Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢 𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙢𝙖𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙞𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙨𝙪𝙖𝙞 𝙝𝙖𝙩𝙞 𝙢𝙚𝙧𝙚𝙠𝙖 ‼️ Penegakan hukum di Indonesia sudah carut marut sedemikian rupa dan sudah terjadi begitu lama. Seolah hukum ini dijadikan mainan tanpa sadar nasib orang yang dipertaruhkan. Bener sekali kata Prof. Mahfud banyak kasus yang tiba-tiba pasal ditersangkakan beda dengan yang... didakwakan. Seperti pada Nadiem Makarim kesalahan baru di cari setelah dijadikan tersangka begitu juga dengan bukti kerugian negara ditahan dulu baru dicari. 𝙃𝙖𝙡 𝙞𝙣𝙞 𝙟𝙚𝙡𝙖𝙨 𝙢𝙚𝙧𝙪𝙨𝙖𝙠 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙩𝙞𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙠𝙚𝙖𝙙𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙬𝙖𝙟𝙖𝙧 𝙟𝙞𝙠𝙖 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙞𝙠𝙖𝙥 𝙨𝙠𝙚𝙥𝙩𝙞𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥 𝙖𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙥𝙚𝙣𝙚𝙜𝙖𝙠 𝙝𝙪𝙠𝙪𝙢 ‼️show more

Reyna

3,594 subscribers

15,370 Aufrufe • vor 3 Monaten •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

Kerugian Negara selama ini dijadikan “sebab” dari kasus korupsi, jadinya ngawur, orang ditahan dulu baru besok2 dihitung kerugian negaranya. Kerugian negara kan “akibat” dari korupsi, maka harus ada perhitungan kerugian negara dulu baru orang ditahan, di KUHAP yg baru pun begitu. Aparat penegak hukum perlu diingatkan lagi bahwa kerugian negara ini ranahnya perdata, jadi gak perlu dipaksakan masuk ranah pidana. Jika ada kerugian negara belum tentu ada indikasi tindakan korupsi. Kalau pun mau dihitung, hanya BPK yg berhak menghitungnya karena di konstitusi memang cuma BPK yg diberi mandat tersebut. Prof. Romli aja sampe pusing karena wilayah akuntansi hitung-hitungan ini sekarang orang hukum pun mengklaim berhak menghitung kerugian negara, buktinya banyak dilakukan oleh jaksa, bahkan hakim.

Kerugian Negara selama ini dijadikan “sebab” dari kasus korupsi, jadinya ngawur, orang ditahan dulu baru besok2 dihitung kerugian negaranya. Kerugian negara kan “akibat” dari korupsi, maka harus ada perhitungan kerugian negara dulu baru orang ditahan, di KUHAP yg baru pun begitu. Aparat penegak hukum perlu diingatkan lagi bahwa kerugian negara ini ranahnya perdata, jadi gak perlu dipaksakan masuk ranah pidana. Jika ada kerugian negara belum tentu ada indikasi tindakan korupsi. Kalau pun mau dihitung, hanya BPK yg berhak menghitungnya karena di konstitusi memang cuma BPK yg diberi mandat tersebut. Prof. Romli aja sampe pusing karena wilayah akuntansi hitung-hitungan ini sekarang orang hukum pun mengklaim berhak menghitung kerugian negara, buktinya banyak dilakukan oleh jaksa, bahkan hakim.

Mazzini

49,957 Aufrufe • vor 3 Monaten

Sudah terlalu lama operator seluler di Indonesia merampok konsumen dengan skema kuota internet yang tidak manusiawi. Sisa kuota selalu hangus begitu masa aktif habis, padahal di banyak negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sisa kuota yang belum terpakai otomatis ditambahkan (rollover) ke kuota paket baru Sudah saatnya bongkar semua permainan bisnis busuk quota internet ini

Sudah terlalu lama operator seluler di Indonesia merampok konsumen dengan skema kuota internet yang tidak manusiawi. Sisa kuota selalu hangus begitu masa aktif habis, padahal di banyak negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sisa kuota yang belum terpakai otomatis ditambahkan (rollover) ke kuota paket baru Sudah saatnya bongkar semua permainan bisnis busuk quota internet ini

