Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

𝗔𝗴𝘂𝘀 𝗥𝗮𝗵𝗮𝗿𝗱𝗷𝗼 : 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘁𝗮𝘂 𝗮𝗽𝗮 𝗶𝘁𝘂 “𝗦𝗣𝗥𝗜𝗡𝗗𝗜𝗞”. Apa saja sebenarnya yg diketahui Jokowi tentang Tata Kelola negara dan Pemerintahan..? Sejauh mana Jokowi memahami Hukum dan Konstitusi..? Lalu bagaimana dng Gibran..?

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,382 subscribers

122,709 views • 2 years ago •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Comments

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾2 years ago

Ketika Gus Dur dilengserkan, Prof @mohmahfudmd berkata, “Saya punya disertasi tentang politik hukum, kalau di dalam hidup bernegara, hukum itu adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini, hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Itu bisa terjadi sampai sekarang” Tapi sekarang terbalik, Hukumnya membolduser Politik. Hukum di rancang dan di design sedemikian rupa, lalu Lembaga Hukumnya dikendalikan sehingga proses politik harus tunduk mengikutinya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾2 years ago

Dengan sejumlah fakta dan keadaan yang demikian, apakah proses yang pernah terjadi di era Gus Dur dapat terjadi juga saat ini..? Publik berharap pakar hukum seperti Prof @mohmahfudmd atau Prof @dennyindrayana dapat memberi penjelasan yang mudah dipahami masyarakat terkait banyaknya peristiwa yang “membolduser” hukum serta politik ini.

xix0_3🐬2 years ago

Disetiap saat dan kejadian, ternyata #Pratikno menjadi saksi bisu.... Hanya waktu yang akan menceritakan fakta-fakta....

IQ58minus12%2 years ago

Indonesia hancur semua gara si Bajingan Tolol Mukidi. Mulai dari ekonomi yg dikuasai China, sampai hukum yg dikendalikan oligarki.

Furqon2 years ago

Semoga KM50 segera terbongkar siapa otaknya dari semua ini.

Wakanda Forever..2 years ago

Inilah yang lebih tepat disebut "serangan balik koruptor".. Kotor cara mainnya Pak @jokowi

Hilmi 🐐2 years ago

Ternyata memang busuk sekali rezim sekarang ini

Eman Muhidin2 years ago

Bagaimana mau tau wong sekolahnya aja nggak jelas - makanya penerapan hukum di negara ini sangat kacau

Diegosan2 years ago

. .yaah sebaiknya Capres &/ Cawapres naiknya secara berjenjang deh. .agar paham pd tata kelola Kenegaraan ini. .jd tidak trabas sana-sini,mumpung ponakawan² nya iyes² saja. .!!

Baba_nya Si_Jin_Pink2 years ago

Pd negara2 berdemokrasi maju, sikap JKW sbg presiden yg mengintervensi penegakkan hukum tsb akan mjd skandal besar yg hrs diinvestigasi oleh parlemen sbg pelanggaran berat thd konstitusi. Tp kl di Indonesia tdk akan tjd, krn sdh turun dr negara demokrasi mjd otoriter/totaliter.

Related Videos

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,119 views • 1 year ago

#SilakanSimak Dialog dengan Rosi di KOMPAS TV malam ini jam 20.30. Akan terbuka apa latar belakang dan apa yg terjadi serta substransi apa yg dibahas pada pertemuan kami dengan Bpk Presiden tgl 30 Januari 2026, termasuk : 1) apakah Bpk Presiden Prabowo betul hanya Omon-Omon 2) bagaimana sebenarnya hubungan Prabowo dg Jokowi 3) Bagaimana dan siapa saja Oligarki yg sudah merusak Indonesia 4) Apakah betul bhw Presiden Prabowo takut mengganti Kapolri ? 5) bagaimana agenda perbaikan bangsa ke depan ?

#SilakanSimak Dialog dengan Rosi di KOMPAS TV malam ini jam 20.30. Akan terbuka apa latar belakang dan apa yg terjadi serta substransi apa yg dibahas pada pertemuan kami dengan Bpk Presiden tgl 30 Januari 2026, termasuk : 1) apakah Bpk Presiden Prabowo betul hanya Omon-Omon 2) bagaimana sebenarnya hubungan Prabowo dg Jokowi 3) Bagaimana dan siapa saja Oligarki yg sudah merusak Indonesia 4) Apakah betul bhw Presiden Prabowo takut mengganti Kapolri ? 5) bagaimana agenda perbaikan bangsa ke depan ?

Muhammad Said Didu

21,701 views • 5 months ago

✍️ Ganjar Serang Jokowi, Firli Menuju Penjara…" by Faizal Assegaf (kritikus) Firli Bahuri resmi jadi tersangka, hanya beberapa jam setelah Ganjar menyemprot Presiden Jokowi. Kedua berita itu jadi sorotan publik. Tentang ihwal ambruknya penegakan hukum. Istana dan PDIP saling ngintip. Ganjar tiba-tiba melempar kotoran ke emperan Istana. Memberi skor 5, sebagai bentuk protes keras atas ambruknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Angka itu bikin Istana gerah. Menariknya, serangan Ganjar diamini oleh Mahfud MD. Beri sinyal kuat, Istana dan Menko Polhukam tak lagi berjalan mesra. Menyeret PDIP dan Jokowi di lingkar kekuasaan dalam konflik terbuka. Dan harus diakui tudingan Ganjar pada Jokowi sulit dibantah. Suara kritis tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Penegakan hukum makin anjlok, amburadul dan tidak berkeadilan. Lebih menyedihkan, jelang Pilpres, politik cawe-cawe Jokowi kian menjadi-jadi. Telah menyeret Mahkamah Konstitusi berubah jadi instrumen politik dan gilanya Ketua KPK terseret kejahatan korupsi. Kenyataan tak elok itu membuat rakyat mendesak segera penjarakan Firli Bahuri. Bahkan menuntut adik ipar presiden, yakni Anwar Usman diusir dari MK. Kedua aktor dituding perusak tatanan hukum. Sudah tepat Ganjar serang Jokowi…! **

