝗡𝗧𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗧𝗨𝗚𝗔𝗦 𝗞𝗘𝗧𝗨𝗔 𝗣𝗘𝗦𝗨𝗥𝗨𝗛𝗝𝗔𝗬𝗔 𝗦𝗣𝗥𝗠 𝗗𝗔𝗡 𝗦𝗜𝗔𝗦𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗘𝗟𝗨𝗥𝗨𝗛 𝗣𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗔𝗡 𝗨𝗥𝗨𝗦𝗡𝗜𝗔𝗚𝗔 Hari ini, media antarabangsa Bloomberg telah menyiarkan satu laporan mengenai pemilikan saham oleh Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki yang secara terang-terangan melanggar peraturan kerajaan berhubung pemilikan saham oleh seorang pegawai tinggi penjawat awam. Berita tersebut turut dilaporkan oleh media-media lain. Memandangkan ia berkait rapat dengan kewibawaan SPRM sebagai institusi yang diberi amanah mencegah rasuah, saya percaya kontroversi ini akan mendapat perhatian rakyat dan masyarakat antarabangsa. Laporan Bloomberg itu mendedahkan satu pelanggaran, iaitu pemilikan 17.7 juta saham di dalam sebuah syarikat senaraian awam Velocity Capital Partners Berhad. Berdasarkan harga hari ini, 17.7 juta saham ini dianggarkan bernilai RM800,000. Ini telah melanggar peraturan-peraturan yang mengikat penjawat awam, terutamanya yang terkandung di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002, yang secara khusus menyatakan bahawa 𝘀𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝘄𝗮𝘁 𝗮𝘄𝗮𝗺 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗯𝗲𝗿𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗥𝗠𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗮𝗻𝗮-𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗶𝗸𝗮𝘁. Malah, kontroversi melibatkan pemilikan saham Velocity Capital Partners Berhad ini bukan melibatkan pelanggaran peraturan penjawat awam semata-mata. Satu perkara yang mewajarkan satu siasatan menyeluruh diadakan segera ialah urusniaga- urusniaga yang telah beberapa kali mengundang persoalan yang melibatkan beberapa syarikat kerana urusniaga-urusniaga ini dituduh melibatkan bekas Setiausaha Politik kepada Dato’ Seri Anwar Ibrahim, iaitu Datuk Wira Farhash Wafa Salvador. Pada 29 Mac 2025, rekod urusniaga saham menunjukkan Farhash menjadi pemegang saham terbesar sebuah syarikat senaraian awam MMAG Holdings Berhad, dalam satu urusniaga melibatkan pembelian 462 juta saham MMAG yang dilaporkan bernilai RM184.8 juta. Transaksi ini berlaku sehari selepas NexG Berhad (sebelumnya dikenali sebagai Datasonic Group Berhad) muncul sebagai pemegang saham utama di dalam MMAG Holdings Berhad, di dalam urusniaga membabitkan bayaran RM70 juta untuk memperolehi 173 juta saham atau 7.58% pegangan di dalam MMAG Holdings Berhad. Ini menjadikan NexG Berhad dan Farhash pemegang-pemegang saham utama di dalam MMAG Berhad, sekali gus mewujudkan pertalian perniagaan tidak langsung di antara NexG Berhad dan Farhash melalui MMAG Berhad. Di antara Ogos 2025 dan Oktober 2025, NexG Berhad memenangi tender kerajaan berjumlah lebih RM2.5 bilion dalam tempoh dua bulan sahaja, iaitu: 1) Kontrak enam tahun berjumlah RM1.73 bilion dari Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan pasport dari 1 Jun 2026 hingga 31 Mei 2032; 2) Tiga lagi kontrak awam termasuk kontrak membekalkan kad pengenalan berjumlah RM732.72 juta. Pada 31 Disember 2025, Farhash menjual keseluruhan sahamnya di dalam MMAG Berhad. Laporan media menyatakan bahawa keseluruhan blok 462 juta saham itu sebenarnya dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Saham-saham Farhash di dalam MMAG Berhad itu dijual kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang yang berumur 25 tahun bernama Cheah Min Lly. Selepas saham-saham itu bertukar tangan, ia kekal dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Ini bermakna, Velocity Capital Partner Berhad adalah syarikat peminjam wang yang terbabit dengan urusniaga yang melibatkan Farhash dan berhubung kait dengan NexG Berhad, yang mendapat tender lebih RM2.5 bilion dari kerajaan. Pendedahan Bloomberg hari ini menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Baki adalah seorang pemegang saham utama Velocity Capital Partner Berhad, yang meletakkan beliau di dalam jaringan urusniaga (melalui Velocity Capital Partner Berhad) yang melibatkan Farhash dan NexG Berhad (syarikat yang menerima kontrak berbilion ringgit dari kerajaan). Maka, beberapa perkara berikut wajar diteliti oleh rakyat: 1) Bagaimana seorang penjawat awam berpangkat kanan mempunyai sedemikian banyak wang untuk menjadi pemegang saham yang signifikan di dalam sebuah syarikat senaraian awam? 2) Bagaimana beliau boleh kekal menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM sedangkan beliau telah melanggar peraturan penjawat awam bersabit pemilikan saham, yang berhubung dengan soal integriti seorang