Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

𝗠𝗔𝗧𝗜𝗡𝗬𝗔 𝗡𝗔𝗟𝗔𝗥 & 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗟 𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗝𝗔𝗝𝗔𝗛𝗔𝗡. Pernyataan Prabowo bahwa “perdamaian hanya tercipta jika semua orang menjamin keamanan Israel” bukan sekadar kekeliruan diplomatik, itu adalah kebangkrutan moral yg paripurna. Ini adalah sebuah lelucon gelap dalam panggung sejarah kemanusiaan, di mana logika diputarbalikkan hingga patah, dan akal sehat dipaksa berlutut... di hadapan arogansi kekuasaan. Meminta dunia, dan lebih parah lagi, meminta bangsa Palestina untuk menjamin “rasa aman” bagi Israel adalah sebuah paradoks yg menjijikkan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yg tanahnya dirampas, rumahnya dibuldoser, dan anak-anaknya dibantai, kini dituntut untuk menjadi penjamin tidur nyenyak bagi si perampok…? Ini sama halnya dengan menuntut leher yg tercekik untuk meminta maaf kepada tangan yg mencekik karena telah membuat jemarinya lelah. Logika ini adalah sebuah anomali yg cacat dan konyol. Jika kita menggunakan standar nalar yg sama, mari kita putar waktu ke masa revolusi fisik Indonesia. Bayangkan jika Bung Karno, Sang Putra Fajar, berdiri di hadapan ribuan rakyat jelata yg lapar dan tertindas, lalu berteriak lantang, “Saudara-saudara!, Kita baru bisa damai jika kita menjamin NICA tidur nyenyak!. Kita harus akui kedaulatan Belanda agar mereka merasa aman menjajah kita!”. Jika itu yang keluar dari mulut Soekarno, maka ia bukan pahlawan proklamator, ia akan dicatat sejarah sebagai pengkhianat yg meludahi penderitaan rakyatnya sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan menjamin kenyamanan Westerling, tapi dengan mengusir kebiadaban mereka. Menyamakan posisi penindas (okupator) dengan yg tertindas (okupied) dalam satu meja negosiasi yg menuntut jaminan keamanan bagi si kuat, adalah pengkhianatan terhadap konstitusi anti-penjajahan. Pernyataan Prabowo dalam forum internasional adalah bentuk diplomasi yg tidak membumi, yg seolah lupa siapa yg memegang senjata laras panjang dan siapa yg hanya memegang batu. Pemikiran dan logika absurd Prabowo ini merusak tatanan keadilan. Perdamaian tidak akan pernah lahir dari rahim ketidakadilan yg dipoles dengan kata-kata manis. Menuntut jaminan keamanan bagi penjajah sebelum memberikan hak hidup bagi yg dijajah adalah sesat pikir yang fatal. Itu bukan jalan menuju damai, itu adalah jalan menuju perbudakan yang dilegalisasi atas nama “𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀.” Sejarah tidak akan buta. Menjamin keamanan penjajah di atas tangisan korban jajahan adalah titik nadir di mana kemanusiaan kita telah resmi mati suri. Dengan sikap dan pemikirannya, Prabowo bukan hanya telah menyakiti perasaan bangsanya sendiri, namun melukai nilai-nilai kemanusiaan dan moral seluruh insan waras di muka bumi ini.show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

60,234 subscribers

43,829 views • 7 months ago •via X (Twitter)

News & Politics

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

39 Comments

RahmaBaftim7 months ago

@Naz_lira Ya Allah, jenderal kok gini² amat ya? Dia minta Zionis pembunuh rakyat di Palestina utk dilindungi keamanannya pdhl sdh mencaplok tanah Palestina. Nonsense!!!

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾7 months ago

Menyedihkan sekali kak Ifah, ini adalah titik balik paling berat bagi bangsa Indonesia, yakni menghadapi kenyataan, bahwa pemikiran pemimpin negerinya berlawan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yg dipatri dalam prasasti kemerdekaan negaranya sendiri, yg menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

RahmaBaftim7 months ago

@Naz_lira Yes 👍 Ada apa dgn dia ya fah? Kayak ada bibit² penjilat di hidupnya, lemes ana🤦‍♀️

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾7 months ago

Begitulah realita faktanya, ini sebuah pukulan berat yg meruntuhkan harapan banyak orang yang dititipkan padanya. Tak hanya sampai disitu, ia juga meludahi puing-puing harapan itu dan menorehkan luka perih dari serpihan tajamnya. Hasbunallah wanikmal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir..🤲😭

PEJUANG KEBENARAN7 months ago

@Naz_lira @prabowo ANDA SUNGGUH MENJIJIKAN !!!! JANGAN BAWA BAWA RAKYAT INDONESIA !! RAKYAT INDONESIA SEPENUHNYA DENGAN PALESTINA TIDAK DENGAN PENJAJAH !!! ISRAEL LAKNAT MENDING KAU CABUT DARI JABATAN PRESIDEN MU LALU PINDAH SANA KE ISRAEL DASAR TUAA LAKNAT KAU PAK !!

kaprih7 months ago

@Naz_lira Sebenarnya dah lama ada yg bilang jika jendral gendut tua ini orang yg sangat berbahaya bagi Republik demokrasi Indonesia. Tapi malah terus didorong hingga kini jadi super bangsat!

Altruist7 months ago

@Naz_lira Kurang Bodoh apa lagi... 1. Merusak alam (dampak keberlanjutan) 2. Meracuni generasi Bangsa (MBG) 3. Duduk bersama penjajah (Board of Pricks) Semoga bangsa ini terhindar dari bencana, karena memiliki pemimpin yg bodoh...

Ali Zain7 months ago

Israel bangsa super laknat kok suruh dijamin keamanannya. Dimusnahkan baru bener Woy...

Polem7 months ago

@Naz_lira Prabowo itu antek Amerika Apapun kepentingan Amerika dia akan ikut Keamanan dunia itu akan terwujud jika Israel mengakui Palestina sbg negara berdaulat Selagi Israel tdk mengakui Palestina sbg sebuah negara berdaulat maka selama itu jg perdamaian dunia tdk terwujud

محمد sadeli7 months ago

@Naz_lira

Kuli Lapangan7 months ago

@Naz_lira Banyak orang berilmu tinggi, tapi sedikit yang berhati bersih, Karena ilmu tanpa agama hanya melahirkan kecerdasan tanpa nurani, entah azab apalagi yy akan menimpa negeri ini

Blibis Emas7 months ago

@Naz_lira Mungkin Gemoy sudah tua untuk bernarasi dia lupa bahwa zionis Israel itu kaum penjajah yang datang dari Eropa yang mendapatkan dukungan dari Inggris dan Amerika, Israel itu sengaja dipelihara Amerika untuk mengacaukan Timur Tengah yg kaya emas hitam untuk mereka kuasai.

ufronarifin7 months ago

@Naz_lira Pernyataan pak @prabowo bisa dianalogikan kita harus menjamin kemanan penjajah belanda dan jepang saat mereka menjajah tanah air. Baru diangkat jadi dewan keamanan udah lgsg ngembe aja pak.

NPB7 months ago

@Naz_lira Presiden ngelindur wapresnya Gibran masak seorang mantan jendral pembukaan UUD45 lupa dipahami

Mbah Kuwu7 months ago

@Naz_lira Dah jela di pembukaan UUD tercetak " maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan", lah kan si monyet zionis ini penjajah....pegimana sih ini

Raja Ijazah Palsu7 months ago

@Naz_lira

Lam Sijan7 months ago

@Naz_lira Jadi presiden hasil kolusi kecurangan bersama maha gurunya presiden bekas. Belajar brantas korupsi pada orang yang melemahkan KPK. Belajar perdamaian dunia pada negara gemar berperang. Belajar kemanusiaan pada negara pelaku genosida palestina di Gaza

cepot channel7 months ago

@Naz_lira Jangan berharap kepada pemimpin dg hasil dari kecurangan,,, ya begitulah jadinya. Yg salah dianggap benar, yg benar dianggap salah

Kent_kent7 months ago

@Naz_lira Sudah kecuci otaknya semenjak lari ke Yordania, pemimpinnya badut israhell.... Gini amat punya presiden yg pikirannya sdh ndak nalar, jd mainan org di sekelilingnya pula...

kangChuangkiKepo7 months ago

@Naz_lira Pak @prabowo yth, bpk bsa bayangkan, saat kita merebut kmerdekaan dhulu dri penjajahan Belanda, tiba2 Palestina & mesir bkata: perdamaian & kemerdekaan Indonesia hnya dpt terwujud, jk kita menjamin keamanan Belanda di Indonesia Mungkin itu yg dirasakan rakyat Palestina saat ini

الله معنا7 months ago

@Naz_lira mata & telinganya @prabowo mana?? sampai sekarang warga Palestina masih dibantai Zionis Israel kok ngomong damai. Woy @Gerindra , bisikin dong ketua lu. @muhammadiyah @nahdlatululama tolong jangan diam aja. Tekan Presiden RI buat lindungi Palestina.

moel_Aceh 🇵🇸7 months ago

@Naz_lira makanya belanda betah di jawa dulu.. batavia jadi pusat pemerintahan mereka.. pemikiran orang jawa dulu persis seperti prabowo sekarang.. beda dengan kami Aceh..

4h47 months ago

@Naz_lira Prinsip anti-penjajahan spt yg tercantum di UUD 45 harusi terus dipertahankan yg menjadikan Indonesia tetap teguh tidak berpihak pada blok manapun dalam politik internasional. Sepertinya presiden prabowo sudah melanggar konstitusi.

Mohamat Mutajir7 months ago

@Naz_lira Prabowo adalah presiden yang paling begis dan parah, sepanjang sejarah. Bahkan Suharto yg terkenal otoriter dan tukang bantai rakyat sendiri, tdk pernah membela Israel dalam masa kepemimpinannya. Lengserkan aja prabowo, udah melanggar UUD 45 yg jadi dasar negara.

itachi7 months ago

@Naz_lira Antek zeonist, persis tenennya raja jordan

satu_nusa7 months ago

@Naz_lira HIDUP JOKOWI!! HIDUP TRUMP!! HIDUP SETANYAHOO!!

HADAT07🇲🇨🇵🇸7 months ago

@Naz_lira Pantesan di demo di Inggris.

Vanilla_Almadina7 months ago

@Naz_lira Musibah negeri

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾7 months ago

Kapan ya bangsa ini keluar dari masalah kebodohan semacam ini..🤦‍♀️

𝕭𝖊𝖑𝖆𝖑𝖆𝖓𝖐 𝕶𝖆𝖉𝖔𝖊𝖙™7 months ago

@Naz_lira Berarti benar adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo punya hubungan bisnis dgn Israel. Ini puncaknya nich.

Untouchable7 months ago

@Naz_lira Jangan kaget....hasil 11 dari 100.. Nilainya memang segitu..

Spidro 7 months ago

@Naz_lira beda🤔

Usmanwarteg7 months ago

@Naz_lira Bpk Presiden suaramu membawa nama bangsa lho kontitusi kita mengharamkan penjajahan di bumi manapun kita tidak boleh pro penjajah

zid riz7 months ago

@Naz_lira Otak yg kotor dan berkarat dr si gemoy yg suka joget.... Seandainya Fretilin tega saat itu...

Ki Slamet7 months ago

@Naz_lira Kepada siapa lagi kita bisa berharap dari pemimpin negeri ini. Presidennya sesat pikir, Wapresnya: Gibran!

Merdeka7 months ago

@Naz_lira Ini mirip dengan kata menjamin keamanan Belanda saat perang kemerdekaan dalam perundingan.. 🤣🤣

galihrakasiwi7 months ago

@Naz_lira Mereka hanya mencari celah perdamaian namun tidak akan pernah ada perdamaian kerna sudah ada dlm peringatan allah sampai kiamat umat islam dan yahudi tidak bisa berdampingan.