✍️ Ganjar Serang Jokowi, Firli Menuju Penjara…" by Faizal Assegaf (kritikus) Firli Bahuri resmi jadi tersangka, hanya beberapa jam setelah Ganjar menyemprot Presiden Jokowi. Kedua berita itu jadi sorotan publik. Tentang ihwal ambruknya penegakan hukum. Istana dan PDIP saling ngintip. Ganjar tiba-tiba melempar kotoran ke emperan Istana. Memberi skor 5, sebagai bentuk protes keras atas ambruknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Angka itu bikin Istana gerah. Menariknya, serangan Ganjar diamini oleh Mahfud MD. Beri sinyal kuat, Istana dan Menko Polhukam tak lagi berjalan mesra. Menyeret PDIP dan Jokowi di lingkar kekuasaan dalam konflik terbuka. Dan harus diakui tudingan Ganjar pada Jokowi sulit dibantah. Suara kritis tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Penegakan hukum makin anjlok, amburadul dan tidak berkeadilan. Lebih menyedihkan, jelang Pilpres, politik cawe-cawe Jokowi kian menjadi-jadi. Telah menyeret Mahkamah Konstitusi berubah jadi instrumen politik dan gilanya Ketua KPK terseret kejahatan korupsi. Kenyataan tak elok itu membuat rakyat mendesak segera penjarakan Firli Bahuri. Bahkan menuntut adik ipar presiden, yakni Anwar Usman diusir dari MK. Kedua aktor dituding perusak tatanan hukum. Sudah tepat Ganjar serang Jokowi…! **

Faizal Assegaf

42,447 views • 2 years ago

Negara sebesar dan sekaya ini selalu saja diwarnai informasi yang terbelah. Dalam kasus bandara yg tdk dikontrol negara, ada yg mengatakan bahwa Menhan, jenderal Syafrie Samsudin salah dan tidak cermat mengindentifikasi bandara tersebut. Ada juga pembelaan bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP di Morowali. Terus mana yang benar? Mosok tiap informasi terkait jejak tindakan masa lalu Jokowi, informasinya selalu menjadi tidak jelas? Kemana juru bicara dan humas pemerintah RI sekarang? Benarkah yang keliru itu Menhan Syafrie dan pak Menkeu Purbaya? Rakyat memiliki hak memperoleh informasi yg objektif dari pemerintah, berupa klarifikasi secara terbuka dan resmi sebagai pernyataan dari Pemerintah atau istana Presiden RI terkait kasus ini. Bagaimana menurut pandangan objektif Anda?

Negara sebesar dan sekaya ini selalu saja diwarnai informasi yang terbelah. Dalam kasus bandara yg tdk dikontrol negara, ada yg mengatakan bahwa Menhan, jenderal Syafrie Samsudin salah dan tidak cermat mengindentifikasi bandara tersebut. Ada juga pembelaan bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP di Morowali. Terus mana yang benar? Mosok tiap informasi terkait jejak tindakan masa lalu Jokowi, informasinya selalu menjadi tidak jelas? Kemana juru bicara dan humas pemerintah RI sekarang? Benarkah yang keliru itu Menhan Syafrie dan pak Menkeu Purbaya? Rakyat memiliki hak memperoleh informasi yg objektif dari pemerintah, berupa klarifikasi secara terbuka dan resmi sebagai pernyataan dari Pemerintah atau istana Presiden RI terkait kasus ini. Bagaimana menurut pandangan objektif Anda?

Henri Subiakto

14,732 views • 8 months ago

Apa yg disampaikan yunior saya saat S1 di FH UII, Dr. Arie Yusuf Amir yg jadi tim hukum 01 ini Clear penjelasannya. Yang mereka gugat di MK itu bukan sekedar kecurangan Pemilu yg TSM tetapi terjadinya pengkhianatan Konstitusi. Yang mereka gugat juga bukan angka angka hasil pemilu tapi proses pemilu yg jauh dari Langsung Umum Bebas Rahasia dan Jujur dan Adil. Bagus juga argumentasinya. Termasuk menjawab kenapa seakan baru sekarang meributkannya. Menurut mereka protes dan laporan sudah dilakukan jauh jauh hari, ke KPU dan Bawaslu namun selama ini selalu diabaikan. Terlepas dari gugatan yang bagus dan masuk akal, dalam berperkara yg penting harus dilengkapi dengan bukti bukti hukum yang otentik dan mampu meyakinkan para hakim konstitusi. Bagaimana menurut Anda? Kira2 para Hakim MK ini apa akan mengabulkan gugatan mereka itu atau akan menolaknya sebagaimana yang biasa terjadi, apalagi sekarang kekuasaan Jokowi itu benar2 telah meng-hegemoni lembaga2 negara termasuk MK dan MK sendiri sering memposisikan dirinya hanya sebagai pengadil angka2 sengketa Pemilu.

Apa yg disampaikan yunior saya saat S1 di FH UII, Dr. Arie Yusuf Amir yg jadi tim hukum 01 ini Clear penjelasannya. Yang mereka gugat di MK itu bukan sekedar kecurangan Pemilu yg TSM tetapi terjadinya pengkhianatan Konstitusi. Yang mereka gugat juga bukan angka angka hasil pemilu tapi proses pemilu yg jauh dari Langsung Umum Bebas Rahasia dan Jujur dan Adil. Bagus juga argumentasinya. Termasuk menjawab kenapa seakan baru sekarang meributkannya. Menurut mereka protes dan laporan sudah dilakukan jauh jauh hari, ke KPU dan Bawaslu namun selama ini selalu diabaikan. Terlepas dari gugatan yang bagus dan masuk akal, dalam berperkara yg penting harus dilengkapi dengan bukti bukti hukum yang otentik dan mampu meyakinkan para hakim konstitusi. Bagaimana menurut Anda? Kira2 para Hakim MK ini apa akan mengabulkan gugatan mereka itu atau akan menolaknya sebagaimana yang biasa terjadi, apalagi sekarang kekuasaan Jokowi itu benar2 telah meng-hegemoni lembaga2 negara termasuk MK dan MK sendiri sering memposisikan dirinya hanya sebagai pengadil angka2 sengketa Pemilu.

