Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

𝗘𝗹𝗼𝗻 𝗠𝘂𝘀𝗸 𝗗𝗶𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮𝗶 𝗕𝗮𝗿𝘂, 𝗠𝘂𝗿𝗸𝗮 𝗥𝗨𝗨 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗗𝗶𝘀𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 Elon Musk mengumumkan pada Sabtu (5/7/2025) pembentukan partai politik baru bernama America Party untuk menantang dominasi Partai Republik dan Demokrat, yang diklaim sudah tidak lagi berpihak pada rakyat. / #ElonMusk #Trump

Kompas.com

7,789,248 subscribers

18,791 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Bilim & Teknoloji Haberler & Politika Komedi

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

Dalam Sarasehan Kepala Daerah Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7), saya menekankan seluruh kader utama di eksekutif untuk terus mununjukkan kepemimpinan yang berprestasi dan berpihak pada rakyat, menjaga integritas, etika, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta terus membangun komunikasi politik positif berbasis kerja nyata. Terima kasih kepada Gubernur Gorontalo Bapak Gusnar Ismail selaku Ketua Komite Kepala Daerah Partai Demokrat dan para kepala daerah yang telah hadir untuk terus memikirkan solusi bagi masyarakat. Para kepala daerah adalah ujung tombak perjuangan dalam melayani masyarakat. Mari terus berkolaborasi, mengabdi dengan hati, dan bekerja tanpa lelah.

Dalam Sarasehan Kepala Daerah Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7), saya menekankan seluruh kader utama di eksekutif untuk terus mununjukkan kepemimpinan yang berprestasi dan berpihak pada rakyat, menjaga integritas, etika, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta terus membangun komunikasi politik positif berbasis kerja nyata. Terima kasih kepada Gubernur Gorontalo Bapak Gusnar Ismail selaku Ketua Komite Kepala Daerah Partai Demokrat dan para kepala daerah yang telah hadir untuk terus memikirkan solusi bagi masyarakat. Para kepala daerah adalah ujung tombak perjuangan dalam melayani masyarakat. Mari terus berkolaborasi, mengabdi dengan hati, dan bekerja tanpa lelah.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

11,754 görüntüleme • 9 gün önce

Saya sudah menduga dan memprediksi bahwa penegak hukum akan melakukan P21 dan melakukan tindakan2 yang tidak masuk akal. Mereka tak peduli melanggar Hukum Formal maupun material seperti yang sekarang terjadi. Memang hukum oknum oknum aparatnya sudah dipaksa dan diarahkan untuk mengikuti keinginan pemesan. Ini terjadi tak hanya di Kasus Roy Suryo, tapi juga banyak kasus di Indonesia dan berbagai daerah. Hukum tak lagi ditegakkan sebagaimana harusnya, tapi malah dinegosiasikan. Terlalu sering terjadi siapa yang kuat dan berpengaruh, hukum akan dirasionalisasi mengikuti kehendaknya. Itulah mengapa perlu reformasi di kalangan penegak hukum. Sayangnya penguasa negara tak punya kemauan dan kemampuan politik untuk melakukan reformasi. Elit politik banyak yang terjebak dan tersandera sehingga terpaksa membiarkan semua keanehan ini terjadi. Status quo sering dirasa lebih menguntungkan dibanding perubahan. Dalam hal ini jangan berharap pada DPR akan menyuarakan kebenaran terkait kasus ini. Semua fraksi di DPR sangat ditentutan oleh para Ketua Partai Politik. Maka jangan pula berharap pada para Ketua Partai Politik sekarang. Mereka sudah tersandera oleh kepentingannya, dan terpaksa tunduk pd kekuasaan yg lebih besar, yg menentukan nasibnya. Maka hanya rakyat yang cerdas, berani, dan peduli pada keadaan negeri yang punya kekuatan mengontrol mereka, untuk mengubah Indonesia yg lebih baik.

Saya sudah menduga dan memprediksi bahwa penegak hukum akan melakukan P21 dan melakukan tindakan2 yang tidak masuk akal. Mereka tak peduli melanggar Hukum Formal maupun material seperti yang sekarang terjadi. Memang hukum oknum oknum aparatnya sudah dipaksa dan diarahkan untuk mengikuti keinginan pemesan. Ini terjadi tak hanya di Kasus Roy Suryo, tapi juga banyak kasus di Indonesia dan berbagai daerah. Hukum tak lagi ditegakkan sebagaimana harusnya, tapi malah dinegosiasikan. Terlalu sering terjadi siapa yang kuat dan berpengaruh, hukum akan dirasionalisasi mengikuti kehendaknya. Itulah mengapa perlu reformasi di kalangan penegak hukum. Sayangnya penguasa negara tak punya kemauan dan kemampuan politik untuk melakukan reformasi. Elit politik banyak yang terjebak dan tersandera sehingga terpaksa membiarkan semua keanehan ini terjadi. Status quo sering dirasa lebih menguntungkan dibanding perubahan. Dalam hal ini jangan berharap pada DPR akan menyuarakan kebenaran terkait kasus ini. Semua fraksi di DPR sangat ditentutan oleh para Ketua Partai Politik. Maka jangan pula berharap pada para Ketua Partai Politik sekarang. Mereka sudah tersandera oleh kepentingannya, dan terpaksa tunduk pd kekuasaan yg lebih besar, yg menentukan nasibnya. Maka hanya rakyat yang cerdas, berani, dan peduli pada keadaan negeri yang punya kekuatan mengontrol mereka, untuk mengubah Indonesia yg lebih baik.

Henri Subiakto

64,729 görüntüleme • 1 ay önce

Prabowo Umumkan Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan para ketua umum partai politik di Indonesia sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan DPR, berlaku mulai 1 September 2025. “Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8). Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya. Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo. Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya. Prabowo Subianto #Prabowo #Prabowo #Parpol #DPRRI #LangkahTegas #PecatAnggotaDPR #KebijakanProRakyat #ElshintaNews #DemokrasiIndonesia

Prabowo Umumkan Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan para ketua umum partai politik di Indonesia sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan DPR, berlaku mulai 1 September 2025. “Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8). Prabowo menegaskan, keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. “Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya. Selain itu, pimpinan DPR juga disebut akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo. Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya. Prabowo Subianto #Prabowo #Prabowo #Parpol #DPRRI #LangkahTegas #PecatAnggotaDPR #KebijakanProRakyat #ElshintaNews #DemokrasiIndonesia

Radio Elshinta

17,000 görüntüleme • 11 ay önce

𝗚𝗘𝗦𝗧𝗨𝗥 𝗔𝗡𝗜𝗘𝗦, 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗨𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗟𝗔𝗪𝗔𝗡𝗔𝗡 !!! 💯☝️🇮🇩🇮🇩 Gestur yang agak tidak biasanya di tunjukan Oleh Anies baswedan Tadi Malam, menunjukan 𝗀𝖾𝗌𝗍𝗎𝗋 𝖯𝖤𝖱𝖫𝖠𝖶𝖠𝖭𝖠𝖭 𝗍𝖾𝗋𝗁𝖺𝖽𝖺𝗉 𝗍𝗂𝗋𝖺𝗇𝗂 𝖪𝖤𝖣𝖴𝖭𝖦𝖴𝖠𝖭 𝖽𝖺𝗇 𝗍𝗂𝗋𝖺𝗇𝗂 𝖪𝖤𝖲𝖤𝖱𝖠𝖪𝖠𝖧𝖠𝖭. Juga sekaligus memberi pesan bagi Kita semua untuk segera bangkit dari hilang nya akal sehat dalam bernegara. 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 yang hilang belakangan ini membuat Kita semua tidak bebas berdialektika diruang publik, ini seperti era order baru !! Maka dari itu, Terus suarakan " 𝙒𝘼𝙆𝘼𝙉𝘿𝘼 𝙣𝙤 𝙢𝙤𝙧𝙚, 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 !!! 🇮🇩 Issue perdebatan pun sudah sangat dikuasai dan dengan mudah nya membuat seluruh Rakyat yang melihat tayangan Tadi Malam Bisa membedakan , mana calon pemimpin yang benar2 berpihak pada kepentingan Rakyat, dan mana yang hanya mementingkan kemakmuran diri sendiri (bisnis) atau partai nya !! secara DE FACTO dan secara nalar dan rasionalitas publik, Anies baswedan lah yang sangat layak menjadi presiden RI ke 8 nanti. Ini momentum bagi seluruh Rakyat indonesia untuk bersama2 merubah Nasib bangsa kedepan ke arah yang lebih Baik bersama ANIES MUHAIMIN NO 1 !! 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗽𝘂𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻 !!!👍💯👍🇮🇩 #AniesMuhaimin2024 #AMINUnggulDebatCapres #AMINterbaikno1