penjawat awam, apatah lagi seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM? 3) Apakah kepentingan beliau di dalam urusniaga yang melibatkan syarikat-syarikat yang telah mengundang spekulasi sebelum ini (MMAG Holdings Berhad dan NexG Berhad) kerana NexG Berhad berjaya mendapat tender sebesar itu dari kerajaan? Oleh itu, tindakan-tindakan berikut wajar diambil segera oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, iaitu: 1)menggantung tugas Tan Sri Azam Baki dengan serta-merta supaya satu siasatan menyeluruh boleh dibuat berhubung tuduhan salah laku (pemilikan saham melebihi RM100,000); 2)menyemak keseluruhan pemilikan harta beliau untuk memastikan bagaimana beliau boleh mempunyai wang sedemikian rupa; 3)memastikan sama ada beliau terbabit, secara langsung atau tidak langsung, di dalam apa-apa urusniaga melibatkan MMAG Berhad dan NexG Berhad (terutamanya yang melibatkan perolehan awam). Saya menunggu maklum balas Dato’ Seri Anwar Ibrahim sebelum mengeluarkan kenyataan seterusnya. 𝗥𝗔𝗙𝗜𝗭𝗜 𝗥𝗔𝗠𝗟𝗜 Ahli Parlimen Pandan

10 𝘍𝘦𝘣𝘳𝘶𝘢𝘳𝘪 2026 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗚𝗔𝗡𝗧𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗧𝗨𝗚𝗔𝗦 𝗞𝗘𝗧𝗨𝗔 𝗣𝗘𝗦𝗨𝗥𝗨𝗛𝗝𝗔𝗬𝗔 𝗦𝗣𝗥𝗠 𝗗𝗔𝗡 𝗦𝗜𝗔𝗦𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗘𝗟𝗨𝗥𝗨𝗛 𝗣𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗔𝗡 𝗨𝗥𝗨𝗦𝗡𝗜𝗔𝗚𝗔 Hari ini, media antarabangsa Bloomberg telah menyiarkan satu laporan mengenai pemilikan saham oleh Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki yang secara terang-terangan melanggar peraturan kerajaan berhubung pemilikan saham oleh seorang pegawai tinggi penjawat awam. Berita tersebut turut dilaporkan oleh media-media lain. Memandangkan ia berkait rapat dengan kewibawaan SPRM sebagai institusi yang diberi amanah mencegah rasuah, saya percaya kontroversi ini akan mendapat perhatian rakyat dan masyarakat antarabangsa. Laporan Bloomberg itu mendedahkan satu pelanggaran, iaitu pemilikan 17.7 juta saham di dalam sebuah syarikat senaraian awam Velocity Capital Partners Berhad. Berdasarkan harga hari ini, 17.7 juta saham ini dianggarkan bernilai RM800,000. Ini telah melanggar peraturan-peraturan yang mengikat penjawat awam, terutamanya yang terkandung di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002, yang secara khusus menyatakan bahawa 𝘀𝗲𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝘄𝗮𝘁 𝗮𝘄𝗮𝗺 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝘀𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗯𝗲𝗿𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗥𝗠𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗮𝗻𝗮-𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗶𝗸𝗮𝘁. Malah, kontroversi melibatkan pemilikan saham Velocity Capital Partners Berhad ini bukan melibatkan pelanggaran peraturan penjawat awam semata-mata. Satu perkara yang mewajarkan satu siasatan menyeluruh diadakan segera ialah urusniaga- urusniaga yang telah beberapa kali mengundang persoalan yang melibatkan beberapa syarikat kerana urusniaga-urusniaga ini dituduh melibatkan bekas Setiausaha Politik kepada Dato’ Seri Anwar Ibrahim, iaitu Datuk Wira Farhash Wafa Salvador. Pada 29 Mac 2025, rekod urusniaga saham menunjukkan Farhash menjadi pemegang saham terbesar sebuah syarikat senaraian awam MMAG Holdings Berhad, dalam satu urusniaga melibatkan pembelian 462 juta saham MMAG yang dilaporkan bernilai RM184.8 juta. Transaksi ini berlaku sehari selepas NexG Berhad (sebelumnya dikenali sebagai Datasonic Group Berhad) muncul sebagai pemegang saham utama di dalam MMAG Holdings Berhad, di dalam urusniaga membabitkan bayaran RM70 juta untuk memperolehi 173 juta saham atau 7.58% pegangan di dalam MMAG Holdings Berhad. Ini menjadikan NexG Berhad dan Farhash pemegang-pemegang saham utama di dalam MMAG Berhad, sekali gus mewujudkan pertalian perniagaan tidak langsung di antara NexG Berhad dan Farhash melalui MMAG Berhad. Di antara Ogos 2025 dan Oktober 2025, NexG Berhad memenangi tender kerajaan berjumlah lebih RM2.5 bilion dalam tempoh dua bulan sahaja, iaitu: 1) Kontrak enam tahun berjumlah RM1.73 bilion dari Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan pasport dari 1 Jun 2026 hingga 31 Mei 2032; 2) Tiga lagi kontrak awam termasuk kontrak membekalkan kad pengenalan berjumlah RM732.72 juta. Pada 31 Disember 2025, Farhash menjual keseluruhan sahamnya di dalam MMAG Berhad. Laporan media menyatakan bahawa keseluruhan blok 462 juta saham itu sebenarnya dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Saham-saham Farhash di dalam MMAG Berhad itu dijual kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang yang berumur 25 tahun bernama Cheah Min Lly. Selepas saham-saham itu bertukar tangan, ia kekal dicagarkan kepada Velocity Capital Partner Berhad. Ini bermakna, Velocity Capital Partner Berhad adalah syarikat peminjam wang yang terbabit dengan urusniaga yang melibatkan Farhash dan berhubung kait dengan NexG Berhad, yang mendapat tender lebih RM2.5 bilion dari kerajaan. Pendedahan Bloomberg hari ini menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Baki adalah seorang pemegang saham utama Velocity Capital Partner Berhad, yang meletakkan beliau di dalam jaringan urusniaga (melalui Velocity Capital Partner Berhad) yang melibatkan Farhash dan NexG Berhad (syarikat yang menerima kontrak berbilion ringgit dari kerajaan). Maka, beberapa perkara berikut wajar diteliti oleh rakyat: 1) Bagaimana seorang penjawat awam berpangkat kanan mempunyai sedemikian banyak wang untuk menjadi pemegang saham yang signifikan di dalam sebuah syarikat senaraian awam? 2) Bagaimana beliau boleh kekal menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM sedangkan beliau telah melanggar peraturan penjawat awam bersabit pemilikan saham, yang berhubung dengan soal integriti seorang penjawat awam, apatah lagi seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM? 3) Apakah kepentingan beliau di dalam urusniaga yang melibatkan syarikat-syarikat yang telah mengundang spekulasi sebelum ini (MMAG Holdings Berhad dan NexG Berhad) kerana NexG Berhad berjaya mendapat tender sebesar itu dari kerajaan? Oleh itu, tindakan-tindakan berikut wajar diambil segera oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, iaitu: 1)menggantung tugas Tan Sri Azam Baki dengan serta-merta supaya satu siasatan menyeluruh boleh dibuat berhubung tuduhan salah laku (pemilikan saham melebihi RM100,000); 2)menyemak keseluruhan pemilikan harta beliau untuk memastikan bagaimana beliau boleh mempunyai wang sedemikian rupa; 3)memastikan sama ada beliau terbabit, secara langsung atau tidak langsung, di dalam apa-apa urusniaga melibatkan MMAG Berhad dan NexG Berhad (terutamanya yang melibatkan perolehan awam). Saya menunggu maklum balas Dato’ Seri Anwar Ibrahim sebelum mengeluarkan kenyataan seterusnya. 𝗥𝗔𝗙𝗜𝗭𝗜 𝗥𝗔𝗠𝗟𝗜 Ahli Parlimen Pandan

Rafizi Ramli

74,603 次观看 • 7 个月前

MISTERI PESAN WA YANG MEMICU KEGADUHAN SUASANA MUNAS-KONBES. Kediri—Kegaduhan yang mewarnai Sidang Pleno Munas dan Konbes di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri (22/6/2026) terkait penetapan Lokasi Muktamar ke-35 menarik perhatian banyak pihak. Potongan video yang beredar sejak Senin (22/6/2026) siang telah diedit dan dibingkai sedemikian rupa, dengan dua tujuan utama: (1) mendiskreditkan Rais Aam PBNU sebagai “figure otoriter” karena mencabut keputusan sepihak dan tergesa-gesa oleh Pimpinan Sidang Pleno Munas-Konbes, dan (2) mendiskreditkan peserta yang protes sebagai tidak punya adab di hadapan masyayikh. Tapi, potongan video itu terbantahkan jika kita simak rekaman utuh sesi pembacaan putusan Sidang Komisi Organisasi terkait usulan calon Lokasi Muktamar ke-35 oleh Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am Sholeh berikut ini. Dalam rekaman video berdurasi 10 menit 11 detik ini, kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi sebelum KH. Akhmad Said Asrori selaku Pimpinan Sidang Pleno men-“torpedo” putusan Sidang Komisi Organisasi dan memicu kegaduhan di akhir sesi. Perhatikan dengan seksama video ini. Pada menit ke 02:22 (di sela kerawuhan KH. Nurul Huda Jazuli), ada seseorang dari sisi kanan panggung yang meminta KH Miftah Faqih untuk membuka HP. KH. Miftah Faqih pun menoleh ke kanan dan sesaat kemudian mengecek HP-nya. Sumber terpercaya menyebutkan, orang tersebut berinisial AAH (salah satu Katib Syuriyah PBNU). Setelah itu, cermati apa yang terjadi sejak saat itu. Pada menit ke 03:28, KH. Miftah Faqih menunjukkan pesan WA kepada KH. Akhmad Said Asrori. Sejak pertama kali membaca pesan WA, yang tampak dalam rekaman adalah, keduanya sangat tegang dan lebih sibuk membahas pesan WA tersebut daripada mendengarkan paparan Prof. Asrorun Niam Sholeh. Perhatikan lagi apa yang terjadi pada menit 07:02 sampai 07.12. Bahkan, ketika masih belum selesai mengucapkan kalimat “Yang kedua, hari ini, pondok yang layak untuk Muktamar itu hanya Lirboyo…”, tangan kanan KH. Akhmad Said Asrori telah meraih palu dan siap mengetokkannya. Tampak sekali, upaya untuk melakukan fait accompli putusan Sidang Pleno Munas-Konbes, karena tidak memberikan jeda kepada peserta untuk menyampaikan tanggapannya. Sekretaris SC yang mencoba mengingatkan dengan mengamankan palu sidang pun diabaikan. Di situlah