Sumatera Adil & Federal

89,392 Aufrufe • vor 6 Monaten

Kenapa kamera harus tetap dalam posisi "on" saat sopir dan knek berhadapan dengan petugas di jalan raya? Hal ini sangat penting sekali untuk antisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti: kejadian tidak sesuai dengan kenyataan. Bukti vidio bisa dijadikan alat bukti otentik disaat terjadi pemerikasaan. Seperti pada kasus ini, petugas yang memberhentikan mobil (diduga) angkut barang. Saat petugas menjelaskan peraturan kepada sopir (mungkin) kesalahan yang dilanggar di jalan raya justru langsung "gagal fokus" setelah melihat kamera dalam keadaan nyala untuk merekam kejadian. Begitu pentingnya kamera yang siap merekam kejadian agar kebenaran atas kejadian pada saat itu dapat jadi bukti yang bisa dipersiapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan. 📹 lingkar elang

Kenapa kamera harus tetap dalam posisi "on" saat sopir dan knek berhadapan dengan petugas di jalan raya? Hal ini sangat penting sekali untuk antisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti: kejadian tidak sesuai dengan kenyataan. Bukti vidio bisa dijadikan alat bukti otentik disaat terjadi pemerikasaan. Seperti pada kasus ini, petugas yang memberhentikan mobil (diduga) angkut barang. Saat petugas menjelaskan peraturan kepada sopir (mungkin) kesalahan yang dilanggar di jalan raya justru langsung "gagal fokus" setelah melihat kamera dalam keadaan nyala untuk merekam kejadian. Begitu pentingnya kamera yang siap merekam kejadian agar kebenaran atas kejadian pada saat itu dapat jadi bukti yang bisa dipersiapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan. 📹 lingkar elang

Yuk Berisik

48,374 Aufrufe • vor 4 Monaten

NADIEM KORBAN DARI SISTEM ~ Tiga Fokus Utama Nadiem: Nadiem Makarim berfokus memberantas kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan, meski banyak sekolah di daerah yang enggan membentuk satgas terkait hal ini. ~ Kriminalisasi Kebijakan: Muncul kekhawatiran bahwa menteri atau pejabat negara bisa dengan mudah dipenjara hanya karena kebijakan yang dianggap salah atau dugaan "niat" tertentu. ~ Ketimpangan Penegakan Hukum: Masih banyak pelaku korupsi dana pendidikan (seperti dana PIP dan BOS) yang belum diproses hukum secara menyeluruh dibandingkan dengan sorotan terhadap kebijakan digitalisasi saat pandemi. ~ Sentimen Publik: Masyarakat cenderung cepat menghakimi tanpa melihat fakta hukum yang terbukti di pengadilan.

NADIEM KORBAN DARI SISTEM ~ Tiga Fokus Utama Nadiem: Nadiem Makarim berfokus memberantas kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan, meski banyak sekolah di daerah yang enggan membentuk satgas terkait hal ini. ~ Kriminalisasi Kebijakan: Muncul kekhawatiran bahwa menteri atau pejabat negara bisa dengan mudah dipenjara hanya karena kebijakan yang dianggap salah atau dugaan "niat" tertentu. ~ Ketimpangan Penegakan Hukum: Masih banyak pelaku korupsi dana pendidikan (seperti dana PIP dan BOS) yang belum diproses hukum secara menyeluruh dibandingkan dengan sorotan terhadap kebijakan digitalisasi saat pandemi. ~ Sentimen Publik: Masyarakat cenderung cepat menghakimi tanpa melihat fakta hukum yang terbukti di pengadilan.