𝗚𝗘𝗦𝗧𝗨𝗥 𝗔𝗡𝗜𝗘𝗦, 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗨𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗟𝗔𝗪𝗔𝗡𝗔𝗡 !!! 💯☝️🇮🇩🇮🇩 Gestur yang agak tidak biasanya di tunjukan Oleh Anies baswedan Tadi Malam, menunjukan 𝗀𝖾𝗌𝗍𝗎𝗋 𝖯𝖤𝖱𝖫𝖠𝖶𝖠𝖭𝖠𝖭 𝗍𝖾𝗋𝗁𝖺𝖽𝖺𝗉 𝗍𝗂𝗋𝖺𝗇𝗂 𝖪𝖤𝖣𝖴𝖭𝖦𝖴𝖠𝖭 𝖽𝖺𝗇 𝗍𝗂𝗋𝖺𝗇𝗂 𝖪𝖤𝖲𝖤𝖱𝖠𝖪𝖠𝖧𝖠𝖭. Juga sekaligus memberi pesan bagi Kita semua untuk segera bangkit dari hilang nya akal sehat dalam bernegara. 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 yang hilang belakangan ini membuat Kita semua tidak bebas berdialektika diruang publik, ini seperti era order baru !! Maka dari itu, Terus suarakan " 𝙒𝘼𝙆𝘼𝙉𝘿𝘼 𝙣𝙤 𝙢𝙤𝙧𝙚, 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 !!! 🇮🇩 Issue perdebatan pun sudah sangat dikuasai dan dengan mudah nya membuat seluruh Rakyat yang melihat tayangan Tadi Malam Bisa membedakan , mana calon pemimpin yang benar2 berpihak pada kepentingan Rakyat, dan mana yang hanya mementingkan kemakmuran diri sendiri (bisnis) atau partai nya !! secara DE FACTO dan secara nalar dan rasionalitas publik, Anies baswedan lah yang sangat layak menjadi presiden RI ke 8 nanti. Ini momentum bagi seluruh Rakyat indonesia untuk bersama2 merubah Nasib bangsa kedepan ke arah yang lebih Baik bersama ANIES MUHAIMIN NO 1 !! 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗽𝘂𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻 !!!👍💯👍🇮🇩 #AniesMuhaimin2024 #AMINUnggulDebatCapres #AMINterbaikno1

ILUSTRATOR HANDAL

100,898 görüntüleme • 2 yıl önce

#𝗪𝗲𝗙𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗔𝗠𝗔 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗥𝗡 𝗝𝗼𝗵𝗼𝗿 Terima kasih kepada orang ramai yang telah membeli tiket majlis mengumpul dana BERSAMA yang kita jenamakan sebagai #WeFund Sejak diumumkan 5 hari lalu, berikut ialah prestasi jualan tiket: Sejumlah 296 tiket dari 998 tiket telah dijual, iaitu sekitar 30%. Jumlah tiket terjual sekarang ialah RM79,700 iaitu purata RM269 setiap tiket. Maknanya tiket-tiket yang lebih mahal iaitu pada harga RM500, RM1,000 dan RM2,000 juga turut dibeli, selain tiket biasa pada harga RM150. Hasil kutipan ini akan digunakan untuk membiayai kempen BERSAMA di PRN Johor. Belanja utama ialah sewaan trak kempen dan bahan kempen seperti bendera, poster, bendera kecil dan lain-lain. Kami sudah ambil trak dan akan muncul buat kali pertama minggu depan di Johor. Terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang. Kepada mereka yang belum beli tiket, ada seminggu setengah lagi sebelum hari Sabtu, 27 Jun. Kalau berniat untuk beli, boleh beli tiket di , klik Acara dan pilih acara #WeFund - tiket-tiket boleh dibeli secara online di situ. Pilih harga tiket, berapa tiket dan nombor meja yang dikehendaki. Jika sudah beli atau mahu membantu tetapi tidak ada kelapangan untuk hadir, saya mohon sebarkan content ini kepada seberapa ramai. Forward kandungan ini ke Whatsapp kawan-kawan, boleh share di media sosial masing-masing. Ini satu perkara yang ahli politik dan parti lain tidak mahu buat, iaitu bergantung kepada sumbangan rakyat untuk membina dan membiayai kempen, kerana mereka tidak mahu menjawab kepada rakyat bila sudah menang. Kalau kita mahu kembalikan kuasa kepada rakyat, bantu kami di BERSAMA suburkan budaya bergantung kepada sumbangan rakyat seperti ini. Jumpa kami di #WeFund BERSAMA pada hari Sabtu, 27 Jun jam 8 malam. Tiket masih ada, beli di

#𝗪𝗲𝗙𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗔𝗠𝗔 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗥𝗡 𝗝𝗼𝗵𝗼𝗿 Terima kasih kepada orang ramai yang telah membeli tiket majlis mengumpul dana BERSAMA yang kita jenamakan sebagai #WeFund Sejak diumumkan 5 hari lalu, berikut ialah prestasi jualan tiket: Sejumlah 296 tiket dari 998 tiket telah dijual, iaitu sekitar 30%. Jumlah tiket terjual sekarang ialah RM79,700 iaitu purata RM269 setiap tiket. Maknanya tiket-tiket yang lebih mahal iaitu pada harga RM500, RM1,000 dan RM2,000 juga turut dibeli, selain tiket biasa pada harga RM150. Hasil kutipan ini akan digunakan untuk membiayai kempen BERSAMA di PRN Johor. Belanja utama ialah sewaan trak kempen dan bahan kempen seperti bendera, poster, bendera kecil dan lain-lain. Kami sudah ambil trak dan akan muncul buat kali pertama minggu depan di Johor. Terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang. Kepada mereka yang belum beli tiket, ada seminggu setengah lagi sebelum hari Sabtu, 27 Jun. Kalau berniat untuk beli, boleh beli tiket di , klik Acara dan pilih acara #WeFund - tiket-tiket boleh dibeli secara online di situ. Pilih harga tiket, berapa tiket dan nombor meja yang dikehendaki. Jika sudah beli atau mahu membantu tetapi tidak ada kelapangan untuk hadir, saya mohon sebarkan content ini kepada seberapa ramai. Forward kandungan ini ke Whatsapp kawan-kawan, boleh share di media sosial masing-masing. Ini satu perkara yang ahli politik dan parti lain tidak mahu buat, iaitu bergantung kepada sumbangan rakyat untuk membina dan membiayai kempen, kerana mereka tidak mahu menjawab kepada rakyat bila sudah menang. Kalau kita mahu kembalikan kuasa kepada rakyat, bantu kami di BERSAMA suburkan budaya bergantung kepada sumbangan rakyat seperti ini. Jumpa kami di #WeFund BERSAMA pada hari Sabtu, 27 Jun jam 8 malam. Tiket masih ada, beli di

Rafizi Ramli

17,391 görüntüleme • 1 ay önce

Babak Baru di Timur Tengah: Maronit Kristen Memimpin Lebanon Momen bersejarah menandai babak baru dalam politik Lebanon dan Timur Tengah, Jenderal Joseph Aoun, seorang Maronit Kristen sekaligus Panglima Angkatan Darat Lebanon, resmi terpilih sebagai Presiden Republik Lebanon pada 9 Januari 2025. Pemilihan ini berlangsung dalam dua putaran di Parlemen Lebanon, di mana Aoun berhasil mengantongi 99 suara, sebuah kemenangan telak yang mengundang perhatian internasional. Kemenangan Aoun bukan hanya sekadar hasil pemungutan suara. Ini adalah puncak dari diplomasi intensif yang dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Mediasi ini berhasil menciptakan konsensus di antara partai-partai Kristen seperti Pasukan Lebanon dan Phalange Lebanon, serta koalisi Sunni, yang selama ini menjadi oposisi utama di Lebanon. Terpilihnya Jenderal Aoun mencerminkan perubahan signifikan dalam lanskap politik Lebanon. Pengaruh Hizbullah, kelompok Syiah yang selama bertahun-tahun mendominasi negara itu, kini merosot drastis. Kekalahan besar Hizbullah dalam perang tahun lalu, ditambah dengan tumbangnya sekutu utama mereka, Presiden Suriah Bashar al-Assad, pada Desember 2024, menjadi faktor penting di balik melemahnya dominasi mereka. Lebanon kini memasuki era baru, di mana kekuatan pro-Barat mendapatkan momentum. Arab Saudi, yang selama ini mendukung kubu Kristen dan Sunni, kembali menjadi pemain utama dalam stabilitas politik Lebanon. Langkah Riyadh ini juga menjadi strategi untuk melawan pengaruh Iran yang semakin berkurang di kawasan Timur Tengah. Terpilihnya Jenderal Aoun membawa harapan besar bagi Lebanon yang selama ini terperangkap dalam krisis politik dan ekonomi. Bagi banyak pihak, ini adalah awal dari rekonsiliasi nasional dan stabilitas jangka panjang. Pengaruh baru Arab Saudi di Lebanon diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan, serta memperkuat hubungan Lebanon dengan dunia internasional. Lebih luas lagi, peristiwa ini memengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pergeseran kekuasaan di Lebanon mencerminkan upaya negara-negara Teluk untuk merebut kembali pengaruh di kawasan, mengimbangi dominasi Iran, sekaligus menciptakan keseimbangan baru di Timur Tengah yang lebih stabil. Pemilihan Jenderal Joseph Aoun bukan hanya kemenangan bagi Lebanon, tetapi juga simbol transformasi yang lebih besar di wilayah Timur Tengah. Dunia kini menantikan bagaimana babak baru ini akan membawa perubahan bagi Lebanon dan kawasan yang telah lama dilanda konflik.

