Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang... diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

60,087 subscribers

48,396 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Eğitim Haberler & Politika Komedi

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

Usman Akasia profil fotoğrafı

Usman Akasia1 yıl önce

Mari kita mintak Dengan Hormat Pak Presiden @prabowo untuk membaca ukasan itu☝️kami segenap Rakyat Akan Membela Bapak Apa bila Bapak Benar Patriot Sejati Pembela Bangsa dan Negara. Jangan takut Dengan Sandra sandraan 85% Rakyat pasti membela bapak. Ayo Buktikan pak.

Ismail M,SH profil fotoğrafı

Ismail M,SH1 yıl önce

@dedihermanto813 Beliau satu putra terbaik NKRI beliau ahli strategi, sementara lawan politiknya, licik, licin seperti ular, 95% Rakyat mendukung beliau.

ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾 profil fotoğrafı

ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾1 yıl önce

Ada sedikit keyakinan, perlahan tapi pasti, jiwa patriot nya pasti akan muncul

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ profil fotoğrafı

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾1 yıl önce

@GInD0_ Tapi jika dalam satu tahun pemerintahan Prabowo berlangsung masih belum ada tanda-tanda dimulainya upaya penegakan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya (termasuk ffff), maka besar kemungkinan Dinasti Jokowi akan kembali berjaya memangku kekuasaan.

P' we profil fotoğrafı

P' we1 yıl önce

Wowo masih di bawah ketiak Wiwi Buktinya Dia tak bisa berkutik atas MANUVER FUFUFAFA SBG WAKILNYA,. Tinggal tunggu di KUDETA,. Ni Bocil bisa lebih gila dan kejam di banding Bokapnya,,,

Ariez DW profil fotoğrafı

Ariez DW1 yıl önce

Semoga pak RI 1 segera copot ffff dan menteri2 titipan para pengemis terselubung.

warga Konoha profil fotoğrafı

warga Konoha1 yıl önce

Apanya yg tegas, belum 3 hr itu si wakil dn anak buahnya sdh mulai bikin heboh Indonesia, mereka seakan anak ayam baru dilepas , seolah gk ada presiden'

bossnya profil fotoğrafı

bossnya1 yıl önce

Paling ditakuti adalah pembunuhan secara tdjk langsung. Jaga betul dokter pribadi pak prabowo, ahli gizinya.

Bukan Fir'aun Jawa profil fotoğrafı

Bukan Fir'aun Jawa1 yıl önce

Benar, @prabowo adlh presiden rakyat, bkn presiden bg sirkel Jokowi yg tlh membuat lobang bsar kesengsaraan bg bagi bangsa ini. Semua rakyt berharap @prabowo dpt independen menempatkan kepentingan bangsa di atas semuanya skgus berani secara tegas menindak semua sugaan pelanggaran

Tatie M Sahea profil fotoğrafı

Tatie M Sahea1 yıl önce

Pak Prabowo yg dulu jd jendral tidak sama lagi dgn yg skrg, saat mjd jendral pun sdh sulit rasanya utk bisa melihat ke bawah krn kenikmatan dan duniawi yg tlh dimiliki, apalagi skrg sdh jd No 1, mau apa lagi? duduk manis aja

Benzer Videolar

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,246 görüntüleme • 1 yıl önce

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,626 görüntüleme • 1 yıl önce

Kenapa di negara yang belum maju dan sejahrera, dengan sistem politik yang seolah demokratis, pendapatan atau kesejahteraan politisi di Parlemen itu jauh lebih penting dari yang lain? Perhelatan Sidang Tahunan di Parlemen menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan pimpinan dan para anggotanya. Mungkin yang bisa menyamai kesejahteraan dan pendapatan para pejabat politik, anggota DPR RI adalah para petinggi Polri. Kesejahteraan mereka itu kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan para peneliti, para dosen dan atau ilmuwan negeri ini, yang harus mendidik dan memajukan ilmu pengetahuan untuk bangsa besar ini. Kenapa ketimpangan demikkan terjadi? Logika politiknya itu karena, untuk mempertahankan kekuasaan dan efektifnya kebijakan politik pemerintah, penguasa perlu dukungan parlemen dan dukungan “penegakkan hukum” terutama dari Kepolisian. Disitulah mengapa lembaga lembaga kekuatan utama penopang kekuasaan politik menjadi sangat penting untuk dipupuk dan dirangkul pemerintah agar mengamankan soliditas keberlangsungan politik penguasa. Kalau ilmuwan, peneliti, atau dosen, walau mereka strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan bangsa, namun fungsi mereka tak banyak pengaruh langsung terhadap keberlangsungan politik penguasa. Makanya kesejahteraan merekapun tidak menjadi prioritas. Malah selain anggota parlemen dan polisi, kekuatan keamanan seperti Tentara dan Ormas, itu dalam mempertahankan kekuasaan justru jauh lebih penting dari pada lembaga ilmu dan riset. Kesejahteraan pemegang senjata dan Ormas yang memiliki akar di masyarakat, dinilai lebih strategis dari pada mereka yg kerjanya bergelut dengan pengetahuan, inovasi dan kemajuan. Dari besaran politik anggaran dan pendapatan SDM bisa nampak bagaimana pilihan kebijakan pemerintah berpihak. Siapa yang didahulukan kesejahteraannya itulah wujud kepentingan penguasa pada mereka saat ini. Dalam kondisi seperti itu, logis jika anggota DPR dan pejabat polisi akan menjadi lebih banyak mendukung stabilitas kekuasaan dari pada mengkritisi, mengawasi, dan penegakkan regulasi. Logis pula jika anggota DPR dan polisi yang sejahtera banyak bersyukur pada kondisi saat ini, karena telah mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan yang tinggi dibanding institusi yang lainnya. Sebaliknya untuk rakyat pada umumnya, dan para pendidik harus lebih banyak bersabar dengan kondisi dan kebijakan negara. Ada pendapat dan sinyalemen terkait ini. Bagi rakyat banyak itu, semakin mereka kurang sejahtera, justru dipandang semakin mudah digerakkan atau dimobilisasi oleh kelompok yang berkuasa. Bagi rakyat yang belum sejahtera, amplop dan program bagi bagi bansos itu menjadi faktor penting untuk menentukan dukungan dan pilihan politik mereka sesuai kepentingan politik si pemberi bansos dan cuan. Mereka mudah dapat dukungan justru ketika rakyat masih banyak yang susah dan merindukan bantuan. Video berikut ini hanya secuil pelengkap gambaran, tentang kesejahteraan, bukan dimaksudkan sebagai representasi keseluruhan.

