Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗧𝗲𝗹𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝘂𝘀 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗦𝗲𝘂𝗺𝘂𝗿 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽. Ada sebuah keajaiban hitung-hitungan di negeri ini yg tidak akan pernah bisa dijawab oleh guru matematika mana pun, bahkan oleh mereka yg telah mengabdi puluhan tahun hingga rambutnya memutih dimakan kapur tulis. Rumusnya sederhana namun menyayat hati, “Lima tahun... duduk equivalent seumur hidup kenyang.” Teori formulasi yg ditemukan oleh sekumpulan manusia terpilih yg menyebut diri mereka “Wakil Rakyat” itu bahkan tak mampu dipecahkan otak sejenius Albert Einstein sekalipun. Masa kerja mereka singkat, hanya satu periode jari tangan, 5 tahun. Yang disebut kerja itu pun adalah duduk di ruang berpendingin udara yg sejuk, di atas kursi empuk yg harganya mungkin setara gaji setahun 10 orang buruh pabrik. Di sanalah mereka duduk rapat, atau terkadang juga terlelap. Tugas mereka mulia di atas kertas, namun ajaib di rekening. Hanya dengan modal lima tahun “bersuara”(atau diam), negara dengan sukarela mengikatkan diri untuk menanggung hajat mereka sampai liang lahat. Seolah-olah keringat lima tahun mereka adalah elixir suci yg nilainya tak terhingga. Pensiun seumur hidup untuk kerja seumur jagung. Sebuah warisan feodal yg dibungkus rapi dengan pita demokrasi. Di sisi lain, lihatlah ke bangunan sekolah yg atapnya bocor itu. Di sana ada seorang guru honorer. Gajinya sering dirapel tiga bulan sekali, nominalnya pun seringkali lebih kecil dari struk satu kali makan siang sang "Wakil Rakyat" tadi. Ia tidak duduk lima tahun, tapi berdiri dua puluh hingga tiga puluh tahun. Kakinya bengkak menahan lelah, suaranya serak mendidik anak-anak bangsa agar tidak bodoh, agar kelak bisa memilih wakil yg benar. Apakah ia mendapat pensiun…? Jangankan pensiun, bermimpi untuk diangkat menjadi pegawai tetap saja seringkali dilarang. Komplain sedikit soal MBG saja bisa dipecat. Ketika masa baktinya habis dan tubuhnya renta, negara memberinya ucapan terima kasih berupa selembar piagam kertas, lalu membiarkannya mati perlahan dalam kemiskinan. Tidak ada tunjangan hari tua, tidak ada jaminan kesehatan VIP. Pengabdian mencerdaskan kehidupan bangsa puluhan tahun ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan keahlian mengangkat jari tangan (yg lebih sering dipakai buat ngupil dari pada kunjungan ke dapil) dalam sidang paripurna. Sungguh sebuah komedi tragis. Kita dicekoki dan dipaksa menelan mentah-mentah “Undang-Undang” yg isinya membuat kaya raya si pembuatnya, membiayai hari tua mereka yg bekerja hanya sekejap, sementara kita membiarkan pahlawan yg membangun fondasi negara ini mengais remah-remah di masa senjanya. Hati nurani macam apa yg dipakai untuk mengetuk palu aturan itu..?Bagaimana mungkin kalian bisa menikmati uang pensiun itu dengan tenang, sementara guru yg dulu mengajari kalian mengeja kata “KEADILAN” itu kini sedang bingung mencari uang untuk makan..? Di negeri ini, “Pengabdian” rupanya diukur bukan dari seberapa besar jasamu pada bangsa dan negara, melainkan seberapa dekat pantat busuk mu dengan kursi kekuasaan. Bajingan kalian semua…!!!show more

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

59,382 subscribers

23,043 görüntüleme • 6 ay önce •via X (Twitter)

Komedi Haberler & Politika Eğitim

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

𝐌𝐁𝐆, 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐞𝐠𝐚𝐡 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐳𝐢 & 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤. Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG. Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi. Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yg tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yg baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yg menyelinap di antara desis kompor dan denting panci. Tiba-tiba, label "pegawai honorer" atau "pekerja kontrak" dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi "takhta" bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yg di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan. Siapa yg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yg serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda. Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga. Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yg baru cukup umur, atau orang tua yg menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yg terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa “berutang budi” dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi. Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yg ditarik oleh lokomotif yg bernama MBG. Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu. Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana. Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik. Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik. Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya, “Tidak ada makan siang yg benar-benar gratis”. Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.

𝐌𝐁𝐆, 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐞𝐠𝐚𝐡 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐳𝐢 & 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤. Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG. Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi. Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yg tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yg baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yg menyelinap di antara desis kompor dan denting panci. Tiba-tiba, label "pegawai honorer" atau "pekerja kontrak" dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi "takhta" bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yg di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan. Siapa yg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yg serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda. Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga. Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yg baru cukup umur, atau orang tua yg menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yg terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa “berutang budi” dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi. Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yg ditarik oleh lokomotif yg bernama MBG. Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu. Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana. Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik. Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik. Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya, “Tidak ada makan siang yg benar-benar gratis”. Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

19,598 görüntüleme • 6 ay önce

𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗵𝗶 ? Tiga jam ibu itu terpaku di kursi tunggu berbahan logam dingin apotek RS Kramat Jati. Di sekelilingnya banyak sesama pasien atau keluarganya yg senasib, dengan tubuh-tubuh lelah termangu menatap loket kaca yg separuh tertutup. Sementara di tempat lain yg mungkin berjarak hanya beberapa kilometer dari tempat mereka, ada pelayanan kesehatan swasta yg lantainya mengkilap dan udaranya beraroma lavender, di mana nasib pasien tidak ditentukan oleh selembar kertas rujukan yang kusut dan dilayani dalam hitungan menit. Ketika ia protes dan mengeluhkan letih lelahnya pada petugas disana, ia harus rela menerima pandangan sinis dan sorot mata kemarahan yg seolah menghardik dirinya, "Sabar ya, namanya juga pakai BPJS, pasiennya banyak.” Begitu kalimat yg sering terdengar untuk rakyat kecil, seakan waktu milik orang kecil tidak berharga. Seolah-olah biaya pengobatan rakyat kecil ditanggung negara (padahal pajak dan iuran dipungut juga dari mereka). Ibu itu menolak untuk memaklumi karena mungkin rasa lelah di pinggangnya berteriak bahwa itu tidak adil. Keterlambatan ini bukanlah takdir, melainkan kegagalan manajemen. Mari kita bicara jujur. Apoteker di balik loket kaca buram ini dan apoteker di rumah sakit mewah sana, bukankah mereka dididik dengan ilmu yg sama ? Bukankah mereka mengucap sumpah profesi yg sama ? Tangan-tangan yg meracik obat itu memiliki keahlian yg setara. Komputer yg mereka gunakan pun dibuat oleh pabrik yg sama. Jadi, di mana letak perbedaannya ? Perbedaannya ada pada sistem dan kemauan. Pelayanan yg cepat bukanlah sihir yg hanya bisa dibeli dengan uang. Kecepatan adalah hasil dari sistem alur kerja yg efisien, rasio tenaga kerja yg memadai, dan digitalisasi yg terintegrasi. Ketika antrian mengular hingga berjam-jam, itu bukan salah pasien yg sakitnya "terlalu banyak". Itu adalah tanda bahwa sistem di rumah sakit pemerintah tidak didesain untuk menghormati waktu pasiennya. Sumber Daya Manusia (SDM) di sini mungkin lelah, terbebani, dan kurang jumlah, tapi itu bukan alasan untuk menormalisasi pelayanan yg buruk. Itu adalah alasan untuk Kementerian Kesehatan RI berbenah. Jika swasta bisa membangun sistem “supply chain” obat yg cepat, kenapa pemerintah tidak ? Bukankah negara seharusnya menjadi pelayan terbaik bagi rakyatnya ? Menunggu obat selama tiga jam bukanlah sekadar "ujian kesabaran". Itu adalah pencurian waktu produktif rakyat kecil. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yg terjadi di ruang terang benderang. Ibu itu tidak minta sofa empuk atau ruangan beraroma lavender. Ia hanya menuntut haknya untuk diperlakukan yg efisien, sistem yg manusiawi, dan kesadaran bahwa nyawa dan waktu orang miskin sama mahalnya dengan mereka yg kaya. Pada gilirannya, ibu itu memang membawa obat yg diberikan petugas apotek disana, tapi ia juga sekaligus membawa tanya yg tak kunjung sembuh, “Sampai kapan kami harus memaklumi ketidakadilan ini ?.”

𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗗𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝗵𝗶 ? Tiga jam ibu itu terpaku di kursi tunggu berbahan logam dingin apotek RS Kramat Jati. Di sekelilingnya banyak sesama pasien atau keluarganya yg senasib, dengan tubuh-tubuh lelah termangu menatap loket kaca yg separuh tertutup. Sementara di tempat lain yg mungkin berjarak hanya beberapa kilometer dari tempat mereka, ada pelayanan kesehatan swasta yg lantainya mengkilap dan udaranya beraroma lavender, di mana nasib pasien tidak ditentukan oleh selembar kertas rujukan yang kusut dan dilayani dalam hitungan menit. Ketika ia protes dan mengeluhkan letih lelahnya pada petugas disana, ia harus rela menerima pandangan sinis dan sorot mata kemarahan yg seolah menghardik dirinya, "Sabar ya, namanya juga pakai BPJS, pasiennya banyak.” Begitu kalimat yg sering terdengar untuk rakyat kecil, seakan waktu milik orang kecil tidak berharga. Seolah-olah biaya pengobatan rakyat kecil ditanggung negara (padahal pajak dan iuran dipungut juga dari mereka). Ibu itu menolak untuk memaklumi karena mungkin rasa lelah di pinggangnya berteriak bahwa itu tidak adil. Keterlambatan ini bukanlah takdir, melainkan kegagalan manajemen. Mari kita bicara jujur. Apoteker di balik loket kaca buram ini dan apoteker di rumah sakit mewah sana, bukankah mereka dididik dengan ilmu yg sama ? Bukankah mereka mengucap sumpah profesi yg sama ? Tangan-tangan yg meracik obat itu memiliki keahlian yg setara. Komputer yg mereka gunakan pun dibuat oleh pabrik yg sama. Jadi, di mana letak perbedaannya ? Perbedaannya ada pada sistem dan kemauan. Pelayanan yg cepat bukanlah sihir yg hanya bisa dibeli dengan uang. Kecepatan adalah hasil dari sistem alur kerja yg efisien, rasio tenaga kerja yg memadai, dan digitalisasi yg terintegrasi. Ketika antrian mengular hingga berjam-jam, itu bukan salah pasien yg sakitnya "terlalu banyak". Itu adalah tanda bahwa sistem di rumah sakit pemerintah tidak didesain untuk menghormati waktu pasiennya. Sumber Daya Manusia (SDM) di sini mungkin lelah, terbebani, dan kurang jumlah, tapi itu bukan alasan untuk menormalisasi pelayanan yg buruk. Itu adalah alasan untuk Kementerian Kesehatan RI berbenah. Jika swasta bisa membangun sistem “supply chain” obat yg cepat, kenapa pemerintah tidak ? Bukankah negara seharusnya menjadi pelayan terbaik bagi rakyatnya ? Menunggu obat selama tiga jam bukanlah sekadar "ujian kesabaran". Itu adalah pencurian waktu produktif rakyat kecil. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yg terjadi di ruang terang benderang. Ibu itu tidak minta sofa empuk atau ruangan beraroma lavender. Ia hanya menuntut haknya untuk diperlakukan yg efisien, sistem yg manusiawi, dan kesadaran bahwa nyawa dan waktu orang miskin sama mahalnya dengan mereka yg kaya. Pada gilirannya, ibu itu memang membawa obat yg diberikan petugas apotek disana, tapi ia juga sekaligus membawa tanya yg tak kunjung sembuh, “Sampai kapan kami harus memaklumi ketidakadilan ini ?.”