Henri Subiakto

57,612 views • 2 years ago

𝘎𝘢𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘺𝘺𝘢𝘴 𝘚𝘶𝘣𝘪𝘢𝘬𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳 𝘺𝘢... 𝐈𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐍𝐉𝐔𝐓𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐔𝐍𝐘𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐘𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐓𝐔𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐈. Telah beredar isu bahwa Jokowi seperti zaman orde baru. Ternyata itu keluar dari mulut seorang Megawati yg lagi panik. Dia lupa, 2009 dia yang ngajak PS gandengan nyapres dengan perjanjian Batu Tulis, padahal saat itu PS baru 9 tahun kembali dari pelariannya, dan darah Orbanya sebagai menantu Soeharto masih mendidih karena kekuasaannya tergusur. Saat ini, PS ditangan Jokowi dan di pasangkan dgn Gibran. Resiko ini tak mudah. Dimakan mati emak, ga dimakan mati bapak. Tapi PS sudah 25 tahun sejak kepulangannya, apa dia sudah berubah. Wallahu a'lam. Kami harus memilih siapa pemimpin yg amanah, didepan mata hanya Jokowi yg bisa di tauladani. Megawati apanya yg mau di tauladani. Jadi presiden saja ternyata lengserin Gusdur. Saat Megawati jadi presiden, apa ga pakai tangan orba untuk menjual Indosat dan keputusan BLBI yg banyak merugikan negara? Kalau apa yg disampaikan Ade Armando, ada seorang petugas partai bertemu dgn gerombolan Mamarika disatu tempat di Arab meminta agar capresnya dibantu utk menang dgn menggadaikan hilirisasi mineral akan di hentikan. Apakah ini ga lebih parah dari orba? Bejat kuadrat namanya. Mungkin ini juga yg mendasari kenapa Jokowi harus mengambil sikap tidak menjadi petugas partai yg "jinak" karena emaknya dianggap tidak bisa menjadi emak yg bisa disimak. PDIP itu terbiasa dgn ketidak konsistenannya, ngomongnya kerap dibantah sendiri. Contoh Adian Napitupulu bilang Jokowi marah karena minta jadi presiden 3 x ga dikasi. Padahal dalam video yg lain dia sendiri yg mengatakan Jokowi tidak pernah meminta jadi presiden 3x karena melawan konstitusi. Gibran dikatai anak ingusan tak ada pengalaman. Lihat sana di Wonogiri Jateng. Bertebaran baliho Pinkan yg baru berumur 25 tahun anaknya Puan yg ga pernah ingusan ikut nyaleg DPR RI dgn nomor urut 1. Katanya ga boleh buat dinasti... mikir!!! Kita bisa merasakan perasaan Jokowi dan keluarganya bagaimana seorang presiden yg dipilih rakyat mau dijadikan keset oleh partai yg arogan dan penuh kebohongan. Kalian ga perlu serang Jokowi, Gibran, Kaesang dan ibu Iriana, tunjukkan aja kalau kalian lebih hebat dan lebih kuat dari Jokowi. Kami tau ikut Jokowi memilih PS dan Gibran ada resiko besar dgn gaya dia memimpin. Tapi kami masih ada harapan karena disana akan ada Jokowi dan Gibran. Jangan sebut Jokowi tidak berdaya jika PS sudah jadi presiden. Kita masih menuju kesana, bung. Faktanya belum ada. Mana yg lebih berbahaya: kalian jual Indonesia ke Mamarika itu atau Indonesia di pimpin PS dan GRR? Bantah itu statement AA, bantah itu temuan intelejen. Itu sebab Jokowi merombak semua jajaran petinggi angkatan dan ketua BIN, ini semua buat Indonesia kedepan, bukan buat partai agar tambah mapan dan arogan. Jadi mari bertanding, jgn pakai bising, teriak2 playing victim, merasa di zholimi, apa ga sadar 9 tahun sudah mendzolomi presiden? Kalian ga usah teriak "lawan", Kamilah yg punya hak untuk teriak "kami akan lawan kalian". The End.