Kenapa di negara yang belum maju dan sejahrera, dengan sistem politik yang seolah demokratis, pendapatan atau kesejahteraan politisi di Parlemen itu jauh lebih penting dari yang lain? Perhelatan Sidang Tahunan di Parlemen menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan pimpinan dan para anggotanya. Mungkin yang bisa menyamai kesejahteraan dan pendapatan para pejabat politik, anggota DPR RI adalah para petinggi Polri. Kesejahteraan mereka itu kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan para peneliti, para dosen dan atau ilmuwan negeri ini, yang harus mendidik dan memajukan ilmu pengetahuan untuk bangsa besar ini. Kenapa ketimpangan demikkan terjadi? Logika politiknya itu karena, untuk mempertahankan kekuasaan dan efektifnya kebijakan politik pemerintah, penguasa perlu dukungan parlemen dan dukungan “penegakkan hukum” terutama dari Kepolisian. Disitulah mengapa lembaga lembaga kekuatan utama penopang kekuasaan politik menjadi sangat penting untuk dipupuk dan dirangkul pemerintah agar mengamankan soliditas keberlangsungan politik penguasa. Kalau ilmuwan, peneliti, atau dosen, walau mereka strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan bangsa, namun fungsi mereka tak banyak pengaruh langsung terhadap keberlangsungan politik penguasa. Makanya kesejahteraan merekapun tidak menjadi prioritas. Malah selain anggota parlemen dan polisi, kekuatan keamanan seperti Tentara dan Ormas, itu dalam mempertahankan kekuasaan justru jauh lebih penting dari pada lembaga ilmu dan riset. Kesejahteraan pemegang senjata dan Ormas yang memiliki akar di masyarakat, dinilai lebih strategis dari pada mereka yg kerjanya bergelut dengan pengetahuan, inovasi dan kemajuan. Dari besaran politik anggaran dan pendapatan SDM bisa nampak bagaimana pilihan kebijakan pemerintah berpihak. Siapa yang didahulukan kesejahteraannya itulah wujud kepentingan penguasa pada mereka saat ini. Dalam kondisi seperti itu, logis jika anggota DPR dan pejabat polisi akan menjadi lebih banyak mendukung stabilitas kekuasaan dari pada mengkritisi, mengawasi, dan penegakkan regulasi. Logis pula jika anggota DPR dan polisi yang sejahtera banyak bersyukur pada kondisi saat ini, karena telah mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan yang tinggi dibanding institusi yang lainnya. Sebaliknya untuk rakyat pada umumnya, dan para pendidik harus lebih banyak bersabar dengan kondisi dan kebijakan negara. Ada pendapat dan sinyalemen terkait ini. Bagi rakyat banyak itu, semakin mereka kurang sejahtera, justru dipandang semakin mudah digerakkan atau dimobilisasi oleh kelompok yang berkuasa. Bagi rakyat yang belum sejahtera, amplop dan program bagi bagi bansos itu menjadi faktor penting untuk menentukan dukungan dan pilihan politik mereka sesuai kepentingan politik si pemberi bansos dan cuan. Mereka mudah dapat dukungan justru ketika rakyat masih banyak yang susah dan merindukan bantuan. Video berikut ini hanya secuil pelengkap gambaran, tentang kesejahteraan, bukan dimaksudkan sebagai representasi keseluruhan.

Henri Subiakto

23,394 görüntüleme • 1 yıl önce

✍🏻 “𝐁𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨” Disatu sisi, ada bukti yang jelas bahwa kelompok dan partai pendukung Jokowi, seperti PSI dan relawan termul, berupaya meningkatkan popularitas Gibran Rakabuming Raka melalui pencitraan pasca demonstrasi 25 Agustus 2025. Bagi-bagi sembako, amplop kepada pengemudi ojol bagian dari aktivitas yg bertujuan untuk memposisikan Gibran sebagai figur pemimpin muda yang menonjol, sekaligus melanjutkan pengaruh Jokowi di panggung politik. Namun banyak pihak berusaha mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk dapat dijadikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kelompok atau partai pendukung Jokowi secara aktif berupaya menurunkan kredibilitas Presiden Prabowo. Maraknya informasi masyarakat di media sosial yang mengaitkan demonstrasi anarkis atau upaya pelengseran dengan pendukung Jokowi menjadi bersifat spekulatif sepanjang data tersebut belum menjadi temuan aparat keamanan resmi yang dikuatkan oleh data intelejen pemerintahan Prabowo. Begitu banyak informasi dan temuan masyarakat yang telah disampaikan kepada Prabowo atau partai Gerindra, namun apakah kemudian dibalik sikap Prabowo yang sulit ditebak informasi dan temuan itu dijadikan dasar untuk mengambil sikap atau strategi politik melawan pengaruh kekuatan politik Jokowi, tak satupun ada yang dapat memprediksikan. Adapun sebagai kelompok yang mendapatkan keuntungan dari pemerintahan Prabowo (baik diposisi kementerian maupun BUMN), PSI, Golkar, atau relawan Jokowi tentu saja menyatakan pernyataan resmi yang bertolak belakang dengan informasi dan bukti yang dikumpulkan dan disuarakan oleh masyarakat. Bahkan kelompok dan partai-partai ini secara demonstratif mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun dalam dinamika yang berlangsung seringkali Gibran “menyalip disetiap tikungan” dalam lintasan yang dilalui Prabowo, dan para termul-termul pun menyampaikan pernyataan-pernyataan yg keras menyerang Prabowo. Sementara partai Presiden Prabowo sendiri, Partai Gerindra Fraksi Gerindra DPR/MPR RI masih menimbang bahwa potensi ketegangan antara Prabowo dan pengaruh Jokowi lebih mencerminkan dinamika keseimbangan tarik menarik kekuatan dengan partai-partai koalisi pendukung lainnya, seperti dengan Partai Demokrat, PKB dan Nasdem, bukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan Prabowo. Tapi publik lumayan sedikit lega ketika Prabowo mulai menekan “Push Button” serangan balasan ke kubu Jokowi melalui “Rudal Balistik” ringan yang meluluh lantakan satu sisi benteng pertahanan Jokowi, yakni “Teras Nadiem” yang merupakan salah satu Teras atau bagian pintu masuk menuju Benteng “Lumut Pandjatan”, benteng kekuatan politik Jokowi. Publik banyak yang menterjemahkan serangan Prabowo itu sebagai balasan langsung seketika atas upaya Makar yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahannya lewat serangan aksi anarkisme dan penjarahan. Apakah Prabowo hanya berhenti pada serangan balasan pertama atau akan diikuti dengan serangan kedua yang langsung merobek jantung Benteng yang menjadi pertahanan utama kekuatan politik Jokowi..? Kita saksikan saja strategi dan aksi politik Prabowo berikutnya..!!.