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

176,150 görüntüleme • 6 ay önce

Ini wajib di viralkan agar rakyat paham dan terbuka kesadarannya. Rakyat harus di “Cerdaskan”, bukan di “Gemukkan”..!!. Tau kah anda semua, bahwa para pejabat ini sedang “merampok” kewenangan Presiden, Parlemen, dan Pemilih di masa depan yg berhak mengevaluasi, apakah pada tahun 2041 bangsa ini sudah mampu mengelola tambangnya sendiri secara utuh dan mandiri atau belum. Ini kok sudah dinilai dan diputuskan dari saat ini…? Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah adalah penerima titipan mandat 5 tahunan, bukan pemilik mandat. Mandat kekuasaan mereka dicetak dengan tanggal kedaluwarsa yg sangat jelas, 5 tahun. Kocak betul nggak sih, penerima titipan mandat sebuah negara selama lima tahun, tetapi dengan penuh percaya diri menandatangani perjanjian kerjasama atas wilayah dari negara tersebut kepada orang asing selama 35 tahun ke depan..? Kalau pemilik negara (dalam hal ini, rakyat lintas generasi) menyebut tingkah para pejabat itu kehilangan akal sehat alias gila, wajar nggak sih..? Membuat keputusan absolut dan mengikat yg jauh melampaui masa legitimasi kekuasaan itu sendiri bukanlah sebuah langkah waras, melainkan bentuk arogansi tingkat dewa. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi bahwa setiap generasi berhak menentukan nasibnya sendiri. Kekuasaan selalu memiliki batas demarkasi, baik secara spasial (wilayah) maupun temporal (waktu). Ketika sebuah rezim secara sengaja melampaui batas temporalnya dan mengambil porsi kewenangan pemerintahan di masa depan, mereka tidak sekadar membuat kebijakan, tapi sedang melakukan “pencurian waktu” (chronological corruption). Kalau anda-anda semua renungkan dengan cermat, anda akan sampai pada kesimpulan bahwa, “Mencuri uang dari APBN hari ini merugikan rakyat yang hidup hari ini. Namun, mengunci nasib kekayaan alam hingga tahun 2061 adalah bentuk korupsi atas hak hidup dan kedaulatan warga negara yang hari ini bahkan mungkin belum lahir.” Sejatinya ini adalah “Penjajahan Antar Generasi”, yakni sebuah kebijakan yg mengorbankan masa depan generasi mendatang, demi kenyamanan dan kepentingan mereka yg berkuasa hari ini.

Ini wajib di viralkan agar rakyat paham dan terbuka kesadarannya. Rakyat harus di “Cerdaskan”, bukan di “Gemukkan”..!!. Tau kah anda semua, bahwa para pejabat ini sedang “merampok” kewenangan Presiden, Parlemen, dan Pemilih di masa depan yg berhak mengevaluasi, apakah pada tahun 2041 bangsa ini sudah mampu mengelola tambangnya sendiri secara utuh dan mandiri atau belum. Ini kok sudah dinilai dan diputuskan dari saat ini…? Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah adalah penerima titipan mandat 5 tahunan, bukan pemilik mandat. Mandat kekuasaan mereka dicetak dengan tanggal kedaluwarsa yg sangat jelas, 5 tahun. Kocak betul nggak sih, penerima titipan mandat sebuah negara selama lima tahun, tetapi dengan penuh percaya diri menandatangani perjanjian kerjasama atas wilayah dari negara tersebut kepada orang asing selama 35 tahun ke depan..? Kalau pemilik negara (dalam hal ini, rakyat lintas generasi) menyebut tingkah para pejabat itu kehilangan akal sehat alias gila, wajar nggak sih..? Membuat keputusan absolut dan mengikat yg jauh melampaui masa legitimasi kekuasaan itu sendiri bukanlah sebuah langkah waras, melainkan bentuk arogansi tingkat dewa. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip dasar demokrasi bahwa setiap generasi berhak menentukan nasibnya sendiri. Kekuasaan selalu memiliki batas demarkasi, baik secara spasial (wilayah) maupun temporal (waktu). Ketika sebuah rezim secara sengaja melampaui batas temporalnya dan mengambil porsi kewenangan pemerintahan di masa depan, mereka tidak sekadar membuat kebijakan, tapi sedang melakukan “pencurian waktu” (chronological corruption). Kalau anda-anda semua renungkan dengan cermat, anda akan sampai pada kesimpulan bahwa, “Mencuri uang dari APBN hari ini merugikan rakyat yang hidup hari ini. Namun, mengunci nasib kekayaan alam hingga tahun 2061 adalah bentuk korupsi atas hak hidup dan kedaulatan warga negara yang hari ini bahkan mungkin belum lahir.” Sejatinya ini adalah “Penjajahan Antar Generasi”, yakni sebuah kebijakan yg mengorbankan masa depan generasi mendatang, demi kenyamanan dan kepentingan mereka yg berkuasa hari ini.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

19,631 görüntüleme • 5 ay önce

𝗠𝗔𝗧𝗜𝗡𝗬𝗔 𝗡𝗔𝗟𝗔𝗥 & 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗟 𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗝𝗔𝗝𝗔𝗛𝗔𝗡. Pernyataan Prabowo bahwa “perdamaian hanya tercipta jika semua orang menjamin keamanan Israel” bukan sekadar kekeliruan diplomatik, itu adalah kebangkrutan moral yg paripurna. Ini adalah sebuah lelucon gelap dalam panggung sejarah kemanusiaan, di mana logika diputarbalikkan hingga patah, dan akal sehat dipaksa berlutut di hadapan arogansi kekuasaan. Meminta dunia, dan lebih parah lagi, meminta bangsa Palestina untuk menjamin “rasa aman” bagi Israel adalah sebuah paradoks yg menjijikkan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yg tanahnya dirampas, rumahnya dibuldoser, dan anak-anaknya dibantai, kini dituntut untuk menjadi penjamin tidur nyenyak bagi si perampok…? Ini sama halnya dengan menuntut leher yg tercekik untuk meminta maaf kepada tangan yg mencekik karena telah membuat jemarinya lelah. Logika ini adalah sebuah anomali yg cacat dan konyol. Jika kita menggunakan standar nalar yg sama, mari kita putar waktu ke masa revolusi fisik Indonesia. Bayangkan jika Bung Karno, Sang Putra Fajar, berdiri di hadapan ribuan rakyat jelata yg lapar dan tertindas, lalu berteriak lantang, “Saudara-saudara!, Kita baru bisa damai jika kita menjamin NICA tidur nyenyak!. Kita harus akui kedaulatan Belanda agar mereka merasa aman menjajah kita!”. Jika itu yang keluar dari mulut Soekarno, maka ia bukan pahlawan proklamator, ia akan dicatat sejarah sebagai pengkhianat yg meludahi penderitaan rakyatnya sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan menjamin kenyamanan Westerling, tapi dengan mengusir kebiadaban mereka. Menyamakan posisi penindas (okupator) dengan yg tertindas (okupied) dalam satu meja negosiasi yg menuntut jaminan keamanan bagi si kuat, adalah pengkhianatan terhadap konstitusi anti-penjajahan. Pernyataan Prabowo dalam forum internasional adalah bentuk diplomasi yg tidak membumi, yg seolah lupa siapa yg memegang senjata laras panjang dan siapa yg hanya memegang batu. Pemikiran dan logika absurd Prabowo ini merusak tatanan keadilan. Perdamaian tidak akan pernah lahir dari rahim ketidakadilan yg dipoles dengan kata-kata manis. Menuntut jaminan keamanan bagi penjajah sebelum memberikan hak hidup bagi yg dijajah adalah sesat pikir yang fatal. Itu bukan jalan menuju damai, itu adalah jalan menuju perbudakan yang dilegalisasi atas nama “𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀.” Sejarah tidak akan buta. Menjamin keamanan penjajah di atas tangisan korban jajahan adalah titik nadir di mana kemanusiaan kita telah resmi mati suri. Dengan sikap dan pemikirannya, Prabowo bukan hanya telah menyakiti perasaan bangsanya sendiri, namun melukai nilai-nilai kemanusiaan dan moral seluruh insan waras di muka bumi ini.

𝗠𝗔𝗧𝗜𝗡𝗬𝗔 𝗡𝗔𝗟𝗔𝗥 & 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗟 𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗝𝗔𝗝𝗔𝗛𝗔𝗡. Pernyataan Prabowo bahwa “perdamaian hanya tercipta jika semua orang menjamin keamanan Israel” bukan sekadar kekeliruan diplomatik, itu adalah kebangkrutan moral yg paripurna. Ini adalah sebuah lelucon gelap dalam panggung sejarah kemanusiaan, di mana logika diputarbalikkan hingga patah, dan akal sehat dipaksa berlutut di hadapan arogansi kekuasaan. Meminta dunia, dan lebih parah lagi, meminta bangsa Palestina untuk menjamin “rasa aman” bagi Israel adalah sebuah paradoks yg menjijikkan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yg tanahnya dirampas, rumahnya dibuldoser, dan anak-anaknya dibantai, kini dituntut untuk menjadi penjamin tidur nyenyak bagi si perampok…? Ini sama halnya dengan menuntut leher yg tercekik untuk meminta maaf kepada tangan yg mencekik karena telah membuat jemarinya lelah. Logika ini adalah sebuah anomali yg cacat dan konyol. Jika kita menggunakan standar nalar yg sama, mari kita putar waktu ke masa revolusi fisik Indonesia. Bayangkan jika Bung Karno, Sang Putra Fajar, berdiri di hadapan ribuan rakyat jelata yg lapar dan tertindas, lalu berteriak lantang, “Saudara-saudara!, Kita baru bisa damai jika kita menjamin NICA tidur nyenyak!. Kita harus akui kedaulatan Belanda agar mereka merasa aman menjajah kita!”. Jika itu yang keluar dari mulut Soekarno, maka ia bukan pahlawan proklamator, ia akan dicatat sejarah sebagai pengkhianat yg meludahi penderitaan rakyatnya sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan menjamin kenyamanan Westerling, tapi dengan mengusir kebiadaban mereka. Menyamakan posisi penindas (okupator) dengan yg tertindas (okupied) dalam satu meja negosiasi yg menuntut jaminan keamanan bagi si kuat, adalah pengkhianatan terhadap konstitusi anti-penjajahan. Pernyataan Prabowo dalam forum internasional adalah bentuk diplomasi yg tidak membumi, yg seolah lupa siapa yg memegang senjata laras panjang dan siapa yg hanya memegang batu. Pemikiran dan logika absurd Prabowo ini merusak tatanan keadilan. Perdamaian tidak akan pernah lahir dari rahim ketidakadilan yg dipoles dengan kata-kata manis. Menuntut jaminan keamanan bagi penjajah sebelum memberikan hak hidup bagi yg dijajah adalah sesat pikir yang fatal. Itu bukan jalan menuju damai, itu adalah jalan menuju perbudakan yang dilegalisasi atas nama “𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀.” Sejarah tidak akan buta. Menjamin keamanan penjajah di atas tangisan korban jajahan adalah titik nadir di mana kemanusiaan kita telah resmi mati suri. Dengan sikap dan pemikirannya, Prabowo bukan hanya telah menyakiti perasaan bangsanya sendiri, namun melukai nilai-nilai kemanusiaan dan moral seluruh insan waras di muka bumi ini.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

43,720 görüntüleme • 6 ay önce

## Anak Abah di Pilkada Jakarta, dan Pendukung Kotak Kosong di Surabaya, mbok Mikir ## Aneh anak2 Abah ini. Kenapa malah teriakan nama Anies? Padahal Anies kan tak diusung satu parpol pun, di Pilkada Jakarta. Saya paham di pasar Cipulir itu banyak urang awak, yg condong ke Anies saat Pilpres lalu. Tapi apa guna teriakan nama Anies? Mau permalukan Ridwan Kamil? Apa gunanya? Tak akan juga RK kalah hanya karena Anak Abah teriak-teriak nama Anies saat berkunjung ke pasar Cipulir tsb. Kalau teriak nama Pramono-Rano, baru ada dampaknya. Atau teriak nama Dharma. Artinya kalian mendukung Pram atau Dharma, bukan RK. Nanti salurkan suara ke mereka. Lha teriak Anies, buat apa? Tak ada pun namanya di kertas suara. Mau mempermalukan? Bagaimana kalau nanti Ridwan-Suswono yg menang? Siapa yg akan susah? Padahal pasar Cipulir itu milik Pemprov Jakarta lewat PD Pasar Jaya. Artinya apa? Artinya apa yg jadi aspirasi pedagang untuk pasar dan kemajuannya nanti, disalurkan ke Gubernur Jakarta, lewat kebijakannya. Tangan Gubernur Jakarta sangat diperlukan oleh para pedagang untuk kepentingan mereka. Sehingga aspirasi mereka harus disampaikan ke calon-calon Gubernur yg berlaga saat ini. Tak mau RK, ada Pramono atau calon independen, Dharma-Kun. Meneriakan Anies, apa gunanya? Apa dipikir Anies bisa memperjuangkan nasib pedagang Cipulir nanti. Gubernur bukan, menteri tidak, hanya narasumber dari seminar satu ke yang lain. ==== Sama dengan di Surabaya, ada gerakan menangkan kotak kosong, hanya karena calon Walkot-wawali Surabaya cuma Eri-Armuji. Lha, ndak salah ta? Kalian pikir Pilkada itu tujuan kita berdemokrasi? Bukan cak, tujuan berdemokrasi itu tak sekedar Pilkada dgn calon2 yg lebih dari satu. Pilkada itu hanya salah satu alat berdemokrasi, untuk rakyat memilih pemimpinnya, yg akan memperjuangkan nasib nya. Jika memang calonnya hanya satu, dan memang selama menjabat berkinerja baik, rakyat puas, parpol pun nilai demikian, kenapa ngotot harus ada calon lain? Kenapa gara2 calonnya hanya Eri lantas kalian hakimi bahwa dia buruk, maka yg harus dimenangkan kotak kosong. Apa tak salah cara pikirnya? Lain hal jika memang kinerja Eri buruk. Ya lawan. Dan tak ada juga Parpol yg tak akan usung calon lain jika kinerja Eri buruk. Kasus Surabaya ini memang harus diakui, pemimpin kota kita ini perfomnya baik selama menjabat. Tak kalah dengan Risma. Armuji sebagai wakil pun apik, suka turun ke bawah. Lha, siapa yg berani lawan pemimpin yg memang sudah dekat di hati rakyatnya? Buang2 uang, cak. Lagipula, andai kalian kampanyekan kotak kosong, jika menang? Apa kalian yakin Pejabat Walikota yg diusulkan Gubernur dan disetujui pemerintah pusat nanti, akan lebih baik kinerjanya dari Eri-Armuji? Apa kalian mau, selama 5 tahun, Suroboyo dipimpin oleh Wali yg bukan pilihan rakyat, tapi walikota rekom Gubernur. ----- Mikir, ojo jadikan Pilkada sebagai tujuan berdemokrasi. Jadikanlah sebagai alat semata untuk menghasilkan pemimpin yg dikehendaki rakyat, yg bisa bekerja untuk rakyat. Hemat ku.