Love Indonesia, hate Drugs!7 months ago

@Naz_lira Dulu dukung palestina, bahkan mau menampung anak² dr gaza. Jebulnya didepan Trump malah dukung israel

👆🏽DIVHUMASMENTION 2127 months ago

@Naz_lira Astaghfirullah 😭 #FreePalestine 🇵🇸 #StopGazaGenocideNOW

Related Videos

KEJAHATAN YG TAK TERLIHAT Kejahatan yg paling kejam, bukan hanya merampas yg telah berada di tangan, tetapi mengambil apa yg seharusnya menjadi bagian, dari tanah yg dipijak, dari laut yg diwarisi, dari hutan yg dititipkan, dari bumi yg sejak dahulu menyimpan kekayaan untuk kehidupan. Yg dirampas bukan sekadar apa yg sudah digenggam ditangan, melainkan hak yg seharusnya diberikan. Bukan sekadar hasil bumi, melainkan masa depan anak negeri. Bukan sekadar kekayaan alam, melainkan kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak dan bermartabat. Namun ada kebodohan yg tak lagi tertandingkan, yakni ketika tangan dikosongkan, tapi mereka tak pernah merasa kehilangan. Sebab kebodohan yg paling hakiki bukanlah tdk mengetahui bhw dirinya dirampok, melainkan mengetahui ada yg telah dirampas darinya, namun tdk merasa teraniaya, hanya karena yg dirampas itu belum sempat diterima. Bagaimana mungkin merasa kehilangan, jika sejak lahir tak pernah diberi..? Bagaimana mungkin menuntut kembali, jika hak itu tak pernah diperlihatkan..? Bagaimana mungkin marah kepada pencuri, jika kita diajarkan bhw yg diambil itu memang bukan milik kita..? Padahal kekayaan negeri bukanlah milik segelintir tangan, bukan warisan untuk mereka yg berkuasa, bukan pula hadiah bagi mereka yg paling pandai mengambil kesempatan. Ia adalah amanah yg seharusnya kembali kepada rakyat, kembali dalam bentuk pendidikan yg bermutu, kembali dalam bentuk kesehatan yg layak, kembali dalam bentuk pekerjaan yg bermartabat, kembali dalam bentuk keadilan yg tegak, dan kembali dalam bentuk kehidupan yg lebih sejahtera. Maka jangan hanya bertanya, “Apa yg telah dirampas dariku..?” Tanyakan pula: “Apa yg seharusnya menjadi milikku, tetapi tak pernah sampai ke tanganku..?” Karena terkadang, perampokan terbesar dalam sejarah bukanlah ketika seseorang mengambil apa yg telah kita miliki, melainkan ketika seseorang mengambil apa yg seharusnya menjadi milik kita, sebelum kita pernah memilikinya. Dan tragedi terbesar sebuah bangsa bukan hanya ketika kekayaannya dirampok, tetapi ketika rakyatnya menyaksikan perampokan itu, mengenal siapa yg merampoknya, namun tetap berkata: “Aku tdk kehilangan apa-apa.” Sebab pada saat itu, yg telah dimutilasi dan diamputasi bukan hanya kekayaan negeri, tetapi juga, intelektual, mental, integritas dan kesadaran rakyat atas haknya sendiri.

KEJAHATAN YG TAK TERLIHAT Kejahatan yg paling kejam, bukan hanya merampas yg telah berada di tangan, tetapi mengambil apa yg seharusnya menjadi bagian, dari tanah yg dipijak, dari laut yg diwarisi, dari hutan yg dititipkan, dari bumi yg sejak dahulu menyimpan kekayaan untuk kehidupan. Yg dirampas bukan sekadar apa yg sudah digenggam ditangan, melainkan hak yg seharusnya diberikan. Bukan sekadar hasil bumi, melainkan masa depan anak negeri. Bukan sekadar kekayaan alam, melainkan kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak dan bermartabat. Namun ada kebodohan yg tak lagi tertandingkan, yakni ketika tangan dikosongkan, tapi mereka tak pernah merasa kehilangan. Sebab kebodohan yg paling hakiki bukanlah tdk mengetahui bhw dirinya dirampok, melainkan mengetahui ada yg telah dirampas darinya, namun tdk merasa teraniaya, hanya karena yg dirampas itu belum sempat diterima. Bagaimana mungkin merasa kehilangan, jika sejak lahir tak pernah diberi..? Bagaimana mungkin menuntut kembali, jika hak itu tak pernah diperlihatkan..? Bagaimana mungkin marah kepada pencuri, jika kita diajarkan bhw yg diambil itu memang bukan milik kita..? Padahal kekayaan negeri bukanlah milik segelintir tangan, bukan warisan untuk mereka yg berkuasa, bukan pula hadiah bagi mereka yg paling pandai mengambil kesempatan. Ia adalah amanah yg seharusnya kembali kepada rakyat, kembali dalam bentuk pendidikan yg bermutu, kembali dalam bentuk kesehatan yg layak, kembali dalam bentuk pekerjaan yg bermartabat, kembali dalam bentuk keadilan yg tegak, dan kembali dalam bentuk kehidupan yg lebih sejahtera. Maka jangan hanya bertanya, “Apa yg telah dirampas dariku..?” Tanyakan pula: “Apa yg seharusnya menjadi milikku, tetapi tak pernah sampai ke tanganku..?” Karena terkadang, perampokan terbesar dalam sejarah bukanlah ketika seseorang mengambil apa yg telah kita miliki, melainkan ketika seseorang mengambil apa yg seharusnya menjadi milik kita, sebelum kita pernah memilikinya. Dan tragedi terbesar sebuah bangsa bukan hanya ketika kekayaannya dirampok, tetapi ketika rakyatnya menyaksikan perampokan itu, mengenal siapa yg merampoknya, namun tetap berkata: “Aku tdk kehilangan apa-apa.” Sebab pada saat itu, yg telah dimutilasi dan diamputasi bukan hanya kekayaan negeri, tetapi juga, intelektual, mental, integritas dan kesadaran rakyat atas haknya sendiri.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

22,661 views • 1 month ago

𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗵𝗶 ? Tiga jam ibu itu terpaku di kursi tunggu berbahan logam dingin apotek RS Kramat Jati. Di sekelilingnya banyak sesama pasien atau keluarganya yg senasib, dengan tubuh-tubuh lelah termangu menatap loket kaca yg separuh tertutup. Sementara di tempat lain yg mungkin berjarak hanya beberapa kilometer dari tempat mereka, ada pelayanan kesehatan swasta yg lantainya mengkilap dan udaranya beraroma lavender, di mana nasib pasien tidak ditentukan oleh selembar kertas rujukan yang kusut dan dilayani dalam hitungan menit. Ketika ia protes dan mengeluhkan letih lelahnya pada petugas disana, ia harus rela menerima pandangan sinis dan sorot mata kemarahan yg seolah menghardik dirinya, "Sabar ya, namanya juga pakai BPJS, pasiennya banyak.” Begitu kalimat yg sering terdengar untuk rakyat kecil, seakan waktu milik orang kecil tidak berharga. Seolah-olah biaya pengobatan rakyat kecil ditanggung negara (padahal pajak dan iuran dipungut juga dari mereka). Ibu itu menolak untuk memaklumi karena mungkin rasa lelah di pinggangnya berteriak bahwa itu tidak adil. Keterlambatan ini bukanlah takdir, melainkan kegagalan manajemen. Mari kita bicara jujur. Apoteker di balik loket kaca buram ini dan apoteker di rumah sakit mewah sana, bukankah mereka dididik dengan ilmu yg sama ? Bukankah mereka mengucap sumpah profesi yg sama ? Tangan-tangan yg meracik obat itu memiliki keahlian yg setara. Komputer yg mereka gunakan pun dibuat oleh pabrik yg sama. Jadi, di mana letak perbedaannya ? Perbedaannya ada pada sistem dan kemauan. Pelayanan yg cepat bukanlah sihir yg hanya bisa dibeli dengan uang. Kecepatan adalah hasil dari sistem alur kerja yg efisien, rasio tenaga kerja yg memadai, dan digitalisasi yg terintegrasi. Ketika antrian mengular hingga berjam-jam, itu bukan salah pasien yg sakitnya "terlalu banyak". Itu adalah tanda bahwa sistem di rumah sakit pemerintah tidak didesain untuk menghormati waktu pasiennya. Sumber Daya Manusia (SDM) di sini mungkin lelah, terbebani, dan kurang jumlah, tapi itu bukan alasan untuk menormalisasi pelayanan yg buruk. Itu adalah alasan untuk Kementerian Kesehatan RI berbenah. Jika swasta bisa membangun sistem “supply chain” obat yg cepat, kenapa pemerintah tidak ? Bukankah negara seharusnya menjadi pelayan terbaik bagi rakyatnya ? Menunggu obat selama tiga jam bukanlah sekadar "ujian kesabaran". Itu adalah pencurian waktu produktif rakyat kecil. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yg terjadi di ruang terang benderang. Ibu itu tidak minta sofa empuk atau ruangan beraroma lavender. Ia hanya menuntut haknya untuk diperlakukan yg efisien, sistem yg manusiawi, dan kesadaran bahwa nyawa dan waktu orang miskin sama mahalnya dengan mereka yg kaya. Pada gilirannya, ibu itu memang membawa obat yg diberikan petugas apotek disana, tapi ia juga sekaligus membawa tanya yg tak kunjung sembuh, “Sampai kapan kami harus memaklumi ketidakadilan ini ?.”

𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗵𝗶 ? Tiga jam ibu itu terpaku di kursi tunggu berbahan logam dingin apotek RS Kramat Jati. Di sekelilingnya banyak sesama pasien atau keluarganya yg senasib, dengan tubuh-tubuh lelah termangu menatap loket kaca yg separuh tertutup. Sementara di tempat lain yg mungkin berjarak hanya beberapa kilometer dari tempat mereka, ada pelayanan kesehatan swasta yg lantainya mengkilap dan udaranya beraroma lavender, di mana nasib pasien tidak ditentukan oleh selembar kertas rujukan yang kusut dan dilayani dalam hitungan menit. Ketika ia protes dan mengeluhkan letih lelahnya pada petugas disana, ia harus rela menerima pandangan sinis dan sorot mata kemarahan yg seolah menghardik dirinya, "Sabar ya, namanya juga pakai BPJS, pasiennya banyak.” Begitu kalimat yg sering terdengar untuk rakyat kecil, seakan waktu milik orang kecil tidak berharga. Seolah-olah biaya pengobatan rakyat kecil ditanggung negara (padahal pajak dan iuran dipungut juga dari mereka). Ibu itu menolak untuk memaklumi karena mungkin rasa lelah di pinggangnya berteriak bahwa itu tidak adil. Keterlambatan ini bukanlah takdir, melainkan kegagalan manajemen. Mari kita bicara jujur. Apoteker di balik loket kaca buram ini dan apoteker di rumah sakit mewah sana, bukankah mereka dididik dengan ilmu yg sama ? Bukankah mereka mengucap sumpah profesi yg sama ? Tangan-tangan yg meracik obat itu memiliki keahlian yg setara. Komputer yg mereka gunakan pun dibuat oleh pabrik yg sama. Jadi, di mana letak perbedaannya ? Perbedaannya ada pada sistem dan kemauan. Pelayanan yg cepat bukanlah sihir yg hanya bisa dibeli dengan uang. Kecepatan adalah hasil dari sistem alur kerja yg efisien, rasio tenaga kerja yg memadai, dan digitalisasi yg terintegrasi. Ketika antrian mengular hingga berjam-jam, itu bukan salah pasien yg sakitnya "terlalu banyak". Itu adalah tanda bahwa sistem di rumah sakit pemerintah tidak didesain untuk menghormati waktu pasiennya. Sumber Daya Manusia (SDM) di sini mungkin lelah, terbebani, dan kurang jumlah, tapi itu bukan alasan untuk menormalisasi pelayanan yg buruk. Itu adalah alasan untuk Kementerian Kesehatan RI berbenah. Jika swasta bisa membangun sistem “supply chain” obat yg cepat, kenapa pemerintah tidak ? Bukankah negara seharusnya menjadi pelayan terbaik bagi rakyatnya ? Menunggu obat selama tiga jam bukanlah sekadar "ujian kesabaran". Itu adalah pencurian waktu produktif rakyat kecil. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yg terjadi di ruang terang benderang. Ibu itu tidak minta sofa empuk atau ruangan beraroma lavender. Ia hanya menuntut haknya untuk diperlakukan yg efisien, sistem yg manusiawi, dan kesadaran bahwa nyawa dan waktu orang miskin sama mahalnya dengan mereka yg kaya. Pada gilirannya, ibu itu memang membawa obat yg diberikan petugas apotek disana, tapi ia juga sekaligus membawa tanya yg tak kunjung sembuh, “Sampai kapan kami harus memaklumi ketidakadilan ini ?.”

