Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

Lembaga-lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme UN Development dan United Nations Children's Fund UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Aceh. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella membenarkan surat itu masuk pada Minggu (14/12). Sara mengatakan,... saat ini mereka sedang menganalisis bentuk dukungan terbaik yang akan diberikan kepada wilayah Aceh yang terdampak. "Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. "UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin. "Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak," sembungnya Sc: 4mazeshow more

Maria A. Alkaff

40,675 subscribers

734,136 просмотров • 8 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика Здоровье и велнес Образование

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

Support Aceh!! ✊🏻 Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations yaitu United Nations Development Programme United NationsDP dan United Nation Children’s Fund United NationsICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa langkah ini diambil karena kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam menangani bencana serupa, seperti tsunami 2004 yang melanda Aceh. "Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12). Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat banjir longsor di 18 kabupaten/kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang. "Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," katanya. Hingga hari ini, sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana, termasuk lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Sc: 4maze

Support Aceh!! ✊🏻 Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations yaitu United Nations Development Programme United NationsDP dan United Nation Children’s Fund United NationsICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa langkah ini diambil karena kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam menangani bencana serupa, seperti tsunami 2004 yang melanda Aceh. "Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12). Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat banjir longsor di 18 kabupaten/kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang. "Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," katanya. Hingga hari ini, sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana, termasuk lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Sc: 4maze

Maria A. Alkaff

69,546 просмотров • 8 месяцев назад

Bendera Aceh berkibar di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah aksi yang dilakukan oleh komunitas diaspora Aceh di luar negeri. Aksi ini menjadi bentuk seruan kepada dunia internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi Aceh yang tengah dilanda berbagai bencana dan krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut, diaspora Aceh menyuarakan desakan agar pemerintah Indonesia menetapkan status darurat nasional bencana untuk wilayah Aceh. Mereka menilai bahwa skala dan dampak bencana yang terjadi membutuhkan penanganan luar biasa, dukungan lebih besar, serta keterlibatan berbagai pihak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Pengibaran bendera Aceh di depan kantor PBB dilakukan sebagai simbol identitas dan jeritan kemanusiaan, sekaligus untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap penderitaan masyarakat di Tanah Rencong. Para peserta aksi membawa pesan agar kondisi Aceh tidak diabaikan dan mendapatkan dukungan yang setara dengan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia lainnya. Sc: bitvofficial

Bendera Aceh berkibar di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah aksi yang dilakukan oleh komunitas diaspora Aceh di luar negeri. Aksi ini menjadi bentuk seruan kepada dunia internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi Aceh yang tengah dilanda berbagai bencana dan krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut, diaspora Aceh menyuarakan desakan agar pemerintah Indonesia menetapkan status darurat nasional bencana untuk wilayah Aceh. Mereka menilai bahwa skala dan dampak bencana yang terjadi membutuhkan penanganan luar biasa, dukungan lebih besar, serta keterlibatan berbagai pihak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Pengibaran bendera Aceh di depan kantor PBB dilakukan sebagai simbol identitas dan jeritan kemanusiaan, sekaligus untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap penderitaan masyarakat di Tanah Rencong. Para peserta aksi membawa pesan agar kondisi Aceh tidak diabaikan dan mendapatkan dukungan yang setara dengan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia lainnya. Sc: bitvofficial

Maria A. Alkaff

158,897 просмотров • 7 месяцев назад

Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A. Jalil menyurati Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membantu penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah yang ia pimpin, Rabu (3/12/2025) sore. Ia mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat. Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan pria yang biasa disapa Ayahwa, itu dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu disampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam, yang ia sebut hanya merusak wilayah daerah pesisir. Sambil menangis, Ayahwa menyampaikan pilunya kondisi di Aceh Utara yang masih minim bantuan dari berbagai pihak. Sebelumnya, pada Rabu (3/12) siang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan permohonan maaf terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lantaran upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Pratikno bilang Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bilang pemerintah tak menampik faktor kerusakan lingkungan turut memperparah bencana yang terjadi. | Narasi Daily

Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A. Jalil menyurati Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membantu penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah yang ia pimpin, Rabu (3/12/2025) sore. Ia mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat. Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan pria yang biasa disapa Ayahwa, itu dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu disampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 silam, yang ia sebut hanya merusak wilayah daerah pesisir. Sambil menangis, Ayahwa menyampaikan pilunya kondisi di Aceh Utara yang masih minim bantuan dari berbagai pihak. Sebelumnya, pada Rabu (3/12) siang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan permohonan maaf terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lantaran upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Pratikno bilang Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana yang terjadi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bilang pemerintah tak menampik faktor kerusakan lingkungan turut memperparah bencana yang terjadi. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

15,920 просмотров • 8 месяцев назад

21 Tahun Damai Aceh, Tiga Tuntutan Masyarakat: Tuntaskan MoU Helsinki, Percepat Rehabilitasi Bencana, dan Perpanjang Dana Otsus BANDA ACEH, 15 Agustus 2026 — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi MoU Helsinki. Kericuhan terjadi setelah aparat keamanan melarang pengibaran Bendera Aceh, yang kemudian dilaporkan sempat dikibarkan oleh sebagian peserta. Bagi sebagian masyarakat Aceh, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai simbol, tetapi menyangkut sejauh mana komitmen perdamaian yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 telah dilaksanakan. Setelah 21 tahun, masyarakat Aceh kembali menyuarakan sejumlah tuntutan agar perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik bersenjata, tetapi diwujudkan melalui pemenuhan seluruh komitmen yang telah disepakati. 1. Tuntaskan seluruh komitmen MoU Helsinki Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh persoalan yang masih tertunda dalam implementasi MoU Helsinki, termasuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Bagi masyarakat Aceh, legalisasi dan penggunaan simbol daerah merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian. Persoalan tersebut diharapkan diselesaikan melalui dialog politik dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Selain persoalan simbol, masyarakat juga menuntut agar kewenangan Aceh dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana menjadi bagian dari kesepakatan damai dapat diwujudkan secara lebih nyata. 2. Pemerintah diminta lebih serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Masyarakat juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat serta memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang berdampak luas di Sumatra. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan tanggap darurat. Masyarakat membutuhkan pembangunan kembali infrastruktur, rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. 3. Dana Otsus diminta diperpanjang secara permanen Masyarakat Aceh juga meminta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) diperpanjang secara permanen. Dana Otsus dinilai memiliki peran penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Aceh. Namun, berbagai regulasi dan persoalan implementasi dinilai masih menghambat optimalisasi manfaat Otsus bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Pusat memberikan kepastian jangka panjang mengenai Dana Otsus sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Aceh. Perdamaian Harus Menghasilkan Kesejahteraan 21 tahun setelah MoU Helsinki, pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat bukan lagi sekadar apakah Aceh telah damai, tetapi apakah perdamaian tersebut telah menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan terpenuhinya seluruh komitmen yang disepakati. Persoalan bendera yang kembali muncul pada peringatan Hari Damai Aceh menjadi pengingat bahwa masih terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian politik dan hukum secara serius. Perdamaian bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian juga tentang menepati kesepakatan. Aceh telah memilih jalan damai. Kini, yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak untuk memastikan seluruh komitmen perdamaian dihormati, dilaksanakan secara adil, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Tiga tuntutan utama masyarakat Aceh: tuntaskan MoU Helsinki, percepat rehab-rekon pascabencana, dan berikan kepastian Dana Otsus untuk masa depan Aceh.