## Anak Abah di Pilkada Jakarta, dan Pendukung Kotak Kosong di Surabaya, mbok Mikir ## Aneh anak2 Abah ini. Kenapa malah teriakan nama Anies? Padahal Anies kan tak diusung satu parpol pun, di Pilkada Jakarta. Saya paham di pasar Cipulir itu banyak urang awak, yg condong ke Anies saat Pilpres lalu. Tapi apa guna teriakan nama Anies? Mau permalukan Ridwan Kamil? Apa gunanya? Tak akan juga RK kalah hanya karena Anak Abah teriak-teriak nama Anies saat berkunjung ke pasar Cipulir tsb. Kalau teriak nama Pramono-Rano, baru ada dampaknya. Atau teriak nama Dharma. Artinya kalian mendukung Pram atau Dharma, bukan RK. Nanti salurkan suara ke mereka. Lha teriak Anies, buat apa? Tak ada pun namanya di kertas suara. Mau mempermalukan? Bagaimana kalau nanti Ridwan-Suswono yg menang? Siapa yg akan susah? Padahal pasar Cipulir itu milik Pemprov Jakarta lewat PD Pasar Jaya. Artinya apa? Artinya apa yg jadi aspirasi pedagang untuk pasar dan kemajuannya nanti, disalurkan ke Gubernur Jakarta, lewat kebijakannya. Tangan Gubernur Jakarta sangat diperlukan oleh para pedagang untuk kepentingan mereka. Sehingga aspirasi mereka harus disampaikan ke calon-calon Gubernur yg berlaga saat ini. Tak mau RK, ada Pramono atau calon independen, Dharma-Kun. Meneriakan Anies, apa gunanya? Apa dipikir Anies bisa memperjuangkan nasib pedagang Cipulir nanti. Gubernur bukan, menteri tidak, hanya narasumber dari seminar satu ke yang lain. ==== Sama dengan di Surabaya, ada gerakan menangkan kotak kosong, hanya karena calon Walkot-wawali Surabaya cuma Eri-Armuji. Lha, ndak salah ta? Kalian pikir Pilkada itu tujuan kita berdemokrasi? Bukan cak, tujuan berdemokrasi itu tak sekedar Pilkada dgn calon2 yg lebih dari satu. Pilkada itu hanya salah satu alat berdemokrasi, untuk rakyat memilih pemimpinnya, yg akan memperjuangkan nasib nya. Jika memang calonnya hanya satu, dan memang selama menjabat berkinerja baik, rakyat puas, parpol pun nilai demikian, kenapa ngotot harus ada calon lain? Kenapa gara2 calonnya hanya Eri lantas kalian hakimi bahwa dia buruk, maka yg harus dimenangkan kotak kosong. Apa tak salah cara pikirnya? Lain hal jika memang kinerja Eri buruk. Ya lawan. Dan tak ada juga Parpol yg tak akan usung calon lain jika kinerja Eri buruk. Kasus Surabaya ini memang harus diakui, pemimpin kota kita ini perfomnya baik selama menjabat. Tak kalah dengan Risma. Armuji sebagai wakil pun apik, suka turun ke bawah. Lha, siapa yg berani lawan pemimpin yg memang sudah dekat di hati rakyatnya? Buang2 uang, cak. Lagipula, andai kalian kampanyekan kotak kosong, jika menang? Apa kalian yakin Pejabat Walikota yg diusulkan Gubernur dan disetujui pemerintah pusat nanti, akan lebih baik kinerjanya dari Eri-Armuji? Apa kalian mau, selama 5 tahun, Suroboyo dipimpin oleh Wali yg bukan pilihan rakyat, tapi walikota rekom Gubernur. ----- Mikir, ojo jadikan Pilkada sebagai tujuan berdemokrasi. Jadikanlah sebagai alat semata untuk menghasilkan pemimpin yg dikehendaki rakyat, yg bisa bekerja untuk rakyat. Hemat ku.

Ferry Koto

89,973 görüntüleme • 1 yıl önce

Catatan Kecil dari Jogjakarta “Sang Surya yang Tetap Bersinar” Dua hari lalu, dalam perjalanan singkat ke Yogyakarta untuk kunjungan keluarga, langkahku terhenti di depan sebuah tempat yang dulu begitu besar dalam dunia kecilku , SD Muhammadiyah 1 Bausasran. Sekolah ini berdiri tahun 1917, satu tahun sebelum Muhammadiyah resmi berdiri pada 1918. Saat kecil, aku belum memahami makna sejarah itu. Tapi hari ini, ketika berdiri lagi di depannya, rasanya seperti berdiri di depan pintu sebuah peradaban pendidikan yang lebih tua dari usiaku, lebih tua dari zaman yang kuhuni. Ketika bersekolah di sana selama 6 tahun masa kecilku, bangunannya masih gedung tua peninggalan pemerintah Hindia Belanda , dibangun untuk anak-anak pribumi. Megah dalam kesunyian, kuno, sakral, dan penuh energi masa silam. Di situlah anak-anak didikan Muhammadiyah ditempa sebelum kelak, beberapa di antara mereka, menjadi tokoh-tokoh besar bangsa. Dan salah satu alumni paling mulianya adalah KH. AR Fachruddin (Pak AR), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disegani, dihormati, dan dikenang sebagai sosok bersahaja penuh hikmah. Menyadari bahwa aku pernah duduk dan dididik di sekolah yang sama dengannya menghadirkan rasa haru yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata. Bukan soal sejajar dan setara, karena tentu aku tak sehebat beliau, tetapi soal garis sejarah yang diam-diam , ternyata menghubungkan murid kecil ini dengan sosok teladan besar. Aku masih ingat kebiasaan lamaku: menengadah ke langit-langit kelas, memandangi kasau-kasau kayu jati kuno yang beberapa di antaranya ditulisi angka 1917. Ada rasa kagum sekaligus kecil: “Ternyata tempat ini lebih dulu hidup, jauh sebelum aku datang mempelajari huruf pertama.” Namun, perjalanan waktu tak selalu lembut. Gempa besar yang melanda Yogyakarta tahun 2006 meluluhlantakkan bangunan bersejarah itu , runtuh menjadi puing, tanpa bisa diselamatkan. Dan yang kutemui tahun 2025 adalah bangunan baru, struktur baru, cat baru, ruang baru. Tetapi getaran itu tetap sama. Kesuciannya tidak hilang. Kenangannya tidak rubuh bersama tembok-tembok tua itu. Justru ia berdiri lebih utuh: di hati. Di halaman sekolah, aku berbincang sejenak dengan Ibu Supartiningsih, kepala sekolah hari ini, sementara dari kejauhan terdengar latihan marching band. Sekilas, seperti melihat bayangan diri sendiri tahun 1980: seragam gagah berumbai melekat di tubuh kecilku, tongkat komando bergemerincing di tangan, dan langkah maju yang sedikit gugup, namun tetap maju. Aku pernah jadi majorette marching band SD Muhammadiyah ketika itu. Dalam perjalanan pulang, tanpa direncanakan, mulut ini kembali menyanyikan Mars Sang Surya , lagu pertama yang kuhafal tanpa jeda, tanpa lupa. Ternyata lagu itu bukan sekadar hafalan sekolah. Ia adalah simpul memori: optimisme, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak , cukup tetap ada. Tetap jujur. Tetap berdiri. Anda bisa mendengar suara saya yang bergetar menyanyikannya, haru dan bangga, menjadi bagian dari sebuah entitas besar, Muhammadiyah. Kunjungan singkat ini bukan nostalgia kosong. Ini pengingat sunyi bahwa nilai, keyakinan, dan keberanian yang ditanam sejak kecil tidak pernah hilang, bahkan ketika gedungnya runtuh atau zaman berubah. Salam Takzim dr.Tifauzia Tyassuma,

Catatan Kecil dari Jogjakarta “Sang Surya yang Tetap Bersinar” Dua hari lalu, dalam perjalanan singkat ke Yogyakarta untuk kunjungan keluarga, langkahku terhenti di depan sebuah tempat yang dulu begitu besar dalam dunia kecilku , SD Muhammadiyah 1 Bausasran. Sekolah ini berdiri tahun 1917, satu tahun sebelum Muhammadiyah resmi berdiri pada 1918. Saat kecil, aku belum memahami makna sejarah itu. Tapi hari ini, ketika berdiri lagi di depannya, rasanya seperti berdiri di depan pintu sebuah peradaban pendidikan yang lebih tua dari usiaku, lebih tua dari zaman yang kuhuni. Ketika bersekolah di sana selama 6 tahun masa kecilku, bangunannya masih gedung tua peninggalan pemerintah Hindia Belanda , dibangun untuk anak-anak pribumi. Megah dalam kesunyian, kuno, sakral, dan penuh energi masa silam. Di situlah anak-anak didikan Muhammadiyah ditempa sebelum kelak, beberapa di antara mereka, menjadi tokoh-tokoh besar bangsa. Dan salah satu alumni paling mulianya adalah KH. AR Fachruddin (Pak AR), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disegani, dihormati, dan dikenang sebagai sosok bersahaja penuh hikmah. Menyadari bahwa aku pernah duduk dan dididik di sekolah yang sama dengannya menghadirkan rasa haru yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata. Bukan soal sejajar dan setara, karena tentu aku tak sehebat beliau, tetapi soal garis sejarah yang diam-diam , ternyata menghubungkan murid kecil ini dengan sosok teladan besar. Aku masih ingat kebiasaan lamaku: menengadah ke langit-langit kelas, memandangi kasau-kasau kayu jati kuno yang beberapa di antaranya ditulisi angka 1917. Ada rasa kagum sekaligus kecil: “Ternyata tempat ini lebih dulu hidup, jauh sebelum aku datang mempelajari huruf pertama.” Namun, perjalanan waktu tak selalu lembut. Gempa besar yang melanda Yogyakarta tahun 2006 meluluhlantakkan bangunan bersejarah itu , runtuh menjadi puing, tanpa bisa diselamatkan. Dan yang kutemui tahun 2025 adalah bangunan baru, struktur baru, cat baru, ruang baru. Tetapi getaran itu tetap sama. Kesuciannya tidak hilang. Kenangannya tidak rubuh bersama tembok-tembok tua itu. Justru ia berdiri lebih utuh: di hati. Di halaman sekolah, aku berbincang sejenak dengan Ibu Supartiningsih, kepala sekolah hari ini, sementara dari kejauhan terdengar latihan marching band. Sekilas, seperti melihat bayangan diri sendiri tahun 1980: seragam gagah berumbai melekat di tubuh kecilku, tongkat komando bergemerincing di tangan, dan langkah maju yang sedikit gugup, namun tetap maju. Aku pernah jadi majorette marching band SD Muhammadiyah ketika itu. Dalam perjalanan pulang, tanpa direncanakan, mulut ini kembali menyanyikan Mars Sang Surya , lagu pertama yang kuhafal tanpa jeda, tanpa lupa. Ternyata lagu itu bukan sekadar hafalan sekolah. Ia adalah simpul memori: optimisme, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak , cukup tetap ada. Tetap jujur. Tetap berdiri. Anda bisa mendengar suara saya yang bergetar menyanyikannya, haru dan bangga, menjadi bagian dari sebuah entitas besar, Muhammadiyah. Kunjungan singkat ini bukan nostalgia kosong. Ini pengingat sunyi bahwa nilai, keyakinan, dan keberanian yang ditanam sejak kecil tidak pernah hilang, bahkan ketika gedungnya runtuh atau zaman berubah. Salam Takzim dr.Tifauzia Tyassuma,