Babak Baru di Timur Tengah: Maronit Kristen Memimpin Lebanon Momen bersejarah menandai babak baru dalam politik Lebanon dan Timur Tengah, Jenderal Joseph Aoun, seorang Maronit Kristen sekaligus Panglima Angkatan Darat Lebanon, resmi terpilih sebagai Presiden Republik Lebanon pada 9 Januari 2025. Pemilihan ini berlangsung dalam dua putaran di Parlemen Lebanon, di mana Aoun berhasil mengantongi 99 suara, sebuah kemenangan telak yang mengundang perhatian internasional. Kemenangan Aoun bukan hanya sekadar hasil pemungutan suara. Ini adalah puncak dari diplomasi intensif yang dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Mediasi ini berhasil menciptakan konsensus di antara partai-partai Kristen seperti Pasukan Lebanon dan Phalange Lebanon, serta koalisi Sunni, yang selama ini menjadi oposisi utama di Lebanon. Terpilihnya Jenderal Aoun mencerminkan perubahan signifikan dalam lanskap politik Lebanon. Pengaruh Hizbullah, kelompok Syiah yang selama bertahun-tahun mendominasi negara itu, kini merosot drastis. Kekalahan besar Hizbullah dalam perang tahun lalu, ditambah dengan tumbangnya sekutu utama mereka, Presiden Suriah Bashar al-Assad, pada Desember 2024, menjadi faktor penting di balik melemahnya dominasi mereka. Lebanon kini memasuki era baru, di mana kekuatan pro-Barat mendapatkan momentum. Arab Saudi, yang selama ini mendukung kubu Kristen dan Sunni, kembali menjadi pemain utama dalam stabilitas politik Lebanon. Langkah Riyadh ini juga menjadi strategi untuk melawan pengaruh Iran yang semakin berkurang di kawasan Timur Tengah. Terpilihnya Jenderal Aoun membawa harapan besar bagi Lebanon yang selama ini terperangkap dalam krisis politik dan ekonomi. Bagi banyak pihak, ini adalah awal dari rekonsiliasi nasional dan stabilitas jangka panjang. Pengaruh baru Arab Saudi di Lebanon diharapkan dapat membuka jalan bagi reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan, serta memperkuat hubungan Lebanon dengan dunia internasional. Lebih luas lagi, peristiwa ini memengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pergeseran kekuasaan di Lebanon mencerminkan upaya negara-negara Teluk untuk merebut kembali pengaruh di kawasan, mengimbangi dominasi Iran, sekaligus menciptakan keseimbangan baru di Timur Tengah yang lebih stabil. Pemilihan Jenderal Joseph Aoun bukan hanya kemenangan bagi Lebanon, tetapi juga simbol transformasi yang lebih besar di wilayah Timur Tengah. Dunia kini menantikan bagaimana babak baru ini akan membawa perubahan bagi Lebanon dan kawasan yang telah lama dilanda konflik.

Narasi Winda

25,585 görüntüleme • 1 yıl önce

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 görüntüleme • 2 yıl önce

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada sejumlah pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahan. Menurut Prabowo, mereka yang tidak mau diajak kerja sama jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. "Kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu," kata Prabowo saat menghadiri acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024). Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dirinya akan fokus bekerja untuk menyejahterakan rakyat. Untuk itu, kata Prabowo, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu kerja-kerja pemerintahan ke depan. "Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," tegas Prabowo. Ia mempersilakan bila ada pihak yang hanya ingin menonton dari luar. Namun, ia meminta pihak tersebut menghormati dan memberikan kesempatan dirinya bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia di periode 2024-2029. "Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ucap Prabowo. Prabowo menilai, kunci kemajuan Indonesia ke depan adalah persatuan dan kerja sama dari para elite. Ia pun mengaku akan berjuang bersama para elite yang mau diajak kerja sama dalam membangun Indonesia. "Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," ujarnya. Prabowo mengaku tidak ingin melihat lagi ada rakyat yang kesulitan dalam hidupnya, apalagi sampai kelaparan. Karena, menurutnya, dirinya menjadi pemimpin adalah untuk menghilangkan kelaparan di Indonesia. "Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan," tandasnya. #prabowo #gibran #komitmen #kerjasama #prabowopresiden #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada sejumlah pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahan. Menurut Prabowo, mereka yang tidak mau diajak kerja sama jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. "Kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu," kata Prabowo saat menghadiri acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024). Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dirinya akan fokus bekerja untuk menyejahterakan rakyat. Untuk itu, kata Prabowo, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu kerja-kerja pemerintahan ke depan. "Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," tegas Prabowo. Ia mempersilakan bila ada pihak yang hanya ingin menonton dari luar. Namun, ia meminta pihak tersebut menghormati dan memberikan kesempatan dirinya bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia di periode 2024-2029. "Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ucap Prabowo. Prabowo menilai, kunci kemajuan Indonesia ke depan adalah persatuan dan kerja sama dari para elite. Ia pun mengaku akan berjuang bersama para elite yang mau diajak kerja sama dalam membangun Indonesia. "Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," ujarnya. Prabowo mengaku tidak ingin melihat lagi ada rakyat yang kesulitan dalam hidupnya, apalagi sampai kelaparan. Karena, menurutnya, dirinya menjadi pemimpin adalah untuk menghilangkan kelaparan di Indonesia. "Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan," tandasnya. #prabowo #gibran #komitmen #kerjasama #prabowopresiden #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

DEKADE 08

11,246 görüntüleme • 2 yıl önce

Sebuah Pusat Jantung baru yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia?! 1. Puchong ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu berkenaan dengan Pusat Jantung Hospital Serdang. 2. Pusat Jantung Hospital Serdang dibuka pada Disember 2022 dan dibina dengan kos RM 546 juta. 3. Apabila pusat jantung ini dibuka, ia dikatakan mampu memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit jantung di Malaysia dan untuk mengurangkan pergantungan kepada Institut Jantung Negara (IJN). 4. Namun, hanya selepas 18 bulan pada Mei 2024, keempat-empat bilik pembedahan telah tidak boleh digunakan kerana kesemuanya menghadapi masalah teknikal dan elektrik. 5. The Star menggunakan tajuk yang sangat tepat, “heart of the center is not beating”. Jantung pusat jantung tidak berdegup. 6. Bukan sahaja itu, pada masa yang sama, The Sun juga telah melaporkan bahawa sementara keempat-empat bilik pembedahan tidak berfungsi di new wing, hanya 1 daripada 4 bilik pembedahan di old wing Hospital Serdang berfungsi. 7. Puchong ingin mendapat pengesahan daripada KKM, adakah laporan ini benar? 8. Pada 7hb Jun, menteri umumkan bahawa 3 daripada 4 bilik pembedahan di Pusat Jantung Serdang sudah mula berfungsi sejak 5hb Jun. 9. Walaubagaimanapun, pada Julai 22, hanya 1 bulan selepas penyelenggaran, bilik pembedahan terpaksa tutup lagi selama 3 minggu. 10. Puchong ingin mendapatkan pengesahan daripada menteri, berapakah bilik pembedahan di kedua-dua new wing dan old wing yang berfungsi sekarang? 11. Puchong juga ingin tanya sama ada fasiliti-fasiliti baru lain Pusat Jantung Hosptial Serdang seperti Makmal Jantung Invasif (ICL), mesin MRI 3.0 Tesla dll berfungsi dengan baik sekarang? 12. Yang paling penting, Puchong ingin tanya menteri, adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia? Sebuah Pusat Jantung yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. 13. Puchong cadangkan KKM untuk menjalankan satu siasatan dan audit, apakah prosedur atau siapakah yang menyebabkan kejadian yang memalukan ini berlaku dan mengambil langkah penambaikkan untuk memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku. 14. Mengambil pengajaran daripada isu ini, Puchong ingin cadangkan KKM untuk mengadakan satu dashboard di ibu pejabat KKM untuk tujuan memantau bukan sahaja bilik pembedahan, tetapi fasiliti-fasiliti penting hospital yang lain bagi semua hospital dan klinik kesihatan kerajaan di seluruh Malaysia, sama ada fasiliti-fasiliti ini berfungsi, sama ada penyelenggaraan berkala (scheduled maintenance) telah dibuat, jika tidak, siasatan dan tindakan perlu diambil. 15. Ini adalah untuk memastikan kementerian bukan hanya fire-fighting dalam menyelenggara fasiliti kesihatan apabila ada laporan surat khabar tetapi penyelenggaran boleh dibuat secara berkala dan sistematik.

