Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗔𝗕𝗢𝗟𝗢𝗦 • 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗞 𝗕𝗔𝗡𝗦𝗢𝗦 | - "𝑻𝒆𝒓𝒖𝒔𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒉, 𝒋𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓" - ________________________________ Seekor binatang politik yang sedang berkuasa, berkata : "𝑺𝒂𝒚𝒂 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒋𝒆𝒎𝒃𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒔𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏𝒚𝒂" . . Dan pada waktu yang sama ia "menyelundupkan" anak biologisnya untuk berkuasa, lalu mendudukkan penculik di singgasana negara. Maka... ia sedang tidak menjadi jembatan politik, melainkan jamban politik, yang meruntuhkan demokrasi, menimbun reformasi dengan tinjanya sendiri, menenggelamkan Mahkamah Konstitusi dengan kencing anak haram konstitusi. Penguasa yang melakukan berbagai intrik dgn kepiawaiannya menghindari delik, untuk melanggengkan kekuasaannya maka ; 𝙎𝘼𝙉𝙂 𝙋𝙀𝙉𝙂𝙐𝘼𝙎𝘼 𝙎𝙀𝘿𝘼𝙉𝙂 𝙈𝙀𝙉𝙔𝙀𝙈𝘽𝙐𝙉𝙔𝙄𝙆𝘼𝙉 𝙆𝙀𝙅𝘼𝙃𝘼𝙏𝘼𝙉. Itu pasti. . .show more

| A K |

93,818 subscribers

66,358 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik Comedy Bildung

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

9 Kommentare

Profilbild von NAno80

NAno80vor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Masze... Bisa estimasi seberapa panjang hidung Pinokio hari ini..🤔😀

Profilbild von | A K |

| A K |vor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Sudah mati Mas @T4rG3t_2024 Yang tampak hanyalah ; MAYAT PENABUR BANSOS

Profilbild von sawungjati

sawungjativor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Seperti apa nanti setelah tidak punya kekuasaan...?! Berlindung ke anak..?! Anak hanya kenek bukan sopir..

Profilbild von Ell_mine

Ell_minevor 2 Jahren

@AK__aja @puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Matinya nurani demi birahi kekuasaan. Matinya nalar karena dahaga harta. Rakyat hanya alat agar tetap berkuasa. Killer sejati, yg tak berkedip saat menembak orang yg dianggap musuh. Ngeriiiii...

Profilbild von RakeanSunda

RakeanSundavor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Bapak dekadensi moral & etika berdemokrasi ! Ditangannya infrastruktur maju pesat, swasembada pangan dg program poot estetnya. Hutang negara terendah & bapak yg sukses mengantarkan anak anaknya menjadi penguasa Anugerah buat bangsa kita? Bisa diatur pencitraan itu 😬

Profilbild von Said Hamzah

Said Hamzahvor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid surat ini apakah benar ?

Profilbild von Dianawati Seri

Dianawati Serivor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Orang miskin kasih yg ganteng ganteng laparnya langsung ilang skg 😂😂😂,dikasih mayor Teddy gimmic

Profilbild von Mukidi78

Mukidi78vor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Dengan berbagai dalih dia menyampaikan bahwa omong kosongnya kali ini sangat berbeda dengan omong kosong yang lalu. The Big Bulsit

Profilbild von Khairaniss

Khairanissvor 2 Jahren

@puanmaharani_ri @mohmahfudmd @ganjarpranowo @ArsjadRasjid Manusia klo sdh tamak bin licik...sdh gak ada lagi rasa malu, harga diri, marwah dan akhlak....krn sdh diperdaya oleh iblis.

Ähnliche Videos

Pesan integrasi tersebut baik, namun ; 1. Nelson Mandela, tidak terlibat dalam peristiwa penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi. 2. Nelson Mandela, tidak mengencingi konstitusi. 3. Nelson Mandela, tidak melakukan politik gentong babi, jorjoran "menghipnotis" rakyat miskin dengan bansos menjelang Pemilu. 4. Nelson Mandela, tidak "kampungan" dengan membagi - bagikan bansos di depan istana Union Building • Afrika Selatan. 5. Nelson Mandela, tidak memanfaatkan intelijen negara untuk memata - matai partai politik, lalu "menyandera" tokoh - tokoh politik dengan kasus² pidana mereka, agar mereka mendukung syahwat politik Nelson Mandela untuk terus berkuasa, melalui anak - anak biologis hingga para menantunya. 6. Perilaku politik Nelson Mandela tidak menjadi episentrum kegaduhan, pun tidak memantik disintegrasi bangsa. ( 𝐼𝑠𝑢𝑘 𝑑𝑒𝑙𝑒, 𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒, 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑖 - 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛, 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 - 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘𝑖𝑟𝑖, 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 ℎ𝑖𝑗𝑎𝑢 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ, 𝑚𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟 ). 7. Memaafkan lalu melupakan, itu naif, yang bijak adalah ; " 𝙈𝙀𝙈𝘼𝘼𝙁𝙆𝘼𝙉, 𝙏𝘼𝙉𝙋𝘼 𝙈𝙀𝙇𝙐𝙋𝘼𝙆𝘼𝙉 " . . 😁😁😁

Pesan integrasi tersebut baik, namun ; 1. Nelson Mandela, tidak terlibat dalam peristiwa penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi. 2. Nelson Mandela, tidak mengencingi konstitusi. 3. Nelson Mandela, tidak melakukan politik gentong babi, jorjoran "menghipnotis" rakyat miskin dengan bansos menjelang Pemilu. 4. Nelson Mandela, tidak "kampungan" dengan membagi - bagikan bansos di depan istana Union Building • Afrika Selatan. 5. Nelson Mandela, tidak memanfaatkan intelijen negara untuk memata - matai partai politik, lalu "menyandera" tokoh - tokoh politik dengan kasus² pidana mereka, agar mereka mendukung syahwat politik Nelson Mandela untuk terus berkuasa, melalui anak - anak biologis hingga para menantunya. 6. Perilaku politik Nelson Mandela tidak menjadi episentrum kegaduhan, pun tidak memantik disintegrasi bangsa. ( 𝐼𝑠𝑢𝑘 𝑑𝑒𝑙𝑒, 𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒, 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑖 - 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛, 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 - 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘𝑖𝑟𝑖, 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 ℎ𝑖𝑗𝑎𝑢 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ, 𝑚𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟 ). 7. Memaafkan lalu melupakan, itu naif, yang bijak adalah ; " 𝙈𝙀𝙈𝘼𝘼𝙁𝙆𝘼𝙉, 𝙏𝘼𝙉𝙋𝘼 𝙈𝙀𝙇𝙐𝙋𝘼𝙆𝘼𝙉 " . . 😁😁😁

| A K |

31,912 Aufrufe • vor 2 Jahren

Menyambung tweet tadi, jika kita perhatikan beberapa waktu ke belakang, friksi antara 08 vs istana ini semakin terangkat. Dari statemen IKN, lepasnya kaesang, hingga cuitan bajer2 08 yang mulai terbuka meruar konflik keduanya. Menarik mencermati statemen Eep ini, karena ini akhirnya juga akan menjawab pilihan politik tidak populer yang dijalan PKS, karena ini juga akan menguji tuduhan : Mendukung PS = mendukung dinasti + jkw Ada beberapa analisa yang menjadi pijakan pendapat, bahwa 08 tak mungkin akan menjadi boneka kekuasaan sebelumnya : ▫️PS menghabiskan 20th hidupnya dalam kontestasi pilpres, 3x terkalahkan dan kali ke 4 akhirnya menjadi juara. Menyerahkan obsesi dan ambisi selama dg perjuangan selama 20th hanya untuk menjadi boneka dan takluk pada orang lain bukanlah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan mati2an. ▫️Periode pertama adalah periode pembuktian, bahwa PS adalah orang layak untuk dipilih, bebas dari intervensi dan merdeka dengan kekuasaannya. Kepentingan untuk kesempatan terpilih kembali diperiode selanjutnya adalah hal yang jauh lebih besar dibanding tunduk pada kepentingan sempit dan menjadi boneka. ▫️Kepentingan yang lebih luas untuk rakyat, bangsa dan negara tentunya dan sudah pasti mengalahkan kepentingan yang lebih sempit. Menjadi boneka dan tunduk pada kepentingan sempit tidaklah menarik bagi seorang PS apalagi dengan background seorang prajurit, komandan pasukan khusus, yang ingin menunjukkan yang terbaik pada semua orang sebagai pembuktian bahwa ia layak duduk dikursi RI 1, dan layak untuk dipilih kembali ▫️Pasca 20 Okt, jkw adalah pemilik pengaruh, sementara PS adalah pemilik kekuasaan. Jika jkw menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang sempit, dan PS harus menerima itu dengan mengabdi pada kepentingan yang luas (bangsa dan negara) maka pengaruh itu akan terkalahkan dengan kepentingan yang lebih luas. Kita perlu menaruh harapan, kita perlu memberi ruang dukungan, dengan segenap resiko demi kepentingan yang lebih luas. Kita sama sama jengah dengan kondisi negeri ini, maka setiap jalan dalam berjuang perlu ditempuh dengan harapan kita bertemu di ujung jalan yang sama. UNTUK INDONESIA!