21 Tahun Damai Aceh, Tiga Tuntutan Masyarakat: Tuntaskan MoU Helsinki, Percepat Rehabilitasi Bencana, dan Perpanjang Dana Otsus BANDA ACEH, 15 Agustus 2026 — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi MoU Helsinki. Kericuhan terjadi setelah aparat keamanan melarang pengibaran Bendera Aceh, yang kemudian dilaporkan sempat dikibarkan oleh sebagian peserta. Bagi sebagian masyarakat Aceh, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai simbol, tetapi menyangkut sejauh mana komitmen perdamaian yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 telah dilaksanakan. Setelah 21 tahun, masyarakat Aceh kembali menyuarakan sejumlah tuntutan agar perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik bersenjata, tetapi diwujudkan melalui pemenuhan seluruh komitmen yang telah disepakati. 1. Tuntaskan seluruh komitmen MoU Helsinki Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh persoalan yang masih tertunda dalam implementasi MoU Helsinki, termasuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Bagi masyarakat Aceh, legalisasi dan penggunaan simbol daerah merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian. Persoalan tersebut diharapkan diselesaikan melalui dialog politik dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Selain persoalan simbol, masyarakat juga menuntut agar kewenangan Aceh dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana menjadi bagian dari kesepakatan damai dapat diwujudkan secara lebih nyata. 2. Pemerintah diminta lebih serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Masyarakat juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat serta memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang berdampak luas di Sumatra. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan bantuan tanggap darurat. Masyarakat membutuhkan pembangunan kembali infrastruktur, rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. 3. Dana Otsus diminta diperpanjang secara permanen Masyarakat Aceh juga meminta agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) diperpanjang secara permanen. Dana Otsus dinilai memiliki peran penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Aceh. Namun, berbagai regulasi dan persoalan implementasi dinilai masih menghambat optimalisasi manfaat Otsus bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Pusat memberikan kepastian jangka panjang mengenai Dana Otsus sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Aceh. Perdamaian Harus Menghasilkan Kesejahteraan 21 tahun setelah MoU Helsinki, pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat bukan lagi sekadar apakah Aceh telah damai, tetapi apakah perdamaian tersebut telah menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan terpenuhinya seluruh komitmen yang disepakati. Persoalan bendera yang kembali muncul pada peringatan Hari Damai Aceh menjadi pengingat bahwa masih terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian politik dan hukum secara serius. Perdamaian bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian juga tentang menepati kesepakatan. Aceh telah memilih jalan damai. Kini, yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak untuk memastikan seluruh komitmen perdamaian dihormati, dilaksanakan secara adil, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Tiga tuntutan utama masyarakat Aceh: tuntaskan MoU Helsinki, percepat rehab-rekon pascabencana, dan berikan kepastian Dana Otsus untuk masa depan Aceh.

Aceh 🇮🇩🇹🇷🇵🇸

18,246 просмотров • 15 дней назад

Pernyataan Resmi Menlu RI Terkait Pembebasan 9 WNI Relawan GSF 2.0 Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 (Sembilan) Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI, yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih.

Pernyataan Resmi Menlu RI Terkait Pembebasan 9 WNI Relawan GSF 2.0 Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 (Sembilan) Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI, yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih.

MoFA Indonesia

236,937 просмотров • 3 месяцев назад

Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo, bersama Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco, dan Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf, telah disepakati bahwa empat pulau yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1992. Saat itu saya baru berusia 1 tahun. Kesepakatan yang muncul ketika itu mendasarkan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara pada peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh. Pada tahun 2008, saat saya masih duduk di bangku SMA, Gubernur Aceh kala itu tidak memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah Aceh, sedangkan Gubernur Sumut saat itu memasukkannya ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tahun 2017, ketika saya belum menjabat sebagai pejabat publik, keempat pulau tersebut kembali dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2022, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Medan, diterbitkan Kepmendagri yang pertama dan pulau tersebut masih masuk dalam cakupan Tapanuli Tengah. Baru pada tahun 2025 inilah saya menandatangani surat penegasan batas wilayah, yang secara resmi menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita terima keputusan ini dengan lapang dada dan semangat kebersamaan. Aceh adalah saudara dan tetangga kita. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah. Kita semua tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salam kolaborasi. #KolaborasiSumutBerkah #SumutBerkah #SalamKolaborasi

Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo, bersama Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco, dan Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf, telah disepakati bahwa empat pulau yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil rapat tersebut, diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1992. Saat itu saya baru berusia 1 tahun. Kesepakatan yang muncul ketika itu mendasarkan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara pada peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh. Pada tahun 2008, saat saya masih duduk di bangku SMA, Gubernur Aceh kala itu tidak memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah Aceh, sedangkan Gubernur Sumut saat itu memasukkannya ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tahun 2017, ketika saya belum menjabat sebagai pejabat publik, keempat pulau tersebut kembali dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2022, saat saya menjabat sebagai Wali Kota Medan, diterbitkan Kepmendagri yang pertama dan pulau tersebut masih masuk dalam cakupan Tapanuli Tengah. Baru pada tahun 2025 inilah saya menandatangani surat penegasan batas wilayah, yang secara resmi menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita terima keputusan ini dengan lapang dada dan semangat kebersamaan. Aceh adalah saudara dan tetangga kita. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah. Kita semua tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salam kolaborasi. #KolaborasiSumutBerkah #SumutBerkah #SalamKolaborasi

Bobby Nasution

103,052 просмотров • 1 год назад

Mensesnag Akui Pemerintah Tolak Bantuan Bencana Alam dari Negara Asing: Kita Masih Mampu Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia turut menjadi perhatian dunia. Bahkan, Indonesia mendapatkan banyak tawaran bantuan dari negara lain terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Namun, pemerintah belum menerima bantuan asing tersebut karena mengaku masih sanggup mengatasinya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, kepada awak media di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Prasetyo Hadi awalnya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang menaruh keprihatinan dan bahkan menawarkan bantuan kepada Indonesia. Namun, ia menyebut pemerintah masih mampu mengatasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera yang berdampak kepada 3,3 juta jiwa. "Untuk sementara ini belum, meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah dalam hal ini, kita semua, masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi," ujar Prasetyo. Prasetyo Hadi pun menambahkan bahwa Indonesia memiliki stok pangan serta BBM yang cukup. Hal itu membuat pemerintah merasa belum perlu menerima bantuan asing. "Dari sisi pangan, alhamdulillah kita punya stok yang cukup. Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, ya. BBM kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," papar Prasetyo Hadi. Meski begitu, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan dari negara lain. Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan mempertimbangkan hal tersebut jika memang diperlukan. "Ya, nanti kita lihatlah, kalau pada waktunya kita memerlukan, kita akan menerima bantuan asing," pungkas Prasetyo Hadi. (ist) #BanjirBandang #TanahLongsor #Aceh #SumateraUtara #SumateraBarat