Sebuah Pusat Jantung baru yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. Adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia?! 1. Puchong ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu berkenaan dengan Pusat Jantung Hospital Serdang. 2. Pusat Jantung Hospital Serdang dibuka pada Disember 2022 dan dibina dengan kos RM 546 juta. 3. Apabila pusat jantung ini dibuka, ia dikatakan mampu memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit jantung di Malaysia dan untuk mengurangkan pergantungan kepada Institut Jantung Negara (IJN). 4. Namun, hanya selepas 18 bulan pada Mei 2024, keempat-empat bilik pembedahan telah tidak boleh digunakan kerana kesemuanya menghadapi masalah teknikal dan elektrik. 5. The Star menggunakan tajuk yang sangat tepat, “heart of the center is not beating”. Jantung pusat jantung tidak berdegup. 6. Bukan sahaja itu, pada masa yang sama, The Sun juga telah melaporkan bahawa sementara keempat-empat bilik pembedahan tidak berfungsi di new wing, hanya 1 daripada 4 bilik pembedahan di old wing Hospital Serdang berfungsi. 7. Puchong ingin mendapat pengesahan daripada KKM, adakah laporan ini benar? 8. Pada 7hb Jun, menteri umumkan bahawa 3 daripada 4 bilik pembedahan di Pusat Jantung Serdang sudah mula berfungsi sejak 5hb Jun. 9. Walaubagaimanapun, pada Julai 22, hanya 1 bulan selepas penyelenggaran, bilik pembedahan terpaksa tutup lagi selama 3 minggu. 10. Puchong ingin mendapatkan pengesahan daripada menteri, berapakah bilik pembedahan di kedua-dua new wing dan old wing yang berfungsi sekarang? 11. Puchong juga ingin tanya sama ada fasiliti-fasiliti baru lain Pusat Jantung Hosptial Serdang seperti Makmal Jantung Invasif (ICL), mesin MRI 3.0 Tesla dll berfungsi dengan baik sekarang? 12. Yang paling penting, Puchong ingin tanya menteri, adakah perkara seperti ini boleh diterima sebagai norma di Malaysia? Sebuah Pusat Jantung yang makan kos rakyat sebanyak RM546 juta berdepan dengan masalah teknikal seperti ini. 13. Puchong cadangkan KKM untuk menjalankan satu siasatan dan audit, apakah prosedur atau siapakah yang menyebabkan kejadian yang memalukan ini berlaku dan mengambil langkah penambaikkan untuk memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku. 14. Mengambil pengajaran daripada isu ini, Puchong ingin cadangkan KKM untuk mengadakan satu dashboard di ibu pejabat KKM untuk tujuan memantau bukan sahaja bilik pembedahan, tetapi fasiliti-fasiliti penting hospital yang lain bagi semua hospital dan klinik kesihatan kerajaan di seluruh Malaysia, sama ada fasiliti-fasiliti ini berfungsi, sama ada penyelenggaraan berkala (scheduled maintenance) telah dibuat, jika tidak, siasatan dan tindakan perlu diambil. 15. Ini adalah untuk memastikan kementerian bukan hanya fire-fighting dalam menyelenggara fasiliti kesihatan apabila ada laporan surat khabar tetapi penyelenggaran boleh dibuat secara berkala dan sistematik.

Yeo Bee Yin

79,284 görüntüleme • 1 yıl önce

Alhamdulillah 🙏 Pilkada Sudah Selesai, Warga Jakarta Tidak Butuh Putaran ke-2 Kami ulama-ulama dan tokoh-tokoh Jakarta yang selama ini memiliki perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Jakarta 2024, pada hari ini Kamis 5 November 2024, kami bersepakat untuk menyatakan bahwa setelah 27 November 2024, Pilkada Jakarta sudah selesai. Kami sudah mencermati hasil Sirekap di website KPU yg menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya berlansung satu putaran berdasarkan Real Count (RC) terhadap Formulir C1 dari TPS yang sudah masuk 100% bahwa Paslon 03 Mas Pram & Bang Doel memperoleh suara 50,07% yang lebih dari syarat keterpilihan yakni 50%+1 suara. Kemudian hasil Real Count (RC) Sirekap di website KPU dikuatkan dengan hasil Rekap "Formulir D Hasil" yang sudah ditandatangani PPK dari Rapat Pleno di 44 Kecamatan di Jakarta (Selasa 3 Desember 2024). Prosentase perolehan suara Paslon 03 Mas Pram dan Bang Doel tidak mengalami perubahan, tetap di 50,007%. Apalagi dibanding dengan dua Paslon lainnya, maka, selisih perolehan suara Paslon 03 sangat lebar dan jauh. Selisih suara Paslon 03 dengan Paslon 01=10,67%. Sementara Paslon 03 dengan Paslon 02=39,54%. Artinya Pilkada Jakarta sudah selesai dalam satu putaran dan pemenangnya yaitu: Mas Pram & Bang Doel. Dengan kenyataan ini bahwa syarat perolehan suara sudah terpenuhi, maka warga Jakarta sudah tidak membutuhkan lagi putaran ke-2. Warga Jakarta lebih membutuhkan gubernur & wakil gubernur definitif untuk menghadapi persoalan warga Jakarta, menjelang akhir dan pergantian tahun baru serta menyambut Bulan Suci Ramadhan, maka Jakarta membutuhkan suasana yang kondusif, damai, rukun, bersatu dan tidak lagi disibukkan bahkan dibeda-bedakan karena pilihan politiknya. Ajakan dan himbauan kami ini berlandaskan firman Allah Swt dalam surah Ali Imron ayat 103 untuk bersatu, berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan melarang perpecahan serta tercerai-berai. Maka, dengan ini kami bisa menegaskan: Pertama, bahwa di warga Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi pendukung 01, 02, 03 yang semuanya sudah sama-sama menerima hasil Pilkada. Seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi yang menang harus bisa merangkul, jangan eforia, dan bagi pihak yang kalah harus bisa menerima serta bersedia membantu. "Seribu kawan itu terlalu sedikit, 1orang musuh itu sudah terlalu banyak". Kedua, kami juga meminta kepada Penyelengga Pemilu (KPU-Bawaslu dan jajarannya) untuk tetap bersikap profesional dan adil. Kepada Pemerintah, TNI dan Polri serta ASN untuk tetap berpegang teguh pada hukum, menjaga netralitas dan tidak melakukan intervensi yang bisa menciderai suara rakyat dan kepercayaan publik. Ketiga, kami juga meminta kepada Paslon 01, 02 dan 03 serta pendukungnya untuk kembali bersatu dan bersama-sama berangkulan bersama-sama melayani warga Jakarta. "Kita kuat dan sukses karena bersatu, kita lemah dan gagal karena terpecah". Al-ittihadu asasun najah (persatuan adalah kunci kesuksesan). Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah bagi masyarakat Jakarta, sehingga kota kita yang tercinta ini menjadi Madinah Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Dibacakan oleh H Nuri Thaher. Kamis 5 Desember 2024, pukul 14.00 Ulama dan tokoh yang hadir: Habib Hud bin Muhammad Baghir al-Athos H. Nuri Thaher (Sesepuh Betawi) Habib Abdullah bin Shahab (Rabithah Alawiyah) KH Ruslan Mawardi (FUHAB) KH Abu Hanifah (Pengasuh Ponpes Nurul Hijrah, Jakarta Timur) Bang H. Amink Amirullah (Ketua Umum JAGAT Prabowo) KH Zainal Arifin Ghufron (Ketua Ulum FK Ulum) KH Nurul Ghulam (YPI al-Jauhariyah) KH Zarkasyi Usman (NU) KH Luthfi Syarbini (NU) KH Nurhasan Sayuti (DMI Cakung) KH Ahmad Mawardi (Ketua Majelis Sholah Subuh) KH Danail Al Haz (Sekjen FBR) KH Ahmad Zainudi (Penasehat MUI) KH Burhanudin/Jaka Gledek KH Sa'roni CP Ust Zain +62 813-1472-0400 Ust Wawan +62 858-0058-0537

Alhamdulillah 🙏 Pilkada Sudah Selesai, Warga Jakarta Tidak Butuh Putaran ke-2 Kami ulama-ulama dan tokoh-tokoh Jakarta yang selama ini memiliki perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Jakarta 2024, pada hari ini Kamis 5 November 2024, kami bersepakat untuk menyatakan bahwa setelah 27 November 2024, Pilkada Jakarta sudah selesai. Kami sudah mencermati hasil Sirekap di website KPU yg menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya berlansung satu putaran berdasarkan Real Count (RC) terhadap Formulir C1 dari TPS yang sudah masuk 100% bahwa Paslon 03 Mas Pram & Bang Doel memperoleh suara 50,07% yang lebih dari syarat keterpilihan yakni 50%+1 suara. Kemudian hasil Real Count (RC) Sirekap di website KPU dikuatkan dengan hasil Rekap "Formulir D Hasil" yang sudah ditandatangani PPK dari Rapat Pleno di 44 Kecamatan di Jakarta (Selasa 3 Desember 2024). Prosentase perolehan suara Paslon 03 Mas Pram dan Bang Doel tidak mengalami perubahan, tetap di 50,007%. Apalagi dibanding dengan dua Paslon lainnya, maka, selisih perolehan suara Paslon 03 sangat lebar dan jauh. Selisih suara Paslon 03 dengan Paslon 01=10,67%. Sementara Paslon 03 dengan Paslon 02=39,54%. Artinya Pilkada Jakarta sudah selesai dalam satu putaran dan pemenangnya yaitu: Mas Pram & Bang Doel. Dengan kenyataan ini bahwa syarat perolehan suara sudah terpenuhi, maka warga Jakarta sudah tidak membutuhkan lagi putaran ke-2. Warga Jakarta lebih membutuhkan gubernur & wakil gubernur definitif untuk menghadapi persoalan warga Jakarta, menjelang akhir dan pergantian tahun baru serta menyambut Bulan Suci Ramadhan, maka Jakarta membutuhkan suasana yang kondusif, damai, rukun, bersatu dan tidak lagi disibukkan bahkan dibeda-bedakan karena pilihan politiknya. Ajakan dan himbauan kami ini berlandaskan firman Allah Swt dalam surah Ali Imron ayat 103 untuk bersatu, berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan melarang perpecahan serta tercerai-berai. Maka, dengan ini kami bisa menegaskan: Pertama, bahwa di warga Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi pendukung 01, 02, 03 yang semuanya sudah sama-sama menerima hasil Pilkada. Seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi yang menang harus bisa merangkul, jangan eforia, dan bagi pihak yang kalah harus bisa menerima serta bersedia membantu. "Seribu kawan itu terlalu sedikit, 1orang musuh itu sudah terlalu banyak". Kedua, kami juga meminta kepada Penyelengga Pemilu (KPU-Bawaslu dan jajarannya) untuk tetap bersikap profesional dan adil. Kepada Pemerintah, TNI dan Polri serta ASN untuk tetap berpegang teguh pada hukum, menjaga netralitas dan tidak melakukan intervensi yang bisa menciderai suara rakyat dan kepercayaan publik. Ketiga, kami juga meminta kepada Paslon 01, 02 dan 03 serta pendukungnya untuk kembali bersatu dan bersama-sama berangkulan bersama-sama melayani warga Jakarta. "Kita kuat dan sukses karena bersatu, kita lemah dan gagal karena terpecah". Al-ittihadu asasun najah (persatuan adalah kunci kesuksesan). Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah bagi masyarakat Jakarta, sehingga kota kita yang tercinta ini menjadi Madinah Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Dibacakan oleh H Nuri Thaher. Kamis 5 Desember 2024, pukul 14.00 Ulama dan tokoh yang hadir: Habib Hud bin Muhammad Baghir al-Athos H. Nuri Thaher (Sesepuh Betawi) Habib Abdullah bin Shahab (Rabithah Alawiyah) KH Ruslan Mawardi (FUHAB) KH Abu Hanifah (Pengasuh Ponpes Nurul Hijrah, Jakarta Timur) Bang H. Amink Amirullah (Ketua Umum JAGAT Prabowo) KH Zainal Arifin Ghufron (Ketua Ulum FK Ulum) KH Nurul Ghulam (YPI al-Jauhariyah) KH Zarkasyi Usman (NU) KH Luthfi Syarbini (NU) KH Nurhasan Sayuti (DMI Cakung) KH Ahmad Mawardi (Ketua Majelis Sholah Subuh) KH Danail Al Haz (Sekjen FBR) KH Ahmad Zainudi (Penasehat MUI) KH Burhanudin/Jaka Gledek KH Sa'roni CP Ust Zain +62 813-1472-0400 Ust Wawan +62 858-0058-0537