Menyambung tweet tadi, jika kita perhatikan beberapa waktu ke belakang, friksi antara 08 vs istana ini semakin terangkat. Dari statemen IKN, lepasnya kaesang, hingga cuitan bajer2 08 yang mulai terbuka meruar konflik keduanya. Menarik mencermati statemen Eep ini, karena ini akhirnya juga akan menjawab pilihan politik tidak populer yang dijalan PKS, karena ini juga akan menguji tuduhan : Mendukung PS = mendukung dinasti + jkw Ada beberapa analisa yang menjadi pijakan pendapat, bahwa 08 tak mungkin akan menjadi boneka kekuasaan sebelumnya : ▫️PS menghabiskan 20th hidupnya dalam kontestasi pilpres, 3x terkalahkan dan kali ke 4 akhirnya menjadi juara. Menyerahkan obsesi dan ambisi selama dg perjuangan selama 20th hanya untuk menjadi boneka dan takluk pada orang lain bukanlah sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan mati2an. ▫️Periode pertama adalah periode pembuktian, bahwa PS adalah orang layak untuk dipilih, bebas dari intervensi dan merdeka dengan kekuasaannya. Kepentingan untuk kesempatan terpilih kembali diperiode selanjutnya adalah hal yang jauh lebih besar dibanding tunduk pada kepentingan sempit dan menjadi boneka. ▫️Kepentingan yang lebih luas untuk rakyat, bangsa dan negara tentunya dan sudah pasti mengalahkan kepentingan yang lebih sempit. Menjadi boneka dan tunduk pada kepentingan sempit tidaklah menarik bagi seorang PS apalagi dengan background seorang prajurit, komandan pasukan khusus, yang ingin menunjukkan yang terbaik pada semua orang sebagai pembuktian bahwa ia layak duduk dikursi RI 1, dan layak untuk dipilih kembali ▫️Pasca 20 Okt, jkw adalah pemilik pengaruh, sementara PS adalah pemilik kekuasaan. Jika jkw menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang sempit, dan PS harus menerima itu dengan mengabdi pada kepentingan yang luas (bangsa dan negara) maka pengaruh itu akan terkalahkan dengan kepentingan yang lebih luas. Kita perlu menaruh harapan, kita perlu memberi ruang dukungan, dengan segenap resiko demi kepentingan yang lebih luas. Kita sama sama jengah dengan kondisi negeri ini, maka setiap jalan dalam berjuang perlu ditempuh dengan harapan kita bertemu di ujung jalan yang sama. UNTUK INDONESIA!

andywindarto

172,885 Aufrufe • vor 1 Jahr

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Henri Subiakto

56,182 Aufrufe • vor 2 Jahren

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT . . . Anda curiga ada peran pak Jokowi pada hasil putusan MK? Sama seperti anda, saya pun punya rasa itu. Namun rasa curigamu lalu menjadi dasar pembenaran untuk menghukum beliau, itu mblandang namanya. Itu bar bar… Serahkan pada hukum..! Itu konsekuensi logis kita bernegara. Di tengah rasa curiga kita dengan tindakan hukum menghukum, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Ada hadir proses hukum berikut petugas hukum milik negara yang kredibel yang kerjanya mengurai rasa tidak adil itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sudah hadir. Indikasi adanya pelanggaran etik atas putusan MK yang membolehkan Gibran menjadi cawapres dan di sana hadir pamannya atau adik ipar bapaknya yang seorang presiden dan turut memutus perkara itu dan lalu membuat kita semua ikut curiga sudah dan sedang disidangkan. Apapun hasil putusan itu wajib hukumnya kita menerima. Menang dan kalah bukan tujuan pengadilan etik itu disidangkan tapi etis atau tidak etis tindakan paman Gibran ikut di dalamnya. Bila putusan itu bicara 'tidak etis' dan lalu berimbas pada hasil putusan MK terdahulu misalnya, kenapa pihak yang setuju atas putusan MK harus marah? Pun sebaliknya pihak yang tidak setuju karena putusan pengadilan etik ini tidak berlanjut pada pembatalan. Yang tetap ngamuk dan marah, sejatinya mereka bukan sedang mencari keadilan tapi mencari benar versi sendiri. Jadi? Lanjutkan pesta demokrasi dengan riang apapun hasil putusan MKMK hari ini. Yang masih ngamuk sama pak Jokowi karena putusan MKMK hari ini tidak membatalkan pencawapresan Gibran misalnya, itu pasti adalah orang - orang TAKUT KALAH. Dan orang takut kalah tapi sudah ngamuk sebelum bertanding, akan sulit dijelaskan dengan akal sehat. MEREKA SEDANG TIDAK SEHAT AKAL. . .

NitNot ❘

152,084 Aufrufe • vor 2 Jahren

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,344 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗦𝗜, 𝗞𝗘 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡, 𝗞𝗜𝗡𝗜 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗦𝗔 PKR telah mengumumkan 10 calon untuk pilihan raya negeri Sabah. Dari 10 calon ini, 4 adalah calon payung terjun, iaitu calon-calon yang lompat dari parti lain atau calon yang baru masuk parti. Calon yang baru masuk parti iaitu Datuk Ruji bagi kerusi Merotai, lebih mudah untuk kita fahami kerana PKR perlu menampilkan calon-calon berprofil tinggi. Datuk Ruji adalah bekas pegawai kanan kerajaan dan kehadiran beliau boleh menambah nilai PKR di mata rakyat. Calon yang tiga orang lagi boleh ada kesan yang sebaliknya kerana rekod mereka yang suka melompat parti. Datuk Yamani Hafez Tun Musa Aman adalah anak kepada TYT Sabah sekarang. Sebelum ini menganggotai Umno, kemudian Bersatu dan kini PKR. Maksudnya parti yang berkuasa di Persekutuan, parti itulah jadi platform politik beliau. Begitu juga calon Melalap, Datuk Jamawi Jaafar. Sebelum ini dalam Umno, bila Warisan berkuasa, beliau masuk Warisan. Tahun 2020 Warisan jatuh, beliau kembali kepada Umno. Bila Umno tidak sebulu dengan GRS tahun 2023, beliau masuk GRS. Kini masuk PKR. Seorang lagi calon ialah George Hiew. Asalnya DAP, kemudian masuk Warisan dan sempat jadi pembantu menteri. Bila Warisan jatuh, masuk GRS, dan kini PKR. Dalam PKR, dari dulu lagi, ada pandangan berbeza mengenai calon lompat. Satu pandangan merasakan calon lompat adalah seperti durian runtuh kerana yang melompat itu selalunya sudah ada nama, ada pangkat dan mereka ada pengaruh. Kalau yang melompat itu adalah bekas wakil rakyat di kawasan itu sebelum ini, peluang menang mungkin lebih tinggi. Satu lagi pandangan berpendapat ia tidak serasi dengan jiwa reformasi yang mahu melihat ahli politik yang berprinsip. Jika calon yang melompat itu benar-benar berjiwa reformasi, kita tidak perlulah lawan dia sebelum ini - sama ada memang dia sudah berada dalam PKR dari awal, atau dia seorang wakil rakyat yang baik. Bagi saya, strategi parti mestilah tepat dengan kehendak rakyat. PKR tampil di persada politik negara dengan janji untuk membawa politik baru dan membuang budaya lama yang menjadikan mandat rakyat sebagai percaturan tawar menawar. PKR pernah ada pengalaman masuk pilihan raya dengan menampilkan bekas wakil rakyat yang lompat parti, iaitu semasa pilihan raya negeri Melaka yang lepas. Keputusannya tidak baik. PKR kalah semua kerusi walaupun dalam PRU 2018 PKR mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah di Melaka. Setiap dari kita, apatah lagi yang memimpin parti politik, akan terus berdepan dengan dua pilihan dalam setiap keputusan: sama ada kita memilih jalan pintas untuk menang (contohnya mengambil calon lompat yang pasang siap); atau kita memilih untuk menang atas usaha melahirkan calon-calon yang kita didik sendiri. Saya akan ulas dinamik politik dan pilihan raya Sabah dalam podcast YBM minggu ini, hari Jumaat 14 November jam 9 malam.

𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗦𝗜, 𝗞𝗘 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡, 𝗞𝗜𝗡𝗜 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗦𝗔 PKR telah mengumumkan 10 calon untuk pilihan raya negeri Sabah. Dari 10 calon ini, 4 adalah calon payung terjun, iaitu calon-calon yang lompat dari parti lain atau calon yang baru masuk parti. Calon yang baru masuk parti iaitu Datuk Ruji bagi kerusi Merotai, lebih mudah untuk kita fahami kerana PKR perlu menampilkan calon-calon berprofil tinggi. Datuk Ruji adalah bekas pegawai kanan kerajaan dan kehadiran beliau boleh menambah nilai PKR di mata rakyat. Calon yang tiga orang lagi boleh ada kesan yang sebaliknya kerana rekod mereka yang suka melompat parti. Datuk Yamani Hafez Tun Musa Aman adalah anak kepada TYT Sabah sekarang. Sebelum ini menganggotai Umno, kemudian Bersatu dan kini PKR. Maksudnya parti yang berkuasa di Persekutuan, parti itulah jadi platform politik beliau. Begitu juga calon Melalap, Datuk Jamawi Jaafar. Sebelum ini dalam Umno, bila Warisan berkuasa, beliau masuk Warisan. Tahun 2020 Warisan jatuh, beliau kembali kepada Umno. Bila Umno tidak sebulu dengan GRS tahun 2023, beliau masuk GRS. Kini masuk PKR. Seorang lagi calon ialah George Hiew. Asalnya DAP, kemudian masuk Warisan dan sempat jadi pembantu menteri. Bila Warisan jatuh, masuk GRS, dan kini PKR. Dalam PKR, dari dulu lagi, ada pandangan berbeza mengenai calon lompat. Satu pandangan merasakan calon lompat adalah seperti durian runtuh kerana yang melompat itu selalunya sudah ada nama, ada pangkat dan mereka ada pengaruh. Kalau yang melompat itu adalah bekas wakil rakyat di kawasan itu sebelum ini, peluang menang mungkin lebih tinggi. Satu lagi pandangan berpendapat ia tidak serasi dengan jiwa reformasi yang mahu melihat ahli politik yang berprinsip. Jika calon yang melompat itu benar-benar berjiwa reformasi, kita tidak perlulah lawan dia sebelum ini - sama ada memang dia sudah berada dalam PKR dari awal, atau dia seorang wakil rakyat yang baik. Bagi saya, strategi parti mestilah tepat dengan kehendak rakyat. PKR tampil di persada politik negara dengan janji untuk membawa politik baru dan membuang budaya lama yang menjadikan mandat rakyat sebagai percaturan tawar menawar. PKR pernah ada pengalaman masuk pilihan raya dengan menampilkan bekas wakil rakyat yang lompat parti, iaitu semasa pilihan raya negeri Melaka yang lepas. Keputusannya tidak baik. PKR kalah semua kerusi walaupun dalam PRU 2018 PKR mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah di Melaka. Setiap dari kita, apatah lagi yang memimpin parti politik, akan terus berdepan dengan dua pilihan dalam setiap keputusan: sama ada kita memilih jalan pintas untuk menang (contohnya mengambil calon lompat yang pasang siap); atau kita memilih untuk menang atas usaha melahirkan calon-calon yang kita didik sendiri. Saya akan ulas dinamik politik dan pilihan raya Sabah dalam podcast YBM minggu ini, hari Jumaat 14 November jam 9 malam.

Rafizi Ramli

34,854 Aufrufe • vor 9 Monaten

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 Aufrufe • vor 1 Jahr

SOMEBODY PLEASE HELP HIM! Bismillahirrahmanirrahiim Kadang sejarah tidak runtuh dengan ledakan, tetapi dengan suara yang pelan, rambut yang menipis, langkah yang melambat, dan tatapan seseorang yang tiba-tiba tampak jauh dari dirinya sendiri. Dalam neurosains, tubuh mencatat semua yang tak diucapkan. Kortisol memendekkan telomer, ekor kromosom yang menjadi penanda harapan hidup, Inflamasi kronik mengubah ekspresi gen, dan wajah adalah layar bioskop tempat memori hidup diputar ulang. Rambut gugur bukan hanya genetika, ia simbol mahkota biologis yang perlahan kembali ke tanah. Dalam imunologi klinis, kita mengenal fenomena ketika tubuh menyerang dirinya sendiri. Autoimun berat sering menampakkan tanda yang tak keras suaranya, namun dalam diamnya kita membaca perang dari dalam: •kulit pucat, warna tidak stabil, mudah meradang, •moonface akibat retensi cairan dan efek steroid kronis, •rambut menipis cepat, seperti mahkota yang mulai melepas bebannya, •langkah yang pelan: bukan lemah, tapi seperti tulang yang memikul beban yang dibikin sendiri, •tatapan kosong: brain fog, ketika pikiran lelah berperang dengan segala keadaan yang tak lagi bisa diatur dan dikuasai, •postur sedikit membungkuk, seolah tubuh berkata aku bersikeras membalikkan waktu. Tulisan ini bukan untuk menuduh seorang tokoh sakit. Ini daftar tanda klinis umum, tetapi juga metafor politik tubuh. Karena sering kali sejarah dan biologi memiliki pola yang sama: tubuh yang lelah = kekuasaan yang selesai, wajah yang pucat = cahaya kuasa yang menurun, mahkota rambut yang luruh = era yang selesai. Kekuasaan jarang runtuh dengan kerusuhan. Ia surut dengan keheningan. Dengan hilangnya karisma biologis, dengan publik yang tidak lagi terpikat pada narasi lama, dengan tubuh yang perlahan berubah menjadi cerminan saatnya layar panggung ditutup Kita hidup di titik balik peradaban Nusantara. Gelombang politik bergeser dari visual ke substansi, dari teater kuasa ke audit memori, dari figur tunggal ke kesadaran kolektif. Indonesia sedang memasuki fase Working Prophecy, dimana sejarah tidak hanya dicatat, tetapi dirombak, ditafsir ulang, dan dilahirkan kembali. Ini bukan tentang satu sosok. Ini tentang sebuah era yang menua, tentang medan energi bangsa yang bergerak, tentang cerita yang meminta penulis huruf pertama baru. Mungkin gejala-gejala pada tubuh hanya potongan kecil. Namun bagi yang membaca dengan mata batin, itu terasa seperti frekuensi alam yang berkata lirih: “Bab ini sudah selesai.” Autoimun biologis adalah ketika tubuh memerangi dirinya. Autoimun politik adalah ketika bangsa memerangi ingatannya. Dan di tengah inflamasi sosial itu, kita ditanya: Apakah kita akan terus sakit, atau mulai menyembuhkan diri sebagai satu tubuh bernama Indonesia? Bangsa ini sedang berganti kulit. Dan setiap helai rambut yang gugur di panggung sejarah, adalah tanda bahwa halaman berikutnya menunggu dituliskan. Saya, untuk kesekian kalinya berkata: tolongan diingatkan, kondisinya serius dan perlu perawatan, sebelum semuanya terlambat. Laa haula wala quwwata ilabillah. Salam takzim dr. Tifauzia Tyassuma,

