Bagus Muljadi
@bagus_muljadi • 23,274 subscribers
I don't do powerpoint
Shorts
Videos
Ketika ruang politik tidak lagi bicara gagasan: Peta ideologi politik Indonesia sering disalahartikan seperti model Barat: kiri vs kanan, konservatif vs progresif. Padahal, spektrum politik itu terbentuk oleh sejarah; di Eropa, konflik antara proletariat dan borjuis (lihat historical materialism à la Hegel & Marx) kemudian melahirkan sosialisme. Indonesia tak pernah mengalami revolusi industri. Maka, konflik kelas bukan pangkal politik kita. Seperti apa yang Tan Malaka katakan: konflik utama Indonesia adalah kolonialisme. Karena itu, yang lahir bukan sosialisme, tapi nasionalisme — dengan cita-cita negara kuat dan ekonomi mandiri, melawan liberalisme yang dianggap sebagai wajah penjajahan. Sukarno bisa dilihat sebagai personifikasi nasionalisme: proteksionisme, sentralisasi, dan kesatuan sebagai harga mati. Hatta mewakili kutub liberal: demokrasi parlementer, desentralisasi, dan ekonomi terbuka. Hatta mendukung federalisme — bukan untuk memecah, tapi untuk memberi keadilan antar daerah. Konflik antara Omnibus Law Cipta Kerja—yang mempermudah eksploitasi sumber daya seperti penambangan pasir Gunung Merapi—dengan regulasi lokal DIY yang melindungi kawasan berdasarkan nilai-nilai Sumbu Filosofis, adalah contoh klasik dari pertarungan ideologi dimana partai harusnya berdebat. Hari ini perbincangan politik tidak mengindahkan gagasan namun personalitas. Partai jadi kendaraan elektoral semata. Akuntabilitas bergeser — bukan ke rakyat, tapi ke ketua partai. Dalam konteks perdagangan internasional misalnya, seorang politisi bisa menganut proteksionisme di pagi hari, lalu memuji free trade di sore hari. Padahal, proteksionisme jargon nasionalisme. Free trade adalah karikatur dari liberalisme. Tanpa peta ideologi, yang tersisa hanyalah oportunisme. Indonesia butuh kerangka yang lahir dari sejarahnya sendiri: liberal-nasionalisme. Agar politik punya arah, dan kekuasaan punya batas. Further:
Bagus Muljadi1,039,795 views • 1 year ago
Respon Pak Marty mengandung substansi bahwa Indonesia memahami realisme geopolitik. Pernyataan ini elegan karena sekaligus tegas dan implisit ditujukan ke pihak luar: bahwa kita sejak lama lebih memahami ketidakadilan dibanding banyak negara Eropa. Indonesia siap bermain di lapak yang sama, selama kepentingan nasional tidak dicederai. This is what you’d expect from a seasoned diplomat.
Bagus Muljadi380,815 views • 5 months ago
Untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, hanya mereka yang bisa menulis esai dengan sangat baik yang lolos. Untuk bisa menulis esai dengan sangat baik, biasanya seseorang harus melalui pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik di Indonesia masih sangat timpang secara geografis dan ekonomi. Artinya, mereka yang berasal dari Jawa dan dari latar belakang ekonomi lebih kuat memang memiliki keuntungan awal. Jalur afirmasi tidak bisa sepenuhnya menghapusnya, karena masalah utamanya ada pada kualitas guru dan ekosistem pendidikan di daerah. Selama hulu tidak dibenahi, hilir tetap bias. Akibatnya, banyak penerima LPDP memang berasal dari kalangan mampu. Dari situ muncul rasa ketidakadilan publik. Dalam konteks seperti ini, narasi moralistik dari regulator menjadi problematis. Negara bukan orangtua. Negara adalah pengelola investasi publik. Kepastian pulang sebagai indikator kesuksesan juga tidak lagi relevan dalam dunia yang makin global. Ironisnya, kepastian pulang adalah indikator yang paling mudah diukur. Cukup cocokkan data imigrasi dan kontrak. Yang sulit justru mengukur dampak jangka panjang. Pengaruh kebijakan. Kontribusi ilmiah. Dampak sosial. Dampak ekonomi. LPDP harus mendefinisikan dengan jelas. Apa yang disebut berhasil. Apa yang disebut gagal. Tanpa definisi ini, debat akan selalu jatuh pada moralitas dan sentimen. Anda tidak bisa menyerahkan masa depan bangsa pada esai fresh graduate 20 tahunan. Regulator memikul tanggung jawab yang sama. Menjelaskan kepada publik bagaimana investasi ini bekerja dan bagaimana dampaknya diukur. Beasiswa adalah investasi publik. Bukan sedekah.