𝘎𝘢𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘺𝘺𝘢𝘴 𝘚𝘶𝘣𝘪𝘢𝘬𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳 𝘺𝘢... 𝐈𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐍𝐉𝐔𝐓𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐔𝐍𝐘𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐘𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐓𝐔𝐆𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐈. Telah beredar isu bahwa Jokowi seperti zaman orde baru. Ternyata itu keluar dari mulut seorang Megawati yg lagi panik. Dia lupa, 2009 dia yang ngajak PS gandengan nyapres dengan perjanjian Batu Tulis, padahal saat itu PS baru 9 tahun kembali dari pelariannya, dan darah Orbanya sebagai menantu Soeharto masih mendidih karena kekuasaannya tergusur. Saat ini, PS ditangan Jokowi dan di pasangkan dgn Gibran. Resiko ini tak mudah. Dimakan mati emak, ga dimakan mati bapak. Tapi PS sudah 25 tahun sejak kepulangannya, apa dia sudah berubah. Wallahu a'lam. Kami harus memilih siapa pemimpin yg amanah, didepan mata hanya Jokowi yg bisa di tauladani. Megawati apanya yg mau di tauladani. Jadi presiden saja ternyata lengserin Gusdur. Saat Megawati jadi presiden, apa ga pakai tangan orba untuk menjual Indosat dan keputusan BLBI yg banyak merugikan negara? Kalau apa yg disampaikan Ade Armando, ada seorang petugas partai bertemu dgn gerombolan Mamarika disatu tempat di Arab meminta agar capresnya dibantu utk menang dgn menggadaikan hilirisasi mineral akan di hentikan. Apakah ini ga lebih parah dari orba? Bejat kuadrat namanya. Mungkin ini juga yg mendasari kenapa Jokowi harus mengambil sikap tidak menjadi petugas partai yg "jinak" karena emaknya dianggap tidak bisa menjadi emak yg bisa disimak. PDIP itu terbiasa dgn ketidak konsistenannya, ngomongnya kerap dibantah sendiri. Contoh Adian Napitupulu bilang Jokowi marah karena minta jadi presiden 3 x ga dikasi. Padahal dalam video yg lain dia sendiri yg mengatakan Jokowi tidak pernah meminta jadi presiden 3x karena melawan konstitusi. Gibran dikatai anak ingusan tak ada pengalaman. Lihat sana di Wonogiri Jateng. Bertebaran baliho Pinkan yg baru berumur 25 tahun anaknya Puan yg ga pernah ingusan ikut nyaleg DPR RI dgn nomor urut 1. Katanya ga boleh buat dinasti... mikir!!! Kita bisa merasakan perasaan Jokowi dan keluarganya bagaimana seorang presiden yg dipilih rakyat mau dijadikan keset oleh partai yg arogan dan penuh kebohongan. Kalian ga perlu serang Jokowi, Gibran, Kaesang dan ibu Iriana, tunjukkan aja kalau kalian lebih hebat dan lebih kuat dari Jokowi. Kami tau ikut Jokowi memilih PS dan Gibran ada resiko besar dgn gaya dia memimpin. Tapi kami masih ada harapan karena disana akan ada Jokowi dan Gibran. Jangan sebut Jokowi tidak berdaya jika PS sudah jadi presiden. Kita masih menuju kesana, bung. Faktanya belum ada. Mana yg lebih berbahaya: kalian jual Indonesia ke Mamarika itu atau Indonesia di pimpin PS dan GRR? Bantah itu statement AA, bantah itu temuan intelejen. Itu sebab Jokowi merombak semua jajaran petinggi angkatan dan ketua BIN, ini semua buat Indonesia kedepan, bukan buat partai agar tambah mapan dan arogan. Jadi mari bertanding, jgn pakai bising, teriak2 playing victim, merasa di zholimi, apa ga sadar 9 tahun sudah mendzolomi presiden? Kalian ga usah teriak "lawan", Kamilah yg punya hak untuk teriak "kami akan lawan kalian". The End.

ʀᴇᴍɪɴɢᴛᴏɴ ꜱᴛᴇᴇʟᴇ

83,236 views • 2 years ago

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Henri Subiakto

56,182 views • 1 year ago

Catatan saya di ILC tentang ironi politik yg terjadi. Tokoh yg merusak demokrasi adalah orang yg dibesarkan oleh demokrasi itu sendiri. Itulah presiden Jokowi, sosok orang paling berpengaruh sekarang, yang sebelum jadi walikota Solo tdk dikenal masyarakat. Beliau bukan anak orang terkenal, muncul dari masyarakat biasa yang pernah tinggal di pinggir kali. Namun berkat demokrasi, dia bisa jadi walikota, gubernur hingga presiden RI. Sayangnya setelah jadi presiden RI yg sukses, Jokowi mulai lupa diri. Bukannya menerima hukum alam dan konstitusi untuk baik2 saat batas berhenti, namun malah berupaya membangun dinasti dan merusak tatanan nilai dan etika demokrasi. Ironi berikutnya pengrusakan demokrasi ini justru “didukung” oleh orang2 besar (ketua2 partai) yg merintis karir panjang lewat demokrasi, harus nurut seakan tak berdaya dikerdilkan oleh politik dinasti dan permainan oligarki yg dilakukan Jokowi untuk Pilpres 2024 ini. Para politisi yg sdh lama berjuang dan ingin jadi capres dan cawapres, tersingkir, minggir hrs memberi karpet merah pada anak Jokowi. Persis seperti kader2 PDIP yg mau maju di Solo dan Medan di Pilkada lalu, harus rela disalip dan dihentikan karena ada anak dan mantu Jokowi. Kalau kampus2 dan para akademisi melihat ini kemudian bersuara ingin menjaga demokrasi dengan mengkritisi, mengingatkan, dan mengoreksi Jokowi, harusnya diterima dengan introspeksi. Jangan suara akademisi dicurigai, didegradasi dan dibenturkan dg buzzer bayaran dan cyber army. Jangan pula mereka dimusuhi apalagi dihadapkan pada polisi. Suara hati nurani para akademisi itu jauh lebih murni untuk kepentingan NKRI dan demokrasi dari pada suara buzzer dan para politisi yg berambisi, sampai melupakan idealisme, rela ikut mendukung politik dinasti.