SOMEBODY PLEASE HELP HIM! Bismillahirrahmanirrahiim Kadang sejarah tidak runtuh dengan ledakan, tetapi dengan suara yang pelan, rambut yang menipis, langkah yang melambat, dan tatapan seseorang yang tiba-tiba tampak jauh dari dirinya sendiri. Dalam neurosains, tubuh mencatat semua yang tak diucapkan. Kortisol memendekkan telomer, ekor kromosom yang menjadi penanda harapan hidup, Inflamasi kronik mengubah ekspresi gen, dan wajah adalah layar bioskop tempat memori hidup diputar ulang. Rambut gugur bukan hanya genetika, ia simbol mahkota biologis yang perlahan kembali ke tanah. Dalam imunologi klinis, kita mengenal fenomena ketika tubuh menyerang dirinya sendiri. Autoimun berat sering menampakkan tanda yang tak keras suaranya, namun dalam diamnya kita membaca perang dari dalam: •kulit pucat, warna tidak stabil, mudah meradang, •moonface akibat retensi cairan dan efek steroid kronis, •rambut menipis cepat, seperti mahkota yang mulai melepas bebannya, •langkah yang pelan: bukan lemah, tapi seperti tulang yang memikul beban yang dibikin sendiri, •tatapan kosong: brain fog, ketika pikiran lelah berperang dengan segala keadaan yang tak lagi bisa diatur dan dikuasai, •postur sedikit membungkuk, seolah tubuh berkata aku bersikeras membalikkan waktu. Tulisan ini bukan untuk menuduh seorang tokoh sakit. Ini daftar tanda klinis umum, tetapi juga metafor politik tubuh. Karena sering kali sejarah dan biologi memiliki pola yang sama: tubuh yang lelah = kekuasaan yang selesai, wajah yang pucat = cahaya kuasa yang menurun, mahkota rambut yang luruh = era yang selesai. Kekuasaan jarang runtuh dengan kerusuhan. Ia surut dengan keheningan. Dengan hilangnya karisma biologis, dengan publik yang tidak lagi terpikat pada narasi lama, dengan tubuh yang perlahan berubah menjadi cerminan saatnya layar panggung ditutup Kita hidup di titik balik peradaban Nusantara. Gelombang politik bergeser dari visual ke substansi, dari teater kuasa ke audit memori, dari figur tunggal ke kesadaran kolektif. Indonesia sedang memasuki fase Working Prophecy, dimana sejarah tidak hanya dicatat, tetapi dirombak, ditafsir ulang, dan dilahirkan kembali. Ini bukan tentang satu sosok. Ini tentang sebuah era yang menua, tentang medan energi bangsa yang bergerak, tentang cerita yang meminta penulis huruf pertama baru. Mungkin gejala-gejala pada tubuh hanya potongan kecil. Namun bagi yang membaca dengan mata batin, itu terasa seperti frekuensi alam yang berkata lirih: “Bab ini sudah selesai.” Autoimun biologis adalah ketika tubuh memerangi dirinya. Autoimun politik adalah ketika bangsa memerangi ingatannya. Dan di tengah inflamasi sosial itu, kita ditanya: Apakah kita akan terus sakit, atau mulai menyembuhkan diri sebagai satu tubuh bernama Indonesia? Bangsa ini sedang berganti kulit. Dan setiap helai rambut yang gugur di panggung sejarah, adalah tanda bahwa halaman berikutnya menunggu dituliskan. Saya, untuk kesekian kalinya berkata: tolongan diingatkan, kondisinya serius dan perlu perawatan, sebelum semuanya terlambat. Laa haula wala quwwata ilabillah. Salam takzim dr. Tifauzia Tyassuma,

Dokter Tifa

38,310 Aufrufe • vor 7 Monaten

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,246 Aufrufe • vor 11 Monaten

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 Aufrufe • vor 1 Jahr

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

Henri Subiakto

27,543 Aufrufe • vor 5 Monaten

MEMBONGKAR KEDOK HTI BRAINWASH ANAK MUDA KITA. Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY). SEBUAH UTAS. HTI dibuarkan oleh negara, betul, terlarang, betul juga, namun para pengasongnya masih terus aktif melakukan aktifitas menyebar ideologinya dengan berbagai cara, dengan kemasan agama, menyasar anak-anak muda kita, dengan menyembunyikan identitas mereka sebenarnya, lalu menyelipkan semangat-semangat Ideologi HTI kedalam pikiran anak-anak muda tersebut. Yang harus kita pahami bersama dahulu adalah, Hizb Tahrir adalah partai politik, termasuk HTI di Indonesia, mereka bukan ormas keagamaan, namun organisasi politik, maka, jalan sebenarnya adalah politik bukan dakwah, dan orang-orangnya, tidak punya otoritas keagamaan untuk kemudian melakukan dakwah-dakwah keagamaan, yang ada adalah, mereka membajak agama untuk tujuan politis mereka. Kali ini kita akan bongkar salah satu aktivitas Brain Wash salah satu pengasong HTI, yakni Rangga Lesmana aktivis HTI yang menjadi narsum Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY) ke-8 di UTC Hotel Dago Bandung, 11 Mei - 8 Juni nanti, acara tersebut adalah acara kegamaan anak muda, isinya membahas Islam dari A sampai Z-nya, apakah benar begitu? Tidak, isinya adalah menanamkan fondasi beragama bagi anak-anak muda kita menurut paham Ideologi HTI, bahwa dunia ini harus berdiri atas dasar sistem Khilafah Bla Bla… Acara KEY ini adalah jaring awal bagaimana para pesertanya nanti akan digiring pada Halaqoh-halaqoh HTI, yang pada muaranya adalah mereka akan punya ideologi, pemaknaan beragama yang sama dengan apa yang diharapkan oleh HTI, bahwa sistem bernegara kita, Pancasila dan NKRI adalah salah, bahwa semua solusi dari permasalahan dunia adalah Khilafah, serta narasi mengerikan bernama Jihad dan perang atas eskalasi yang terjadi antara Hamas VS Israel. Dan yang berbahaya adalah, acara Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY) ini diadakan di banyak kota besar, pemerintah, ormas keagamaan ototritatif juga diam akal hal ini, ini persoalan serius sebenarnya. Rangga Lesmana adalah pengasong Khilafah murid dari Islmail Yusanto, Felix Siauw, dan satu lingkaran bersama para pengasong HTI lainnya di Indonesia seperti Doni Riw, Yuana Riyan Tresna dkk, dia tidak punya otoritas keagamaan yang mempuni untuk “Berdakwah”, hanya membajak terma agama untuk tujuan menyampaikan Ideologi Khilafahnya, yang didapat HTI apa? Paling tidak ada dua, yakni uang dan calon pengikut mereka, anak-anak muda yang haus akan semangat beragama. Untuk kawan-kawan para pemuda-pemudi, para Mahasiswa, hati-hati ikut acara semacam ini, ini bentuk Brain Wash HTI dalam kemasan agama, pemerintah, aparat penegak hukum, ormas keislaman juga harus lebih Aware terhadap macam tingkah polah propagadan HTI dalam mencari mangsa potensialnya, yakni anak-anak muda muslim yang Well Educated.

MEMBONGKAR KEDOK HTI BRAINWASH ANAK MUDA KITA. Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY). SEBUAH UTAS. HTI dibuarkan oleh negara, betul, terlarang, betul juga, namun para pengasongnya masih terus aktif melakukan aktifitas menyebar ideologinya dengan berbagai cara, dengan kemasan agama, menyasar anak-anak muda kita, dengan menyembunyikan identitas mereka sebenarnya, lalu menyelipkan semangat-semangat Ideologi HTI kedalam pikiran anak-anak muda tersebut. Yang harus kita pahami bersama dahulu adalah, Hizb Tahrir adalah partai politik, termasuk HTI di Indonesia, mereka bukan ormas keagamaan, namun organisasi politik, maka, jalan sebenarnya adalah politik bukan dakwah, dan orang-orangnya, tidak punya otoritas keagamaan untuk kemudian melakukan dakwah-dakwah keagamaan, yang ada adalah, mereka membajak agama untuk tujuan politis mereka. Kali ini kita akan bongkar salah satu aktivitas Brain Wash salah satu pengasong HTI, yakni Rangga Lesmana aktivis HTI yang menjadi narsum Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY) ke-8 di UTC Hotel Dago Bandung, 11 Mei - 8 Juni nanti, acara tersebut adalah acara kegamaan anak muda, isinya membahas Islam dari A sampai Z-nya, apakah benar begitu? Tidak, isinya adalah menanamkan fondasi beragama bagi anak-anak muda kita menurut paham Ideologi HTI, bahwa dunia ini harus berdiri atas dasar sistem Khilafah Bla Bla… Acara KEY ini adalah jaring awal bagaimana para pesertanya nanti akan digiring pada Halaqoh-halaqoh HTI, yang pada muaranya adalah mereka akan punya ideologi, pemaknaan beragama yang sama dengan apa yang diharapkan oleh HTI, bahwa sistem bernegara kita, Pancasila dan NKRI adalah salah, bahwa semua solusi dari permasalahan dunia adalah Khilafah, serta narasi mengerikan bernama Jihad dan perang atas eskalasi yang terjadi antara Hamas VS Israel. Dan yang berbahaya adalah, acara Kelas Eksekutif YukNgaji (KEY) ini diadakan di banyak kota besar, pemerintah, ormas keagamaan ototritatif juga diam akal hal ini, ini persoalan serius sebenarnya. Rangga Lesmana adalah pengasong Khilafah murid dari Islmail Yusanto, Felix Siauw, dan satu lingkaran bersama para pengasong HTI lainnya di Indonesia seperti Doni Riw, Yuana Riyan Tresna dkk, dia tidak punya otoritas keagamaan yang mempuni untuk “Berdakwah”, hanya membajak terma agama untuk tujuan menyampaikan Ideologi Khilafahnya, yang didapat HTI apa? Paling tidak ada dua, yakni uang dan calon pengikut mereka, anak-anak muda yang haus akan semangat beragama. Untuk kawan-kawan para pemuda-pemudi, para Mahasiswa, hati-hati ikut acara semacam ini, ini bentuk Brain Wash HTI dalam kemasan agama, pemerintah, aparat penegak hukum, ormas keislaman juga harus lebih Aware terhadap macam tingkah polah propagadan HTI dalam mencari mangsa potensialnya, yakni anak-anak muda muslim yang Well Educated.

