Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

𝗠𝗞 𝗠𝗲𝗺𝘂𝘁𝘂𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗷𝘂 𝗣𝗶𝗹𝗽𝗿𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟰? Apakah MK akan mengabulkan permohonan Partai Solidaritas Indonesia terkait syarat umur minimal capres, bukan lagi 40 tapi 35 tahun? Dengan demikian membuka peluang Mas Gibran bisa maju sebagai calon di Pilpres 2024? Simak dan klik video di atas.

Denny Indrayana

557,901 subscribers

185,145 просмотров • 3 лет назад •via X (Twitter)

Здоровье и велнес Новости и политика Образование

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 10

Фото профиля cak X

cak X3 лет назад

Anies Presiden akan menguntungkan rakyat semua golongan.. baca biar ngak gagal paham..

Фото профиля Comic3M

Comic3M3 лет назад

Demi paduka yg mulia @jokowi aturan bisa diubah.. yo ndak @officialMKRI

Фото профиля Ichan Norax

Ichan Norax3 лет назад

Bakal terjadi Presiden nya Ganjar Wapresnya Gibran..Indonesia bisa di pimpin oleh 2G..artinya Indonesia semakin Lemot.

Фото профиля DuniaIndah

DuniaIndah3 лет назад

Nah..Apa yg dipublish @psi_id ada kemungkinan mewakili apa maunya jokowi,termasuk menggadang-gadang kaesang 😀😀😀😃😀 Semoga tidak ya prof...

Фото профиля Primuh

Primuh3 лет назад

Hahaha santuy Prof Denny 👍🏻 Bbrapa info dari orang2 mereka juga begitu. Rejim ini sangat dahsyat KKN. Saya banyak kuatir, tapi yasudahlah... 😅

Фото профиля Daniel H.T.

Daniel H.T.3 лет назад

Sebaiknya MK secepatnya laksanakan saran Prof @JimlyAs utk mem-blacklist Advokat amatiran ini ! Ia semakin membuktikan ia mmg tdk layak sbg advokat yg beracara di MK. MK terus dijadikan bahan utk menyebarkan ilusi dan kebohongannya utk mempengaruhi opini publik!

Фото профиля 𝙰𝚁𝙾🚦

𝙰𝚁𝙾🚦3 лет назад

bocah jadi wapres,minim pengalaman, makin rungkad indonesia

Фото профиля muhaimin(masmuh)

muhaimin(masmuh)3 лет назад

Emang negeri sedang sakit,kalau belum di sentil yg kuasa gak akan sadar

Фото профиля Daeng Wahidin

Daeng Wahidin3 лет назад

Maju terus bang Deni👍👍👍

Фото профиля Jape_Methe

Jape_Methe3 лет назад

Salfok sama umpan mancingnya.. pakai 2 kail + 2 irisan cumi kalau bukan udang.. sedangkan di ujung pakai logam pemberat.. teknik memancing dasar, dng target utama ikan grouper.. 😁

Похожие видео

Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming sebagai pasangan di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Prabowo saat konferensi pers di Kertanegara pada Minggu (22/10/2023). "Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo Simak selengkapnya video berikut ini, dan temukan juga berbagai informasi terbaru lainnya hanya di atau Kanal Youtube KompasTV

Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming sebagai pasangan di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Prabowo saat konferensi pers di Kertanegara pada Minggu (22/10/2023). "Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo Simak selengkapnya video berikut ini, dan temukan juga berbagai informasi terbaru lainnya hanya di atau Kanal Youtube KompasTV

KOMPAS TV

96,661 просмотров • 2 лет назад

Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku tidak terpengaruh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). "Saya enggak berkomentar banyak soal itu, kami akan terus fokus pada persiapan," ujarnya, kepada media, di Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023). Sementara itu, dia menegaskan selama peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah Warga Negara Indonesia (WNI), tidak masalah. Simak video selengkapnya di #HardNews_Politik #FlashOne #CariBeritaditvOne #Politik #AniesBaswedan #PutusanMK #Capres #Cawapres #Pilpres2024

Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku tidak terpengaruh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). "Saya enggak berkomentar banyak soal itu, kami akan terus fokus pada persiapan," ujarnya, kepada media, di Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023). Sementara itu, dia menegaskan selama peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah Warga Negara Indonesia (WNI), tidak masalah. Simak video selengkapnya di #HardNews_Politik #FlashOne #CariBeritaditvOne #Politik #AniesBaswedan #PutusanMK #Capres #Cawapres #Pilpres2024

tvOnenews

12,463 просмотров • 2 лет назад

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Itu disetujui dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah terkait Revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (21/8/2024). Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan mayoritas fraksi sepakat merujuk kepada putusan MA mengenai syarat batas usia. Mengacu putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang diketok pada 29 Mei 2024, calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Baleg mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyebut seseorang bisa mencalonkan diri untuk maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan. Dengan ini, Kaesang Pangarep berpotensi bisa maju di Pilkada meskipun usianya belum 30 tahun. | Narasi Daily

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Itu disetujui dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah terkait Revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (21/8/2024). Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan mayoritas fraksi sepakat merujuk kepada putusan MA mengenai syarat batas usia. Mengacu putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang diketok pada 29 Mei 2024, calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Baleg mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyebut seseorang bisa mencalonkan diri untuk maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan. Dengan ini, Kaesang Pangarep berpotensi bisa maju di Pilkada meskipun usianya belum 30 tahun. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

73,776 просмотров • 1 год назад

Malah ada yg bahas soal keputusan MK…. Saya sudah pernah tulis bahwa keputusan MK yg cacat soal umur itu akan bsa dipakai oleh siapapun di 2029. Sekarang jadi polekmik dan Gibran yg kena. Tapi 2029 nanti kita lihat dipakai gak keputusan itu sama pihak2 lain ? Kalau mau fair maka di Pilpres 2029 nanti, jangan ada yg pakai keputusan yg cacat tsb. Kalau perlu dikembalikan sprti semula supaya tdk ada capres dan cawapres muda yg bisa maju lagi.