Mensesnag Akui Pemerintah Tolak Bantuan Bencana Alam dari Negara Asing: Kita Masih Mampu Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia turut menjadi perhatian dunia. Bahkan, Indonesia mendapatkan banyak tawaran bantuan dari negara lain terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Namun, pemerintah belum menerima bantuan asing tersebut karena mengaku masih sanggup mengatasinya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, kepada awak media di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Prasetyo Hadi awalnya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara sahabat yang menaruh keprihatinan dan bahkan menawarkan bantuan kepada Indonesia. Namun, ia menyebut pemerintah masih mampu mengatasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera yang berdampak kepada 3,3 juta jiwa. "Untuk sementara ini belum, meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan kami ucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah dalam hal ini, kita semua, masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi," ujar Prasetyo. Prasetyo Hadi pun menambahkan bahwa Indonesia memiliki stok pangan serta BBM yang cukup. Hal itu membuat pemerintah merasa belum perlu menerima bantuan asing. "Dari sisi pangan, alhamdulillah kita punya stok yang cukup. Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, ya. BBM kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," papar Prasetyo Hadi. Meski begitu, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan dari negara lain. Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan mempertimbangkan hal tersebut jika memang diperlukan. "Ya, nanti kita lihatlah, kalau pada waktunya kita memerlukan, kita akan menerima bantuan asing," pungkas Prasetyo Hadi. (ist) #BanjirBandang #TanahLongsor #Aceh #SumateraUtara #SumateraBarat

Tribunnews.com

19,403 просмотров • 8 месяцев назад

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

Mas P1yu🍉🇮🇩

56,350 просмотров • 6 месяцев назад

𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗶𝗸𝗮 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮), 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗴 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁) 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝘀𝗮𝗺𝗯𝗶 (𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴) 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗜𝗞 𝗗𝗶 𝗣𝗶𝘀𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗔𝘀𝗮𝗹𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗺𝗮𝗱𝘆𝗮/𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗣𝗜𝗞 ? Pertanyaan diatas tadi menyebabkan praktik yang dilakukan Mendagri Tito dan Dirjen Otsus Kemendagri dalam menentukan otoritas kepemilikan 4 pulau di Aceh kepada otoritas Sumut layak dicurigai bermuatan politik. Dalam soal peralihan kepemilikan 4 pulau Aceh, Mendagri dapat dianggap telah melanggar UUPA karena mengabaikan status Aceh sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus. Selain itu keputusan tersebut juga tidak mempertimbangkan sejarah, hukum, dan bukti faktual bahwa keempat pulau tersebut telah menjadi bagian dari Aceh sejak 1965, sebagaimana didukung oleh dokumen seperti SKB 1992 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria 1965. Namun aspek yang justru lebih berbahaya adalah pembiaran atas berlangsungnya praktik tersebut. Karena dalam kedudukannya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, Kemendagri dapat melakukan praktik serupa dengan 4 pulau Aceh tersebut, melalui keputusan administratif terlebih pada wilayah-wilayah dengan level otonomi daerah yang tidak memiliki kekhususan seperti Aceh. Bukan merupakan kemustahilan Kotamadya/Kabupaten PIK itu dikemudian hari akan terwujud, karena itu hanya persoalan administratif yang bobot keputusan politiknya tak lebih besar dari keputusan MK tentang perubahan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesaat menjelang kontestasi Pilpres. Jika PIK menjadi Kotamadya atau Kabupaten, maka dengan income perkapita penduduknya serta PAD yang mumpuni, bukan mustahil kelak tuntutan kemandirian otoritasnya dapat diperkirakan jauh melampaui otoritas wilayah manapun di Indonesia. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮, “𝙟𝙞𝙠𝙖 4 𝙋𝙪𝙡𝙖𝙪 𝘼𝙘𝙚𝙝 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙥𝙞𝙣𝙙𝙖𝙝 𝙤𝙩𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙨𝙣𝙮𝙖, 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙥𝙖 𝙋𝙄𝙆 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠..?.”

𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗶𝗸𝗮 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮), 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗴 (𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁) 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝘀𝗮𝗺𝗯𝗶 (𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴) 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗜𝗞 𝗗𝗶 𝗣𝗶𝘀𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗔𝘀𝗮𝗹𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮𝗺𝗮𝗱𝘆𝗮/𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗣𝗜𝗞 ? Pertanyaan diatas tadi menyebabkan praktik yang dilakukan Mendagri Tito dan Dirjen Otsus Kemendagri dalam menentukan otoritas kepemilikan 4 pulau di Aceh kepada otoritas Sumut layak dicurigai bermuatan politik. Dalam soal peralihan kepemilikan 4 pulau Aceh, Mendagri dapat dianggap telah melanggar UUPA karena mengabaikan status Aceh sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus. Selain itu keputusan tersebut juga tidak mempertimbangkan sejarah, hukum, dan bukti faktual bahwa keempat pulau tersebut telah menjadi bagian dari Aceh sejak 1965, sebagaimana didukung oleh dokumen seperti SKB 1992 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria 1965. Namun aspek yang justru lebih berbahaya adalah pembiaran atas berlangsungnya praktik tersebut. Karena dalam kedudukannya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, Kemendagri dapat melakukan praktik serupa dengan 4 pulau Aceh tersebut, melalui keputusan administratif terlebih pada wilayah-wilayah dengan level otonomi daerah yang tidak memiliki kekhususan seperti Aceh. Bukan merupakan kemustahilan Kotamadya/Kabupaten PIK itu dikemudian hari akan terwujud, karena itu hanya persoalan administratif yang bobot keputusan politiknya tak lebih besar dari keputusan MK tentang perubahan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesaat menjelang kontestasi Pilpres. Jika PIK menjadi Kotamadya atau Kabupaten, maka dengan income perkapita penduduknya serta PAD yang mumpuni, bukan mustahil kelak tuntutan kemandirian otoritasnya dapat diperkirakan jauh melampaui otoritas wilayah manapun di Indonesia. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮, “𝙟𝙞𝙠𝙖 4 𝙋𝙪𝙡𝙖𝙪 𝘼𝙘𝙚𝙝 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙞𝙥𝙞𝙣𝙙𝙖𝙝 𝙤𝙩𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙨𝙣𝙮𝙖, 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙥𝙖 𝙋𝙄𝙆 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠..?.”

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

12,007 просмотров • 1 год назад

Bantuan Militer Iran untuk Rakyat Bosnia Pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995 dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di Eropa setelah Perang Dunia II. Dalam peristiwa ini, lebih dari 8.000 pria dan remaja Muslim Bosnia (Bosniak) dibunuh secara sistematis oleh pasukan Serbia Bosnia yang berafiliasi dengan Republika Srpska, di bawah komando Ratko Mladić. Ironisnya, tragedi ini terjadi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai “zona aman” oleh PBB, di tengah berlangsungnya perang Bosnia antara 1992 hingga 1995, yang sarat dengan praktik pembersihan etnis. Kejadian bermula pada 11 Juli 1995 di Srebrenica, sebuah wilayah di timur Bosnia-Herzegovina yang saat itu seharusnya berada di bawah perlindungan pasukan perdamaian internasional. Namun perlindungan tersebut gagal total. Dalam waktu singkat, pasukan Serbia Bosnia menguasai wilayah tersebut dan mulai menjalankan operasi sistematis yang menargetkan laki-laki Muslim Bosnia. Ribuan pria dan anak laki-laki dipisahkan dari keluarga mereka, sementara perempuan, anak-anak, dan lansia—diperkirakan antara 20.000 hingga 30.000 orang—dipaksa mengungsi. Kekejaman yang terjadi di Srebrenica sangat mengerikan. Para korban dieksekusi secara massal di berbagai lokasi, banyak di antaranya ditemukan di kuburan massal dengan kondisi tangan terikat dan tanda-tanda penyiksaan. Operasi ini tidak hanya melibatkan tentara reguler, tetapi juga didukung oleh kelompok paramiliter Serbia seperti Scorpion serta relawan bersenjata lainnya, yang memperkuat skala dan intensitas kekerasan. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia dan International Court of Justice secara resmi menetapkan bahwa pembantaian Srebrenica memenuhi unsur genosida menurut hukum internasional. Ratko Mladić sendiri akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekedar info tambahan: Indonesia juga dulu membantu Bosnia, tapi hadir melalui jalur resmi internasional (PBB), Bentuk bantuan Indonesia: -Misi penjaga perdamaian (peacekeeping) -Diplomasi dan mediasi -Bantuan kemanusiaan (logistik, dukungan moral) -Dukungan simbolik dan rekonstruksi (misalnya pembangunan masjid Istiqlal di Sarajevo Jadi beda dengan dukungan Iran; Iran mendukung Bosnia dalam berperang; setelah Bosnia menang, baru Indonesia masuk sebagai 'peacekeeping' (menjaga perdamaian). ------- NB: video ini sudah lama saya share di X tapi versi awal tanpa terjemahan Indonesia. Kali ini saya temukan video dengan terjemahan, dari akun FB Habib Ziadi:

Bantuan Militer Iran untuk Rakyat Bosnia Pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995 dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di Eropa setelah Perang Dunia II. Dalam peristiwa ini, lebih dari 8.000 pria dan remaja Muslim Bosnia (Bosniak) dibunuh secara sistematis oleh pasukan Serbia Bosnia yang berafiliasi dengan Republika Srpska, di bawah komando Ratko Mladić. Ironisnya, tragedi ini terjadi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai “zona aman” oleh PBB, di tengah berlangsungnya perang Bosnia antara 1992 hingga 1995, yang sarat dengan praktik pembersihan etnis. Kejadian bermula pada 11 Juli 1995 di Srebrenica, sebuah wilayah di timur Bosnia-Herzegovina yang saat itu seharusnya berada di bawah perlindungan pasukan perdamaian internasional. Namun perlindungan tersebut gagal total. Dalam waktu singkat, pasukan Serbia Bosnia menguasai wilayah tersebut dan mulai menjalankan operasi sistematis yang menargetkan laki-laki Muslim Bosnia. Ribuan pria dan anak laki-laki dipisahkan dari keluarga mereka, sementara perempuan, anak-anak, dan lansia—diperkirakan antara 20.000 hingga 30.000 orang—dipaksa mengungsi. Kekejaman yang terjadi di Srebrenica sangat mengerikan. Para korban dieksekusi secara massal di berbagai lokasi, banyak di antaranya ditemukan di kuburan massal dengan kondisi tangan terikat dan tanda-tanda penyiksaan. Operasi ini tidak hanya melibatkan tentara reguler, tetapi juga didukung oleh kelompok paramiliter Serbia seperti Scorpion serta relawan bersenjata lainnya, yang memperkuat skala dan intensitas kekerasan. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia dan International Court of Justice secara resmi menetapkan bahwa pembantaian Srebrenica memenuhi unsur genosida menurut hukum internasional. Ratko Mladić sendiri akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekedar info tambahan: Indonesia juga dulu membantu Bosnia, tapi hadir melalui jalur resmi internasional (PBB), Bentuk bantuan Indonesia: -Misi penjaga perdamaian (peacekeeping) -Diplomasi dan mediasi -Bantuan kemanusiaan (logistik, dukungan moral) -Dukungan simbolik dan rekonstruksi (misalnya pembangunan masjid Istiqlal di Sarajevo Jadi beda dengan dukungan Iran; Iran mendukung Bosnia dalam berperang; setelah Bosnia menang, baru Indonesia masuk sebagai 'peacekeeping' (menjaga perdamaian). ------- NB: video ini sudah lama saya share di X tapi versi awal tanpa terjemahan Indonesia. Kali ini saya temukan video dengan terjemahan, dari akun FB Habib Ziadi:

Dina Sulaeman

11,470 просмотров • 4 месяцев назад

Dari Medan dengan pesawat Hercules C-130 TNI-AU saya terbang menuju Bener Meriah, Aceh. Pesawat ini dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan kemampuannya dalam berbagai misi. Dan kali membuktikan keandalannya dengan membawa bantuan Presiden Prabowo Subianto. Dari pantauan udara saya melihat langsung dampak bencana. Penerbangan melintasi Taman Nasional Gunung Leuser juga Kabupaten Langsa. Setibanya di Bener Meriah, saya menyampaikan langsung bantuan Presiden kepada Pak Bupati. Setelah itu, kami langsung menuju lapangan untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tugas pemerintah hadir setiap saat untuk rakyat. Bapak Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang terdampak banjir. Langkah ini penting untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah dan memastikan aktivitas warga dapat berjalan normal.

Dari Medan dengan pesawat Hercules C-130 TNI-AU saya terbang menuju Bener Meriah, Aceh. Pesawat ini dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan kemampuannya dalam berbagai misi. Dan kali membuktikan keandalannya dengan membawa bantuan Presiden Prabowo Subianto. Dari pantauan udara saya melihat langsung dampak bencana. Penerbangan melintasi Taman Nasional Gunung Leuser juga Kabupaten Langsa. Setibanya di Bener Meriah, saya menyampaikan langsung bantuan Presiden kepada Pak Bupati. Setelah itu, kami langsung menuju lapangan untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tugas pemerintah hadir setiap saat untuk rakyat. Bapak Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang terdampak banjir. Langkah ini penting untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah dan memastikan aktivitas warga dapat berjalan normal.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

13,693 просмотров • 9 месяцев назад

*Kabar Gembira, Prabowo Umumkan Bonus Hari Raya untuk Ojol: Pemerintah Beri Perhatian Khusus* Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek online (ojol) baik pengemudi maupun kurir. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah untuk para pengemudi ini. Hal ini diumumkan Prabowo dalam konferensi pers bersama CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3). "Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja," kata Prabowo. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengatur pemberian bonus hari raya dari perusahaan yang menaungi para pengemudi dan kurir _online_ untuk memberikan BHR dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta yang berstatus part time. "Untuk besaran mekanisme nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," ujar Prabowo. Ia pun berharap kebijakan ini memberikan dampak positif untuk para ojol dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mewujudkan kebijakan ini. "Saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi _online_ dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagkerjaan, Menteri Perhubungan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan juga pimpinan perusahaan atas kerja sama yang baik juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi _online_ di manapun Anda berada," tutup Prabowo.

Kabar Gembira, Prabowo Umumkan Bonus Hari Raya untuk Ojol: Pemerintah Beri Perhatian Khusus Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek online (ojol) baik pengemudi maupun kurir. Hal ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah untuk para pengemudi ini. Hal ini diumumkan Prabowo dalam konferensi pers bersama CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3). "Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja," kata Prabowo. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengatur pemberian bonus hari raya dari perusahaan yang menaungi para pengemudi dan kurir _online_ untuk memberikan BHR dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta yang berstatus part time. "Untuk besaran mekanisme nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," ujar Prabowo. Ia pun berharap kebijakan ini memberikan dampak positif untuk para ojol dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mewujudkan kebijakan ini. "Saudara sekalian semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi _online_ dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagkerjaan, Menteri Perhubungan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan juga pimpinan perusahaan atas kerja sama yang baik juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi _online_ di manapun Anda berada," tutup Prabowo.