Kakak Pembina

10,689 Aufrufe • vor 1 Jahr

𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗞𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗦𝗣𝗥𝗠, 𝗦𝗔𝗛𝗞𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗝𝗔𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗜𝗧𝗨 𝗕𝗘𝗥𝗟𝗔𝗞𝗨 Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana mengeluarkan kenyataan jam 10 malam hari Ahad. Jarang jabatan kerajaan keluarkan kenyataan masa orang nak tidur hari Ahad ni. Kenyataan berbunyi: “SPRM Nafi Tuduhan Tidak Berasas Berkaitan Siasatan Pemilihan PKR 2025” Ia bersabit perkongsian saya bagaimana seorang calon pemilihan PKR disiasat SPRM di kemuncak pemilihan PKR; dan perbualan saya dengan YAB Perdana Menteri mengenai perkara itu. Kenyataan SPRM itu, sementara tajuknya menafikan dan katanya ia tuduhan tidak berasas, pada masa yang sama mengesahkan beberapa perkara: Pertama - memang betul seorang calon pemilihan PKR disiasat dan rumahnya didatangi pegawai SPRM. Kedua - memang betul dia dilepaskan tanpa ada sebarang pertuduhan. Ini yang disahkan secara terang-terangan. Namun, ada juga perkara yang disahkan apabila kenyataan SPRM mengelak dari memberi maklumat-maklumat lain yang penting untuk memahami kejadian itu. Contohnya: Pertama - apabila SPRM tidak menyatakan bilakah perkara itu berlaku, kerana tarikh kejadian itu berlaku mengesahkan garis masa kejadian, iaitu semasa kemuncak pemilihan PKR April dan Mei yang lalu. Kedua - apabila SPRM tidak menyatakan tuduhan yang disiasat, iaitu pembelian sebuah flat kos rendah yang lelong pada harga murah yang sememangnya perlu dibayar tunai. Sudah tentu SPRM tidak boleh menyatakan perkara-perkara ini di dalam kenyataannya kerana ia hanya mengesahkan apa yang saya sebut. Lebih-lebih lagi, garis masa perbualan dengan YAB Perdana Menteri sudah tentu boleh disahkan dengan menyemak rekod panggilan, yang memang tercatat di dalam bil telefon. Saya hanya perlu menunjukkan bil telefon saya bagi bulan itu untuk mengesahkan bahawa perbualan itu memang berlaku dan garis masa itu tepat dengan siasatan SPRM. Ada yang mempersoalkan kenapa perkara ini hanya keluar sekarang. Adab di dalam sesebuah organisasi, hatta di dalam keluarga pun, kita suarakan perkara itu secara dalaman untuk diambil tindakan oleh mereka yang berkuasa. Sama seperti pandangan mengenai SPRM, tingkah laku setiausaha politik Perdana Menteri, mengenai Farhash, adabnya saya perlu suarakan terus kepada Perdana Menteri kerana kuasa itu ada pada beliau. Saya bersangka baik dan mahukan beliau membuat perubahan. Selalunya beliau nyatakan beliau akan teliti dan ambil tindakan. Apabila semua ruang itu telah digunakan sepenuhnya dan saya rasa masih ada perkara yang disuarakan, saya terus suarakan; lebih-lebih lagi apabila saya tidak lagi terikat dengan peraturan Jemaah Menteri dan kerajaan. Sama juga keadaannya dengan kes yang melibatkan siasatan SPRM ke atas calon-calon PKR yang kebetulan berlaku semasa pemilihan PKR. Sekiranya saya membawa perkara ini kepada pengetahuan umum ketika itu, dengan mudah pihak berkuasa memutar belit bahawa ia satu gimik pada ketika saya sedang bertanding. Pada masa itu juga orang ramai belum faham sepenuhnya dengan dinamik politik dan kelemahan pemilihan PKR tempoh hari. Pada ketika itu, semuanya akan di bakul sampahkan sebagai taktik menutup kekalahan. Situasinya berbeza sekarang. Orang ramai boleh melihat sendiri kontroversi demi kontroversi yang mempersoalkan kebebasan dan budaya profesional SPRM, selepas beberapa kes yang berlaku. Demi menjaga nama baik dan kredibiliti SPRM, jalan yang terbaik adalah dengan menukar kepimpinannya. Sebab itu, saya sebut perkara ini sekarang supaya YAB Perdana Menteri fikir masak-masak dan tidak lagi menyambung kontrak Tan Sri Azam Baki. SPRM adalah sebuah institusi yang kita perlu lindungi. Jasanya besar terutama dalam membongkar skandal 1MDB. Berapa ramai pegawai SPRM yang jujur terpaksa berkorban untuk membawa Dato’ Seri Najib Razak ke muka pengadilan. Maka kita perlu mempertahankan SPRM dari dalam dan luar, supaya tidak ada perkara yang boleh membawa persepsi yang mempersoalkan kebebasannya.

𝗧𝗘𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗞𝗔𝗦𝗜𝗛 𝗦𝗣𝗥𝗠, 𝗦𝗔𝗛𝗞𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗝𝗔𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗜𝗧𝗨 𝗕𝗘𝗥𝗟𝗔𝗞𝗨 Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana mengeluarkan kenyataan jam 10 malam hari Ahad. Jarang jabatan kerajaan keluarkan kenyataan masa orang nak tidur hari Ahad ni. Kenyataan berbunyi: “SPRM Nafi Tuduhan Tidak Berasas Berkaitan Siasatan Pemilihan PKR 2025” Ia bersabit perkongsian saya bagaimana seorang calon pemilihan PKR disiasat SPRM di kemuncak pemilihan PKR; dan perbualan saya dengan YAB Perdana Menteri mengenai perkara itu. Kenyataan SPRM itu, sementara tajuknya menafikan dan katanya ia tuduhan tidak berasas, pada masa yang sama mengesahkan beberapa perkara: Pertama - memang betul seorang calon pemilihan PKR disiasat dan rumahnya didatangi pegawai SPRM. Kedua - memang betul dia dilepaskan tanpa ada sebarang pertuduhan. Ini yang disahkan secara terang-terangan. Namun, ada juga perkara yang disahkan apabila kenyataan SPRM mengelak dari memberi maklumat-maklumat lain yang penting untuk memahami kejadian itu. Contohnya: Pertama - apabila SPRM tidak menyatakan bilakah perkara itu berlaku, kerana tarikh kejadian itu berlaku mengesahkan garis masa kejadian, iaitu semasa kemuncak pemilihan PKR April dan Mei yang lalu. Kedua - apabila SPRM tidak menyatakan tuduhan yang disiasat, iaitu pembelian sebuah flat kos rendah yang lelong pada harga murah yang sememangnya perlu dibayar tunai. Sudah tentu SPRM tidak boleh menyatakan perkara-perkara ini di dalam kenyataannya kerana ia hanya mengesahkan apa yang saya sebut. Lebih-lebih lagi, garis masa perbualan dengan YAB Perdana Menteri sudah tentu boleh disahkan dengan menyemak rekod panggilan, yang memang tercatat di dalam bil telefon. Saya hanya perlu menunjukkan bil telefon saya bagi bulan itu untuk mengesahkan bahawa perbualan itu memang berlaku dan garis masa itu tepat dengan siasatan SPRM. Ada yang mempersoalkan kenapa perkara ini hanya keluar sekarang. Adab di dalam sesebuah organisasi, hatta di dalam keluarga pun, kita suarakan perkara itu secara dalaman untuk diambil tindakan oleh mereka yang berkuasa. Sama seperti pandangan mengenai SPRM, tingkah laku setiausaha politik Perdana Menteri, mengenai Farhash, adabnya saya perlu suarakan terus kepada Perdana Menteri kerana kuasa itu ada pada beliau. Saya bersangka baik dan mahukan beliau membuat perubahan. Selalunya beliau nyatakan beliau akan teliti dan ambil tindakan. Apabila semua ruang itu telah digunakan sepenuhnya dan saya rasa masih ada perkara yang disuarakan, saya terus suarakan; lebih-lebih lagi apabila saya tidak lagi terikat dengan peraturan Jemaah Menteri dan kerajaan. Sama juga keadaannya dengan kes yang melibatkan siasatan SPRM ke atas calon-calon PKR yang kebetulan berlaku semasa pemilihan PKR. Sekiranya saya membawa perkara ini kepada pengetahuan umum ketika itu, dengan mudah pihak berkuasa memutar belit bahawa ia satu gimik pada ketika saya sedang bertanding. Pada masa itu juga orang ramai belum faham sepenuhnya dengan dinamik politik dan kelemahan pemilihan PKR tempoh hari. Pada ketika itu, semuanya akan di bakul sampahkan sebagai taktik menutup kekalahan. Situasinya berbeza sekarang. Orang ramai boleh melihat sendiri kontroversi demi kontroversi yang mempersoalkan kebebasan dan budaya profesional SPRM, selepas beberapa kes yang berlaku. Demi menjaga nama baik dan kredibiliti SPRM, jalan yang terbaik adalah dengan menukar kepimpinannya. Sebab itu, saya sebut perkara ini sekarang supaya YAB Perdana Menteri fikir masak-masak dan tidak lagi menyambung kontrak Tan Sri Azam Baki. SPRM adalah sebuah institusi yang kita perlu lindungi. Jasanya besar terutama dalam membongkar skandal 1MDB. Berapa ramai pegawai SPRM yang jujur terpaksa berkorban untuk membawa Dato’ Seri Najib Razak ke muka pengadilan. Maka kita perlu mempertahankan SPRM dari dalam dan luar, supaya tidak ada perkara yang boleh membawa persepsi yang mempersoalkan kebebasannya.