IG: Nong Andah Darol Mahmada

19,929 görüntüleme • 1 yıl önce

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan Sikap Politik PDI Perjuangan Tentang Pilkada Serentak 2024. Rabu (27/11/2024). "Dalam Pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa amanat tersebutlah yang telah dijalankan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pilpres 2004, yang dikenal sebagai Pemilu yang paling demokratis, tanpa campur tangan kekuasaan. Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara dan berbagai Provinsi lainnya. "Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," kata Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Dan Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. "Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur, dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," tegas Megawati Soekarnoputri. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak #Pilkada2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan Sikap Politik PDI Perjuangan Tentang Pilkada Serentak 2024. Rabu (27/11/2024). "Dalam Pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa amanat tersebutlah yang telah dijalankan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pilpres 2004, yang dikenal sebagai Pemilu yang paling demokratis, tanpa campur tangan kekuasaan. Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara dan berbagai Provinsi lainnya. "Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," kata Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Dan Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. "Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur, dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," tegas Megawati Soekarnoputri. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak #Pilkada2024

PDI Perjuangan

85,642 görüntüleme • 1 yıl önce

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

Henri Subiakto

283,760 görüntüleme • 2 yıl önce

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

18,073 görüntüleme • 3 yıl önce

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Denny Indrayana

269,450 görüntüleme • 3 yıl önce

Duka Cita ditengah Harapan Baru Kamis, 5 Maret 2026 kami menghadiri acara Petisi dan Doa bersama atas terbunuhnya pimpinan tertinggi Iran Ayatullah Seyed Ali Khamemei oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel di kediaman Dubes Iran di Jakarta, terpancar harapan baru perubahan tatanan dunia yang selama ini dikendalikan oleh AS (dan Israel). Iran telah muncul mematahkan arogansi AS dan Israel. Iran bisa tampil sebagai “pemimpin baru dunia” - selain karena Iran memang negara yang sudah ribuan tahun memiliki peradaban yang sangat kuat dan maju - juga karena mereka memegang 3 (tiga) prinsip : (1) hormati dan bela kemanusiaan, (2) bela agama, dan (3) tegakkan kedaulatan negara. Namun sangat disayangkan bahwa sejak perjuangan kemerdekaan dan saat Merdeka, Indonesia sebenarnya juga dibangun di atas 3 (tiga) prinsip perjuangan tersebut, namun atas bujukan (atau ketakutan) terhadap Donald Trump justru Indonesia memilih meninggalkan prinsip tersebut dan sepertinya lebih memilih bergaung dengan AS dan Israel. Suatu pembalikan arah perjuangan yang sangat drastis. Perubahan arah tersebut bisa disebabkan karena : (1) sudah kehilangan prinsip dan arah perjuangan bangsa, (2) kebodohan, (3) pemimpin merasa paling tahu dan paling benar, (4) pembantu Presiden sangat tidak kompeten, (5) kombinasi. Kita pantas prihatin atas pilihan posisi Indonesia yang sepertinya lebih memilih bergabung bersama AS dan Israel dan berhadapan dengan perjuangan Palestina dan Negara pendukung. Saat sebagian besar Negara koalisi Amerika Serikat selama ini seperti Negara Eropa (NATO) memilih meninggalkan AS dan Israel dan memilih mendukung perjuangan Palestina, justru Indonesia memilih bergabung bersama AS (dan Israel). Atas keprihatinan posisi Indonesia tersebut, kami sebagian rakyat Indonesia yang tergabung dalam komunitas GMKR (Gerakan Merebut kembali Kedaulatan Rakyat) menyerahkan pernyataan duka cita dan dukungan kami kepada Iran untuk melawan AS dan Israel. Dukungan tersebut didasarkan pada pelaksanaan UUD 1945. Semoga penyerahan dukungan tersebut bisa menjadi satu lilin kecil di tengah “kegelapan” hubungan Iran dengan Indonesia yang sangat terlambat meberikan ucapan duka cita atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kami berharap agar tidak ada pihak lagi yang antara Syiah dan Sunni karena perjuangan Iran adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban dunia yang sedang dihancurkan oleh AS dan Israel - bukan masalah Agama. Kami berharap semoga Pemimpin Indonesia menyadari kesalahan memilih posisi dalam konflik Iran melawan AS+Israel yang terkesan sangat kuat memilih bersama AS+Israel. Perubahan tersebut Insya Allah belum terlambat.

Duka Cita ditengah Harapan Baru Kamis, 5 Maret 2026 kami menghadiri acara Petisi dan Doa bersama atas terbunuhnya pimpinan tertinggi Iran Ayatullah Seyed Ali Khamemei oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel di kediaman Dubes Iran di Jakarta, terpancar harapan baru perubahan tatanan dunia yang selama ini dikendalikan oleh AS (dan Israel). Iran telah muncul mematahkan arogansi AS dan Israel. Iran bisa tampil sebagai “pemimpin baru dunia” - selain karena Iran memang negara yang sudah ribuan tahun memiliki peradaban yang sangat kuat dan maju - juga karena mereka memegang 3 (tiga) prinsip : (1) hormati dan bela kemanusiaan, (2) bela agama, dan (3) tegakkan kedaulatan negara. Namun sangat disayangkan bahwa sejak perjuangan kemerdekaan dan saat Merdeka, Indonesia sebenarnya juga dibangun di atas 3 (tiga) prinsip perjuangan tersebut, namun atas bujukan (atau ketakutan) terhadap Donald Trump justru Indonesia memilih meninggalkan prinsip tersebut dan sepertinya lebih memilih bergaung dengan AS dan Israel. Suatu pembalikan arah perjuangan yang sangat drastis. Perubahan arah tersebut bisa disebabkan karena : (1) sudah kehilangan prinsip dan arah perjuangan bangsa, (2) kebodohan, (3) pemimpin merasa paling tahu dan paling benar, (4) pembantu Presiden sangat tidak kompeten, (5) kombinasi. Kita pantas prihatin atas pilihan posisi Indonesia yang sepertinya lebih memilih bergabung bersama AS dan Israel dan berhadapan dengan perjuangan Palestina dan Negara pendukung. Saat sebagian besar Negara koalisi Amerika Serikat selama ini seperti Negara Eropa (NATO) memilih meninggalkan AS dan Israel dan memilih mendukung perjuangan Palestina, justru Indonesia memilih bergabung bersama AS (dan Israel). Atas keprihatinan posisi Indonesia tersebut, kami sebagian rakyat Indonesia yang tergabung dalam komunitas GMKR (Gerakan Merebut kembali Kedaulatan Rakyat) menyerahkan pernyataan duka cita dan dukungan kami kepada Iran untuk melawan AS dan Israel. Dukungan tersebut didasarkan pada pelaksanaan UUD 1945. Semoga penyerahan dukungan tersebut bisa menjadi satu lilin kecil di tengah “kegelapan” hubungan Iran dengan Indonesia yang sangat terlambat meberikan ucapan duka cita atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kami berharap agar tidak ada pihak lagi yang antara Syiah dan Sunni karena perjuangan Iran adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban dunia yang sedang dihancurkan oleh AS dan Israel - bukan masalah Agama. Kami berharap semoga Pemimpin Indonesia menyadari kesalahan memilih posisi dalam konflik Iran melawan AS+Israel yang terkesan sangat kuat memilih bersama AS+Israel. Perubahan tersebut Insya Allah belum terlambat.