Bagus Muljadi60,869 views • 4 months ago
Demokrasi tidak akan bisa berdiri tanpa masyarakat terbuka yang kritis dan merdeka dalam berpikir. “Open society” berdiri diatas dan ditopang oleh kepercayaan masyarakat akan institusi-institusi penghasil pengetahuan, dan rujukan etik. Kita sedang hidup didalam Post-truth, sebuah era dimana kepercayaan akan institusi-institusi seperti perguruan tinggi dikikis oleh pembodohan. Pembodohan adalah racun bagi demokrasi, yang mereduksinya menjadi semata-mata populisme. Alih-alih meritokrasi dan integritas—populisme mengisi ruang politik dengan lawak, mediokritas dan kebijakan yang latah. Yang viral itu yang benar. Perubahan tidak (pernah) lahir dari belas kasih penguasa, tapi dari Rakyat yang benci akan pembodohan.
Bagus Muljadi57,566 views • 1 year ago
Kemajuan riset tidak mungkin dimonopoli oleh pemerintah pusat. Masyarakat adat dan komunitas lokal adalah simpul-simpul peradaban yang menyimpan keahlian vernakular—pengetahuan yang hidup, lahir dari keseharian. Pusat tidak selalu lebih tahu dari daerah. Bali dengan Subaknya bukan sekadar imajinasi pariwisata—tetapi mercusuar ilmu pertanian dan irigasi yang telah teruji oleh waktu. Sumbawa memahami entomology dan peternakan terpadu—bukan sekadar lahan jagung. Yogyakarta bukan hanya museum, tetapi tempat lahirnya ilmu kebumian modern. Masyarakat Sunda, lewat naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, telah lama mengajarkan bahwa hukum tidak selalu positivistik ala Belanda, melainkan bersumber dari nilai, kesusilaan, dan keseimbangan. Karena itu, pembangunan ekosistem riset harus bersifat desentralistik—disesuaikan dengan tantangan dan potensi lokal, namun tetap terhubung dengan dunia. Inovasi kebijakan, keberanian pemerintah daerah, dan kemitraan lintas negara adalah kunci lahirnya pusat-pusat keunggulan baru. Dalam semangat inilah, pada 4 Juni lalu, telah ditandatangani Letter of Intent antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan University of Nottingham—sebuah ikhtiar bersama untuk memperkuat kapasitas riset, mendorong produksi pengetahuan, dan meningkatkan investasi di bidang penelitian. Untuk itu kami fokus bekerjasama mengirimkan akademisi-akademisi untuk berdialog dengan counterpart lokal mereka di daerah daerah di Nusantara. Sains kini adalah bahasa baru dalam diplomasi. Indonesia tak boleh lagi dikenal semata karena bentang alam dan kekayaan sumber dayanya, tetapi karena kemampuannya melahirkan ilmu dari dalam dirinya sendiri—berangkat dari pengalaman, tumbuh dalam konteks, dan berpijak pada kearifan lokal. Para ilmuwan kini memainkan peran penting: bukan sekadar membawa pulang gelar, tetapi membawa pulang arah dan makna. Bahwa Indonesia bukan sekadar tanah yang dipijak, tapi manusia dan karyanya.
Bagus Muljadi13,205 views • 1 year ago
No more content to load