ketegangan mulai muncul. Parahnya, argumentasi yang disampaikan oleh KH. Akhmad Said Asrori saat mengetok palu untuk kedua kalinya pada menit ke 07.45 pun melenceng dari argumentasi dan keputusan Sidang Komisi Organisasi yang telah dipaparkan oleh Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh. Hal itu “dapat dipahami” (meski tidak dapat dibenarkan), karena patokan yang dipakai sepertinya Adalah pesan WA, bukan paparan yang disampaikan di Sidang Pleno. Saat forum mulai gaduh, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar kemudian maju dan naik ke panggung untuk menenangkan suasana, dengan menyampaikan penjelasan yang beliau terima dari Hasil Sidang Komisi Organisasi pada malam harinya. Rais Aam menegaskan, hingga Ahad (21/6/2026) pukul 12 malam, laporan yang beliau terima adalah bahwa keputusan atas lima calon lokasi Muktamar dikembalikan kepada PBNU. Kemudian, Rais Aam pun mencabut keputusan sepihak KH. Akhmad Said Asrori. Jadi, siapa yang sebenarnya otoriter dalam kasus ini? Katib Aam atau Rais Aam? Jawabannya jelas, Rais Aam hanya mengembalikan putusan Sidang Pleno dari pembajakan oleh KH. Akhmad Said Asrori selaku Pimpinan Sidang. Pertanyaan berikutnya, apa isi pesan WA yang diterima KH. Miftah Faqih? Siapa pengirim pesan yang membuat keduanya tampak sangat tegang? Tampak jelas, keduanya sangat tegang, berbeda dengan dua orang di samping kanan dan kiri mereka yang tampak relaks dan tenang. Sebagai penutup, perhatikan juga bahasa tubuh KH. Akhmad Said Asrori sesaat sebelum menyampaikan putusan sepihak soal lokasi Muktamar di menit 05:51. Kiai Said spontan mengelus hidungnya. Ini adalah pertanda psikologis bagi orang yang melakukan penyangkalan terhadap kebenaran. (red) Nahdlatul Ulama Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

MISTERI PESAN WA YANG MEMICU KEGADUHAN SUASANA MUNAS-KONBES. Kediri—Kegaduhan yang mewarnai Sidang Pleno Munas dan Konbes di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri (22/6/2026) terkait penetapan Lokasi Muktamar ke-35 menarik perhatian banyak pihak. Potongan video yang beredar sejak Senin (22/6/2026) siang telah diedit dan dibingkai sedemikian rupa, dengan dua tujuan utama: (1) mendiskreditkan Rais Aam PBNU sebagai “figure otoriter” karena mencabut keputusan sepihak dan tergesa-gesa oleh Pimpinan Sidang Pleno Munas-Konbes, dan (2) mendiskreditkan peserta yang protes sebagai tidak punya adab di hadapan masyayikh. Tapi, potongan video itu terbantahkan jika kita simak rekaman utuh sesi pembacaan putusan Sidang Komisi Organisasi terkait usulan calon Lokasi Muktamar ke-35 oleh Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am Sholeh berikut ini. Dalam rekaman video berdurasi 10 menit 11 detik ini, kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi sebelum KH. Akhmad Said Asrori selaku Pimpinan Sidang Pleno men-“torpedo” putusan Sidang Komisi Organisasi dan memicu kegaduhan di akhir sesi. Perhatikan dengan seksama video ini. Pada menit ke 02:22 (di sela kerawuhan KH. Nurul Huda Jazuli), ada seseorang dari sisi kanan panggung yang meminta KH Miftah Faqih untuk membuka HP. KH. Miftah Faqih pun menoleh ke kanan dan sesaat kemudian mengecek HP-nya. Sumber terpercaya menyebutkan, orang tersebut berinisial AAH (salah satu Katib Syuriyah PBNU). Setelah itu, cermati apa yang terjadi sejak saat itu. Pada menit ke 03:28, KH. Miftah Faqih menunjukkan pesan WA kepada KH. Akhmad Said Asrori. Sejak pertama kali membaca pesan WA, yang tampak dalam rekaman adalah, keduanya sangat tegang dan lebih sibuk membahas pesan WA tersebut daripada mendengarkan paparan Prof. Asrorun Niam Sholeh. Perhatikan lagi apa yang terjadi pada menit 07:02 sampai 07.12. Bahkan, ketika masih belum selesai mengucapkan kalimat “Yang kedua, hari ini, pondok yang layak untuk Muktamar itu hanya Lirboyo…”, tangan kanan KH. Akhmad Said Asrori telah meraih palu dan siap mengetokkannya. Tampak sekali, upaya untuk melakukan fait accompli putusan Sidang Pleno Munas-Konbes, karena tidak memberikan jeda kepada peserta untuk menyampaikan tanggapannya. Sekretaris SC yang mencoba mengingatkan dengan mengamankan palu sidang pun diabaikan. Di situlah ketegangan mulai muncul. Parahnya, argumentasi yang disampaikan oleh KH. Akhmad Said Asrori saat mengetok palu untuk kedua kalinya pada menit ke 07.45 pun melenceng dari argumentasi dan keputusan Sidang Komisi Organisasi yang telah dipaparkan oleh Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh. Hal itu “dapat dipahami” (meski tidak dapat dibenarkan), karena patokan yang dipakai sepertinya Adalah pesan WA, bukan paparan yang disampaikan di Sidang Pleno. Saat