Catatan saya di ILC tentang ironi politik yg terjadi. Tokoh yg merusak demokrasi adalah orang yg dibesarkan oleh demokrasi itu sendiri. Itulah presiden Jokowi, sosok orang paling berpengaruh sekarang, yang sebelum jadi walikota Solo tdk dikenal masyarakat. Beliau bukan anak orang terkenal, muncul dari masyarakat biasa yang pernah tinggal di pinggir kali. Namun berkat demokrasi, dia bisa jadi walikota, gubernur hingga presiden RI. Sayangnya setelah jadi presiden RI yg sukses, Jokowi mulai lupa diri. Bukannya menerima hukum alam dan konstitusi untuk baik2 saat batas berhenti, namun malah berupaya membangun dinasti dan merusak tatanan nilai dan etika demokrasi. Ironi berikutnya pengrusakan demokrasi ini justru “didukung” oleh orang2 besar (ketua2 partai) yg merintis karir panjang lewat demokrasi, harus nurut seakan tak berdaya dikerdilkan oleh politik dinasti dan permainan oligarki yg dilakukan Jokowi untuk Pilpres 2024 ini. Para politisi yg sdh lama berjuang dan ingin jadi capres dan cawapres, tersingkir, minggir hrs memberi karpet merah pada anak Jokowi. Persis seperti kader2 PDIP yg mau maju di Solo dan Medan di Pilkada lalu, harus rela disalip dan dihentikan karena ada anak dan mantu Jokowi. Kalau kampus2 dan para akademisi melihat ini kemudian bersuara ingin menjaga demokrasi dengan mengkritisi, mengingatkan, dan mengoreksi Jokowi, harusnya diterima dengan introspeksi. Jangan suara akademisi dicurigai, didegradasi dan dibenturkan dg buzzer bayaran dan cyber army. Jangan pula mereka dimusuhi apalagi dihadapkan pada polisi. Suara hati nurani para akademisi itu jauh lebih murni untuk kepentingan NKRI dan demokrasi dari pada suara buzzer dan para politisi yg berambisi, sampai melupakan idealisme, rela ikut mendukung politik dinasti.

Henri Subiakto

39,715 views • 2 years ago

POLITIK SONTOLOYO Pak Machfud menerima perwakilan petisi 100 yg nafsu mau memakzulkan presiden Jokowi, agar pemilu tanpa ada Jokowi. Dul, approval rating pak Jokowi terakhir pada angka 75,5%. Emang seenak perut kalian mau memakzulkan pak Jokowi, rakyat yg akan melumat kalian. Jokowi dua priode menjalani pilpres dan menang, kok waktu itu ga ada yg bilang Jokowi curang. Kok baru sekarang, apa karena PDIP mulai gamang. Kenapa gerakan ini gerakan murahan? Karena PDIP sudah tak ada harapan untuk menang. Indonesia sedang di ujung melesat dari negara berkembang ke negara maju. Tapi politiknya malah mundur dan lucu, semua ini di picu oleh satu orang yg selalu mecucu kalau permintaannya ga di gugu. Lha bagaimana orang mau setuju kalau permintaannya hanya untuk memenuhi nafsunya. Indonesia kan bukan miliknya. Jadi sudahlah ga usah merembet kemana². Semua ada waktunya dan semua di tangan Tuhan keputusannya. Fokus saja urusi capres nya, sapa tau masih ada peluang. Jadilah sosok panutan, bukan jadi sosok yg di olok² anak muda karena sang nenek salah gaya. Salam medali perunggu

POLITIK SONTOLOYO Pak Machfud menerima perwakilan petisi 100 yg nafsu mau memakzulkan presiden Jokowi, agar pemilu tanpa ada Jokowi. Dul, approval rating pak Jokowi terakhir pada angka 75,5%. Emang seenak perut kalian mau memakzulkan pak Jokowi, rakyat yg akan melumat kalian. Jokowi dua priode menjalani pilpres dan menang, kok waktu itu ga ada yg bilang Jokowi curang. Kok baru sekarang, apa karena PDIP mulai gamang. Kenapa gerakan ini gerakan murahan? Karena PDIP sudah tak ada harapan untuk menang. Indonesia sedang di ujung melesat dari negara berkembang ke negara maju. Tapi politiknya malah mundur dan lucu, semua ini di picu oleh satu orang yg selalu mecucu kalau permintaannya ga di gugu. Lha bagaimana orang mau setuju kalau permintaannya hanya untuk memenuhi nafsunya. Indonesia kan bukan miliknya. Jadi sudahlah ga usah merembet kemana². Semua ada waktunya dan semua di tangan Tuhan keputusannya. Fokus saja urusi capres nya, sapa tau masih ada peluang. Jadilah sosok panutan, bukan jadi sosok yg di olok² anak muda karena sang nenek salah gaya. Salam medali perunggu

ʀᴇᴍɪɴɢᴛᴏɴ ꜱᴛᴇᴇʟᴇ

10,615 views • 2 years ago

Sekecil apapun urusan di lembaga itu, harus diketahui oleh pemimpinnya...!!! Namun beda dengan Kementrian Agama dibawah pimpinan Gus Yakut, urusan yang sangat besar tak dilibatkan, salah satunya tambahan kuota Haji. Justru diurus oleh Jokowi dibantu menteri yang tidak memiliki kaitan sedikitpun, seperti ; Menpora Dito Men BUMN ET dan Pratikno. Saat terjadi masalah, orang2 ini tak terlihat seperti lenyap begitu saja, lalu Menag yang harus bertanggung jawab. Apa Jokowi cs akan dipanggil oleh KPK atau seperti biasa tak akan perna tersentuh hukum?

Sekecil apapun urusan di lembaga itu, harus diketahui oleh pemimpinnya...!!! Namun beda dengan Kementrian Agama dibawah pimpinan Gus Yakut, urusan yang sangat besar tak dilibatkan, salah satunya tambahan kuota Haji. Justru diurus oleh Jokowi dibantu menteri yang tidak memiliki kaitan sedikitpun, seperti ; Menpora Dito Men BUMN ET dan Pratikno. Saat terjadi masalah, orang2 ini tak terlihat seperti lenyap begitu saja, lalu Menag yang harus bertanggung jawab. Apa Jokowi cs akan dipanggil oleh KPK atau seperti biasa tak akan perna tersentuh hukum?

