ะ—ะฐะณั€ัƒะทะบะฐ ะฒะธะดะตะพ...

ะะต ัƒะดะฐะปะพััŒ ะทะฐะณั€ัƒะทะธั‚ัŒ ะฒะธะดะตะพ

ะะฐ ะณะปะฐะฒะฝัƒัŽ

๐˜ผ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™†๐™ง๐™ž๐™จ๐™ž๐™จ ๐™†๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฉ๐™ช๐™จ๐™ž ๐™™๐™ž ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™–๐™ฃ ๐™ˆ๐™–๐™ฉ๐™– Kalau putusan MK soal sistem Pemilu dan MA soal Moeldoko-Gate tidak bijak dan keliru arah, bisa menimbulkan pemilu tertunda, dan krisis konstitusi. Berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara. Bagaimana logikanya? Saya buat dalam bentuk puisi, agar lebih mudah dicerna. Silahkan klik dan lihat videonya....

dennyindrayana's profile picture

Denny Indrayana

557,721 subscribers

55,060 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด โ€ขvia X (Twitter)

ะžะฑั€ะฐะทะพะฒะฐะฝะธะตะะพะฒะพัั‚ะธ ะธ ะฟะพะปะธั‚ะธะบะฐ
LIVE

Anya Rossiโ€ข Live Now

Private livecam show

ะšะพะผะผะตะฝั‚ะฐั€ะธะธ: 10

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Akhmad Dimyati
Akhmad Dimyati3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Mudh2an orang2 hukum tata negara lainya ber suara beri pencerahan rakyat ttg hidup ber bangsa dan ber negara sesuai konstitusi...teruslah ber suara wahai putra putri bangsa sebelum negara kita ancur lebur..

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Daniel H.T.
Daniel H.T.3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Yg bikin ilusi krisis politik dia sendiri, dia juga yg mengkritisi iusinya itu.

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั _Right or Wrong ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ is My Country_
_Right or Wrong ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ is My Country_3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Pk baju gambar munir. Anda tahu gak cak munir dibunuh era presiden siapa ? ๐Ÿ‘‡๐Ÿ˜…

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั MR. ZEN
MR. ZEN3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Harus ada orang yg berani lantang kritik Jokowi yg sudah gak ada rasa malu lagi merusak tata negara dengan cawe-cawenya melalui alat kekuasaannya

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั C-MasDaeng
C-MasDaeng3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Koruptor yg kabur ke Aussie mau lengserkan presiden...halu tingkat dewa kau @dennyindrayana

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Queen
Queen3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Pulang dulu ke indo br ngoceh Denny,jgn ngoceh dr luar kayak emak emak berdaster

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Akhmad Dimyati
Akhmad Dimyati3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Memang sengaja di buat kacau balau..dan di bikin ruwed..biar pemilu ter tunda dan ada perpanjangan jbtan seperti kpk..nanti UUD 1945 bisa di rubah2 oleh MK soal masa jbtan tambahan kakak iparnya..saya sngt menduga akan terjadi.plan 1, kedua bisa rusuh dan akan ada pembantaian..

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Gobang Gocir
Gobang Gocir3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Dgn diviralkannya masalah sistem pemilu & begal partai demokrat, masyarakat awam mjd melek politik. Hal ini scr tdk langsung akan berimbas juga kepada suasana bathin para hakim emka & MA. Beranikah mereka mengambil keputusan sesuai order tapi bertentangan dg aspirasi masyarakat?

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั Ikrom
Ikrom3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Allร h Insyร  Allร h Penundaan Pemilu tak kan terjd. Seluruh KEKUATAN ALAM NUSANTAR yg Jujur, Polos dan Lugu ini menghendaki Pemilu yg Jujur dan Transparan. Smga slamet dan sukses sll.๐Ÿคฒ

ะคะพั‚ะพ ะฟั€ะพั„ะธะปั toto wahyu
toto wahyu3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Apakah jika pemimpin melakukan ketidakpatuhan atas TAP MPR RI nomor VI tahun 2001, bisa diartikan sebagai pelanggaran atau pembangkangan terhadap produk Konstitusi dan Hukum..?? Jika iya, mungkinkah dilakukan pemberhentian dari jabatannya, kek nya semakin banyak pembangkangannya.

ะŸะพั…ะพะถะธะต ะฒะธะดะตะพ

Klik Link di atas untuk lihat VIDEOnya JoKaWe: Jokowi DON'T Cawe-Cawe Sekarang di tanah air berkembang isu pinggiran soal JIS, Korupsi BTS, Ponpes Al-Zaytun dll. Seharusnya kita tetap fokus kepada isu utama soal menyelamatkan Pemilu 2024 dari cawe-cawe Jokowi. Karena itulah akar masalah, itulah episentrum persoalan kebangsaan terkini dan nanti. Tanpa pemilu 2024 yang jujur dan adil, yang berhasil menghadirkan pemimpin yang asli (genuine), bukan pemimpin yang hanya meniru alias KAWE, maka Indonesia tidak akan pernah lepas dari berbagai isu korupsi dan HAM. Rezim Jokowi jelas problematik jika dinilai dari rapor penegakan hukum, HAM dan antikorupsi. Saya sedang menulis buku berjudul: Jo-KaWe. Insya allah akan saya selesaikan sebelum perayaan proklamasi 17 Agustus 2023. Jokowi DON'T Cawe-Cawe, Stop Dynasty! Salam Integritas, Denny Indrayana
4:12

Klik Link di atas untuk lihat VIDEOnya JoKaWe: Jokowi DON'T Cawe-Cawe Sekarang di tanah air berkembang isu pinggiran soal JIS, Korupsi BTS, Ponpes Al-Zaytun dll. Seharusnya kita tetap fokus kepada isu utama soal menyelamatkan Pemilu 2024 dari cawe-cawe Jokowi. Karena itulah akar masalah, itulah episentrum persoalan kebangsaan terkini dan nanti. Tanpa pemilu 2024 yang jujur dan adil, yang berhasil menghadirkan pemimpin yang asli (genuine), bukan pemimpin yang hanya meniru alias KAWE, maka Indonesia tidak akan pernah lepas dari berbagai isu korupsi dan HAM. Rezim Jokowi jelas problematik jika dinilai dari rapor penegakan hukum, HAM dan antikorupsi. Saya sedang menulis buku berjudul: Jo-KaWe. Insya allah akan saya selesaikan sebelum perayaan proklamasi 17 Agustus 2023. Jokowi DON'T Cawe-Cawe, Stop Dynasty! Salam Integritas, Denny Indrayana

Denny Indrayana

32,472 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 โ€“ termasuk Pilpres โ€“ berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturanโ€”karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016โ€”2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024โ€”jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!
2:52

Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof Mahfud MD dengan Prof Rhenald Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya "festivalisasi" atau "sensasionalisasi", tanpa "intelektualisasi", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei "elektabilitas", "popularitas", tapi melupakan "kapasitas" dan "intregritas", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh "DUITokrasi", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi "persepsi", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 โ€“ termasuk Pilpres โ€“ berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: 1) Tuduhan korupsi di kasus "Payment Gateway"; 2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan 3) Tuduhan "takut", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah "salah prosedur", tidak ada korupsi karena saya "bukan makan uangnya". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal "Rekening Gendut" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus "payment gateway", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus "payment gateway" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus "payment gateway" silakan klik: Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami "kematian perdata". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturanโ€”karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar "hoax" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, "tidak jantan" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016โ€”2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024โ€”jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan "Tegak Lurus Pada Jokowi", alias "manut" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, "kemanutan" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh "ketakutan". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif!

Denny Indrayana

269,335 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Dalam sebuah hubungan, kejujuran itu penting, bahkan setelah hubungan berakhir. Ketika seseorang masih sering berkata tidak sesuai kenyataan, hal itu bisa menimbulkan salah paham, kekecewaan, bahkan membuat orang lain merasa tidak dihargai. Masalah seperti ini sebenarnya bukan hanya soal siapa yang salah, tapi tentang bagaimana komunikasi yang kurang sehat bisa berdampak pada perasaan orang lain. Hal kecil yang terlihat sepele, seperti alasan yang dibuat-buat atau ucapan yang tidak konsisten, lama-lama bisa mengikis rasa percaya. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa menjaga sikap jujur dan jelas dalam berkomunikasi jauh lebih baik daripada menutupinya dengan kebohongan. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah hal yang sulit dibangun, tapi sangat mudah hilang. Jadi, pelajaran pentingnya adalah, kalau memang tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, atau tidak ingin terlibat, sampaikan dengan jujur dan baik-baik. Kejujuran mungkin terasa tidak nyaman sesaat, tapi jauh lebih menenangkan daripada kebohongan yang terus berulang.
0:36

Dalam sebuah hubungan, kejujuran itu penting, bahkan setelah hubungan berakhir. Ketika seseorang masih sering berkata tidak sesuai kenyataan, hal itu bisa menimbulkan salah paham, kekecewaan, bahkan membuat orang lain merasa tidak dihargai. Masalah seperti ini sebenarnya bukan hanya soal siapa yang salah, tapi tentang bagaimana komunikasi yang kurang sehat bisa berdampak pada perasaan orang lain. Hal kecil yang terlihat sepele, seperti alasan yang dibuat-buat atau ucapan yang tidak konsisten, lama-lama bisa mengikis rasa percaya. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa menjaga sikap jujur dan jelas dalam berkomunikasi jauh lebih baik daripada menutupinya dengan kebohongan. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah hal yang sulit dibangun, tapi sangat mudah hilang. Jadi, pelajaran pentingnya adalah, kalau memang tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, atau tidak ingin terlibat, sampaikan dengan jujur dan baik-baik. Kejujuran mungkin terasa tidak nyaman sesaat, tapi jauh lebih menenangkan daripada kebohongan yang terus berulang.

Dinie ๐ŸŒป

22,163 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 22 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg โ€œmasuk anginโ€ berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.
8:45

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg โ€œmasuk anginโ€ berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.

Henri Subiakto

31,705 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 2 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

Jokowi MENANGIS, Air mata Haru atau air mata KHAWATIR? Baru pertama kali dalam doa kebangsaan, Presiden Jokowi berlinang air mata. Mungkin, karena sebentar lagi LENGSER, harus melepas nikmatnya kekuasaan dan kembali jadi rakyat biasa Tapi ada yang lebih besar dari sekadar lepasnya kekuasaan, yaitu rasa KHAWATIR terhadap masa depan anak-anak dan menantunya Rasa khawatir soal manuver politik jika tiba2 teman2 koalisinya MENGHIANATI anak-anaknya sebagaimana dia MENGHIANATI Bu Mega dan PDI Perjuangan Bisa jadi, air mata itu muncul karena pertanyaan mendalam atas kelakuan diri sendiri. Siapa saya ini? Apa yang saya lakukan 2 tahun belakangan ini? Ini bukan Jokowi yang dulu, apa yang membuat saya berubah menjadi MONSTER seperti ini? Bagi orang2 yang dulu mendukung Jokowi karena Value, anti korupsi, kejujuran, kesederhanaan, anti neptisme dan orde baru sekarang tak lagi mempercayai makna air mata itu, sekalipun sanggup menggenangi orang2 MISKIN dan LAPAR di Nusa Tenggara Timur sana Air mata itu hanyalah air mata BUAYA, agar seolah2 terlihat sedang memikirkan bangsa tetapi sejatinya tak pernah menyesali perbuatannya merusak Demokrasi dan Konstitusi Selain rasa khawatir soal masa depan anak2, ada rasa khawatir soal cara menikmati hari tua. Jika SBY sedang menikmati hari tuanya dengan melukis dan menulis (yang butuh ketengan pikiran dan batin), rasanya menikmati makananpun tak akan tenang. Maka tak heran jika tidur di Istana IKN juga sudah dirasa TAK NYAMAN Andai engkau tak menodai konstitusi, hukum dan tidak RAKUS memberi jabatan pada keluargamu, mungkin seluruh rakyat juga ikut menangisi masa2 terakhirmu Tapi, sekarang malah menertawakan air matamu. Tak ada nilai dari tiap tetesan itu, bahkan maafmu pun tak bisa menutup luka yang engkau sobek dengan pedang NAFSU kuasa itu Jika masih ada sedikit tempat bagi air matamu bagi kami, tangisilah anak2 PAPUA yang engkau janjikan akan memiliki sekolah bagus. Tangisilah rakyatmu di Nusa Tenggara yang meninggal karena KELAPARAN, tangisilah pesan ibumu agar tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat beliau masih hidup Dah ya, ga usah NANGIS. DRAMA mulu hidupmu
1:12