Cak Khum

11,515 Aufrufe • vor 7 Monaten

Siapa yang engga kaget ketika fakta persidangan kasus Chromebook semakin kesini semakin mengejutkan karena fakta2 yang sangat penting terungkap bahwa tidak ada bukti aliran dana ke Nadiem, dan justru yang menerima uang adalah para oknum di level bawah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Nadiem ‼️ Dalam prinsip hukum pidana, tanggung jawab bersifat personal, sehingga menyeret pimpinan tanpa bukti konkret bukanlah penegakan hukum, sehingga yang bersalah ya dihukum, yang tidak terbukti jangan dijadikan kambing hitam‼️ ⚖️✍️

Siapa yang engga kaget ketika fakta persidangan kasus Chromebook semakin kesini semakin mengejutkan karena fakta2 yang sangat penting terungkap bahwa tidak ada bukti aliran dana ke Nadiem, dan justru yang menerima uang adalah para oknum di level bawah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Nadiem ‼️ Dalam prinsip hukum pidana, tanggung jawab bersifat personal, sehingga menyeret pimpinan tanpa bukti konkret bukanlah penegakan hukum, sehingga yang bersalah ya dihukum, yang tidak terbukti jangan dijadikan kambing hitam‼️ ⚖️✍️

Lambe Waras

257,029 Aufrufe • vor 6 Monaten

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penegakan hukum di Tanah Air sudah sangat karut-marut. Menurutnya, tidak hanya karena keberadaan mafia di berbagai sektor, tetapi juga aparat penegak hukum yang bobrok dan mempermainkan hukum. | #MahfudMD #Jokowi

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penegakan hukum di Tanah Air sudah sangat karut-marut. Menurutnya, tidak hanya karena keberadaan mafia di berbagai sektor, tetapi juga aparat penegak hukum yang bobrok dan mempermainkan hukum. | #MahfudMD #Jokowi

Kompas.com

51,380 Aufrufe • vor 2 Jahren

Jederr‼️, Kasus Chromebook kini jadi atensi netizen luar, yang artinya begitu banyak mata di dunia luar sana yang kini ikut menyoroti kasus ini, dan tentunya mereka juga tahu kejanggalan demi kejanggalannya. Dan jika kasus ini terus berlanjut, investor asing mungkin bakalan mikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia. "Jika Google saja bisa terjebak dalam drama politik, bagaimana dengan kami?" Jadi sekarang ini bukan hanya tentang Nadiem, tapi tentang citra hukum Indonesia di mata dunia yang bisa dianggap ENGGA JELAS ‼️

Jederr‼️, Kasus Chromebook kini jadi atensi netizen luar, yang artinya begitu banyak mata di dunia luar sana yang kini ikut menyoroti kasus ini, dan tentunya mereka juga tahu kejanggalan demi kejanggalannya. Dan jika kasus ini terus berlanjut, investor asing mungkin bakalan mikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia. "Jika Google saja bisa terjebak dalam drama politik, bagaimana dengan kami?" Jadi sekarang ini bukan hanya tentang Nadiem, tapi tentang citra hukum Indonesia di mata dunia yang bisa dianggap ENGGA JELAS ‼️

Lambe Waras

14,897 Aufrufe • vor 7 Monaten

TIGA KORUPTOR MINYAK YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT SE-INDONESIA AKHIRNYA TUMBANG! Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara Rp 9,4 triliun dalam kasus korupsi minyak mentah. Tiga terdakwa divonis penjara 9-10 tahun. Lucunya, Tuhan selalu dijadikan tameng terakhir, setelah pengacara, koneksi, dan lobi politik tak lagi mempan. Seakan-akan Yang Maha Kuasa itu bagian dari tim kuasa hukum. Kalau benar takut Tuhan, harusnya takut duluan sebelum mencuri terbukti di Pengadilan Bukan baru religius setelah vonis dan pasal-pasal dibacakan. Tapi begitulah, Di negeri yang kadang terasa seperti panggung sandiwara, dosa bisa disamarkan dengan istilah 'khilaf", dan korupsi disebut "kesalahan administrasi". Tuhan dibawa-bawa, seolah Dia ikut rapat anggaran.

TIGA KORUPTOR MINYAK YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT SE-INDONESIA AKHIRNYA TUMBANG! Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara Rp 9,4 triliun dalam kasus korupsi minyak mentah. Tiga terdakwa divonis penjara 9-10 tahun. Lucunya, Tuhan selalu dijadikan tameng terakhir, setelah pengacara, koneksi, dan lobi politik tak lagi mempan. Seakan-akan Yang Maha Kuasa itu bagian dari tim kuasa hukum. Kalau benar takut Tuhan, harusnya takut duluan sebelum mencuri terbukti di Pengadilan Bukan baru religius setelah vonis dan pasal-pasal dibacakan. Tapi begitulah, Di negeri yang kadang terasa seperti panggung sandiwara, dosa bisa disamarkan dengan istilah 'khilaf", dan korupsi disebut "kesalahan administrasi". Tuhan dibawa-bawa, seolah Dia ikut rapat anggaran.