August

62,359 views • 4 months ago

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

𝗞𝗘𝗡𝗔𝗣𝗔 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗚𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡? Anies Baswedan adalah salah satu juru kampanye terhebat yang pernah dimiliki Jokowi. Jokowi belum tentu jadi presiden tanpa dukungan Anies Baswedan dan #99, ada yang bisa bantah? Dalam video ini, Anies Baswedan mengusung tema PERUBAHAN artinya atas nama dan persetujuan timses serta Jokowi-JK tentunya. Lalu kenapa sekarang pada alergi dengan kata perubahan itu? A NEW HOPE adalah sematan yang ditempelkan pada gambar wajah Jokowi di majalah Times, HOPE (HARAPAN) adalah intisari dan daya gerak dari perubahan itu sendiri! Seperti halnya Obama yang mengusung CHANGE, STAND FOR CHANGE dan CHANGE WE CAN BELIEVE IN! APA ARTINYA PEMILU DAN PILPRES YANG MENELAN BIAYA MAHAL PULUHAN TRILIUN BILA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MENUJU PERUBAHAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK? Meraka yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin tapi mengunci, menampikan dan alergi terhadap kata perubahan sesungguhnya mereka sudah melakukan pembohongan publik sekaligus melawan hukum alam, sunatullah! Mereka tidak lebih dari penghamba kekuasaan belaka! PERUBAHAN adalah keniscayaan. Apakah negara Indonesia statusnya sudah jadi negara maju sehingga tak memerlukan perubahan? Apakah kehidupan rakyat di negara kita sebagian besar sudah merasakan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak memerlukan perubahan? Apakah ada jaminan 100% program pemerintahan sekarang yang dijalankan itu semuanya baik, sempurna tanpa cela? Apakah semua indikator ekonomi, pembangunan dan lain-lain di era pemerintahan Jokowi lebih baik dari era sebelumnya sehingga tidak memerlukan perubahan? Masih debatable! KEBERLANJUTAN progam kerja era pemerintahan Jokowi ke era selanjutnya adalah kepastian! Siapa pun presidennya, bahkan bila yang jadi presiden adalah Anies Baswedan sekalipun. Anies Baswedan selalu bilang, suatu program dilanjutkan bila mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan akal sehat, mengedepan kepentingan umum (publik) serta sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Bila memenuhi syarat itu maka publik sendiri yang akan menjaga dan mempertahankannya. Bila tidak, maka harus dikoreksi dan diperbaiki. Perubahan yang terjadi yaitu program yang baik akan dikembangkan dan dijadikan lebih baik lagi, yang belum ada dilakukan inovasi, terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan kepentingan terkini yang ada di masyarakat. Dan seterusnya. Bila melihat dan memahami keseluruhan isi orasi dalam video ini, maka sebenarnya yang layak menjadi "Putra Mahkota" penerus Joko Widodo ya Anies Rasyid Baswedan! Cc Partai Demokrat Partai NasDem DPP PKS

King Purwa

338,763 views • 2 years ago

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,344 views • 1 year ago

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg “masuk angin” berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.

JANGAN BERHARAP BANYAK DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Henri Subiakto Hari ini MK akan mulai sidang sengketa Pemilu. Gugatan 01 dan 03 digulirkan. Tp jangan tll berharap bnyk dg putusan MK, krn menurut amatan para ahli di luar penguasa, semua yg terjadi sekarang sdh disiapkan & diantisipasi Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Keluarga. Kekuatan politik Jokowi hrs diakui sgt kuat 2024 ini. Tak ayal percaya diri melakukan manuver politik & hadapi semua konsequensi. Kenekadan yg tak pernah diperkirakan lawan apalagi teman yg terlambat memperoleh kesadaran. Aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, bahkan KPK konon sdh disiapkan tunduk taat pd Presiden. Parpol & DPR juga sudah dibuat menjadi nurut di bawah pengaruh politik kekuasaan, sehingga praktis tdk ada yg mampu secara signifikan menggoyahkan posisi dan keinginan politik Jokowi. Maka upaya kekuatan politik yg berseberangan dan kecewa pd Jokowi terkait proses Pemilu tidak bisa tidak harus menyesuaikan infrastruktur yg sdh disiapkan yaitu bawa masalahnya ke MK sbg gugatan. Di luar itu utk waktu dekat praktis tdk banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya Hak Angket paling ideal utk mengungkap adanya banyak pelanggaran UU selama persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tapi Hak angket itu rumit, panjang dan banyak kendala serta mudah digagalkan di jalan. Karena partai2 politik & politisi sangat pragmatis, elit elitnya mudah disandera dan diiming imingi reward jabatan. Suka atau tdk suka MK jadi pilihan yg terpaksa paling mudah dilakukan. Terlepas bagaimana nanti hasil putusan, tidak penting bagi gerakan perlawanan. Yang penting sidang MK itu bisa jadi panggung hiburan, jadi panggung hukum untuk mengungkap fakta fakta penyimpangan menurut versi penggugat di persidangan. MK akan jadi Panggung hukum yg terbuka bagi masyarakat luas untuk menyaksikan apa yg terjadi, shg diharapkan bisa jadi sarana edukasi yg membuka mata utk melihat apa yg menurut pihak penggugat sbg bukti bhw sejak awal sebelum pertandingan panitia, wasit, pengawas, aparat keamanan, hingga lapangannya sudah ada aspek kecurangan. Kalau Hak Angket di DPR bisa dihalang2i & diganggu, disabotase, proses hukum di MK lebih aman minimal dr tingkah politisi yg “masuk angin” berubah2 pandangan. Sidang MK lebih steril dari manuver politisi, drpd pelaksanaan Hak Angket yg terlalu tergantung DPR dan kekuatan politik yang terlibat di lapangan. Sebagaimana sekarang semua yg terlibat proses politik di DPR berpotensi menghambat Hak Angket, sepanjang kepentingan politik mrk punya relasi dg penguasa, shg Hak Angket sulit diharapkan. Mk sidang MK bisa jd ban serep yg ditaruh di depan, untuk kontestasi komunikasi & hukum antara penggugat dg mrk yg ada di kekuasaan. Tentu para penggugat berharap Hakim2 MK sadar, mrk itu wakil2 Tuhan, yg hrs bersikap adil, jujur, bijak & independen dlm menjaga bangsa Indonesia dg konstitusinya. Para Hakim didorong mengembalikan marwah MK dg takut pd Tuhan yg mereka wakili. Bukan takut pd manusia yg sedang memegang kekuasaan. Juga meminta independensi dan integritas para hakim, shg MK bisa kembali mjd intitusi pengadil konstitusi yg dipercaya. Itu yg disuarakan mereka bersama pendukungnya. Terutama MK mengadili kecurangan Pemilu di ranah persoalan pelanggaran UU yg merusak demokrasi. Bukan mengadili persoalan angka2 yg menjadikan MK hanya sbg Mahkamah Kalkulator. Bukan pula mjd alat legitimasi penguat Mahkamah Keluarga. Bila hakim MK itu memiliki keberanian & percaya diri sebagai penjaga konstitusi Indonesia, hasilnya bisa saja menghentikan keinginan politik yg sdh direncakan. Tapi untuk independen spt itu tdk mudah, mengingat para Hakim kemungkinan merasa diawasi, dg dua hakim terancam kriminalisasi. Mk bagaimana hasil akhir keputusan MK, saya pribadi pesimis. Tidak mustahil semua kemungkinan penanganannya sdh diantisipasi dan disiapkan. Berarti besar kemungkinan keputusan MK tak akan mengubah banyak hal, hingga Prabowo Gibran dilantik Oktober nanti.