Malah ada yg bahas soal keputusan MK…. Saya sudah pernah tulis bahwa keputusan MK yg cacat soal umur itu akan bsa dipakai oleh siapapun di 2029. Sekarang jadi polekmik dan Gibran yg kena. Tapi 2029 nanti kita lihat dipakai gak keputusan itu sama pihak2 lain ? Kalau mau fair maka di Pilpres 2029 nanti, jangan ada yg pakai keputusan yg cacat tsb. Kalau perlu dikembalikan sprti semula supaya tdk ada capres dan cawapres muda yg bisa maju lagi.

NdrewsTjan©️

225,683 просмотров • 2 лет назад

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan ini ia sampaikan dalam merespons gelombang protes terhadap putusan MK, lantaran Anwar Usman turut mengadili gugatan yang dapat memuluskan langkah keponakannya, Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024. Anwar Usman berdalih yang diuji di MK hanya berkaitan dengan norma undang-undang. Ia menegaskan makna konflik kepentingan bisa terjadi, apabila menyangkut peradilan pidana atau perdata. “MK mengadili norma, sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana, atau perdata di Mahkamah Agung, yang diadili itu norma, pengajuan undang-undang. Jadi, norma itu abstrak” Ujar Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/10/2023). #SuaraPenentu | Narasi Daily

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan ini ia sampaikan dalam merespons gelombang protes terhadap putusan MK, lantaran Anwar Usman turut mengadili gugatan yang dapat memuluskan langkah keponakannya, Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024. Anwar Usman berdalih yang diuji di MK hanya berkaitan dengan norma undang-undang. Ia menegaskan makna konflik kepentingan bisa terjadi, apabila menyangkut peradilan pidana atau perdata. “MK mengadili norma, sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana, atau perdata di Mahkamah Agung, yang diadili itu norma, pengajuan undang-undang. Jadi, norma itu abstrak” Ujar Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/10/2023). #SuaraPenentu | Narasi Daily

Narasi Newsroom

295,463 просмотров • 2 лет назад

MENGAPA CAWAPRES PRABOWO ALOT PENENTUANNYA? Ini video analisis sederhana yang saya buat terkait Capres Prabowo yang masih Galau. Sementara Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud sudah daftar ke KPU sebagai pasangan Capres Cawapres peserta Pemilu 2024. Koalisi Prabowo nampaknya sulit cari kesepakatan diluar Gibran sebagai Cawapres. Namun Gibran belum tentu didukung pak Jokowi untuk maju Cawapres dampingi Prabowo. Sementara mencari pengganti Gibran sebagai cawapres yang sejak awal digadang-gadang Prabowo, agak sulit mengharap adanya kesepakatan dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora dan PAN. Makin gemuk koalisi dan makin banyak melibatkan partai-partai besar, makin sulit diperoleh kesepakatan di antara mereka. Karena masing masing partai itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Mereka disatukan dalam koalisi bukan karena kesatuan ideologi, tapi bersatu karena kesamaan hitung hitungan memperkirakan akan dapat keuntungan. Tatkala keadaan berubah, kemudian hitung hitungan siapa mendapatkan apa juga berubah, kesepakatanpun juga berubah. Yuk kita tunggu sampai tanggal 25 Oktober. Mudah2an di antara koalisi Prabowo tidak ada yang gak sabar, lalu lari hengkang ke lain koalisi? Bisa saja lho seperti itu terjadi. 😁

MENGAPA CAWAPRES PRABOWO ALOT PENENTUANNYA? Ini video analisis sederhana yang saya buat terkait Capres Prabowo yang masih Galau. Sementara Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud sudah daftar ke KPU sebagai pasangan Capres Cawapres peserta Pemilu 2024. Koalisi Prabowo nampaknya sulit cari kesepakatan diluar Gibran sebagai Cawapres. Namun Gibran belum tentu didukung pak Jokowi untuk maju Cawapres dampingi Prabowo. Sementara mencari pengganti Gibran sebagai cawapres yang sejak awal digadang-gadang Prabowo, agak sulit mengharap adanya kesepakatan dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora dan PAN. Makin gemuk koalisi dan makin banyak melibatkan partai-partai besar, makin sulit diperoleh kesepakatan di antara mereka. Karena masing masing partai itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Mereka disatukan dalam koalisi bukan karena kesatuan ideologi, tapi bersatu karena kesamaan hitung hitungan memperkirakan akan dapat keuntungan. Tatkala keadaan berubah, kemudian hitung hitungan siapa mendapatkan apa juga berubah, kesepakatanpun juga berubah. Yuk kita tunggu sampai tanggal 25 Oktober. Mudah2an di antara koalisi Prabowo tidak ada yang gak sabar, lalu lari hengkang ke lain koalisi? Bisa saja lho seperti itu terjadi. 😁

Henri Subiakto

124,603 просмотров • 2 лет назад

Partai Gerakan Rakyat baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada pertengahan Januari 2026 (bertransformasi dari ormas dengan nama yang sama). Berikut adalah nama-nama dan tokoh kunci di balik partai tersebut : 1. Anies Baswedan (Tokoh Utama/Inspirator) Meskipun dalam struktur partai saat deklarasi statusnya disebut sebagai Anggota Kehormatan (pemegang KTA nomor 0001) dan Tokoh Inspirasi, Anies Baswedan adalah figur sentral dari partai ini. Partai ini secara eksplisit didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendukung Anies Baswedan maju kembali sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2029. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden pada Pilpres 2024. Basis massa partai ini berasal dari relawan pendukung Anies. 2. Sahrin Hamid (Ketua Umum) Sahrin Hamid adalah figur eksekutor utama yang memimpin struktur partai. Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum ormas Gerakan Rakyat. Ia dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Maluku. 3. Muhammad Ridwan (Sekretaris Jenderal) Muhammad Ridwan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang mengurusi administrasi dan organisasi partai. Ia sebelumnya juga memegang posisi yang sama saat Gerakan Rakyat masih berbentuk ormas. Perubahan status dari ormas menjadi partai politik diputuskan melalui mekanisme internal (Rakernas) dengan tujuan utama mengonsolidasikan kekuatan relawan menjadi kekuatan politik formal untuk pemilu mendatang. Tak dapat dipungkiri bahwa diresmikannya partai politik Gerakan Rakyat adalah antitesis Prabowo, yakni manifesto Anies Baswedan yg menolak tunduk pada rezim yang sekedar membebek dan melegitimasi manipulasi konstitusi dinasti Jokowi. Gerakan Rakyat adalah ultimatum moral oposisi yg amanah, fatonah dan sadiq, untuk tetap istiqomah menolak hanyut dalam arus pemerintahan yg menjadi bayang-bayang dinasti cacat etika politik. Anies Baswedan memilih jalan terjal oposisi daripada kenyamanan istana yg dibangun di atas reruntuhan integritas. Ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, ini adalah soal menjaga harga diri dan kehormatan demokrasi agar tetap waras. “Sebuah garis tegas, bahwa integritas tak bisa ditukar dengan kursi kekuasaan.”