Miss Tweet |

25,889 Aufrufe • vor 6 Monaten

Prof Romli, salah satu perancang UU Tipikor bingung dengan proses hukum yang dialami Nadiem Makariem. Prof Romli mengatakan jika kasus Nadiem Makariem terlalu terlalu dipaksakan dan diada²kan pasal dan nilai kerugiannya dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Bahkan untuk mendukung strategi JPU Jaksa Agung menerbitkan surat edaran yang menentang keputusan MK yang mengatakan jika hanya BPK yang berhak melakukan audit kerugian negara.

Prof Romli, salah satu perancang UU Tipikor bingung dengan proses hukum yang dialami Nadiem Makariem. Prof Romli mengatakan jika kasus Nadiem Makariem terlalu terlalu dipaksakan dan diada²kan pasal dan nilai kerugiannya dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Bahkan untuk mendukung strategi JPU Jaksa Agung menerbitkan surat edaran yang menentang keputusan MK yang mengatakan jika hanya BPK yang berhak melakukan audit kerugian negara.

Nakula

13,763 Aufrufe • vor 3 Monaten

1: Penerima gratifikasi tidak dijadikan tersangka, cuma dijadikan saksi yang memberatkan Nadiem Makariem. 2: Hakim sebut keterangan saksi satu sama lain 99% sama. Maki kuat dugaan kasus ini sengaja dikondisikan dengan keterangan saksi yang sudah diatur untuk memberatkan Nadiem Makariem.

1: Penerima gratifikasi tidak dijadikan tersangka, cuma dijadikan saksi yang memberatkan Nadiem Makariem. 2: Hakim sebut keterangan saksi satu sama lain 99% sama. Maki kuat dugaan kasus ini sengaja dikondisikan dengan keterangan saksi yang sudah diatur untuk memberatkan Nadiem Makariem.

Nakula

17,874 Aufrufe • vor 7 Monaten

📷📸 Begitu besar harapan Nadiem Makarim agar Komisi III DPR RI memberikan atensi pada kasusnya yang begitu banyak anomali dan kejanggalan-kejanggalan. 🙏🙏 Nadiem percaya masih ada keadilan di negeri ini ‼️

📷📸 Begitu besar harapan Nadiem Makarim agar Komisi III DPR RI memberikan atensi pada kasusnya yang begitu banyak anomali dan kejanggalan-kejanggalan. 🙏🙏 Nadiem percaya masih ada keadilan di negeri ini ‼️

Denni Sauya

10,778 Aufrufe • vor 4 Monaten

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.

Henri Subiakto

34,098 Aufrufe • vor 2 Monaten

Saya sudah menduga dan memprediksi bahwa penegak hukum akan melakukan P21 dan melakukan tindakan2 yang tidak masuk akal. Mereka tak peduli melanggar Hukum Formal maupun material seperti yang sekarang terjadi. Memang hukum oknum oknum aparatnya sudah dipaksa dan diarahkan untuk mengikuti keinginan pemesan. Ini terjadi tak hanya di Kasus Roy Suryo, tapi juga banyak kasus di Indonesia dan berbagai daerah. Hukum tak lagi ditegakkan sebagaimana harusnya, tapi malah dinegosiasikan. Terlalu sering terjadi siapa yang kuat dan berpengaruh, hukum akan dirasionalisasi mengikuti kehendaknya. Itulah mengapa perlu reformasi di kalangan penegak hukum. Sayangnya penguasa negara tak punya kemauan dan kemampuan politik untuk melakukan reformasi. Elit politik banyak yang terjebak dan tersandera sehingga terpaksa membiarkan semua keanehan ini terjadi. Status quo sering dirasa lebih menguntungkan dibanding perubahan. Dalam hal ini jangan berharap pada DPR akan menyuarakan kebenaran terkait kasus ini. Semua fraksi di DPR sangat ditentutan oleh para Ketua Partai Politik. Maka jangan pula berharap pada para Ketua Partai Politik sekarang. Mereka sudah tersandera oleh kepentingannya, dan terpaksa tunduk pd kekuasaan yg lebih besar, yg menentukan nasibnya. Maka hanya rakyat yang cerdas, berani, dan peduli pada keadaan negeri yang punya kekuatan mengontrol mereka, untuk mengubah Indonesia yg lebih baik.