Muhammad Said Didu

27,187 görüntüleme • 5 ay önce

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

22 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 2026 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗨𝗦𝗔𝗛𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡: 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗘𝗞𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗠𝗘𝗠𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗘𝗧𝗨𝗝𝗨 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗬𝗔𝗠𝗕𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗞 𝗙𝗪𝗖𝗠𝗦 Pandangan saya dan 9 lagi Ahli Parlimen PKR mengenai cadangan satu sistem baru pengurusan pekerja asing telah mengundang kenyataan balas dari Setiausaha Politik Menteri Sumber Manusia, R Ramanan yang bernama Aizuddin Abd Ghafal. Isnin lalu, saya dan 9 Ahli Parlimen PKR telah menyatakan bangkangan kami kepada cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk mempertimbangkan satu sistem baru yang dipanggil TURAP untuk menguruskan pekerja asing. Jika diluluskan kerajaan, itu bermakna kerajaan memberikan konsesi pengurusan pekerja asing kepada sebuah syarikat bernama Bestinet Sdn Bhd selama 12 tahun, yang melibatkan pendapatan berbilion ringgit kepada Bestinet. Sebelum ini, Bestinet telah diaudit oleh Ketua Audit Negara dan disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). Kedua-dua audit dan siasatan itu telah melaporkan pelbagai kepincangan dan pelanggaran tadbir urus. Setakat ini, R Ramanan sendiri tidak menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Sebaliknya, satu-satunya kenyataan datang dari Setiausaha Politik beliau iaitu Aizuddin Abd Ghafal, yang mempersoalkan kenapa saya dan Nik Nazmi Nik Ahmad (bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam) tidak membantah penyambungan kontrak FWCMS (Foreign Workers Centralised Management System) oleh Bestinet semasa kami berada di dalam Jemaah Menteri dahulu. Aizuddin cuba mengkritik kononnya kami tidak konsisten dalam pendirian dan hanya mengambil kesempatan untuk mengkritik selepas kami tidak lagi di dalam Jemaah Menteri. Saya memang menunggu ada orang dari PKR atau Kementerian Sumber Manusia melontarkan serangan peribadi seperti ini. Walaupun serangan seperti ini tidak menjawab perkara-perkara bersabit ketelusan dan integriti yang kami timbulkan, ia membuka peluang kepada saya menerangkan apa yang berlaku di belakang tabir dalam isu-isu nasional seperti FWCMS dan Bestinet ini. Aizuddin, yang mewakili R. Ramanan, Menteri KESUMA cuba mewujudkan persepsi kononnya saya hanya mengkritik setelah tidak lagi menjadi menteri. Kononnya saya bersetuju dan tidak membantah mengenai FWCMS dan Bestinet semasa di dalam Jemaah Menteri itu. Sebenarnya, saya telah membantah dan tidak bersetuju secara bertulis. Bantahan ini ada di dalam rekod minit Jemaah Menteri dan rekod ulasan rasmi yang dikemukakan oleh Kementerian Ekonomi semasa saya menjadi Menteri Ekonomi. Cadangan berkenaan Bestinet dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibentangkan di Jemaah Menteri sekitar pertengahan 2024 (pada ingatan saya). Ketika itu, Aizuddin adalah Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Dalam Negeri dan sepatutnya beliau ingat mengenai bantahan bertulis dari saya dan Kementerian Ekonomi. KDN mencadangkan untuk menyambung kontrak FWCMS dengan Bestinet untuk tempoh 3 tahun sahaja atau sehingga Sistem Imigresen Bersepadu Nasional (National Integrated Immigration System atau NIIse) beroperasi. Sebagai sebuah agensi pusat, Kementerian Ekonomi berhak memberi pandangan kepada Jemaah Menteri mengenai cadangan itu. Secara rasmi, saya telah menyatakan tidak bersetuju dan memohon cadangan itu diteliti semula oleh KDN. Pendirian saya dan Kementerian Ekonomi pada ketika itu adalah berasaskan perkara-perkara berikut: 1. Kementerian Sumber Manusia telah membelanjakan RM20 juta dari peruntukan pembangunan yang disediakan Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) yang dimiliki kerajaan. 2. Sistem ePPAx telah pun siap dan dibangunkan bagi tujuan pengurusan pekerja asing. 3. Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) dan Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan Multi Tier Levy Management (MTLM) untuk mengurangkan pengambilan pekerja asing secara berperingkat. 4. Kementerian Sumber Manusia memang telah mencadangkan agar sistem ePPAx digunakan bagi tujuan pengurusan penggajian pekerja asing dan MTLM. 5. Untuk tujuan penggunaan ePPAx, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan peruntukan mengurus sebanyak RM10 juta untuk menaik taraf sistem ePPAx untuk pelaksanaan MTLM. Bantahan saya mengenai FWCMS dan pelanjutan kontrak dengan Bestinet ini direkodkan secara rasmi di dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri. Jika benar saya bersetuju dan tidak membantah seperti yang didakwa, sebaiknya R Ramanan mendapatkan kebenaran Perdana Menteri untuk mendedahkan minit mesyuarat Jemaah Menteri mengenai FWCMS dan Bestinet kepada orang ramai. Jika itu dibuat dan memang benar saya tidak bersuara seperti didakwa, ia sekaligus boleh menutup mulut saya kerana Kerajaan Madani dapat membuktikan saya hanya bersuara selepas tidak menjadi menteri, untuk memainkan naratif kononnya saya seorang yang kecewa. Hakikatnya, pandangan-pandangan saya mengenai sambungan kontrak dan isu tata kelola direkodkan secara terbuka di dalam mesyuarat dan koresponden kerajaan, yang ada kalanya dilihat bertentangan dengan kehendak pihak-pihak tertentu termasuk Perdana Menteri. Kecenderungan saya bersuara seperti inilah yang lama-lama membawa kepada pandangan bahawa pengaruh politik saya wajar dikekang (untuk menghilangkan legitimasi saya bersuara di dalam kerajaan), sehingga membawa kepada percaturan politik dalaman PKR yang meletakkan Nurul Izzah Anwar mencabar saya sebagai Timbalan Presiden PKR. Dari ketika itu lagi, saya faham bahawa percaturan itu bukanlah mengenai PKR. Ia mengenai rasa tidak senang sesetengah pihak yang melihat saya tidak mahu tunduk kepada perkara-perkara yang saya tidak bersetuju. Maka, bila prinsip adalah lebih utama dari jawatan, saya memilih untuk meletakkan jawatan kerana jelas bersuara di dalam (seperti mana pandangan saya membantah FWCMS dengan Bestinet) tidak semestinya dapat mempertahankan prinsip tata kelola seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Episod FWCMS dan Bestinet ini hanyalah satu dari perkara-perkara yang saya suarakan secara dalaman. Ia menjawab tuduhan kononnya saya senyap di dalam kerajaan, sedangkan saya hanya boleh bersuara melalui dokumen rasmi yang dirahsiakan semasa menjadi kerajaan. Amanah itu kini disambung di luar kerajaan. Bezanya, saya tidak lagi terikat dengan dokumen rasmi dan etika tanggungjawab bersama (collective responsibility) yang mengikat seorang menteri. 𝗥𝗮𝗳𝗶𝘇𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗹𝗶 𝘈𝘩𝘭𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯

Rafizi Ramli

46,328 görüntüleme • 3 ay önce

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 Baru-baru ini, media Singapura iaitu CNA membuat liputan mengenai seorang pengusaha makanan melalui mesin vending bernama Amin Afifi yang telah menjadi viral. Cuma lebih viral di Singapura dari Malaysia. Sebabnya di Malaysia semua mesti dilihat dari lensa politik. Walaun mencemuh usaha membantu golongan berpendapatan rendah sebegini. Mulanya panglima mereka, Sanusi membuat lawak kononnya tidak masuk akal jual nasi lemak pakai mesin vending. Nanti jatuh gedegum, terburai nasi lemak! Kemudian bila IPR atau Inisiatif Pendapatan Rakyat mula mendapat hasil, mereka pusing pula. Katanya takkan ini saja yang Menteri Ekonomi buat. Saya gembira bila media antarabangsa membuat liputan dan idea IPR mendapat komen baik di negara luar. Ini bukan soal mesin vending. Itu hal tersurat sahaja. Yang tersirat ialah bagaimana sesuatu program kerajaan itu perlu memaksimumkan wang rakyat untuk bagi pulangan terbaik kepada rakyat. Tidak cukup dengan membuat program dan mengagihkan bantuan sahaja. Dalam bahasa penggubalan dasar, ini dipanggil “program design” atau “rekabentuk program”. Ambil contoh bantuan untuk membantu golongan B40 dan miskin tegar. Sebelum IPR, kerajaan memang membelanjakan beratus juta setahun untuk membantu golongan berpendapatan rendah berniaga. Di zaman Najib dahulu, ada program bernama 1Azam. Tujuannya hampir sama dan sejumlah RM1.1 billion dibelanjakan di antara 2010 hingga 2013. Penerima diberi bantuan antara RM5,000 hingga RM50,000, kebiasaannya sekitar RM10,000 hingga RM20,000 seorang. Kebanyakannya untuk memulakan perniagaan dan bertani, jadi penerima tidak mendapat wang tetapi mendapat mesin, kelengkapan, baja dan lain-lain. Tetapi tumpuan lebih kepada mengagihkan bantuan supaya dapat diumum berapa yang telah dibelanjakan. Kejayaan meningkatkan pendapatan secara berkekalan itu bercampur-campur. Yang diumumkan adalah 66% penerima berjaya meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya RM300 sebulan untuk tiga bulan berturut-turut. Bayangkan belanja berpuluh ribu seorang tetapi pendapatan bulanan hanya naik RM300 sebulan. Bandingkan dengan IPR yang syaratnya mesti menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Ada yang berjaya mencecah RM4,000 ke RM5,000 sebulan seperti yang dilaporkan dalam liputan CNA. Kita semua tahu sebabnya. Jika tidak berhati-hati, program membantu rakyat sebegini akan menguntungkan pembekal yang menjual mesin, peralatan, baja dan lain-lain kepada kerajaan. Penerima hanya mendapat mesin menjahit, kemudian terkapai-kapai mahu mengusahakan perniagaan jahitan. Dapat mesin air batu, tetapi tidak ada kedai. Dapat gerai, tetapi tidak ada tempat dan lesen untuk menjaja. Masalah utama penerima bantuan bukan sahaja modal atau peralatan, tetapi tempat berniaga. Kalau pertanian, bukan sahaja baja atau benih, tetapi kontrak dengan pemborong untuk membeli pada harga tetap dan masa yang panjang. Dari sinilah, yang tersirat melalui IPR bukanlah mesin vending, tetapi bagaimana program design program kerajaan perlu dikemaskini dan diperbaiki untuk mengurangkan risiko kegagalan sesuatu projek. Yang tersirat ialah tidak cukup dengan mengagihkan bantuan sehingga penerima bergantung kepada bantuan kerajaan. Bagi kail, jangan bagi ikan. Untuk itu, keseluruhan rantaian menjana pendapatan itu perlu disediakan. Masalah utama peniaga makanan ialah akses kepada tempat berniaga yang tinggi trafiknya. Sebab itu kerajaan mengusahakan untuk menempatkan mesin-mesin ini ditempat tumpuan awam, supaya jualannya tinggi. Kerajaan juga tidak memberi tunai kepada mereka, hanya mesin untuk mereka menjual. Laku atau tidak bergantung kepada usaha mereka. Makanan kena sedap dan selalu ditukar; dan mematuhi syarat mesti RM5 ke bawah. Saya juga nak buktikan bahawa kita masih boleh menjual makanan pada harga RM5 ke bawah. Alhamdulillah IPR sudah masuk tahun ketiga. Saya berharap ia diteruskan selepas saya meninggalkan kerajaan. Saya terus menerima mesej dari penerima IPR. Ini yang terkini: - Pengusaha di Hospital Teluk Intan - Pengusaha di Dungun - Petani di Sabah yang telah menghasilkan produk dari tanaman mereka Seterusnya, Insya Allah saya akan meluaskan konsep ini melalui rangkaian kedai perusahaan sosial di bawah Ayuh Malaysia, supaya kita tidak lagi bergantung kepada kerajaan untuk membuka peluang kepada lebih ramai golongan berpendapatan rendah menjana pendapatan.

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗘 Baru-baru ini, media Singapura iaitu CNA membuat liputan mengenai seorang pengusaha makanan melalui mesin vending bernama Amin Afifi yang telah menjadi viral. Cuma lebih viral di Singapura dari Malaysia. Sebabnya di Malaysia semua mesti dilihat dari lensa politik. Walaun mencemuh usaha membantu golongan berpendapatan rendah sebegini. Mulanya panglima mereka, Sanusi membuat lawak kononnya tidak masuk akal jual nasi lemak pakai mesin vending. Nanti jatuh gedegum, terburai nasi lemak! Kemudian bila IPR atau Inisiatif Pendapatan Rakyat mula mendapat hasil, mereka pusing pula. Katanya takkan ini saja yang Menteri Ekonomi buat. Saya gembira bila media antarabangsa membuat liputan dan idea IPR mendapat komen baik di negara luar. Ini bukan soal mesin vending. Itu hal tersurat sahaja. Yang tersirat ialah bagaimana sesuatu program kerajaan itu perlu memaksimumkan wang rakyat untuk bagi pulangan terbaik kepada rakyat. Tidak cukup dengan membuat program dan mengagihkan bantuan sahaja. Dalam bahasa penggubalan dasar, ini dipanggil “program design” atau “rekabentuk program”. Ambil contoh bantuan untuk membantu golongan B40 dan miskin tegar. Sebelum IPR, kerajaan memang membelanjakan beratus juta setahun untuk membantu golongan berpendapatan rendah berniaga. Di zaman Najib dahulu, ada program bernama 1Azam. Tujuannya hampir sama dan sejumlah RM1.1 billion dibelanjakan di antara 2010 hingga 2013. Penerima diberi bantuan antara RM5,000 hingga RM50,000, kebiasaannya sekitar RM10,000 hingga RM20,000 seorang. Kebanyakannya untuk memulakan perniagaan dan bertani, jadi penerima tidak mendapat wang tetapi mendapat mesin, kelengkapan, baja dan lain-lain. Tetapi tumpuan lebih kepada mengagihkan bantuan supaya dapat diumum berapa yang telah dibelanjakan. Kejayaan meningkatkan pendapatan secara berkekalan itu bercampur-campur. Yang diumumkan adalah 66% penerima berjaya meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya RM300 sebulan untuk tiga bulan berturut-turut. Bayangkan belanja berpuluh ribu seorang tetapi pendapatan bulanan hanya naik RM300 sebulan. Bandingkan dengan IPR yang syaratnya mesti menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Ada yang berjaya mencecah RM4,000 ke RM5,000 sebulan seperti yang dilaporkan dalam liputan CNA. Kita semua tahu sebabnya. Jika tidak berhati-hati, program membantu rakyat sebegini akan menguntungkan pembekal yang menjual mesin, peralatan, baja dan lain-lain kepada kerajaan. Penerima hanya mendapat mesin menjahit, kemudian terkapai-kapai mahu mengusahakan perniagaan jahitan. Dapat mesin air batu, tetapi tidak ada kedai. Dapat gerai, tetapi tidak ada tempat dan lesen untuk menjaja. Masalah utama penerima bantuan bukan sahaja modal atau peralatan, tetapi tempat berniaga. Kalau pertanian, bukan sahaja baja atau benih, tetapi kontrak dengan pemborong untuk membeli pada harga tetap dan masa yang panjang. Dari sinilah, yang tersirat melalui IPR bukanlah mesin vending, tetapi bagaimana program design program kerajaan perlu dikemaskini dan diperbaiki untuk mengurangkan risiko kegagalan sesuatu projek. Yang tersirat ialah tidak cukup dengan mengagihkan bantuan sehingga penerima bergantung kepada bantuan kerajaan. Bagi kail, jangan bagi ikan. Untuk itu, keseluruhan rantaian menjana pendapatan itu perlu disediakan. Masalah utama peniaga makanan ialah akses kepada tempat berniaga yang tinggi trafiknya. Sebab itu kerajaan mengusahakan untuk menempatkan mesin-mesin ini ditempat tumpuan awam, supaya jualannya tinggi. Kerajaan juga tidak memberi tunai kepada mereka, hanya mesin untuk mereka menjual. Laku atau tidak bergantung kepada usaha mereka. Makanan kena sedap dan selalu ditukar; dan mematuhi syarat mesti RM5 ke bawah. Saya juga nak buktikan bahawa kita masih boleh menjual makanan pada harga RM5 ke bawah. Alhamdulillah IPR sudah masuk tahun ketiga. Saya berharap ia diteruskan selepas saya meninggalkan kerajaan. Saya terus menerima mesej dari penerima IPR. Ini yang terkini: - Pengusaha di Hospital Teluk Intan - Pengusaha di Dungun - Petani di Sabah yang telah menghasilkan produk dari tanaman mereka Seterusnya, Insya Allah saya akan meluaskan konsep ini melalui rangkaian kedai perusahaan sosial di bawah Ayuh Malaysia, supaya kita tidak lagi bergantung kepada kerajaan untuk membuka peluang kepada lebih ramai golongan berpendapatan rendah menjana pendapatan.

Rafizi Ramli

33,993 görüntüleme • 10 ay önce

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗬𝗔 Assalamualaikum warah matullahi wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Aidilfitri tahun ini, setelah dipersetujui bahawa sebagai seorang ahli politik saya wajar membuat ucapan raya kepada rakyat Malaysia, maka dengan ini diumumkan ucapan raya saya jatuh pada hari raya tahun ini, seperti begini: Ucapan raya pada tahun ini saya tujukan dan hadiahkan terutamanya kepada seorang yang istimewa. Tanpa beliau, sambutan raya setiap tahun tidak lengkap. Insan itu tidak lain dan tidak bukan Tan Sri Dato’ Seri Syed Danial bin Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yang diberi amanah mengumumkan tarikh raya setiap tahun. Saya bertuah kerana mengenali Tan Sri Syed Danial sejak umur awal 20an, semasa kami sering bertukar email - walaupun umur kami berbeza 33 tahun. Tan Sri Dato’ Seri Syed Danial bin Syed Ahmad dilahirkan pada 30 November 1944 di George Town, Pulau Pinang. Beliau ada 4 orang adik beradik, ini adalah gambar Tan Sri Syed Danial masa umur 3 tahun. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kelawai, sebelum melanjutkan pengajian ke Kolej Melayu Kuala Kangsar dan keluar MCKK tahun 1961. Seterusnya Tan Sri Syed Danial melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya hingga menerima ijazah dalam tahun 1967. Selepas berkhidmat sebagai Pegawai Tadbir Diplomatik, Tan Sri Syed Danial melanjutkan pengajian peringkat sarjana di University of Wisconsin–Madison, universiti yang sama dengan YB Akmal Nasir, yang juga pernah belajar di MCKK. Jawatan awal Tan Sri Syed Danial sebagai PTD ialah di Jabatan Perdana Menteri dan beliau adalah antara pegawai awal yang menyertai Majlis Mubihbah Negara (MMN) yang ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk membina perpaduan dari peringkat akar umbi. Tan Sri Syed Danial berkhidmat dalam kerajaan selama 32 tahun, termasuk memegang jawatan penting sebagai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen. Seingat saya, jawatan terakhir Tan Sri Syed Danial di dalam kerajaan sebelum bersara ialah sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan iaitu pegawai kerajaan nombor dua di Kementerian Kewangan. Selepas bersara dalam tahun 1999, Tan Sri Syed Danial dilantik ke jawatan-jawatan istana iaitu Datuk Paduka Maharaja Lela pada tahun 2002 dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja pada tahun 2004. Pada tahun 2011, Tan Sri Syed Danial dilantik sebagai Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja sehingga kini. Saya mula berhubung dengan Tan Sri Syed Danial semasa di universiti. Saya punya pandangan politik yang berpihak kepada PKR dan beliau adalah seorang pesara antara tahun 1999 ke 2002. Tan Sri Syed Danial tidak pernah menulis mengenai pandangan politik beliau, sepanjang tahun-tahun itu beliau adalah antara yang paling neutral dari semua yang neutral. Sebab itu beliau sangat dihormati. Ada beberapa perkara yang menyebabkan saya mengagumi Tan Sri Syed Danial dan menulis email kepada beliau dari UK, walaupun kami berbeza 33 tahun. Pertama, pengetahuan beliau mengenai sejarah yang cukup mendalam. Beliau seorang ahli sejarah yang cukup saya kagumi. Kedua, beliau juga seorang pelajar yang nakal di MCKK, menurut kata beliau. Di MCKK, pelajar yang nakal akan dikenakan kelas tahanan atau detention class (DC). Tan Sri Syed Danial pernah memberitahu kami bahawa di dalam batch nya, dia adalah Raja DC. Semasa saya di sekolah, saya juga minat sejarah dan bukanlah di kalangan budak-budak paling baik. Jadi ada persamaan dengan Tan Sri Syed Danial. Apabila saya pulang ke Malaysia, saya tidak lagi ada banyak masa untuk menulis email. Jadi hubungan email kami semakin berkurang. Pada tahun 2010, Tan Sri Syed Danial menulis email kepada saya bertanyakan sama ada saya telah mula mengumpulkan penulisan oleh arwah Adlan Benan Omar, seorang lagi tokoh sejarah lulusan Cambridge yang menjadi kenalan kami bersama. Tahun 2019, selepas PH menang dan saya tidak lagi berada di dalam politik, Tan Sri Syed Danial menulis email dengan doa kepada saya. Setelah saling berutus email sejak 1999, kami tidak pernah bersua muka. Akhirnya kali pertama saya bersua muka dengan Tan Sri Syed Danial dalam bulan Disember 2022 semasa saya mengangkat sumpah sebagai menteri. Saya harap orang ramai yang menonton lebih mengenali Tan Sri Syed Danial yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Sama-sama kita doakan beliau diberi kesihatan dan dipanjangkan umur, supaya kita dapat terus melihat wajahnya setiap kali Hari Raya. Ia juga ingatan kepada kita semua supaya menghabiskan masa sebaik mungkin dengan ibu bapa dan keluarga tersayang, terutamanya mereka yang sudah berumur di Hari Raya ini. Selamat Hari Raya Aildilfitri, maaf zahir batin.

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗬𝗔 Assalamualaikum warah matullahi wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Aidilfitri tahun ini, setelah dipersetujui bahawa sebagai seorang ahli politik saya wajar membuat ucapan raya kepada rakyat Malaysia, maka dengan ini diumumkan ucapan raya saya jatuh pada hari raya tahun ini, seperti begini: Ucapan raya pada tahun ini saya tujukan dan hadiahkan terutamanya kepada seorang yang istimewa. Tanpa beliau, sambutan raya setiap tahun tidak lengkap. Insan itu tidak lain dan tidak bukan Tan Sri Dato’ Seri Syed Danial bin Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yang diberi amanah mengumumkan tarikh raya setiap tahun. Saya bertuah kerana mengenali Tan Sri Syed Danial sejak umur awal 20an, semasa kami sering bertukar email - walaupun umur kami berbeza 33 tahun. Tan Sri Dato’ Seri Syed Danial bin Syed Ahmad dilahirkan pada 30 November 1944 di George Town, Pulau Pinang. Beliau ada 4 orang adik beradik, ini adalah gambar Tan Sri Syed Danial masa umur 3 tahun. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kelawai, sebelum melanjutkan pengajian ke Kolej Melayu Kuala Kangsar dan keluar MCKK tahun 1961. Seterusnya Tan Sri Syed Danial melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya hingga menerima ijazah dalam tahun 1967. Selepas berkhidmat sebagai Pegawai Tadbir Diplomatik, Tan Sri Syed Danial melanjutkan pengajian peringkat sarjana di University of Wisconsin–Madison, universiti yang sama dengan YB Akmal Nasir, yang juga pernah belajar di MCKK. Jawatan awal Tan Sri Syed Danial sebagai PTD ialah di Jabatan Perdana Menteri dan beliau adalah antara pegawai awal yang menyertai Majlis Mubihbah Negara (MMN) yang ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk membina perpaduan dari peringkat akar umbi. Tan Sri Syed Danial berkhidmat dalam kerajaan selama 32 tahun, termasuk memegang jawatan penting sebagai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen. Seingat saya, jawatan terakhir Tan Sri Syed Danial di dalam kerajaan sebelum bersara ialah sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan iaitu pegawai kerajaan nombor dua di Kementerian Kewangan. Selepas bersara dalam tahun 1999, Tan Sri Syed Danial dilantik ke jawatan-jawatan istana iaitu Datuk Paduka Maharaja Lela pada tahun 2002 dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja pada tahun 2004. Pada tahun 2011, Tan Sri Syed Danial dilantik sebagai Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja sehingga kini. Saya mula berhubung dengan Tan Sri Syed Danial semasa di universiti. Saya punya pandangan politik yang berpihak kepada PKR dan beliau adalah seorang pesara antara tahun 1999 ke 2002. Tan Sri Syed Danial tidak pernah menulis mengenai pandangan politik beliau, sepanjang tahun-tahun itu beliau adalah antara yang paling neutral dari semua yang neutral. Sebab itu beliau sangat dihormati. Ada beberapa perkara yang menyebabkan saya mengagumi Tan Sri Syed Danial dan menulis email kepada beliau dari UK, walaupun kami berbeza 33 tahun. Pertama, pengetahuan beliau mengenai sejarah yang cukup mendalam. Beliau seorang ahli sejarah yang cukup saya kagumi. Kedua, beliau juga seorang pelajar yang nakal di MCKK, menurut kata beliau. Di MCKK, pelajar yang nakal akan dikenakan kelas tahanan atau detention class (DC). Tan Sri Syed Danial pernah memberitahu kami bahawa di dalam batch nya, dia adalah Raja DC. Semasa saya di sekolah, saya juga minat sejarah dan bukanlah di kalangan budak-budak paling baik. Jadi ada persamaan dengan Tan Sri Syed Danial. Apabila saya pulang ke Malaysia, saya tidak lagi ada banyak masa untuk menulis email. Jadi hubungan email kami semakin berkurang. Pada tahun 2010, Tan Sri Syed Danial menulis email kepada saya bertanyakan sama ada saya telah mula mengumpulkan penulisan oleh arwah Adlan Benan Omar, seorang lagi tokoh sejarah lulusan Cambridge yang menjadi kenalan kami bersama. Tahun 2019, selepas PH menang dan saya tidak lagi berada di dalam politik, Tan Sri Syed Danial menulis email dengan doa kepada saya. Setelah saling berutus email sejak 1999, kami tidak pernah bersua muka. Akhirnya kali pertama saya bersua muka dengan Tan Sri Syed Danial dalam bulan Disember 2022 semasa saya mengangkat sumpah sebagai menteri. Saya harap orang ramai yang menonton lebih mengenali Tan Sri Syed Danial yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Sama-sama kita doakan beliau diberi kesihatan dan dipanjangkan umur, supaya kita dapat terus melihat wajahnya setiap kali Hari Raya. Ia juga ingatan kepada kita semua supaya menghabiskan masa sebaik mungkin dengan ibu bapa dan keluarga tersayang, terutamanya mereka yang sudah berumur di Hari Raya ini. Selamat Hari Raya Aildilfitri, maaf zahir batin.

Rafizi Ramli

14,437 görüntüleme • 4 ay önce