Partai Gerakan Rakyat baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada pertengahan Januari 2026 (bertransformasi dari ormas dengan nama yang sama). Berikut adalah nama-nama dan tokoh kunci di balik partai tersebut : 1. Anies Baswedan (Tokoh Utama/Inspirator) Meskipun dalam struktur partai saat deklarasi statusnya disebut sebagai Anggota Kehormatan (pemegang KTA nomor 0001) dan Tokoh Inspirasi, Anies Baswedan adalah figur sentral dari partai ini. Partai ini secara eksplisit didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendukung Anies Baswedan maju kembali sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2029. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden pada Pilpres 2024. Basis massa partai ini berasal dari relawan pendukung Anies. 2. Sahrin Hamid (Ketua Umum) Sahrin Hamid adalah figur eksekutor utama yang memimpin struktur partai. Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum ormas Gerakan Rakyat. Ia dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Maluku. 3. Muhammad Ridwan (Sekretaris Jenderal) Muhammad Ridwan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang mengurusi administrasi dan organisasi partai. Ia sebelumnya juga memegang posisi yang sama saat Gerakan Rakyat masih berbentuk ormas. Perubahan status dari ormas menjadi partai politik diputuskan melalui mekanisme internal (Rakernas) dengan tujuan utama mengonsolidasikan kekuatan relawan menjadi kekuatan politik formal untuk pemilu mendatang. Tak dapat dipungkiri bahwa diresmikannya partai politik Gerakan Rakyat adalah antitesis Prabowo, yakni manifesto Anies Baswedan yg menolak tunduk pada rezim yang sekedar membebek dan melegitimasi manipulasi konstitusi dinasti Jokowi. Gerakan Rakyat adalah ultimatum moral oposisi yg amanah, fatonah dan sadiq, untuk tetap istiqomah menolak hanyut dalam arus pemerintahan yg menjadi bayang-bayang dinasti cacat etika politik. Anies Baswedan memilih jalan terjal oposisi daripada kenyamanan istana yg dibangun di atas reruntuhan integritas. Ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, ini adalah soal menjaga harga diri dan kehormatan demokrasi agar tetap waras. “Sebuah garis tegas, bahwa integritas tak bisa ditukar dengan kursi kekuasaan.”

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

96,646 просмотров • 6 месяцев назад

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk. Sebab, ia dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Mantan Menkumham ini kemudian mempertanyakan tentang kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024. "Mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024). Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kemudian membeberkan Abdul Halim Iskandar yang sudah menggelontorkan dana Rp 1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa. Belum lagi, kata Yusril, dana untuk pendamping desa yang berada di bawah kontrol Menteri Desa. "Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan, misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes, yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" tanya Yusril. #prabowo #gibran #prabowogibran #yusrilihzamahendra #bansos #menteridesa #danadesa #muhaiminiskandar #abdulhalimiskandar #mahkamahkonstitusi #ganjarmahfud #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyeret nama Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengungkapkan keheranannya dengan pendapat ahli yang dihadirkan kubu Ganjar-Mahfud, Hamdi Muluk. Sebab, ia dinilai terlalu berfokus pada dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Mantan Menkumham ini kemudian mempertanyakan tentang kaitan penyaluran dana desa dalam pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan saat Pilpres 2024. "Mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita. Sebagai contoh misalnya penyaluran dana desa," kata Yusril di ruang sidang MK, Selasa (2/4/2024). Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kemudian membeberkan Abdul Halim Iskandar yang sudah menggelontorkan dana Rp 1 milar untuk pembangunan desa. Sementara, di Indonesia terdapat 83.971 desa. Belum lagi, kata Yusril, dana untuk pendamping desa yang berada di bawah kontrol Menteri Desa. "Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitan, misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes, yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" tanya Yusril. #prabowo #gibran #prabowogibran #yusrilihzamahendra #bansos #menteridesa #danadesa #muhaiminiskandar #abdulhalimiskandar #mahkamahkonstitusi #ganjarmahfud #indonesiamaju #bersamaindonesiamaju #dekade08 #mendingprabowo #terusmajubersamaprabowo

DEKADE 08

35,050 просмотров • 2 лет назад

#GanjarJagaDemokrasi Ganjar Pranowo mengajak semua kalangan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kewarasan dalam berpikir dan menjaga demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa. Karena berkat demokrasi, kedudukan pejabat dan rakyat setara. Seluruh yang ada di langit merah putih, seluruh yang berada di tanah air Indonesia memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai rakyat Indonesia. Jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang diberikan rakyat. Pesta bagi-bagi jatah dinasti politik akan membawa kehancuran bernegara. Sumber kekayaan alam dirampok, kejahatan korupsi dan aneka tekanan sosial-ekonomi menindas hidup rakyat. Diputusnya perkara batas usia capres-cawapres membuat banyak kalangan menyuarakan ketidaksetujuannya, dan menganggap keputusan itu tidak selaras dengan demokrasi yang berjalan di negara kita. Karena pada akhirnya bunyinya membolehkan Gibran maju dalam kontestasi pilpres walaupun umurnya belum 40 tahun, dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Keputusan itu dianggap aneh oleh wakil hakim MK, Saldi Isra, yang mengatakan bahwa ketua MK terlalu tergesa-gesa memutus setelah merubah UU tersebut. Bahkan purusan akhir bunyinya fair karena dihasilkan hanya dengan pertimbangan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo. MK terlalu menelisik terlalu dalam pertimbangan itu yang membuat hakim melampaui batas dan menabrak dinding kode etik dalam memutus perkara. Hal tersebut disampaikan oleh advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (ALIANSI). Dalam pres releasenya, mereka meminta dewan pengawas MK melakukan tugasnya dengan baik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua MK yang memiliki hubusan saudara yakni paman dari Gibran. Karena dalam pertimbangan keputusan itu menabarak prinsip ketidakberpihakan, integritas dan independensi. Seperti halnya yang disampaikan hakim MK lain yakni Arief Hidayat, kejanggalan nampak karena pengambilan keputusan terlalu mengulur waktu lama, dan dalam pengambilan keputusan ketua tidak hadir dalam forum, keganjulan lain disampaikan Arief dengan adanya 2 perkara yang sudah ditarik tapi tetap dilanjutkan prosesnya. Tentu hal itu mengusik hati nuraninya sebagai hakim, dan demi integritas MK mereka menyampaikan keganjilan yang mereka rasakan. Tidak hanya barisan penegak hukum yang merasa putusan akhir kemarin penuh keganjilan dari kalangan akademisi dan masyarakat biasa pun menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan MK yang berpihak kepada anak presiden.