Henri Subiakto

31,720 views • 2 years ago

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

Henri Subiakto

27,490 views • 4 months ago

KONGRES BESAR PROJO : Momentum Konsolidasi Relawan di Tengah Transisi Kepemimpinan Jakarta, 1 November 2025 – Di tengah hiruk-pikuk politik nasional pasca-pilpres, Kongres III Relawan Pro Jokowi (Projo) yang digelar hari ini di Hotel Grand Sahid, Jakarta, menjadi panggung besar bagi ribuan pendukung setia mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 November ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah "kongres besar" yang mempertontonkan kekuatan massa relawan dalam mendukung kelanjutan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tema penguatan dukungan terhadap pemerintahan baru, kongres ini diharapkan menjadi katalisator persatuan di kalangan basis massa yang pernah mengawal Jokowi selama dua periode kepresidenannya. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara resmi membuka acara sore ini tanpa kehadiran langsung Jokowi, yang sempat diundang sebagai pembuka utama. Mantan presiden ke-7 itu memilih menyapa peserta melalui tayangan video, menyampaikan pesan agar relawan terus bekerja keras dan menjaga persaudaraan. Alasannya, Jokowi sedang berada di Solo untuk menghadiri acara keluarga, termasuk persiapan pernikahan saudaranya. Meski absen fisik, kehadiran virtual Jokowi tetap menyuntikkan semangat bagi para peserta, yang mayoritas adalah Pendukung Jokowi dari berbagai daerah. "Ini bukan akhir, tapi awal baru. Mari kita teruskan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Jokowi dalam pesannya, yang disambut tepuk tangan meriah. Kongres ini juga menjadi arena untuk menepis isu adu domba antara Jokowi dan Prabowo, yang belakangan marak di media sosial. Budi Arie dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa kedua tokoh tersebut adalah mitra strategis, bukan rival. "Jangan biarkan pihak-pihak tertentu mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Projo teguh mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari legacy Jokowi," katanya, disambut sorak-sorai peserta. Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang diundang, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi kehadiran mereka. Namun, keberadaan kongres ini saja sudah menunjukkan betapa kuatnya jaringan Projo dalam ekosistem politik saat ini, dengan ribuan relawan yang siap mengawal program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan. Dari perspektif politik, Kongres Besar Projo ini bukan hanya tentang nostalgia masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Projo, yang lahir sebagai gerakan relawan grassroots pada 2013, kini bertransformasi menjadi kekuatan pendukung pemerintahan baru.

KONGRES BESAR PROJO : Momentum Konsolidasi Relawan di Tengah Transisi Kepemimpinan Jakarta, 1 November 2025 – Di tengah hiruk-pikuk politik nasional pasca-pilpres, Kongres III Relawan Pro Jokowi (Projo) yang digelar hari ini di Hotel Grand Sahid, Jakarta, menjadi panggung besar bagi ribuan pendukung setia mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 November ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah "kongres besar" yang mempertontonkan kekuatan massa relawan dalam mendukung kelanjutan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tema penguatan dukungan terhadap pemerintahan baru, kongres ini diharapkan menjadi katalisator persatuan di kalangan basis massa yang pernah mengawal Jokowi selama dua periode kepresidenannya. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara resmi membuka acara sore ini tanpa kehadiran langsung Jokowi, yang sempat diundang sebagai pembuka utama. Mantan presiden ke-7 itu memilih menyapa peserta melalui tayangan video, menyampaikan pesan agar relawan terus bekerja keras dan menjaga persaudaraan. Alasannya, Jokowi sedang berada di Solo untuk menghadiri acara keluarga, termasuk persiapan pernikahan saudaranya. Meski absen fisik, kehadiran virtual Jokowi tetap menyuntikkan semangat bagi para peserta, yang mayoritas adalah Pendukung Jokowi dari berbagai daerah. "Ini bukan akhir, tapi awal baru. Mari kita teruskan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Jokowi dalam pesannya, yang disambut tepuk tangan meriah. Kongres ini juga menjadi arena untuk menepis isu adu domba antara Jokowi dan Prabowo, yang belakangan marak di media sosial. Budi Arie dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa kedua tokoh tersebut adalah mitra strategis, bukan rival. "Jangan biarkan pihak-pihak tertentu mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Projo teguh mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari legacy Jokowi," katanya, disambut sorak-sorai peserta. Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang diundang, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi kehadiran mereka. Namun, keberadaan kongres ini saja sudah menunjukkan betapa kuatnya jaringan Projo dalam ekosistem politik saat ini, dengan ribuan relawan yang siap mengawal program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan. Dari perspektif politik, Kongres Besar Projo ini bukan hanya tentang nostalgia masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Projo, yang lahir sebagai gerakan relawan grassroots pada 2013, kini bertransformasi menjadi kekuatan pendukung pemerintahan baru.