forum mulai gaduh, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar kemudian maju dan naik ke panggung untuk menenangkan suasana, dengan menyampaikan penjelasan yang beliau terima dari Hasil Sidang Komisi Organisasi pada malam harinya. Rais Aam menegaskan, hingga Ahad (21/6/2026) pukul 12 malam, laporan yang beliau terima adalah bahwa keputusan atas lima calon lokasi Muktamar dikembalikan kepada PBNU. Kemudian, Rais Aam pun mencabut keputusan sepihak KH. Akhmad Said Asrori. Jadi, siapa yang sebenarnya otoriter dalam kasus ini? Katib Aam atau Rais Aam? Jawabannya jelas, Rais Aam hanya mengembalikan putusan Sidang Pleno dari pembajakan oleh KH. Akhmad Said Asrori selaku Pimpinan Sidang. Pertanyaan berikutnya, apa isi pesan WA yang diterima KH. Miftah Faqih? Siapa pengirim pesan yang membuat keduanya tampak sangat tegang? Tampak jelas, keduanya sangat tegang, berbeda dengan dua orang di samping kanan dan kiri mereka yang tampak relaks dan tenang. Sebagai penutup, perhatikan juga bahasa tubuh KH. Akhmad Said Asrori sesaat sebelum menyampaikan putusan sepihak soal lokasi Muktamar di menit 05:51. Kiai Said spontan mengelus hidungnya. Ini adalah pertanda psikologis bagi orang yang melakukan penyangkalan terhadap kebenaran. (red) Nahdlatul Ulama Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Radio Elshinta

57,841 次观看 • 2 个月前

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Denny Indrayana

269,538 次观看 • 3 年前

Bismillah, ini Ririe istrinya Ibam, baru recover akun ini 🙏🏼 Terimakasih doa & support untuk Ibam sekeluarga yang sedang berjuang melewati masalah hukum saat ini.. Berikut cuplikan video cerita Ibam, perkenankan juga aku sebagai istri cerita soal yang keluarga kami alami.. 📝 Aku mengenal Ibam sejak 2010 ketika dia sedang kuliah beasiswa di Eropa. Setahun kemudian kami menikah dan nekat memulai hidup baru dari nol di Belanda. Di awal pernikahan kami, Ibam bekerja sebagai software engineer di perusahaan AI logistik di Rotterdam, sementara aku lanjut kuliah S2 di Tilburg pada tahun 2013. Jujur, kami memulai pernikahan dengan penuh keterbatasan. Akad nikah dan resepsi kami juga sederhana di rumah supaya bisa berhemat. Sesampainya di Belanda, we had to build everything on our own karena keluarga kami bukan yang bisa "menyuntik" dana kapanpun kalau kami ada kekurangan. Ketika aku mulai kuliah, kami pindah ke kota kecil, Dordrecht. Di sana kami berbagi satu rumah kecil mungil dengan keluarga lain. Semua demi berhemat uang untuk bayar kuliahku. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, di tengah keterbatasan itu, aku lulus S2 dan kami dikaruniai kehamilan anak pertama. Dari masa-masa sulit itu, aku mengenal satu hal pasti tentang suamiku: Ibam adalah pekerja keras dengan integritas tinggi. Dia sangat detail, perfeksionis, dan selalu berjalan lurus sesuai aturan. Ngga pernah neko-neko. Tahun 2016, kami berada di persimpangan jalan. Sahabatnya mengajak Ibam pulang ke Indonesia untuk membantu Bukalapak. Berat sekali rasanya meninggalkan Belanda yang sudah nyaman. Tapi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk pulang. Di Indonesia, Ibam mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tim engineering di sana. Dia selalu semangat kalau cerita soal ketemu pelapak dan gimana mereka terbantu pakai aplikasi yang timnya bangun. But, as his wife, aku juga melihat ada harga yang harus dibayar: kesehatannya. Ibam memang punya riwayat jantung bawaan dari Ibu dan Kakeknya. Jantungnya selalu berkerja ekstra keras, detaknya selalu di atas 105 bpm walau sedang istirahat. Yang tadinya di Belanda ngga pernah sakit-sakitan, sejak balik ke Indonesia setiap tahun selalu saja ada penyakit berat yang datang dan perlu macam-macam operasi dan rawat inap. Puncaknya di tahun 2023, tubuhnya seakan kasih sinyal mau kolaps. Siang hari ketika sedang kerja, Ibam tiba-tiba muntah-muntah dan oleng tidak bisa jalan. Kami segera bawa Ibam ke UGD. Alhamdulillah, kondisinya bisa distabilkan. Beberapa bulan kemudian setelah di MRI, ternyata Ibam kena stroke ringan yang merusak saraf vestibularnya. Sejak itu aktivitasnya mulai terhambat. Belum lagi, setahun sebelumnya dia juga didiagnosa diabetes, yang juga turunan dari keluarganya. Jujur, aku tidak paham apakah semua penyakit ini saling berkaitan atau tidak, karena aku bukan dokter. Yang jelas, as someone closest to him, I can see that Ibam has not been physically well for the past few years. Mundur sedikit ke Desember 2019. Waktu itu Ibam dapat tawaran dari Facebook di Inggris. Setelah bolak-balik wawancara ke London, he got the offer. I still remember how happy he was