✍🏻 “𝐁𝐚𝐥𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨” Disatu sisi, ada bukti yang jelas bahwa kelompok dan partai pendukung Jokowi, seperti PSI dan relawan termul, berupaya meningkatkan popularitas Gibran Rakabuming Raka melalui pencitraan pasca demonstrasi 25 Agustus 2025. Bagi-bagi sembako, amplop kepada pengemudi ojol bagian dari aktivitas yg bertujuan untuk memposisikan Gibran sebagai figur pemimpin muda yang menonjol, sekaligus melanjutkan pengaruh Jokowi di panggung politik. Namun banyak pihak berusaha mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk dapat dijadikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kelompok atau partai pendukung Jokowi secara aktif berupaya menurunkan kredibilitas Presiden Prabowo. Maraknya informasi masyarakat di media sosial yang mengaitkan demonstrasi anarkis atau upaya pelengseran dengan pendukung Jokowi menjadi bersifat spekulatif sepanjang data tersebut belum menjadi temuan aparat keamanan resmi yang dikuatkan oleh data intelejen pemerintahan Prabowo. Begitu banyak informasi dan temuan masyarakat yang telah disampaikan kepada Prabowo atau partai Gerindra, namun apakah kemudian dibalik sikap Prabowo yang sulit ditebak informasi dan temuan itu dijadikan dasar untuk mengambil sikap atau strategi politik melawan pengaruh kekuatan politik Jokowi, tak satupun ada yang dapat memprediksikan. Adapun sebagai kelompok yang mendapatkan keuntungan dari pemerintahan Prabowo (baik diposisi kementerian maupun BUMN), PSI, Golkar, atau relawan Jokowi tentu saja menyatakan pernyataan resmi yang bertolak belakang dengan informasi dan bukti yang dikumpulkan dan disuarakan oleh masyarakat. Bahkan kelompok dan partai-partai ini secara demonstratif mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun dalam dinamika yang berlangsung seringkali Gibran “menyalip disetiap tikungan” dalam lintasan yang dilalui Prabowo, dan para termul-termul pun menyampaikan pernyataan-pernyataan yg keras menyerang Prabowo. Sementara partai Presiden Prabowo sendiri, Partai Gerindra Fraksi Gerindra DPR/MPR RI masih menimbang bahwa potensi ketegangan antara Prabowo dan pengaruh Jokowi lebih mencerminkan dinamika keseimbangan tarik menarik kekuatan dengan partai-partai koalisi pendukung lainnya, seperti dengan Partai Demokrat, PKB dan Nasdem, bukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan Prabowo. Tapi publik lumayan sedikit lega ketika Prabowo mulai menekan “Push Button” serangan balasan ke kubu Jokowi melalui “Rudal Balistik” ringan yang meluluh lantakan satu sisi benteng pertahanan Jokowi, yakni “Teras Nadiem” yang merupakan salah satu Teras atau bagian pintu masuk menuju Benteng “Lumut Pandjatan”, benteng kekuatan politik Jokowi. Publik banyak yang menterjemahkan serangan Prabowo itu sebagai balasan langsung seketika atas upaya Makar yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahannya lewat serangan aksi anarkisme dan penjarahan. Apakah Prabowo hanya berhenti pada serangan balasan pertama atau akan diikuti dengan serangan kedua yang langsung merobek jantung Benteng yang menjadi pertahanan utama kekuatan politik Jokowi..? Kita saksikan saja strategi dan aksi politik Prabowo berikutnya..!!.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

11,571 görüntüleme • 1 yıl önce

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

Henri Subiakto

27,679 görüntüleme • 6 ay önce

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.

✍🏻 “𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐋𝐮𝐡𝐮𝐭 ?” Secara normatif, saya menilai pernyataan Presiden Prabowo ini hanya sebuah peringatan umum yang ditujukan kepada seluruh elite, baik militer, polisi, maupun sipil, yang terlibat dalam bisnis ilegal, khususnya pertambangan. Mengapa saya tidak mencurigai pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran personal terhadap sosok seperti Luhut..? Ini bukan soal frasa jamak yang digunakan Prabowo saat menyebut "jenderal-jenderal" dan "orang besar lainnya", namun juga saya menilai belum sebesar itu “keberanian” Prabowo pada 10 bulan pertama di pemerintahannya untuk secara terbuka berhadapan “head to head” dengan Luhut, meskipun itu menyangkut soal penegakan hukum dan kepentingan rakyat. (Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR/MPR RI boleh tak setuju dan silahkan membantah soal ini.) Bagi Prabowo dan Partai Gerindra, menargetkan secara personal tokoh sekuat Luhut secara terbuka di awal pemerintahan akan sangat berisiko secara politik. Sekalipun keduanya pernah menjadi rival politik, Prabowo dan Luhut juga pernah berada dalam spektrum kekuasaan yang sama, terutama dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo. Dalam tarik menarik kepentingan politik keduanya tentu memiliki history masing-masing. Jadi apakah pernyataan Presiden Prabowo soal penegakan hukum kepada “orang-orang besar” serius ? Nah itu harus dibuktikan dengan berjalannya proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku korupsi, baik yang telah menjadi tersangka ataupun yang sebentar lagi akan menjadi tersangka. Prabowo harus membuktikan bahwa proses hukum terhadap RC dan AS dalam soal perilaku ilegal BBM di Pertamina, YCQ dalam kasus kuota haji, eksekusi Silfester Matutina, dll harus berjalan sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Tanpa keseriusan itu, publik akan menilai bahwa Presiden Prabowo dan partai Partai Gerindra, hanya memanfaatkan momentum isue global tentang perilaku represif terhadap pelaku korupsi dan hedonisme para elite, yakni dengan mengumbar statement retorik yang dinilai sekedar untuk memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan anti-korupsi.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