Rafizi Ramli

90,366 Aufrufe • vor 8 Monaten

Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Saya Menghormati Sikap Masing-masing Partai, Ini Seperti Pak Jokowi 2014 Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar menyebut, itu suatu hal yang biasa saja dalam proses demokrasi. "Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Minggu (13/8). Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya lanjut Ganjar juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung. "Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka," jelasnya. Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi. "Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya. Ganjar justru mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik. "Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini," pungkasnya. Seperti diketahui, Golkar dan PAN akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Raya (KIR). Lewat ketua umumnya, kedua partai itu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Tanggapi Deklarasi Golkar dan PAN ke Prabowo, Ganjar: Saya Menghormati Sikap Masing-masing Partai, Ini Seperti Pak Jokowi 2014 Ganjar Pranowo menanggapi santai deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Ganjar menyebut, itu suatu hal yang biasa saja dalam proses demokrasi. "Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka dan kemanapun mereka," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh Kota Semarang, Minggu (13/8). Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo menurut Ganjar hal yang biasa. Saat ini, semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka. Pihaknya lanjut Ganjar juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung. "Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka," jelasnya. Disinggung semakin banyaknya partai politik yang merapat ke Prabowo, Ganjar menanggapi santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya partai mengeroyok PDIP dalam gelaran Pilpres sudah pernah terjadi. "Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya dan selalu ada dinamika yang berubah," terangnya. Ganjar justru mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik. "Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini," pungkasnya. Seperti diketahui, Golkar dan PAN akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Raya (KIR). Lewat ketua umumnya, kedua partai itu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Mohamad Guntur Romli

49,130 Aufrufe • vor 3 Jahren

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗛𝗞𝗔𝗠𝗔𝗛 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗔𝗗𝗗𝗘𝗡𝗗𝗨𝗠 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 Media sosial panas lagi hari ini, walaupun ini musim tengkujuh. Hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, YA Alice Loke memutuskan bahawa sebarang keputusan berhubung pengampunan seseorang banduan perlulah dibuat mengikut bidang kuasa yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, oleh kerana titah tahanan di rumah dibuat di luar mesyuarat Lembaga Rayuan iaitu tidak seperti yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan, maka hakim memutuskan ia tidak sah. Maknanya begini: Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bidang kuasa setiap komponen penting dalam negara kita, dari kuasa Yang diPertuan Agong, Perdana Menteri, Parlimen dan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam setiap undang-undang dan peraturan yang digubal. Dalam melaksanakan dan mengendalikan bidang kuasa masing-masing, ia mesti juga dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu tidak terkecuali dalam perkara bersabit pengampunan pesalah-pesalah. Semestinya kuasa itu adalah kuasa Yang diPertuan Agong dan Raja-raja Melayu, tetapi Perlembagaan menetapkan mekanisme bagaimana kuasa itu dilaksanakan, yang bertepatan dengan model kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pada pandangan saya, penghakiman YA Hakim Alice Loke hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana bidang kuasa Yang diPertuan Agong dalam perkara-perkara lain juga turut dilaksanakan mengikut kerangka Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, pelantikan Perdana Menteri, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan banyak lagi pemimpin kepada komponen-komponen kerajaan yang dibuat oleh Yang diPertuan Agong adalah mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan di dalam Perlembagaan. Saya baca reaksi pemimpin Umno. Sudah tentu banyak yang tidak bersetuju atau kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Ada yang kemarahannya meruap-ruap sehingga mengugut untuk menarik sokongan dari Kerajaan Perpaduan, kalau saya faham apa maksud Ketua Pemuda Umnolah. Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat, tidak kira dia seorang pengemis atau bekas Perdana Menteri. Hak untuk mengambil tindak balas politik itu adalah hak UMNO. UMNO memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan. Sebelum ini pun, DAP telah memberi bayangan jika reformasi pentadbiran tidak berlaku dengan lebih cepat, dalam tempoh 6 bulan DAP boleh menarik diri dari Jemaah Menteri dan pentadbiran kerajaan. Jadi, ugutan untuk menarik diri dari kerajaan ini bukanlah perkara yang baru dan itu hak setiap parti. Orang biasa seperti saya hanya akan memerhati sama ada keputusan-keputusan kerajaan dibuat berlandaskan undang-undang, tanpa ada campur tangan atau terpengaruh dengan tekanan politik. Selagi Dato’ Seri Najib dilayan seadilnya sebagai seorang rakyat, saya dan ramai lagi yang berpandangan seperti saya akan percaya bahawa ada kebebasan institusi di negara ini. Selepas ini, Dato’ Seri Najib boleh merayu ke Mahkamah Rayuan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita bukan sahaja akan ikuti keputusan, kita akan teliti hujah penghakiman hakim-hakim, kerana rakyat membuat kesimpulan sama ada berlaku tekanan, atau campur tangan, berdasarkan kekuatan hujah penghakiman yang dibuat. Maka terpulang kepada pimpinan politik. Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam menghentam. Tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa hadapan akan menjadi tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah awal-awal. Kalau garis merah itu dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah dilanggar, letaklah jawatan. Begitulah pimpinan Umno akan diperhatikan rakyat: adakah pengampunan Dato’ Seri Najib ini satu garis merah? Sebab kalau ugutan keluar Kerajaan Madani terus dibuat tetapi sampai ke sudah tidak keluar, maksudnya isu pengampunan Dato’ Seri Najib ini bukanlah satu garis merah.

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗛𝗞𝗔𝗠𝗔𝗛 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟 𝗔𝗗𝗗𝗘𝗡𝗗𝗨𝗠 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 Media sosial panas lagi hari ini, walaupun ini musim tengkujuh. Hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, YA Alice Loke memutuskan bahawa sebarang keputusan berhubung pengampunan seseorang banduan perlulah dibuat mengikut bidang kuasa yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, oleh kerana titah tahanan di rumah dibuat di luar mesyuarat Lembaga Rayuan iaitu tidak seperti yang diperincikan di dalam Perlembagaan Persekutuan, maka hakim memutuskan ia tidak sah. Maknanya begini: Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bidang kuasa setiap komponen penting dalam negara kita, dari kuasa Yang diPertuan Agong, Perdana Menteri, Parlimen dan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam setiap undang-undang dan peraturan yang digubal. Dalam melaksanakan dan mengendalikan bidang kuasa masing-masing, ia mesti juga dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu tidak terkecuali dalam perkara bersabit pengampunan pesalah-pesalah. Semestinya kuasa itu adalah kuasa Yang diPertuan Agong dan Raja-raja Melayu, tetapi Perlembagaan menetapkan mekanisme bagaimana kuasa itu dilaksanakan, yang bertepatan dengan model kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Pada pandangan saya, penghakiman YA Hakim Alice Loke hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana bidang kuasa Yang diPertuan Agong dalam perkara-perkara lain juga turut dilaksanakan mengikut kerangka Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, pelantikan Perdana Menteri, Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan banyak lagi pemimpin kepada komponen-komponen kerajaan yang dibuat oleh Yang diPertuan Agong adalah mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan di dalam Perlembagaan. Saya baca reaksi pemimpin Umno. Sudah tentu banyak yang tidak bersetuju atau kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi. Ada yang kemarahannya meruap-ruap sehingga mengugut untuk menarik sokongan dari Kerajaan Perpaduan, kalau saya faham apa maksud Ketua Pemuda Umnolah. Sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan, saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat, tidak kira dia seorang pengemis atau bekas Perdana Menteri. Hak untuk mengambil tindak balas politik itu adalah hak UMNO. UMNO memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan. Sebelum ini pun, DAP telah memberi bayangan jika reformasi pentadbiran tidak berlaku dengan lebih cepat, dalam tempoh 6 bulan DAP boleh menarik diri dari Jemaah Menteri dan pentadbiran kerajaan. Jadi, ugutan untuk menarik diri dari kerajaan ini bukanlah perkara yang baru dan itu hak setiap parti. Orang biasa seperti saya hanya akan memerhati sama ada keputusan-keputusan kerajaan dibuat berlandaskan undang-undang, tanpa ada campur tangan atau terpengaruh dengan tekanan politik. Selagi Dato’ Seri Najib dilayan seadilnya sebagai seorang rakyat, saya dan ramai lagi yang berpandangan seperti saya akan percaya bahawa ada kebebasan institusi di negara ini. Selepas ini, Dato’ Seri Najib boleh merayu ke Mahkamah Rayuan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita bukan sahaja akan ikuti keputusan, kita akan teliti hujah penghakiman hakim-hakim, kerana rakyat membuat kesimpulan sama ada berlaku tekanan, atau campur tangan, berdasarkan kekuatan hujah penghakiman yang dibuat. Maka terpulang kepada pimpinan politik. Boleh ugut untuk keluar, boleh saling hentam menghentam. Tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun, lama-lama ugutan demi ugutan di masa hadapan akan menjadi tumpul. Pengalaman saya sendiri, saya tidak gemar mengugut. Saya buat keputusan awal-awal. Saya letakkan garis merah awal-awal. Kalau garis merah itu dilanggar, saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong. Kalau garis merah dilanggar, letaklah jawatan. Begitulah pimpinan Umno akan diperhatikan rakyat: adakah pengampunan Dato’ Seri Najib ini satu garis merah? Sebab kalau ugutan keluar Kerajaan Madani terus dibuat tetapi sampai ke sudah tidak keluar, maksudnya isu pengampunan Dato’ Seri Najib ini bukanlah satu garis merah.