Dokter Tifa

23,748 görüntüleme • 7 ay önce

𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗨𝗣𝗦𝗜 𝗣𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗘𝗭𝗔𝗧. Jika di Indonesia ada MBG, maka di Konoha ada MBK, agar lebih aman dan tak perlu repot cari SP3, mari kita ulas tentang MBK saja. Para koruptor visioner abad ini telah menemukan Holy Grail kejahatan kerah putih, pencapaian Masterpiece dalam seni korupsi, “Makan Bergizi Konoha”. Ini adalah skema jenius yg membuat pencucian uang terlihat seperti permainan amatir dihadapan para Maestro MBK. Dalam proyek Makan Bergizi Konoha, barang bukti tidak perlu dibakar atau dilarung ke laut untuk menghilangkan jejak, tidak!. Barang bukti di sini memiliki mekanisme penghancuran diri otomatis yg paling canggih di dunia, “Metabolisme Manusia”. Bayangkan, betapa frustrasinya seorang auditor BPK. Ia datang dengan kaca pembesar, mencari jejak anggaran triliunan rupiah, namun yg ia temukan hanyalah food tray kosong. "Di mana makanan penuh gizi seharga lima belas ribu per porsi yang tertera di kwitansi ini..?" tanyanya. Sang kontraktor hanya perlu tersenyum tipis sambil menunjuk perut buncit seorang bocah, "Sudah bermetamorfosis menjadi energi, Pak. Atau mungkin sudah hanyut di jamban sekolah pagi tadi." Di sinilah letak keindahan brutalnya. Di pengadilan Anti Rasuah, jaksa penuntut umum terbiasa menghadirkan mobil mewah sitaan atau tumpukan emas batangan. Namun, bagaimana cara menghadirkan "rasa kenyang" ke depan meja hijau..? Bagaimana membuktikan bahwa "ayam goreng tepung" yang dimakan tiga bulan lalu sebenarnya hanyalah "tepung goreng aroma ayam"…? Saksi bisu dalam kasus ini benar-benar gagu, mereka telah dikunyah, dicerna, dan dibuang ke selokan sejarah. Perut rakyat miskin secara tidak sadar telah dijadikan mesin penghancur dokumen (shredder) paling efektif bagi para maling berjas dan berdasi paling kinclong. Dan jika ada auditor yg cukup gila untuk menelusuri distribusi yg fiktif, para arsitek anggaran ini memiliki kartu as bernama “Force Majeure”. Bencana alam bukan lagi musuh, melainkan mitra bisnis strategis. Hujan gerimis bisa didramatisir dalam laporan menjadi "badai tropis yg memutus akses logistik". Jalanan becek sedikit saja sudah cukup menjadi alasan mengapa truk katering (yg sebenarnya tidak pernah berangkat) gagal mencapai tujuan. "Maaf yg Mulia," kilah mereka nanti, "Bantuan itu ada. Makanannya nyata. Bahkan sampai kami kirim dengan Alphard dan Vellfire. Tapi Tuhan berkehendak lain. Banjir menghanyutkan stok kami." Maka, sempurnalah siklus ini. Anggaran cair deras seperti air bah, barang bukti lenyap ditelan lambung, dan kegagalan distribusi dimaafkan atas nama bencana. Proyek ini bukan sekadar memberi makan rakyat, ini adalah pesta pora para ‘politisi hantu’ dan ‘pejabat iblis’ yg kenyang memakan uang negara, tanpa takut tersedak oleh hukum yg kebingungan mencari sisa remah-remah bukti. **Video hanya pemanis, tidak berkaitan dengan isi tulisan diatas.

𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗨𝗣𝗦𝗜 𝗣𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗘𝗭𝗔𝗧. Jika di Indonesia ada MBG, maka di Konoha ada MBK, agar lebih aman dan tak perlu repot cari SP3, mari kita ulas tentang MBK saja. Para koruptor visioner abad ini telah menemukan Holy Grail kejahatan kerah putih, pencapaian Masterpiece dalam seni korupsi, “Makan Bergizi Konoha”. Ini adalah skema jenius yg membuat pencucian uang terlihat seperti permainan amatir dihadapan para Maestro MBK. Dalam proyek Makan Bergizi Konoha, barang bukti tidak perlu dibakar atau dilarung ke laut untuk menghilangkan jejak, tidak!. Barang bukti di sini memiliki mekanisme penghancuran diri otomatis yg paling canggih di dunia, “Metabolisme Manusia”. Bayangkan, betapa frustrasinya seorang auditor BPK. Ia datang dengan kaca pembesar, mencari jejak anggaran triliunan rupiah, namun yg ia temukan hanyalah food tray kosong. "Di mana makanan penuh gizi seharga lima belas ribu per porsi yang tertera di kwitansi ini..?" tanyanya. Sang kontraktor hanya perlu tersenyum tipis sambil menunjuk perut buncit seorang bocah, "Sudah bermetamorfosis menjadi energi, Pak. Atau mungkin sudah hanyut di jamban sekolah pagi tadi." Di sinilah letak keindahan brutalnya. Di pengadilan Anti Rasuah, jaksa penuntut umum terbiasa menghadirkan mobil mewah sitaan atau tumpukan emas batangan. Namun, bagaimana cara menghadirkan "rasa kenyang" ke depan meja hijau..? Bagaimana membuktikan bahwa "ayam goreng tepung" yang dimakan tiga bulan lalu sebenarnya hanyalah "tepung goreng aroma ayam"…? Saksi bisu dalam kasus ini benar-benar gagu, mereka telah dikunyah, dicerna, dan dibuang ke selokan sejarah. Perut rakyat miskin secara tidak sadar telah dijadikan mesin penghancur dokumen (shredder) paling efektif bagi para maling berjas dan berdasi paling kinclong. Dan jika ada auditor yg cukup gila untuk menelusuri distribusi yg fiktif, para arsitek anggaran ini memiliki kartu as bernama “Force Majeure”. Bencana alam bukan lagi musuh, melainkan mitra bisnis strategis. Hujan gerimis bisa didramatisir dalam laporan menjadi "badai tropis yg memutus akses logistik". Jalanan becek sedikit saja sudah cukup menjadi alasan mengapa truk katering (yg sebenarnya tidak pernah berangkat) gagal mencapai tujuan. "Maaf yg Mulia," kilah mereka nanti, "Bantuan itu ada. Makanannya nyata. Bahkan sampai kami kirim dengan Alphard dan Vellfire. Tapi Tuhan berkehendak lain. Banjir menghanyutkan stok kami." Maka, sempurnalah siklus ini. Anggaran cair deras seperti air bah, barang bukti lenyap ditelan lambung, dan kegagalan distribusi dimaafkan atas nama bencana. Proyek ini bukan sekadar memberi makan rakyat, ini adalah pesta pora para ‘politisi hantu’ dan ‘pejabat iblis’ yg kenyang memakan uang negara, tanpa takut tersedak oleh hukum yg kebingungan mencari sisa remah-remah bukti. **Video hanya pemanis, tidak berkaitan dengan isi tulisan diatas.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

36,201 görüntüleme • 6 ay önce

Ketika China menjadi ‘raja’ pada industri mobil listrik (electronic vehicle/EV), saya sudah menaruh curiga bahwa sebenarnya ada industri yg lebih besar yg sedang disiapkan dan bersiap mengagetkan pasar industri teknologi lainnya, yaitu industri pesawat terbang. Dan, betul. China telah memproduksi pesawat terbang sendiri: C-919 hasil besutan perusahaan produsen pesawat terbang The Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) yg pada hari Kamis (2/5) kemarin telah lolos inspeksi A hasil uji keselamatan. Pengembangan pesawat terbang C-919 dimulai pada tahun 2008. Prototipenya diproduksi pada Desember 2011 dan selesai pada 2 November 2015. C-919 melakukan penerbangan perdananya pada 5 Mei 2017 dan mendapatkan sertifikat kelaikan udara pada 29 September 2022. Pada acara Singapore Airshow tanggal 20-25 Februari 2024 lalu, C-919 tampil di publik dan membuat 2 raksasa industri pesawat terbang Boeing dan Airbus ‘deg degan’. Betapa tidak, penjualan C-919 akan mengganggu market pesawat terbang narrow body yg selama ini dimonopoli 2 perusahaan Amerika dan Perancis tersebut. Berhasilnya China membuat pesawat terbang sendiri sebetulnya tidak aneh. Mereka sudah membuat pesawat luar angkasa Shenzhou (diperkenalkan tahun 1999) yg lebih dahulu selesai bahkan sudah bisa terbang ke bulan dan kembali lagi ke bumi setelah 6 bulan berada di sana. Saya ‘terbang’ ke 29 tahun yg lalu saat masih menggeluti dunia kedirgantaraan. Kita pernah jauh mengungguli China dalam industri pesawat terbang. Kita pernah punya N-250, pesawat terbang hasil karya anak bangsa yg dimulai pada tahun 1989, mulai dibuat pada tahun 1992 dan terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Tidak usah ditanyakan kenapa tidak lanjut. Tahu sama tahu saja. Padahal, seandainya dilanjutkan, kita tidak punya kompetitor (pada saat itu). N-250 itu pesawat paling canggih di kelasnya yg pertama kali menggunakan teknologi ‘fly by wire’. Sekarang di kelasnya N-250 sudah ada ATR-72 yg malah dipakai oleh Citilink dan LionAir untuk terbang menyambungkan antar pulau-pulau di Indonesia. Sebelum China berhasil memproduksi C-919, pada 10 November 1995 ‘kita’ sudah memperkenalkan N-2130. Persis satu kelas dengan C-919 ini. Tapi, ya sudahlah juga. Kita (kita? lu aja kali hahaha) rupanya masih lebih senang menjadi konsumen saja ternyata. Mobil nasional? Kalau membuat pesawat terbang saja bisa, membuat mobil ‘mah atuh’ simple saja. Seiring dengan pembuatan N-250 dan N-2130, kita juga bahkan telah selesai dengan membuat mobil nasional yg diberi nama Maleo pada tahun 1993. Prototipenya sudah dibuat pada tahun 1994. Bahkan, teknologinya bukan saja berbahan bakar bensin dengan mesin 1.200 cc tiga silinder. Bahkan, riset mobil nasional Maleo ini sudah sampai pada bermesin hidrogen. Padahal, BMW saja baru tahun 2024 ini memperkenalkan mobil bertenaga hidrogen dengan iX5 Hydrogen-nya. Indonesia lebih dulu kan? Sayangnya, ya sayangnya… Kini, hanya sebatas tinggal ‘cerita’ saja kepada anak-anak di rumah. Bahwa dulu negara kita pernah menggegerkan dunia dengan ‘tiba-tiba’ bisa memproduksi pesawat terbang sendiri. Dan ayahnya sempat dulu terlibat sebagai tukang bubut, frais/milling dan rivet pada ribs salah satu part dalam struktur sayap/wing pesawat terbang kebanggaan Indonesia: N-250. Ke depan, semoga bisa mulai diseriusi kembali oleh mereka. Sudah ah. Baper saya menulisnya…

Ketika China menjadi ‘raja’ pada industri mobil listrik (electronic vehicle/EV), saya sudah menaruh curiga bahwa sebenarnya ada industri yg lebih besar yg sedang disiapkan dan bersiap mengagetkan pasar industri teknologi lainnya, yaitu industri pesawat terbang. Dan, betul. China telah memproduksi pesawat terbang sendiri: C-919 hasil besutan perusahaan produsen pesawat terbang The Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) yg pada hari Kamis (2/5) kemarin telah lolos inspeksi A hasil uji keselamatan. Pengembangan pesawat terbang C-919 dimulai pada tahun 2008. Prototipenya diproduksi pada Desember 2011 dan selesai pada 2 November 2015. C-919 melakukan penerbangan perdananya pada 5 Mei 2017 dan mendapatkan sertifikat kelaikan udara pada 29 September 2022. Pada acara Singapore Airshow tanggal 20-25 Februari 2024 lalu, C-919 tampil di publik dan membuat 2 raksasa industri pesawat terbang Boeing dan Airbus ‘deg degan’. Betapa tidak, penjualan C-919 akan mengganggu market pesawat terbang narrow body yg selama ini dimonopoli 2 perusahaan Amerika dan Perancis tersebut. Berhasilnya China membuat pesawat terbang sendiri sebetulnya tidak aneh. Mereka sudah membuat pesawat luar angkasa Shenzhou (diperkenalkan tahun 1999) yg lebih dahulu selesai bahkan sudah bisa terbang ke bulan dan kembali lagi ke bumi setelah 6 bulan berada di sana. Saya ‘terbang’ ke 29 tahun yg lalu saat masih menggeluti dunia kedirgantaraan. Kita pernah jauh mengungguli China dalam industri pesawat terbang. Kita pernah punya N-250, pesawat terbang hasil karya anak bangsa yg dimulai pada tahun 1989, mulai dibuat pada tahun 1992 dan terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Tidak usah ditanyakan kenapa tidak lanjut. Tahu sama tahu saja. Padahal, seandainya dilanjutkan, kita tidak punya kompetitor (pada saat itu). N-250 itu pesawat paling canggih di kelasnya yg pertama kali menggunakan teknologi ‘fly by wire’. Sekarang di kelasnya N-250 sudah ada ATR-72 yg malah dipakai oleh Citilink dan LionAir untuk terbang menyambungkan antar pulau-pulau di Indonesia. Sebelum China berhasil memproduksi C-919, pada 10 November 1995 ‘kita’ sudah memperkenalkan N-2130. Persis satu kelas dengan C-919 ini. Tapi, ya sudahlah juga. Kita (kita? lu aja kali hahaha) rupanya masih lebih senang menjadi konsumen saja ternyata. Mobil nasional? Kalau membuat pesawat terbang saja bisa, membuat mobil ‘mah atuh’ simple saja. Seiring dengan pembuatan N-250 dan N-2130, kita juga bahkan telah selesai dengan membuat mobil nasional yg diberi nama Maleo pada tahun 1993. Prototipenya sudah dibuat pada tahun 1994. Bahkan, teknologinya bukan saja berbahan bakar bensin dengan mesin 1.200 cc tiga silinder. Bahkan, riset mobil nasional Maleo ini sudah sampai pada bermesin hidrogen. Padahal, BMW saja baru tahun 2024 ini memperkenalkan mobil bertenaga hidrogen dengan iX5 Hydrogen-nya. Indonesia lebih dulu kan? Sayangnya, ya sayangnya… Kini, hanya sebatas tinggal ‘cerita’ saja kepada anak-anak di rumah. Bahwa dulu negara kita pernah menggegerkan dunia dengan ‘tiba-tiba’ bisa memproduksi pesawat terbang sendiri. Dan ayahnya sempat dulu terlibat sebagai tukang bubut, frais/milling dan rivet pada ribs salah satu part dalam struktur sayap/wing pesawat terbang kebanggaan Indonesia: N-250. Ke depan, semoga bisa mulai diseriusi kembali oleh mereka. Sudah ah. Baper saya menulisnya…

Azzam Mujahid Izzulhaq

2,355,931 görüntüleme • 2 yıl önce

𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.