22,388 görüntüleme • 1 yıl önce

Kepada Yth. Jenderal Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Lapor Jenderal, setiap menjelang datangnya tanggal 30 September, kami, putera-puteri, cucu, cicit dan segenap keluarga besar TNI selalu merasa pilu, sedih dan berkabung. Namun kini tidak saja duka cita yang kami rasakan, tapi juga kemarahan, yakni marah karena kami tidak terima dan tidak rela, institusi TNI difitnah sebagai pelanggar HAM atas Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) pada tahun 1965 silam yang sesungguhnya dilakukan oleh PKI. Sungguh Kami Tidak Bisa Menerima Perlakuan Ini Jenderal. Kami tidak ingin mengungkit luka lama Jenderal, tapi rekonsiliasi tidaklah harus melupakan dan mengubur sejarah, apalagi memutar balikan fakta sejarah. Ketahuilah Jenderal, sesungguhnya luka para keluarga Pahlawan Revolusi yang menjadi kebiadaban PKI, termasuk seluruh insan prajurit TNI dan keluarganya tak pernah bisa seutuhnya hilang. Lukanya mungkin telah kering, namun sakitnya masih terasa hingga sekarang. Karena itu Jenderal, sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang juga prajurit TNI yang kami banggakan, kami memohon agar Jenderal Prabowo memimpin kembali PELURUSAN SEJARAH G30S PKI. Kami tidak ingin kelak, anak-anak kami, cucu dan cicit kami, tidak mengenal sejarah negerinya lagi. Terlebih lagi jika mereka menjadi korban dari pemutar balikan fakta sejarah para leluhurnya. Untuk itu kami mohon agar dibuka kembali seluas-luasnya tentang sejarah pemberontakan G30S PKI di setiap lembaga pendidikan tingkat dasar hingga menengah, termasuk pemutaran kembali film dokumenter yang menjadi arsip negara tentang Gestapu 1965. Semoga permohonan kami dapat menjadi perhatian Jenderal TNI Prabowo Subianto, Panglima TNI, seluruh insan Prajurit TNI dan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia. Kepada segenap warga negara Indonesia yang meyakini bahwa PKI adalah dalang dari Pemberontak dan Makar terhadap NKRI pada tahun 1965, kami mohon partisipasi dan dukungannya untuk menyampaikan hal ini, agar permohonan ini juga didengar dan didukung oleh semua pihak, seluruh wakil rakyat, kepala daerah dan seluruh kepala lembaga pemerintahan. Semoga Negara serta Bangsa Indonesia terbebas dari kejahatan bahaya laten PKI dan TNI selalu Jaya Bersama Rakyat..!!.🇮🇩

Kepada Yth. Jenderal Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Lapor Jenderal, setiap menjelang datangnya tanggal 30 September, kami, putera-puteri, cucu, cicit dan segenap keluarga besar TNI selalu merasa pilu, sedih dan berkabung. Namun kini tidak saja duka cita yang kami rasakan, tapi juga kemarahan, yakni marah karena kami tidak terima dan tidak rela, institusi TNI difitnah sebagai pelanggar HAM atas Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) pada tahun 1965 silam yang sesungguhnya dilakukan oleh PKI. Sungguh Kami Tidak Bisa Menerima Perlakuan Ini Jenderal. Kami tidak ingin mengungkit luka lama Jenderal, tapi rekonsiliasi tidaklah harus melupakan dan mengubur sejarah, apalagi memutar balikan fakta sejarah. Ketahuilah Jenderal, sesungguhnya luka para keluarga Pahlawan Revolusi yang menjadi kebiadaban PKI, termasuk seluruh insan prajurit TNI dan keluarganya tak pernah bisa seutuhnya hilang. Lukanya mungkin telah kering, namun sakitnya masih terasa hingga sekarang. Karena itu Jenderal, sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang juga prajurit TNI yang kami banggakan, kami memohon agar Jenderal Prabowo memimpin kembali PELURUSAN SEJARAH G30S PKI. Kami tidak ingin kelak, anak-anak kami, cucu dan cicit kami, tidak mengenal sejarah negerinya lagi. Terlebih lagi jika mereka menjadi korban dari pemutar balikan fakta sejarah para leluhurnya. Untuk itu kami mohon agar dibuka kembali seluas-luasnya tentang sejarah pemberontakan G30S PKI di setiap lembaga pendidikan tingkat dasar hingga menengah, termasuk pemutaran kembali film dokumenter yang menjadi arsip negara tentang Gestapu 1965. Semoga permohonan kami dapat menjadi perhatian Jenderal TNI Prabowo Subianto, Panglima TNI, seluruh insan Prajurit TNI dan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia. Kepada segenap warga negara Indonesia yang meyakini bahwa PKI adalah dalang dari Pemberontak dan Makar terhadap NKRI pada tahun 1965, kami mohon partisipasi dan dukungannya untuk menyampaikan hal ini, agar permohonan ini juga didengar dan didukung oleh semua pihak, seluruh wakil rakyat, kepala daerah dan seluruh kepala lembaga pemerintahan. Semoga Negara serta Bangsa Indonesia terbebas dari kejahatan bahaya laten PKI dan TNI selalu Jaya Bersama Rakyat..!!.🇮🇩

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

20,638 görüntüleme • 1 yıl önce

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

KONFLIK JOKOWI VS PRABOWO APA SUDAH DIMULAI? Potensi konflik antara Jokowi vs Prabowo setelah menang Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru, terkait apa yg akan dilakukan Jokowi dan apa pula yg akan dilakukan Prabowo tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yg dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh, maka dalam waktu pendek itu dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Sukur-sukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai2 yg akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini lanjutan strategi politik Pemilu 2024, dimana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara 58% tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Seakan Pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Malah yang naik drastis justru Golkar. Partai yg sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh “kekuatan Jokowi”. Ini juga menyiratkan pesan politik bahwa yg menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yg telah mengusung anaknya, Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yg secara terbuka membela Pasangan Prabowo Gibran dg berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, dan harus terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yg besar karena “dikarbit”. Tapi Prabowo terpaksa harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bln untuk “melemahkan” Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yg akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Kalau lihat video ini kasihan juga pak Prabowo yg dicuekin Jokowi. Bibit bibit konflik memang sulit terhindarkan. IMHO (Henri Subiakto).

Henri Subiakto

283,783 görüntüleme • 2 yıl önce

Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Saya Menghormati Sikap Masing-masing Partai, Ini Seperti Pak Jokowi 2014 Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar menyebut, itu suatu hal yang biasa saja dalam proses demokrasi. "Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Minggu (13/8). Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya lanjut Ganjar juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung. "Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka," jelasnya. Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi. "Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya. Ganjar justru mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik. "Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini," pungkasnya. Seperti diketahui, Golkar dan PAN akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Raya (KIR). Lewat ketua umumnya, kedua partai itu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Saya Menghormati Sikap Masing-masing Partai, Ini Seperti Pak Jokowi 2014 Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar menyebut, itu suatu hal yang biasa saja dalam proses demokrasi. "Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Minggu (13/8). Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya lanjut Ganjar juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung. "Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka," jelasnya. Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi. "Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya. Ganjar justru mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik. "Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini," pungkasnya. Seperti diketahui, Golkar dan PAN akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Raya (KIR). Lewat ketua umumnya, kedua partai itu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Mohamad Guntur Romli