when he told me about it. Sebagai istri yang waktu itu sedang hamil anak kedua, aku sudah membayangkan akan melahirkan dan membesarkan anak-anak kami di sana. Tapi di saat bersamaan, Ibam dihubungi tim yang sedang bantu-bantu Kemendikbud. Mereka punya visi besar soal aplikasi untuk pendidikan Indonesia. Ibam galau. Tapi setelah ngobrol dengan mereka, dia cerita ke aku: "Kalau Facebook, 5-10 tahun lagi insya Allah masih ada. Tapi kesempatan bantu pemerintah dan pendidikan lewat teknologi kayak gini, langka banget rasanya. Ilmuku bangun aplikasi insya Allah bisa lebih bermanfaat buat banyak orang dengan kita tetap di Indo dan bikin aplikasi buat pendidikan Indonesia." Dan yang bikin kami lebih yakin, tim itu bilang semua biaya konsultan ditanggung sebuah yayasan dan ngga akan membebani negara sama sekali. Dengan bismillah dan istikharah, kami menolak London. Meski penghasilan jadi turun, kami yakin rezeki sudah diatur Allah. We said goodbye to London. Tahun berganti. Ibam bekerja sebagai konsultan eksternal kementerian sejak Januari 2020. Setelah kondisi kesehatannya makin nurun pasca stroke ringan, Ibam curhat ke aku kalau dia ingin resign. Dia ingin bangun startup sendiri sama temannya supaya bisa kerja sambil bedrest dari rumah. Di Juli 2024, setelah nabung dan kumpulin modal, mimpi sederhana itu akhirnya dimulai. Dia resign dan bikin startup AI yang support kesehatan mental. Tapi mimpi itu ngga bertahan lama. Tanggal 23 Mei 2025, hidup kami berubah drastis. Hari itu, ngga ada angin ngga ada hujan, rumah kami digeledah oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Seumur hidup, belum pernah aku gemetar ketakutan seperti itu. Melihat petugas berseragam loreng hijau dan tim penyidik ada didalam rumah kami dengan jumlah yang ngga sedikit. Dengkul rasanya mau copot. Apa yang mereka tuduhkan terhadap Ibam? Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara. Rasanya seperti disambar petir. Ini kaya mimpi! Mustahil Ibam korupsi. Aku istri yang selalu bisa akses semua rekeningnya. Tidak pernah ada "uang kaget" atau dana ghaib masuk. Semua murni dari gajinya. Rasanya saat itu juga aku ingin langsung menyodorkan mutasi rekening kami ke para penyidik dan bilang, "Silakan cek, Pak!" Tidak ada yang kami tutupi. Lagipula, kalaupun Ibam dituduh merugikan negara, di bagian mana dia punya wewenang untuk ambil keputusan? Ibam selalu serahkan keputusan ke kementerian, he never had any authority to decide. Juli 2025, mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibam ditetapkan sebagai tersangka. Aku menangis sejadi-jadinya, membayangkan nasib anak-anak kami. Coba bayangkan. Ibam itu posisinya cuma konsultan eksternal. Bukan pejabat, bukan PNS, apalagi pengambil keputusan. Tapi anehnya, dia malah dituduh "mengarahkan pengadaan" oleh para pejabat. Padahal dari awal Ibam kasih masukan tertulis untuk Windows juga, bukan cuma Chromebook. Dan sudah wanti-wanti kalau mereka mau pakai Chromebook ada risiko yang mereka perlu pastiin dulu. Tapi wanti-wantinya ngga didengar. Pejabat tetap jalan dengan keputusan mereka sendiri. Dan ketika jadi perkara, malah Ibam yang disalahin. Logikanya, kalau ada niat jahat untuk mengarahkan, kenapa mesti wanti-wanti soal risikonya? Ibam sudah berbuat layaknya seorang konsultan, kasih masukan objektif lalu serahkan keputusan ke pejabat. Yang lebih bikin nyesek, namanya dicatut di dalam SK dan kajian yang Ibam sendiri nggak pernah lihat wujudnya sampai kasus ini meledak. Di kajian itu ada kolom tanda tangan banyak orang dan kolom Ibam jelas-jelas kosong, tapi dia tetap dituduh yang nyusun kajiannya. Sekarang, Ibam jadi tahanan kota karena kondisi jantungnya yang rentan. Kami kehilangan segalanya. Ibam kehilangan pekerjaan, startup-nya berhenti dan harus layoff semua karyawan, dan keluarga kami kehilangan sumber nafkah. Tabungan kami sekarang hampir habis. Aku yang hanya ibu rumah tangga sekarang harus berdiri tegak mencari keadilan, termasuk mencari kuasa hukum yang sebisa mungkin pro bono karena kami ngga sanggup bayar pengacara Tipikor yang biayanya selangit. However, I truly believe there will always be a silver lining in everything, and Allah’s plan is always the best. Mungkin ini cara Allah mau menaikkan derajat Ibam di sisi-Nya. Di balik status tersangka ini, aku tahu integritas suamiku tak pernah berubah sejak kami susah payah di Belanda dulu. Aku memohon doa dan dukungan dari teman-teman semua untuk membagikan dan menyuarakan ketidakadilan ini. Semoga Ibam diberikan kebebasan dan keadilan. Semoga kami dan anak-anak bisa kembali hidup normal, dan badai ini segera berlalu. Allahumma aamiin.