Rafizi Ramli

34,242 Aufrufe • vor 7 Monaten

#GanjarJagaDemokrasi Ganjar Pranowo mengajak semua kalangan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kewarasan dalam berpikir dan menjaga demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa. Karena berkat demokrasi, kedudukan pejabat dan rakyat setara. Seluruh yang ada di langit merah putih, seluruh yang berada di tanah air Indonesia memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai rakyat Indonesia. Jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang diberikan rakyat. Pesta bagi-bagi jatah dinasti politik akan membawa kehancuran bernegara. Sumber kekayaan alam dirampok, kejahatan korupsi dan aneka tekanan sosial-ekonomi menindas hidup rakyat. Diputusnya perkara batas usia capres-cawapres membuat banyak kalangan menyuarakan ketidaksetujuannya, dan menganggap keputusan itu tidak selaras dengan demokrasi yang berjalan di negara kita. Karena pada akhirnya bunyinya membolehkan Gibran maju dalam kontestasi pilpres walaupun umurnya belum 40 tahun, dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Keputusan itu dianggap aneh oleh wakil hakim MK, Saldi Isra, yang mengatakan bahwa ketua MK terlalu tergesa-gesa memutus setelah merubah UU tersebut. Bahkan purusan akhir bunyinya fair karena dihasilkan hanya dengan pertimbangan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo. MK terlalu menelisik terlalu dalam pertimbangan itu yang membuat hakim melampaui batas dan menabrak dinding kode etik dalam memutus perkara. Hal tersebut disampaikan oleh advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (ALIANSI). Dalam pres releasenya, mereka meminta dewan pengawas MK melakukan tugasnya dengan baik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua MK yang memiliki hubusan saudara yakni paman dari Gibran. Karena dalam pertimbangan keputusan itu menabarak prinsip ketidakberpihakan, integritas dan independensi. Seperti halnya yang disampaikan hakim MK lain yakni Arief Hidayat, kejanggalan nampak karena pengambilan keputusan terlalu mengulur waktu lama, dan dalam pengambilan keputusan ketua tidak hadir dalam forum, keganjulan lain disampaikan Arief dengan adanya 2 perkara yang sudah ditarik tapi tetap dilanjutkan prosesnya. Tentu hal itu mengusik hati nuraninya sebagai hakim, dan demi integritas MK mereka menyampaikan keganjilan yang mereka rasakan. Tidak hanya barisan penegak hukum yang merasa putusan akhir kemarin penuh keganjilan dari kalangan akademisi dan masyarakat biasa pun menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan MK yang berpihak kepada anak presiden.

#GanjarJagaDemokrasi Ganjar Pranowo mengajak semua kalangan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kewarasan dalam berpikir dan menjaga demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa. Karena berkat demokrasi, kedudukan pejabat dan rakyat setara. Seluruh yang ada di langit merah putih, seluruh yang berada di tanah air Indonesia memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai rakyat Indonesia. Jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang diberikan rakyat. Pesta bagi-bagi jatah dinasti politik akan membawa kehancuran bernegara. Sumber kekayaan alam dirampok, kejahatan korupsi dan aneka tekanan sosial-ekonomi menindas hidup rakyat. Diputusnya perkara batas usia capres-cawapres membuat banyak kalangan menyuarakan ketidaksetujuannya, dan menganggap keputusan itu tidak selaras dengan demokrasi yang berjalan di negara kita. Karena pada akhirnya bunyinya membolehkan Gibran maju dalam kontestasi pilpres walaupun umurnya belum 40 tahun, dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Keputusan itu dianggap aneh oleh wakil hakim MK, Saldi Isra, yang mengatakan bahwa ketua MK terlalu tergesa-gesa memutus setelah merubah UU tersebut. Bahkan purusan akhir bunyinya fair karena dihasilkan hanya dengan pertimbangan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo. MK terlalu menelisik terlalu dalam pertimbangan itu yang membuat hakim melampaui batas dan menabrak dinding kode etik dalam memutus perkara. Hal tersebut disampaikan oleh advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (ALIANSI). Dalam pres releasenya, mereka meminta dewan pengawas MK melakukan tugasnya dengan baik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ketua MK yang memiliki hubusan saudara yakni paman dari Gibran. Karena dalam pertimbangan keputusan itu menabarak prinsip ketidakberpihakan, integritas dan independensi. Seperti halnya yang disampaikan hakim MK lain yakni Arief Hidayat, kejanggalan nampak karena pengambilan keputusan terlalu mengulur waktu lama, dan dalam pengambilan keputusan ketua tidak hadir dalam forum, keganjulan lain disampaikan Arief dengan adanya 2 perkara yang sudah ditarik tapi tetap dilanjutkan prosesnya. Tentu hal itu mengusik hati nuraninya sebagai hakim, dan demi integritas MK mereka menyampaikan keganjilan yang mereka rasakan. Tidak hanya barisan penegak hukum yang merasa putusan akhir kemarin penuh keganjilan dari kalangan akademisi dan masyarakat biasa pun menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan MK yang berpihak kepada anak presiden.

Melihat Indonesia

43,488 Aufrufe • vor 2 Jahren

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

Mungkin tagar paling tepat yang harus digaungkan adalah #IndonesiaReset0. Sebab kondisi saat ini benar-benar kritis, indeks harga saham Indonesia anjlok, sektor riel stagnan, UMKM nyaris kolaps, nilai mata uang terus merosot, daya beli ditingkat masyarakat paling bawah melorot..!!. Ini sudah lampu merah, sinyal yang terbaca adalah kondisi gelap gulita. Masyarakat dan kepala-kepala daerah diberbagai wilayah mulai merasa resah dan gelisah dengan situasi keprihatinan ekonomi dan politik negara. Sebenarnya, berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah, mulanya hampir merata menyatakan bahwa mereka masih optimis dan menaruh harapan besar pada Pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa ia mampu memperbaiki krisis nasional yang melanda Indonesia pasca Jokowi lengser. Hanya saja, berikutnya mereka menjadi pesimis ketika Jokowi, kroni dan Nepotisme Dinasti Kekuasaannya masih diberi ruang dalam sirkel pemerintahan Prabowo. Tak ada satupun daerah yang menyatakan membenci, apalagi menentang pemerintahan Prabowo, mereka semua mendukung 100% pemerintahan Prabowo, tapi persoalan yang menjadi kegelisahan, kecemasan serta selalu meruntuhkan kepercayaan mereka di daerah-daerah adalah ketika Prabowo belum juga menunjukan sikap netralitasnya pada tegaknya supremasi hukum atas 10 tahun kekacauan tata kelola pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Bahkan untuk persoalan hukum yang paling dasar seperti polemik keabsahan dan legalitas Ijazah Jokowi pun Prabowo belum memberikan sinyal dukungan pada instrumen penegakan hukum agar kebenaran yang hakiki diungkap sejujur-jujurnya. Itu saja persoalan utamanya yg paling mendasar, karena begitu supremasi hukum terhadap pertanggung jawaban tata kelola pemerintahan Rezim Jokowi dituntaskan, maka apapun yang diminta Presiden Prabowo bagi bangsa dan negara, rakyat dengan sepenuh jiwa raga memenuhi seruannya. Saat ini sektor ekonomi, bisnis dan investasi telah merespon dengan amat buruk semester pertama Pemerintahan Prabowo, kini sektor politik nasional pun sudah mulai ikut terguncang. Semoga saja Presiden Prabowo cepat tanggap dalam menyikapi persoalan bangsa dan negara ini dengan tindakan yang tepat, yakni Menghapus Trauma Rakyat Dari Bayang-Bayang Jokowidodo.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