49,130 görüntüleme • 3 yıl önce

Pembersihan BUMN oleh Prabowo: Perang Berisiko Tinggi Melawan Pemborosan yang Akan Memicu Badai Politik di Indonesia Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas. Dalam serangan anti-korupsi besar-besaran, ia berjanji untuk menutup lebih dari 750 perusahaan milik negara yang tidak produktif pada akhir tahun 2026 dan membentuk pengadilan khusus untuk menyelidiki penyalahgunaan wewenang selama beberapa dekade. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri pemborosan sistemik, laporan keuangan palsu, dan penggelapan uang publik secara diam-diam yang telah lama menjadi ciri khas sebagian besar sektor negara Indonesia. Apa yang tampak seperti reformasi teknokratis di atas kertas, dalam realitas politik, merupakan serangan langsung terhadap jaringan patronase yang mengakar. Para pesaingnya sudah bersiap untuk melawan dengan kampanye daring terkoordinasi, protes jalanan, dan tuduhan bahwa Prabowo menggunakan alat anti-korupsi sebagai senjata untuk keuntungan politik. Presiden akan semakin diserang, dan semakin dibenci oleh mereka yang kepentingannya terancam. Skala masalahnya sangat mencengangkan. Setelah Danantara, dana kekayaan negara Indonesia, mengambil alih aset negara, pemerintah menemukan sekitar 1.074 entitas milik negara, termasuk berbagai lapisan anak perusahaan. Prabowo mengatakan bahwa ia pernah percaya jumlahnya hanya 300 atau 400. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini melaporkan kerugian sambil mengklaim keuntungan yang, menurutnya, hanyalah "buatan". Mereka menghabiskan dana publik melalui biaya operasional yang digembungkan, gaji direktur dan komisaris, sewa kantor, kendaraan, dan perjalanan, tanpa menghasilkan keuntungan yang berarti bagi rakyat. Sejauh ini, sekitar 290 telah ditutup. Targetnya adalah untuk menyisakan tidak lebih dari 300 perusahaan produktif yang benar-benar menciptakan nilai. Para pejabat memproyeksikan penghematan yang telah melebihi Rp50 triliun (sekitar $2,8 miliar), dengan target yang lebih tinggi di masa mendatang. Prabowo menyebutnya berpotensi sebagai restrukturisas Baca berita selengkapnya di

Pembersihan BUMN oleh Prabowo: Perang Berisiko Tinggi Melawan Pemborosan yang Akan Memicu Badai Politik di Indonesia Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas. Dalam serangan anti-korupsi besar-besaran, ia berjanji untuk menutup lebih dari 750 perusahaan milik negara yang tidak produktif pada akhir tahun 2026 dan membentuk pengadilan khusus untuk menyelidiki penyalahgunaan wewenang selama beberapa dekade. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri pemborosan sistemik, laporan keuangan palsu, dan penggelapan uang publik secara diam-diam yang telah lama menjadi ciri khas sebagian besar sektor negara Indonesia. Apa yang tampak seperti reformasi teknokratis di atas kertas, dalam realitas politik, merupakan serangan langsung terhadap jaringan patronase yang mengakar. Para pesaingnya sudah bersiap untuk melawan dengan kampanye daring terkoordinasi, protes jalanan, dan tuduhan bahwa Prabowo menggunakan alat anti-korupsi sebagai senjata untuk keuntungan politik. Presiden akan semakin diserang, dan semakin dibenci oleh mereka yang kepentingannya terancam. Skala masalahnya sangat mencengangkan. Setelah Danantara, dana kekayaan negara Indonesia, mengambil alih aset negara, pemerintah menemukan sekitar 1.074 entitas milik negara, termasuk berbagai lapisan anak perusahaan. Prabowo mengatakan bahwa ia pernah percaya jumlahnya hanya 300 atau 400. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini melaporkan kerugian sambil mengklaim keuntungan yang, menurutnya, hanyalah "buatan". Mereka menghabiskan dana publik melalui biaya operasional yang digembungkan, gaji direktur dan komisaris, sewa kantor, kendaraan, dan perjalanan, tanpa menghasilkan keuntungan yang berarti bagi rakyat. Sejauh ini, sekitar 290 telah ditutup. Targetnya adalah untuk menyisakan tidak lebih dari 300 perusahaan produktif yang benar-benar menciptakan nilai. Para pejabat memproyeksikan penghematan yang telah melebihi Rp50 triliun (sekitar $2,8 miliar), dengan target yang lebih tinggi di masa mendatang. Prabowo menyebutnya berpotensi sebagai restrukturisas Baca berita selengkapnya di

Seven Feeds

13,262 görüntüleme • 1 ay önce

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 görüntüleme • 3 yıl önce

Salahkah? jika dapur hanya memasak yg nilainya 6000? kan ada Yang KERJA harus DIGAJI memang drmana uangnya? memotong anggaran 15ribu itu, lalu kan ada operasional spt Listrik, minyak, minyak sayur dan air dlsb Lalu DAPUR bukan pemilik yang masak tapi SEWA pada pengusaha yang memilik dapur, kemudian Transportasi, BBM dan gaji supir dan biaya perawatan kendaraan utk distribusi Makanan tsb juga BUKAN Milik Pemilik Dapur dan Bukan pemilik Yang masak Semua dalam hitungan Sewa dimana semua biaya2 tsb diambil dari Anggaran yang 15 ribu tadi Jadi jika SISA anggaran untuk belanja LAUK tinggal 5000 itu wajar bukan dan belum tentu Korupsi Pejabat dalam rekaman dibawah ini, hanya MELIHAT HASIL AKHIR bukan PROSES nya, Kecuali MASAK nya itu di Kantin sekolah maka jika value nya tinggal 5000 dari anggaran 15.000, itu bisa disebut Korupsi Jadi jika pemerintah serius untuk memberikan Makanan Mateng berkualitas dan bergizi kepada siswa sekolaj, maka dapur itu harusnya di SEKOLAH bukan Dapur sentral Tapi jika dapur disekolah, maka Kepentingan Politik untuk menjamin 2029 jadi NIHIL, karena unsur parTAI pemilik dapur jadi Tidak ada, lalu ORMAS juga ga bisa berada disana, TNI-POLRI apalagi ga mungkin mereka memiliki dapur, Tapi mrk jadi BENAR karena HUKUM akan Berjalan, jika dapur sekolah membuat makan basi, polisi akan Bertindak sesuai Hukum dan BPOM juga berfungsi, lalu para RELAWAN pemenangan prabowo yang jadi pemilik Dapur juga ga akan ada di sekolah Itu yang hendaknya dipertahankan Prabowo atas nama pemerintah, jadi MBG Bukan soal makanan tapi Sandera Kepentingan Politik dengan Berbagi RENTE 😎