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

176,150 views • 8 months ago

Pendukung sebelah bilang ke saya, kenapa dukung yg pasti kalah Jawab saya Pertama, jangan sombong mendahului Allah, krn bahkan Fir’aun pun tenggelam Kedua, Kita tidak sedang taruhan bola, sabung ayam atau apapun yg harus cari siapa yg terkuat & mungkin menang Tapi kita sedang taruhan nasib bangsa & negara, nasib anak cucu & rakyat Indonesia, yg harus diperjuangkan dg serius, krn bisa saja kita akan terlambat memperbaiki semua kerusakan yg ada Ketiga, dalam hidup Allah perintahkan kita untuk ikhtiar & berdoa untuk mencapai tujuan Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika bukan kita yg merubahnya Jadi ini adalah bentuk ikhtiar saya untuk sumbangsih memperbaiki kondisi bangsa & negara kita yg sedang tidak baik-baik saja Selanjutnya saya berdoa pada Allah, agar diberikan pilihan yg terbaik bagi bangsa & negara ini Jadi bukan soal hasil yang harus saya risaukan, karena apapun nanti yg terjadi, siapapun nanti yg terpilih, itu adalah atas kehendak Allah SWT, Tuhan YME Karena saya percaya “Boleh jadi apa yg kita tidak inginkan tapi itu yg diberikan Allah & itulah pilihan yg terbaik, karena kita tidak pernah tahu rencana Allah dibalik semua” Tugas kita hanya melakukan kebaikan, berjuang untuk yg terbaik, agar bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Bismillah, kita semua sudah berjuang mendukung & melakukan yg terbaik Saatnya kita berdoa agar Allah ridhoi dan berkahi perjuangan kita semua Semoga di Pilpres 2024 ini Allah berikan kita Pemimpin yg terbaik, yg cerdas, amanah, adil & membawa Indonesia menjadi negara yg kembali berdaulat, bermartabat, aman damai dan sejahtera Aamiin ya Allah aamiin 🤲🏻😭 NB : Video di ambil dari tengah malam, subuh, pagi sampai jam 12 siang lewat, tapi masih ramai rakyat yg hadir 😭 Untuk membantah sebelah yg coba fitnah JIS hanya sedikit orang Sengaja yg ada saya, agar tidak difitnah video comotan

Pendukung sebelah bilang ke saya, kenapa dukung yg pasti kalah Jawab saya Pertama, jangan sombong mendahului Allah, krn bahkan Fir’aun pun tenggelam Kedua, Kita tidak sedang taruhan bola, sabung ayam atau apapun yg harus cari siapa yg terkuat & mungkin menang Tapi kita sedang taruhan nasib bangsa & negara, nasib anak cucu & rakyat Indonesia, yg harus diperjuangkan dg serius, krn bisa saja kita akan terlambat memperbaiki semua kerusakan yg ada Ketiga, dalam hidup Allah perintahkan kita untuk ikhtiar & berdoa untuk mencapai tujuan Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika bukan kita yg merubahnya Jadi ini adalah bentuk ikhtiar saya untuk sumbangsih memperbaiki kondisi bangsa & negara kita yg sedang tidak baik-baik saja Selanjutnya saya berdoa pada Allah, agar diberikan pilihan yg terbaik bagi bangsa & negara ini Jadi bukan soal hasil yang harus saya risaukan, karena apapun nanti yg terjadi, siapapun nanti yg terpilih, itu adalah atas kehendak Allah SWT, Tuhan YME Karena saya percaya “Boleh jadi apa yg kita tidak inginkan tapi itu yg diberikan Allah & itulah pilihan yg terbaik, karena kita tidak pernah tahu rencana Allah dibalik semua” Tugas kita hanya melakukan kebaikan, berjuang untuk yg terbaik, agar bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Bismillah, kita semua sudah berjuang mendukung & melakukan yg terbaik Saatnya kita berdoa agar Allah ridhoi dan berkahi perjuangan kita semua Semoga di Pilpres 2024 ini Allah berikan kita Pemimpin yg terbaik, yg cerdas, amanah, adil & membawa Indonesia menjadi negara yg kembali berdaulat, bermartabat, aman damai dan sejahtera Aamiin ya Allah aamiin 🤲🏻😭 NB : Video di ambil dari tengah malam, subuh, pagi sampai jam 12 siang lewat, tapi masih ramai rakyat yg hadir 😭 Untuk membantah sebelah yg coba fitnah JIS hanya sedikit orang Sengaja yg ada saya, agar tidak difitnah video comotan

Eva Sri Diana Chaniago

107,627 views • 2 years ago

Bagi saya, PIK2 adalah monumen kerja nyata (sekalipun digarap oleh imperialis oligarki swasta), tapi (saat ini) bukan negara dalam negara. Ada batasan tafsir antara “Kenyamanan” dengan “Kedaulatan.” Narasi “Negara dalam Negara” hanyalah opini subyektif yg dipicu oleh emosional spontan saat melihat keteraturan yg gagal diciptakan oleh birokrasi pemerintah, namun berhasil diwujudkan oleh tangan swasta. Faktanya, secara hukum (de jure) dan fakta (de facto), PIK2 masih di bawah bendera Indonesia. Polisi, pajak, dan izinnya masih produk pemerintah. Jika di sana lebih teratur, lebih mewah, dan lebih disiplin, itu adalah manajemen kawasan komunitas, bukan pemisahan kedaulatan. Sebuah pandangan absurd menganggap keteraturan sebagai pengkhianatan nasional hanya karena sebagian besar orang terbiasa dengan kesemrawutan. PIK2 adalah manifestasi dari “Perjuangan Mewujudkan Impian” oleh sekelompok orang yg bergerak membangunnya sendiri, disaat negara dianggap lambat menyediakan standar hidup yang ideal. Mereka bahkan sama sekali tidak protes, tapi mereka membangun impian. Bahwa didalamnya ada misi jangka panjang, menengah, pendek, keuntungan ekonomi yg besar, rencana politik tersembunyi dan lain sebagainya, itu mungkin-mungkin saja. Tapi perkara PIK2 pada akhirnya terwujud sebagai sebuah “Karya Nyata”, itu merupakan kerja real dari pihak-pihak yg mewujudkan impiannya. Bukankah hal yg sama pula yg kini hendak dilakukan Amerika dan Israel terhadap “New Gaza” melalui konsorsium BoP-nya..? Jadi point pentingnya adalah sebuah “Kesadaran”. Yakni sadar bahwa “Keteraturan” itu mahal harganya, butuh kerja keras dan pengorbanan. Dalam kasus PIK2, pengorbanan oligarki itu adalah IKN yg dibayar dengan PSN (walaupun pada akhirnya dicabut di era pemerintah Presiden Prabowo), bukan hasil dari rapat-rapat retorik tanpa aksi. Dalam banyak hal, “Impian” dapat diwujudkan dengan spirit berjuang dengan keras dan sungguh-sungguh, termasuk hal-hal yg menyangkut impian membangun hukum, konstitusi, demokrasi serta ekonomi yg madani. Fakta hari ini, PIK2 merupakan produk dari hasil “Perjuangan Mewujudkan Impian” dalam “Keteraturan dan Kemewahan” didalamnya. Ia adalah prasasti fisik yang menampar wajah para pemimpi di siang bolong. Jika pun kelak dikemudian hari impian itu menuju kepada “Kedaulatan dan Otoritas Pemerintah Eksklusif”, boleh jadi juga akan terwujud, sepanjang intensitas kekuatan semangat yg sama dalam “Perjuangan Mewujudkan Impian” tersebut dengan segala pengorbanannya ditunaikan oleh para pihak yg hendak mewujudkannya. Intinya tidak ada perwujudan impian yg gratis, kecuali impian “bunga tidur” dari para pecundang yg ngelindur. PIK2 sejatinya adalah monumen yang dapat dijadikan tonggak pengingat, bahwa Impian hanya bisa diwujudkan dengan “Perjuangan dan Pengorbanan”, bukan sekedar omon omon dan omon di medsos, namun enol kosong didunia nyata. Ingat, kekalahan dan keterpurukan itu bukan karena orang jahat itu hebat dan kuat, tapi karena orang baik tidak mau bangkit, kompak, berjuang dan berkorban mewujudkan impiannya.

Bagi saya, PIK2 adalah monumen kerja nyata (sekalipun digarap oleh imperialis oligarki swasta), tapi (saat ini) bukan negara dalam negara. Ada batasan tafsir antara “Kenyamanan” dengan “Kedaulatan.” Narasi “Negara dalam Negara” hanyalah opini subyektif yg dipicu oleh emosional spontan saat melihat keteraturan yg gagal diciptakan oleh birokrasi pemerintah, namun berhasil diwujudkan oleh tangan swasta. Faktanya, secara hukum (de jure) dan fakta (de facto), PIK2 masih di bawah bendera Indonesia. Polisi, pajak, dan izinnya masih produk pemerintah. Jika di sana lebih teratur, lebih mewah, dan lebih disiplin, itu adalah manajemen kawasan komunitas, bukan pemisahan kedaulatan. Sebuah pandangan absurd menganggap keteraturan sebagai pengkhianatan nasional hanya karena sebagian besar orang terbiasa dengan kesemrawutan. PIK2 adalah manifestasi dari “Perjuangan Mewujudkan Impian” oleh sekelompok orang yg bergerak membangunnya sendiri, disaat negara dianggap lambat menyediakan standar hidup yang ideal. Mereka bahkan sama sekali tidak protes, tapi mereka membangun impian. Bahwa didalamnya ada misi jangka panjang, menengah, pendek, keuntungan ekonomi yg besar, rencana politik tersembunyi dan lain sebagainya, itu mungkin-mungkin saja. Tapi perkara PIK2 pada akhirnya terwujud sebagai sebuah “Karya Nyata”, itu merupakan kerja real dari pihak-pihak yg mewujudkan impiannya. Bukankah hal yg sama pula yg kini hendak dilakukan Amerika dan Israel terhadap “New Gaza” melalui konsorsium BoP-nya..? Jadi point pentingnya adalah sebuah “Kesadaran”. Yakni sadar bahwa “Keteraturan” itu mahal harganya, butuh kerja keras dan pengorbanan. Dalam kasus PIK2, pengorbanan oligarki itu adalah IKN yg dibayar dengan PSN (walaupun pada akhirnya dicabut di era pemerintah Presiden Prabowo), bukan hasil dari rapat-rapat retorik tanpa aksi. Dalam banyak hal, “Impian” dapat diwujudkan dengan spirit berjuang dengan keras dan sungguh-sungguh, termasuk hal-hal yg menyangkut impian membangun hukum, konstitusi, demokrasi serta ekonomi yg madani. Fakta hari ini, PIK2 merupakan produk dari hasil “Perjuangan Mewujudkan Impian” dalam “Keteraturan dan Kemewahan” didalamnya. Ia adalah prasasti fisik yang menampar wajah para pemimpi di siang bolong. Jika pun kelak dikemudian hari impian itu menuju kepada “Kedaulatan dan Otoritas Pemerintah Eksklusif”, boleh jadi juga akan terwujud, sepanjang intensitas kekuatan semangat yg sama dalam “Perjuangan Mewujudkan Impian” tersebut dengan segala pengorbanannya ditunaikan oleh para pihak yg hendak mewujudkannya. Intinya tidak ada perwujudan impian yg gratis, kecuali impian “bunga tidur” dari para pecundang yg ngelindur. PIK2 sejatinya adalah monumen yang dapat dijadikan tonggak pengingat, bahwa Impian hanya bisa diwujudkan dengan “Perjuangan dan Pengorbanan”, bukan sekedar omon omon dan omon di medsos, namun enol kosong didunia nyata. Ingat, kekalahan dan keterpurukan itu bukan karena orang jahat itu hebat dan kuat, tapi karena orang baik tidak mau bangkit, kompak, berjuang dan berkorban mewujudkan impiannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

28,498 views • 5 months ago

𝐌𝐁𝐆, 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐞𝐠𝐚𝐡 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐳𝐢 & 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤. Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG. Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi. Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yg tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yg baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yg menyelinap di antara desis kompor dan denting panci. Tiba-tiba, label "pegawai honorer" atau "pekerja kontrak" dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi "takhta" bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yg di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan. Siapa yg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yg serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda. Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga. Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yg baru cukup umur, atau orang tua yg menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yg terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa “berutang budi” dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi. Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yg ditarik oleh lokomotif yg bernama MBG. Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu. Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana. Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik. Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik. Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya, “Tidak ada makan siang yg benar-benar gratis”. Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.