Dedek Prayudi - Uki

11,088 просмотров • 1 год назад

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya merespons kritik dan narasi publik terkait penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan sejak awal seluruh unsur negara dan masyarakat telah bekerja maksimal di lapangan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Teddy mengingatkan pentingnya menyampaikan pernyataan secara bijak agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Ia meminta agar narasi yang berkembang tidak menggiring seolah pemerintah tidak bekerja di tengah kondisi bencana. Ia memastikan seluruh pihak telah berjuang sejak detik pertama kejadian, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan dan warga. Menurutnya, banyak kerja kemanusiaan dilakukan tanpa sorotan kamera demi keselamatan dan pemulihan masyarakat. Teddy juga menyoroti para petugas yang bekerja tanpa publikasi, termasuk mereka yang gugur saat bertugas. Ia meminta pengabdian tersebut dihargai sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyat. Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi secara konstruktif dengan memberikan masukan yang membantu di lapangan, serta menjaga kerja sama dan energi positif agar penanganan bencana berjalan lebih efektif. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. #newsupdate #update #news #vidol #mayorteddy #teddyindrawijaya #prabowo #sumatera #bencana #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya merespons kritik dan narasi publik terkait penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan sejak awal seluruh unsur negara dan masyarakat telah bekerja maksimal di lapangan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Teddy mengingatkan pentingnya menyampaikan pernyataan secara bijak agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Ia meminta agar narasi yang berkembang tidak menggiring seolah pemerintah tidak bekerja di tengah kondisi bencana. Ia memastikan seluruh pihak telah berjuang sejak detik pertama kejadian, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan dan warga. Menurutnya, banyak kerja kemanusiaan dilakukan tanpa sorotan kamera demi keselamatan dan pemulihan masyarakat. Teddy juga menyoroti para petugas yang bekerja tanpa publikasi, termasuk mereka yang gugur saat bertugas. Ia meminta pengabdian tersebut dihargai sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyat. Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk berkontribusi secara konstruktif dengan memberikan masukan yang membantu di lapangan, serta menjaga kerja sama dan energi positif agar penanganan bencana berjalan lebih efektif. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. #newsupdate #update #news #vidol #mayorteddy #teddyindrawijaya #prabowo #sumatera #bencana #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

39,235 просмотров • 8 месяцев назад

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pihak-pihak yang membandingkan penanganan bencana di era Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. “Jadi saya mau sampaikan begini, setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri, dan yang pasti setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan,” ujar Teddy saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025). “Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama. Dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret.” Teddy menjelaskan, bencana yang melanda Sumatera berdampak pada 78 jalan nasional yang tak bisa diakses serta jembatan yang putus. Ia menyebut pemulihan jalan terus dikebut selama sebulan terakhir. “Per 1 bulan dari 78, tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang berubukan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 m ke atas bahkan di Bireun itu sampai 180 m itu tersambung,” lanjut Teddy. “Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih oleh petugas dibantu warga bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari,” kata dia. Teddy juga bilang bahwa pemerintah terus mengebut pembangunan hunian. Seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan rampung. Ia menyebut Prabowo turut menginstruksikan kepada Danantara untuk membangun 15.000 rumah secepatnya. | Narasi Daily

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pihak-pihak yang membandingkan penanganan bencana di era Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. “Jadi saya mau sampaikan begini, setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri, dan yang pasti setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan,” ujar Teddy saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025). “Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama. Dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret.” Teddy menjelaskan, bencana yang melanda Sumatera berdampak pada 78 jalan nasional yang tak bisa diakses serta jembatan yang putus. Ia menyebut pemulihan jalan terus dikebut selama sebulan terakhir. “Per 1 bulan dari 78, tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang berubukan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 m ke atas bahkan di Bireun itu sampai 180 m itu tersambung,” lanjut Teddy. “Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih oleh petugas dibantu warga bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari,” kata dia. Teddy juga bilang bahwa pemerintah terus mengebut pembangunan hunian. Seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan rampung. Ia menyebut Prabowo turut menginstruksikan kepada Danantara untuk membangun 15.000 rumah secepatnya. | Narasi Daily

Narasi Newsroom

13,823 просмотров • 8 месяцев назад

Kenapa di negara yang belum maju dan sejahrera, dengan sistem politik yang seolah demokratis, pendapatan atau kesejahteraan politisi di Parlemen itu jauh lebih penting dari yang lain? Perhelatan Sidang Tahunan di Parlemen menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan pimpinan dan para anggotanya. Mungkin yang bisa menyamai kesejahteraan dan pendapatan para pejabat politik, anggota DPR RI adalah para petinggi Polri. Kesejahteraan mereka itu kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan para peneliti, para dosen dan atau ilmuwan negeri ini, yang harus mendidik dan memajukan ilmu pengetahuan untuk bangsa besar ini. Kenapa ketimpangan demikkan terjadi? Logika politiknya itu karena, untuk mempertahankan kekuasaan dan efektifnya kebijakan politik pemerintah, penguasa perlu dukungan parlemen dan dukungan “penegakkan hukum” terutama dari Kepolisian. Disitulah mengapa lembaga lembaga kekuatan utama penopang kekuasaan politik menjadi sangat penting untuk dipupuk dan dirangkul pemerintah agar mengamankan soliditas keberlangsungan politik penguasa. Kalau ilmuwan, peneliti, atau dosen, walau mereka strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan bangsa, namun fungsi mereka tak banyak pengaruh langsung terhadap keberlangsungan politik penguasa. Makanya kesejahteraan merekapun tidak menjadi prioritas. Malah selain anggota parlemen dan polisi, kekuatan keamanan seperti Tentara dan Ormas, itu dalam mempertahankan kekuasaan justru jauh lebih penting dari pada lembaga ilmu dan riset. Kesejahteraan pemegang senjata dan Ormas yang memiliki akar di masyarakat, dinilai lebih strategis dari pada mereka yg kerjanya bergelut dengan pengetahuan, inovasi dan kemajuan. Dari besaran politik anggaran dan pendapatan SDM bisa nampak bagaimana pilihan kebijakan pemerintah berpihak. Siapa yang didahulukan kesejahteraannya itulah wujud kepentingan penguasa pada mereka saat ini. Dalam kondisi seperti itu, logis jika anggota DPR dan pejabat polisi akan menjadi lebih banyak mendukung stabilitas kekuasaan dari pada mengkritisi, mengawasi, dan penegakkan regulasi. Logis pula jika anggota DPR dan polisi yang sejahtera banyak bersyukur pada kondisi saat ini, karena telah mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan yang tinggi dibanding institusi yang lainnya. Sebaliknya untuk rakyat pada umumnya, dan para pendidik harus lebih banyak bersabar dengan kondisi dan kebijakan negara. Ada pendapat dan sinyalemen terkait ini. Bagi rakyat banyak itu, semakin mereka kurang sejahtera, justru dipandang semakin mudah digerakkan atau dimobilisasi oleh kelompok yang berkuasa. Bagi rakyat yang belum sejahtera, amplop dan program bagi bagi bansos itu menjadi faktor penting untuk menentukan dukungan dan pilihan politik mereka sesuai kepentingan politik si pemberi bansos dan cuan. Mereka mudah dapat dukungan justru ketika rakyat masih banyak yang susah dan merindukan bantuan. Video berikut ini hanya secuil pelengkap gambaran, tentang kesejahteraan, bukan dimaksudkan sebagai representasi keseluruhan.