Salahkah? jika dapur hanya memasak yg nilainya 6000? kan ada Yang KERJA harus DIGAJI memang drmana uangnya? memotong anggaran 15ribu itu, lalu kan ada operasional spt Listrik, minyak, minyak sayur dan air dlsb Lalu DAPUR bukan pemilik yang masak tapi SEWA pada pengusaha yang memilik dapur, kemudian Transportasi, BBM dan gaji supir dan biaya perawatan kendaraan utk distribusi Makanan tsb juga BUKAN Milik Pemilik Dapur dan Bukan pemilik Yang masak Semua dalam hitungan Sewa dimana semua biaya2 tsb diambil dari Anggaran yang 15 ribu tadi Jadi jika SISA anggaran untuk belanja LAUK tinggal 5000 itu wajar bukan dan belum tentu Korupsi Pejabat dalam rekaman dibawah ini, hanya MELIHAT HASIL AKHIR bukan PROSES nya, Kecuali MASAK nya itu di Kantin sekolah maka jika value nya tinggal 5000 dari anggaran 15.000, itu bisa disebut Korupsi Jadi jika pemerintah serius untuk memberikan Makanan Mateng berkualitas dan bergizi kepada siswa sekolaj, maka dapur itu harusnya di SEKOLAH bukan Dapur sentral Tapi jika dapur disekolah, maka Kepentingan Politik untuk menjamin 2029 jadi NIHIL, karena unsur parTAI pemilik dapur jadi Tidak ada, lalu ORMAS juga ga bisa berada disana, TNI-POLRI apalagi ga mungkin mereka memiliki dapur, Tapi mrk jadi BENAR karena HUKUM akan Berjalan, jika dapur sekolah membuat makan basi, polisi akan Bertindak sesuai Hukum dan BPOM juga berfungsi, lalu para RELAWAN pemenangan prabowo yang jadi pemilik Dapur juga ga akan ada di sekolah Itu yang hendaknya dipertahankan Prabowo atas nama pemerintah, jadi MBG Bukan soal makanan tapi Sandera Kepentingan Politik dengan Berbagi RENTE 😎

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

17,013 görüntüleme • 10 gün önce

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

20,008 görüntüleme • 1 yıl önce

Apabila persidangan mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, maka tingkat perhatian publik diperkirakan akan sangat tinggi. Dalam skenario hipotetis di mana pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah yang dinilai sah sebagai alat bukti, atau bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen, konsekuensi sosial dan politik berpotensi sangat besar. Jangan main-main dengan ini. Jika kondisi tersebut terjadi, kemungkinan yang dapat muncul antara lain adalah reaksi kemarahan spontan dari sebagian masyarakat, meningkatnya polarisasi opini publik, serta munculnya seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa tuntutan pertanggung jawaban oleh Jokowi di berbagai daerah. Reaksi kemarahan tersebut dapat dipicu oleh anggapan bahwa persoalan tersebut menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Rakyat merasa ditipu dan dipermainkan. Besar kecilnya reaksi tentu akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, namun jika isi putusan pengadilan serampangan, tidak adil, mengabaikan kekuatan pembuktian yang dipaparkan dalam persidangan, maka bukan mustahil apa yang diramalkan Cak Nun akan terjadi, “Jokowi akan di tawur rakyatnya sendiri”. Apalagi jika respons pemerintah, sikap aparat keamanan represif, pemberitaan media provokatif, serta ajakan dari tokoh politik maupun tokoh masyarakat menaikan tingkat eskalasi tuntutan pertanggung jawaban Jokowi. Sebagai perbandingan, dalam beberapa peristiwa sebelumnya, sejumlah figur publik seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya pernah menjadi sasaran kritik maupun aksi protes dari sebagian masyarakat yang berujung pada “penggerudukan” rumah mereka. Dengan demikian, jika sidang perkara ijazah Jokowi diselenggarakan secara Live, lalu terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran serius dan informasi tersebut disaksikan secara langsung oleh publik, maka salah satu kemungkinan adalah meningkatnya kemarahan publik yang dapat memicu aksi langsung pada Jokowi. Namun, apakah hal itu benar-benar terjadi, seberapa besar skalanya, dan bagaimana dampaknya tetap bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan serta dinamika sosial dan politik setelahnya. Jadi menurut anda sebaiknya sidang Ijazah Jokowi tetap diselenggarakan secara Live atau malah justru tertutup dari publik dan media ?

Apabila persidangan mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas, maka tingkat perhatian publik diperkirakan akan sangat tinggi. Dalam skenario hipotetis di mana pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah yang dinilai sah sebagai alat bukti, atau bahkan terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan dokumen, konsekuensi sosial dan politik berpotensi sangat besar. Jangan main-main dengan ini. Jika kondisi tersebut terjadi, kemungkinan yang dapat muncul antara lain adalah reaksi kemarahan spontan dari sebagian masyarakat, meningkatnya polarisasi opini publik, serta munculnya seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa tuntutan pertanggung jawaban oleh Jokowi di berbagai daerah. Reaksi kemarahan tersebut dapat dipicu oleh anggapan bahwa persoalan tersebut menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Rakyat merasa ditipu dan dipermainkan. Besar kecilnya reaksi tentu akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, namun jika isi putusan pengadilan serampangan, tidak adil, mengabaikan kekuatan pembuktian yang dipaparkan dalam persidangan, maka bukan mustahil apa yang diramalkan Cak Nun akan terjadi, “Jokowi akan di tawur rakyatnya sendiri”. Apalagi jika respons pemerintah, sikap aparat keamanan represif, pemberitaan media provokatif, serta ajakan dari tokoh politik maupun tokoh masyarakat menaikan tingkat eskalasi tuntutan pertanggung jawaban Jokowi. Sebagai perbandingan, dalam beberapa peristiwa sebelumnya, sejumlah figur publik seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya pernah menjadi sasaran kritik maupun aksi protes dari sebagian masyarakat yang berujung pada “penggerudukan” rumah mereka. Dengan demikian, jika sidang perkara ijazah Jokowi diselenggarakan secara Live, lalu terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran serius dan informasi tersebut disaksikan secara langsung oleh publik, maka salah satu kemungkinan adalah meningkatnya kemarahan publik yang dapat memicu aksi langsung pada Jokowi. Namun, apakah hal itu benar-benar terjadi, seberapa besar skalanya, dan bagaimana dampaknya tetap bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan serta dinamika sosial dan politik setelahnya. Jadi menurut anda sebaiknya sidang Ijazah Jokowi tetap diselenggarakan secara Live atau malah justru tertutup dari publik dan media ?