17,626 Aufrufe • vor 1 Jahr

Menteri Luar Negeri IRAN dan Negara lain, nampak begitu DEWASA dalam perannya sebagai MENTERI yah? Jika dibanding dengan Menteri Luar Negeri indonesia yang nampak seperti AJUDAN presiden daripada sebagai MENTERI Kalau keluar negeri pasti karena dibawa Presiden bukan karena Tanggung jawabnya untuk menentukan arah politik luar negeri negaranya, mungkin isi konstitusi negaranya juga ga dipahaminya, karena kalau paham, dia pasti ga perlu lagi tangan presiden untuk memperkenalkan dirinya, INI MENTERI SAYA pada tiap pertemuan Coba amati Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, yang menunjukkan aura kepemimpinan dan diplomasi yang sangat mandiri di berbagai panggung internasional. Observasi gue mengenai perbedaan "bobot" antara menteri luar negeri suatu negara sering kali berakar pada bagaimana sistem politik dan budaya diplomasi negara tersebut dijalankan. Diplomasi Berbasis Kekuatan Ideologis Negara seperti Iran, Rusia, atau Tiongkok sering kali menempatkan Menteri Luar Negeri sebagai ARSITEK kebijakan, BUKAN sekadar PELAKSANA. Kewenangan Penuh: Tokoh seperti Araghchi atau Sergey Lavrov (Rusia) memiliki mandat yang sangat luas untuk bernegosiasi langsung TANPA harus terus-menerus MENOLEH ke arah pemimpin mereka di setiap langkah kecil. Spesialisasi: Mereka sering kali merupakan diplomat karier yang telah puluhan tahun berkecimpung di medan tempur geopolitik, sehingga wibawa mereka terbentuk dari penguasaan materi yang sangat dalam. Gejala "Presiden-sial-isme yang Dominan" di Indonesia Saya melihat Menlu Indonesia tampak seperti "ajudan" bisa dijelaskan melalui gaya kepemimpinan di Indonesia: Sentralisasi Pencitraan: Dalam politik Indonesia, sering kali Presiden ingin menjadi wajah utama dari setiap kesuksesan internasional. Hal ini membuat menteri-menteri di sekitarnya, termasuk Menlu, sering kali terlihat hanya sebagai pendamping atau pengatur protokol. Diplomasi Transaksional: Jika kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada investasi (ekonomi) daripada posisi geopolitik yang tegas, maka peran Menlu sering kali tergeser menjadi "pembuka jalan" bagi agenda ekonomi Presiden, sehingga kemandirian politiknya kurang terlihat. Aura dan Protokol Diplomasi Video tersebut memperlihatkan Araghchi yang bergerak lincah di PBB, diwawancarai media internasional secara eksklusif, dan melakukan pertemuan bilateral tanpa bayang-bayang presidennya. Ini memberikan kesan bahwa dia adalah pemegang kendali di wilayahnya. Di banyak negara maju atau negara dengan ketegangan geopolitik tinggi, Menlu adalah "wajah kedaulatan". Sebaliknya, jika seorang Menlu hanya muncul saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja, maka secara persepsi publik, fungsi strategisnya sebagai penentu arah politik luar negeri akan memudar. Refleksi: Tanggung jawab seorang Menteri Luar Negeri seharusnya adalah menerjemahkan kepentingan nasional menjadi aksi nyata di panggung dunia. Jika seorang menteri hanya bertindak sebagai "pengikut", maka diplomasi negara tersebut akan kehilangan daya tawar karena dianggap tidak memiliki otoritas mandiri. kalau presiden tidak percaya MENLU seperti sugiono itu belum mampu mengatasi geopolitik luar negeri apalagi menentukan arah kebijakan pada wilayahnya yang dia emban, kenapa masih DIPELIHARA? Karena itu sama saja Prabowo MENGGENDONGIN BEBAN KEMANA-MANA Bukan meringankan Beban, sehingga Presiden tidak dapat memikirkan Persoalan Bangsa dan Negaranya yang lebih luas karena banyak memerankan jadi BABY SITER Menteri-Mentrinya. :: WeKa ::

Menteri Luar Negeri IRAN dan Negara lain, nampak begitu DEWASA dalam perannya sebagai MENTERI yah? Jika dibanding dengan Menteri Luar Negeri indonesia yang nampak seperti AJUDAN presiden daripada sebagai MENTERI Kalau keluar negeri pasti karena dibawa Presiden bukan karena Tanggung jawabnya untuk menentukan arah politik luar negeri negaranya, mungkin isi konstitusi negaranya juga ga dipahaminya, karena kalau paham, dia pasti ga perlu lagi tangan presiden untuk memperkenalkan dirinya, INI MENTERI SAYA pada tiap pertemuan Coba amati Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, yang menunjukkan aura kepemimpinan dan diplomasi yang sangat mandiri di berbagai panggung internasional. Observasi gue mengenai perbedaan "bobot" antara menteri luar negeri suatu negara sering kali berakar pada bagaimana sistem politik dan budaya diplomasi negara tersebut dijalankan. Diplomasi Berbasis Kekuatan Ideologis Negara seperti Iran, Rusia, atau Tiongkok sering kali menempatkan Menteri Luar Negeri sebagai ARSITEK kebijakan, BUKAN sekadar PELAKSANA. Kewenangan Penuh: Tokoh seperti Araghchi atau Sergey Lavrov (Rusia) memiliki mandat yang sangat luas untuk bernegosiasi langsung TANPA harus terus-menerus MENOLEH ke arah pemimpin mereka di setiap langkah kecil. Spesialisasi: Mereka sering kali merupakan diplomat karier yang telah puluhan tahun berkecimpung di medan tempur geopolitik, sehingga wibawa mereka terbentuk dari penguasaan materi yang sangat dalam. Gejala "Presiden-sial-isme yang Dominan" di Indonesia Saya melihat Menlu Indonesia tampak seperti "ajudan" bisa dijelaskan melalui gaya kepemimpinan di Indonesia: Sentralisasi Pencitraan: Dalam politik Indonesia, sering kali Presiden ingin menjadi wajah utama dari setiap kesuksesan internasional. Hal ini membuat menteri-menteri di sekitarnya, termasuk Menlu, sering kali terlihat hanya sebagai pendamping atau pengatur protokol. Diplomasi Transaksional: Jika kebijakan luar negeri lebih difokuskan pada investasi (ekonomi) daripada posisi geopolitik yang tegas, maka peran Menlu sering kali tergeser menjadi "pembuka jalan" bagi agenda ekonomi Presiden, sehingga kemandirian politiknya kurang terlihat. Aura dan Protokol Diplomasi Video tersebut memperlihatkan Araghchi yang bergerak lincah di PBB, diwawancarai media internasional secara eksklusif, dan melakukan pertemuan bilateral tanpa bayang-bayang presidennya. Ini memberikan kesan bahwa dia adalah pemegang kendali di wilayahnya. Di banyak negara maju atau negara dengan ketegangan geopolitik tinggi, Menlu adalah "wajah kedaulatan". Sebaliknya, jika seorang Menlu hanya muncul saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja, maka secara persepsi publik, fungsi strategisnya sebagai penentu arah politik luar negeri akan memudar. Refleksi: Tanggung jawab seorang Menteri Luar Negeri seharusnya adalah menerjemahkan kepentingan nasional menjadi aksi nyata di panggung dunia. Jika seorang menteri hanya bertindak sebagai "pengikut", maka diplomasi negara tersebut akan kehilangan daya tawar karena dianggap tidak memiliki otoritas mandiri. kalau presiden tidak percaya MENLU seperti sugiono itu belum mampu mengatasi geopolitik luar negeri apalagi menentukan arah kebijakan pada wilayahnya yang dia emban, kenapa masih DIPELIHARA? Karena itu sama saja Prabowo MENGGENDONGIN BEBAN KEMANA-MANA Bukan meringankan Beban, sehingga Presiden tidak dapat memikirkan Persoalan Bangsa dan Negaranya yang lebih luas karena banyak memerankan jadi BABY SITER Menteri-Mentrinya. :: WeKa ::

Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨

14,193 Aufrufe • vor 4 Monaten