Saya sudah menduga dan memprediksi bahwa penegak hukum akan melakukan P21 dan melakukan tindakan2 yang tidak masuk akal. Mereka tak peduli melanggar Hukum Formal maupun material seperti yang sekarang terjadi. Memang hukum oknum oknum aparatnya sudah dipaksa dan diarahkan untuk mengikuti keinginan pemesan. Ini terjadi tak hanya di Kasus Roy Suryo, tapi juga banyak kasus di Indonesia dan berbagai daerah. Hukum tak lagi ditegakkan sebagaimana harusnya, tapi malah dinegosiasikan. Terlalu sering terjadi siapa yang kuat dan berpengaruh, hukum akan dirasionalisasi mengikuti kehendaknya. Itulah mengapa perlu reformasi di kalangan penegak hukum. Sayangnya penguasa negara tak punya kemauan dan kemampuan politik untuk melakukan reformasi. Elit politik banyak yang terjebak dan tersandera sehingga terpaksa membiarkan semua keanehan ini terjadi. Status quo sering dirasa lebih menguntungkan dibanding perubahan. Dalam hal ini jangan berharap pada DPR akan menyuarakan kebenaran terkait kasus ini. Semua fraksi di DPR sangat ditentutan oleh para Ketua Partai Politik. Maka jangan pula berharap pada para Ketua Partai Politik sekarang. Mereka sudah tersandera oleh kepentingannya, dan terpaksa tunduk pd kekuasaan yg lebih besar, yg menentukan nasibnya. Maka hanya rakyat yang cerdas, berani, dan peduli pada keadaan negeri yang punya kekuatan mengontrol mereka, untuk mengubah Indonesia yg lebih baik.

Henri Subiakto

64,914 Aufrufe • vor 2 Monaten

Menyedihkan negara ini tidak bisa menghargai pengabdian anak bangsa sendiri ‼️Justru jerat kriminalisasi kebijakan menghantui mereka yang tulus mengabdi. Nadiem Makarim adalah salah satu korbannya, tanpa terbukti ada mens rea, actus reus, tanpa bukti memperkaya diri sendiri, proses yang sesuai aturan tapi masih dijerat tudingan korupsi. STOP Kriminalisasi kebijakan ⛔, karena yang rugi nantinya negara sendiri, anak muda hanya akan takut untuk mengabdi pada negara, mereka takut diperlakukan sama dengan Nadiem menjadi korban kebobrokan penegakan hukum‼️

Menyedihkan negara ini tidak bisa menghargai pengabdian anak bangsa sendiri ‼️Justru jerat kriminalisasi kebijakan menghantui mereka yang tulus mengabdi. Nadiem Makarim adalah salah satu korbannya, tanpa terbukti ada mens rea, actus reus, tanpa bukti memperkaya diri sendiri, proses yang sesuai aturan tapi masih dijerat tudingan korupsi. STOP Kriminalisasi kebijakan ⛔, karena yang rugi nantinya negara sendiri, anak muda hanya akan takut untuk mengabdi pada negara, mereka takut diperlakukan sama dengan Nadiem menjadi korban kebobrokan penegakan hukum‼️

Reyna

10,274 Aufrufe • vor 4 Monaten

Nenek disiksa dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Nenek duduk diteras rumahnya,tiba tiba seorang pria memukul hingga babak belur. Anehnya lagi, setelah dibuat laporan malah ditolak oleh kepolisian. Kayaknya hukum di negara ini sudah tdk berguna lagi ya 😬😬😬