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

24,189 görüntüleme • 2 ay önce

𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐩 𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐫𝐤𝐢𝐬, 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐆. Apakah istana, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Fraksi Gerindra DPR/MPR RI tidak mencurigai kegagalan sistemik serentak dalam kasus keracunan ini..? Saya pribadi menilai bahwa intelejen negara tidak bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak melakukan analisis yang mendalam atas kejadian keracunan serentak ini. Coba kita cermati, ada diskrepansi yang sangat besar antara kondisi normal, misalnya ratusan ribu kedai makan atau warung makan yang menjajakan beragam menu makanan setiap harinya, mulai dari skala kaki lima hingga resto menengah dan atas, namun sangat jarang terdengar atau hampir tak pernah terjadi kasus keracunan makanan. Tapi coba bandingkan dengan kejadian saat ini, dimana kasus terjadi secara massal, serentak, dan berulang dalam satu program spesifik, apa tidak mencurigakan..?. Dalam analisis risiko, intelejen harusnya curiga, karena sebuah anomali yang ekstrem sering kali menjadi indikator adanya faktor intervensi yang disengaja, bukan kegagalan acak. Pola yang terkoordinasi secara geografis dan temporal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang bekerja secara terarah, sekali lagi, bukan kecelakaan acak. Aksi sabotase selalu memiliki target yang dipilih dengan cermat untuk dampak maksimal. Dalam kasus ini, targetnya sangat strategis dan fokus, yakni program unggulan (flagship) dari pemerintahan Prabowo. Menyerang program ini bukan sekadar menyerang logistik makanan, melainkan menyerang langsung simbol keberhasilan dan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak kompeten, bahkan dalam menyediakan hal mendasar seperti makanan untuk anak-anak. Korban yang ditargetkan juga anak-anak sekolah. Ini adalah pilihan target yang paling efektif untuk memicu kemarahan publik, kepanikan di kalangan orang tua dan liputan media yang masif. Serangan terhadap anak-anak akan menghasilkan gelombang emosi publik yang jauh lebih besar daripada jika targetnya adalah orang dewasa, sehingga tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi berlipat ganda. Jika zat penyebab keracunan adalah bakteri umum seperti Salmonella atau E. coli, kelalaian masih bisa menjadi penyebab. Namun, jika ditemukan zat kimia yang tidak lazim, racun spesifik, atau bakteri yang telah direkayasa, maka kemungkinan sabotase meningkat secara drastis. Zat seperti ini tidak akan muncul secara alami dalam proses penyiapan makanan yang lalai sekalipun. Jadi pemerintahan Prabowo Subianto sebaiknya segera menghentikan dulu untuk sementara program MBG ini, melakukan kajian ulang, evaluasi sekaligus investigasi terhadap program MBG ini. Jika tidak efektif, sebaiknya program MBG dihentikan permanen, dan lewat instruksi Presiden segera dirancang pengalihan programnya. Sementara itu penyelidikan atas dugaan sabotasenya harus terus diusut secara tuntas, jika terbukti terjadi upaya sabotase, maka penyidikan harus dijalankan hingga menyentuh otak pelakunya. Presiden Prabowo harus membentuk satgas khusus yang independen dan langsung melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden atau Menkopolhukam untuk menguak dugaan sabotase ini. Apapun alasannya, ambisi untuk menuju puncak kekuasaan atau kursi jabatan Presiden tidak boleh dibiarkan terjadi dengan cara-cara keji seperti ini. Seret pelakunya dan hukum seberat-beratnya, sekalipun secara politik pernah berkontribusi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.

𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐩 𝐃𝐞𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐫𝐤𝐢𝐬, 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐃𝐢 𝐆𝐮𝐧𝐜𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐆. Apakah istana, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Fraksi Gerindra DPR/MPR RI tidak mencurigai kegagalan sistemik serentak dalam kasus keracunan ini..? Saya pribadi menilai bahwa intelejen negara tidak bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak melakukan analisis yang mendalam atas kejadian keracunan serentak ini. Coba kita cermati, ada diskrepansi yang sangat besar antara kondisi normal, misalnya ratusan ribu kedai makan atau warung makan yang menjajakan beragam menu makanan setiap harinya, mulai dari skala kaki lima hingga resto menengah dan atas, namun sangat jarang terdengar atau hampir tak pernah terjadi kasus keracunan makanan. Tapi coba bandingkan dengan kejadian saat ini, dimana kasus terjadi secara massal, serentak, dan berulang dalam satu program spesifik, apa tidak mencurigakan..?. Dalam analisis risiko, intelejen harusnya curiga, karena sebuah anomali yang ekstrem sering kali menjadi indikator adanya faktor intervensi yang disengaja, bukan kegagalan acak. Pola yang terkoordinasi secara geografis dan temporal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang bekerja secara terarah, sekali lagi, bukan kecelakaan acak. Aksi sabotase selalu memiliki target yang dipilih dengan cermat untuk dampak maksimal. Dalam kasus ini, targetnya sangat strategis dan fokus, yakni program unggulan (flagship) dari pemerintahan Prabowo. Menyerang program ini bukan sekadar menyerang logistik makanan, melainkan menyerang langsung simbol keberhasilan dan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak kompeten, bahkan dalam menyediakan hal mendasar seperti makanan untuk anak-anak. Korban yang ditargetkan juga anak-anak sekolah. Ini adalah pilihan target yang paling efektif untuk memicu kemarahan publik, kepanikan di kalangan orang tua dan liputan media yang masif. Serangan terhadap anak-anak akan menghasilkan gelombang emosi publik yang jauh lebih besar daripada jika targetnya adalah orang dewasa, sehingga tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menjadi berlipat ganda. Jika zat penyebab keracunan adalah bakteri umum seperti Salmonella atau E. coli, kelalaian masih bisa menjadi penyebab. Namun, jika ditemukan zat kimia yang tidak lazim, racun spesifik, atau bakteri yang telah direkayasa, maka kemungkinan sabotase meningkat secara drastis. Zat seperti ini tidak akan muncul secara alami dalam proses penyiapan makanan yang lalai sekalipun. Jadi pemerintahan Prabowo Subianto sebaiknya segera menghentikan dulu untuk sementara program MBG ini, melakukan kajian ulang, evaluasi sekaligus investigasi terhadap program MBG ini. Jika tidak efektif, sebaiknya program MBG dihentikan permanen, dan lewat instruksi Presiden segera dirancang pengalihan programnya. Sementara itu penyelidikan atas dugaan sabotasenya harus terus diusut secara tuntas, jika terbukti terjadi upaya sabotase, maka penyidikan harus dijalankan hingga menyentuh otak pelakunya. Presiden Prabowo harus membentuk satgas khusus yang independen dan langsung melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden atau Menkopolhukam untuk menguak dugaan sabotase ini. Apapun alasannya, ambisi untuk menuju puncak kekuasaan atau kursi jabatan Presiden tidak boleh dibiarkan terjadi dengan cara-cara keji seperti ini. Seret pelakunya dan hukum seberat-beratnya, sekalipun secara politik pernah berkontribusi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