𝐌𝐁𝐆, 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐞𝐠𝐚𝐡 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐳𝐢 & 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤. Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG. Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi. Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yg tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yg baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yg menyelinap di antara desis kompor dan denting panci. Tiba-tiba, label "pegawai honorer" atau "pekerja kontrak" dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi "takhta" bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yg di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan. Siapa yg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yg serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda. Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga. Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yg baru cukup umur, atau orang tua yg menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yg terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa “berutang budi” dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi. Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yg ditarik oleh lokomotif yg bernama MBG. Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu. Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana. Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik. Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik. Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya, “Tidak ada makan siang yg benar-benar gratis”. Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

19,679 views • 8 months ago

Sebagai orang awam di Indonesia, melihat semua ini sering kali membuat kita hanya bisa mengelus dada. Kita marah, geram, sedih, dan merasa tidak berdaya. Kutukan demi kutukan dari berbagai negara seolah hanya menjadi angin lalu tanpa bisa menghentikan aksi brutal Zionist Israel. Sebagai warga sipil yg awam, wajar jika masyarakat banyak yg bertanya-tanya, apa yg bisa mereka lakukan ? Sebenarnya emosi tersebut bisa di ubah menjadi energi untuk melakukan tindakan yg terukur dan berdampak. Karena walaupun tidak bisa mengangkat senjata atau pergi ke garis depan, tapi masyarakat punya kekuatan kolektif yg besar jika disatukan. Misalnya, • Berdonasi lewat jalur yg dipercaya jujur & mampu menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina. • Boikot cerdas dan terarah terhadap produk atau perusahaan yg secara terang-terangan mendanai atau mendukung agresi militer terbukti memberikan tekanan ekonomi. Jangan kendor kampanyekan aksi boikot. Ikuti panduan gerakan Kampanye BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) yg diakui secara global agar boikot yg dilakukan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar ikut-ikutan. • Jadilah "Jurnalis Dadakan" di medsos. Jangan biarkan algoritma menenggelamkan isu ini. Terus bagikan berita dari sumber yg valid, edukasi orang-orang di sekitar dan suarakan kebenaran. Tekanan publik global di media sosial sangat ditakuti karena dapat menghancurkan narasi palsu. • Doa berjamaah menggalang kekuatan langit. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Di tengah segala keterbatasan kemampuan fisik, doa adalah dukungan spiritual yg menyatukan hati dengan penderitaan mereka. Hal terakhir yg jangan pernah kita lengah dan letih adalah melakukan segala upaya apapun untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan hal-hal berikut, • Alih-alih bergabung dalam BoP Trump, pemerintah Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional agar jangan cuma “Omon-Omon” menetapkan “Resolusi Damai” yg berkali-kali diabaikan Zionist Israel, tetapi mendorong sanksi nyata seperti embargo senjata dan sanksi ekonomi terhadap Israel. • Mendesak pemerintah untuk terus mendukung dan memperkuat gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) utk menuntut para pejabat dan komandan militer yg bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida. Ini bagian dari hukum internasional harus ditegakkan. • Pemerintah harus didesak utk menggalang "Koalisi Negara Selatan". Sebagai negara besar Indonesia harus memimpin dan menggalang kekuatan negara-negara berkembang (Global South) dan negara mayoritas Muslim untuk bersatu. Jika negara-negara ini memutus hubungan dagang tertentu atau melakukan blokade diplomatik secara serentak, dampaknya akan sangat terasa. • Meminta pemerintah melakukan aksi Kemanusiaan Internasional sekaligus nendorong pemerintah untuk terus mengirimkan bantuan logistik skala besar, seperti mengirimkan Kapal Rumah Sakit TNI ke perbatasan, atau mengupayakan jalur khusus (airdrop atau jalur darat via Yordania/Mesir) secara berkelanjutan. Perjalanan untuk mencapai keadilan mungkin masih panjang. Namun, masyarakat dunia harus ingat bahwa diamnya orang baik adalah senjata paling mematikan bagi pihak penindas. Ini bukan konflik agama, ini adalah genosida, kejahatan kemanusiaan yg terlalu dahsyat kejamnya. Mari ubah rasa sedih, geram dan marah kita menjadi aksi nyata. Sekecil apa pun langkah kita, baik itu membagikan satu berita, menyumbang sedikit rezeki, atau menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, itu adalah bagian dari sejarah yg sedang kita perjuangkan demi kemanusiaan.

Sebagai orang awam di Indonesia, melihat semua ini sering kali membuat kita hanya bisa mengelus dada. Kita marah, geram, sedih, dan merasa tidak berdaya. Kutukan demi kutukan dari berbagai negara seolah hanya menjadi angin lalu tanpa bisa menghentikan aksi brutal Zionist Israel. Sebagai warga sipil yg awam, wajar jika masyarakat banyak yg bertanya-tanya, apa yg bisa mereka lakukan ? Sebenarnya emosi tersebut bisa di ubah menjadi energi untuk melakukan tindakan yg terukur dan berdampak. Karena walaupun tidak bisa mengangkat senjata atau pergi ke garis depan, tapi masyarakat punya kekuatan kolektif yg besar jika disatukan. Misalnya, • Berdonasi lewat jalur yg dipercaya jujur & mampu menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina. • Boikot cerdas dan terarah terhadap produk atau perusahaan yg secara terang-terangan mendanai atau mendukung agresi militer terbukti memberikan tekanan ekonomi. Jangan kendor kampanyekan aksi boikot. Ikuti panduan gerakan Kampanye BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) yg diakui secara global agar boikot yg dilakukan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar ikut-ikutan. • Jadilah "Jurnalis Dadakan" di medsos. Jangan biarkan algoritma menenggelamkan isu ini. Terus bagikan berita dari sumber yg valid, edukasi orang-orang di sekitar dan suarakan kebenaran. Tekanan publik global di media sosial sangat ditakuti karena dapat menghancurkan narasi palsu. • Doa berjamaah menggalang kekuatan langit. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Di tengah segala keterbatasan kemampuan fisik, doa adalah dukungan spiritual yg menyatukan hati dengan penderitaan mereka. Hal terakhir yg jangan pernah kita lengah dan letih adalah melakukan segala upaya apapun untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan hal-hal berikut, • Alih-alih bergabung dalam BoP Trump, pemerintah Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional agar jangan cuma “Omon-Omon” menetapkan “Resolusi Damai” yg berkali-kali diabaikan Zionist Israel, tetapi mendorong sanksi nyata seperti embargo senjata dan sanksi ekonomi terhadap Israel. • Mendesak pemerintah untuk terus mendukung dan memperkuat gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) utk menuntut para pejabat dan komandan militer yg bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida. Ini bagian dari hukum internasional harus ditegakkan. • Pemerintah harus didesak utk menggalang "Koalisi Negara Selatan". Sebagai negara besar Indonesia harus memimpin dan menggalang kekuatan negara-negara berkembang (Global South) dan negara mayoritas Muslim untuk bersatu. Jika negara-negara ini memutus hubungan dagang tertentu atau melakukan blokade diplomatik secara serentak, dampaknya akan sangat terasa. • Meminta pemerintah melakukan aksi Kemanusiaan Internasional sekaligus nendorong pemerintah untuk terus mengirimkan bantuan logistik skala besar, seperti mengirimkan Kapal Rumah Sakit TNI ke perbatasan, atau mengupayakan jalur khusus (airdrop atau jalur darat via Yordania/Mesir) secara berkelanjutan. Perjalanan untuk mencapai keadilan mungkin masih panjang. Namun, masyarakat dunia harus ingat bahwa diamnya orang baik adalah senjata paling mematikan bagi pihak penindas. Ini bukan konflik agama, ini adalah genosida, kejahatan kemanusiaan yg terlalu dahsyat kejamnya. Mari ubah rasa sedih, geram dan marah kita menjadi aksi nyata. Sekecil apa pun langkah kita, baik itu membagikan satu berita, menyumbang sedikit rezeki, atau menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, itu adalah bagian dari sejarah yg sedang kita perjuangkan demi kemanusiaan.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

12,127 views • 7 months ago

𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.

𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

31,632 views • 7 months ago

Ini wajib di viralkan agar rakyat paham dan terbuka kesadarannya. Rakyat harus di “Cerdaskan”, bukan di “Gemukkan”..!!. Tau kah anda semua, bahwa para pejabat ini sedang “merampok” kewenangan Presiden, Parlemen, dan Pemilih di masa depan yg berhak mengevaluasi, apakah pada tahun 2041 bangsa ini sudah mampu mengelola tambangnya sendiri secara utuh dan mandiri atau belum. Ini kok sudah dinilai dan diputuskan dari saat ini…? Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah adalah penerima titipan mandat 5 tahunan, bukan pemilik mandat. Mandat kekuasaan mereka dicetak dengan tanggal kedaluwarsa yg sangat jelas, 5 tahun. Kocak betul nggak sih, penerima titipan mandat sebuah negara selama lima tahun, tetapi dengan penuh percaya diri menandatangani perjanjian kerjasama atas wilayah dari negara tersebut kepada orang asing selama 35 tahun ke depan..? Kalau pemilik negara (dalam hal ini, rakyat lintas generasi) menyebut tingkah para pejabat itu kehilangan akal sehat alias gila, wajar nggak sih..? Membuat keputusan absolut dan mengikat yg jauh melampaui masa legitimasi kekuasaan itu sendiri bukanlah sebuah langkah waras, melainkan bentuk arogansi tingkat dewa. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi bahwa setiap generasi berhak menentukan nasibnya sendiri. Kekuasaan selalu memiliki batas demarkasi, baik secara spasial (wilayah) maupun temporal (waktu). Ketika sebuah rezim secara sengaja melampaui batas temporalnya dan mengambil porsi kewenangan pemerintahan di masa depan, mereka tidak sekadar membuat kebijakan, tapi sedang melakukan “pencurian waktu” (chronological corruption). Kalau anda-anda semua renungkan dengan cermat, anda akan sampai pada kesimpulan bahwa, “Mencuri uang dari APBN hari ini merugikan rakyat yang hidup hari ini. Namun, mengunci nasib kekayaan alam hingga tahun 2061 adalah bentuk korupsi atas hak hidup dan kedaulatan warga negara yang hari ini bahkan mungkin belum lahir.” Sejatinya ini adalah “Penjajahan Antar Generasi”, yakni sebuah kebijakan yg mengorbankan masa depan generasi mendatang, demi kenyamanan dan kepentingan mereka yg berkuasa hari ini.