Jokowi MENANGIS, Air mata Haru atau air mata KHAWATIR? Baru pertama kali dalam doa kebangsaan, Presiden Jokowi berlinang air mata. Mungkin, karena sebentar lagi LENGSER, harus melepas nikmatnya kekuasaan dan kembali jadi rakyat biasa Tapi ada yang lebih besar dari sekadar lepasnya kekuasaan, yaitu rasa KHAWATIR terhadap masa depan anak-anak dan menantunya Rasa khawatir soal manuver politik jika tiba2 teman2 koalisinya MENGHIANATI anak-anaknya sebagaimana dia MENGHIANATI Bu Mega dan PDI Perjuangan Bisa jadi, air mata itu muncul karena pertanyaan mendalam atas kelakuan diri sendiri. Siapa saya ini? Apa yang saya lakukan 2 tahun belakangan ini? Ini bukan Jokowi yang dulu, apa yang membuat saya berubah menjadi MONSTER seperti ini? Bagi orang2 yang dulu mendukung Jokowi karena Value, anti korupsi, kejujuran, kesederhanaan, anti neptisme dan orde baru sekarang tak lagi mempercayai makna air mata itu, sekalipun sanggup menggenangi orang2 MISKIN dan LAPAR di Nusa Tenggara Timur sana Air mata itu hanyalah air mata BUAYA, agar seolah2 terlihat sedang memikirkan bangsa tetapi sejatinya tak pernah menyesali perbuatannya merusak Demokrasi dan Konstitusi Selain rasa khawatir soal masa depan anak2, ada rasa khawatir soal cara menikmati hari tua. Jika SBY sedang menikmati hari tuanya dengan melukis dan menulis (yang butuh ketengan pikiran dan batin), rasanya menikmati makananpun tak akan tenang. Maka tak heran jika tidur di Istana IKN juga sudah dirasa TAK NYAMAN Andai engkau tak menodai konstitusi, hukum dan tidak RAKUS memberi jabatan pada keluargamu, mungkin seluruh rakyat juga ikut menangisi masa2 terakhirmu Tapi, sekarang malah menertawakan air matamu. Tak ada nilai dari tiap tetesan itu, bahkan maafmu pun tak bisa menutup luka yang engkau sobek dengan pedang NAFSU kuasa itu Jika masih ada sedikit tempat bagi air matamu bagi kami, tangisilah anak2 PAPUA yang engkau janjikan akan memiliki sekolah bagus. Tangisilah rakyatmu di Nusa Tenggara yang meninggal karena KELAPARAN, tangisilah pesan ibumu agar tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat beliau masih hidup Dah ya, ga usah NANGIS. DRAMA mulu hidupmu

Jhon Sitorus

103,994 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 1 ะณะพะด ะฝะฐะทะฐะด

Kemiskinan adalah komoditas bagi politikus, pejabat dan negara ini tidak serius untuk memberantas kemiskinan dan kemiskinan harus tetap ada agar mereka tetap eksis mengendalikan negara ini Coba pikir kalau rakyat udah sejahtera semua, siapa yang mau dikasihani? Siapa yang mau diiming-imingi bansos tiap musim pemilu? Siapa yang mau percaya janji โ€œakan kami entaskanโ€ padahal udah 79 tahun kita merdeka dan grafik kemiskinan itu turunnya kayak sinyal di daerah blank spot pelan, sering putus, dan nggak bisa diandalkan Mereka butuh lo tetap lapar. Bukan lapar yang bikin mokat, tapi lapar yang bikin lo nurut. Lapar yang bikin lo jual suara seharga 50 ribu dan sebungkus sembako. Lapar yang bikin lo terlalu capek buat nanya ke mana larinya anggaran triliunan itu Program pengentasan kemiskinan? Ada. Anggarannya? Ada. Hasilnya? Tiap tahun angkanya diupdate, tapi yang berubah cuma metodologi hitungannya bukan nasib orangnya. Ini bukan soal nggak mampu. Ini soal nggak mau. Karena sistem yang rusak itu menguntungkan mereka yang duduk di atasnya. Dan selama kursi itu masih nyaman, jangan harap ada yang mau ganti fondasinya Lo miskin bukan karena lo malas. Lo miskin karena ada yang berkepentingan lo tetap di posisi itu Koreksi if gue wrong
0:54

Kemiskinan adalah komoditas bagi politikus, pejabat dan negara ini tidak serius untuk memberantas kemiskinan dan kemiskinan harus tetap ada agar mereka tetap eksis mengendalikan negara ini Coba pikir kalau rakyat udah sejahtera semua, siapa yang mau dikasihani? Siapa yang mau diiming-imingi bansos tiap musim pemilu? Siapa yang mau percaya janji โ€œakan kami entaskanโ€ padahal udah 79 tahun kita merdeka dan grafik kemiskinan itu turunnya kayak sinyal di daerah blank spot pelan, sering putus, dan nggak bisa diandalkan Mereka butuh lo tetap lapar. Bukan lapar yang bikin mokat, tapi lapar yang bikin lo nurut. Lapar yang bikin lo jual suara seharga 50 ribu dan sebungkus sembako. Lapar yang bikin lo terlalu capek buat nanya ke mana larinya anggaran triliunan itu Program pengentasan kemiskinan? Ada. Anggarannya? Ada. Hasilnya? Tiap tahun angkanya diupdate, tapi yang berubah cuma metodologi hitungannya bukan nasib orangnya. Ini bukan soal nggak mampu. Ini soal nggak mau. Karena sistem yang rusak itu menguntungkan mereka yang duduk di atasnya. Dan selama kursi itu masih nyaman, jangan harap ada yang mau ganti fondasinya Lo miskin bukan karena lo malas. Lo miskin karena ada yang berkepentingan lo tetap di posisi itu Koreksi if gue wrong

Catholic ๐•ฃ

136,542 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 4 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

๐Ÿšจ Vincent Kompany (Kepala pelatih FC Bayern) mendukung Vini Jr. dan mengkritik komentar Josรฉ Mourinho. โ€œIni adalah topik yang sulit. Saya menonton pertandingan itu dan benar-benar tertarik dengan apa yang terjadi. Ada dua komponen berbeda dalam cerita ini. Pertama, apa yang terjadi di lapangan... kedua, apa yang terjadi dengan para suporter. Lalu ada juga apa yang terjadi setelah pertandingan. Kita harus memisahkannya.โ€ โ€œKetika melihat kejadian di lapangan dan bagaimana reaksi Vini, reaksi itu tidak bisa dibuat-buat. Terlihat jelas itu reaksi yang emosional. Saya tidak melihat ada keuntungan baginya untuk mendatangi wasit dan membawa semua beban itu di pundaknya. Pada momen itu dia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.โ€ โ€œKylian Mbappรฉ biasanya selalu bersikap diplomatis, tetapi kali ini dia sangat jelas tentang apa yang dia lihat dan dengar.โ€ โ€œLalu ada pemain Benfica yang menyembunyikan apa yang dia katakan dengan menutup mulutnya menggunakan bajunya. Di stadion juga terlihat ada orang-orang yang melakukan gestur monyet, itu ada di videonya.โ€ โ€œBagi saya, yang terjadi setelah pertandingan bahkan lebih buruk. Josรฉ Mourinho pada dasarnya menyerang karakter Vini Jr dengan membawa-bawa gaya selebrasi Vini untuk mendiskreditkan apa yang dia lakukan saat itu. Itu kesalahan besar dari sisi kepemimpinan.โ€ โ€œSelain itu, Mourinho menyebut nama Eusรฉbio. Dia mengatakan Benfica tidak bisa rasis karena pemain terbaik mereka sepanjang masa adalah Eusรฉbio. Tahukah Anda apa yang harus dialami para pemain kulit hitam di era 60-an? Apakah dia ikut bepergian bersama Eusรฉbio di setiap laga tandang dan melihat apa yang dia alami? Menggunakan namanya hari ini untuk menyampaikan argumen tentang Vini Jr adalah hal yang tidak tepat.โ€ โ€œSejujurnya, saya merasa tidak ingin terjebak dalam kubu mana pun dari berbagai hal yang terjadi saat ini. Saya bertemu dengan banyak orang yang pernah bekerja dengan Josรฉ Mourinho, dan saya belum pernah mendengar satu pun mengatakan hal buruk tentangnya. Semua pemainnya mencintainya.โ€ โ€œSaya memahami pribadi seperti apa dia, saya tahu dia selalu membela klubnya. Saya yakin jauh di dalam dirinya dia orang yang baik. Saya tidak perlu menghakiminya soal itu.โ€ โ€œTetapi saya juga tahu apa yang saya dengar. Saya memahami apa yang dia lakukan, tetapi dia membuat kesalahan. Semoga itu tidak terjadi lagi di masa depan, dan kita bisa melangkah maju bersama.โ€ ๐Ÿ‘ Bayern & Germany
12:20

๐Ÿšจ Vincent Kompany (Kepala pelatih FC Bayern) mendukung Vini Jr. dan mengkritik komentar Josรฉ Mourinho. โ€œIni adalah topik yang sulit. Saya menonton pertandingan itu dan benar-benar tertarik dengan apa yang terjadi. Ada dua komponen berbeda dalam cerita ini. Pertama, apa yang terjadi di lapangan... kedua, apa yang terjadi dengan para suporter. Lalu ada juga apa yang terjadi setelah pertandingan. Kita harus memisahkannya.โ€ โ€œKetika melihat kejadian di lapangan dan bagaimana reaksi Vini, reaksi itu tidak bisa dibuat-buat. Terlihat jelas itu reaksi yang emosional. Saya tidak melihat ada keuntungan baginya untuk mendatangi wasit dan membawa semua beban itu di pundaknya. Pada momen itu dia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.โ€ โ€œKylian Mbappรฉ biasanya selalu bersikap diplomatis, tetapi kali ini dia sangat jelas tentang apa yang dia lihat dan dengar.โ€ โ€œLalu ada pemain Benfica yang menyembunyikan apa yang dia katakan dengan menutup mulutnya menggunakan bajunya. Di stadion juga terlihat ada orang-orang yang melakukan gestur monyet, itu ada di videonya.โ€ โ€œBagi saya, yang terjadi setelah pertandingan bahkan lebih buruk. Josรฉ Mourinho pada dasarnya menyerang karakter Vini Jr dengan membawa-bawa gaya selebrasi Vini untuk mendiskreditkan apa yang dia lakukan saat itu. Itu kesalahan besar dari sisi kepemimpinan.โ€ โ€œSelain itu, Mourinho menyebut nama Eusรฉbio. Dia mengatakan Benfica tidak bisa rasis karena pemain terbaik mereka sepanjang masa adalah Eusรฉbio. Tahukah Anda apa yang harus dialami para pemain kulit hitam di era 60-an? Apakah dia ikut bepergian bersama Eusรฉbio di setiap laga tandang dan melihat apa yang dia alami? Menggunakan namanya hari ini untuk menyampaikan argumen tentang Vini Jr adalah hal yang tidak tepat.โ€ โ€œSejujurnya, saya merasa tidak ingin terjebak dalam kubu mana pun dari berbagai hal yang terjadi saat ini. Saya bertemu dengan banyak orang yang pernah bekerja dengan Josรฉ Mourinho, dan saya belum pernah mendengar satu pun mengatakan hal buruk tentangnya. Semua pemainnya mencintainya.โ€ โ€œSaya memahami pribadi seperti apa dia, saya tahu dia selalu membela klubnya. Saya yakin jauh di dalam dirinya dia orang yang baik. Saya tidak perlu menghakiminya soal itu.โ€ โ€œTetapi saya juga tahu apa yang saya dengar. Saya memahami apa yang dia lakukan, tetapi dia membuat kesalahan. Semoga itu tidak terjadi lagi di masa depan, dan kita bisa melangkah maju bersama.โ€ ๐Ÿ‘ Bayern & Germany