Bismillah, ini Ririe istrinya Ibam, baru recover akun ini 🙏🏼 Terimakasih doa & support untuk Ibam sekeluarga yang sedang berjuang melewati masalah hukum saat ini.. Berikut cuplikan video cerita Ibam, perkenankan juga aku sebagai istri cerita soal yang keluarga kami alami.. 📝 Aku mengenal Ibam sejak 2010 ketika dia sedang kuliah beasiswa di Eropa. Setahun kemudian kami menikah dan nekat memulai hidup baru dari nol di Belanda. Di awal pernikahan kami, Ibam bekerja sebagai software engineer di perusahaan AI logistik di Rotterdam, sementara aku lanjut kuliah S2 di Tilburg pada tahun 2013. Jujur, kami memulai pernikahan dengan penuh keterbatasan. Akad nikah dan resepsi kami juga sederhana di rumah supaya bisa berhemat. Sesampainya di Belanda, we had to build everything on our own karena keluarga kami bukan yang bisa "menyuntik" dana kapanpun kalau kami ada kekurangan. Ketika aku mulai kuliah, kami pindah ke kota kecil, Dordrecht. Di sana kami berbagi satu rumah kecil mungil dengan keluarga lain. Semua demi berhemat uang untuk bayar kuliahku. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, di tengah keterbatasan itu, aku lulus S2 dan kami dikaruniai kehamilan anak pertama. Dari masa-masa sulit itu, aku mengenal satu hal pasti tentang suamiku: Ibam adalah pekerja keras dengan integritas tinggi. Dia sangat detail, perfeksionis, dan selalu berjalan lurus sesuai aturan. Ngga pernah neko-neko. Tahun 2016, kami berada di persimpangan jalan. Sahabatnya mengajak Ibam pulang ke Indonesia untuk membantu Bukalapak. Berat sekali rasanya meninggalkan Belanda yang sudah nyaman. Tapi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk pulang. Di Indonesia, Ibam mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tim engineering di sana. Dia selalu semangat kalau cerita soal ketemu pelapak dan gimana mereka terbantu pakai aplikasi yang timnya bangun. But, as his wife, aku juga melihat ada harga yang harus dibayar: kesehatannya. Ibam memang punya riwayat jantung bawaan dari Ibu dan Kakeknya. Jantungnya selalu berkerja ekstra keras, detaknya selalu di atas 105 bpm walau sedang istirahat. Yang tadinya di Belanda ngga pernah sakit-sakitan, sejak balik ke Indonesia setiap tahun selalu saja ada penyakit berat yang datang dan perlu macam-macam operasi dan rawat inap. Puncaknya di tahun 2023, tubuhnya seakan kasih sinyal mau kolaps. Siang hari ketika sedang kerja, Ibam tiba-tiba muntah-muntah dan oleng tidak bisa jalan. Kami segera bawa Ibam ke UGD. Alhamdulillah, kondisinya bisa distabilkan. Beberapa bulan kemudian setelah di MRI, ternyata Ibam kena stroke ringan yang merusak saraf vestibularnya. Sejak itu aktivitasnya mulai terhambat. Belum lagi, setahun sebelumnya dia juga didiagnosa diabetes, yang juga turunan dari keluarganya. Jujur, aku tidak paham apakah semua penyakit ini saling berkaitan atau tidak, karena aku bukan dokter. Yang jelas, as someone closest to him, I can see that Ibam has not been physically well for the past few years. Mundur sedikit ke Desember 2019. Waktu itu Ibam dapat tawaran dari Facebook di Inggris. Setelah bolak-balik wawancara ke London, he got the offer. I still remember how happy he was when he told me about it. Sebagai istri yang waktu itu sedang hamil anak kedua, aku sudah membayangkan akan melahirkan dan membesarkan anak-anak kami di sana. Tapi di saat bersamaan, Ibam dihubungi tim yang sedang bantu-bantu Kemendikbud. Mereka punya visi besar soal aplikasi untuk pendidikan Indonesia. Ibam galau. Tapi setelah ngobrol dengan mereka, dia cerita ke aku: "Kalau Facebook, 5-10 tahun lagi insya Allah masih ada. Tapi kesempatan bantu pemerintah dan pendidikan lewat teknologi kayak gini, langka banget rasanya. Ilmuku bangun aplikasi insya Allah bisa lebih bermanfaat buat banyak orang dengan kita tetap di Indo dan bikin aplikasi buat pendidikan Indonesia." Dan yang bikin kami lebih yakin, tim itu bilang semua