Ini wajib di viralkan agar rakyat paham dan terbuka kesadarannya. Rakyat harus di “Cerdaskan”, bukan di “Gemukkan”..!!. Tau kah anda semua, bahwa para pejabat ini sedang “merampok” kewenangan Presiden, Parlemen, dan Pemilih di masa depan yg berhak mengevaluasi, apakah pada tahun 2041 bangsa ini sudah mampu mengelola tambangnya sendiri secara utuh dan mandiri atau belum. Ini kok sudah dinilai dan diputuskan dari saat ini…? Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah adalah penerima titipan mandat 5 tahunan, bukan pemilik mandat. Mandat kekuasaan mereka dicetak dengan tanggal kedaluwarsa yg sangat jelas, 5 tahun. Kocak betul nggak sih, penerima titipan mandat sebuah negara selama lima tahun, tetapi dengan penuh percaya diri menandatangani perjanjian kerjasama atas wilayah dari negara tersebut kepada orang asing selama 35 tahun ke depan..? Kalau pemilik negara (dalam hal ini, rakyat lintas generasi) menyebut tingkah para pejabat itu kehilangan akal sehat alias gila, wajar nggak sih..? Membuat keputusan absolut dan mengikat yg jauh melampaui masa legitimasi kekuasaan itu sendiri bukanlah sebuah langkah waras, melainkan bentuk arogansi tingkat dewa. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi bahwa setiap generasi berhak menentukan nasibnya sendiri. Kekuasaan selalu memiliki batas demarkasi, baik secara spasial (wilayah) maupun temporal (waktu). Ketika sebuah rezim secara sengaja melampaui batas temporalnya dan mengambil porsi kewenangan pemerintahan di masa depan, mereka tidak sekadar membuat kebijakan, tapi sedang melakukan “pencurian waktu” (chronological corruption). Kalau anda-anda semua renungkan dengan cermat, anda akan sampai pada kesimpulan bahwa, “Mencuri uang dari APBN hari ini merugikan rakyat yang hidup hari ini. Namun, mengunci nasib kekayaan alam hingga tahun 2061 adalah bentuk korupsi atas hak hidup dan kedaulatan warga negara yang hari ini bahkan mungkin belum lahir.” Sejatinya ini adalah “Penjajahan Antar Generasi”, yakni sebuah kebijakan yg mengorbankan masa depan generasi mendatang, demi kenyamanan dan kepentingan mereka yg berkuasa hari ini.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

19,641 views • 6 months ago

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

"Stunting , Bocornya Anggaran Kesehatan dan Ketahanan Bangsa" Adakah sahabat yang ikut acara pelatihan yg dibiayai negara, dapat uang tidak suai dg yg tertulis dikertas tanda terima yg kita tandatangani, dengan alasan untuk potong ini itu ? Dan acara yg dibuat dalam undangan resminya misal 3 hari plus 3 hari nginap di hotel, ternyata hanya dilaksanakan 2 hari oleh panitia ? Begitulah… Ini baru satu program yg akhirnya diketahui dan diungkap oleh Pak mengalami kebocoran anggaran, program kesehatan pencegahan stunting. Stunting merupakan satu dari 9 program kesehatan Pak Jokowi yang tidak juga berhasil diselesaikan, padahal 2 periode era pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir. Kemenkes layak dapat Rapor Merah, karena 9 dari 10 target program kesehatan Pak Jokowi yang dilaksanakannya berpotensi meleset.(Bappenas) Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah daripada standar usianya, akibat kurang gizi jangka panjang atau berulang, biasanya terkait dengan kemiskinan, kesehatan dan gizi ibu yang buruk, sering sakit dan / atau pemberian makanan dan perawatan yang tidak tepat pada awal kehidupan. Stunting mencegah anak-anak mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. (WHO) Stunting akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lemah, tidak mampu mandiri, apalagi untuk mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita sudah memasuki era globaliasasi, sesuatu yang memang tidak mungkin ditolak. Mirisnya, pemerintah seakan kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Rakyat saat ini sedang kekurangan lapangan pekerjaan, apalagi pandemi lalu menyebabkan banyak orang yang bukan saja kehilangan anggota keluarga tapi juga kehilangan pekerjaan. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin tinggi akibat kenaikan BBM, listrik, gas dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sungguh dalam kondisi yang sulit. Namun pemerintah terlihat malah semakin membuka peluang bagi WNA untuk masuk bekerja di negara kita, seakan tidak mempertimbangkan semua ini. Sudah bukan pemandangan asing lagi jika kita melihat bahwa WNA yang masuk dan bekerja di negara kita ini ternyata bukan sebagai tenaga ahli. Selalu saja ada alasan untuk hal ini sebagai upaya melegalkannya. Semua ini akan menjadi tantangan berat bagi generasi bangsa kita, mereka harus lebih kuat dan siap lagi untuk mampu bersaing menghadapi bangsa asing di negara sendiri. Namun dengan lahirnya banyak generasi stunting, bukan tidak mustahil akhirnya mereka akan kalah menghadapi persaingan ini sehingga mereka tersingkirkan. Jika para pemimpin negeri ini tidak juga peduli.. Bukan hal mustahil jika kelak rakyat Indonesia, bukan hanya akan menjadi budak namun bahkan akan menjadi tamu (orang asing) teringkirkan dari negeri sendiri. Ngeri 😭 Jangan lupa, sudah banyak rakyat bangsa lain yang mengalaminya...Naudzubillah.. Kembali ke anggaran kemenkes yang bocor.. Jika menjaga amanah uang program stunting saja tidak mampu sehingga bocor, Apa iya akan mampu amanah menjaga informasi genetik (genom) rakyat Indonesia yang merupakan Big Data penting yang menyangkut Ketahanan dan Pertahanan Bangsa ?? Apalagi mau kerja sama dengan asing pula. Maaf, saat ini demi menjaga masa depan bangsa dan negara, kami putuskan untuk #TolakRUUKesehatan Dan Nakes akan terus semangat bersama rakyat #TolakRUUKesehatan yg berpotensi membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Eva Sri Diana Chaniago

29,360 views • 3 years ago

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ada yang bilang, kekuasaan merusak. Tapi lebih benar bila dikatakan: kekuasaan membuka siapa kita sebenarnya. Dulu, kita mengenalnya sebagai lelaki sederhana dari Solo. Gaya bicaranya pelan, sering terlihat kikuk, tapi memikat. Ia membangun citra sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, berbicara seperti rakyat, dan berpihak pada rakyat. Tapi hari lalu, lelaki itu duduk di puncak kekuasaan, dan kita seperti mendengar dua suara darinya: satu yang dulu menyapa dengan gaya santun dari Balai Kota, dan satu lagi yang kini membentak dari Istana. Apa yang menjadikan seorang Jokowi berubah demikian drastis? Atau, barangkali, ia tidak berubah sama sekali—kita saja yang dulu belum cukup mengenalnya. Nilai-nilai tak turun dari langit. Ia dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan lebih dulu lagi: keluarga. Rumah adalah ruang paling sunyi tempat seseorang belajar apa arti kebenaran, apa makna kejujuran, dan bagaimana bersikap terhadap kekuasaan. Jika seorang anak tumbuh dalam rumah yang memperlakukan kebohongan sebagai cara bertahan hidup, maka besar kemungkinan ia akan menjadikan dusta sebagai alat, bukan aib. – “The subconscious mind is formed by observing others, especially during childhood. Most people don’t realize they’re just replaying a program installed by their family.” Konon, masa kecil Jokowi dekat dengan lingkungan ideologis yang tidak bertumpu pada iman sebagai fondasi nilai. Narasi ini memang tidak pernah dikonfirmasi dengan jujur, tapi juga tidak pernah dibantah dengan tegas. Bukan berarti setiap orang yang tumbuh di sekitar ideologi kiri niscaya kehilangan moral, tidak. Tapi jika dalam rumah itu nilai-nilai agama hanya menjadi tempelan sosial—bukan keyakinan batin—maka “dosa” tak punya tempat dalam logika hidup. Dalam logika itu, yang benar bukan yang jujur, melainkan yang berhasil. Dan kita tahu, Jokowi berhasil. Tapi dengan ongkos mahal: hilangnya kepercayaan publik. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat anak dan menantunya dalam politik. Hari ini, satu jadi wakil presiden, satu lagi menuju kursi gubernur. Ia pernah bilang tak akan ikut cawe-cawe soal pilpres. Tapi kita tahu betapa kuat bayangannya dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, KPU, bahkan dalam framing media. Berbohong bukan lagi kegagalan moral. Tapi metode kekuasaan. Tapi kenapa? Barangkali karena sejak awal ia tidak pernah menganggap kebohongan sebagai bentuk pengkhianatan. Barangkali sejak kecil, dalam rumahnya, kebenaran adalah apa yang berguna. Agama? Mungkin hadir sebagai formalitas. Nilai? Mungkin tak lebih dari strategi. Maka ia pun tumbuh menjadi manusia politik tanpa beban akhlak. Berjanji tanpa niat menepati. Berucap tanpa takut dilangitkan. Kita menyaksikan seorang pemimpin yang tidak hanya ingkar, tapi tak merasa bersalah. Seolah ia tak tahu bahwa kata adalah amanah. Dan barangkali ia memang tak pernah diajari begitu. Dalam dunia di mana iman adalah fondasi moral, berbohong adalah dosa. Dalam dunia tanpa itu, bohong hanyalah taktik. Kita tidak dilahirkan dengan akhlak. Kita menyerapnya. Dan apa yang diserap Jokowi—entah dari rumah, entah dari sejarah—telah membentuknya menjadi sosok yang kini kita kenal: presiden yang tak pernah benar-benar jujur. Dan seperti kata seseorang yang sudah lama berhenti berharap: kita bukan sedang menyaksikan seorang pemimpin yang jatuh, tapi seseorang yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Copas pak Ali Syarief - アリ・シャリーフ

Ommi de Queen👑

10,814 views • 1 year ago

“POLA YANG TERBACA” Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukum→ ke pribadi Dari substansi → ke sensasi Dari kebenaran → ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.