𝗗𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗕𝗶𝘀𝘂 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗥𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗧𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝘂𝗰𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹. Banyak pengamat yg keliru menafsirkan keheningan Presiden Prabowo atas penolakan Kapolri jika struktur komando institusinya dibawah Kementerian sebagai keraguan, atau bahkan pembiaran. Namun, dalam kalkulasi politik tingkat tinggi, diam adalah sebuah bahasa. Diamnya Prabowo bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah persetujuan strategis, sebuah “lampu hijau” yg menyala terang dalam gelapnya koridor kekuasaan. Wacana meletakkan Polri di bawah kementerian seringkali melupakan satu hukum besi birokrasi, yakni “Kekuasaan tidak pernah dengan sukarela memangkas dirinya sendiri.” Jika Polri dilucuti dari struktur langsung di bawah Presiden dan digeser ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru, pihak yg mengalami kerugian administratif terbesar bukanlah Kapolri, melainkan Presiden itu sendiri. Polri, dengan rantai komando vertikal yg menjangkau hingga ke desa-desa, adalah instrumen kekuasaan eksekutif yg paling efektif. Ia adalah “tangan” Presiden untuk (dalam tanda petik) menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengamankan stabilitas keaman masyarakat. Mengapa dalam tanda petik ? Karena dalam realitas politik yg tak terkatakan Polri juga menjaga stabilitas politik dan kekuasaan Presiden, dan itu terbukti setidaknya dalam dua periode pemilu terakhir. Menempatkan Polri di bawah menteri berarti menciptakan “Portal Birokrasi” antara Panglima Tertinggi dan pasukannya. Bagi seorang Prabowo yg memahami betul arti komando dan kendali, membiarkan Polri lepas dari genggaman langsungnya adalah sebuah kemunduran strategis. Mengapa seorang Presiden mau menyerahkan pedang tertajamnya kepada seorang menteri, ketika ia bisa memegangnya sendiri..? Kapolri dengan ilusi “Pembangkangan-nya” adalah kecerdikan atau mungkin gimmick politik. Penolakan keras Kapolri terhadap wacana tersebut tampak gagah, seolah-olah institusi Polri sedang bertarung sendirian mempertahankan marwahnya. Namun, mari kita bersikap realistis. Dalam struktur ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia yg hierarkis, mustahil seorang Kapolri berani “pasang badan” menolak wacana reformasi yg didorong oleh elemen masyarakat sipil dan sebagian parlemen, tanpa jaminan perlindungan dari atas. Jika Kapolri benar-benar bergerak sendiri, ia sedang melakukan bunuh diri politik. Ia harus berhadapan dengan koalisi gemuk Presiden di parlemen, berhadapan dengan sentimen TNI yg mungkin menginginkan keseimbangan kekuatan, dan berhadapan dengan opini publik. Keberanian Kapolri untuk berkata “Tidak” adalah indikator terkuat bahwa di belakang punggungnya, Presiden telah menepuk bahunya. Penolakan itu bukanlah pembangkangan, itu adalah penugasan. Gimmick Politik dan Status Quo Sikap tegas Kapolri hanyalah etalase depan (front-stage) dari sebuah panggung sandiwara. Ini adalah gimmick politik yg dirancang untuk dua tujuan, Pertama sebagai tes ombak, menguji seberapa kuat desakan publik tanpa harus melibatkan Presiden secara langsung. Kedua sebagai penyangga atau buffer, Kapolri menjadi “tameng” yg menyerap kritik, sementara Presiden tetap bersih, menjaga citra sebagai pemimpin yg berada di atas segala polemik, padahal dialah penerima manfaat utama dari status quo tersebut. Pada akhirnya, narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa keinginan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan layu sebelum berkembang. Bukan karena Polri terlalu kuat, tetapi karena Presiden tidak memiliki insentif politik sedikit pun untuk melemahkannya. Diamnya Prabowo adalah suara paling lantang yg menegaskan bahwa “Reformasi Polri yg menyentuh perubahan struktur komando tidak akan pernah terjadi di dalam saku safarinya”. Reformasi Polri diperkenankan sepenuh hati para cendekiawan, akademis, aktifis, pemikir politik, pengamat birokrasi dan ahli tata negara, asal tak lebih dari setengah hati Presiden.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

31,624 görüntüleme • 5 ay önce

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.

HOTMAN SALAH, JOKOWI TIDAK AKAN DIADiLI !! Saya justru memprediksi berbeda dengan Bung Hotman Paris ini. Yang disidangkan nanti bukan kasus pencemaran nama baik dengan pengadu pak Jokowi. Apalagi dengan mewajibkan pelapor hadir di Persidangan untuk menunjukkan keaslian ijasahnya dan ikut sidang. Kayaknya akan ada yang menghindari seperti itu terjadi. Tapi kemungkinan nanti kasus ini akan dialihkan menjadi sidang pidana tentang Kejahatan terhadap Komputer (Computer Crime) yang sanksinya 12 tahun terhadap Roy dan Tifa sehingga beralasan ada penahan. Dengan kasus kejahatan terhadap komputer maka JPU punya alasan objektif bisa menahan terdakwa. Arah ini sudah nampak dengan skenario ditahannya dua orang tersangka tersebut oleh Kepolisian atas nama P-21. Karena kalau tetap kasus Fitnah atau Pencemaran Nama baik menurut UU, polisi ataupun Jaksa tidak bisa nahan baik berdasar alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif sanksi maksimalnya di bawah 5 tahun. Dulu sanksi UU diturunkan oleh Pemerintah dan DPR, sengaja karena tahu di lapangan sanksi yg tinggi oleh penegak hukum sering dipakai untuk nahan. Maka pasal pasal ITE sanksinya diturunkan terus agar tdk ada lagi penahanan. Apalagi secara subjektif para tersangkanya tidak pernah melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulang perbuatan yg ditersangkakan. Kalau Roy & Tifa acap diundang bicara di TV lalu disebut mengulang perbuatan, tentulah beda. Tampil di TV itu tunduk pd UU Pers. Bukan ranah UU ITE maupun KUHP. Jadi tdk bisa disebut mengulang ulang perbuatan. Kalau mereka dipaksakan ditahan berarti upaya DPR dan Pemerintah menurunkan sanksi dalam UU gak ada gunanya. Diabaikan oleh polisi atau jaksa. Penegak hukum justru tidak menghargai hukum dan pembuat hukum. Toh pada kasus yg jadi perhatian publik saja dilakukan penahanan. Bagaimana dengan yang gak diperhatikan? Selalu saja ada alasan yang mengada ada. Di Kasus Fitnah itu mengharuskan pelapor hadir. Itu yang berdasar analisis akan dihindari Jokowi. Beda lagi dengan Kejahatan Komputer yang bukan delik Aduan, melainkan delik Umum yang diatur dalam pasal 32 dan 35 UU ITE. Jadi menurut analisis saya Jokowi tidak akan datang di Pengadilan dengan berbagai alasan. Tapi Roy dan Tifa yang sudah ditersangkakan dan sebentar lagi diterdakwakan dg Kejahatan yg sanksi pidananya sangat tinggi, seolah jadi sah ditahan. Walau tanpa ada alat bukti valid terkait komputer korban, dan alat bukti informasi elektronik yang jadi sasaran pidana pelapor. Atau bisa juga nanti akan disusulkan dengan berbagai alasan. Siap siap saja nanti publik banyak melihat kejanggalan, kelucuan, dan pemaksaan serta pembelokan. Dari kasus fitnah terkait ijazah, berubah yg disidangkan jadi kejahatan terhadap komputer. Yaitu masalah pasal 32 mengubah ubah informasi elektronik dan pasal 35 manipulasi informasi elektronik seolah asli. Pada pokoknya dicari pasal yg menakutkan sanksinya, walau substansi norma tidak relevan sekalipun. Bahkan itu memelencengkan norma asli UU ITE. Nanti jika tidak terbukti unsur unsur pidananya terpenuhi di Pengadilan, setidaknya bagi pemesan sudah menyaksikan terdakwanya ditahan. Lumayankan melihat mereka sudah di sel hingga dimungkinkan dikapokkan. Itulah bentuk dintimidasi secara psikis dan fisik terhadap mereka yang berseberangan secara politik. Secara umum penahanan itu sudah identik dengan sanksi fisik dan psikologis yg berat, yang telah dikenakan sebelum ada keputusan Hakim. Dikenakan sebelum ada keputusan pengadilan yg menyatakan mereka bersalah. Itulah wajah keadilan dan cara kerja penegak hukum kita yang selama ini dianggap wajar dan sering terjadi di mana mana. Begitu mudah menahan orang, dan begitu biasa melakukannya dalam kasus pidana ITE di Pengadilan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Semata mata dipakai nutupi kasus besar. Maka kita tunggu lagi komentar Pengacara Terkenal Kita Bang Hotman Paris hutapea Yang Ganteng dan Pintar setelah terjadi berbagai keanehan nanti.

Henri Subiakto

34,098 görüntüleme • 1 ay önce

Sebuah perusahaan dikecam karena tidak mengakui pengabdiannya selama lebih dari empat dekade oleh salah satu pekerjanya yang pensiun – dan rekan kerjanya harus turun tangan untuk menyelamatkan situasi tersebut. Seorang pria lanjut usia Amerika John Bartlett bekerja di gudang sebuah perusahaan yang tidak disebutkan namanya selama 42 tahun. Namun yang dia dapatkan dari jasanya hanyalah sertifikat dan barbeque di bawah standar, klaim rekan kerjanya. Untungnya, mereka mengambil tindakan sendiri. Rekannya, Sonia, membagikan klip ke media sosial tentang John, yang berusia 70-an, berangkat kerja pada hari terakhirnya. Dia merasa kerja kerasnya selama bertahun-tahun kurang dihargai. “Hari ini adalah hari terakhir rekan kerja saya. Dia bekerja di perusahaan ini selama 42 tahun dengan upah minimum,” tulis Sonia dalam video tersebut. “Perusahaan hanya memberinya barbekyu dan memberinya sertifikat. Dia naik bus dan Bart (kereta api) untuk sampai ke sini setiap hari tepat waktu. Dia berusia 70+.” “Dia sangat suka bekerja di sini sehingga dia tidak ingin pensiun—[Dia mendapat] Tidak ada bonus, hanya barbekyu dan sertifikat. Jangan menjadi budak pekerjaan Anda. Terima kasih John atas kesetiaan Anda.” Video tersebut kini telah dihapus, namun mendapat ratusan ribu penayangan dan mendapat ribuan komentar dari orang-orang di internet yang ingin membantu John merasa lebih dihargai. Sonia memulai GoFundMe sebagai tanggapannya, dengan mengatakan di halaman tersebut bahwa dia akan membuatnya berfungsi “hujan atau cerah” dan bahwa dia sangat dapat diandalkan. Dia adalah “salah satu karyawan paling berbakat dan pekerja keras” di perusahaan, tambahnya. “Dia tidak punya istri atau anak, namun dia punya keponakan yang sangat dia sayangi,” tulisnya dalam penggalangan dana. “Akan menyenangkan untuk memberinya teman atau melakukan sesuatu sehingga dia tahu bahwa dia spesial dan dicintai.” Sejak GoFundMe dibuat, ia telah mengumpulkan 68.178 dolar (sekitar Rp 1,070 miliar). Sonia berencana mencetak nama dan pesan dari pendukung John. Uang tersebut sudah melampaui dana pensiun yang dimiliki John sebelumnya. “Selamat pensiun, John! Kerja keras dan dedikasi kalian menjadi motivasi bagi kita semua,” kata salah satu orang dalam donasinya. “Selamat pensiun, John. Anda berhak mendapatkan lebih dari apa yang ditawarkan perusahaan ini kepada Anda. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik dalam hidup dan masa depan Anda,” kata yang lain. “John yang terkasih, Kisah Anda benar-benar menyentuh hati saya. Saya harap Anda membaca semua komentar dari harapan baik dan mengetahui bahwa kontribusi Anda kepada dunia telah terlihat. Saya harap Anda bangga dengan pengetahuan itu karena Anda memang pantas mendapatkannya. Saya merasa terhormat bisa berkontribusi pada masa pensiun Anda.” (yn) Sumber: indy100