#GanjarJagaDemokrasi Ganjar Pranowo mengajak semua kalangan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kewarasan dalam berpikir dan menjaga demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa. Karena berkat demokrasi, kedudukan pejabat dan rakyat setara. Seluruh yang ada di langit merah putih, seluruh yang berada di tanah air Indonesia memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai rakyat Indonesia. Jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang diberikan rakyat. Pesta bagi-bagi jatah dinasti politik akan membawa kehancuran bernegara. Sumber kekayaan alam dirampok, kejahatan korupsi dan aneka tekanan sosial-ekonomi menindas hidup rakyat. Diputusnya perkara batas usia capres-cawapres membuat banyak kalangan menyuarakan ketidaksetujuannya, dan menganggap keputusan itu tidak selaras dengan demokrasi yang berjalan di negara kita. Karena pada akhirnya bunyinya membolehkan Gibran maju dalam kontestasi pilpres walaupun umurnya belum 40 tahun, dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Keputusan itu dianggap aneh oleh wakil hakim MK, Saldi Isra, yang mengatakan bahwa ketua MK terlalu tergesa-gesa memutus setelah merubah UU tersebut. Bahkan purusan akhir bunyinya fair karena dihasilkan hanya dengan pertimbangan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo. MK terlalu menelisik terlalu dalam pertimbangan itu yang membuat hakim melampaui batas dan menabrak dinding kode etik dalam memutus perkara. Hal tersebut disampaikan oleh advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (ALIANSI). Dalam pres releasenya, mereka meminta dewan pengawas MK melakukan tugasnya dengan baik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua MK yang memiliki hubusan saudara yakni paman dari Gibran. Karena dalam pertimbangan keputusan itu menabarak prinsip ketidakberpihakan, integritas dan independensi. Seperti halnya yang disampaikan hakim MK lain yakni Arief Hidayat, kejanggalan nampak karena pengambilan keputusan terlalu mengulur waktu lama, dan dalam pengambilan keputusan ketua tidak hadir dalam forum, keganjulan lain disampaikan Arief dengan adanya 2 perkara yang sudah ditarik tapi tetap dilanjutkan prosesnya. Tentu hal itu mengusik hati nuraninya sebagai hakim, dan demi integritas MK mereka menyampaikan keganjilan yang mereka rasakan. Tidak hanya barisan penegak hukum yang merasa putusan akhir kemarin penuh keganjilan dari kalangan akademisi dan masyarakat biasa pun menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan MK yang berpihak kepada anak presiden.

Melihat Indonesia

43,488 просмотров • 2 лет назад

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Denny Indrayana

269,450 просмотров • 3 лет назад

Abah Anies Janji Bakal Revisi UU KPK untuk Kembalikan Kepercayaan Publik 👍 Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan melakukan pembenahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Langkah pertama Anies untuk membenahi lembaga antirasuah yaitu dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Anies, langkah merevisi UU tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mengembalikan KPK seperti dulu sebagai lembaga yang memiliki kemampuan memberantas korupsi. "Kita mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat," ujar Anies dalam pemaparannya di acara 'Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam. Selain memperbaiki UU, Anies juga berkomitmen agar menciptakan standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Anies menginginkan supaya semua unsur KPK kembali seperti dulu, ketika di mana para pegawainya tidak mau ikut makan atau tak ingin mengikuti kegiatan yang tidak didanai oleh KPK. "Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan, dan kemandirian tetapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," ujar Anies. Anies juga ingin memperbaiki rekrutmen baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat pegawai. "Seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan presiden tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf yang bukan hanya mencari pekerjaan tetapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," imbuh dia. (Sumber #AminMiskinkanKoruptor

Abah Anies Janji Bakal Revisi UU KPK untuk Kembalikan Kepercayaan Publik 👍 Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan melakukan pembenahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Langkah pertama Anies untuk membenahi lembaga antirasuah yaitu dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Anies, langkah merevisi UU tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mengembalikan KPK seperti dulu sebagai lembaga yang memiliki kemampuan memberantas korupsi. "Kita mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat," ujar Anies dalam pemaparannya di acara 'Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam. Selain memperbaiki UU, Anies juga berkomitmen agar menciptakan standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Anies menginginkan supaya semua unsur KPK kembali seperti dulu, ketika di mana para pegawainya tidak mau ikut makan atau tak ingin mengikuti kegiatan yang tidak didanai oleh KPK. "Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan, dan kemandirian tetapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," ujar Anies. Anies juga ingin memperbaiki rekrutmen baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat pegawai. "Seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan presiden tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf yang bukan hanya mencari pekerjaan tetapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," imbuh dia. (Sumber #AminMiskinkanKoruptor

t°Jabar

35,133 просмотров • 2 лет назад

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

Henri Subiakto

283,760 просмотров • 2 лет назад

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg “masuk angin” berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg “masuk angin” berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.