“POLA YANG TERBACA” Persuasi Ancaman - Risakan (Character Assassination) Ada satu pola yang selalu berulang dalam sejarah pertarungan kebenaran vs kebohongan penguasa. Bukan hanya di satu negara. Bukan hanya di satu zaman. Pola itu sederhana: Ketika pengungkapan kebenaran menyentuh titik kritis, yang diserang bukan substansinya, tapi ORANG yang berani mengajukannya. Tahapannya hampir selalu sama. Pertama, dipersuasi. Dibujuk. Kedua, diancam, dengan berbagai ancaman langsung maupun tidak, fisik, non fisik, hingga metafisik Ketiga, masuk ke tahap berikutnya: Risakan atau penghancuran kredibilitas Melalui kelemahan atau kesalahan di masa lalu (siapa sih orang yang tidak punya kesalahan masa lalu?) Dan jika tidak ada, maka dibentuklah fitnah-fitnah dan pembunuhan karakter (character Assassination). Karena jika publik sudah tidak percaya pada orangnya, maka mereka tidak perlu lagi mengamanka kebohongannya. Ini bukan teori. Ini pola. Hari ini, melalui apa yang terjadi pada Rismon, kemudian apa yang terjadi pada dr Tifa dan Roy Suryo, kita melihat pola itu lagi. Bukan tentang siapa yang benar. Bukan tentang data apa yang valid. Tapi tentang bagaimana perhatian publik digeser: Dari hukum→ ke pribadi Dari substansi → ke sensasi Dari kebenaran → ke persepsi Isu-isu personal mulai dimunculkan. Label dilemparkan. Cerita dibangun. Dengan berbagai macam cerita dan fitnah yang dibangun dan terus-meneruskan dijejalkan kepada mindset publik. Bukan untuk menjelaskan. Tapi untuk mengaburkan. Saya ingin kita semua berhenti sejenak, dan bertanya dengan jujur: Kalau semua sudah jelas dan kuat, kenapa tidak dijawab saja jika memang masih ada pembelaan? Tidak cukup 22 Ahli, 127 Saksi, 709 dokumen pendukung untuk pembelaan atas 1 lembar ijazah? Masih perlu dibangun framing dan fitnahan? Kenapa harus berputar ke arah lain? Di titik ini, ini bukan lagi soal satu orang. Bukan soal nama tertentu. Ini soal sesuatu yang lebih besar: Apakah kita masih hidup dalam ruang di mana kebenaran boleh diajukan, dan dijawab dengan data? Atau kita sudah masuk ke fase di mana kebenaran dijawab dengan serangan? Saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Walaupun Ilmuwan kelas dunia sekaliber Dr Ing Ridho Rahmadi, sudah memberikan keahlian dan pernyataan sevalid dan sekredibel ini. Saya hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Lihat polanya. Nilai sendiri. Karena kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut biasanya adalah sesuatu yang berusaha disembunyikan. Dan jika hari ini yang diserang adalah orangnya, bukan pada kebenaran yang diungkapkan, Maka justru di situlah kita harus semakin fokus pada apa yang disampaikan. Saya, dr Tifa akan tetap di sana. Di titik kebenaran itu diletakkan. Tenang. konsisten. Dan tidak bergeser. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan suara paling keras, dan tindakan paling kejam. Yang akan bertahan adalah kebenaran yang diridhai Tuhan. Hasbunallah wanikmal wakil, nakmal maula wanikman Nashir La haula wala quwwata ila billahil aliyyil adziim.

Dokter Tifa

19,162 views • 5 months ago

𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗧𝗲𝗹𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗦𝗲𝘂𝗺𝘂𝗿 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽. Ada sebuah keajaiban hitung-hitungan di negeri ini yg tidak akan pernah bisa dijawab oleh guru matematika mana pun, bahkan oleh mereka yg telah mengabdi puluhan tahun hingga rambutnya memutih dimakan kapur tulis. Rumusnya sederhana namun menyayat hati, “Lima tahun duduk equivalent seumur hidup kenyang.” Teori formulasi yg ditemukan oleh sekumpulan manusia terpilih yg menyebut diri mereka “Wakil Rakyat” itu bahkan tak mampu dipecahkan otak sejenius Albert Einstein sekalipun. Masa kerja mereka singkat, hanya satu periode jari tangan, 5 tahun. Yang disebut kerja itu pun adalah duduk di ruang berpendingin udara yg sejuk, di atas kursi empuk yg harganya mungkin setara gaji setahun 10 orang buruh pabrik. Di sanalah mereka duduk rapat, atau terkadang juga terlelap. Tugas mereka mulia di atas kertas, namun ajaib di rekening. Hanya dengan modal lima tahun “bersuara”(atau diam), negara dengan sukarela mengikatkan diri untuk menanggung hajat mereka sampai liang lahat. Seolah-olah keringat lima tahun mereka adalah elixir suci yg nilainya tak terhingga. Pensiun seumur hidup untuk kerja seumur jagung. Sebuah warisan feodal yg dibungkus rapi dengan pita demokrasi. Di sisi lain, lihatlah ke bangunan sekolah yg atapnya bocor itu. Di sana ada seorang guru honorer. Gajinya sering dirapel tiga bulan sekali, nominalnya pun seringkali lebih kecil dari struk satu kali makan siang sang "Wakil Rakyat" tadi. Ia tidak duduk lima tahun, tapi berdiri dua puluh hingga tiga puluh tahun. Kakinya bengkak menahan lelah, suaranya serak mendidik anak-anak bangsa agar tidak bodoh, agar kelak bisa memilih wakil yg benar. Apakah ia mendapat pensiun…? Jangankan pensiun, bermimpi untuk diangkat menjadi pegawai tetap saja seringkali dilarang. Komplain sedikit soal MBG saja bisa dipecat. Ketika masa baktinya habis dan tubuhnya renta, negara memberinya ucapan terima kasih berupa selembar piagam kertas, lalu membiarkannya mati perlahan dalam kemiskinan. Tidak ada tunjangan hari tua, tidak ada jaminan kesehatan VIP. Pengabdian mencerdaskan kehidupan bangsa puluhan tahun ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan keahlian mengangkat jari tangan (yg lebih sering dipakai buat ngupil dari pada kunjungan ke dapil) dalam sidang paripurna. Sungguh sebuah komedi tragis. Kita dicekoki dan dipaksa menelan mentah-mentah “Undang-Undang” yg isinya membuat kaya raya si pembuatnya, membiayai hari tua mereka yg bekerja hanya sekejap, sementara kita membiarkan pahlawan yg membangun fondasi negara ini mengais remah-remah di masa senjanya. Hati nurani macam apa yg dipakai untuk mengetuk palu aturan itu..?Bagaimana mungkin kalian bisa menikmati uang pensiun itu dengan tenang, sementara guru yg dulu mengajari kalian mengeja kata “KEADILAN” itu kini sedang bingung mencari uang untuk makan..? Di negeri ini, “Pengabdian” rupanya diukur bukan dari seberapa besar jasamu pada bangsa dan negara, melainkan seberapa dekat pantat busuk mu dengan kursi kekuasaan. Bajingan kalian semua…!!!

𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗧𝗲𝗹𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗦𝗲𝘂𝗺𝘂𝗿 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽. Ada sebuah keajaiban hitung-hitungan di negeri ini yg tidak akan pernah bisa dijawab oleh guru matematika mana pun, bahkan oleh mereka yg telah mengabdi puluhan tahun hingga rambutnya memutih dimakan kapur tulis. Rumusnya sederhana namun menyayat hati, “Lima tahun duduk equivalent seumur hidup kenyang.” Teori formulasi yg ditemukan oleh sekumpulan manusia terpilih yg menyebut diri mereka “Wakil Rakyat” itu bahkan tak mampu dipecahkan otak sejenius Albert Einstein sekalipun. Masa kerja mereka singkat, hanya satu periode jari tangan, 5 tahun. Yang disebut kerja itu pun adalah duduk di ruang berpendingin udara yg sejuk, di atas kursi empuk yg harganya mungkin setara gaji setahun 10 orang buruh pabrik. Di sanalah mereka duduk rapat, atau terkadang juga terlelap. Tugas mereka mulia di atas kertas, namun ajaib di rekening. Hanya dengan modal lima tahun “bersuara”(atau diam), negara dengan sukarela mengikatkan diri untuk menanggung hajat mereka sampai liang lahat. Seolah-olah keringat lima tahun mereka adalah elixir suci yg nilainya tak terhingga. Pensiun seumur hidup untuk kerja seumur jagung. Sebuah warisan feodal yg dibungkus rapi dengan pita demokrasi. Di sisi lain, lihatlah ke bangunan sekolah yg atapnya bocor itu. Di sana ada seorang guru honorer. Gajinya sering dirapel tiga bulan sekali, nominalnya pun seringkali lebih kecil dari struk satu kali makan siang sang "Wakil Rakyat" tadi. Ia tidak duduk lima tahun, tapi berdiri dua puluh hingga tiga puluh tahun. Kakinya bengkak menahan lelah, suaranya serak mendidik anak-anak bangsa agar tidak bodoh, agar kelak bisa memilih wakil yg benar. Apakah ia mendapat pensiun…? Jangankan pensiun, bermimpi untuk diangkat menjadi pegawai tetap saja seringkali dilarang. Komplain sedikit soal MBG saja bisa dipecat. Ketika masa baktinya habis dan tubuhnya renta, negara memberinya ucapan terima kasih berupa selembar piagam kertas, lalu membiarkannya mati perlahan dalam kemiskinan. Tidak ada tunjangan hari tua, tidak ada jaminan kesehatan VIP. Pengabdian mencerdaskan kehidupan bangsa puluhan tahun ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan keahlian mengangkat jari tangan (yg lebih sering dipakai buat ngupil dari pada kunjungan ke dapil) dalam sidang paripurna. Sungguh sebuah komedi tragis. Kita dicekoki dan dipaksa menelan mentah-mentah “Undang-Undang” yg isinya membuat kaya raya si pembuatnya, membiayai hari tua mereka yg bekerja hanya sekejap, sementara kita membiarkan pahlawan yg membangun fondasi negara ini mengais remah-remah di masa senjanya. Hati nurani macam apa yg dipakai untuk mengetuk palu aturan itu..?Bagaimana mungkin kalian bisa menikmati uang pensiun itu dengan tenang, sementara guru yg dulu mengajari kalian mengeja kata “KEADILAN” itu kini sedang bingung mencari uang untuk makan..? Di negeri ini, “Pengabdian” rupanya diukur bukan dari seberapa besar jasamu pada bangsa dan negara, melainkan seberapa dekat pantat busuk mu dengan kursi kekuasaan. Bajingan kalian semua…!!!

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

23,089 views • 8 months ago

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

MALU DENGAN PRESIDEN PRABOWO Kebenaran dan pemikiran sehat itu bisa muncul dari siapapun. Suara Ismail, WNI di Iran ini jauh lebih jernih dan lebih sesuai nurani bangsa Indonesia dibanding sikap dan opini Presiden RI dan suara Istana. Strategi dari dalam yang jadi penjelasan Istana mengapa Indonesia ikut BOP sebenarnya hanyalah alasan pembenar agar para pemimpin ormas beragama saat dikumpulkan di istana bisa memahami dan menerima sikap Prabowo yang pro pada Trump dan Israel. Padahal dukungan Presiden RI yang percaya dan mendukung Trump dan Israel inilah yg membuat AS jadi lebih yakin untuk menyerang dan membunuh para pemimpin Iran, karena mereka merasa telah didukung pemimpin negara yang memiliki 285 juta penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Jadi sadarkah jika kedekatan dan dukungan pada Trump itu sama saja Indonesia mendukung sepak terjang Trump termasuk perang yang dia lakukan sekarang? Padahal selama ini Indonesia adalah penyeimbang kekuatan geo politik dominasi Barat maupun Timur. Kita ada di tengah memimpin gerakan Non Blok sejak Presiden Sukarno. Tiba tiba jadi inkonsisten berubah “penurut” dan “Pengikut” saat AS sedang dipimpin oleh Presiden Trump yang disebut “Sakit Jiwa”. Ada apa dan Mengapa pak Prabowo bisa lebih memilih membela Trump dari pada membela pemimpin pemimpin masa lalu dan bapak bangsa Indonesia? Apa kepentingan politik yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia jadi mentolerir Arogansi Trump dan Zionis Natanyahu menyerang dan membunuh pemimpin negara lain yang berdaulat? Apakah hal seperti itu sesuai dengan Amanah Konstitusi kita? Apa pak Prabowo dan orang orang Istana lupa bahwa alinea 1 pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiasn dan perikeadilan”. Terus serangan AS dan Israel ke Iran, ke Gaza dll dengan tujuan membunuh para pemimpinnya, mengganti pemerintahan yang sah itu sekarang ditafsir oleh Istana sesuai dengan bunyi pembukaan konstitusi kita?