Sebuah perusahaan dikecam karena tidak mengakui pengabdiannya selama lebih dari empat dekade oleh salah satu pekerjanya yang pensiun – dan rekan kerjanya harus turun tangan untuk menyelamatkan situasi tersebut. Seorang pria lanjut usia Amerika John Bartlett bekerja di gudang sebuah perusahaan yang tidak disebutkan namanya selama 42 tahun. Namun yang dia dapatkan dari jasanya hanyalah sertifikat dan barbeque di bawah standar, klaim rekan kerjanya. Untungnya, mereka mengambil tindakan sendiri. Rekannya, Sonia, membagikan klip ke media sosial tentang John, yang berusia 70-an, berangkat kerja pada hari terakhirnya. Dia merasa kerja kerasnya selama bertahun-tahun kurang dihargai. “Hari ini adalah hari terakhir rekan kerja saya. Dia bekerja di perusahaan ini selama 42 tahun dengan upah minimum,” tulis Sonia dalam video tersebut. “Perusahaan hanya memberinya barbekyu dan memberinya sertifikat. Dia naik bus dan Bart (kereta api) untuk sampai ke sini setiap hari tepat waktu. Dia berusia 70+.” “Dia sangat suka bekerja di sini sehingga dia tidak ingin pensiun—[Dia mendapat] Tidak ada bonus, hanya barbekyu dan sertifikat. Jangan menjadi budak pekerjaan Anda. Terima kasih John atas kesetiaan Anda.” Video tersebut kini telah dihapus, namun mendapat ratusan ribu penayangan dan mendapat ribuan komentar dari orang-orang di internet yang ingin membantu John merasa lebih dihargai. Sonia memulai GoFundMe sebagai tanggapannya, dengan mengatakan di halaman tersebut bahwa dia akan membuatnya berfungsi “hujan atau cerah” dan bahwa dia sangat dapat diandalkan. Dia adalah “salah satu karyawan paling berbakat dan pekerja keras” di perusahaan, tambahnya. “Dia tidak punya istri atau anak, namun dia punya keponakan yang sangat dia sayangi,” tulisnya dalam penggalangan dana. “Akan menyenangkan untuk memberinya teman atau melakukan sesuatu sehingga dia tahu bahwa dia spesial dan dicintai.” Sejak GoFundMe dibuat, ia telah mengumpulkan 68.178 dolar (sekitar Rp 1,070 miliar). Sonia berencana mencetak nama dan pesan dari pendukung John. Uang tersebut sudah melampaui dana pensiun yang dimiliki John sebelumnya. “Selamat pensiun, John! Kerja keras dan dedikasi kalian menjadi motivasi bagi kita semua,” kata salah satu orang dalam donasinya. “Selamat pensiun, John. Anda berhak mendapatkan lebih dari apa yang ditawarkan perusahaan ini kepada Anda. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik dalam hidup dan masa depan Anda,” kata yang lain. “John yang terkasih, Kisah Anda benar-benar menyentuh hati saya. Saya harap Anda membaca semua komentar dari harapan baik dan mengetahui bahwa kontribusi Anda kepada dunia telah terlihat. Saya harap Anda bangga dengan pengetahuan itu karena Anda memang pantas mendapatkannya. Saya merasa terhormat bisa berkontribusi pada masa pensiun Anda.” (yn) Sumber: indy100

5tePh3N

57,840 görüntüleme • 3 ay önce

“PEMERINTAH PRABOWO TIDAK BISA LANGSUNG KERJA” Oleh : Henri Subiakto Kebijakan politik Prabowo dengan menambah atau mengubah ubah nama atau nomenklatur kementerian itu sama saja harus siap membuang waktu penataan hingga bisa sampai satu tahun. Terutama untuk kementerian yang harus membuat struktur baru, atau menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru karena kementerian berubah nama, struktur, atau tupoksi baru. Setelah menteri dilantik, mereka harus membuat regulasi tata kelola yang baru terkait struktur yang sebelumnya tidak ada atau berubah. Kemudian mereka juga harus membuat program kerja baru sesuai struktur yang baru. Tentu saja segera pula membuat anggaran sesuai struktur dan program baru tersebut. Berbarengan dengan itu pemerintah harus melakukan Pemilihan staf eselon atau SDM sesuai aturan. Dari eselon 1 eselon 2 hingga eselon 3, bahkan sampai 4 sesuai tatanan aturan kementerian sekarang. Kemudian karena ada perubahan nama dan lembaga, maka logo, kop surat, website dan berbagai simbol lembaga juga harus diubah sesuai struktur baru. Ini ribet karena harus kordinasi dengan kementerian PAN, Kementerian Keuangan dan Bapenas hingga Setneg. Akan lebih ribet lagi jika tiga kementerian pendukung itu juga mengalami perubahan. Kemudian untuk pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota juga harus menyesuaikan struktur kementerian yang berubah baru itu. Agar Pemerintah Daerah juga mempunyai dinas yang terkait urusan Pemerintahan dan pelayanan yang berubah itu. Ini juga rumit dan butuh dasar regulasi untuk aturan terkait tupoksi dan penganggaran maupun persoalan SDM. Tiap kementerian baru atau yang berubah harus kordinasi dengan kementerian dalam negeri, untuk menyiapkan struktur yg sesuai hingga di daerah. Jadi mengubah struktur kementerian dan kabinet menjadi gemuk itu bukan sekadar menunjuk orang yang akan jadi menteri, dan wakil menteri, tapi memiliki konsekuensi panjang terkait struktur, penganggaran dan SDM hingga di daerah di seluruh Indonesia. Belum lagi terkait kordinasi dengan partner mereka di DPR atau legislatif. Nah untuk itu tentu semakin banyak kementerian yang berubah, semakin butuh waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan struktur kelembagaan ini. Pada saat perubahan masih berproses, maka sebagian besar ASN di kementerian yg berubah gak bisa langsung kerja. Padahal pemerintah Prabowo dituntut dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan. Melakukan pelayanan. Bahkan Pemerintah dievaluasi dan ditunggu kinerjanya dalam 100 hari, dalam setahun dll. Kebijakan Pemerintah baru mengubah struktur yang begitu banyak tersebut menunjukkan kurang memperhitungkan pengalaman yang tak mudah ini. Karena harus diingat pejabat atau ASN itu harus bekerja sesuai aturan, jika mereka melanggar aturan dan merugikan uang negara maka itu masuk katagori korupsi. Repotnya aturan tupoksi masih yang lama, struktur masih lama, disitulah birokrasi butuh waktu menyiapkan dan menata agar aman tidak melanggar aturan sekaligus tidak masuk perangkap korupsi. Ini bukan masalah sederhana tapi rumit. Beruntung bagi kementerian atau lembaga yang tidak berubah nomenklatur. Makanya mengubah ubah struktur dan nama kementerian itu punya konsekuensi panjang. Pasti butuh wajtu hingga bisa melakukan pelayanan dan kerja untuk publik. Sayangnya Presiden lebih mendahulukan mengakomodasi kepentingan pendukung politik dibanding pertimbangan mendahulukan pelayanan segera pada rakyat dan negara yang harus secepatnya dilakukan. Mengubah ubah kementerian juga akan jadi preseden buruk dan inefisiensi waktu maupun anggaran. Presiden baru di 5 tahun mendatang belum tentu cocok dengan struktur yang diubah sekarang. Maka ini juga bisa memunculkan inkonsistensi pemerintahan-pemerintahan di masa depan. Itulah harga pak Prabowo ingin mengakomodasi atau merangkul banyaknya kekuatan politik di negeri ini.

Henri Subiakto

123,951 görüntüleme • 1 yıl önce

260523 ABEMA TIMES #柏木由紀 Kashiwagi Yuki Akui "Masa Peringkat 3 Senbatsu Sousenkyo yang Penuh Keputusasaan", Titik Baliknya adalah "Saat Maeda-san dan Yuko-chan 'Menyibak' Rambutku..." Kashiwagi Yuki (34), telah lulus dari AKB48 dua tahun lalu setelah 17 tahun berkarier. Lolos audisi AKB48 di usia 15 tahun dan terus mendapat sorotan sebagai idola, kini ia membeberkan tentang "masa peringkat 3 Senbatsu Sousenkyo yang penuh keputusasaan" di balik rentetan pencapaian gemilangnya tersebut. Bergabung dengan AKB48 sebagai generasi ketiga saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Kashiwagi pindah ke Tokyo dari kampung halamannya di Kagoshima. Namun, hal pertama yang menantinya di awal karier adalah realita kejam yang jauh berbeda dari dunia yang ia impikan. "Aku sangat berdebar-debar dan antusias karena akhirnya bisa menjadi idola yang selalu kudambakan. Tapi, saat di acara jabat tangan, orang-orang yang mengantre untuk Maeda Atsuko-san atau Oshima Yuko-chan di sebelahku terlihat sangat gembira sambil berseru 'Wah, Acchan!', atau 'Wah, senangnya!'. Sementara saat mereka bergeser ke depanku, aku masih ingat jelas ekspresi wajah mereka yang seolah menyiratkan 'Siapa sih anak ini?'. Sejak saat itu aku mulai sadar, 'Ah, aku ini belum bisa melakukan apa-apa. Lagipula, tidak ada gunanya kalau aku terlalu menonjol di AKB48'. Bahkan di acara televisi reguler pun aku berusaha membaur agar 'jangan sampai terlalu sering tersorot kamera, jangan sampai diajak bicara'." Sempat menutup diri karena terintimidasi oleh pesona luar biasa dari orang-orang di sekelilingnya, Kashiwagi pada akhirnya menemukan sebuah "strategi bertahan hidup". "Karena merasa harus melakukan sesuatu, jalan yang aku pilih adalah berusaha keras di acara jabat tangan. Meski merasa tidak punya bakat atau kelebihan apa pun, aku bertekad untuk menghadapi para penggemar di acara jabat tangan dengan sangat tulus. Aku berusaha melayani mereka agar mereka senang, menghafal nama-nama mereka, dan mengeluarkan suara yang lebih keras dan ceria melebihi para senior agar mereka berpikir 'Aku ingin menyukai anak ini'. Setiap minggu, aku berjuang sekeras itu di acara jabat tangan." Usaha konsistennya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada pemilihan umum di tahun keempatnya bergabung, Kashiwagi membuat lompatan besar dengan sukses meraih posisi ke-3. Namun tanpa disangka, tekanan dari titel "Peringkat 3" itu justru semakin menyudutkan dirinya yang kala itu masih berusia 20 tahun. "Meski di foto aku tampak tersenyum, rasa 'tidak enak hati' itu tetap saja terpancar. Saat kami berbaris sesuai peringkat di acara musik dan diajak bicara satu per satu, tidak jarang giliranku (urutan) dilewati begitu saja. Seperti Acchan, Yuko-chan, lalu... setelahnya siapa ya? Karena aku merasa 'Mereka melewatkanku karena tidak mengenalku, jadi aku tidak dipakai di TV', rasa sakit hatiku malah semakin menumpuk, padahal aku sudah bersusah payah meraih peringkat 3..." Saat ia terus menundukkan kepalanya dalam-dalam karena urutannya di acara musik sering terlewat, sosok yang akhirnya membuka pandangan dan membantunya bangkit adalah Maeda Atsuko dan Oshima Yuko, yang saat itu menduduki puncak popularitas. "Waktu itu aku selalu berpikir 'Aku ingin sedikit menyembunyikan wajahku', jadi aku menutupinya dengan juntaian rambut (membentuknya seperti antena). Mungkin karena kurang percaya diri, rasanya jauh lebih tenang kalau ada rambut di situ. Tapi ketika aku berhasil meraih peringkat 3, Maeda Atsuko-san dan Oshima Yuko-chan bertanya kepadaku, 'Ini rambut buat apa?'. Saat aku menjawab dengan gugup 'Eh, ini bukan apa-apa...', Maeda-san dan Yuko-chan sama-sama langsung 'menyibak' rambutku sehingga telingaku terlihat. Mereka bilang, 'Sayang lho kalau ditutupin, kelihatan suram', 'Mending wajahmu diperlihatkan sejelas mungkin, karena jauh lebih baik kalau orang-orang mengingat wajahmu. Berhenti menutupi wajah pakai rambut ini'. Di momen itu aku tersadar, 'Ah, mungkin ini kesempatanku untuk bisa berubah'. Walaupun itu hanya sebuah interaksi kecil, aku sangat bersyukur karena para senior memedulikanku. Berkat mereka, aku merasa bisa sedikit mengubah diriku yang tidak percaya diri ini."