Kenapa di negara yang belum maju dan sejahrera, dengan sistem politik yang seolah demokratis, pendapatan atau kesejahteraan politisi di Parlemen itu jauh lebih penting dari yang lain? Perhelatan Sidang Tahunan di Parlemen menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan pimpinan dan para anggotanya. Mungkin yang bisa menyamai kesejahteraan dan pendapatan para pejabat politik, anggota DPR RI adalah para petinggi Polri. Kesejahteraan mereka itu kontras jika dibandingkan dengan kesejahteraan para peneliti, para dosen dan atau ilmuwan negeri ini, yang harus mendidik dan memajukan ilmu pengetahuan untuk bangsa besar ini. Kenapa ketimpangan demikkan terjadi? Logika politiknya itu karena, untuk mempertahankan kekuasaan dan efektifnya kebijakan politik pemerintah, penguasa perlu dukungan parlemen dan dukungan “penegakkan hukum” terutama dari Kepolisian. Disitulah mengapa lembaga lembaga kekuatan utama penopang kekuasaan politik menjadi sangat penting untuk dipupuk dan dirangkul pemerintah agar mengamankan soliditas keberlangsungan politik penguasa. Kalau ilmuwan, peneliti, atau dosen, walau mereka strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan bangsa, namun fungsi mereka tak banyak pengaruh langsung terhadap keberlangsungan politik penguasa. Makanya kesejahteraan merekapun tidak menjadi prioritas. Malah selain anggota parlemen dan polisi, kekuatan keamanan seperti Tentara dan Ormas, itu dalam mempertahankan kekuasaan justru jauh lebih penting dari pada lembaga ilmu dan riset. Kesejahteraan pemegang senjata dan Ormas yang memiliki akar di masyarakat, dinilai lebih strategis dari pada mereka yg kerjanya bergelut dengan pengetahuan, inovasi dan kemajuan. Dari besaran politik anggaran dan pendapatan SDM bisa nampak bagaimana pilihan kebijakan pemerintah berpihak. Siapa yang didahulukan kesejahteraannya itulah wujud kepentingan penguasa pada mereka saat ini. Dalam kondisi seperti itu, logis jika anggota DPR dan pejabat polisi akan menjadi lebih banyak mendukung stabilitas kekuasaan dari pada mengkritisi, mengawasi, dan penegakkan regulasi. Logis pula jika anggota DPR dan polisi yang sejahtera banyak bersyukur pada kondisi saat ini, karena telah mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan yang tinggi dibanding institusi yang lainnya. Sebaliknya untuk rakyat pada umumnya, dan para pendidik harus lebih banyak bersabar dengan kondisi dan kebijakan negara. Ada pendapat dan sinyalemen terkait ini. Bagi rakyat banyak itu, semakin mereka kurang sejahtera, justru dipandang semakin mudah digerakkan atau dimobilisasi oleh kelompok yang berkuasa. Bagi rakyat yang belum sejahtera, amplop dan program bagi bagi bansos itu menjadi faktor penting untuk menentukan dukungan dan pilihan politik mereka sesuai kepentingan politik si pemberi bansos dan cuan. Mereka mudah dapat dukungan justru ketika rakyat masih banyak yang susah dan merindukan bantuan. Video berikut ini hanya secuil pelengkap gambaran, tentang kesejahteraan, bukan dimaksudkan sebagai representasi keseluruhan.

Henri Subiakto

23,394 просмотров • 1 год назад

Pemerintah melalui Kementerian Hukum, sebagaimana rilis yang diterima kumparan, terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Pada 24 Juli 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Penegasan Status WNI kepada 7 warga keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent/PFDs) yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tangis haru pun pecah dari mereka saat menerima surat tersebut. Pasalnya, selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas yang berdampak pada sulitnya akses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pekerjaan. Menteri Hukum menegaskan bahwa melalui program “PASTI Ada Solusi”, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indonesia yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Negara hadir dengan prinsip perlindungan maksimum, memastikan setiap WNI mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara optimal. Model penanganan ini juga diterapkan di berbagai wilayah perbatasan lainnya, seperti kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | vidol | R158 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum, sebagaimana rilis yang diterima kumparan, terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Pada 24 Juli 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Penegasan Status WNI kepada 7 warga keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent/PFDs) yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tangis haru pun pecah dari mereka saat menerima surat tersebut. Pasalnya, selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas yang berdampak pada sulitnya akses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pekerjaan. Menteri Hukum menegaskan bahwa melalui program “PASTI Ada Solusi”, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indonesia yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Negara hadir dengan prinsip perlindungan maksimum, memastikan setiap WNI mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara optimal. Model penanganan ini juga diterapkan di berbagai wilayah perbatasan lainnya, seperti kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. 📸: Dok. Istimewa. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | vidol | R158 | E023 #bicarafaktalewatberita #kumparan

kumparan

15,114 просмотров • 1 месяц назад

KESAKSIAN FERRY IRWANDI—Realitas di Lokasi Bencana Berbeda jauh dengan kegaduhan di Media Sosial. . . . Teddy Indra Wijaya Meluruskan Informasi Penanganan Bencana Ketika banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, publik sempat dibuat bingung oleh informasi yang saling bertentangan: pemerintah dianggap terlambat, bantuan dinilai belum bergerak, dan muncul anggapan bahwa tanpa status bencana nasional negara tidak bisa turun tangan. Di tengah kabar simpang siur itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir memberikan penjelasan yang jernih dan terukur, memastikan informasi publik kembali pada data dan fakta. Teddy menegaskan bahwa sejak hari pertama, pemerintah telah menurunkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan relawan untuk evakuasi serta bantuan logistik. Ia juga menyampaikan bahwa helikopter diterbangkan ke wilayah terisolasi karena akses darat banyak yang terputus. Klarifikasi ini membantah anggapan bahwa negara bergerak lambat—data yang Teddy bawa menunjukkan operasi skala nasional sudah berjalan sejak awal kejadian. Keterangan Teddy ini juga sejalan dengan informasi lapangan yang disampaikan Feri Irwandi, yang melihat langsung bahwa bantuan pemerintah telah mencapai daerah-daerah paling terpencil. Posko aktif, jalur darurat dibuka alat berat, dan logistik terus masuk. Kesaksian ini memperkuat posisi Teddy: apa yang ia sampaikan bukan narasi optimistis dari pusat, melainkan refleksi kondisi nyata di lapangan. Selain meluruskan kabar publik, Teddy juga berperan merapikan komunikasi internal pemerintahan. Di tengah situasi bencana, sejumlah pernyataan dari beberapa menteri dan pejabat pemerintah dinilai belum konsisten—ada yang bicara soal status, ada yang fokus pada anggaran, ada pula yang menilai penanganan belum terkoordinasi. Situasi ini berpotensi menambah kebingungan publik. Teddy hadir sebagai simpul penyamaan informasi negara, memastikan bahwa pernyataan antar kementerian berjalan selaras dengan fakta lapangan dan tidak saling tumpang-tindih. Melalui fungsi koordinasi inilah suara pemerintah menjadi lebih satu arah dan mudah dipahami rakyat. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Teddy menempati posisi penting sebagai penjaga kejelasan informasi negara. Saat bencana, suara resmi yang stabil adalah kebutuhan publik. Teddy memastikan bahwa masyarakat mendapatkan gambaran utuh: negara hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan warganya berjalan sendirian dalam masa sulit. Dalam kondisi ketika informasi mudah goyah, suara Teddy menjadi pegangan paling sahih tentang apa yang sebenarnya dilakukan negara.