28,589 görüntüleme • 11 ay önce

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Eva Sri Diana Chaniago

29,360 görüntüleme • 3 yıl önce

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

𝗨𝗖𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜 𝗠𝗕 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗛: 𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔, 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 𝗛𝗔𝗡𝗬𝗔 𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨 Ada penyokong PH yang marah saya kerana kononnya saya tidak komen mengenai ucapan Dato’ Seri Sanusi Md Nor baru-baru ini, yang telah menimbulkan kontroversi dan kini menjadi siasatan polis. Dan ini bukan kali pertama ucapan-ucapan MB Kedah ini yang selalu berbaur perkauman menimbulkan kontroversi hingga disiasat polis. Ucapan di Negeri Sembilan itu juga mewujudkan ketegangan dalam hubungan BN dan PN, sehingga Presiden UMNO secara terbuka memberi isyarat Sanusi tidak dialu-alukan untuk berkempen di Negeri Sembilan. Selepas menjadi kontroversi, pihak Sanusi cuba memberi alasan-alasan. Antaranya alasan biasa ahli politik konon ucapannya telah diputar belitkan pihak media. Beliau juga ingin mengambil tindakan mahkamah kepada banyak pihak, selain dari menulis panjang lebar dalam bahasa Inggeris dengan memetik ahli-ahli politik Britain di masa lalu yang kononnya bersetuju dengannya. Saya akan komen panjang lebar mengenai doktrin yang ingin dibawa melalui ucapan-ucapan seperti ini dalam podcast YBM Episod 57 minggu ini, hari Jumaat 31 Julai jam 9 malam. Sekarang saya nak lontarkan dahulu satu pandangan mengenai doktrin yang menjadi asas kepada ucapan-ucapan seperti ini. Tetapi sebelum itu, apa yang Sanusi cakap sebenarnya? Ini transkrip ucapan Sanusi di Jempol yang dipertikaikan, bermula dari minit 14: “Melayu tak dak dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada China..” Mereka yang membela Sanusi akan berhujah itu satu pernyataan fakta, bahawa ini tanah untuk orang Melayu. Mereka yang tersinggung dengan Sanusi akan berhujah maksud tersirat dari ayat dan keseluruhan ucapan Sanusi ialah orang bukan Melayu adalah pendatang, yang akan sentiasa ada tanah air lain selain dari Malaysia. Bersetuju atau tidak dengan ucapan tersurat dan tersirat yang dibuat Sanusi itu bergantung kepada kecenderungan emosi masing-masing. Kupasan saya berbeza sedikit dari pelbagai pandangan yang ada. Saya lebih berminat kepada persoalan pokok yang tidak dinyatakan secara terbuka, yang akan terus menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sanusi Md Nor dan ucapan-ucapan begini di masa akan datang. Persoalan pokoknya ialah model masyarakat yang kita ada dan bagaimana kita ingin membentuk sebuah masyarakat Malaysia kini dan di masa akan datang. Segala isu yang membawa kepada kempen politik seperti penyatuan ummah, muafakat nasional, Melayu hanya ada tanah ini sebenarnya kembali kepada satu doktrin. Doktrin ini adalah begini: Melayu adalah tuan di negara ini. Jika ada rakyat Malaysia yang bukan Melayu, anda boleh duduk disini tetapi perlulah ikut saja apa yang Melayu putuskan. Keputusan orang Melayu ini dibuat oleh pimpinan Melayu di kalangan mereka, bagi pihak orang Melayu. Mengikut doktrin ini, pimpinan bukan Melayu yang bergabung dengan mereka, melalui parti-parti politik yang menyokong mereka, adalah bukan Melayu yang sanggup tunduk kepada doktrin ini dan boleh diterima. Pimpinan bukan Melayu yang melawan mereka dalam pilihan raya, menjadi bukan Melayu yang biadab dan mencabar kuasa Melayu. Apabila majoriti orang bukan Melayu memilih parti-parti yang tidak bergabung dengan mereka, ia diangkat menjadi bukan Melayu lawan Melayu. Setakat ini, tidak ramai yang mengupas apa kesan politik yang berasaskan doktrin seperti ini kepada negara dan masa depan rakyat. Saya boleh sebut beberapa perkara. Adakah doktrin ini berjaya mewujudkan keharmonian dalam masyarakat? Setakat ini nampaknya tidak - sampai bila-bila akan ada pihak yang merasakan Perlembagaan telah meletakkan hak kepada setiap rakyat tidak kira kaum dan melindungi hak Bumiputera. Maknanya doktrin ini hanya boleh berjaya buat beberapa ketika dan pendulum politik akan terus berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang satu lagi. Yang mendapat kuasa dan kelebihan adalah pemimpin politik, baik yang Melayu atau bukan Melayu apabila mereka mendapat jawatan dan gaji, sedangkan kehidupan rakyat, Melayu atau bukan Melayu, kekal sama. Adakah doktrin ini berjaya mengangkat martabat Melayu dan penguasaan Melayu dalam ekonomi? Juga tidak. Angka menunjukkan walaupun kerajaan itu 80% Melayu dan menguasai dua pertiga parlimen seperti di bawah Umno dahulu, pemilikan ekuiti Bumiputera kekal sekitar 17-18% dari dulu hingga sekarang. Kerajaan bertukar ganti, ekuiti Bumiputera kekal sama. Bila ada pemimpin Melayu dari doktrin ini yang baru naik, di depan mereka memainkan isu doktrin penguasaan Melayu, di belakang mereka bersalam dengan tauke-tauke Cina dan India yang sama yang ada semasa mereka pembangkang dahulu. Sebab itu kerajaan bertukar ganti tetapi struktur ekonomi tidak berubah. Yang berubah hanya jenis kroni dan bangsawan Melayu, Cina dan India yang berkongsi kekayaan sesama mereka. Adakah doktrin ini berjaya menghentikan rasuah? Sebenarnya doktrin ini juga yang banyak menyumbang kepada rasuah. Doktrin kuasa politik seperti ini bermakna kuasa memberi lesen, kontrak, dan monopoli dipegang Melayu untuk ditentukan kepada siapa akan diberikan. Kerajaan bertukar ganti, tetapi lesen, kontrak dan monopoli tetap diberikan kepada kelompok kecil yang sama. Dalam kelompok kecil ini ada Melayu, Cina dan India yang kini menjadi kawan kepada geng terpaling Melayu yang sebelum itu menjaja doktrin ini. Maka selagi doktrin ini tidak diperjelaskan, dikupas dan dihadam secara waras, pendulum politik akan terus berayun - satu masa doktrin ini menguasai dan parti-parti yang menjajanya akan menang. Bila menang, mereka buat benda yang sama dan berselindung di sebalik doktrin ini, tetapi rakyat mula nampak rasuah, kegagalan mentadbir, penyelewengan dan kemewahan mereka. Pendulum politik berayun lagi ke satu ekstrim yang bertentangan dan mereka kalah. Jika kerajaan yang baru itu tidak berjaya mencabar doktrin ini dengan membuat yang lebih baik, ia memberi nyawa kepada doktrin ini dan pendulum politik mula berayun kembali. Ini situasi politik sekarang. Kupasan saya setakat ini hanya permulaan, ikuti podcast YBM Episod 57 Jumaat ini, 31 Julai.

Rafizi Ramli

31,439 görüntüleme • 1 ay önce