260523 ABEMA TIMES #柏木由紀 Kashiwagi Yuki Akui "Masa Peringkat 3 Senbatsu Sousenkyo yang Penuh Keputusasaan", Titik Baliknya adalah "Saat Maeda-san dan Yuko-chan 'Menyibak' Rambutku..." Kashiwagi Yuki (34), telah lulus dari AKB48 dua tahun lalu setelah 17 tahun berkarier. Lolos audisi AKB48 di usia 15 tahun dan terus mendapat sorotan sebagai idola, kini ia membeberkan tentang "masa peringkat 3 Senbatsu Sousenkyo yang penuh keputusasaan" di balik rentetan pencapaian gemilangnya tersebut. Bergabung dengan AKB48 sebagai generasi ketiga saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Kashiwagi pindah ke Tokyo dari kampung halamannya di Kagoshima. Namun, hal pertama yang menantinya di awal karier adalah realita kejam yang jauh berbeda dari dunia yang ia impikan. "Aku sangat berdebar-debar dan antusias karena akhirnya bisa menjadi idola yang selalu kudambakan. Tapi, saat di acara jabat tangan, orang-orang yang mengantre untuk Maeda Atsuko-san atau Oshima Yuko-chan di sebelahku terlihat sangat gembira sambil berseru 'Wah, Acchan!', atau 'Wah, senangnya!'. Sementara saat mereka bergeser ke depanku, aku masih ingat jelas ekspresi wajah mereka yang seolah menyiratkan 'Siapa sih anak ini?'. Sejak saat itu aku mulai sadar, 'Ah, aku ini belum bisa melakukan apa-apa. Lagipula, tidak ada gunanya kalau aku terlalu menonjol di AKB48'. Bahkan di acara televisi reguler pun aku berusaha membaur agar 'jangan sampai terlalu sering tersorot kamera, jangan sampai diajak bicara'." Sempat menutup diri karena terintimidasi oleh pesona luar biasa dari orang-orang di sekelilingnya, Kashiwagi pada akhirnya menemukan sebuah "strategi bertahan hidup". "Karena merasa harus melakukan sesuatu, jalan yang aku pilih adalah berusaha keras di acara jabat tangan. Meski merasa tidak punya bakat atau kelebihan apa pun, aku bertekad untuk menghadapi para penggemar di acara jabat tangan dengan sangat tulus. Aku berusaha melayani mereka agar mereka senang, menghafal nama-nama mereka, dan mengeluarkan suara yang lebih keras dan ceria melebihi para senior agar mereka berpikir 'Aku ingin menyukai anak ini'. Setiap minggu, aku berjuang sekeras itu di acara jabat tangan." Usaha konsistennya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada pemilihan umum di tahun keempatnya bergabung, Kashiwagi membuat lompatan besar dengan sukses meraih posisi ke-3. Namun tanpa disangka, tekanan dari titel "Peringkat 3" itu justru semakin menyudutkan dirinya yang kala itu masih berusia 20 tahun. "Meski di foto aku tampak tersenyum, rasa 'tidak enak hati' itu tetap saja terpancar. Saat kami berbaris sesuai peringkat di acara musik dan diajak bicara satu per satu, tidak jarang giliranku (urutan) dilewati begitu saja. Seperti Acchan, Yuko-chan, lalu... setelahnya siapa ya? Karena aku merasa 'Mereka melewatkanku karena tidak mengenalku, jadi aku tidak dipakai di TV', rasa sakit hatiku malah semakin menumpuk, padahal aku sudah bersusah payah meraih peringkat 3..." Saat ia terus menundukkan kepalanya dalam-dalam karena urutannya di acara musik sering terlewat, sosok yang akhirnya membuka pandangan dan membantunya bangkit adalah Maeda Atsuko dan Oshima Yuko, yang saat itu menduduki puncak popularitas. "Waktu itu aku selalu berpikir 'Aku ingin sedikit menyembunyikan wajahku', jadi aku menutupinya dengan juntaian rambut (membentuknya seperti antena). Mungkin karena kurang percaya diri, rasanya jauh lebih tenang kalau ada rambut di situ. Tapi ketika aku berhasil meraih peringkat 3, Maeda Atsuko-san dan Oshima Yuko-chan bertanya kepadaku, 'Ini rambut buat apa?'. Saat aku menjawab dengan gugup 'Eh, ini bukan apa-apa...', Maeda-san dan Yuko-chan sama-sama langsung 'menyibak' rambutku sehingga telingaku terlihat. Mereka bilang, 'Sayang lho kalau ditutupin, kelihatan suram', 'Mending wajahmu diperlihatkan sejelas mungkin, karena jauh lebih baik kalau orang-orang mengingat wajahmu. Berhenti menutupi wajah pakai rambut ini'. Di momen itu aku tersadar, 'Ah, mungkin ini kesempatanku untuk bisa berubah'. Walaupun itu hanya sebuah interaksi kecil, aku sangat bersyukur karena para senior memedulikanku. Berkat mereka, aku merasa bisa sedikit mengubah diriku yang tidak percaya diri ini."

Satau

22,717 görüntüleme • 2 ay önce

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Saya sering diprotes karena dulu dianggap ndukung Jokowi, kemudian sejak 2023 berbalik. Iya memang dulu saya bekerja di dalam Pemerintahan. Itu karena sejak 2007 saya masuk di Pemerintah, saat presiden berganti dari SBY ke Jokowi (2014), saya masih ada di pemerintah. Sebagaimana jajaran birokrasi, maka wajib mendukung “Pemerintah yang sah” yaitu presiden Ke 7 dengan ikut mensukseskan pemerintahan negara. Pemilu 2014 dan 2019 kami netral, tidak ikut kampanye. Tidak ikut pula dukung mendukung politik. Kami masih di dalam menjadi bagian dari Pemerintah. Sebagamana diketahui Pemerintahan Indonesia saat itu sedang menghadapi kelompok2 yang ingin menurunkan dan mengganti pemerintah, lewat demo berjilid2, ada gerakan 411, 212 hingga demo2 besar ikutan lainnya. Gerakan politik itu banyak dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, bahkan stabilitas NKRI. Kekuatan pro demokrasi dan pro NKRI menentang dan mengkritisi gerakan2 politik yg menggunakan simbol2 agama. Mereka itu identik jadi gerakan “lawan politik” pemerintah yang sah. Ternyata pemerintahan Jokowi makin kuat dan mampu konsolidasi, kemudian semakin percaya diri. Mulai saat itu kami melihat politik berubah. Jokowi nampak ingin terus berkuasa, dan melakukan berbagai cara agar bisa memperpanjang kekuasaaanya. Salah satu yg dilakukan adalah merangkul musuh, dan menyandera politisi sekelilingnya. Orang yg dulu jadi simbol anti demokrasi, dijadikan mitra politiknya. Partai partai “ditundukkan” elitnya. Sebenarnya itu boleh2 saja sebagai strategi pilihan politik. Yang jadi masalah, di dalam senyap ada rekayasa terhadap proses demokrasi. Ada pemaksaan regulasi, dengan cawe cawe mempengaruhi Mahkamah konstitusi. KPU, partai partai politik, para politisi, dan aparat negara dibuat tunduk mensukseskan dan mengikuti skenario politik 2024. Menaikkan dinasti Jokowi. Inilah politik tanpa etika bernegara. Inilah otoritarian berbalut demokrasi. Indonesia seakan kembali seperti sebelum reformasi. Disitu penguasa harus diingatkan. Tata negara demokrasi harus dikembalikan. Marwah lembaga lembaga negara harus kembali ditegakkan. Penyelewengan harus dihentikan. Apa yg dilakukan dua tahun belakangan ini tak hanya merugikan Indonesia, tapi juga membahayakan masa depan. Politik sekarang tanpa malu, terang2an memupuk nepotisme. Anak2, mantu, kerabat difasilitasi dan didorong menjadi pejabat. Seolah lewat “prosedur demokrasi” tapi sebenarnya dilakukan dengan cara2 yg tak layak terjadi jika para pelaku dan pendukung punya hati nurani. Jokowi yang awal 2014 dan 2019 jadi simbol rakyat kecil, simbol demokrasi dan simbol reformasi, berubah menjadi simbol penguasa yg melecehkan demokrasi. Simbol Penguasa yang menyepelekan reformasi. Presiden yg mengabaikan etika dan hati nurani. Jokowi tak hanya menjadi pemimpin politik yang bicaranya tak bisa dipegang. Penuh sandiwara. Dia menyandera partai partai politik dan para politisi korup. Membuat lembaga legislatif dan yudikatif tak bisa mengontrol kekuasaan. Mereka tidak berdaya menghadapi keinginan dan skenario kekuasaan. Jokowi bukan hanya menyiapkan dinastinya untuk meneruskan kekuasaan, tapi juga telah membuat nepotisme itu seolah sesuatu yg wajar, dan tidak melanggar. Padahal KKN (di dalamnya ada Nepotisme) adalah musuh gerakan reformasi. Itu yang kami kritisi dan kami lawan walau harus berseberangan dengan para buzzer, dan pemuja setianya. Ini saya lengkapi dengan video kritikan saya th 2023 saat melihat drama dan rekayasa yg makin nyata.

Henri Subiakto

56,182 görüntüleme • 1 yıl önce

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗦 𝟭𝗠𝗗𝗕 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 𝗧𝗨𝗡 𝗥𝗔𝗭𝗔𝗞 Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Persekutuan, YA Dato’ Collin Lawrence Sequerah telah selesai membaca penghakiman beliau, dalam kes Dato’ Seri Najib Tun Razak bersabit 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 billion. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Dato’ Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau, tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim YA Dato’ Collin Sequerah memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Dato’ Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini, mahkamah belum menjatuhkan hukuman terhadap Dato’ Seri Najib. Telefon saya berbunyi setiap beberapa minit kerana pihak media mahu mendapatkan komen saya. Saya fikir lebih baik saya sampaikan reaksi awal saya di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun, dari tahun 2010 apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petrosaudi mula-mula ditimbulkan, hinggalah ke hari ini. Ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum, baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah sehinggalah bukti-bukti dikemukakan di mahkamah, sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju, atas sebab-sebab mereka sendiri, akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting, kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh, dari mahkamah rakyat sebelum Dato’ Seri Najib didakwa, hinggalah ke mahkamah undang-undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang, bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini, akan ada proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita, tetapi pandangan kita wajar disandarkan kepada tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab sebagai rakyat, dalam menilai perkembangan kes ini sama ada bersetuju atau tidak, perlulah di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman YA Dato’ Collin Sequerah apabila ia dikeluarkan. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan menghina mahkamah. Tanggungjawab sebagai seorang insan, dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal, kewarasan dan hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab, maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Dato’ Seri Najib, oleh mana-mana pihak, asalkan berlandaskan undang-undang, itu hak mereka. Hak pihak yang lain untuk bersetuju dengan perkembangan kes ini setakat ini, kita juga wajar hormati. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila, dan apa pun pengakhirannya tidak akan mendamaikan pihak-pihak yang bertembung. Kes 1MDB memang satu kes yang divisive. Kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Kes yang mengejutkan. Kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan, agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa, setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam bulan Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri supaya beliau berhenti kerja, agar masa berbaki beberapa bulan yang ada, isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara kerana itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2022, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada satu 1MDB dalam sejarah kita.

𝗞𝗘𝗣𝗨𝗧𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗦 𝟭𝗠𝗗𝗕 𝗗𝗔𝗧𝗢’ 𝗦𝗘𝗥𝗜 𝗡𝗔𝗝𝗜𝗕 𝗧𝗨𝗡 𝗥𝗔𝗭𝗔𝗞 Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Persekutuan, YA Dato’ Collin Lawrence Sequerah telah selesai membaca penghakiman beliau, dalam kes Dato’ Seri Najib Tun Razak bersabit 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 billion. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Dato’ Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau, tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim YA Dato’ Collin Sequerah memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Dato’ Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini, mahkamah belum menjatuhkan hukuman terhadap Dato’ Seri Najib. Telefon saya berbunyi setiap beberapa minit kerana pihak media mahu mendapatkan komen saya. Saya fikir lebih baik saya sampaikan reaksi awal saya di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun, dari tahun 2010 apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petrosaudi mula-mula ditimbulkan, hinggalah ke hari ini. Ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum, baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah sehinggalah bukti-bukti dikemukakan di mahkamah, sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju, atas sebab-sebab mereka sendiri, akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting, kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh, dari mahkamah rakyat sebelum Dato’ Seri Najib didakwa, hinggalah ke mahkamah undang-undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang, bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini, akan ada proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita, tetapi pandangan kita wajar disandarkan kepada tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab sebagai rakyat, dalam menilai perkembangan kes ini sama ada bersetuju atau tidak, perlulah di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman YA Dato’ Collin Sequerah apabila ia dikeluarkan. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan menghina mahkamah. Tanggungjawab sebagai seorang insan, dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal, kewarasan dan hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab, maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Dato’ Seri Najib, oleh mana-mana pihak, asalkan berlandaskan undang-undang, itu hak mereka. Hak pihak yang lain untuk bersetuju dengan perkembangan kes ini setakat ini, kita juga wajar hormati. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila, dan apa pun pengakhirannya tidak akan mendamaikan pihak-pihak yang bertembung. Kes 1MDB memang satu kes yang divisive. Kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Kes yang mengejutkan. Kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan, agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa, setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam bulan Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri supaya beliau berhenti kerja, agar masa berbaki beberapa bulan yang ada, isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara kerana itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2022, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada satu 1MDB dalam sejarah kita.