KESAKSIAN FERRY IRWANDI—Realitas di Lokasi Bencana Berbeda jauh dengan kegaduhan di Media Sosial. . . . Teddy Indra Wijaya Meluruskan Informasi Penanganan Bencana Ketika banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, publik sempat dibuat bingung oleh informasi yang saling bertentangan: pemerintah dianggap terlambat, bantuan dinilai belum bergerak, dan muncul anggapan bahwa tanpa status bencana nasional negara tidak bisa turun tangan. Di tengah kabar simpang siur itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir memberikan penjelasan yang jernih dan terukur, memastikan informasi publik kembali pada data dan fakta. Teddy menegaskan bahwa sejak hari pertama, pemerintah telah menurunkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan relawan untuk evakuasi serta bantuan logistik. Ia juga menyampaikan bahwa helikopter diterbangkan ke wilayah terisolasi karena akses darat banyak yang terputus. Klarifikasi ini membantah anggapan bahwa negara bergerak lambat—data yang Teddy bawa menunjukkan operasi skala nasional sudah berjalan sejak awal kejadian. Keterangan Teddy ini juga sejalan dengan informasi lapangan yang disampaikan Feri Irwandi, yang melihat langsung bahwa bantuan pemerintah telah mencapai daerah-daerah paling terpencil. Posko aktif, jalur darurat dibuka alat berat, dan logistik terus masuk. Kesaksian ini memperkuat posisi Teddy: apa yang ia sampaikan bukan narasi optimistis dari pusat, melainkan refleksi kondisi nyata di lapangan. Selain meluruskan kabar publik, Teddy juga berperan merapikan komunikasi internal pemerintahan. Di tengah situasi bencana, sejumlah pernyataan dari beberapa menteri dan pejabat pemerintah dinilai belum konsisten—ada yang bicara soal status, ada yang fokus pada anggaran, ada pula yang menilai penanganan belum terkoordinasi. Situasi ini berpotensi menambah kebingungan publik. Teddy hadir sebagai simpul penyamaan informasi negara, memastikan bahwa pernyataan antar kementerian berjalan selaras dengan fakta lapangan dan tidak saling tumpang-tindih. Melalui fungsi koordinasi inilah suara pemerintah menjadi lebih satu arah dan mudah dipahami rakyat. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Teddy menempati posisi penting sebagai penjaga kejelasan informasi negara. Saat bencana, suara resmi yang stabil adalah kebutuhan publik. Teddy memastikan bahwa masyarakat mendapatkan gambaran utuh: negara hadir, bekerja, dan tidak meninggalkan warganya berjalan sendirian dalam masa sulit. Dalam kondisi ketika informasi mudah goyah, suara Teddy menjadi pegangan paling sahih tentang apa yang sebenarnya dilakukan negara.

Miss Tweet |

17,743 просмотров • 8 месяцев назад

ACEH KEMBALI DILANDA BANJIR BANDANG Senin 06 April 2026 .BANJIR BANDANG KEMBALI TERJANG DESA BURLAH Desa Burlah kembali dilanda banjir bandang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah masyarakat setempat berusaha bangkit dari bencana sebelumnya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan menerjang permukiman warga. Air bah datang secara tiba-tiba, membawa lumpur, kayu, dan bebatuan yang memperparah kondisi di lapangan. Sejak pascabencana yang terjadi sebelumnya, kondisi lingkungan dinilai masih rentan, sehingga banjir bandang kembali terjadi dan memperburuk situasi masyarakat. Sejumlah rumah warga kembali terdampak, bahkan ada yang mengalami kerusakan lebih parah dari kejadian sebelumnya. Warga mengaku belum sepenuhnya pulih, namun harus kembali menghadapi bencana serupa. Banyak di antara mereka yang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat serta solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengingat potensi hujan deras masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan

ACEH KEMBALI DILANDA BANJIR BANDANG Senin 06 April 2026 .BANJIR BANDANG KEMBALI TERJANG DESA BURLAH Desa Burlah kembali dilanda banjir bandang setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah masyarakat setempat berusaha bangkit dari bencana sebelumnya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan menerjang permukiman warga. Air bah datang secara tiba-tiba, membawa lumpur, kayu, dan bebatuan yang memperparah kondisi di lapangan. Sejak pascabencana yang terjadi sebelumnya, kondisi lingkungan dinilai masih rentan, sehingga banjir bandang kembali terjadi dan memperburuk situasi masyarakat. Sejumlah rumah warga kembali terdampak, bahkan ada yang mengalami kerusakan lebih parah dari kejadian sebelumnya. Warga mengaku belum sepenuhnya pulih, namun harus kembali menghadapi bencana serupa. Banyak di antara mereka yang terpaksa mengungsi demi keselamatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat serta solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengingat potensi hujan deras masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan

Sumatera Adil & Federal

26,440 просмотров • 4 месяцев назад

GAWAT WAK.....🚨⚠️⚠️⚠️ SITUASI DI ACEH MAKIN MEMANAS BENDERA MERAH PUTIH DITURUNKAN BURUNG GARUDA DI PIJAK PIJAK DAMPAK 20 TAHUN ABSENNYA KEADILAN DI ACEH🚨 Eskalasi kekecewaan masyarakat di Aceh saat momentum peringatan MoU Helsinki bukan sekadar aksi mendadak wak. Ini adalah penumpukan kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi komitmen politik yang telah disepakati bersama. Melihat aksi penolakan terhadap simbol negara tentu memicu keprihatinan. Namun, untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat konteks mendasar dari sudut pandang masyarakat daerah wak. 1. Realisasi Janji MoU Helsinki yang Tertahan Pasca penandatanganan kesepakatan damai 2005, rakyat Aceh konsisten menjaga perdamaian dalam bingkai persatuan. Namun, banyak pihak menilai eksekusi turunan kesepakatan termasuk kewenangan khusus dan bagi hasil SDA masih belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah pusat. 2. Penanganan Bencana & Ketimpangan Perhatian Kekecewaan kian memuncak ketika penanganan bencana besar, seperti banjir yang melanda kawasan Aceh akhir 2025 lalu, dirasakan kurang mendapatkan penetapan status serta respons cepat dari pusat. Hal ini memperlambat proses pemulihan ekonomi dan infrastruktur warga. 3. Eksploitasi Sumber Daya Alam vs Hak Daerah Pengelolaan potensi SDA besar (seperti Blok Andaman) kerap memicu sentimen bahwa daerah hanya mendapatkan porsi minimal wak, sementara kontrol utama dan keuntungan terbesar ditarik ke pusat tanpa memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah. Narasi ekstrem yang menyuarakan pemisahan wilayah, seperti opsi pelepasan daerah, seharusnya menjadi tampar keras bagi pembuat kebijakan di Jakarta. Jika pemerintah pusat tidak segera mengubah pendekatan paternalistik ini dan tidak serius menuntaskan butir-butir kesepakatan Helsinki serta keadilan ekonomi, maka potensi keretakan hubungan antara pusat dan daerah akan terus menjadi api dalam sekam. Menurut awak Indonesia harusnya sudah melakukan efisiensi wilayah dengan membuang aceh dari peta Republik ini atau jika masih belum efisiensi buang juga Papua dari peta Republik ini. Karna hanya dengan begitu Indonesia bisa percaya diri untuk maju. Contohnya malaysia yang membuang Singapura dari peta negaranya, lalu apa yang terjadi, ya kita tahu bersama wak, Singapura maju malaysia maju dan yang paling diuntungkan adalah rakyat kedua negara tersebut. Keadilan sosial dan pemenuhan janji politik adalah harga mutlak untuk mempertahankan keutuhan berbangsa jika tidak mampu maka lebih baik dibuang saja dari peta Republik ini.