Henri Subiakto

27,679 views • 6 months ago

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

“𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡.., 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐢𝐭𝐚.” Saya bukan pemilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin anda juga tidak. Tapi kita mungkin memiliki salah satu alasan yang sama, mengapa tidak memilih Prabowo, yakni, “Prabowo berpasangan dengan Anak Haram Konstitusi”. Hari ini, saya dan anda boleh saja memiliki penilaian, pendapat dan bilang apapun tentang Prabowo, silahkan. Mau bilang Prabowo penakut, pengecut, tidak punya keberanian, macan ompong, omon-omon, jompo, bodoh, keras kepala, dan berbagai cibiran lainnya, silahkan. Tapi ingat…!!!! Hari ini Prabowo mulai mengganyang korupsi minyak mencapai satu kuadriliun. Prabowo menyeret kasus korupsi pengadaan laptop nyaris mencapai 2 triliun yang puncaknya akan menyeret para penguasa jahat rezim sebelumnya, menyeret Imannuel Ebenezer dalam OTT korupsi di Kemenaker, dan beberapa kasus lagi yang sedang ditarget pengungkapannya. Prabowo juga menghentikan tindak kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Dan karena itu semua kini kita menjadi sama-sama tau, Prabowo akan berhadapan dengan siapa dan akan mendapatkan serangan dari siapa. Para lawan-lawan Prabowo kini adalah para koruptor yang sedang dikejar pengungkapan kasusnya sejak berkuasa dimasa rezim sebelumnya. Lalu apakah kita biarkan Prabowo menghadapi tanpa dukungan kita ? Apakah karena Prabowo belum menyentuh kasus pelanggaran HAM yang kita harapkan mendapatkan keadilan lalu pertempurannya dengan koruptor dan gerakan pengganyangan korupsi kita tinggalkan tanpa dukungan ? Jangan…!!! Semua yang kita harapkan harus mendapatkan keadilan akan kita tuntut diwaktu kemudian, namun hari ini, jangan kita biarkan Prabowo sendiri dan dikooptasi oleh kekuatan lama yang didukung Neolib dan Neo PKI. Karena jika mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Prabowo, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu menghalangi upaya Adu Domba Polisi dengan rakyat, TNI dengan Polisi, atau TNI dengan rakyat. Tidak akan ada yang mampu memadamkan api anarkisme dan perang sesama anak bangsa. Jadi, sadarlah…!! Seburuk-buruknya Prabowo, jauh akan lebih buruk jika ia berhasil dijatuhkan oleh lawan-lawannya para koruptor rezim masa lalu. Seburuk-buruknya Prabowo, jauh lebih baik memilikinya dari pada membiarkannya dipengaruhi oleh kekuatan busuk Neolib dan Neo PKI. Mari dukung Prabowo agar ia berhasil menegakan keadilan dan hukum sebagai panglima, yakni Mengadili Jokowi dan para termulnya..!! Sampaikan terus pesan kita hingga semakin jelas terlihat oleh Presiden Prabowo, siapa musuh Bangsa dan Negara sesungguhnya, yang ingin berbuat makar, melengserkan Presiden dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia..🇮🇩.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

21,246 views • 1 year ago

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐨𝐰𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐣𝐮𝐫𝐢𝐭 𝐓𝐍𝐈 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐭𝐢..? Hal yang paling ditakutkan oleh sirkel politik Jokowi serta pendukungnya dari kekuatan oligarki poros Asia Timur adalah bila Presiden Prabowo ‘back to military leadership style’, dan tidak lagi mengekor pada pendahulunya Sang ‘Carpenter’ style. Mereka cemas, jika itu terjadi, bagaimana dengan nasib Fufufafa yang diharapkan akan menggantikan posisi Prabowo..? Mereka galau, bagaimana dengan kelangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nikmati layaknya pemilik negara kecil didalam bingkai NKRI..? Mereka risau, bagaimana nasib puluhan atau ratusan Proyek Tambang yg telah mereka kooptasi untuk oligarki lokal dan asing..? Mereka takut, bagaimana dengan jebolnya APBN yang mereka korupsi habis-habis lewat proyek abal-abal dan utang luar negeri..? Ada kekhawatiran besar dari kekuatan politik sirkel Jokowi, bahwa Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI akan bangkit kesadarannya untuk mewarnai prinsip-prinsip politiknya dengan filosofi Tri Matra TNI, yakni Kuat Berkuasa di Udara (Swa Bhuwana Paksa), Jaya di Laut (Jalesveva Jayamahe) dan Perkasa di Darat (Kartika Eka Paksi). Sebab jika kekhawatiran mereka benar, maka yang mereka takutkan pertama kali dari tindakan Prabowo (layaknya Soeharto yang mempereteli sirkel Soekarno) akan segera amputasi sirkel Jokowi dari elemen kelembagaan Yudikatif dan Hankam. Ini bahaya betul bagi mereka ketika Prabowo melalui mekanisme ketatanegaraan mengganti Kapolri, Jaksa Agung, mengatur penggantian seluruh Komisioner KPK, Ketua MA, Ketua MK dan Panglima TNI dari siapapun yang memiliki kedekatan dengan sirkel Jokowi. Prabowo juga akan berubah sikap dan tidak lagi seperti masih menjadi bawahan Jokowi. Prabowo akan sulit untuk dibawa untuk mencla-mencle, diajak klemar-klemer dan diarahkan untuk banyak omon-omon zonk seperti pendahulunya. Mereka tau betul, jika karakter prajurit TNI Prabowo tersadarkan, lalu move on kepada gaya kepemimpinan militer, maka gaya kebijakannya akan berubah menjadi sat-set (cepat), berpikir praktis (tidak bertele-tele), strategis (terencana, terarah dan terukur), serta bertindak taktis (terampil dan cekatan). Sirkel politik Jokowi tau, jika seorang Jenderal TNI sejati jiwa patriotiknya telah terpanggil, maka ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa dan negara, ndak bakal pernah bisa diajak main dengan gaya politik dagang sapi atau politik balas budi, mereka khawatir Prabowo tersadar dari “hypnomunafik” Jokowi, lalu berbalik dan berkata, “taik kucing dengan kalian semua..!!”. Bagi Prajurit TNI sejati, berbakti pada Nusa, Bangsa dan Negara adalah harga mati. Karenanya kedaulatan negara, ideologi negara, konstitusi negara akan diletakan diatas kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu. Tapi pertanyaan yg paling mendasarnya adalah, Apakah Prabowo Jenderal TNI sejati atau bukan…? Apakah Prabowo Prajurit TNI yang berjiwa Patriotik atau bukan…? Jika jawabannya bukan, maka tidak akan ada bedanya Prabowo dengan Jenderal-Jenderal terdahulu yang sama sekali tidak mencerminkan sikap Patriotik, mementingkan kekayaan diri dan keluarganya sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta mudah menggadaikan diri pada kepentingan asing. Jika itu jawabannya, maka sungguh musibah besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya, siapa pun yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, wajib rajin memberikan saran dan kritik dengan harapan dapat didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Prabowo. Setelah memiliki kekuasaan yang besar, Prabowo justru memerlukan suara publik yang dapat menjadi penyeimbang pengaruh dominasi politisi sirkel Jokowi yang masih rapat berada disekelilingnya, disamping mendorong Prabowo menjadi lebih berani bersikap tegas. Jadi Publik tak boleh kendor, karena jika sedikit saja lengah, boleh jadi mereka akan menjerumuskan dan menyesatkan langkah kebijakan Prabowo dalam pemerintahannya.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

48,396 views • 1 year ago

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

20,008 views • 1 year ago

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

⭕️Hamas menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang akan mengirim pasukan TNI sebagai bagian pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Inti tanggapan Hamas: Pasukan Asing Tidak Boleh Masuk Gaza, Fokus di Perbatasan Cegah Agresi Israel. Tanggapan ini disampaikan Pimpinan senior Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026) malam. Berikut isi wawancaranya... Aljazeera: Ngomong-ngomong, pemerintah Indonesia kemarin mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengirim beberapa ribu, bahkan mungkin delapan ribu tentara untuk berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Bagaimana posisi Anda terhadap pengumuman pemerintah Indonesia ini? Osama Hamdan: Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan perlindungan. Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai proksi pendudukan (Israel), berkonflik dengan warga Palestina atas nama pendudukan atau mencoba melemahkan keinginan mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima ini. Sekarang Dewan Keamanan PBB telah memutuskan kehadiran pasukan internasional. Silahkan pasukan internasional ini ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami. Dan untuk mencegah musuh melanggar gencatan senjata dan menduduki kembali atau menyerang Jalur Gaza lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Jika pasukan internasional datang atas dasar ini, maka itu bagus. Adapun di dalam Gaza, di antara rakyat kami, itu adalah urusan Palestina. Keputusannya adalah dikelola Palestina. Ada komite administrasi Palestina yang akan mengelola urusan Jalur Gaza. Dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah setuju untuk mendukung dan membantu komite dalam memenuhi tugasnya sepenuhnya. Karena ini adalah pengabdian kepada rakyat kita dan kepada rakyat kita di Jalur Gaza. Tetapi bagi sebagian pihak yang mencoba mendorong pasukan ini agar berkonflik dengan rakyat Palestina… Ini adalah sesuatu yang harus dikutuk dan ditolak oleh pemerintah mana pun di dunia. Dunia telah menyaksikan kebrutalan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan sifat genosida yang telah mereka alami. Saya tidak percaya pemerintah merdeka mana pun, pemerintah mana pun yang benar-benar peduli pada rakyat Palestina, akan menerima dorongan dari Israel untuk bertindak sebagai proksinya dalam menghadapi Palestina atau mencoba menggagalkan keinginan mereka. Al Jazeera: Tuan Osama, Anda telah berbicara dengan beberapa negara mengenai masalah pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, termasuk Indonesia? Apakah benar? Osama Hamdan: Ya, benar. Posisi kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini. Mereka tidak akan terlibat dalam pelaksanaan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau menyerang mereka. Al Jazeera: Anda mendengar pernyataan ini secara langsung dari pemerintah Indonesia? Mereka tidak akan terlibat atau melaksanakan agenda Israel apa pun di Jalur Gaza? Osama Hamdan: Ya, dan kami telah menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan. Memisahkan warga Palestina dari pendudukan, mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera: Ini berarti Anda juga tidak menerimanya (jika pasukan internasional masuk Gaza)? Karena mereka berbicara tentang sekitar 20.000 pasukan secara total untuk pasukan stabilisasi. Anda tidak menerima pasukan ini berada di dalam Jalur Gaza? Anda menegaskan pasukan ini harus berada di perbatasan? yang tugasnya memisahkan warga Palestina dari pendudukan Israel? Osama Hamdan: Pertama, inilah yang dinyatakan dalam pesan Presiden Trump: bahwa pasukan ini akan memisahkan atau mencegah terulangnya agresi atau bentrokan. Kedua, ini adalah posisi nasional Palestina, yang disepakati oleh semua faksi. Ini adalah posisi yang dianut dan dipertahankan oleh Hamas, seperti halnya faksi-faksi lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa negara-negara di dunia yang menentang agresi Israel, dan delapan negara (Turki-Qatar-Saudi-Pakistan-termasuk Indonesia) yang secara khusus setuju dengan rencana Presiden Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, dan secara konsisten menyatakan penolakan mereka terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina. Tujuan utama pasukan ini adalah untuk bertindak sebagai kekuatan penyangga, mencegah agresi Israel. Mereka juga harus mencegah Israel kembali melakukan genosida, sesuatu yang tampaknya ingin dilakukan Netanyahu. Kita menyaksikan hal ini dalam berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel dengan menargetkan rakyat kami setiap hari, dan dengan mencegah bantuan masuk ke Gaza. Pasukan ini harus mengatasi semua masalah ini dan berupaya untuk mencapainya. Karena ini akan mengarah pada implementasi apa yang telah disepakati.

Mas P1yu🍉🇮🇩

56,393 views • 7 months ago

Seskab Teddy sebut nama Kaisar & Putera Mahkota Jepang kyak nyebut nama teman-teman dia di kujungan resmi kenegaraan. Orang ini paham sopan santun diplomatik gak sih? Pdhal dlm dunia diplomasi, protokol bukan sekadar formalitas basa-basi; ia bahasa penghormatan antarnegara. Mengabaikan gelar resmi kepala negara asing, terutama monarki dgn sejarah panjang sprt Jepang, merupakan bentuk kecerobohan komunikasi yg sangat serius & memalukan. Kaisar Jepang: His Majesty (HM) Emperor Naruhito (Yang Mulia Kaisar Naruhito). Di Jepang, beliau juga disebut sebagai Tenno Heika. Putra Mahkota Jepang: His Imperial Highness (HIH) Crown Prince Akishino (Yang Mulia Putra Mahkota Akishino)--tidak dipanggil lagi nama lahirnya: Fumihito. Penggunaan nama langsung terhadap simbol tertinggi negara sahabat oleh seorang Seskab adalah cermin dari dangkalnya literasi diplomatik. Sebagai pejabat tinggi yg melekat pada lingkar utama kekuasaan, Seskab Teddy seharusnya memahami bahwa setiap kata yg keluar dari mulutnya membawa beban representasi negara. Menyebut nama Kaisar Naruhito tanpa embel-embel "Yang Mulia" bukan sekadar menunjukkan keakraban yg dipaksakan, melainkan arogansi linguistik yang memalukan. Di panggung internasional, ketidakmampuan membedakan cara bicara di warung kopi dgn forum kenegaraan adalah sinyal ketidaksiapan mental & intelektual dlm mengemban tugas birokrasi tingkat tinggi. Tindakan ini merendahkan marwah diplomasi Indonesia & mempertontonkan defisit etika yg nyata. Jika seorang Seskab gagal menguasai tata krama dasar protokoler, hal itu memberikan kesan bahwa pemerintahan kita dikelola oleh individu yg tidak menghargai kedaulatan budaya bangsa lain. Diplomasi menuntut presisi, bukan sekadar gaya; dan dalam kasus ini, Seskab Teddy telah gagal memberikan rasa hormat yg menjadi hak dasar mitra internasional kita.

Seskab Teddy sebut nama Kaisar & Putera Mahkota Jepang kyak nyebut nama teman-teman dia di kujungan resmi kenegaraan. Orang ini paham sopan santun diplomatik gak sih? Pdhal dlm dunia diplomasi, protokol bukan sekadar formalitas basa-basi; ia bahasa penghormatan antarnegara. Mengabaikan gelar resmi kepala negara asing, terutama monarki dgn sejarah panjang sprt Jepang, merupakan bentuk kecerobohan komunikasi yg sangat serius & memalukan. Kaisar Jepang: His Majesty (HM) Emperor Naruhito (Yang Mulia Kaisar Naruhito). Di Jepang, beliau juga disebut sebagai Tenno Heika. Putra Mahkota Jepang: His Imperial Highness (HIH) Crown Prince Akishino (Yang Mulia Putra Mahkota Akishino)--tidak dipanggil lagi nama lahirnya: Fumihito. Penggunaan nama langsung terhadap simbol tertinggi negara sahabat oleh seorang Seskab adalah cermin dari dangkalnya literasi diplomatik. Sebagai pejabat tinggi yg melekat pada lingkar utama kekuasaan, Seskab Teddy seharusnya memahami bahwa setiap kata yg keluar dari mulutnya membawa beban representasi negara. Menyebut nama Kaisar Naruhito tanpa embel-embel "Yang Mulia" bukan sekadar menunjukkan keakraban yg dipaksakan, melainkan arogansi linguistik yang memalukan. Di panggung internasional, ketidakmampuan membedakan cara bicara di warung kopi dgn forum kenegaraan adalah sinyal ketidaksiapan mental & intelektual dlm mengemban tugas birokrasi tingkat tinggi. Tindakan ini merendahkan marwah diplomasi Indonesia & mempertontonkan defisit etika yg nyata. Jika seorang Seskab gagal menguasai tata krama dasar protokoler, hal itu memberikan kesan bahwa pemerintahan kita dikelola oleh individu yg tidak menghargai kedaulatan budaya bangsa lain. Diplomasi menuntut presisi, bukan sekadar gaya; dan dalam kasus ini, Seskab Teddy telah gagal memberikan rasa hormat yg menjadi hak dasar mitra internasional kita.

Mohamad Guntur Romli

2,524,259 views • 5 months ago

Masih di sitkom Bajaj Bajuri. Kali ini kita geser dari ruang tamu Emak ke tempat Ucup dan Said nongkrong. Di permukaan, mereka berdua mungkin terlihat seperti komedian komplek biasa, tapi kalau kita lirik dari aspek visual dan pola dialognya, mereka sebenarnya sedang ceramah tentang krisis identitas dan hegemoni kultural yg mencekik masyarakat kelas bawah. Mari kita lihat dari salah satu detail visual: kebiasaan Ucup yg selalu pakai jersey KW. Pemilihan kostum ini menurutku bukan sebatas kebetulan komedik, melainkan kritik di ranah semiotik. Jersey olahraga pada dasarnya diciptakan sebagai simbol produktivitas fisik, keringat, kedisiplinan, dan kompetisi yg sehat. Tapi di sini, kostum itu justru melekat pada tubuh karakter yg gak "produktif", seorang pengangguran yg menghabiskan waktu luntang-lantung di pos ronda. Menurutku ini adalah bentuk eskapisme. Ketika struktur kapitalisme membuat Ucup gak punya identitas kelas yg bisa dibanggakan—tanpa pekerjaan, uang, dan status sosial—ia meminjam "eksistensi ternama" dari klub-klub bola raksasa. Jersey KW itu menjadi simulakra, sebuah pelarian di mana ia merasa terhubung dengan entitas yg megah, demi menutupi realitasnya sebagai kaum marginal yg nasibnya mentok di gang sempit. Tragedi krisis identitas ini berlanjut pada sosok Said. Kalau Ucup meminjam identitas dari klub bola, Said meminjam identitas dari figur otoritas kulturalnya. Perhatikan betapa Said hampir gak pernah memiliki opini orisinal. Seringkali waktu berdebat, menasihati, atau bahkan menipu, kalimat andalannya "Kata Wan Abud..." atau berlindung di balik nama atau pamannya yang lain. Menurutku ini adalah bukti dari kurangnya agensi diri. Said adl pemuda yg gak punya kapital ekonomi maupun kapital intelektual utk bertahan hidup. Karena gak pny kapasitas utk membangun otoritasnya sendiri, Said secara gak sadar terus-menerus mereduksi eksistensinya menjadi sekadar corong bagi otoritas di atasnya. Ia tidak eksis sebagai individu yg merdeka, melainkan hanya sebagai kepanjangan tangan dari dogma pamannya, mencari validasi dari figur bernama untuk diakui di masyarakat. Keterasingan dan kelumpuhan intelektual ini mencapai puncak ironinya lewat satu adegan komedi ikonik. Adalah momen di mana paman Said, sedang berbicara menggunakan bahasa Arab—entah itu sekadar mengobrol biasa, hingga bahkan marah-marah. Tapi respons warga kampung lainnya (termasuk pak RT) secara refleks tangkupkan tangan dan menyahut khusyuk, "Amiiin... Amiiin." Adegan ini jelas bukan cuma slapstick receh, tapi juga dekonstruksi tentang hegemoni linguistik dan komodifikasi kesakralan. Di masyarakat akar rumput, bahasa Arab telah mengalami objektifikasi sebagai sesuatu yg sakral. Warga mengalami alienasi terhadap substansi teologis; mereka gak sepenuhnya paham makna bahasanya, tapi secara buta tunduk pada bunyi dan simbol. Momen tersebut menyentil fenomena kepatuhan di masyarakat, di mana ketika agama hanya dihayati lewat cangkang luarnya saja, orang bisa dengan mudah dibodohi atau disuruh mengaminkan sumpah serapah murni karena kata-kata itu dibungkus dengan bahasa yang dianggap suci. Semua elemen yang mengalir dari jersey ilusi Ucup, ketiadaan agensi Said, hingga kepatuhan buta warga pada hegemoni bahasa ini merangkum betapa rentannya kelas bawah perkotaan era itu. Mereka gak punya kuasa atas uang, pikiran, dan bahkan pemahaman spiritual mereka sendiri. Semuanya serba meminjam, dan semuanya serba ilusi.

Masih di sitkom Bajaj Bajuri. Kali ini kita geser dari ruang tamu Emak ke tempat Ucup dan Said nongkrong. Di permukaan, mereka berdua mungkin terlihat seperti komedian komplek biasa, tapi kalau kita lirik dari aspek visual dan pola dialognya, mereka sebenarnya sedang ceramah tentang krisis identitas dan hegemoni kultural yg mencekik masyarakat kelas bawah. Mari kita lihat dari salah satu detail visual: kebiasaan Ucup yg selalu pakai jersey KW. Pemilihan kostum ini menurutku bukan sebatas kebetulan komedik, melainkan kritik di ranah semiotik. Jersey olahraga pada dasarnya diciptakan sebagai simbol produktivitas fisik, keringat, kedisiplinan, dan kompetisi yg sehat. Tapi di sini, kostum itu justru melekat pada tubuh karakter yg gak "produktif", seorang pengangguran yg menghabiskan waktu luntang-lantung di pos ronda. Menurutku ini adalah bentuk eskapisme. Ketika struktur kapitalisme membuat Ucup gak punya identitas kelas yg bisa dibanggakan—tanpa pekerjaan, uang, dan status sosial—ia meminjam "eksistensi ternama" dari klub-klub bola raksasa. Jersey KW itu menjadi simulakra, sebuah pelarian di mana ia merasa terhubung dengan entitas yg megah, demi menutupi realitasnya sebagai kaum marginal yg nasibnya mentok di gang sempit. Tragedi krisis identitas ini berlanjut pada sosok Said. Kalau Ucup meminjam identitas dari klub bola, Said meminjam identitas dari figur otoritas kulturalnya. Perhatikan betapa Said hampir gak pernah memiliki opini orisinal. Seringkali waktu berdebat, menasihati, atau bahkan menipu, kalimat andalannya "Kata Wan Abud..." atau berlindung di balik nama atau pamannya yang lain. Menurutku ini adalah bukti dari kurangnya agensi diri. Said adl pemuda yg gak punya kapital ekonomi maupun kapital intelektual utk bertahan hidup. Karena gak pny kapasitas utk membangun otoritasnya sendiri, Said secara gak sadar terus-menerus mereduksi eksistensinya menjadi sekadar corong bagi otoritas di atasnya. Ia tidak eksis sebagai individu yg merdeka, melainkan hanya sebagai kepanjangan tangan dari dogma pamannya, mencari validasi dari figur bernama untuk diakui di masyarakat. Keterasingan dan kelumpuhan intelektual ini mencapai puncak ironinya lewat satu adegan komedi ikonik. Adalah momen di mana paman Said, sedang berbicara menggunakan bahasa Arab—entah itu sekadar mengobrol biasa, hingga bahkan marah-marah. Tapi respons warga kampung lainnya (termasuk pak RT) secara refleks tangkupkan tangan dan menyahut khusyuk, "Amiiin... Amiiin." Adegan ini jelas bukan cuma slapstick receh, tapi juga dekonstruksi tentang hegemoni linguistik dan komodifikasi kesakralan. Di masyarakat akar rumput, bahasa Arab telah mengalami objektifikasi sebagai sesuatu yg sakral. Warga mengalami alienasi terhadap substansi teologis; mereka gak sepenuhnya paham makna bahasanya, tapi secara buta tunduk pada bunyi dan simbol. Momen tersebut menyentil fenomena kepatuhan di masyarakat, di mana ketika agama hanya dihayati lewat cangkang luarnya saja, orang bisa dengan mudah dibodohi atau disuruh mengaminkan sumpah serapah murni karena kata-kata itu dibungkus dengan bahasa yang dianggap suci. Semua elemen yang mengalir dari jersey ilusi Ucup, ketiadaan agensi Said, hingga kepatuhan buta warga pada hegemoni bahasa ini merangkum betapa rentannya kelas bawah perkotaan era itu. Mereka gak punya kuasa atas uang, pikiran, dan bahkan pemahaman spiritual mereka sendiri. Semuanya serba meminjam, dan semuanya serba ilusi.

fillainart

25,159 views • 4 months ago