Henri Subiakto

31,720 просмотров • 2 лет назад

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyebut penundaan pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 terjadi karena adanya ketidaksamaan DPR dan pihak Menpan dalam memahami teks yang tertulis soal peraturan ini dalam rapat. "Beda pemahaman, bukan miskomunikasi," ungkap Arse di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa siapapun yang lolos CASN maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) dipastikan tidak berubah. Untuk itu, dia meminta agar tetap dilakukan pengangkatan. "Banyak yang sudah hampir selesai baik di Pusat maupun Daerah lakukan saja pengangkatan. Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang san pasti gitu tisak akan membuat polemik atau sampai gaduh kalau mereka mendapat kepastian," ujarnya. Sementara upaya pemanggilan terhadapat Menteri PANRB Rini Widyantini, Arse menyerahkan kepada pimpinan DPR dan anggota Komisi II lainnya. "Kalau institusi setuju, kita kan harus atas nama komisi II dan atas nama DPR untuk dipanggil lagi ya dipanggil lqgi kalau tidak ya tisak, kan ga bisa saya panggil sendiri," tuturnya. Video: Oktaviani #CPNS #News #DPR #CASN

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyebut penundaan pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 terjadi karena adanya ketidaksamaan DPR dan pihak Menpan dalam memahami teks yang tertulis soal peraturan ini dalam rapat. "Beda pemahaman, bukan miskomunikasi," ungkap Arse di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa siapapun yang lolos CASN maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) dipastikan tidak berubah. Untuk itu, dia meminta agar tetap dilakukan pengangkatan. "Banyak yang sudah hampir selesai baik di Pusat maupun Daerah lakukan saja pengangkatan. Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang san pasti gitu tisak akan membuat polemik atau sampai gaduh kalau mereka mendapat kepastian," ujarnya. Sementara upaya pemanggilan terhadapat Menteri PANRB Rini Widyantini, Arse menyerahkan kepada pimpinan DPR dan anggota Komisi II lainnya. "Kalau institusi setuju, kita kan harus atas nama komisi II dan atas nama DPR untuk dipanggil lagi ya dipanggil lqgi kalau tidak ya tisak, kan ga bisa saya panggil sendiri," tuturnya. Video: Oktaviani #CPNS #News #DPR #CASN

Pikiran Rakyat

21,143 просмотров • 1 год назад

🎥 Pidato lengkap j-hope di HOPE ON THE STAGE Jakarta sebelum encore 🐿️ Aku kembali ke Indonesia setelah sekian lama. Emang berbeda ya.. sangat penuh semangat dan responnya juga sangat panas sekali. Jadi ada berita menarik, bukan berita sebenarnya bisa dibilang sebuah informasi. Jadi kalau di Instagram aku ada data terkait followers dari tiap negara, kalian tau? Indonesia mantap. Indonesia ada di peringkat cukup atas. Mungkin itu alasannya respon kalian juga sangat panas. Aku benar-benar bisa merasakan cinta kalian semua. Jadi sebelum kesini saya berpikir, terakhir aku ke Indonesia berapa tahun yang lalu ya? Berarti terakhir dari tahun 2017, jadi sudah 8 tahun. Jadi karena sudah lama sekali juga tidak kesini, jadi aku berpikir untuk benar-benar memberikan yang tebaik untuk Indonesia. Aku juga ingin terlihat cantik tentunya dan memperlihatkan sisi terbaik ku. Apakah mau 1 TMI? Jadi pagi ini, tiba-tiba di dagu ku muncul sesuatu. Jadi karena aku ingin terlihat cantik hari ini, aku pencet tapi malah jadi bengkak. Itulah TMI kecil hari ini hahaha. Jadi karena sudah lama tidak ke Indonesia, aku ingin merasakan berbagai macam nuansa disini dan kemarin aku juga makan banyak makanan enak. Dan berkat energi itu, maka aku jadi semangat acara dengan kalian semuanya. Banyak sekali makanan enak. Apa itu namanya, sate? Woww.. enak banget. Seneng banget karena banyak sekali makanan enak. Tapi yang lebih menyenangkan lagi adalah hari ini. Jadi kalian juga yang sudah menikmatinya bersama, aku mau mengucapkan terima kasih dan aku cinta kalian. Tapi aku penasaran di lantai 2 dan 3 memang tidak berdiri keadaannya di atas sana ya? Bisa berdiri? Kalau gitu harusnya berdiri dari tadi dong. Lagu terakhir hari ini. Ayo nikmati bersama. Aku cinta kalian! Love you more, hobi 🫂♥️ HOPE ON THE STAGE IN JAKARTA J-HOPE MAHAKARYA TERINDAH #JHOPE #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_JAKARTA #JHOPE_TOUR #HOS_TOUR_JAKARTA_D1

🎥 Pidato lengkap j-hope di HOPE ON THE STAGE Jakarta sebelum encore 🐿️ Aku kembali ke Indonesia setelah sekian lama. Emang berbeda ya.. sangat penuh semangat dan responnya juga sangat panas sekali. Jadi ada berita menarik, bukan berita sebenarnya bisa dibilang sebuah informasi. Jadi kalau di Instagram aku ada data terkait followers dari tiap negara, kalian tau? Indonesia mantap. Indonesia ada di peringkat cukup atas. Mungkin itu alasannya respon kalian juga sangat panas. Aku benar-benar bisa merasakan cinta kalian semua. Jadi sebelum kesini saya berpikir, terakhir aku ke Indonesia berapa tahun yang lalu ya? Berarti terakhir dari tahun 2017, jadi sudah 8 tahun. Jadi karena sudah lama sekali juga tidak kesini, jadi aku berpikir untuk benar-benar memberikan yang tebaik untuk Indonesia. Aku juga ingin terlihat cantik tentunya dan memperlihatkan sisi terbaik ku. Apakah mau 1 TMI? Jadi pagi ini, tiba-tiba di dagu ku muncul sesuatu. Jadi karena aku ingin terlihat cantik hari ini, aku pencet tapi malah jadi bengkak. Itulah TMI kecil hari ini hahaha. Jadi karena sudah lama tidak ke Indonesia, aku ingin merasakan berbagai macam nuansa disini dan kemarin aku juga makan banyak makanan enak. Dan berkat energi itu, maka aku jadi semangat acara dengan kalian semuanya. Banyak sekali makanan enak. Apa itu namanya, sate? Woww.. enak banget. Seneng banget karena banyak sekali makanan enak. Tapi yang lebih menyenangkan lagi adalah hari ini. Jadi kalian juga yang sudah menikmatinya bersama, aku mau mengucapkan terima kasih dan aku cinta kalian. Tapi aku penasaran di lantai 2 dan 3 memang tidak berdiri keadaannya di atas sana ya? Bisa berdiri? Kalau gitu harusnya berdiri dari tadi dong. Lagu terakhir hari ini. Ayo nikmati bersama. Aku cinta kalian! Love you more, hobi 🫂♥️ HOPE ON THE STAGE IN JAKARTA J-HOPE MAHAKARYA TERINDAH #JHOPE #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR #HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_JAKARTA #JHOPE_TOUR #HOS_TOUR_JAKARTA_D1