Seputar Real Madrid

69,651 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 4 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

DIREKTUR BKN : CPNS 2026 BUKA BULAN JUNI. Kapan tanggalnya? Direktur Perencanaan ASN BKN RI, Mohammad Ridwan, ST, M.Eng tangggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa rencananya: Mei 2026 (di akhir) : Menpan menetapkan formasi Juni 2026 : Sudah mulai seleksi administrasi Tapi kapan tanggal pastinya? Berikut penjelasan BKN pusat: (silahkah tonton video yang kami lampirkan) Proses saat ini sedang memfinalkan jumlah formasi dari semua instansi. Karena jumlah formasi mempengaruhi: 1. Berapa lama proses pendaftaran harus dibuka. 2. Berapa lama proses ujian harus dilakukan. Semakin banyak formasi yang dibutuhkan tentu memerlukan semakin lama waktu pendaftaran harus dibuka dan akan mempengaruhi ke keseluruhan proses CPNS. Saat ini masyarakat terbelah dua, ada yang ingin cepat-cepat pengumuman CPNS, karena terkendala umur dll, ada yang ingin CPNS dibuka bulan Juli, agar sempat keluar ijazah, atau agar bisa belajar lebih lama. Tapi satu yang pasti, BKN berjanji "kami bekerja cepat" dan "CPNS 2026 dibuka tidak terlalu lama lagi". (silahkan tonton videonya hingga akhir) Karena sudah ada janji itu, kamu bisa fokus belajar dengan tenang. Btw, bagaimana proses belajar kamu? kalau kamu belum puas dengan cara belajar kamu, atau bahkan kamu belum mulai belajar, atau bingung mau mulai dari mana, atau hanya pingin lihat bagaimana soal CPNS, atau ga sanggup bayar tryout (seperti ratusan followers kami yang lulus di CPNS sebelumnya tanpa tryout) atau stuck dan belum bisa mengerjakan 110 soal SKD di bawah 90 menit (karena test aslinya 100 menit) maka kamu harus ke karena belajar pemetaan pola soal disitu bisa buat kamu ngerjakan 110 soal SKD CPNS, dari platform apapun, dalam 45-50 menit.
1:19

DIREKTUR BKN : CPNS 2026 BUKA BULAN JUNI. Kapan tanggalnya? Direktur Perencanaan ASN BKN RI, Mohammad Ridwan, ST, M.Eng tangggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa rencananya: Mei 2026 (di akhir) : Menpan menetapkan formasi Juni 2026 : Sudah mulai seleksi administrasi Tapi kapan tanggal pastinya? Berikut penjelasan BKN pusat: (silahkah tonton video yang kami lampirkan) Proses saat ini sedang memfinalkan jumlah formasi dari semua instansi. Karena jumlah formasi mempengaruhi: 1. Berapa lama proses pendaftaran harus dibuka. 2. Berapa lama proses ujian harus dilakukan. Semakin banyak formasi yang dibutuhkan tentu memerlukan semakin lama waktu pendaftaran harus dibuka dan akan mempengaruhi ke keseluruhan proses CPNS. Saat ini masyarakat terbelah dua, ada yang ingin cepat-cepat pengumuman CPNS, karena terkendala umur dll, ada yang ingin CPNS dibuka bulan Juli, agar sempat keluar ijazah, atau agar bisa belajar lebih lama. Tapi satu yang pasti, BKN berjanji "kami bekerja cepat" dan "CPNS 2026 dibuka tidak terlalu lama lagi". (silahkan tonton videonya hingga akhir) Karena sudah ada janji itu, kamu bisa fokus belajar dengan tenang. Btw, bagaimana proses belajar kamu? kalau kamu belum puas dengan cara belajar kamu, atau bahkan kamu belum mulai belajar, atau bingung mau mulai dari mana, atau hanya pingin lihat bagaimana soal CPNS, atau ga sanggup bayar tryout (seperti ratusan followers kami yang lulus di CPNS sebelumnya tanpa tryout) atau stuck dan belum bisa mengerjakan 110 soal SKD di bawah 90 menit (karena test aslinya 100 menit) maka kamu harus ke karena belajar pemetaan pola soal disitu bisa buat kamu ngerjakan 110 soal SKD CPNS, dari platform apapun, dalam 45-50 menit.

Vindikasi

76,460 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

โ€œPOLA YANG TERBACAโ€ Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukumโ†’ ke pribadi Dari substansi โ†’ ke sensasi Dari kebenaran โ†’ ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.
6:54

โ€œPOLA YANG TERBACAโ€ Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukumโ†’ ke pribadi Dari substansi โ†’ ke sensasi Dari kebenaran โ†’ ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.

Dokter Tifa

19,010 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut๐Ÿ‘‡-
9:49

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut๐Ÿ‘‡-

Hasyim Muhammad

371,642 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 2 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

HANYA SUARA YANG KITA PUNYA โ˜๐Ÿป Jangan pernah anggap enteng suara. Karena lewat suara, kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali, dibilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100 atau 200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab bagi yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati sebentar lagi pemilu, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti, kalau yang kalah dengan yang menang akan bergabung atas nama demi bangsa. Jadi ngga usah, ngga usah terlalu baper atau terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita hitung-hitungan untung rugi pak. Untung rugi kalkulasi politik aja, karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tetapi gunakan suara terutama itu di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara, mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan undang-undang hukum pidana, dimana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita dan saya selalu bilang, cuma itu yang kita punya. Negara punya yang lain, negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tetapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi yang kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari, mari rapatkan barisan, mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu tipu! Jangan mau dipergunakan hanya suaranya, tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik... Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan, pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi mana yang sampah. Banyak sampah sekarang di dunia maya dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang, jangan mau ditakut-takuti! Polisi suruh urus dulu tuh Ferdy sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal, kita juga tahu apa hak kita sebagai warga negara, kalau tidak tahu ya cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Dan harusnya itu ultimate goals kita dalam hidup, bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup orang lain. Dan itu bisa dilakukan tanpa jabatan formal, tanpa jadi presiden, tanpa jadi menteri, tanpa jadi anggota DPR, tanpa perlu pangkat yang tinggi. Kita bisa melakukan itu dalam tindakan kecil seharian sekalipun, karena kuncinya sebetulnya peduli dan bersatu. Kutipan yang selalu saya tunjukkan ke setiap mahasiswa ketika Bung Hatta bilang seperti ini, "Peduli dan bersatu itu adalah kunci, karena kalau tidak, Indonesia hanya seperti seuntaian gambar di peta". #TolakPartaiPendukungRUUKesehatan #TolakUUKesehatan
5:39

HANYA SUARA YANG KITA PUNYA โ˜๐Ÿป Jangan pernah anggap enteng suara. Karena lewat suara, kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali, dibilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100 atau 200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab bagi yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati sebentar lagi pemilu, suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela satu atau dua ketika akhirnya berkumpul juga. Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti, kalau yang kalah dengan yang menang akan bergabung atas nama demi bangsa. Jadi ngga usah, ngga usah terlalu baper atau terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi, hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita hitung-hitungan untung rugi pak. Untung rugi kalkulasi politik aja, karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tetapi gunakan suara terutama itu di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara, mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan undang-undang hukum pidana, dimana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita dan saya selalu bilang, cuma itu yang kita punya. Negara punya yang lain, negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tetapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi yang kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi mari, mari rapatkan barisan, mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu tipu! Jangan mau dipergunakan hanya suaranya, tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik... Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan, pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi mana yang sampah. Banyak sampah sekarang di dunia maya dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang, jangan mau ditakut-takuti! Polisi suruh urus dulu tuh Ferdy sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal, kita juga tahu apa hak kita sebagai warga negara, kalau tidak tahu ya cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti dengan cara itu, kita bisa berdaya dan kita bisa memberdayakan orang lain. Dan harusnya itu ultimate goals kita dalam hidup, bukan hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup orang lain. Dan itu bisa dilakukan tanpa jabatan formal, tanpa jadi presiden, tanpa jadi menteri, tanpa jadi anggota DPR, tanpa perlu pangkat yang tinggi. Kita bisa melakukan itu dalam tindakan kecil seharian sekalipun, karena kuncinya sebetulnya peduli dan bersatu. Kutipan yang selalu saya tunjukkan ke setiap mahasiswa ketika Bung Hatta bilang seperti ini, "Peduli dan bersatu itu adalah kunci, karena kalau tidak, Indonesia hanya seperti seuntaian gambar di peta". #TolakPartaiPendukungRUUKesehatan #TolakUUKesehatan