GAWAT WAK.....🚨⚠️⚠️⚠️ SITUASI DI ACEH MAKIN MEMANAS BENDERA MERAH PUTIH DITURUNKAN BURUNG GARUDA DI PIJAK PIJAK DAMPAK 20 TAHUN ABSENNYA KEADILAN DI ACEH🚨 Eskalasi kekecewaan masyarakat di Aceh saat momentum peringatan MoU Helsinki bukan sekadar aksi mendadak wak. Ini adalah penumpukan kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi komitmen politik yang telah disepakati bersama. Melihat aksi penolakan terhadap simbol negara tentu memicu keprihatinan. Namun, untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat konteks mendasar dari sudut pandang masyarakat daerah wak. 1. Realisasi Janji MoU Helsinki yang Tertahan Pasca penandatanganan kesepakatan damai 2005, rakyat Aceh konsisten menjaga perdamaian dalam bingkai persatuan. Namun, banyak pihak menilai eksekusi turunan kesepakatan termasuk kewenangan khusus dan bagi hasil SDA masih belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah pusat. 2. Penanganan Bencana & Ketimpangan Perhatian Kekecewaan kian memuncak ketika penanganan bencana besar, seperti banjir yang melanda kawasan Aceh akhir 2025 lalu, dirasakan kurang mendapatkan penetapan status serta respons cepat dari pusat. Hal ini memperlambat proses pemulihan ekonomi dan infrastruktur warga. 3. Eksploitasi Sumber Daya Alam vs Hak Daerah Pengelolaan potensi SDA besar (seperti Blok Andaman) kerap memicu sentimen bahwa daerah hanya mendapatkan porsi minimal wak, sementara kontrol utama dan keuntungan terbesar ditarik ke pusat tanpa memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah. Narasi ekstrem yang menyuarakan pemisahan wilayah, seperti opsi pelepasan daerah, seharusnya menjadi tampar keras bagi pembuat kebijakan di Jakarta. Jika pemerintah pusat tidak segera mengubah pendekatan paternalistik ini dan tidak serius menuntaskan butir-butir kesepakatan Helsinki serta keadilan ekonomi, maka potensi keretakan hubungan antara pusat dan daerah akan terus menjadi api dalam sekam. Menurut awak Indonesia harusnya sudah melakukan efisiensi wilayah dengan membuang aceh dari peta Republik ini atau jika masih belum efisiensi buang juga Papua dari peta Republik ini. Karna hanya dengan begitu Indonesia bisa percaya diri untuk maju. Contohnya malaysia yang membuang Singapura dari peta negaranya, lalu apa yang terjadi, ya kita tahu bersama wak, Singapura maju malaysia maju dan yang paling diuntungkan adalah rakyat kedua negara tersebut. Keadilan sosial dan pemenuhan janji politik adalah harga mutlak untuk mempertahankan keutuhan berbangsa jika tidak mampu maka lebih baik dibuang saja dari peta Republik ini.

Sumatera Adil & Federal

69,404 просмотров • 15 дней назад

Ada yang ingin vurwl, bantu viralkan genk Viral Pria Asal Aceh Hina Nabi Muhammad di Medsos, Polisi Diminta Turun Tangan Banda Aceh - Video seorang pria asal Aceh diduga menghina Nabi Muhammad dan mualaf viral di media sosial. Pria itu mengaku telah menganut agama Kristen. Dilihat detikSumut, Kamis (9/10/2025), pria itu mengunggah videonya di akun TikTok @tersadarkan5758. Saat itu, dia menjelaskan alasannya pindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video itu yang ditonton 1,9 juta kali itulah dia diduga menghina Nabi Muhammad dan para mualaf. Video itu ramai dibagikan netizen serta dibanjiri komentar. "Fenomena ini sangat memprihatinkan. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah, tapi justru dari sini muncul konten yang menistakan agama dan mempermainkan simbol-simbol keislaman. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga cermin krisis moral dan pemahaman agama yang serius," kata Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Banda Aceh, Saiful Amri dalam keterangannya. Saiful menilai, tindakan pelaku bukan hanya melanggar norma sosial dan nilai keislaman, tetapi juga dapat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh disalahgunakan untuk menyerang keyakinan agama orang lain. "Kami mendukung kebebasan berpendapat, tapi bukan kebebasan untuk menghina agama. Jika dibiarkan, hal seperti ini akan menciptakan efek domino generasi muda bisa menganggap wajar untuk memperolok hal-hal sakral," jelasnya. "Kami minta Polda Aceh bertindak cepat. Jangan sampai keresahan masyarakat semakin meluas. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pembelajaran dan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menistakan agama," lanjut Saiful. Saiful mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terpancing emosi dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang. Dia mengajak generasi muda untuk memperkuat literasi digital serta menanamkan kembali nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermedia sosial. "Kita harus introspeksi. Mengapa dari Aceh, yang dikenal dengan Syariat Islam-nya, bisa muncul konten seperti ini? Ini sinyal bahwa kita perlu memperkuat pendidikan agama dan karakter, terutama di kalangan anak muda," tutur Saiful. Sumber:

Ada yang ingin vurwl, bantu viralkan genk Viral Pria Asal Aceh Hina Nabi Muhammad di Medsos, Polisi Diminta Turun Tangan Banda Aceh - Video seorang pria asal Aceh diduga menghina Nabi Muhammad dan mualaf viral di media sosial. Pria itu mengaku telah menganut agama Kristen. Dilihat detikSumut, Kamis (9/10/2025), pria itu mengunggah videonya di akun TikTok @tersadarkan5758. Saat itu, dia menjelaskan alasannya pindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video itu yang ditonton 1,9 juta kali itulah dia diduga menghina Nabi Muhammad dan para mualaf. Video itu ramai dibagikan netizen serta dibanjiri komentar. "Fenomena ini sangat memprihatinkan. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah, tapi justru dari sini muncul konten yang menistakan agama dan mempermainkan simbol-simbol keislaman. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga cermin krisis moral dan pemahaman agama yang serius," kata Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Banda Aceh, Saiful Amri dalam keterangannya. Saiful menilai, tindakan pelaku bukan hanya melanggar norma sosial dan nilai keislaman, tetapi juga dapat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh disalahgunakan untuk menyerang keyakinan agama orang lain. "Kami mendukung kebebasan berpendapat, tapi bukan kebebasan untuk menghina agama. Jika dibiarkan, hal seperti ini akan menciptakan efek domino generasi muda bisa menganggap wajar untuk memperolok hal-hal sakral," jelasnya. "Kami minta Polda Aceh bertindak cepat. Jangan sampai keresahan masyarakat semakin meluas. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pembelajaran dan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menistakan agama," lanjut Saiful. Saiful mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terpancing emosi dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang. Dia mengajak generasi muda untuk memperkuat literasi digital serta menanamkan kembali nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermedia sosial. "Kita harus introspeksi. Mengapa dari Aceh, yang dikenal dengan Syariat Islam-nya, bisa muncul konten seperti ini? Ini sinyal bahwa kita perlu memperkuat pendidikan agama dan karakter, terutama di kalangan anak muda," tutur Saiful. Sumber:

Never

74,557 просмотров • 10 месяцев назад