biaya konsultan ditanggung sebuah yayasan dan ngga akan membebani negara sama sekali. Dengan bismillah dan istikharah, kami menolak London. Meski penghasilan jadi turun, kami yakin rezeki sudah diatur Allah. We said goodbye to London. Tahun berganti. Ibam bekerja sebagai konsultan eksternal kementerian sejak Januari 2020. Setelah kondisi kesehatannya makin nurun pasca stroke ringan, Ibam curhat ke aku kalau dia ingin resign. Dia ingin bangun startup sendiri sama temannya supaya bisa kerja sambil bedrest dari rumah. Di Juli 2024, setelah nabung dan kumpulin modal, mimpi sederhana itu akhirnya dimulai. Dia resign dan bikin startup AI yang support kesehatan mental. Tapi mimpi itu ngga bertahan lama. Tanggal 23 Mei 2025, hidup kami berubah drastis. Hari itu, ngga ada angin ngga ada hujan, rumah kami digeledah oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Seumur hidup, belum pernah aku gemetar ketakutan seperti itu. Melihat petugas berseragam loreng hijau dan tim penyidik ada didalam rumah kami dengan jumlah yang ngga sedikit. Dengkul rasanya mau copot. Apa yang mereka tuduhkan terhadap Ibam? Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara. Rasanya seperti disambar petir. Ini kaya mimpi! Mustahil Ibam korupsi. Aku istri yang selalu bisa akses semua rekeningnya. Tidak pernah ada "uang kaget" atau dana ghaib masuk. Semua murni dari gajinya. Rasanya saat itu juga aku ingin langsung menyodorkan mutasi rekening kami ke para penyidik dan bilang, "Silakan cek, Pak!" Tidak ada yang kami tutupi. Lagipula, kalaupun Ibam dituduh merugikan negara, di bagian mana dia punya wewenang untuk ambil keputusan? Ibam selalu serahkan keputusan ke kementerian, he never had any authority to decide. Juli 2025, mimpi buruk itu menjadi nyata. Ibam ditetapkan sebagai tersangka. Aku menangis sejadi-jadinya, membayangkan nasib anak-anak kami. Coba bayangkan. Ibam itu posisinya cuma konsultan eksternal. Bukan pejabat, bukan PNS, apalagi pengambil keputusan. Tapi anehnya, dia malah dituduh "mengarahkan pengadaan" oleh para pejabat. Padahal dari awal Ibam kasih masukan tertulis untuk Windows juga, bukan cuma Chromebook. Dan sudah wanti-wanti kalau mereka mau pakai Chromebook ada risiko yang mereka perlu pastiin dulu. Tapi wanti-wantinya ngga didengar. Pejabat tetap jalan dengan keputusan mereka sendiri. Dan ketika jadi perkara, malah Ibam yang disalahin. Logikanya, kalau ada niat jahat untuk mengarahkan, kenapa mesti wanti-wanti soal risikonya? Ibam sudah berbuat layaknya seorang konsultan, kasih masukan objektif lalu serahkan keputusan ke pejabat. Yang lebih bikin nyesek, namanya dicatut di dalam SK dan kajian yang Ibam sendiri nggak pernah lihat wujudnya sampai kasus ini meledak. Di kajian itu ada kolom tanda tangan banyak orang dan kolom Ibam jelas-jelas kosong, tapi dia tetap dituduh yang nyusun kajiannya. Sekarang, Ibam jadi tahanan kota karena kondisi jantungnya yang rentan. Kami kehilangan segalanya. Ibam kehilangan pekerjaan, startup-nya berhenti dan harus layoff semua karyawan, dan keluarga kami kehilangan sumber nafkah. Tabungan kami sekarang hampir habis. Aku yang hanya ibu rumah tangga sekarang harus berdiri tegak mencari keadilan, termasuk mencari kuasa hukum yang sebisa mungkin pro bono karena kami ngga sanggup bayar pengacara Tipikor yang biayanya selangit. However, I truly believe there will always be a silver lining in everything, and Allah’s plan is always the best. Mungkin ini cara Allah mau menaikkan derajat Ibam di sisi-Nya. Di balik status tersangka ini, aku tahu integritas suamiku tak pernah berubah sejak kami susah payah di Belanda dulu. Aku memohon doa dan dukungan dari teman-teman semua untuk membagikan dan menyuarakan ketidakadilan ini. Semoga Ibam diberikan kebebasan dan keadilan. Semoga kami dan anak-anak bisa kembali hidup normal, dan badai ini segera berlalu. Allahumma aamiin.

Ibrahim Arief

515,380 次观看 • 9 个月前