Eva Sri Diana Chaniago

26,036 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด

๐— ๐—˜๐—ก๐—๐—”๐—ช๐—”๐—• ๐—ฅ๐—”๐— ๐—”๐—ก๐—”๐—ก: ๐—ฆ๐—œ๐—”๐—ฃ๐—” ๐— ๐—ฅ ๐—ฅ? ๐—”๐—›๐—Ÿ๐—œ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—˜๐—ก ๐—ฃ๐—ž๐—ฅ ๐——๐—œ๐—ง๐—จ๐——๐—จ๐—› ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—œ๐— ๐—” ๐—ฅ๐—”๐—ฆ๐—จ๐—”๐—› ๐—ฅ๐— ๐Ÿต.๐Ÿฑ ๐—๐—จ๐—ง๐—”? ๐—ฅ๐—”๐—™๐—œ๐—ญ๐—œ ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—œ ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐—š๐—”๐—š๐—”๐—Ÿ Petang tadi, Naib Presiden PKR dan Ahli Parlimen Sungai Buloh memanggil satu sidang media. Ia ekoran spekulasi yang timbul setelah Victor Chin, salah seorang yang dinamakan di dalam laporan Bloomberg mengenai mafia korporat, mendakwa dia telah membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR untuk menyelesaikan kes itu. Sidang media itu lebih kurang 25 minit. 10 minit mengenai Victor Chin, yang selebihnya Ramanan maki saya. Antara lain, dia tuduh: 1 - Saya menggerakkan cyber trooper untuk mengaitkannya sebagai Mr R yang dirujuk oleh Victor Chin 2 - Saya seorang menteri yang gagal dan penakut Kalau nak tahu siapa Mr R, jangan skip content. Tunggu sampai habis sebab saya akan tunjukkan siapa Mr R. Kita mula dengan latar belakang drama politik terbaru ini. Semalam, 24 Mac, Victor Chin menghantar satu dokumen 40 mukasurat dan dokumen-dokumen sokongan. Dokumen itu memperincikan secara kronologi bagaimana krisis perebutan NexG bermula, nama-nama yang terlibat dan dakwaannya tentang bagaimana institusi penguatkuasaan iaitu PDRM, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah disalahgunakan untuk merampas NexG oleh satu kumpulan yang dipanggil mafia korporat. Media tidak melaporkan secara terperinci apa yang didakwa, sebaliknya memberikan tumpuan kepada 2 isu: 1 - Seorang yang bernama Mr R yang sentiasa berhubung dengan Victor Chin bagi pihak โ€œbossโ€ nya di pihak mafia korporat, yang mengikut Victor Chin, menggunakan agensi penguatkuasa untuk menekan pemegang saham 2 - Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR dalam bulan Oktober 2025 kerana Ahli Parlimen itu berjanji boleh โ€œkawtimโ€ dan menyelesaikan masalahnya yang ditekan agensi penguatkuasa, termasuk akaun-akaun bank dan saham yang dibekukan Walau bagaimana pun, oleh kerana netizen tidak ada akses kepada dokumen 40 muka surat itu, ramai yang terkeliru bahawa Mr R itulah Ahli Parlimen PKR yang didakwa menerima rasuah RM9.5 juta dari Victor Chin. Ada beberapa orang ahli parlimen PKR yang namanya bermula dengan R. Saya sendiri, Rodziah Ismail, R Yuneswaran dan sudah tentu Ramanan. Saya dan YB Rodziah hanya tweet secara berseloroh yang R itu bukan kami. Ramanan memangil sidang media terus dan kita lihat sendiri emosinya dalam sidang media, semua perkataan keluar - syaitan, fail, coward, Eskimo pun keluar. Padahal Mr R tidak pun merujuk kepada mana-mana ahli parlimen PKR kerana ia dua perkara yang berbeza. Saya boleh namakan terus siapa Mr R berdasarkan maklumat yang didakwa oleh Victor Chin, tapi tunggu di hujung video. Sebab bagi saya isu yang sama besar ialah dakwaan Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang ahli parlimen PKR untuk menyelesaikan kes mafia korporat ini bagi pihaknya. Bila ia telah dilaporkan, netizen akan berteka-teka. Sebab itu saya dan YB Rodziah awal-awal lagi menafikan. Tetapi netizen pun pandai buat siasatan ala CSI mereka sendiri. Untuk Victor Chin yakin dan membayar sehingga RM9.5 juta untuk menyelesaikan masalah mafia korporat ini kepadanya , ahli parlimen PKR ini mestilah memenuhi ciri-ciri berikut: Pertama, seorang yang kanan dalam PKR dan mempunyai pengaruh besar, akses terus kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, dia mestilah rapat dan tidak bermusuh dengan Farhash, kerana Victor Chin mendakwa perebutan NexG itu melibatkan dia dan pemegang saham NexG sedia ada di satu pihak, dan satu kumpulan lawan yang melibatkan Farhash. Kalau ahli parlimen itu ada pengaruh untuk berunding dan menamatkan perebutan NexG ini, dia mestilah rapat dengan Farhash. Saya dan YB Rodziah, kedua-dua kami jauh panggang dari api ada dua ciri-ciri ini. Dalam PKR, semua orang boleh bersetuju yang ada ciri-ciri itu, dari kalangan ahli parlimen, adalah Ramanan. Tambah pula Ramanan pernah ada kes di Mahkamah Tinggi dalam tahun 2015 dahulu, yang dia diarahkan membayar balik RM5.5 juta kepada seorang pakar sakit jiwa untuk kawtim dengan Kementerian Pertahanan bagi mendapat bayaran dari kerajaan. Kes tidak serupa, tapi reputasi kawtim itu telah lekat dengan sesetengah netizen. Terpulanglah kepada Ramanan dan PKR kalau dia masih mahu memaki hamun saya kononnya saya yang mengaitkan beliau dengan dakwaan Victor Chin itu. Sebenarnya dialah yang perlu meyakinkan netizen dan rakyat, bahawa di sebalik rekod mahkamah yang dia ada, dan kerjaya politiknya yang dibina dengan cepat disebabkan rapatnya dia dengan Perdana Menteri dan Farhash, dia bukan ahli parlimen yang didakwa menerima RM9.5 juta dari Victor Chin. Jadi siapa sebenarnya yang menerima rasuah dari kalangan ahli parlimen PKR ini? Bagi saya, mudah sahaja kerana ini hakikatnya - wang RM9.5 juta itu diberikan secara tunai. Si pelaku yang menerima rasuah itu mungkin boleh mendabik dada dan menafikan terlibat kerana yakin Victor Chin tidak ada bukti. Lagi-lagi, dia juga yakin tidak ada bukti kerana bukan dia sendiri yang sendiri yang mengambil duit tunai itu. Dia juga boleh memberitahu dunia bahawa dia tidak pernah berjumpa Victor Chin. Tetapi kalau Victor Chin berani memberi ultimatum terbuka agar wang RM9.5 juta itu dipulangkan semula sebelum 30 Mac, jika tidak dia akan menamakan ahli parlimen itu, ia bermakna Victor Chin sudah simpan bukti. Bila berhubung dengan Victor Chin di telefon, percakapan itu mungkin direkod. Bila orang yang dipercayai ahli parlimen itu mengambil duit tersebut, bukti video dan gambar juga telah ada. Kalau tidak, Victor Chin tidak berani buat ultimatum sebegitu. Jadi kes ini akan hanya ada 2 pengakhiran - sama ada 30 Mac ini ahli parlimen itu dinamakan secara terbuka, atau ia mati begitu sahaja. Kalau mati begitu sahaja, kita tahu bahawa ahli parlimen itu telah memulangkan RM9.5 juta itu dengan membayar hutang Victor Chin kepada ah long, sebab Victor Chin ambil wang itu dari ah long untuk dibayar. Siapa yang ada kemampuan mencari RM9.5 juta dalam tempoh 5 hari? Kita tunggu la selepas ini. Saya dah jelaskan mengenai RM9.5 juta, seterusnya kepada teka teki nasional - siapa Mr R? Ha3 ingat ahli politik lain saja yang boleh scam orang, saya pun boleh juga. Cuma saya tak scam duit la. Saya scam content saja. Esok saya dedahkan siapa Mr R sebab saya masih dalam mood raya, kena balik beraya jap.
9:43

๐— ๐—˜๐—ก๐—๐—”๐—ช๐—”๐—• ๐—ฅ๐—”๐— ๐—”๐—ก๐—”๐—ก: ๐—ฆ๐—œ๐—”๐—ฃ๐—” ๐— ๐—ฅ ๐—ฅ? ๐—”๐—›๐—Ÿ๐—œ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—˜๐—ก ๐—ฃ๐—ž๐—ฅ ๐——๐—œ๐—ง๐—จ๐——๐—จ๐—› ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—œ๐— ๐—” ๐—ฅ๐—”๐—ฆ๐—จ๐—”๐—› ๐—ฅ๐— ๐Ÿต.๐Ÿฑ ๐—๐—จ๐—ง๐—”? ๐—ฅ๐—”๐—™๐—œ๐—ญ๐—œ ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—œ ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐—š๐—”๐—š๐—”๐—Ÿ Petang tadi, Naib Presiden PKR dan Ahli Parlimen Sungai Buloh memanggil satu sidang media. Ia ekoran spekulasi yang timbul setelah Victor Chin, salah seorang yang dinamakan di dalam laporan Bloomberg mengenai mafia korporat, mendakwa dia telah membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR untuk menyelesaikan kes itu. Sidang media itu lebih kurang 25 minit. 10 minit mengenai Victor Chin, yang selebihnya Ramanan maki saya. Antara lain, dia tuduh: 1 - Saya menggerakkan cyber trooper untuk mengaitkannya sebagai Mr R yang dirujuk oleh Victor Chin 2 - Saya seorang menteri yang gagal dan penakut Kalau nak tahu siapa Mr R, jangan skip content. Tunggu sampai habis sebab saya akan tunjukkan siapa Mr R. Kita mula dengan latar belakang drama politik terbaru ini. Semalam, 24 Mac, Victor Chin menghantar satu dokumen 40 mukasurat dan dokumen-dokumen sokongan. Dokumen itu memperincikan secara kronologi bagaimana krisis perebutan NexG bermula, nama-nama yang terlibat dan dakwaannya tentang bagaimana institusi penguatkuasaan iaitu PDRM, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah disalahgunakan untuk merampas NexG oleh satu kumpulan yang dipanggil mafia korporat. Media tidak melaporkan secara terperinci apa yang didakwa, sebaliknya memberikan tumpuan kepada 2 isu: 1 - Seorang yang bernama Mr R yang sentiasa berhubung dengan Victor Chin bagi pihak โ€œbossโ€ nya di pihak mafia korporat, yang mengikut Victor Chin, menggunakan agensi penguatkuasa untuk menekan pemegang saham 2 - Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang Ahli Parlimen PKR dalam bulan Oktober 2025 kerana Ahli Parlimen itu berjanji boleh โ€œkawtimโ€ dan menyelesaikan masalahnya yang ditekan agensi penguatkuasa, termasuk akaun-akaun bank dan saham yang dibekukan Walau bagaimana pun, oleh kerana netizen tidak ada akses kepada dokumen 40 muka surat itu, ramai yang terkeliru bahawa Mr R itulah Ahli Parlimen PKR yang didakwa menerima rasuah RM9.5 juta dari Victor Chin. Ada beberapa orang ahli parlimen PKR yang namanya bermula dengan R. Saya sendiri, Rodziah Ismail, R Yuneswaran dan sudah tentu Ramanan. Saya dan YB Rodziah hanya tweet secara berseloroh yang R itu bukan kami. Ramanan memangil sidang media terus dan kita lihat sendiri emosinya dalam sidang media, semua perkataan keluar - syaitan, fail, coward, Eskimo pun keluar. Padahal Mr R tidak pun merujuk kepada mana-mana ahli parlimen PKR kerana ia dua perkara yang berbeza. Saya boleh namakan terus siapa Mr R berdasarkan maklumat yang didakwa oleh Victor Chin, tapi tunggu di hujung video. Sebab bagi saya isu yang sama besar ialah dakwaan Victor Chin membayar RM9.5 juta kepada seorang ahli parlimen PKR untuk menyelesaikan kes mafia korporat ini bagi pihaknya. Bila ia telah dilaporkan, netizen akan berteka-teka. Sebab itu saya dan YB Rodziah awal-awal lagi menafikan. Tetapi netizen pun pandai buat siasatan ala CSI mereka sendiri. Untuk Victor Chin yakin dan membayar sehingga RM9.5 juta untuk menyelesaikan masalah mafia korporat ini kepadanya , ahli parlimen PKR ini mestilah memenuhi ciri-ciri berikut: Pertama, seorang yang kanan dalam PKR dan mempunyai pengaruh besar, akses terus kepada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, dia mestilah rapat dan tidak bermusuh dengan Farhash, kerana Victor Chin mendakwa perebutan NexG itu melibatkan dia dan pemegang saham NexG sedia ada di satu pihak, dan satu kumpulan lawan yang melibatkan Farhash. Kalau ahli parlimen itu ada pengaruh untuk berunding dan menamatkan perebutan NexG ini, dia mestilah rapat dengan Farhash. Saya dan YB Rodziah, kedua-dua kami jauh panggang dari api ada dua ciri-ciri ini. Dalam PKR, semua orang boleh bersetuju yang ada ciri-ciri itu, dari kalangan ahli parlimen, adalah Ramanan. Tambah pula Ramanan pernah ada kes di Mahkamah Tinggi dalam tahun 2015 dahulu, yang dia diarahkan membayar balik RM5.5 juta kepada seorang pakar sakit jiwa untuk kawtim dengan Kementerian Pertahanan bagi mendapat bayaran dari kerajaan. Kes tidak serupa, tapi reputasi kawtim itu telah lekat dengan sesetengah netizen. Terpulanglah kepada Ramanan dan PKR kalau dia masih mahu memaki hamun saya kononnya saya yang mengaitkan beliau dengan dakwaan Victor Chin itu. Sebenarnya dialah yang perlu meyakinkan netizen dan rakyat, bahawa di sebalik rekod mahkamah yang dia ada, dan kerjaya politiknya yang dibina dengan cepat disebabkan rapatnya dia dengan Perdana Menteri dan Farhash, dia bukan ahli parlimen yang didakwa menerima RM9.5 juta dari Victor Chin. Jadi siapa sebenarnya yang menerima rasuah dari kalangan ahli parlimen PKR ini? Bagi saya, mudah sahaja kerana ini hakikatnya - wang RM9.5 juta itu diberikan secara tunai. Si pelaku yang menerima rasuah itu mungkin boleh mendabik dada dan menafikan terlibat kerana yakin Victor Chin tidak ada bukti. Lagi-lagi, dia juga yakin tidak ada bukti kerana bukan dia sendiri yang sendiri yang mengambil duit tunai itu. Dia juga boleh memberitahu dunia bahawa dia tidak pernah berjumpa Victor Chin. Tetapi kalau Victor Chin berani memberi ultimatum terbuka agar wang RM9.5 juta itu dipulangkan semula sebelum 30 Mac, jika tidak dia akan menamakan ahli parlimen itu, ia bermakna Victor Chin sudah simpan bukti. Bila berhubung dengan Victor Chin di telefon, percakapan itu mungkin direkod. Bila orang yang dipercayai ahli parlimen itu mengambil duit tersebut, bukti video dan gambar juga telah ada. Kalau tidak, Victor Chin tidak berani buat ultimatum sebegitu. Jadi kes ini akan hanya ada 2 pengakhiran - sama ada 30 Mac ini ahli parlimen itu dinamakan secara terbuka, atau ia mati begitu sahaja. Kalau mati begitu sahaja, kita tahu bahawa ahli parlimen itu telah memulangkan RM9.5 juta itu dengan membayar hutang Victor Chin kepada ah long, sebab Victor Chin ambil wang itu dari ah long untuk dibayar. Siapa yang ada kemampuan mencari RM9.5 juta dalam tempoh 5 hari? Kita tunggu la selepas ini. Saya dah jelaskan mengenai RM9.5 juta, seterusnya kepada teka teki nasional - siapa Mr R? Ha3 ingat ahli politik lain saja yang boleh scam orang, saya pun boleh juga. Cuma saya tak scam duit la. Saya scam content saja. Esok saya dedahkan siapa Mr R sebab saya masih dalam mood raya, kena balik beraya jap.