Nenek disiksa dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Nenek duduk diteras rumahnya,tiba tiba seorang pria memukul hingga babak belur. Anehnya lagi, setelah dibuat laporan malah ditolak oleh kepolisian. Kayaknya hukum di negara ini sudah tdk berguna lagi ya 😬😬😬

Gea

19,755 Aufrufe • vor 1 Monat

Mengikuti kasus Nadiem Makarim dari awal, masyarakat banyak disuguhkan narasi-narasi fitnah tidak sesuai realita dan ketika dibawa ke ruang sidang langsung dipatahkan oleh saksi. Intinya di kasus ini ada kesengajaan menyebarkan narasi sesat ang menyudutkan Nadiem‼️ tujuannya memang merekayasa hukum dengan mengkriminalisasi Nadiem. ✔️Nadiem juga menyampaikan terimakasih untuk masyarakat yang tidak mempercayai fitnahan tersebut.

Mengikuti kasus Nadiem Makarim dari awal, masyarakat banyak disuguhkan narasi-narasi fitnah tidak sesuai realita dan ketika dibawa ke ruang sidang langsung dipatahkan oleh saksi. Intinya di kasus ini ada kesengajaan menyebarkan narasi sesat ang menyudutkan Nadiem‼️ tujuannya memang merekayasa hukum dengan mengkriminalisasi Nadiem. ✔️Nadiem juga menyampaikan terimakasih untuk masyarakat yang tidak mempercayai fitnahan tersebut.

Reyna

10,366 Aufrufe • vor 2 Monaten

NORAK kebiasaan jelek dibawa bawa ke Negara orang‼️ Momen PMI yang baru datang ke Jepang diospek oleh PMI lain yang sudah lama di Jepang. Sama-sama cari makan di negara orang aja masih sombong sok senior. Bukan mereka yang membiayai semuanya.

NORAK kebiasaan jelek dibawa bawa ke Negara orang‼️ Momen PMI yang baru datang ke Jepang diospek oleh PMI lain yang sudah lama di Jepang. Sama-sama cari makan di negara orang aja masih sombong sok senior. Bukan mereka yang membiayai semuanya.

🍍NaNazh🍍

21,819 Aufrufe • vor 5 Monaten

Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat. Sepertinya apapun diluar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada. Malah apa yg dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih? Ironinya, di waktu yg sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri Baru. Gak bisa milih Panglima TNI Baru, Jaksa Agung Baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi. Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yg bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yg baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yg sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini. Makanya saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmawanto dari Univeritas Indonesia ini.

Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat. Sepertinya apapun diluar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada. Malah apa yg dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih? Ironinya, di waktu yg sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri Baru. Gak bisa milih Panglima TNI Baru, Jaksa Agung Baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi. Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yg bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yg baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yg sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini. Makanya saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmawanto dari Univeritas Indonesia ini.

Henri Subiakto

11,239 Aufrufe • vor 1 Monat

Saat persidangan Pengadaan Chromebook hari ini, Nadiem Makarim mengungkapkan fakta baru bahwa perhitungan kerugian negara direkayasa, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan saksi dari BPKP dan Tim Audit yang menyatakan tidak melakukan perbandingan harga beli Chromebook dengan harga pasar‼️ Koq begitu caranya❓🫣

Saat persidangan Pengadaan Chromebook hari ini, Nadiem Makarim mengungkapkan fakta baru bahwa perhitungan kerugian negara direkayasa, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan saksi dari BPKP dan Tim Audit yang menyatakan tidak melakukan perbandingan harga beli Chromebook dengan harga pasar‼️ Koq begitu caranya❓🫣

Lambe Waras

13,308 Aufrufe • vor 4 Monaten

Seseorang Pesan Bakso sudah dimakan sebagian, ditinggal begitu saja tanpa bayar. Sekarang semakin banyak kejadian seperti ini. Apa harus seperti bayar dulu baru di suguhkan ya?

Seseorang Pesan Bakso sudah dimakan sebagian, ditinggal begitu saja tanpa bayar. Sekarang semakin banyak kejadian seperti ini. Apa harus seperti bayar dulu baru di suguhkan ya?

Parodi Commentary - Fan - Joke Limalapa

20,828 Aufrufe • vor 1 Monat