Rafizi Ramli

200,359 görüntüleme • 7 ay önce

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝗣𝗔𝗛𝗔𝗠𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢. Presiden Prabowo sudah persilahkan rakyat untuk berekspresi secara serius, tapi sayang, rakyatnya banyak yang tidak juga paham. Tiap kali rakyat teriak minta Prabowo makzulkan Gibran, adili Jokowi dan antek-anteknya, seakan Presiden dapat seperti membalikkan telapak tangan untuk memenuhi tuntutan mereka, “tidak begitu aturan mainnya…”. Jika rakyat jeli, maka mereka akan paham dengan apa yg terlihat dari dicokoknya Noel oleh KPK. Apakah ketika Prabowo berkuasa sebagai Presiden lalu serta merta Prabowo memerintahkan aparat langsung menangkap Noel lantaran dulu Noel pernah ngotot agar Polisi tangkap Prabowo dalam kasus Ratna Sarumpaet…? Tentunya tidak. Prabowo justru malah naikan Noel jadi Wamen hingga sampai-sampai orang mengira Prabowo berhati malaikat yg tak pernah menyimpan dendam. Padahal, semua diputuskan Prabowo karena moralnya Noel sudah sangat mudah dibaca. Hasilnya, dalam hitungan bulan, Noel pun dicokok KPK. Itu satu hal..!!. Hal kedua. Apa yg terlihat dari “tak tersentuhnya” Rismon Sang Pembuka Misteri Ijazah Jokowi oleh aparat hukum..? siapa yang tak kenal Rismon..? Kurang “gila” dan nekat bagaimana Rismon dalam membuat pernyataan di media. Tito, Khrisna Murti, M.Nur Azhar, semuanya Jenderal Polisi, habis “di setan-setanin” oleh Rismon didepan media. Bukan hanya personal Polrinya, namun juga institusi Polri dikritik habis-habisan. Hercules pun ditantang jika ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi dirinya. Rismon bahkan mempersilakan aparat untuk menangkap dirinya. Siapa yg tidak tau Ketum Partai Coklat..? Dengan kekuasaannya, Ketum Parcok pasti dengan mudah dapat membuat Rismon dipenjara. Siapa yg tidak kenal HERCULES..? Panglima GRIB yang memiliki ratusan ribu preman sebagai anak buahnya. Tapi nyatanya…..? apakah Rismon ditangkap aparat..? Apakah Rismon dibunuh Preman..? TIDAK..!! Rismon aman dan baik-baik saja..!!. Jadi siapa yg bisa melindungi Rismon dari dicokok aparat hukum dan dipersekusi preman..? Mikiiirrr….!!!. Hal ketiga. Dulu ketika massa 212 bergerak menuju Monas, berapa banyak pasukan yg dikerahkan untuk menghalangi rakyat dari berbagai wilayah masuk menuju Jakarta. Dari stasiun kereta dihalangi masuk, dari Bus dan Truk disuruh putar balik. Lalu mengapa pada rencana tanggal 25 Agustus 2025 besok rakyat begitu lancar dan mudahnya bergerak berkumpul di Jakarta tanpa ada yang menghalang-halangi…? Memangnya siapa yg mampu melarang pasukan keamanan untuk tidak menghalangi RAKYAT BEREKSPRESI….? Please, cerdaslah sedikit dalam memahami setiap kejadian. Jadi, jika pintu ruang pesta sudah dibuka, tuan rumah sudah mempersilahkan masuk, musik telah dilantunkan dan suguhan telah siapkan dengan begitu lengkapnya, maka cara menghormatinya adalah dengan BERDANSA & MENIKMATI HIDANGAN yang telah disajikan. Selamat berdansa dan bergembira di Pesta Rakyat untuk menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, karena setelahnya Indonesia Akan Terang tanpa antek-antek dan dinasti Mulyono.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

20,008 görüntüleme • 11 ay önce

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐆𝐈🌈 Kalau mau jujur dan sportif, mental sebagian besar kaum elite nasionalis hari ini jauh lebih pengecut dibanding dengan kelompok yang sama pada era 1997-1998. Hanya segelintir saja yang berani keluar dari zona kenyamanan hidup, menggugat, menerjang dan melawan kebengisan arogansi tirani kekuasaan. Sejarah pernah mencatat untuk dikenang, bagaimana militannya mahasiswa dalam peristiwa Malari tahun 1974, sejarah juga mencatat bagaimana heroiknya pergerakan para aktivis ditahun 1998. Namun setelah lewat 25 tahun dari catatan terakhir 1998, sejarah tak pernah lagi mencatat pergerakan aktivis dan mahasiswa tahun 2019, 2020 atau 2023. Apakah itu berarti Indonesia baik-baik saja sehingga tidak lagi ada yang perlu diperjuangkan ?, anehnya ketika pertanyaan ini suarakan, banyak yang menjawab “hari ini jauh lebih buruk dari 1974 dan 1998”. Sesungguhnya apa yang terjadi saat ini tak kurang busuk dan bejatnya dari apa yang dilawan dahulu, yakni korupsi kolusi dan nepotisme yang baunya jauh lebih busuk dari sampah didasar gorong-gorong jagal babi. Kalau pun ada yang berani bersuara, ternyata orang-orangnya masih tokoh di tahun 1974 dan 1998 itu juga, bedanya sekarang fisik mereka sudah menua, mentalnya saja yang masih tetap keras dan berani. Ada apa dengan mentalitas dan kepribadian bangsa yang nenek moyangnya dulu sering di elu-elukan sebagai pelaut yang gagah berani ini ?. Apakah generasi yang lahir pasca tahun 2000 ini telah teracuni oleh polusi budaya luar yang membuat tulang belulangnya menjadi lunak ? Di Mexico masyarakat secara beringas merangsek otoritas setempat karena kematian Giovanni Lopez, seorang warga dalam tahanan kepolisian negara bagian Jalisco, Mexico. Di Amerika Serikat kerusuhan merebak ketika Goerge Floyd tewas kehabisan napas setelah diinjak lehernya oleh seorang anggota kepolisian di Kota Minneapolis, Minnesota. Di Perancis kerusuhan besar, pembakaran dan penjarahan toko, rumah walikota dibakar ketika terjadi penembakan oleh polisi terhadap anak berusia 17 tahun bernama Nahel Merzouk di Paris. Di Indonesia………?? Tanpa dibacakan pun, sudah banyak yang tau dan paham, bagaimana reaksi spontanitas penduduknya ketika insiden yang melukai rasa kemanusiaan dan keadilan mengangkang persis didepan biji mata masing-masing warganya. Tanpa disadari, sesungguhnya mental bangsa ini berangsur-angsur telah berevolusi dari mental Macan Siliwangi Bandung 23 Maret 1946 dan mental Singo Menggolo Surabaya 10 November 1949 menjadi mental Bebek Angon sepanjang hampir satu dasawarsa terakhir ini. Itu sebab orang-orang seperti Syahganda Nainggolan, Egi Sudjana, Rocky Gerung, Hb.Rizieq Shihab, Rizal Ramli, Komjen Pol Dharma Pongrekun, Jend.(Purn).Gatot Nurmantyo, aktivis muda Nicho Silalahi adalah sedikit dari mereka patut diapresiasi karena telah berani menerjang arus kekuasaan walaupun tidak memiliki basis partai politik yang melindungi. Selebihnya kebanyakan adalah politisi-politisi oportunis atau bahkan wakil-wakil rakyat yang lebih memilih diam menunggu manisnya kemenangan tanpa mau ikut merasakan sakitnya perjuangan. Mental para mahasiswa pun sudah tak lagi se-cadas mental Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie yang berani menantang peluru dan gas air mata, bukan mental anak mami yang baru mendengar sirine mobil patroli saja sudah lari tunggang langgang. Pertempuran 2024 mungkin saja pertempuran besar terakhir, walaupun pertarungannya sebatas mengawal kotak dan perhitungan suara, namun itu bisa jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jika untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil pun bangsa ini tak jua berani mengangkat kepala, membuka mata dan telinga, menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran, mungkin bangsa ini tidak akan pernah tau lagi, apakah masih ada kesempatan dimasa depan untuk mengubah nasibnya sendiri.

𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾

18,073 görüntüleme • 2 yıl önce

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Andai saya Jokowi... (menjawab video Pandji Pragiwaksono, silakan membaca atau mendengarkan suratnya saya membacakan) Mas Pandji yang terhormat, izinkan saya merespon video Mas Pandji yang ditujukan ke saya. Saya dengar Mas Pandji di Pilpres kali ini, tak mendukung Pak Anies seperti halnya di Pilgub DKI 2017 lalu. Mas Pandji beralasan bahwa Pak Anies seharusnya melanjutkan dulu perubahan yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mas Pandji, alasan itulah yang mendasari saya merasa harus ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini. Menurut Mas Pandji, apa yang dibangun Pak Anies di Jakarta selama 5 tahun bisa sia-sia jika dilanjutkan gubernur lain yang tidak satu visi karena pondasi yang dibuat selama 5 tahun belumlah cukup kuat. Begitu juga di posisi Presiden, perlu Mas Pandji sadari, bahwa membangun pondasi selama 10 tahun itu belum cukup kuat karena negara ini sangat besar. Sejak 2014, saya sudah memulai sebuah perubahan besar. Perubahan besar yang saya mulai ini, menurut saya, harus terus berlanjut. Pembangunan pondasinya saja belum benar-benar selesai, akan besar sekali kerugian negara ini jika pondasi itu dibongkar kembali. Jika di pemerintahan selanjutnya, arah pembangunan harus diubah lagi, maka pembangunan tidak akan sampai ke tujuan karena kita harus sibuk membuat pondasi lagi. Kita pastinya tidak mau itu terjadi. Kita tidak ingin setiap kali pergantian pemerintahan, isu yang diangkat adalah perubahan. Kondisi yang terus berubah pasti tidak kondusif bagi dunia usaha. Sebagai bangsa, kita masih terus berproses agar suatu saat nanti, pergantian kepemimpinan nasional tidak lagi mengubah arah pembangunan bangsa ini ke depan. Arah pembangunan akan tetap pada jalurnya siapapun presidennya. Bayangkan, pembangunan sekelas IKN pun bisa terancam tak dilanjutkan hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan saya. Pembangunan IKN, jalan tol, jalur kereta api, atau pembangunan yang lain, semua itu bukan tentang saya. Itu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar nama pribadi saya. Saya rela nama saya dihapus dan tidak disebut sebagai pencetus pada program-program pembangunan itu asalkan semua program itu tetap dilanjutkan. Jadi, ini bukan tentang saya, ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Pembangunan ini harus tetap jalan. Ini bukan tentang saya, apalagi tentang keluarga saya. Ini tentang Indonesia yang sudah menentukan arah pembangunannya, dan saya tidak ingin kita berbelok dan memulai dari nol lagi. Betapa mahalnya pengorbanan kita yang terbuang jika kita mulai dari nol lagi. Siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Kalau saya pribadi, apapun yang terjadi di pemerintahan selanjutnya, insya Allah saya dan keluarga masih bisa hidup layak. Jadi, ini bukan tentang kehidupan saya. Ini tentang kerugian negara ini jika pembangunan ini tidak dilanjutkan. Untuk bangsa ini, saya rela kalau hanya dituduh: - Jokowi memanipulasi konstitusi. - Jokowi membangun politik dinasti. - Jokowi otoriter. - Jokowi perusak demokrasi. - Gibran anak haram konstitusi. Silakan saja menuduh saya dan keluarga. Perlu Mas Pandji ketahui bahwa dari orang tua saya, saya pribadi, hingga anak-anak saya, sudah terbiasa mendapatkan tudingan yang jauh lebih buruk dari itu. Tujuan saya melakukan cawe-cawe ini hanya satu, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, yang penting saya dan keluarga saya tidak melanggar hukum dan bisa melihat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak masalah saya dituduh melanggar etika, karena tuduhan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya manfaat yang akan kita raih untuk negara ini. Mas Pandji, sekarang coba kita ingat ucapan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Nah, Mas Pandji sekarang tahu, kan, bagaimana beratnya perjuangan saya menghadapi semua tudingan itu? -lanjut👇-

Hasyim Muhammad

371,664 görüntüleme • 2 yıl önce