Rafizi Ramli

58,528 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 3 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

Konpres Gub BI, Pimpinan DPR, Menkeu dan Mensetneg. Overall, pernyataan resmi mrk sangat defensif dan normatif Mari bahas satu per satu.. 1. Pembukaan Pimpinan DPR (Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad ) Pokok pernyataan: DPR mengundang BI dan Menkeu untuk โ€œevaluasi perkembangan ekonomiโ€ dan โ€œkoordinasi fiskalโ€“moneterโ€ demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Disebut ada โ€œbeberapa kesepakatanโ€ yang akan dijelaskan masingโ€‘masing pihak. 1.1. DPR tampil sebagai fasilitator, bukan pengawas. Ucapannya menekankan โ€œkoordinasiโ€ dan โ€œsinergiโ€ tetapi tidak sekalipun menyebut fungsi pengawasan, check and balance, atau mandat konstitusional DPR terhadap pemerintah dan BI. Dengan konteks kritik publik bahwa DPR sering lebih jadi โ€œhumas presiden/pemerintahโ€ daripada pengawas, ini mengaatakan citra DPR sebagai bagian dari eksekutif, bukan lembaga kontrol. 1.2. โ€œEvaluasiโ€ tanpa metrik dan tanpa pengakuan masalah. Dasco menyebut โ€œevaluasi perkembangan ekonomiโ€ tetapi tidak ada satu angka pun: kurs rupiah di level berapa, volatilitas apa, tekanan apa di pasar, atau indikator kerentanan (CAD, debt service, dsb). Ini membuat istilah โ€œevaluasiโ€ tampak kosmetik, bukan proses kebijakan berbasis data. 1.3. โ€œBeberapa kesepakatanโ€ tidak dijelaskan oleh DPR, langsung menyerahkan panggung ke BI dan Menkeu. DPR tidak mengklaim posisi politiknya, seolah hanya meminjam otoritas teknokrat untuk menenangkan pasar, bukan menyatakan sikap mewakili rakyat. 1.4. Tidak ada rujukan pada dampak sosial. Dari DPR, tidak terdengar satu kalipun menyebut pekerja, UMKM, buruh, atau rumah tangga rentan. Fokusnya teknokratis, koordinasi lembaga. Ini membuka narasi bahwa DPR lebih sibuk mengamankan persepsi pasar daripada melindungi konstituen. 1.5. Pimpinan DPR tampak lebih nyaman menjadi moderator konferensi pers pemerintah ketimbang menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan keresahan warga yang paling terdampak pelemahan rupiah. 2. Pernyataan Gubernur BI Pokok pernyataan: Koordinasi fiskal moneter โ€œsangat-sangat eratโ€, difokuskan menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Dua langkah utama: 1). Meningkatkan daya tarik/imbal hasil agar capital inflow kembali masuk, setelah sebelumnya ada outflow akibat kenaikan bunga luar negeri. 2). Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan lewat penempatan kas pemerintah di BI dengan remunerasi (bunga) yang ditingkatkan. Mengulang keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia โ€œbagusโ€. 2.1. Koordinasi โ€œeratโ€ vs hasil di lapangan. Klaim โ€œkoordinasi sangat-sangat eratโ€ tetapi realitas rupiah melemah cukup dalam dan memicu keresahan pedagang, impor naik, dan tekanan harga. Jika koordinasi sudah โ€œeratโ€, kenapa responsnya terkesan terlambat dan reaktif? 2.2. Strategi high interest trap. - Fokus pada menaikkan daya tarik imbal hasil untuk menarik portfolio inflow berarti bergantung pada hot money jangka pendek dan instrumen portofolio (saham, SBN). Itu rentan sudden stop. - kebijakan ini bisa menekan sektor riil melalui suku bunga yang lebih tinggi, memukul kredit produktif, dan dalam jangka menengah justru mengerem pertumbuhan yang mereka klaim ingin dijaga. 2.3. Likuiditas lewat kas pemerintah di BI - Menjaga kas pemerintah tetap di BI dengan bunga lebih tinggi artinya Pemerintah mendapat insentif finansial untuk menahan belanja (karena kas mengendap diberi bunga). - Ini bisa kontraโ€‘siklis terhadap ekonomi di saat ekonomi butuh stimulus fiskal (belanja infrastruktur, bantuan sosial, dsb), APBN justru โ€œbetah parkirโ€ di BI demi bunga, bukan mengalir ke rakyat. - Pemerintah diinsentifkan menyimpan uang di bank sentral, bukan mengucurkannya ke dapur rumah tangga dan pelaku usaha 2.4. โ€œFundamental bagusโ€ tanpa transparansi indikator. Klaim โ€œfundamental ekonomi kita bagusโ€ tanpa menyebut indikator sprt pertumbuhan PDB, defisit, current account, posisi cadangan devisa, atau debt ratio membuat pernyataan ini terdengar sloganis, bukan diagnosis. Setiap krisis di masa lalu juga diawali dengan mantra โ€œfundamental kita kuatโ€. 2.5. Tidak menyentuh akar struktur eksternal. - BI menyebut kenaikan suku bunga luar negeri sebagai penyebab outflow, tetapi tidak menjelaskan bagaimana strategi diversifikasi sumber devisa, pengurangan ketergantungan impor pangan/energi, atau reform struktural lainnya. - Terlalu fokus pada manajemen portofolio jangka pendek, bukan memperkuat struktur neraca pembayaran dan basis industri. 3. Pernyataan Menteri Keuangan Pokok pernyataan: Menyebut RAPBN/pertemuan APBN menunjukkan fundamental dan fiskal โ€œamat baikโ€. Fokus ke depan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik agar pertumbuhan makin cepat dan memperkuat koordinasi dengan bank sentral. Sinergi fiskalโ€“moneter diharapkan mengembalikan kepercayaan pasar dan memperbaiki nilai tukar rupiah. Contoh mikro, pedagang tahu/tempe tergerus margin karena bahan baku impor dengan kebijakan yang lebih baik, rupiah stabil dan beban hidup tidak naik signifikan. 3.1. โ€œFiskal amat baikโ€ vs kenyataan beban hidup. - Klaim bahwa fiskal โ€œamat baikโ€ akan terlihat sinis bagi publik yang menghadapi harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang membengkak. - Menkeu bicara sehatnya spreadsheet APBN, tapi mengabaikan โ€œdefisit kesejahteraanโ€ di rumah tangga. 3.2. Ketergantungan impor diakui, solusi struktural tidak jelas. - Menkeu mengakui tahu/tempe terganggu karena bahan baku impor. Ini sebenarnya pengakuan kelemahan struktur pangan, ketergantungan kedelai impor. - Tapi solusi yang ditawarkan hanya โ€œmenstabilkan rupiahโ€, bukan reform ketahanan pangan (diversifikasi sumber kedelai lokal, kontrak jangka panjang, dsb). Ini solusi kurs sentris, bukan reform sektor riil. 3.3. Mantra โ€œkebijakan menyatu = kurs membaikโ€. - Ada asumsi linear, begitu fiskal moneter sinkron, kurs otomatis menguat dan masalah selesai. Padahal, ekspektasi pasar ditentukan juga oleh kredibilitas politik, risiko stability, dan konsistensi jangka panjang. Narasi ini oversimplified dan tidak menyentuh faktor governance, korupsi, dan kualitas belanja. - Contoh persoalan mikro yang diberikan digunakan sebagai token empati. Menyebut penjual tahu/tempe dan ibu rumah tangga tanpa menyajikan kebijakan konkret (bansos adaptif harga, subsidi targeted, skema lindung nilai bahan baku impor) cenderung menjadi โ€œstorytellingโ€ kosong. Empati suku bunga menjadikan rakyat kecil sekadar โ€œilustrasi persโ€ bukan subjek kebijakan. 3.3. Tidak ada komitmen transparansi dan timeline. - Tidak ada target. Kapan rupiah distabilkan di kisaran berapa, bagaimana batas toleransi depresiasi, atau timeline eksekusi kebijakan yang disepakati dengan BI? - Pernyataan ini lebih mirip โ€œpress release moralโ€ daripada rencana kerja yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. 4. Pernyataan Metsetneg Pokok pernyataan: Mengucapkan terima kasih ke pimpinan DPR yang memfasilitasi. Menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan ekonomi demi menjaga moneter dan fiskal di posisi yang kita harapkan. Mengatakan fundamental ekonomi cukup kuat, tapi pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor riil: pangan, energi, perikanan, industrialisasi dan hilirisasi. Mengajak tetap optimis, berharap nilai tukar segera kembali ke level yang diharapkan. 4.1 Koordinasi sebagai โ€œsinyalโ€, bukan substansi. - Pemerintah memuja momen ini sebagai โ€œgambaran sinyal koordinasiโ€. Itu jelas framing komunikasi, bukan substansi kebijakan. - Pemerintah lebih fokus pada mengirim sinyal ke pasar dan media daripada menyajikan detail program. 4.2. Daftar sektor (pangan, energi, perikanan, hilirisasi) sangat generik. - Hampir tidak ada yang baru. Itu daftar jargon program pemerintah beberapa tahun terakhir. Disebut sebagai โ€œshopping listโ€ sektor tanpa penjelasan bagaimana pelemahan rupiah mengubah prioritas, desain insentif, atau realokasi anggaran di sektor tersebut. 4.3. Optimisme tanpa mitigasi risiko. - Ajakan tetap optimis tidak diikuti penjelasan scenario planning. Kalau rupiah melemah lebih dalam, cadangan devisa turun, atau terjadi capital flight, apa opsi kebijakan yang sudah disiapkan? Narasi tunggal โ€œoptimisโ€ rawan dilihat sebagai denial atas potensi krisis. 4.4 Ketiadaan dimensi politik dan tata kelola. - Tidak ada pembahasan soal bagaimana politik anggaran, lobi sektor, atau governance akan diperbaiki untuk mengakselerasi program pangan, energi dsb. - Krisis kurs tidak hanya soal teknis ekonomi, tetapi juga soal trust terhadap pemerintahan dan elite politik yang justru tidak disentuh.
9:10