j-hope Indonesia 🇮🇩

123,697 просмотров • 1 год назад

Prabowo Terima Surat dari Anak Kelas 5 SD: Terima Kasih atas MBG Nganjuk - Sebuah surat kecil dari seorang anak berusia 11 tahun mungkin tidak akan mengubah jalannya kebijakan negara. Tapi isinya cukup untuk menghangatkan hati siapa saja yang membacanya. Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Dengan tulisan tangan dan bahasa yang polos, Marfen menyampaikan rasa terima kasihnya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini ia nikmati di sekolah. Surat itu diterima Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Sabtu (16/5). Presiden siang tadi meresmikan Museum Ibu Marsinah, monumen penghormatan atas perjuangan aktivis buruh Pahlawan Nasional Marsinah, sekaligus meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi," tulis Marfen dalam suratnya. Di penghujung surat, Marfen menyisipkan satu permohonan sederhana yang mencerminkan impian banyak anak seusianya: ingin melihat langsung sang Presiden, bukan hanya lewat layar televisi. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV," tulisnya. Surat itu ditutup dengan doa yang tulus. "Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu," demikian Marfen mengakhiri suratnya. Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintahan Prabowo menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita) di seluruh Indonesia. Bagi Marfen dan jutaan anak lainnya, program ini bukan sekadar menu makan siang, melainkan perhatian nyata negara yang terasa hingga ke bangku sekolah. #PrabowoSubianto #MakanBergiziGratis #MBG #AnakIndonesia #GenerasiSehat #IndonesiaMaju #KoperasiMerahPutih #PendidikanIndonesia #GiziAnak #HarapanAnakBangsa #UntukIndonesia Prabowo Subianto

Prabowo Terima Surat dari Anak Kelas 5 SD: Terima Kasih atas MBG Nganjuk - Sebuah surat kecil dari seorang anak berusia 11 tahun mungkin tidak akan mengubah jalannya kebijakan negara. Tapi isinya cukup untuk menghangatkan hati siapa saja yang membacanya. Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Dengan tulisan tangan dan bahasa yang polos, Marfen menyampaikan rasa terima kasihnya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini ia nikmati di sekolah. Surat itu diterima Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Sabtu (16/5). Presiden siang tadi meresmikan Museum Ibu Marsinah, monumen penghormatan atas perjuangan aktivis buruh Pahlawan Nasional Marsinah, sekaligus meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi," tulis Marfen dalam suratnya. Di penghujung surat, Marfen menyisipkan satu permohonan sederhana yang mencerminkan impian banyak anak seusianya: ingin melihat langsung sang Presiden, bukan hanya lewat layar televisi. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV," tulisnya. Surat itu ditutup dengan doa yang tulus. "Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu," demikian Marfen mengakhiri suratnya. Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintahan Prabowo menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita) di seluruh Indonesia. Bagi Marfen dan jutaan anak lainnya, program ini bukan sekadar menu makan siang, melainkan perhatian nyata negara yang terasa hingga ke bangku sekolah. #PrabowoSubianto #MakanBergiziGratis #MBG #AnakIndonesia #GenerasiSehat #IndonesiaMaju #KoperasiMerahPutih #PendidikanIndonesia #GiziAnak #HarapanAnakBangsa #UntukIndonesia Prabowo Subianto

Radio Elshinta

706,875 просмотров • 2 месяцев назад

𝘎𝘢𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘺𝘺𝘢𝘴 𝘚𝘶𝘣𝘪𝘢𝘬𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳 𝘺𝘢... 𝐈𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐍𝐉𝐔𝐓𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐔𝐍𝐘𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐘𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐓𝐔𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐈. Telah beredar isu bahwa Jokowi seperti zaman orde baru. Ternyata itu keluar dari mulut seorang Megawati yg lagi panik. Dia lupa, 2009 dia yang ngajak PS gandengan nyapres dengan perjanjian Batu Tulis, padahal saat itu PS baru 9 tahun kembali dari pelariannya, dan darah Orbanya sebagai menantu Soeharto masih mendidih karena kekuasaannya tergusur. Saat ini, PS ditangan Jokowi dan di pasangkan dgn Gibran. Resiko ini tak mudah. Dimakan mati emak, ga dimakan mati bapak. Tapi PS sudah 25 tahun sejak kepulangannya, apa dia sudah berubah. Wallahu a'lam. Kami harus memilih siapa pemimpin yg amanah, didepan mata hanya Jokowi yg bisa di tauladani. Megawati apanya yg mau di tauladani. Jadi presiden saja ternyata lengserin Gusdur. Saat Megawati jadi presiden, apa ga pakai tangan orba untuk menjual Indosat dan keputusan BLBI yg banyak merugikan negara? Kalau apa yg disampaikan Ade Armando, ada seorang petugas partai bertemu dgn gerombolan Mamarika disatu tempat di Arab meminta agar capresnya dibantu utk menang dgn menggadaikan hilirisasi mineral akan di hentikan. Apakah ini ga lebih parah dari orba? Bejat kuadrat namanya. Mungkin ini juga yg mendasari kenapa Jokowi harus mengambil sikap tidak menjadi petugas partai yg "jinak" karena emaknya dianggap tidak bisa menjadi emak yg bisa disimak. PDIP itu terbiasa dgn ketidak konsistenannya, ngomongnya kerap dibantah sendiri. Contoh Adian Napitupulu bilang Jokowi marah karena minta jadi presiden 3 x ga dikasi. Padahal dalam video yg lain dia sendiri yg mengatakan Jokowi tidak pernah meminta jadi presiden 3x karena melawan konstitusi. Gibran dikatai anak ingusan tak ada pengalaman. Lihat sana di Wonogiri Jateng. Bertebaran baliho Pinkan yg baru berumur 25 tahun anaknya Puan yg ga pernah ingusan ikut nyaleg DPR RI dgn nomor urut 1. Katanya ga boleh buat dinasti... mikir!!! Kita bisa merasakan perasaan Jokowi dan keluarganya bagaimana seorang presiden yg dipilih rakyat mau dijadikan keset oleh partai yg arogan dan penuh kebohongan. Kalian ga perlu serang Jokowi, Gibran, Kaesang dan ibu Iriana, tunjukkan aja kalau kalian lebih hebat dan lebih kuat dari Jokowi. Kami tau ikut Jokowi memilih PS dan Gibran ada resiko besar dgn gaya dia memimpin. Tapi kami masih ada harapan karena disana akan ada Jokowi dan Gibran. Jangan sebut Jokowi tidak berdaya jika PS sudah jadi presiden. Kita masih menuju kesana, bung. Faktanya belum ada. Mana yg lebih berbahaya: kalian jual Indonesia ke Mamarika itu atau Indonesia di pimpin PS dan GRR? Bantah itu statement AA, bantah itu temuan intelejen. Itu sebab Jokowi merombak semua jajaran petinggi angkatan dan ketua BIN, ini semua buat Indonesia kedepan, bukan buat partai agar tambah mapan dan arogan. Jadi mari bertanding, jgn pakai bising, teriak2 playing victim, merasa di zholimi, apa ga sadar 9 tahun sudah mendzolomi presiden? Kalian ga usah teriak "lawan", Kamilah yg punya hak untuk teriak "kami akan lawan kalian". The End.