Miss Tweet |

12,700 views • 9 months ago

Mana suara Luhut Binsar Pandjaitan yang dulu sebentar-sebentar usul cabut subsidi.…? Kemarin-kemarin galak betul kalau nyalahin rakyat, yang rakyat disuruh pindah dari Indonesia lah, dibilang sok tau lah, seolah Pemerintah yang pasti sudah benar semua. Kini setelah faktanya terungkap bahwa bukti Pemerintah yang tidak becus melakukan pengawasan dalam 4 tahun terakhir, sehingga harga dibuat tinggi karena kongkalikong memainkan harga beli minyak mentah, pemerintah enak saja lempar bebannya mau mencabut subsidi dan rakyat yg harus tanggung membeli BBM dengan harga mahal, bagaimana tanggung jawab anda sekarang….? Narasi apa lagi sekarang yang akan anda gunakan untuk menutupi kelalaian pemerintah Jokowi sehingga negara dan rakyat dirugikan nyaris seribu triliun…?

Mana suara Luhut Binsar Pandjaitan yang dulu sebentar-sebentar usul cabut subsidi.…? Kemarin-kemarin galak betul kalau nyalahin rakyat, yang rakyat disuruh pindah dari Indonesia lah, dibilang sok tau lah, seolah Pemerintah yang pasti sudah benar semua. Kini setelah faktanya terungkap bahwa bukti Pemerintah yang tidak becus melakukan pengawasan dalam 4 tahun terakhir, sehingga harga dibuat tinggi karena kongkalikong memainkan harga beli minyak mentah, pemerintah enak saja lempar bebannya mau mencabut subsidi dan rakyat yg harus tanggung membeli BBM dengan harga mahal, bagaimana tanggung jawab anda sekarang….? Narasi apa lagi sekarang yang akan anda gunakan untuk menutupi kelalaian pemerintah Jokowi sehingga negara dan rakyat dirugikan nyaris seribu triliun…?

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,611 views • 1 year ago

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

NitNot ❘

152,084 views • 2 years ago

Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat. Sepertinya apapun diluar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada. Malah apa yg dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih? Ironinya, di waktu yg sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri Baru. Gak bisa milih Panglima TNI Baru, Jaksa Agung Baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi. Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yg bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yg baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yg sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini. Makanya saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmawanto dari Univeritas Indonesia ini.

Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat. Sepertinya apapun diluar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada. Malah apa yg dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih? Ironinya, di waktu yg sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri Baru. Gak bisa milih Panglima TNI Baru, Jaksa Agung Baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi. Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yg bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yg baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yg sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini. Makanya saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmawanto dari Univeritas Indonesia ini.

Henri Subiakto

11,149 views • 6 days ago

REKTOR UGM DI BAWAH SUMPAH BERSAKSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PENGHASILAN DOSEN RATA-RATA: - TENAGA PENGAJAR ASN: 21 JUTA - TENAGA PENGAJAR NON-ASN: 20,13 JUTA - ASISTEN AHLI: 25 JUTA - LEKTOR: 33-34 JUTA - LEKTOR KEPALA: 38-39 JUTA - GURU BESAR: 45-50 JUTA PER BULAN. *** DIPROTES DOSEN-DOSEN UGM DI MEDSOS. TERMASUK YANG SAYA QUOTE MEREKA GAK PERNAH DAPAT SEGITU. *** Apakah Bu Rektor: 1) Sengaja berbohong dan manipulasi data di bawah sumpah, di pengadilan yang terhormat, atau 2) Menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya untuk "menjaga nama baik" institusi, atau 3) Tidak tahu keadaan sebenarnya, dan percaya saja pada data yang dipresentasikan? Saya tidak tahu mana yang lebih buruk. *** Bu Rektor pernah berkata, "Ijazah Jokowi asli" Di luar sumpah pengadilan. Bagaimana orang bisa percaya itu kalau keadaan yang *sekarang* saja begini?

REKTOR UGM DI BAWAH SUMPAH BERSAKSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PENGHASILAN DOSEN RATA-RATA: - TENAGA PENGAJAR ASN: 21 JUTA - TENAGA PENGAJAR NON-ASN: 20,13 JUTA - ASISTEN AHLI: 25 JUTA - LEKTOR: 33-34 JUTA - LEKTOR KEPALA: 38-39 JUTA - GURU BESAR: 45-50 JUTA PER BULAN. * DIPROTES DOSEN-DOSEN UGM DI MEDSOS. TERMASUK YANG SAYA QUOTE MEREKA GAK PERNAH DAPAT SEGITU. * Apakah Bu Rektor: 1) Sengaja berbohong dan manipulasi data di bawah sumpah, di pengadilan yang terhormat, atau 2) Menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya untuk "menjaga nama baik" institusi, atau 3) Tidak tahu keadaan sebenarnya, dan percaya saja pada data yang dipresentasikan? Saya tidak tahu mana yang lebih buruk. *** Bu Rektor pernah berkata, "Ijazah Jokowi asli" Di luar sumpah pengadilan. Bagaimana orang bisa percaya itu kalau keadaan yang sekarang saja begini?

Ardianto Satriawan

502,502 views • 10 days ago

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

371,704 views • 2 years ago