Konpres Gub BI, Pimpinan DPR, Menkeu dan Mensetneg. Overall, pernyataan resmi mrk sangat defensif dan normatif Mari bahas satu per satu.. 1. Pembukaan Pimpinan DPR (Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad ) Pokok pernyataan: DPR mengundang BI dan Menkeu untuk โ€œevaluasi perkembangan ekonomiโ€ dan โ€œkoordinasi fiskalโ€“moneterโ€ demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Disebut ada โ€œbeberapa kesepakatanโ€ yang akan dijelaskan masingโ€‘masing pihak. 1.1. DPR tampil sebagai fasilitator, bukan pengawas. Ucapannya menekankan โ€œkoordinasiโ€ dan โ€œsinergiโ€ tetapi tidak sekalipun menyebut fungsi pengawasan, check and balance, atau mandat konstitusional DPR terhadap pemerintah dan BI. Dengan konteks kritik publik bahwa DPR sering lebih jadi โ€œhumas presiden/pemerintahโ€ daripada pengawas, ini mengaatakan citra DPR sebagai bagian dari eksekutif, bukan lembaga kontrol. 1.2. โ€œEvaluasiโ€ tanpa metrik dan tanpa pengakuan masalah. Dasco menyebut โ€œevaluasi perkembangan ekonomiโ€ tetapi tidak ada satu angka pun: kurs rupiah di level berapa, volatilitas apa, tekanan apa di pasar, atau indikator kerentanan (CAD, debt service, dsb). Ini membuat istilah โ€œevaluasiโ€ tampak kosmetik, bukan proses kebijakan berbasis data. 1.3. โ€œBeberapa kesepakatanโ€ tidak dijelaskan oleh DPR, langsung menyerahkan panggung ke BI dan Menkeu. DPR tidak mengklaim posisi politiknya, seolah hanya meminjam otoritas teknokrat untuk menenangkan pasar, bukan menyatakan sikap mewakili rakyat. 1.4. Tidak ada rujukan pada dampak sosial. Dari DPR, tidak terdengar satu kalipun menyebut pekerja, UMKM, buruh, atau rumah tangga rentan. Fokusnya teknokratis, koordinasi lembaga. Ini membuka narasi bahwa DPR lebih sibuk mengamankan persepsi pasar daripada melindungi konstituen. 1.5. Pimpinan DPR tampak lebih nyaman menjadi moderator konferensi pers pemerintah ketimbang menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan keresahan warga yang paling terdampak pelemahan rupiah. 2. Pernyataan Gubernur BI Pokok pernyataan: Koordinasi fiskal moneter โ€œsangat-sangat eratโ€, difokuskan menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Dua langkah utama: 1). Meningkatkan daya tarik/imbal hasil agar capital inflow kembali masuk, setelah sebelumnya ada outflow akibat kenaikan bunga luar negeri. 2). Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan lewat penempatan kas pemerintah di BI dengan remunerasi (bunga) yang ditingkatkan. Mengulang keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia โ€œbagusโ€. 2.1. Koordinasi โ€œeratโ€ vs hasil di lapangan. Klaim โ€œkoordinasi sangat-sangat eratโ€ tetapi realitas rupiah melemah cukup dalam dan memicu keresahan pedagang, impor naik, dan tekanan harga. Jika koordinasi sudah โ€œeratโ€, kenapa responsnya terkesan terlambat dan reaktif? 2.2. Strategi high interest trap. - Fokus pada menaikkan daya tarik imbal hasil untuk menarik portfolio inflow berarti bergantung pada hot money jangka pendek dan instrumen portofolio (saham, SBN). Itu rentan sudden stop. - kebijakan ini bisa menekan sektor riil melalui suku bunga yang lebih tinggi, memukul kredit produktif, dan dalam jangka menengah justru mengerem pertumbuhan yang mereka klaim ingin dijaga. 2.3. Likuiditas lewat kas pemerintah di BI - Menjaga kas pemerintah tetap di BI dengan bunga lebih tinggi artinya Pemerintah mendapat insentif finansial untuk menahan belanja (karena kas mengendap diberi bunga). - Ini bisa kontraโ€‘siklis terhadap ekonomi di saat ekonomi butuh stimulus fiskal (belanja infrastruktur, bantuan sosial, dsb), APBN justru โ€œbetah parkirโ€ di BI demi bunga, bukan mengalir ke rakyat. - Pemerintah diinsentifkan menyimpan uang di bank sentral, bukan mengucurkannya ke dapur rumah tangga dan pelaku usaha 2.4. โ€œFundamental bagusโ€ tanpa transparansi indikator. Klaim โ€œfundamental ekonomi kita bagusโ€ tanpa menyebut indikator sprt pertumbuhan PDB, defisit, current account, posisi cadangan devisa, atau debt ratio membuat pernyataan ini terdengar sloganis, bukan diagnosis. Setiap krisis di masa lalu juga diawali dengan mantra โ€œfundamental kita kuatโ€. 2.5. Tidak menyentuh akar struktur eksternal. - BI menyebut kenaikan suku bunga luar negeri sebagai penyebab outflow, tetapi tidak menjelaskan bagaimana strategi diversifikasi sumber devisa, pengurangan ketergantungan impor pangan/energi, atau reform struktural lainnya. - Terlalu fokus pada manajemen portofolio jangka pendek, bukan memperkuat struktur neraca pembayaran dan basis industri. 3. Pernyataan Menteri Keuangan Pokok pernyataan: Menyebut RAPBN/pertemuan APBN menunjukkan fundamental dan fiskal โ€œamat baikโ€. Fokus ke depan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik agar pertumbuhan makin cepat dan memperkuat koordinasi dengan bank sentral. Sinergi fiskalโ€“moneter diharapkan mengembalikan kepercayaan pasar dan memperbaiki nilai tukar rupiah. Contoh mikro, pedagang tahu/tempe tergerus margin karena bahan baku impor dengan kebijakan yang lebih baik, rupiah stabil dan beban hidup tidak naik signifikan. 3.1. โ€œFiskal amat baikโ€ vs kenyataan beban hidup. - Klaim bahwa fiskal โ€œamat baikโ€ akan terlihat sinis bagi publik yang menghadapi harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang membengkak. - Menkeu bicara sehatnya spreadsheet APBN, tapi mengabaikan โ€œdefisit kesejahteraanโ€ di rumah tangga. 3.2. Ketergantungan impor diakui, solusi struktural tidak jelas. - Menkeu mengakui tahu/tempe terganggu karena bahan baku impor. Ini sebenarnya pengakuan kelemahan struktur pangan, ketergantungan kedelai impor. - Tapi solusi yang ditawarkan hanya โ€œmenstabilkan rupiahโ€, bukan reform ketahanan pangan (diversifikasi sumber kedelai lokal, kontrak jangka panjang, dsb). Ini solusi kurs sentris, bukan reform sektor riil. 3.3. Mantra โ€œkebijakan menyatu = kurs membaikโ€. - Ada asumsi linear, begitu fiskal moneter sinkron, kurs otomatis menguat dan masalah selesai. Padahal, ekspektasi pasar ditentukan juga oleh kredibilitas politik, risiko stability, dan konsistensi jangka panjang. Narasi ini oversimplified dan tidak menyentuh faktor governance, korupsi, dan kualitas belanja. - Contoh persoalan mikro yang diberikan digunakan sebagai token empati. Menyebut penjual tahu/tempe dan ibu rumah tangga tanpa menyajikan kebijakan konkret (bansos adaptif harga, subsidi targeted, skema lindung nilai bahan baku impor) cenderung menjadi โ€œstorytellingโ€ kosong. Empati suku bunga menjadikan rakyat kecil sekadar โ€œilustrasi persโ€ bukan subjek kebijakan. 3.3. Tidak ada komitmen transparansi dan timeline. - Tidak ada target. Kapan rupiah distabilkan di kisaran berapa, bagaimana batas toleransi depresiasi, atau timeline eksekusi kebijakan yang disepakati dengan BI? - Pernyataan ini lebih mirip โ€œpress release moralโ€ daripada rencana kerja yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. 4. Pernyataan Metsetneg Pokok pernyataan: Mengucapkan terima kasih ke pimpinan DPR yang memfasilitasi. Menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan ekonomi demi menjaga moneter dan fiskal di posisi yang kita harapkan. Mengatakan fundamental ekonomi cukup kuat, tapi pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor riil: pangan, energi, perikanan, industrialisasi dan hilirisasi. Mengajak tetap optimis, berharap nilai tukar segera kembali ke level yang diharapkan. 4.1 Koordinasi sebagai โ€œsinyalโ€, bukan substansi. - Pemerintah memuja momen ini sebagai โ€œgambaran sinyal koordinasiโ€. Itu jelas framing komunikasi, bukan substansi kebijakan. - Pemerintah lebih fokus pada mengirim sinyal ke pasar dan media daripada menyajikan detail program. 4.2. Daftar sektor (pangan, energi, perikanan, hilirisasi) sangat generik. - Hampir tidak ada yang baru. Itu daftar jargon program pemerintah beberapa tahun terakhir. Disebut sebagai โ€œshopping listโ€ sektor tanpa penjelasan bagaimana pelemahan rupiah mengubah prioritas, desain insentif, atau realokasi anggaran di sektor tersebut. 4.3. Optimisme tanpa mitigasi risiko. - Ajakan tetap optimis tidak diikuti penjelasan scenario planning. Kalau rupiah melemah lebih dalam, cadangan devisa turun, atau terjadi capital flight, apa opsi kebijakan yang sudah disiapkan? Narasi tunggal โ€œoptimisโ€ rawan dilihat sebagai denial atas potensi krisis. 4.4 Ketiadaan dimensi politik dan tata kelola. - Tidak ada pembahasan soal bagaimana politik anggaran, lobi sektor, atau governance akan diperbaiki untuk mengakselerasi program pangan, energi dsb. - Krisis kurs tidak hanya soal teknis ekonomi, tetapi juga soal trust terhadap pemerintahan dan elite politik yang justru tidak disentuh.