𝘎𝘢𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘺𝘺𝘢𝘴 𝘚𝘶𝘣𝘪𝘢𝘬𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳 𝘺𝘢... 𝐈𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐍𝐉𝐔𝐓𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐔𝐍𝐘𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐘𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐓𝐔𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐈. Telah beredar isu bahwa Jokowi seperti zaman orde baru. Ternyata itu keluar dari mulut seorang Megawati yg lagi panik. Dia lupa, 2009 dia yang ngajak PS gandengan nyapres dengan perjanjian Batu Tulis, padahal saat itu PS baru 9 tahun kembali dari pelariannya, dan darah Orbanya sebagai menantu Soeharto masih mendidih karena kekuasaannya tergusur. Saat ini, PS ditangan Jokowi dan di pasangkan dgn Gibran. Resiko ini tak mudah. Dimakan mati emak, ga dimakan mati bapak. Tapi PS sudah 25 tahun sejak kepulangannya, apa dia sudah berubah. Wallahu a'lam. Kami harus memilih siapa pemimpin yg amanah, didepan mata hanya Jokowi yg bisa di tauladani. Megawati apanya yg mau di tauladani. Jadi presiden saja ternyata lengserin Gusdur. Saat Megawati jadi presiden, apa ga pakai tangan orba untuk menjual Indosat dan keputusan BLBI yg banyak merugikan negara? Kalau apa yg disampaikan Ade Armando, ada seorang petugas partai bertemu dgn gerombolan Mamarika disatu tempat di Arab meminta agar capresnya dibantu utk menang dgn menggadaikan hilirisasi mineral akan di hentikan. Apakah ini ga lebih parah dari orba? Bejat kuadrat namanya. Mungkin ini juga yg mendasari kenapa Jokowi harus mengambil sikap tidak menjadi petugas partai yg "jinak" karena emaknya dianggap tidak bisa menjadi emak yg bisa disimak. PDIP itu terbiasa dgn ketidak konsistenannya, ngomongnya kerap dibantah sendiri. Contoh Adian Napitupulu bilang Jokowi marah karena minta jadi presiden 3 x ga dikasi. Padahal dalam video yg lain dia sendiri yg mengatakan Jokowi tidak pernah meminta jadi presiden 3x karena melawan konstitusi. Gibran dikatai anak ingusan tak ada pengalaman. Lihat sana di Wonogiri Jateng. Bertebaran baliho Pinkan yg baru berumur 25 tahun anaknya Puan yg ga pernah ingusan ikut nyaleg DPR RI dgn nomor urut 1. Katanya ga boleh buat dinasti... mikir!!! Kita bisa merasakan perasaan Jokowi dan keluarganya bagaimana seorang presiden yg dipilih rakyat mau dijadikan keset oleh partai yg arogan dan penuh kebohongan. Kalian ga perlu serang Jokowi, Gibran, Kaesang dan ibu Iriana, tunjukkan aja kalau kalian lebih hebat dan lebih kuat dari Jokowi. Kami tau ikut Jokowi memilih PS dan Gibran ada resiko besar dgn gaya dia memimpin. Tapi kami masih ada harapan karena disana akan ada Jokowi dan Gibran. Jangan sebut Jokowi tidak berdaya jika PS sudah jadi presiden. Kita masih menuju kesana, bung. Faktanya belum ada. Mana yg lebih berbahaya: kalian jual Indonesia ke Mamarika itu atau Indonesia di pimpin PS dan GRR? Bantah itu statement AA, bantah itu temuan intelejen. Itu sebab Jokowi merombak semua jajaran petinggi angkatan dan ketua BIN, ini semua buat Indonesia kedepan, bukan buat partai agar tambah mapan dan arogan. Jadi mari bertanding, jgn pakai bising, teriak2 playing victim, merasa di zholimi, apa ga sadar 9 tahun sudah mendzolomi presiden? Kalian ga usah teriak "lawan", Kamilah yg punya hak untuk teriak "kami akan lawan kalian". The End.

ʀᴇᴍɪɴɢᴛᴏɴ ꜱᴛᴇᴇʟᴇ

83,236 просмотров • 2 лет назад

𝗦𝗔𝗜𝗗 𝗜𝗤𝗕𝗔𝗟 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥 𝗗𝗔𝗡 𝗝𝗨𝗝𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗗𝗔 𝗕𝗨𝗥𝗨𝗛. Apa yang diperjuangkan oleh Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh layak dipertanyakan oleh seluruh kaum buruh dan elemen organisasi serikat buruh. Said Iqbal tak layak bermanuver dengan narasi yang tidak logis dan membuat kaum buruh bingung. Bagaimana mungkin buruh diajak mendukung Capres yang diusung koalisi Partai Politik yang 100% mendukung pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja..? Said menyebutkan Prabowo didukung Gerindra, PKB dan parpol lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Ganjar juga didukung PDIP, PAN, PPP dan partai-partai lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Sementara saat pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan partai politik di parlemen, dua diantaranya menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptakerja, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tak cukup sampai disitu, sebagaiman permintaan Said Iqbal agar parpol yang menolak UU Ciptaker tidak hanya lips service, basa-basi karena tak mau menjadi saksi saat uji materi di sidang MK pun telah dibuktikan oleh PKS. Melalui Ledia Hanifa PKS menghadirkan anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi partainya untuk bersaksi disidang MK. Namun ketika kedua partai itu, bersama dengan Partai Nasdem kini berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya, mengapa Said Iqbal enggan memenuhi janjinya..? Kalau pun Nasdem termasuk partai pendukung UU Ciptaker, setidaknya dalam koalisi itu ada PKS dan Partai Demokrat yang menolak. Tapi Said kemudian berkelit lagi, bahwa Partai Buruh akan mendukung Capres lewat keberpihakan pribadi masing-masing Capres pada kepentingan kaum buruh. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗜𝗾𝗯𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶, 𝗺𝗶𝘀𝗶, 𝗴𝗮𝗴𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝘄𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝘆𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗱𝗶𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗿𝘂𝗵..? Jika Said Iqbal merasa masih kurang juga dengan syarat yang telah diajukannya sendiri, maka gelar saja 𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘴𝘵 secara terbuka, biar nanti kaum buruh yang menilai, siapa Capres yang layak dan pantas untuk didukung kaum buruh. Said Iqbal tidak fair dan jujur jika keputusan dukungan Partai Buruh terhadap figur Capres tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan. Apalagi nantinya justru malah mendukung Capres yang tidak pro pada kepentingan buruh sekaligus dari partai politik yang mendukung UU Ciptaker. Jika itu yang terjadi, maka kaum buruh bisa saja menjadi curiga dan menduga-duga adanya permainan dibelakang lewat kesepakatan-kesepakatan dibalik pintu, agar Partai Buruh mendukung Capres tertentu. Buka saja sejelas-jelasnya apa yang ada dalam isi kepala para Capres dalam forum yang dapat disaksikan publik, sejauh mana ide-ide brilian para Capres untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh. Ini penting dilakukan agar buruh tidak merasa dipaksakan memakai kaca mata Kuda, memilih Capres berdasarkan keinginan segelintir elite Partai Buruh. Jangan sampai terjadi, ketika rezim berganti, buruh tetap menjadi kaum lemah yang terpinggirkan, menjadi objek penderita, kembali hidup diantara demo demi demo yang tak kunjung usai, sementara elite partainya saja yang hidup bergelimang harta, sejahtera tata raharja.

𝗦𝗔𝗜𝗗 𝗜𝗤𝗕𝗔𝗟 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥 𝗗𝗔𝗡 𝗝𝗨𝗝𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗗𝗔 𝗕𝗨𝗥𝗨𝗛. Apa yang diperjuangkan oleh Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh layak dipertanyakan oleh seluruh kaum buruh dan elemen organisasi serikat buruh. Said Iqbal tak layak bermanuver dengan narasi yang tidak logis dan membuat kaum buruh bingung. Bagaimana mungkin buruh diajak mendukung Capres yang diusung koalisi Partai Politik yang 100% mendukung pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja..? Said menyebutkan Prabowo didukung Gerindra, PKB dan parpol lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Ganjar juga didukung PDIP, PAN, PPP dan partai-partai lain yang semuanya mendukung UU Ciptaker. Sementara saat pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan partai politik di parlemen, dua diantaranya menolak pengesahan UU Omnibuslaw Ciptakerja, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tak cukup sampai disitu, sebagaiman permintaan Said Iqbal agar parpol yang menolak UU Ciptaker tidak hanya lips service, basa-basi karena tak mau menjadi saksi saat uji materi di sidang MK pun telah dibuktikan oleh PKS. Melalui Ledia Hanifa PKS menghadirkan anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi partainya untuk bersaksi disidang MK. Namun ketika kedua partai itu, bersama dengan Partai Nasdem kini berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya, mengapa Said Iqbal enggan memenuhi janjinya..? Kalau pun Nasdem termasuk partai pendukung UU Ciptaker, setidaknya dalam koalisi itu ada PKS dan Partai Demokrat yang menolak. Tapi Said kemudian berkelit lagi, bahwa Partai Buruh akan mendukung Capres lewat keberpihakan pribadi masing-masing Capres pada kepentingan kaum buruh. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗜𝗾𝗯𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗷𝗮 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶, 𝗺𝗶𝘀𝗶, 𝗴𝗮𝗴𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝘄𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝘆𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗱𝗶𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗿𝘂𝗵..? Jika Said Iqbal merasa masih kurang juga dengan syarat yang telah diajukannya sendiri, maka gelar saja 𝘧𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘦𝘴𝘵 secara terbuka, biar nanti kaum buruh yang menilai, siapa Capres yang layak dan pantas untuk didukung kaum buruh. Said Iqbal tidak fair dan jujur jika keputusan dukungan Partai Buruh terhadap figur Capres tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan. Apalagi nantinya justru malah mendukung Capres yang tidak pro pada kepentingan buruh sekaligus dari partai politik yang mendukung UU Ciptaker. Jika itu yang terjadi, maka kaum buruh bisa saja menjadi curiga dan menduga-duga adanya permainan dibelakang lewat kesepakatan-kesepakatan dibalik pintu, agar Partai Buruh mendukung Capres tertentu. Buka saja sejelas-jelasnya apa yang ada dalam isi kepala para Capres dalam forum yang dapat disaksikan publik, sejauh mana ide-ide brilian para Capres untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh. Ini penting dilakukan agar buruh tidak merasa dipaksakan memakai kaca mata Kuda, memilih Capres berdasarkan keinginan segelintir elite Partai Buruh. Jangan sampai terjadi, ketika rezim berganti, buruh tetap menjadi kaum lemah yang terpinggirkan, menjadi objek penderita, kembali hidup diantara demo demi demo yang tak kunjung usai, sementara elite partainya saja yang hidup bergelimang harta, sejahtera tata raharja.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

74,454 просмотров • 3 лет назад