King Purwa

11,770 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 1 ะผะตััั† ะฝะฐะทะฐะด

udah lama ga dengerin ni orang nebarin FEAR (fearmongering) di Market. eh rupanya sekarang udah sering jadi MOTIVATOR juga neh... nah, kali ini bang Bennix bahas soal KEMISKINAN nih ! enak bener dengerin doi ngomong negbacod soal MISKIN ๐Ÿ˜‚ tapi gue sepakat sih, salah 1 point dia: BAD HABIT itu sama kayak DUIT di bank. Duit, lu tabung sedikit demi sedikit, lama lama berbunga dan jadi bukit. Nah, Bad Habit pun demikian. Hal yang negatif pun, sedikit demi sedikit, kalau dibiarkan pun lama lama menjadi bukit. dan ketika udah segede itu, lu baru sadar: ASTAGA, ternyata susah sekali keluar dari lubang Gravitasi ini... Sudah nyungsep sedemikian dalam Jurang Gravitasi Kemiskinan; dan akan sangat susah sekali lepas dari jerat Kemiskinan. hhmmm.... Saya jadi kangen bro Timothy Ronald kalau bacod soal KEMISKINAN gini ; enak bener deh dengerinnya... ๐Ÿคฃ Kalau versinya Timothy : 1. Skill di tambah/kerja yg bener + belajar yg banyak kalo kerja, jgn ngeluh mulu 2. Bedain Kebutuhan sama keinginan, which harus prioritas kebutuhan dulu tapi inget, kebutuhan kalo bisa di efesiensi. 3. Inget amal, nomer 1 keluarga dulu, kalo 2,5% itu buat orang lain. (Jika, lu hanya sanggup buat keluarga, buat orang gak usah gak apa, sanggup silahkan). 4. Kalo naik income / gaji / pendapatan, jangan ikut naik juga spendingnya (jangan boros). 5. Banyak banyaklah bersyukur, inget masih ada orang yg hidupnya di bawah kita, mungkin lu ngeluh skrng, tapi lu liat msh ada yg lebih sulit dr lu. 6. bergaya sesuaikan kemampuan/secukupnya jgn sampai hutang demi Hedon 7. Kalo udah kerja inget, janganlah kamu menyusahkan orang lain, tapi bermanfaatlah buat orang lain. Ini prinsip. enak bener kan? terdengar simpel dan mudah untuk diterapkan dalam hidup ini. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ
1:22

udah lama ga dengerin ni orang nebarin FEAR (fearmongering) di Market. eh rupanya sekarang udah sering jadi MOTIVATOR juga neh... nah, kali ini bang Bennix bahas soal KEMISKINAN nih ! enak bener dengerin doi ngomong negbacod soal MISKIN ๐Ÿ˜‚ tapi gue sepakat sih, salah 1 point dia: BAD HABIT itu sama kayak DUIT di bank. Duit, lu tabung sedikit demi sedikit, lama lama berbunga dan jadi bukit. Nah, Bad Habit pun demikian. Hal yang negatif pun, sedikit demi sedikit, kalau dibiarkan pun lama lama menjadi bukit. dan ketika udah segede itu, lu baru sadar: ASTAGA, ternyata susah sekali keluar dari lubang Gravitasi ini... Sudah nyungsep sedemikian dalam Jurang Gravitasi Kemiskinan; dan akan sangat susah sekali lepas dari jerat Kemiskinan. hhmmm.... Saya jadi kangen bro Timothy Ronald kalau bacod soal KEMISKINAN gini ; enak bener deh dengerinnya... ๐Ÿคฃ Kalau versinya Timothy : 1. Skill di tambah/kerja yg bener + belajar yg banyak kalo kerja, jgn ngeluh mulu 2. Bedain Kebutuhan sama keinginan, which harus prioritas kebutuhan dulu tapi inget, kebutuhan kalo bisa di efesiensi. 3. Inget amal, nomer 1 keluarga dulu, kalo 2,5% itu buat orang lain. (Jika, lu hanya sanggup buat keluarga, buat orang gak usah gak apa, sanggup silahkan). 4. Kalo naik income / gaji / pendapatan, jangan ikut naik juga spendingnya (jangan boros). 5. Banyak banyaklah bersyukur, inget masih ada orang yg hidupnya di bawah kita, mungkin lu ngeluh skrng, tapi lu liat msh ada yg lebih sulit dr lu. 6. bergaya sesuaikan kemampuan/secukupnya jgn sampai hutang demi Hedon 7. Kalo udah kerja inget, janganlah kamu menyusahkan orang lain, tapi bermanfaatlah buat orang lain. Ini prinsip. enak bener kan? terdengar simpel dan mudah untuk diterapkan dalam hidup ini. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

DiaryTrader

13,313 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 2 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

๐€๐ฉ๐š๐ค๐š๐ก ๐๐ซ๐š๐›๐จ๐ฐ๐จ ๐๐ซ๐š๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ ๐“๐๐ˆ ๐’๐ž๐ฃ๐š๐ญ๐ข..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo โ€˜back to military leadership styleโ€™, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang โ€˜Carpenterโ€™ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari โ€œhypnomunafikโ€ Jokowi, lalu berbalik dan berkata, โ€œtaik kucing dengan kalian semua..!!โ€. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukanโ€ฆ? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukanโ€ฆ? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.
1:05

๐€๐ฉ๐š๐ค๐š๐ก ๐๐ซ๐š๐›๐จ๐ฐ๐จ ๐๐ซ๐š๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ ๐“๐๐ˆ ๐’๐ž๐ฃ๐š๐ญ๐ข..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo โ€˜back to military leadership styleโ€™, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang โ€˜Carpenterโ€™ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari โ€œhypnomunafikโ€ Jokowi, lalu berbalik dan berkata, โ€œtaik kucing dengan kalian semua..!!โ€. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukanโ€ฆ? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukanโ€ฆ? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

๐‹๐ˆ๐‘๐€ โฝแดผแถ แถ โฑแถœโฑแตƒหกโพ

48,344 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 1 ะณะพะด ะฝะฐะทะฐะด

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.
1:43

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.

Henri Subiakto

34,098 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 27 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด

๐—”๐—ฃ๐—” ๐—ฆ๐—˜๐—•๐—˜๐—ก๐—”๐—ฅ๐—ก๐—ฌ๐—” ๐—ฌ๐—”๐—ก๐—š ๐— ๐—”๐—๐—œ๐—ž๐—”๐—ก ๐—ก๐—”๐—ž ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—™๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—› ๐—š๐—ฅ๐—”๐——๐—จ๐—”๐—ง๐—˜ ๐—ก๐—œ? Saya rasa banyak polemik yang berlegar di kalangan orang atas tidak banyak yang menyentuh cabaran seharian yang dihadapi terutamanya Gen Z yang dibawah umur 28 tahun ini. Kita akan selalu dengar pembangkang memainkan isu kos sara hidup. Tiada siapa yang menafikan kos sara hidup adalah isu nombor satu Malaysia, malah di seluruh dunia. Tetapi selain kos sara hidup, bagi Gen Z, cabaran paling besar ialah mendapatkan pekerjaan yang boleh bagi ruang untuk membina kerjaya di masa hadapan. Dengan prospek kerjaya yang baik, ia akan memberi peluang kepada pendapatan yang stabil dan keupayaan mobiliti sosial untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Data-data ekonomi menunjukkan Gen Z berhadapan cabaran besar membina kerjaya, seperti berikut: 1. Pengangguran di kalangan orang muda sebenarnya tinggi, iaitu sekitar 10% bagi tempoh 2024 hingga awal 2025, berbanding pengangguran purata nasional yang hanya 3.2% (dari data DOSM) 2. Ini selari dengan kajian Bank Dunia, yang menunjukkan 13.4% anak muda berumur 16 hingga 24 tahun dalam kategori NEET (Not in employment, education or training). Maksudnya ada 13.4% dari kalangan ini, lepas sekolah, tidak buat apa-apa 3. 33 hingga 37% dari graduan bekerja dalam pekerjaan yang dibawah kelulusan mereka, yang dipanggil under-employment 4. Kita ada fenomena yang dipanggil โ€œwage compressionโ€ iaitu gaji bagi pekerja bawahan tanpa kemahiran sebenarnya meningkat jauh lebih laju dari gaji permulaan graduan atau pekerja berpengalaman atau pekerja separa kemahiran. Ini adalah disebabkan oleh gaji minima. Sementara majikan terpaksa menaikkan gaji minima kepada pekerja kurang berkemahiran kerana itu kehendak undang-undang, mereka terpaksa menampung kenaikan itu dengan memperlahankan kenaikan gaji pekerja yang lebih atas 5. Jurang kemahiran antara graduan dan kehendak pasaran masih tinggi, terutamanya dalam sektor yang banyak kekosongan seperti yang berkaitan teknologi dan sains. Contohnya, jurutera perisian untuk rekabentuk cip semikonduktor boleh mencecah RM6,000 sebulan untuk fresh graduate, tetapi kita tidak cukup graduan yang memenuhi kelayakan akademik dan kelulusan untuk mengisinya 6. Ada ketidakpadanan di antara lulusan universiti dalam bidang-bidang yang tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan, sedangkan dalam bidang-bidang teknikal tertentu ada kekosongan yang tidak dapat diisi kerana tidak cukup lulusan yang memenuhi kriteria Akhirnya, negara kita berhadapan dengan masalah yang mengundang semua pihak saling menuding jari: Gen Z dan graduan mengeluh susah nak dapat pekerjaan. Ada yang menuding jari kepada majikan atau kerajaan. Majikan mengeluh susah nak cari cari pekerja yang memenuhi kriteria dan kelayakan. Ada yang menuding jari kepada graduan atau kerajaan. Kerajaan? Terpulang nak tuding jari kepada sesiapa pun, tetapi tidak boleh lari dari cuba menyelesaikan masalah ini. Sebahagian dari masalah ini berpunca dari perkara struktur. Contohnya struktur ekonomi yang tidak sampai ke tahap nilai tinggi, maka pekerjaan dalam kategori gaji tinggi tidak banyak berbanding dengan negara-negara maju. Soal struktur ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kalau kerajaan berjaya mewujudkan dan membangunkan sektor ekonomi bernilai tinggi, struktur ekonomi itu akan berubah secara berfasa. Tetapi ada perkara di dalam kawalan majikan, graduan dan pekerja. Majikan perlu menerima hakikat bahawa graduan dan pekerja perlu dilatih secara berterusan, terutamanya dalam bidang-bidang yang lebih teknikal. Majikan juga perlu tahu bahawa jika gaji yang dibayar tidak berpadanan dengan kelayakan, pekerja akan selalu lari yang mengganggu operasi perniagaan. Majikan juga perlu terbuka untuk mengambil fresh graduate yang tidak semestinya keluar universiti dengan kelulusan yang diiklankan, tetapi dalam bidang teknikal yang hampir sama tetapi boleh dilatih. Banyak majikan akan kata: kami dah buat semua ini tetapi masih bermasalah. Jadi apa yang majikan nak sebenarnya dari fresh graduate ni? Oleh kerana majikan tahu hampir semua fresh graduate perlu dilatih semula, dari pengalaman saya, majikan tidak melihat kepada kelayakan akademik semata-mata. Mereka melihat kepada potensi dan sikap calon yang ditemuduga. Oleh itu, kepada fresh graduate, ini kualiti yang dicari oleh majikan: 1. Prestasi akademik yang stabil. Tidaklah perlu mendapat ijazah kelas pertama, tetapi ada konsistensi akademik dari SPM hingga habis ijazah. Sebaiknya dalam quartile pertama dan kedua. 2. Paling penting, keupayaan untuk terus belajar. Bukanlah tahu semua perkara, tetapi ada keinginan dan curiosity untuk belajar perkara baru. 3. Self-starter, dalam bahasa mudah tidak perlu disuruh. Tahu apa yang dia tahu, tahu apa yang dia tak tahu. Untuk laksanakan tugas dia, kalau dia tak tahu, dia usaha untuk tahu, sama ada belajar dari senior, Google or ChatGPT. 4. Berdisiplin dan matang. Tahu membezakan tanggungjawab kepada syarikat dan rakan kerja, dengan keperluan dan keinginan peribadi. Tahu sumbangan yang perlu dibuat agar pasukan atau syarikat dapat bertahan. Tahu tanggungjawab minima yang perlu dilaksanakan. Mesti kena kecam dengan Gen Z lepas ni. Tapi jangan hanya kecam, kalau tak setuju bagi hujah kenapa tidak setuju.
7:03

๐—”๐—ฃ๐—” ๐—ฆ๐—˜๐—•๐—˜๐—ก๐—”๐—ฅ๐—ก๐—ฌ๐—” ๐—ฌ๐—”๐—ก๐—š ๐— ๐—”๐—๐—œ๐—ž๐—”๐—ก ๐—ก๐—”๐—ž ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—™๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—› ๐—š๐—ฅ๐—”๐——๐—จ๐—”๐—ง๐—˜ ๐—ก๐—œ? Saya rasa banyak polemik yang berlegar di kalangan orang atas tidak banyak yang menyentuh cabaran seharian yang dihadapi terutamanya Gen Z yang dibawah umur 28 tahun ini. Kita akan selalu dengar pembangkang memainkan isu kos sara hidup. Tiada siapa yang menafikan kos sara hidup adalah isu nombor satu Malaysia, malah di seluruh dunia. Tetapi selain kos sara hidup, bagi Gen Z, cabaran paling besar ialah mendapatkan pekerjaan yang boleh bagi ruang untuk membina kerjaya di masa hadapan. Dengan prospek kerjaya yang baik, ia akan memberi peluang kepada pendapatan yang stabil dan keupayaan mobiliti sosial untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Data-data ekonomi menunjukkan Gen Z berhadapan cabaran besar membina kerjaya, seperti berikut: 1. Pengangguran di kalangan orang muda sebenarnya tinggi, iaitu sekitar 10% bagi tempoh 2024 hingga awal 2025, berbanding pengangguran purata nasional yang hanya 3.2% (dari data DOSM) 2. Ini selari dengan kajian Bank Dunia, yang menunjukkan 13.4% anak muda berumur 16 hingga 24 tahun dalam kategori NEET (Not in employment, education or training). Maksudnya ada 13.4% dari kalangan ini, lepas sekolah, tidak buat apa-apa 3. 33 hingga 37% dari graduan bekerja dalam pekerjaan yang dibawah kelulusan mereka, yang dipanggil under-employment 4. Kita ada fenomena yang dipanggil โ€œwage compressionโ€ iaitu gaji bagi pekerja bawahan tanpa kemahiran sebenarnya meningkat jauh lebih laju dari gaji permulaan graduan atau pekerja berpengalaman atau pekerja separa kemahiran. Ini adalah disebabkan oleh gaji minima. Sementara majikan terpaksa menaikkan gaji minima kepada pekerja kurang berkemahiran kerana itu kehendak undang-undang, mereka terpaksa menampung kenaikan itu dengan memperlahankan kenaikan gaji pekerja yang lebih atas 5. Jurang kemahiran antara graduan dan kehendak pasaran masih tinggi, terutamanya dalam sektor yang banyak kekosongan seperti yang berkaitan teknologi dan sains. Contohnya, jurutera perisian untuk rekabentuk cip semikonduktor boleh mencecah RM6,000 sebulan untuk fresh graduate, tetapi kita tidak cukup graduan yang memenuhi kelayakan akademik dan kelulusan untuk mengisinya 6. Ada ketidakpadanan di antara lulusan universiti dalam bidang-bidang yang tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan, sedangkan dalam bidang-bidang teknikal tertentu ada kekosongan yang tidak dapat diisi kerana tidak cukup lulusan yang memenuhi kriteria Akhirnya, negara kita berhadapan dengan masalah yang mengundang semua pihak saling menuding jari: Gen Z dan graduan mengeluh susah nak dapat pekerjaan. Ada yang menuding jari kepada majikan atau kerajaan. Majikan mengeluh susah nak cari cari pekerja yang memenuhi kriteria dan kelayakan. Ada yang menuding jari kepada graduan atau kerajaan. Kerajaan? Terpulang nak tuding jari kepada sesiapa pun, tetapi tidak boleh lari dari cuba menyelesaikan masalah ini. Sebahagian dari masalah ini berpunca dari perkara struktur. Contohnya struktur ekonomi yang tidak sampai ke tahap nilai tinggi, maka pekerjaan dalam kategori gaji tinggi tidak banyak berbanding dengan negara-negara maju. Soal struktur ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kalau kerajaan berjaya mewujudkan dan membangunkan sektor ekonomi bernilai tinggi, struktur ekonomi itu akan berubah secara berfasa. Tetapi ada perkara di dalam kawalan majikan, graduan dan pekerja. Majikan perlu menerima hakikat bahawa graduan dan pekerja perlu dilatih secara berterusan, terutamanya dalam bidang-bidang yang lebih teknikal. Majikan juga perlu tahu bahawa jika gaji yang dibayar tidak berpadanan dengan kelayakan, pekerja akan selalu lari yang mengganggu operasi perniagaan. Majikan juga perlu terbuka untuk mengambil fresh graduate yang tidak semestinya keluar universiti dengan kelulusan yang diiklankan, tetapi dalam bidang teknikal yang hampir sama tetapi boleh dilatih. Banyak majikan akan kata: kami dah buat semua ini tetapi masih bermasalah. Jadi apa yang majikan nak sebenarnya dari fresh graduate ni? Oleh kerana majikan tahu hampir semua fresh graduate perlu dilatih semula, dari pengalaman saya, majikan tidak melihat kepada kelayakan akademik semata-mata. Mereka melihat kepada potensi dan sikap calon yang ditemuduga. Oleh itu, kepada fresh graduate, ini kualiti yang dicari oleh majikan: 1. Prestasi akademik yang stabil. Tidaklah perlu mendapat ijazah kelas pertama, tetapi ada konsistensi akademik dari SPM hingga habis ijazah. Sebaiknya dalam quartile pertama dan kedua. 2. Paling penting, keupayaan untuk terus belajar. Bukanlah tahu semua perkara, tetapi ada keinginan dan curiosity untuk belajar perkara baru. 3. Self-starter, dalam bahasa mudah tidak perlu disuruh. Tahu apa yang dia tahu, tahu apa yang dia tak tahu. Untuk laksanakan tugas dia, kalau dia tak tahu, dia usaha untuk tahu, sama ada belajar dari senior, Google or ChatGPT. 4. Berdisiplin dan matang. Tahu membezakan tanggungjawab kepada syarikat dan rakan kerja, dengan keperluan dan keinginan peribadi. Tahu sumbangan yang perlu dibuat agar pasukan atau syarikat dapat bertahan. Tahu tanggungjawab minima yang perlu dilaksanakan. Mesti kena kecam dengan Gen Z lepas ni. Tapi jangan hanya kecam, kalau tak setuju bagi hujah kenapa tidak setuju.

Rafizi Ramli

22,903 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 9 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด

๐— ๐—จ๐—›๐—”๐—ฆ๐—”๐—•๐—”๐—› ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ช๐—” ๐—œ๐—ก๐——๐—ข๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—œ๐—” Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.
7:53

๐— ๐—จ๐—›๐—”๐—ฆ๐—”๐—•๐—”๐—› ๐——๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ช๐—” ๐—œ๐—ก๐——๐—ข๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—œ๐—” Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia, apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Reaksi rakyat Malaysia rata-ratanya baik dan juga disambut baik oleh netizen Indonesia. Banyak kandungan yang saling mendoakan. Sudah tentu ada satu dua kerat yang ingin mempolitikkan semuanya. Ini salah satu contoh - yang mendoakan supaya perkara yang sama berlaku di Malaysia dengan memberi konotasi agar kerajaan bertukar. Ada yang menambah lebih baik tentera mengambil alih. Tidak guna kita berhujah dengan dua tiga kerat begini, tetapi kita juga wajar bermuhasabah tentang apa yang berlaku di Indonesia, terutamanya orang-orang politik seperti saya, pimpinan kerajaan dan pembuat dasar. Kesimpulan awal yang diterima umum ialah kejadian tunjuk perasaan dicetuskan oleh kemarahan rakyat akibat tekanan kos sara hidup yang tinggi dan ledakan berlaku melihatkan kemewahan hidup ahli-ahli politik. Sebelum kita buat kesimpulan rambang, kita wajar semak prestasi ekonomi Indonesia selama dua dekad. Sebenarnya, secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia, kalau tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia, itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup, sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia; dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding Malaysia. Begitu juga petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9% berbanding Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia adalah 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi tahun 2024. Malah, kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil, dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% dari saiz ekonomi, berbanding 65-66% bagi Malaysia. Jadi bagaimana ekonomi Indonesia, yang pada pengamatan biasa ahli ekonomi berada dalam keadaan memberangsangkan, menghasilkan rasa tidak puas hati yang begitu tinggi di kalangan rakyatnya? Ini adalah muhasabah yang ahli politik dan pembuat dasar Malaysia perlu ingat. Angka-angka makro itu penting. Ekonomi mesti berkembang pesat, inflasi dikekang supaya tidak menghakis kuasa beli, rakyat mesti ada pekerjaan. Tetapi angka makro tidak memberi gambaran keseluruhan, sekiranya laba dari perkembangan ekonomi itu tidak sampai kepada rakyat dengan cepat. Apa pertalian di antara angka makro dengan kedudukan sosio ekonomi rakyat, yang selalu disebut sebagai ekonomi mikro? Pertumbuhan ekonomi di peringkat makro perlu diterjemahkan kepada kenaikan gaji yang setimpal kepada rakyat. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah pelaporan gaji rakyat. Kadar inflasi di peringkat makro mesti dibandingkan dengan beban kos sara hidup bulanan isi rumah. Angka ekonomi lapisan kedua yang sama penting ialah statistik pendapatan boleh belanja bersih (net disposable income) yang mengukur lebihan gaji setelah ditolak perbelanjaan utama. Inflasi yang kekal perlahan adalah baik, tetapi harga tinggi yang kekal ditakuk lama, kalau gaji tidak naik dengan lebih cepat, akan tetap menekan rakyat. Begitu juga dengan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang rendah tidak bermakna rakyat melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakan, atau mendapat gaji yang setimpal. Sekali lagi, laporan gaji rakyat adalah angka ekonomi lapisan kedua yang penting untuk memahami perkara-perkara ini. Dari sini, kita boleh tahu sama ada pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kenaikan gaji dan kerja sepadan yang setara kepada rakyat. Sudah tentu realitinya lebih mencabar. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang berlaku di Indonesia, tidak semestinya diterjemahkan menjadi laba kepada rakyat dengan segera. Sebab itu setiap kenaikan cukai atau kos, walaupun ia berkadar dengan kenaikan kos pengeluaran yang perlu ditanggung, ditentang oleh rakyat. Di sinilah pentingnya dasar dan program ekonomi yang mengubah struktur ekonomi, agar pertumbuhan bukan sahaja lebih mampan, laba ekonomi juga dapat dirasai pada kadar yang berpatutan oleh rakyat. Bentuk-bentuk dasar yang penting ini termasuklah reformasi pasaran kerja berkaitan pergantungan kepada pekerja asing, program sokongan kenaikan gaji dan peningkatan kemahiran untuk pekerjaan bernilai tinggi. Selain itu, negara memerlukan tambah baik segera kepada sistem perlindungan sosial dan agihan bantuan yang lebih cekap. Tetapi muhasabah paling besar dari insiden di Indonesia adalah kepada ahli politik dan golongan elit. Jika rakyat melihat ahli politik, yang dari segi pendidikan atau kemahiran tidaklah banyak berbeza dari mereka, tiba-tiba boleh hidup mewah hasil dari kedudukan mereka, maka rakyat akan rasa mual dan marah. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang dilihat sebagai rapat dengan pemerintah atau pun dianggap kroni mereka yang berkuasa. Jika kemahiran dan usaha mereka tidak seberapa tetapi dilihat kaya serta merta dan mewah melampaui batas, rakyat akan benci dan golongan elit pemerintah juga akan terpalit. Jadi jangan marah saya jika saya terus bersuara memberi peringatan mengenai beberapa perkara yang berlaku kebelakangan ini, kerana rakyat kita pun sentiasa memerhati golongan elit di kalangan ahli-ahli politik, keluarga dan rakan-rakan mereka.

Rafizi Ramli

26,709 ะฟั€ะพัะผะพั‚ั€ะพะฒ โ€ข 10 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด